KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Sari Yuliati Dorong Penambahan Program Irigasi untuk Perkuat Lumbung Pangan NTB
Berita
15 Oct 2026

Sari Yuliati Dorong Penambahan Program Irigasi untuk Perkuat Lumbung Pangan NTB

PARLEMENTARIA, Lombok Tengah — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menambah alokasi program pembangunan jaringan irigasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Upaya tersebut dinilai penting demi menjaga produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut disampaikan Sari saat meninjau pembangunan saluran irigasi yang baru selesai di kawasan persawahan Desa Panjisari, Lombok Tengah, NTB, Senin (12/10/2026). Ia menilai, ketersediaan infrastruktur irigasi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kebutuhan air bagi lahan pertanian terpenuhi. “Kita berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU, bisa mengalokasikan lebih banyak lagi program-program sejenis untuk masyarakat Lombok pada khususnya dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya,” ujar Sari melalui rilis yang disampaikan oleh Parlementaria di Jakarta, Rabu (14/10/2026). Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan, NTB memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Karena itu, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi perlu terus didorong agar lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal dan produksi pangan tetap terjaga. “Lombok adalah salah satu lumbung padi nasional. Dengan penambahan alokasi anggaran untuk program-program seperti ini, kita berharap swasembada pangan yang menjadi salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dapat segera terwujud,” katanya. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB II, ia menilai pembangunan irigasi bukan hanya berkaitan dengan penyediaan air untuk sawah, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Dirinya memastikan pihaknya akan terus mendorong agar kebutuhan infrastruktur pertanian masyarakat NTB mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional. Dengan penambahan dukungan program irigasi, ia berharap semakin banyak lahan pertanian yang memperoleh layanan air memadai sehingga dapat menunjang produktivitas dan memperkuat peran NTB sebagai daerah penyangga pangan nasional. (azk/um)...

Baca Detail
Puan Dorong Tambahan Pasokan BBM Guna Atasi Kelangkaan di Bali
Berita
14 Oct 2026

Puan Dorong Tambahan Pasokan BBM Guna Atasi Kelangkaan di Bali

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali yang menyebabkan warga antre hingga berjam-jam di SPBU. Puan pun meminta Pertamina bersama Kementerian terkait menyiapkan intervensi dengan menambah pasokan BBM guna mengatasi kelangkaan tersebut.   “Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu (14/10/2026). Seperti diketahui, kelangkaan BBM di Bali membuat warga harus berburu bensin hingga berjam-jam. Kondisi tersebut terjadi di Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Akibat kelangkaan BBM ini, terjadi antrean kendaraan yang mengular hingga 1 kilometer di banyak SPBU di Bali. Bahkan seorang warga perempuan di Badung sampai pingsan karena mengantre di SPBU hingga berjam-jam.   Adapun Pertamina mengungkap kelangkaan BBM tersebut disebabkan salah satunya karena kendala bongkar muat kapal tanker. Pertamina menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan BBM di Bali.   Terkait hal ini, Puan mengingatkan agar tambahan pasokan BBM juga disertai dengan perbaikan sistem distribusi. “Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” tuturnya. Puan pun mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan pemulihan. Mulai dari kedatangan kapal, pembongkaran, persediaan terminal, hingga pengiriman kepada penyalur.    “Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal. "Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” imbuhnya. Lebih lanjut, Puan menilai Pertamina perlu memetakan kebutuhan berdasarkan jenis BBM dan wilayah pelayanan. “SPBU yang mengalami kekosongan berulang harus memperoleh perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu menutup kebutuhan sampai pasokan lanjutan tersedia,” jelas Puan. Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, Pemerintah harus menetapkan sasaran pemulihan yang terukur. Puan menyebut ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah dan Pertamina.   “Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” paparnya.   Selama pemulihan berlangsung, Puan meminta Pemerintah menjaga akses energi untuk pelayanan darurat dan kegiatan penting masyarakat melalui mekanisme yang sah.  “Penanganan harus memperhitungkan kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok sesuai jenis BBM yang digunakan,” ungkap Puan.   Tak hanya itu, Puan menilai pemulihan kelangkaan BBM juga memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas. “Pemerintah dan Pertamina perlu mengetahui lokasi yang masih terkendala, pihak yang menanganinya, dan kapan pelayanan diperkirakan membaik,” tegas cucu Bung Karno tersebut. Di sisi lain, Puan mengingatkan Bali merupakan salah satu daerah pariwisata dengan penopang industri ekonomi kreatif yang berperan besar bagi roda perekonomian Negara. “Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi Nasional,” ucap Puan.   Puan mengatakan, DPR melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan Bali, termasuk kebutuhan cadangan operasional dan alternatif pengiriman ketika jadwal berubah. “Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkasnya. (aha)...

Baca Detail
Tangani Karhutla, Legislator Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan Warga dan Satwa Liar
Berita
14 Oct 2026

Tangani Karhutla, Legislator Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan Warga dan Satwa Liar

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan masyarakat dan perlindungan satwa liar dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memadamkan api.  Pemerintah juga harus melindungi warga dari paparan asap serta menyelamatkan habitat satwa liar. Yang terbakar bukan hanya pohon dan lahan. Ada habitat yang hilang, sumber pakan yang musnah, dan satwa liar yang kehilangan ruang hidupnya,” ujar Selly dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026). Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII itu menjelaskan bahwa karhutla mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, dan merusak ekosistem. Kebakaran juga memusnahkan sumber pangan satwa serta memaksa satwa liar mencari perlindungan hingga ke kawasan permukiman. Karena itu, Selly meminta pemerintah memetakan kawasan ekologis yang rentan, menyelamatkan satwa terdampak, dan memulihkan habitat setelah kebakaran. Ia juga mendesak pemerintah menyediakan layanan kesehatan bagi warga yang terpapar asap serta memastikan evakuasi masyarakat di kawasan berbahaya.“Warga yang terpapar asap membutuhkan layanan kesehatan, kelompok rentan membutuhkan perlindungan, dan masyarakat di kawasan berbahaya membutuhkan kepastian evakuasi. Itu kewajiban negara,” katanya. Selly menegaskan bahwa pemerintah pusat harus meningkatkan bantuan sesuai kebutuhan daerah tanpa menjadikan penetapan status bencana nasional sebagai penghalang penanganan karhutla. Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi titik api, luas lahan terbakar, sebaran asap, dampak kesehatan, jumlah warga terdampak, serta gangguan sosial dan ekonomi. Hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan personel, peralatan pemadaman, logistik, dan layanan kesehatan. (aha)...

Baca Detail
Usman Husin Desak Kemenhut Percepat Penanganan Karhutla Papua
Berita
14 Oct 2026

Usman Husin Desak Kemenhut Percepat Penanganan Karhutla Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta — Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua yang dilaporkan telah menyebar hingga Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin. Ia mendesak Kementerian Kehutanan mempercepat langkah penanganan dan memperkuat upaya pencegahan agar dampak kebakaran tidak semakin meluas. Menurut Usman, penyebaran asap hingga ke wilayah Alor menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya dirasakan di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga dapat memengaruhi daerah lain yang berjarak cukup jauh akibat faktor cuaca dan arah angin. “Pandangan saya, Kementerian Kehutanan harus mengambil langkah konkret dengan segala upaya yang diperlukan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di Papua. Asapnya sudah menyebar sampai Alor, NTT, akibat terbawa angin timur,” ujar Usman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10/2026). Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, kabut asap tidak hanya berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas transportasi, khususnya penerbangan. Ia mencontohkan adanya laporan penerbangan rute Kupang - Kalabahi yang gagal mendarat di Bandara Mali, Alor, akibat jarak pandang yang terganggu oleh kabut asap. Menurut Usman, peristiwa tersebut menjadi indikator bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak lanjutan di berbagai sektor. Selain mempercepat upaya pemadaman, ia juga meminta Kementerian Kehutanan memperkuat langkah mitigasi dan pencegahan sejak dini. Menurutnya, evaluasi terhadap sistem deteksi dini, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta koordinasi dengan pemerintah daerah perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Usman menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat reaktif ketika kebakaran telah meluas, melainkan harus didukung strategi pencegahan yang lebih efektif untuk meminimalkan risiko bencana di masa mendatang. (bit/aha)...

Baca Detail
Nanang Samodra Minta Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Diperketat
Berita
14 Oct 2026

Nanang Samodra Minta Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Diperketat

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra meminta pemeriksaan dan pemenuhan istithaah kesehatan jemaah haji diperketat sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Menurutnya, jemaah yang diberangkatkan harus benar-benar memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak menimbulkan persoalan selama berada di Arab Saudi. “Dari segi panitia sendiri harus paham bahwa yang berangkat sekarang ini harus benar-benar memenuhi istithaah kesehatan. Artinya mereka harus benar-benar sehat,” ujar Nanang saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Jumat (2/10/2026). Nanang mengingatkan agar persoalan jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan tidak kembali terjadi. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, Indonesia menghadapi persoalan denda sekitar Rp60 miliar terkait pengiriman jemaah yang masuk dalam kriteria kesehatan yang tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Arab Saudi. “Kita sekarang ini didenda Rp60 miliar akibat kita mengirimkan orang-orang yang sakit, sakitnya itu termasuk sembilan kriteria yang dilarang masuk ke Saudi. Kita masih mengirim. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai terulang lagi,” tegas Legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut. Menurut Nanang, penguatan pemeriksaan kesehatan juga membutuhkan kejujuran dari calon jemaah mengenai kondisi kesehatan masing-masing. Hal tersebut penting agar hasil pemeriksaan benar-benar menggambarkan kondisi calon jemaah yang akan diberangkatkan. Ia mencontohkan adanya kasus calon jemaah yang baru diketahui hamil enam bulan menjelang keberangkatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui sampel urine yang digunakan pada pemeriksaan kesehatan sebelumnya bukan berasal dari jemaah tersebut, melainkan dari suaminya. “Pernah ada kejadian bahwa pas mau berangkat terdeteksi hamil enam bulan. Waktu diaudit, diperiksa, ternyata waktu cek kesehatan sebelumnya, urinnya bukan urin istrinya, tetapi urin suaminya yang dibawa ke rumah sakit,” ungkap Nanang. Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara serius dan jemaah harus jujur mengenai kondisi kesehatannya. “Hal-hal seperti itu harus dijaga, betul-betul kondisi kesehatan dari para jemaah itu sendiri. Jangan sampai kita didenda lagi seperti tahun ini,” tegasnya. Penguatan Kesehatan Jemaah Nanang mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah telah merekrut tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan jemaah. Ia menilai keberadaan tenaga kesehatan tersebut perlu diperkuat melalui koordinasi dengan fasilitas kesehatan di daerah, termasuk puskesmas dan fasilitas kesehatan rujukan. “Di Kementerian Haji sudah merekrut teman-teman kesehatan. Ada satu unit tertentu, unit pelayanan haji dipindahkan ke Kementerian Haji, dokter-dokter dan sebagainya. Tapi walaupun demikian, kita tidak menafikan, kita masih tetap memadukan dengan puskesmas, kesehatan-kesehatan khusus dan sebagainya,” jelasnya. Menurut Nanang, keterlibatan tenaga kesehatan sejak sebelum keberangkatan menjadi penting untuk memastikan kondisi jemaah terpantau dengan baik. Pemeriksaan juga perlu dilakukan secara menyeluruh sehingga jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi persyaratan istithaah kesehatan. Ia menambahkan, pelayanan kesehatan tidak hanya dibutuhkan saat jemaah telah berada di Tanah Suci, tetapi harus dipersiapkan sejak dari daerah. Dengan demikian, kondisi kesehatan jemaah dapat dipantau secara berkelanjutan dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan persoalan kesehatan. Nanang berharap penguatan aspek kesehatan menjadi perhatian dalam persiapan penyelenggaraan haji 2027, mengingat sebagian jemaah telah menunggu keberangkatan selama bertahun-tahun. “Antrian yang berangkat sekarang ini adalah antrian setelah 14 tahun daftar. Jadi mereka daftar tahun 2011, 2012, 2013. Itu yang berangkat rata-rata 14 tahun,” ujarnya. Nanang menegaskan, berbagai catatan dan masukan yang diperoleh dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Sumatera Utara menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. Hasil kunjungan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam memperkuat kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M, khususnya dari aspek kesehatan jemaah. (mrt/aha)...

Baca Detail
Karhutla Ganggu Penghidupan, Puan Minta Dukungan bagi Warga
Berita
14 Oct 2026

Karhutla Ganggu Penghidupan, Puan Minta Dukungan bagi Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keberlanjutan dukungan bagi masyarakat yang kehilangan pendapatan atau mengalami peningkatan beban pengeluaran akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, penanganan karhutla perlu disertai kebijakan perlindungan sosial yang membantu keluarga terdampak bertahan selama masa bencana hingga mampu memulihkan penghidupan mereka.   “Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).   Puan menilai karhutla berkepanjangan membawa konsekuensi berbeda bagi setiap keluarga. Pembatasan aktivitas demi keselamatan dapat mengurangi pendapatan pekerja harian, mengganggu kegiatan usaha kecil, serta menambah beban orang tua dalam mengatur pengasuhan anak di tengah kondisi yang belum menentu.   “Pekerja harian dapat kehilangan pendapatan, orang tua perlu mengatur pengasuhan, dan pelaku usaha kecil menghadapi berkurangnya kegiatan ekonomi,” ujarnya.   Karena itu, Puan mendorong pemerintah mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi masyarakat dalam setiap kebijakan penanganan karhutla. Menurutnya, ketika aktivitas warga harus dibatasi demi keselamatan, dukungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga perlu menjadi bagian dari upaya perlindungan.   “Ketika aktivitas warga perlu dibatasi demi perlindungan, dukungan terhadap kehidupan keluarganya perlu dipikirkan bersamaan. Kepastian itu akan membantu masyarakat menjalani keputusan Pemerintah dengan lebih tenang,” tutur Puan.   Ia juga meminta pemerintah memastikan bantuan menjangkau keluarga yang mengalami tekanan paling berat akibat karhutla. Penilaian penerima dukungan, menurutnya, perlu memperhatikan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga, termasuk keluarga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi kemudian kehilangan penghasilan atau menghadapi pengeluaran tambahan.   Selain memastikan bantuan tepat sasaran, Puan menekankan pentingnya kesinambungan dukungan ketika penanganan karhutla memasuki tahap pemulihan. Membaiknya kondisi udara, menurutnya, tidak serta-merta berarti masyarakat telah mampu kembali bekerja, menjalankan usaha, dan memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri.   “Keputusan mengurangi dukungan juga harus mempertimbangkan pemulihan yang benar-benar telah dialami masyarakat,” tegasnya.   Puan berharap pemerintah dapat menjaga dukungan selama masih diperlukan sekaligus membuka kesempatan bagi warga untuk kembali mandiri. Dengan demikian, pemulihan karhutla tidak hanya diukur dari terkendalinya kebakaran, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari.   DPR RI, lanjut Puan, akan mengawal penanganan karhutla melalui komisi terkait sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk memastikan kebijakan pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. (aha)...

Baca Detail
Puan Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Terdampak Karhutla
Berita
14 Oct 2026

Puan Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Terdampak Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkepanjangan. Menurutnya, upaya penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan kesehatan dan keselamatan warga yang terdampak kabut asap.   “Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa (13/10/2026).   Puan menyampaikan keprihatinan terhadap masyarakat yang masih menghadapi kabut asap akibat karhutla. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menambah risiko kesehatan dan keselamatan, terutama bagi anak-anak serta kelompok masyarakat yang rentan.   Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang tercantum dalam rilis, sebanyak 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla selama Agustus hingga 21 September 2026. Data dari tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla tersebut juga mencatat 40.363 balita sempat mengalami ISPA.   Selain gangguan kesehatan, karhutla juga menimbulkan risiko keselamatan akibat pekatnya kabut asap. Dalam laporan per 9 September 2026, Kemenkes mencatat empat orang meninggal dunia akibat dampak karhutla, yakni tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat. Penyebab kematian umumnya berkaitan dengan gangguan pernapasan akut.   Puan menegaskan, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat. Langkah tersebut mencakup kejelasan tanggung jawab antarlembaga serta kesinambungan dukungan bagi warga selama kondisi darurat berlangsung.   “Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama Karhutla berkepanjangan,” tegasnya.   Menurut Puan, keputusan pemerintah dalam penanganan karhutla juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Ketika aktivitas warga harus disesuaikan demi keselamatan, pemerintah perlu memastikan mereka memperoleh dukungan yang memadai selama menghadapi situasi tersebut.   Ia juga mengapresiasi petugas, relawan, dan masyarakat yang terus membantu penanganan karhutla. Namun, upaya di lapangan perlu didukung kebijakan yang menyatukan pengendalian bencana dengan perlindungan warga.   DPR RI, lanjut Puan, akan mengawal pelaksanaan penanganan karhutla melalui komisi terkait sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk memastikan kebijakan pemerintah selaras dan perlindungan masyarakat tetap berjalan selama proses penanganan bencana. (aha)...

Baca Detail
Perlu Sinergi Lintas Sektor Tangani Karhutla Sumsel
Berita
14 Oct 2026

Perlu Sinergi Lintas Sektor Tangani Karhutla Sumsel

PARLEMENTARIA, Palembang – Selain mengancam lingkungan, karhutla berdampak pada kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas warga, hingga berpotensi menghambat penerbangan akibat kabut asap. Untuk itu, Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.  Ia menegaskan, upaya pemadaman harus terus diintensifkan mengingat kebakaran yang belum terkendali dapat memperluas dampak asap ke wilayah permukiman, termasuk Kota Palembang. “Kami dari Komisi VIII ingin sesegera mungkin kebakaran hutan ini cepat teratasi,” ujar Husni usai meninjau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Sabtu (10/10/2026). Menurutnya, penanganan karhutla memiliki tantangan tersendiri karena durasi pemadaman sangat bergantung pada kondisi api dan luas wilayah yang terbakar. Berbeda dengan sejumlah bencana lain yang memiliki periode tanggap darurat lebih terukur, karhutla dapat berlangsung hingga kondisi cuaca mendukung pemadaman. “Kalau masalah kebakaran hutan, selama api itu belum padam, selama penyebaran api masih masif, itu tidak bisa ditentukan kapan selesainya. Jadi, kebakaran hutan ini biasanya diselesaikan ketika sudah memasuki musim hujan,” jelasnya. Husni mengapresiasi upaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Sumatera Selatan dalam menangani karhutla. Berdasarkan data titik api yang dilihatnya saat kunjungan, jumlah titik api masih di atas 1.500 titik, meskipun menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai lebih dari 2.000 titik. Ia mengingatkan, penurunan jumlah titik api tidak boleh membuat upaya penanganan mengendur. Sebab, paparan asap dalam waktu berkepanjangan dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama masalah pernapasan. “Ini tentunya memang kita tahu terjadi penurunan dari kemarin, 2.000 lebih. Namun, harus sesegera mungkin teratasi karena akan menimbulkan penyakit-penyakit lain, seperti sesak napas dan lain sebagainya,” tambah politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut. Untuk mempercepat penanganan, Husni menekankan pentingnya sinergi antara BPBD, BNPB, Kementerian Kehutanan, dinas perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, serta TNI dan Polri. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar upaya pemadaman dan pencegahan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, ia mendorong perusahaan perkebunan berskala besar menyediakan sumber air, seperti embung atau kolam penampungan, sebagai sarana pendukung pemadaman. Ketersediaan sumber air di kawasan perkebunan dinilai dapat membantu mempercepat respons ketika kebakaran terjadi. “Dari pihak dinas perkebunan, setiap perkebunan besar harus punya sumber-sumber air yang biasa disebut embung. Jadi, bila terjadi kebakaran, mereka bisa cepat mengantisipasinya,” pungkas Husni. (arl/aha)...

Baca Detail
Dampak Karhutla Jadi Isu HAM, Legislator Minta Titik Api Diperiksa
Berita
14 Oct 2026

Dampak Karhutla Jadi Isu HAM, Legislator Minta Titik Api Diperiksa

PARLEMENTARIA, Palembang — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menelusuri titik-titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), perlu menjadi perhatian dalam upaya pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia. “Ini pelanggaran HAM, Pak. Walaupun ini bukan tugas Bapak, tapi domain HAM-nya ada,” tegas Willy dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/10/2026). Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk tingginya jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Ia menilai persoalan karhutla tidak cukup dilihat sebagai masalah lingkungan, tetapi juga perlu dicermati dari sisi hak masyarakat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik.  Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang yang diberitakan pada 7 Oktober 2026, tercatat 17.434 kasus ISPA sepanjang September 2026. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 52.483 kasus ISPA pada periode yang sama. Data tersebut menggambarkan besarnya beban masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian di tengah kondisi kabut asap. Willy meminta titik-titik kebakaran yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat diperiksa lebih lanjut. Penelusuran tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi di lapangan dan memperkuat tindak lanjut terhadap persoalan yang menyangkut hak masyarakat.  “Titik-titik spot apinya ini pelanggaran HAM, kita cek dulu. Kita ini kan terdampak semua ini, Pak,” ujarnya.  Berdasarkan informasi Pemerintah Kota Palembang pada 7 Oktober 2026, dari 66 kejadian karhutla yang terpantau di Sumatera Selatan, tiga terjadi di wilayah Palembang dan 63 lainnya di luar kota. Pada hari yang sama, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Stasiun Palembang Bukit Kecil tercatat mencapai 717, yang masuk kategori berbahaya. Selain menyoroti dampak karhutla, Willy mendorong penguatan kolaborasi antara jajaran Kementerian HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga bantuan hukum (LBH), organisasi lingkungan, serta perguruan tinggi. Menurutnya, kerja sama lintas lembaga diperlukan untuk memperluas jangkauan pengawasan dan mengatasi keterbatasan sumber daya dalam penanganan persoalan HAM.  “Ini zaman kolaborasi. Di sini LBH ada, WALHI ada, hebat-hebat di sini. Jadi habis ini, mumpung LPSK belum pulang, koordinasi,” katanya.  Willy juga menilai keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi, termasuk Universitas Sriwijaya, dapat membantu lembaga negara mengidentifikasi persoalan di masyarakat dan memperkuat pengawasan. Sinergi tersebut diharapkan membuat penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat lebih terkoordinasi dan responsif.  Melalui kunjungan tersebut, Komisi XIII mendorong agar dampak karhutla terhadap kesehatan dan hak masyarakat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan kondisi lapangan serta koordinasi antarlembaga. (sar/aha)...

Baca Detail
Legislator Desak Pemerintah Hadir Atasi Karhutla
Berita
14 Oct 2026

Legislator Desak Pemerintah Hadir Atasi Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penanganan menyeluruh, mulai dari percepatan pemadaman hingga evaluasi tata kelola hutan. Ia menegaskan, karhutla yang terus berulang setiap musim kemarau tidak boleh dianggap sebagai fenomena tahunan semata, melainkan harus menjadi momentum pembenahan kebijakan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat terdampak. “Negara harus hadir secara sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya reaktif memadamkan api saat karhutla terjadi. Tidak bisa hanya reaktif mengirim bantuan saat banjir dan longsor terjadi,” ujar Firman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (12/10/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, penanganan karhutla harus diikuti evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan yang dinilainya masih berorientasi pada pemanfaatan ekonomi. Menurutnya, hutan tidak semestinya dipandang sebatas sumber komoditas, tetapi juga sebagai aset bangsa yang menjaga keseimbangan lingkungan dan menopang kehidupan masyarakat. “Nilai ekonominya dilihat hanya dari kayu, dari sawit, dari batu bara, dari nikel, emas dan mineral lainnya. Semangatnya hanya memanfaatkan, mengeksploitasi. Padahal hutan itu adalah aset terbesar negara, paru-paru dunia yang berkelanjutan, sumber kehidupan,” ungkap legislator dapil Jawa Tengah III tersebut. Firman mendorong pemerintah mengevaluasi perizinan perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan hutan serta menindak tegas setiap pelanggaran. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar memiliki akses ekonomi yang memadai dan dapat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. “Evaluasi total tata kelola, perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan. Penegakan hukum yang adil dan tegas. Hilirnya, berdayakan masyarakat sekitar hutan. Jangan biarkan mereka miskin,” kata Firman. Desakan penanganan segera juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah. Ia meminta pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mempercepat pemadaman, melindungi kesehatan masyarakat, dan memastikan koordinasi penanganan karhutla berjalan efektif. “Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai,” tegas Rina dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (13/10). Politisi Fraksi PKB itu menyebutkan, laporan BNPB pada awal Oktober mencatat kejadian karhutla di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan kejelasan komando, kecukupan personel dan peralatan, serta dukungan operasional agar penanganan di lapangan tidak terhambat. “Tidak boleh ada petugas yang kekurangan alat, kesulitan mendapatkan air, atau terhambat dukungan operasional ketika api harus segera dikendalikan. Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya benar-benar sampai ke lokasi yang membutuhkan,” ujarnya. Rina menegaskan, keberhasilan penanganan karhutla harus diukur dari pemadaman api, penurunan paparan asap, dan terpenuhinya perlindungan bagi masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan layanan kesehatan, masker yang sesuai, ruang udara bersih, serta evakuasi jika diperlukan. Anak-anak, ibu hamil, lansia, dan warga dengan penyakit pernapasan harus menjadi prioritas perlindungan. “Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak,” tegas Rina. Selain penanganan darurat, Rina meminta pemerintah menyelidiki penyebab kebakaran secara transparan dan berbasis bukti. Menurutnya, faktor cuaca harus menjadi dasar penguatan kesiapsiagaan, bukan alasan untuk mengabaikan dugaan pembakaran maupun kelalaian dalam pengelolaan lahan. Pemeriksaan juga perlu dilakukan terhadap kebakaran di wilayah konsesi untuk memastikan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar. “Jika ada pembakaran yang disengaja atau kelalaian yang terbukti, tindak tegas. Telusuri sampai kepada pihak yang mengambil keputusan dan memperoleh keuntungan. Penegakan hukum jangan berhenti pada pelaku di lapangan,” ujarnya. Ia menambahkan, perusahaan yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi sesuai ketentuan, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan, proses pidana, hingga pencabutan izin apabila memenuhi dasar hukum. Pengawasan kawasan, kesiapan personel, sarana pemadaman, dan efektivitas anggaran pengendalian karhutla juga perlu dievaluasi. Penguatan Manggala Agni dan dukungan bagi masyarakat peduli api dinilai penting untuk mencegah kebakaran berulang. “Karhutla yang berulang harus menjadi dasar pembenahan serius. Perkuat pengawasan, benahi pengelolaan gambut, dan bantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar. Jangan biarkan wilayah yang sama terus menghadapi ancaman yang sama,” ujarnya. Sementara itu, Firman mengingatkan bahwa dampak kerusakan hutan tidak terbatas pada wilayah tempat kebakaran atau kerusakan terjadi. Asap dapat menyebar ke daerah lain, sedangkan kerusakan kawasan hulu dapat meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir. Karena itu, pembenahan tata kelola hutan perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. “Karena hutan ini bukan milik satu daerah. Hutan Kalimantan yang terbakar, asapnya sampai ke Jawa. Hutan yang rusak di hulu, banjirnya sampai ke hilir,” pungkas Firman. Rina pun meminta pemerintah menyampaikan perkembangan penanganan karhutla secara berkala, termasuk lokasi kebakaran aktif, kualitas udara, bantuan bagi warga, dan kemajuan penegakan hukum. “Kerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkan api dan melindungi rakyat. Pastikan setiap anggaran menghasilkan tindakan nyata, setiap laporan ditindaklanjuti, dan setiap pelanggaran yang terbukti mendapat konsekuensi. Hak rakyat untuk bernapas harus menjadi prioritas tertinggi,” pungkas Rina. (aha)...

Baca Detail
RUU Perampasan Aset Perlu Atur Pelacakan Kripto, Saham, dan Harta Bersama
Berita
14 Oct 2026

RUU Perampasan Aset Perlu Atur Pelacakan Kripto, Saham, dan Harta Bersama

PARLEMENTARIA, Bangka Belitung — Anggota Komisi III DPR RI Yulius Setiarto mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur mekanisme pelacakan dan perampasan aset hasil tindak pidana secara komprehensif, termasuk aset yang berada di luar negeri maupun yang telah dialihkan ke instrumen keuangan modern, seperti kripto dan saham.   Hal tersebut disampaikan Yulius saat wawancara dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Polda Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (13/10/2026). Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk mengantisipasi perkembangan modus kejahatan, terutama korupsi dan pencucian uang yang kerap melibatkan aset lintas negara serta pengalihan kekayaan ke berbagai bentuk.   “Ini memang menjadi tugas dari Komisi III DPR RI, tugas berat saya kira, karena kita harus berpikir secara imajinatif ke depan bagaimana cara yang paling efektif untuk mengatur agar nanti para penegak hukum ini mempunyai ruang untuk melakukan pengejaran aset sampai ke luar negeri melalui perluasan Mutual Legal Assistance (MLA),” ujar Yulius.   Ia menjelaskan, mekanisme pelacakan dan perampasan aset perlu menjangkau kekayaan yang tidak lagi berbentuk konvensional. Selain kripto dan saham, regulasi tersebut perlu mempertimbangkan aset yang telah dialihkan ke bentuk kekayaan lain, menjadi bagian dari harta bersama, maupun dijadikan jaminan perbankan.   “Pengejaran aset pada bentuk-bentuk yang sudah tidak lagi konvensional. Kripto, lalu saham, lalu kalau aset itu sudah terbagi dalam berbagai aset yang lain, masuk dalam harta bersama, menjadi jaminan dari perbankan dan lain sebagainya,” katanya.   Yulius juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Untuk itu, Komisi III DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi dan mahasiswa hingga masyarakat sipil melalui rapat dengar pendapat (RDP).   Menurutnya, RDP dapat dilaksanakan dua hingga tiga kali dalam sehari guna menjaring beragam pandangan, termasuk persoalan-persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi tersebut. Pelibatan publik dinilai penting agar substansi RUU dapat dibahas secara matang sebelum memasuki tahap pengesahan.   “Kita ingin menumbuhkan partisipasi dari masyarakat sebelum betul-betul kita itu bisa mengesahkan RUU Perampasan Aset ini,” terangnya.   Melalui pembahasan yang komprehensif dan pelibatan masyarakat, Komisi III DPR RI berupaya merumuskan RUU Perampasan Aset yang mampu menjawab tantangan pelacakan dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Pengaturan yang adaptif diharapkan dapat memperkuat ruang gerak penegak hukum dalam menelusuri aset, termasuk yang disembunyikan di luar negeri atau dialihkan ke berbagai instrumen keuangan. (aps/ssb)...

Baca Detail
Keadilan Restoratif Perlu Ruang Lebih Luas dan Pengawasan Memadai
Berita
14 Oct 2026

Keadilan Restoratif Perlu Ruang Lebih Luas dan Pengawasan Memadai

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendorong agar penerapan keadilan restoratif atau restorative justice mendapat ruang lebih luas dalam penyelesaian perkara, dengan tetap didukung standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan yang memadai. Menurutnya, kejelasan mekanisme dan akuntabilitas menjadi kunci agar pendekatan tersebut dapat diterapkan secara tepat dan tidak mengabaikan prinsip keadilan.   Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, penerapan keadilan restoratif tidak perlu dibatasi secara berlebihan sepanjang terdapat prosedur yang jelas dan pengawasan yang efektif. Mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan penyelesaian perkara berlangsung secara terarah serta mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat.   “Menurut saya selektif itu penting. Tapi kalau sudah ada pengawasan yang baik, ada SOP yang baik, dan terakhir melibatkan tokoh masyarakat untuk membantu menambahkan gangguan yang sepatutnya terjadi di tempat kejadian,” ujar Wayan saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026).   Menurut Wayan, pengawasan dan SOP yang jelas diperlukan agar penerapan keadilan restoratif tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Dengan mekanisme yang terukur, aparat penegak hukum diharapkan dapat menentukan perkara yang layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.   Ia juga menekankan pentingnya pelibatan tokoh masyarakat sebagai unsur pendukung dalam proses penyelesaian perkara. Kehadiran mereka diharapkan dapat membantu memberikan perspektif mengenai kondisi sosial dan lingkungan setempat, sekaligus mendorong penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait.   Pandangan tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Jawa Tengah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas mitra kerja di bidang penegakan hukum, termasuk implementasi KUHP dan KUHAP baru.   Melalui penguatan SOP, pengawasan, dan pelibatan masyarakat secara proporsional, Komisi III DPR RI mendorong penerapan keadilan restoratif yang akuntabel, berorientasi pada penyelesaian perkara secara adil, serta tetap menjamin kepastian hukum. (fa/ssb)...

Baca Detail