KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Kepala BNPB Diganti, Hetifah: Saatnya Benahi Integritas dan Perkuat Penanganan Bencana
Berita
17 Oct 2026

Kepala BNPB Diganti, Hetifah: Saatnya Benahi Integritas dan Perkuat Penanganan Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Letjen TNI Suharyanto kepada Letjen TNI Kristomei Sianturi. Hetifah menegaskan pergantian kepemimpinan ini harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat penanganan bencana di berbagai daerah, utamanya di Kalimantan. "Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan. Kasus ini harus diusut tuntas, hukum ditegakkan, dan sistem pengawasan internal harus dibenahi," ujar Hetifah. Menurutnya, kepemimpinan baru BNPB menghadapi dua tugas mendesak, yakni membenahi integritas dan tata kelola lembaga sekaligus memastikan penanganan bencana tetap berjalan cepat dan efektif. "Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, saya secara khusus meminta perhatian serius terhadap karhutla dan kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan. BNPB harus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis. Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi bencana yang begitu luas dan berkepanjangan," ujarnya. Hetifah juga menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan. Selain mempercepat penanganan darurat, BNPB bersama pemerintah daerah perlu memperkuat pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan agar karhutla tidak terus berulang. Terkait tugas DPR ke depan, Hetifah menegaskan bahwa Komisi VIII akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BNPB, khususnya dalam transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, serta efektivitas bantuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat terdampak. "Dalam raker terdekat kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Hetifah. (rdn/aha)...

Baca Detail
Sidak SPBU di Mojokerto, Meitri Minta Pertamina Jamin Ketersediaan BBM
Berita
17 Oct 2026

Sidak SPBU di Mojokerto, Meitri Minta Pertamina Jamin Ketersediaan BBM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (16/10/2026). Sidak di SPBU Sooko, Surodinawan, dan Joyonegoro tersebut dilakukan merespons keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan kekosongan bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite dan Biosolar. Gangguan pasokan BBM di Mojokerto Raya sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat selama beberapa pekan terakhir. Dalam sidak tersebut, Meitri didampingi Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, serta perwakilan Pertamina Patra Niaga. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pasokan di lapangan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan yang mengganggu akses masyarakat terhadap BBM. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda di setiap lokasi. Misalnya di SPBU Sooko yang sempat mengalami antrean panjang selama sepekan terakhir mulai menerima pasokan pada Kamis (15/10). Hal yang sama juga terjadi di SPBU Surodinawan, yang sebelumnya mengalami kekosongan solar dan Pertalite, juga telah kembali mendapatkan pasokan. Namun, SPBU Joyonegoro terpantau mengalami kekosongan untuk seluruh jenis BBM sejak Kamis (15/10) malam. Meitri menyatakan, sidak tersebut menunjukkan bahwa meskipun stok secara umum berada pada ambang batas yang relatif aman, kekosongan di sejumlah SPBU tetap membutuhkan penanganan segera. “Dari hasil sidak, kita melihat bahwa stok BBM secara umum berada pada ambang batas yang relatif aman. Namun, di beberapa SPBU masih terjadi kekosongan karena pasokan sedang dalam perjalanan. Ini harus segera ditangani agar masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM,” ujar Meitri dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). Dalam penjelasannya kepada tim sidak Komisi XII DPR RI, Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa keterlambatan pasokan di sejumlah SPBU Mojokerto berkaitan dengan perubahan jalur suplai. Pasokan yang sebelumnya diperoleh dari Depo Perak, Surabaya, dialihkan ke Boyolali, Jawa Tengah, sehingga waktu tempuh pengiriman menjadi lebih panjang. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Pertamina Patra Niaga telah menyampaikan bahwa stok Pertalite dan Biosolar di Mojokerto masih tersedia serta koordinasi suplai dilakukan untuk memprioritaskan SPBU dengan tingkat konsumsi tinggi. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan stok secara umum belum sepenuhnya menjamin kelancaran pelayanan di setiap SPBU. Legislator Dapil Jawa Timur VIII ini menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian pasokan, bukan sekadar penjelasan mengenai kendala distribusi. “Pertamina Patra Niaga harus memastikan pengiriman BBM berjalan tepat waktu dan ketersediaannya di Mojokerto tetap terjaga. Jangan sampai masyarakat harus berulang kali menghadapi antrean panjang atau mendatangi beberapa SPBU hanya untuk mendapatkan BBM,” tegas Politisi Fraksi PKS itu. Selain meminta jaminan kelancaran distribusi, Meitri mendorong evaluasi alokasi BBM pada SPBU yang berada di titik-titik strategis dan memiliki kebutuhan masyarakat tinggi. Penambahan atau penyesuaian kuota perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan riil, pola konsumsi, serta data penyaluran masing-masing SPBU. Menurutnya, evaluasi tersebut perlu dilakukan bersama BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga agar kebijakan alokasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pola pengiriman dan jalur suplai juga perlu dievaluasi untuk mengantisipasi keterlambatan yang berpotensi menimbulkan kekosongan berulang. “Kalau kebutuhan di suatu wilayah memang meningkat, maka alokasi dan pola distribusinya harus dievaluasi berdasarkan data. Kami meminta BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan sesuai kebutuhan di lapangan, terutama untuk SPBU yang menjadi titik pelayanan utama masyarakat,” tambahnya. Meitri berharap hasil sidak ini ditindaklanjuti dengan langkah konkret, mulai dari percepatan pengiriman, pemantauan stok secara berkala, hingga evaluasi kebutuhan dan alokasi BBM di Mojokerto. Dengan demikian, persoalan distribusi tidak hanya diselesaikan setelah antrean terjadi, tetapi juga dapat dicegah agar tidak berulang. Meitri menegaskan bahwa kelancaran distribusi BBM merupakan bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat. Kepastian pasokan dibutuhkan untuk menjaga mobilitas warga, aktivitas usaha, serta kelancaran transportasi dan distribusi barang di Mojokerto. (rdn)...

Baca Detail
Karhutla Terus Berulang, Syarif Fasha Minta Mitigasi Pemerintah Dievaluasi
Berita
17 Oct 2026

Karhutla Terus Berulang, Syarif Fasha Minta Mitigasi Pemerintah Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha meminta pemerintah mengevaluasi mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam mencegah kebakaran, mempercepat pemadaman, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan. Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menyebut, sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan, seperti Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, kerap menghadapi persoalan karhutla. Kondisi tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun langkah antisipasi berdasarkan pengalaman penanganan pada tahun-tahun sebelumnya. “Semestinya dengan peristiwa-peristiwa tahunan ini, pemerintah pusat sudah membuatkan rencana mitigasi-mitigasi apabila ini terjadi lagi di tahun ke depan. Dan perlu kita berkaca kepada penanganan-penanganan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Syarif Fasha dalam keterangannya kepada Parlementaria, Jumat (16/10/2026).  Selain perencanaan mitigasi, Syarif menilai koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar penanganan karhutla berjalan terpadu. Keterlibatan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian yang menangani kehutanan, perlu diiringi kerja sama yang efektif dengan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab berjalan jelas, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak terhambat oleh perbedaan kewenangan maupun kecenderungan saling melempar tanggung jawab antarlembaga. “Jangan sampai nanti saling menyalahkan. Oh, ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B, tapi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya. Selain itu, Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jambi ini juga menyoroti kesiapan sarana pemadaman, termasuk penggunaan helikopter water bombing. Berdasarkan pengamatannya di daerah pemilihannya, Jambi, terdapat helikopter yang disiagakan, tetapi tidak selalu dapat dioperasikan secara optimal. Kondisi tersebut perlu dievaluasi agar pengerahan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Lebih lanjut, Syarif turut mengingatkan bahwa penanganan karhutla di lahan gambut membutuhkan pendekatan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah. Oleh karena itu, strategi pemadaman perlu disesuaikan dengan karakteristik lahan, disertai upaya pembasahan gambut dan langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Ia menambahkan, evaluasi penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada proses pemadaman. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemulihan lingkungan, kesehatan masyarakat dan petugas pemadam, serta aktivitas ekonomi yang terganggu akibat kebakaran dan kabut asap. “Jadi jangan berjalan hanya mengedepankan sektor masing-masing,” pungkas Syarif. (ujm/aha)...

Baca Detail
Pesan Fikri Faqih bagi Wisudawan UPB Brebes: Terapkan Rumus ‘BMW’ Pasca-Kuliah
Berita
17 Oct 2026

Pesan Fikri Faqih bagi Wisudawan UPB Brebes: Terapkan Rumus ‘BMW’ Pasca-Kuliah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi saja tidak cukup bagi lulusan perguruan tinggi untuk menaklukkan dunia kerja, melainkan harus dibarengi dengan integritas serta penerapan rumus Bekerja, Melanjutkan Studi, atau Wirausaha (BMW).  Pesan tersebut disampaikan Fikri saat memberikan orasi ilmiah di hadapan 424 wisudawan dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-11 Universitas Peradaban Bumiayu (UPB) di Gedung Sport Center Hartanto-Aqib, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026). Menurut Fikri, momentum wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan langkah awal bagi para lulusan untuk terjun ke dunia nyata. Oleh karena itu, ia mengingatkan para wisudawan agar tidak cepat berpuas diri dan terus melakukan pengembangan diri secara terus-menerus. “Sesungguhnya jangan merasa menjadi orang pintar sendirian karena di dunia ini ada orang-orang pintar lainnya di atas kita,” ujar Anggota Komisi X itu di hadapan ratusan wisudawan dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes ini menjelaskan bahwa dunia kerja saat ini menuntut kecakapan hidup yang jauh lebih luas daripada sekadar nilai akademik di atas kertas. “Sesungguhnya selain IPK, ada hal lain yang dicari, yakni integritas, berbahasa asing, dan tentunya kepercayaan. Ini semua dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Swt.,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Lebih lanjut, Fikri menekankan agar capaian kelulusan ini disikapi dengan keimanan yang dilandasi rasa syukur. Dengan demikian, kesuksesan yang diraih oleh para lulusan ke depan dapat senantiasa membawa keberkahan. “Maka contoh yang paling tepat tentang syukur adalah dari Nabi Daud yang mensyukuri mulai dari diri dan keluarga sehingga menjadi kunci kesuksesan,” ungkapnya. Agar langsung berdaya saing dan tidak menganggur pascakelulusan, Fikri meminta para lulusan UPB untuk menerapkan rumus BMW yang sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 Perguruan Tinggi.  Melalui rumus tersebut, setiap lulusan didorong untuk segera terserap ke dalam tiga jalur produktif, yakni Bekerja secara layak di industri atau instansi, Melanjutkan Studi ke jenjang pascasarjana (S-2/S-3) maupun pendidikan profesi, atau Wirausaha dengan merintis bisnis mandiri. Senada dengan Fikri, Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Adhrial Refaddin, turut mengingatkan bahwa penguasaan aspek teknis dan teknologi saja tidak lagi memadai di tengah derasnya disrupsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).  Menurutnya, keterampilan nonteknis seperti karakter, empati, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta kolaborasi adalah pembeda utama manusia dari mesin. “Penguasaan teknologi saja tidak cukup untuk bersaing di masa depan. Pendidikan harus menumbuhkan karakter, empati, serta kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak dapat direplikasi oleh mesin,” tutur Adhrial. Ia juga mendorong para lulusan untuk terus beradaptasi dan berkomitmen menjalani pembelajaran sepanjang hayat guna menghadapi persaingan global lintas negara. “AI memang membawa disrupsi yang nyata, tetapi dengan intervensi yang tepat, kita bisa memastikan manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Generasi muda harus siap menghadapi perubahan dengan sikap terbuka, kemampuan beradaptasi, serta komitmen untuk terus belajar sepanjang hayat. Jangan berhenti sampai di sini. Jika suka membaca, ambil peluang itu,” tambahnya. Gelaran Wisuda ke-11 UPB tahun ini mengusung pesan utama agar seluruh lulusan siap menghadapi perubahan zaman dengan tetap memegang teguh jati diri bangsa.  Dari total 424 mahasiswa yang dikukuhkan, sejumlah lulusan berhasil mencatatkan prestasi akademik membanggakan, di antaranya Aenun Mukaromah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IPK 3,98), Septiana Novi Rahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (IPK 3,93), Intan Nur Aeni dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IPK 3,93), serta M. Rizki Risaleh dari Fakultas Sains dan Teknologi (IPK 3,89). (rdn)...

Baca Detail
Pergantian Kepala BNPB, Wakil Rakyat Dapil Kaltim Hetifah Marah Dana Kebencanaan Dikorupsi!
Berita
17 Oct 2026

Pergantian Kepala BNPB, Wakil Rakyat Dapil Kaltim Hetifah Marah Dana Kebencanaan Dikorupsi!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian, menanggapi pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Letjen TNI Suharyanto kepada Letjen TNI Kristomei Sianturi. Hetifah menegaskan pergantian kepemimpinan ini harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat penanganan bencana di berbagai daerah, utamanya di Kalimantan.  "Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan. Kasus ini harus diusut tuntas, hukum ditegakkan, dan sistem pengawasan internal harus dibenahi," ujar Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (16/10/2026).Menurutnya, kepemimpinan baru BNPB menghadapi dua tugas mendesak, yakni membenahi integritas dan tata kelola lembaga sekaligus memastikan penanganan bencana tetap berjalan cepat dan efektif."Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, saya secara khusus meminta perhatian serius terhadap karhutla dan kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan. BNPB harus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis. Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi bencana yang begitu luas dan berkepanjangan," ujarnya. Hetifah juga menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan. Selain mempercepat penanganan darurat, BNPB bersama pemerintah daerah perlu memperkuat pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan agar karhutla tidak terus berulang. Terkait tugas DPR ke depan, Hetifah menegaskan bahwa Komisi VIII akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BNPB, khususnya dalam transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, serta efektivitas bantuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat terdampak. "Dalam raker terdekat kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Politisi Fraksi Partai Golkar itu. (rdn)...

Baca Detail
Karhutla Semakin Parah dan Ancam Kesehatan Masyarakat
Berita
16 Oct 2026

Karhutla Semakin Parah dan Ancam Kesehatan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ia juga banyak mendapat laporan mengenai kondisi Karhutla yang semakin parah dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.Pada Senin (12/10) lalu, Irma melakukan kunjungan kerja reses ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang menjadi salah satu daerah terdampak Karhutla. Ia berangkat bersama perwakilan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).“Di Banjarmasin sendiri udara masih berasap, meskipun sudah sedikit mereda. Pada saat rapat dengan Pemda di sana, saya sudah menyampaikan kepada Kemenkes untuk segera membatu masyarakat yang terdampak Karhutla parah,” kata Irma Suryani dalam keterangan persnya, Jumat (16/10/2026).Irma juga mendapat laporan dari masyarakat di Kalimantan Tengah yang menjadi daerah cukup parah terkena dampak Karhutla. Asap pekat Karhutla menyebabkan langit di sejumlah wilayah di Kalteng sampai menguning.“Hari ini saya dilaporkan oleh masyarakat Kalimantan Tengah, udara di sana sudah sangat mengkhawatirkan. Udara sudah mulai tampak menguning dan pasti sangat berbahaya bagi masyarakat,” tuturnya.Kondisi asap Karhutla yang menyelimuti wilayah Kalteng hingga membuat langit menjadi menguning banyak dibagikan oleh warga terdampak di media sosial. Langit menguning yang dipenuhi asap Karhutla itu disebut menyebabkan banyak warga sakit pernapasan.Selain kesulitan bernapas, warga terdampak juga mengaku merasakan matanya pedih akibat paparan asap Karhutla parah yang menyelimuti lingkungan tempat tinggal mereka. “Masyarakat terdampak harus segera didampingi kesehatannya. Karena dampaknya bukan saja ISPA, tapi juga sakit mata dan penyakit lainya,” jelas Irma.Berdasarkan data terbaru dari Kemenkes per 13 Oktober 2026, jumlah kumulatif kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat Karhutla mencapai 283.270 kasus yang tersebar di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi. Dari jumlah tersebut, 219.559 kasus dialami penduduk berusia di atas lima tahun, sedangkan 63.711 kasus terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun. Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan jumlah kasus ISPA tertinggi, yakni 74.636 kasus. Posisi berikutnya ditempati Sumatera Selatan dengan 74.458 kasus.Selain peningkatan kasus ISPA, Karhutla juga berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah. Dari laporan terbaru, kualitas udara di 12 kabupaten/kota terdampak masuk kategori berbahaya. Wilayah tersebut tersebar di enam kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, satu di Kalimantan Selatan, dua di Jambi, dua di Sulawesi Selatan, dan satu di Riau.Asap Karhutla sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung berbagai polutan, termasuk partikel halus PM2.5, karbon dioksida, nitrogen dioksida, serta senyawa organik beracun. Paparan polutan tersebut dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. (aha)...

Baca Detail
Legislator Minta Pemerintah Segera Tetapkan KLB pada Karhutla
Berita
16 Oct 2026

Legislator Minta Pemerintah Segera Tetapkan KLB pada Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Karhutla di beberapa wilayah dengan kondisi paling parah, termasuk Kalteng. Sebab ia menilai kondisi terkini sudah sangat parah dan mengancam Kesehatan dan keselamatan warga.“Hari ini saya  minta kemenkes untuk menetapkan wilayah Kalteng sebagai wilayah KLB Karhutla. Saya juga sudah meminta Kemenkes menambah SDM kesehatan dan obat-obatan di wilayah terdampak Karhutla yang kondisinya sangat parah,” paparnya dalam keterangan persnya, Jumat (16/10/2026).Lebih lanjut, Irma meminta Pemerintah memetakan wilayah dengan warga yang terus terpapar asap Karhutla. “Tentunya dengan menyediakan pertolongan sejak awal, dan menjaga kesinambungan perawatan bagi mereka yang kondisinya memburuk,” ucap Irma.Anggota Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR ini juga mendorong Kemenkes bersama dinas kesehatan daerah terdampak untuk menghubungkan informasi kualitas udara dengankesiapan pelayanan. Menurut Irma, wilayah dengan paparan tinggi perlu memperoleh penguatan tenaga, persediaan medis, dan kemampuan rujukan berdasarkan kebutuhan penduduk."Warga perlu mengetahui langkah perlindungan yang sesuai dan tempat memperoleh pertolongan. Pelayanan kesehatan harus siap mengikuti perubahan keadaan, termasuk ketika paparan asap Karhutla yang berlangsung berkepanjangan,” sebutnya.Irma juga menekankan pentingnya perhatian khusus bagi bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta warga dengan penyakit pernapasan atau kondisi kesehatan lain yang meningkatkan kerentanan. Apalagi banyak masyarakat di daerah terdampak yang telah menyuarakan keluhan keras karena parahnya kondisi asap Karhutla. Tak sedikit yang menunjukkan keadaan anak-anak mereka yang mengalami sesak napas sehingga memerlukan bantuan tambahan. (aha)...

Baca Detail
BAM Dalami Persoalan Kredit PT Manolo Putra, Soroti Tata Kelola dan Peran Pegawai Bank
Berita
16 Oct 2026

BAM Dalami Persoalan Kredit PT Manolo Putra, Soroti Tata Kelola dan Peran Pegawai Bank

PARLEMENTARIA, Bandung – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendalami persoalan penggunaan fasilitas kredit PT Manolo Putra yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sejumlah debitur kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Dalam kunjungan kerja ke Wisma BNI, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026), BAM menyoroti mekanisme penyaluran kredit, dugaan keterlibatan pegawai bank, serta upaya penyelesaian persoalan yang diperkirakan menimbulkan kerugian hingga sekitar Rp17 miliar bagi PT Manolo Putra. Anggota BAM DPR RI, Obon Tabroni, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya perlu dilihat sebagai sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola internal perbankan, khususnya dalam memastikan penyaluran kredit berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran. “Kalau dilihat secara jelas, ada mekanisme penyaluran kredit yang tidak tepat sasaran. Yang kedua, terkait dengan ketelitian. Ada juga upaya-upaya yang perlu didalami, apakah memang dilakukan secara sistematis atau tidak,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu kepada Parlementaria usai pertemuan. Menurutnya, persoalan ini perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut kepatuhan terhadap prosedur perbankan dan kemungkinan adanya penyalahgunaan posisi atau kewenangan oleh tiga orang oknum pegawai. Ia menilai, bank perlu memastikan bahwa setiap fasilitas kredit diberikan melalui mekanisme yang benar, disertai pengawasan yang memadai. Bagi Obon, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya berhenti pada tindakan administratif terhadap pegawai yang diduga terlibat. Apabila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi, penanganannya perlu disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan ketentuan hukum yang berlaku. “Internal perbankan, terutama BNI, harus memastikan bahwa pemberian kredit itu tepat sasaran. Kemudian, berikan sanksi kepada oknum-oknum yang memanfaatkan posisi atau jabatannya, apalagi sampai mengambil keuntungan,” tegasnya. Obon juga menekankan pentingnya membedakan antara pelanggaran prosedur biasa dan tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, apabila terdapat unsur penyalahgunaan jabatan atau keuntungan pribadi, persoalan tersebut perlu ditangani secara lebih serius sesuai dengan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Berawal dari Dukungan Likuiditas kepada Enam Perusahaan Persoalan PT Manolo Putra sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI pada 17 September 2026. Dalam forum tersebut, PT Manolo Putra menyampaikan keberatan atas penggunaan fasilitas kredit perusahaan pada periode 2019–2020 yang, menurut pihak perusahaan, berkaitan dengan pemenuhan kewajiban enam perusahaan lain kepada BNI, yakni PT Selectrix, PT Putra Dharma Propertindo, PT Aldomaru, PT Brookline, PT Hanna Nuansa, dan PT Henjaya. Berdasarkan paparan BNI dalam pertemuan di Bandung, pada periode 2019–2020 terdapat kebutuhan dukungan likuiditas dari sejumlah debitur BNI. Informasi mengenai kebutuhan tersebut disampaikan oleh beberapa pegawai BNI kepada Sirman Silitonga selaku key person atau pengendali utama PT Manolo Putra. Sirman disebut menyambut informasi tersebut dengan mempertimbangkan adanya imbal hasil dari para debitur. BNI juga menyampaikan bahwa Sirman diketahui memiliki koperasi simpan pinjam. Dalam perkembangannya, enam perusahaan yang memperoleh dukungan likuiditas secara perorangan dari Sirman mengalami kendala dalam mengembalikan kewajiban tersebut. Pihak PT Manolo Putra menyatakan bahwa dana yang digunakan semestinya dikembalikan setelah kewajiban perusahaan-perusahaan terkait terselesaikan. Namun, menurut pihak perusahaan, pengembalian dana tersebut belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan, meskipun PT Manolo Putra telah melunasi kewajibannya kepada BNI. PT Manolo Putra memperkirakan kerugian yang dialami mencapai sekitar Rp17 miliar, termasuk pokok pinjaman dan bunga. Perusahaan juga menyampaikan bahwa sejumlah aset terkait telah dilelang melalui bank, tetapi hasil lelang tersebut tidak diterima oleh PT Manolo Putra. Sementara itu, dalam paparan BNI, pemberian bantuan likuiditas kepada para debitur disebut merupakan perjanjian perseorangan antara pihak-pihak terkait dan berada di luar ketentuan yang berlaku di BNI. BNI menyatakan tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut serta tidak memiliki kewenangan maupun kewajiban untuk menuntut para debitur membayar kepada PT Manolo Putra. Meski demikian, BNI menyampaikan komitmen untuk tetap bersikap kooperatif dengan memfasilitasi mediasi penyelesaian kewajiban para debitur kepada PT Manolo Putra, dengan tetap berpedoman pada ketentuan internal bank dan peraturan perundang-undangan. Dalam kronologi yang dipaparkan BNI, PT Manolo Putra mengajukan permohonan bantuan penyelesaian pinjaman kepada BNI Kantor Wilayah 04 Bandung pada 7 Februari 2022. Pada akhir 2022, BNI melakukan mediasi dan menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan terkait menyatakan bersedia menyelesaikan kewajibannya kepada Sirman. Pada 2023, permohonan tersebut kembali ditindaklanjuti melalui fasilitasi mediasi dengan mempertimbangkan hubungan PT Manolo Putra sebagai nasabah dan debitur BNI. (rdn/aha)...

Baca Detail
Perlunya Ruang Perlindungan Udara Bersih bagi Warga Terdampak Karhutla
Berita
16 Oct 2026

Perlunya Ruang Perlindungan Udara Bersih bagi Warga Terdampak Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak Pemerintah untuk menyiapkan tempat penampungan dengan udara bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal ini menyusul kondisi Karhutla di sejumlah wilayah yang sangat parah, khususnya Kalimantan.“Pemerintah harus segera menyediakan Clean Air Shelters, atau ruang perlindungan udara bersih,” kata Charles Honoris dalam keterangan persnya, Jumat (16/10/2026). Ia menyoroti laporan terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengungkap sebanyak 283 ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terjadi di tujuh provinsi terdampak karhutla, dan lebih dari 63 ribu kasus terjadi pada balita. Sementara itu di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indeks Standar Pencemar Udara bahkan dilaporkan sempat menembus angka 4.000. “Padahal, angka 300 saja sudah masuk kategori berbahaya! Ini bukan lagi sekadar bencana Karhutla. Ini sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat!” tegas Charles.Di media sosial, banyak laporan media dan masyarakat yang menampilkan kondisi tempat tinggal mereka sangat parah terdampak Karhutla. Bahkan asap pekat Karhutla di beberapa daerah di Kalteng menyebabkan langit menjadi berwarna kuning.Tak sedikit juga warga terdampak yang memperlihatkan Karhutla menyebabkan anak-anak mereka menderita sesak nafas, hingga ada yang batuk keluar darah. Charles mengingatkan, dampak Karhutla di banyak daerah sudah sangat signifikan.“Bahkan rumah sendiri pun belum tentu bisa melindungi masyarakat dari paparan asap. Partikel PM2.5 dari asap kebakaran dapat masuk melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi. Di luar rumah menghirup asap. Di dalam rumah pun masih terpapar. Lalu ke mana rakyat harus berlindung?” tutur politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.Oleh karenanya, Charles mendesak Pemerintah untuk menyiapkan ruang aman bagi kelompok masyarakat terdampak Karhutla. Menurutnya, Pemerintah dapat memanfaatkan bangunan atau fasilitas yang sudah tersedia.“Kita tidak harus membangun gedung baru. Sekolah, kantor pemerintah, dan fasilitas publik bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlindung, dilengkapi penyaring udara HEPA (High-Efficiency Particulate Air) untuk mengurangi paparan asap,” jelas Charles. (aha)...

Baca Detail
Perlindungan Kesehatan Saat Karhutla Jangan Tunggu Sampai Api Padam
Berita
16 Oct 2026

Perlindungan Kesehatan Saat Karhutla Jangan Tunggu Sampai Api Padam

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan upaya perlindungan Kesehatan bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilaksanakan sesegera mungkin. Sebab karhutla sudah mengancam banyak kelompok rentan di masyarakat. “Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” tegas Charles dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2026). Pimpinan Komisi Kesehatan DPR itu juga turut mendesak agar fasilitas public dilengkapi penyaring udara.Hal itu perlu diperkuat, terutama menjaga masyarakat dari kelompok rentan atau keluarga dengan balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan. “Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap,” ujarnya.Charles menambahkan, penanganan Karhutla seharusnya berjalan secara terpadu dan berkesinambungan dengan dampak yang ditimbulkan, dalam hal ini krisis kesehatan yang dialami masyarakat akibat Karhutla berkepanjangan.“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya,” ujar Legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut.Charles menyatakan, Clean Air Shelters adalah sebuah dukungan yang wajib diberikan Pemerintah kepada masyarakat korban Karhutla dan dampak asapnya.  Untuk itu, Charles kembali mendesak Pemerintah pusat dan daerah untuk segera memperbanyak Clean Air Shelters, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya. “Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Pastikan penyaring udaranya berfungsi, kualitas udara dipantau, dan aksesnya gratis!” tukas Charles.“Pemerintah sepertinya tidak bisa menjamin kapan api akan padam. Tetapi Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung!” pungkasnya. (aha)...

Baca Detail
Karhutla Tak Kunjung Reda, Perlindungan Pekerja Luar Ruang Jadi Perhatian
Berita
16 Oct 2026

Karhutla Tak Kunjung Reda, Perlindungan Pekerja Luar Ruang Jadi Perhatian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyoroti mengenai perlindungan bagi pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemberi kerja perlu menilai risiko paparan dan memastikan penyesuaian kerja serta perlindungan sesuai kondisi.“Karhutla yang berkepanjangan ini bukan hanya menyebabkan dampak lingkungan dan kesehatan saja, tapi juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan di daerah terdampak,” ucap Legislator dari Dapil Sumatera Selatan II itu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2026).“Pemerintah harus mengatasi persoalan Karhutla ini dengan sungguh-sungguh, cepat, dan secara terpadu,” sambung Irma.Selain itu ia mendorong agar pemerintah perlu melakukan penjangkauan melalui fasilitas kesehatan dan layanan berbasis masyarakat. Dengan tujuan kebutuhan masyarakat terhadap pertolongan dapat dikenali lebih cepat.“Pemerintah juga perlu menyiapkan tempat dengan udara lebih bersih bagi korban Karhutla atau warga yang sulit mengurangi paparan asap di lingkungan tempat tinggal mereka,” sambung Politisi Fraksi Partai NasDem itu.Menurut Irma, kelayakan fasilitas tersebut perlu dinilai oleh pihak yang kompeten, termasuk kapasitas, kualitas udara di dalam ruangan, dan kemudahan akses kelompok rentan. Pemerintah juga diminta memberi panduan kesehatan yang jelas mengenai aktivitas luar ruang, penggunaan perlindungan yang sesuai, dan tanda yang memerlukan pemeriksaan. “Informasi harus diperbarui berdasarkan keadaan setempat serta disampaikan melalui saluran yang dapat dijangkau masyarakat,” imbau Irma. (aha)...

Baca Detail
Jakarta Terus Berbenah, Saleh Daulay: Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan
Berita
16 Oct 2026

Jakarta Terus Berbenah, Saleh Daulay: Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi berbagai capaian positif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Ia berharap berbagai keberhasilan tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. “Yang dilakukan oleh Gubernur DKI ini kita lihat sekarang ini, sudah banyak keberhasilan dibandingkan dengan proyek-proyek sebelumnya. Keberhasilan-keberhasilan tersebut kita harapkan akan berkesinambungan dan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya,” kata Saleh saat kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Balai Kota Jakarta, Kamis (15/10/2026). Menurut Saleh, mengelola Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan sekaligus kota yang terus berkembang bukanlah pekerjaan mudah. Karena itu, keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi dan dukungan berbagai pihak, termasuk DPR RI, agar program-program yang dijalankan pemerintah daerah dapat terlaksana secara optimal. “Kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini bisa sukses dan berhasil serta dapat semakin menyejahterakan masyarakat Jakarta,” ujar Politisi Fraksi PAN ini. Ia menegaskan, keberlanjutan program pembangunan menjadi hal penting agar berbagai capaian yang telah diraih tidak berhenti pada satu periode, tetapi terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Saleh juga menyatakan dukungan Komisi VII DPR RI terhadap program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sejalan dengan upaya menyukseskan agenda pembangunan pemerintah pusat. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik kunjungan reses Komisi VII DPR RI yang menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan legislatif pusat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah sektor strategis dibahas, terutama pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. “Saya bersyukur dalam banyak hal tadi kami berdiskusi, terutama hal yang berkaitan dengan pariwisata, UMKM, industri, dan sebagainya,” kata Pramono. Pramono menilai dukungan pemerintah pusat dan DPR RI diperlukan untuk memperkuat pembangunan Jakarta, khususnya dalam upaya mewujudkan kota global. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga legislatif menjadi bagian penting dalam mendorong pengembangan berbagai sektor ekonomi serta meningkatkan daya saing Jakarta. “Jakarta sebagai kota global tentunya sangat bersyukur kalau kemudian mendapatkan support, dukungan dari pemerintah pusat dan juga dari legislasi pusat, terutama dari DPR,” tutupnya. (rnm/we)...

Baca Detail