KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Kutuk Serangan Houthi di Bandara Riyadh, Komisi I Minta KBRI Terus Pantau Kondisi WNI
Berita
13 Oct 2026

Kutuk Serangan Houthi di Bandara Riyadh, Komisi I Minta KBRI Terus Pantau Kondisi WNI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta meminta Pemerintah menjamin keamanan Warga Negara Indonesia (WNI), imbas serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, baru-baru ini. Ia juga mendorong Pemerintah memfasilitasi jemaah Indonesia yang batal menjalankan umrah karena insiden tersebut. “Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Seperti diketahui, kelompok Houthi melakukan rangkaian serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, termasuk juga di Bandara Internasional King Fahd di Dammam. Serangan terparah terjadi di Bandara Riyadh pada akhir pekan lalu. Serangan itu begitu mengerikan, asap hitam pekat membubung tinggi terlihat di sekitar Bandara Riyadh dan memicu kebakaran hebat hingga menghentikan operasional bandara. Laporan awal menyebutkan 14 orang meninggal dunia, dan korban luka mencapai 309 orang. Atas insiden ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh Hingga Minggu (11/10) malam waktu Arab Saudi menyatakan belum ada WNI yang teridentifikasi menjadi korban. Untuk memastikan keselamatan WNI, KBRI Riyadh telah melakukan penelusuran melalui sejumlah jalur. “KBRI Riyadh telah melakukan berbagai tindak lanjut dengan cukup baik, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid,” ujar Sukamta. “Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” lanjut Politisi PKS itu. Adapun KBRI Riyadh telah memberikan bantuan kepada tiga WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara King Khalid. Otoritas Arab Saudi memang melakukan penutupan Bandara International King Khalid di Riyadh hingga Sabtu (17/10) mendatang. Keputusan itu menyusul rangkaian serangan yang terus dilakukan oleh kelompok Houthi. Terkait hal ini, Sukamta menyatakan Komisi I DPR akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler melalui Kementerian Luar Negeri serta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah untuk memastikan layanan bagi WNI yang terdampak insiden Riyadh tetap berjalan dengan baik. “Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” jelas Sukamta. Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hubungan luar negeri itu pun meminta Pemerintah menetapkan indikator yang dapat dievaluasi. Sukamta merinci, mulai dari kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah, PMI, maupun WNI lainnya di Arab Saudi, akses terhadap layanan dan penyelesaian pengaduan. “Dengan ukuran yang jelas, koordinasi lintas lembaga benar-benar berjalan atau masih menyisakan celah yang menyulitkan WNI. Kami percaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan memberikan layanan yang maksimal,” sebutnya. KBRI Riyadh telah meminta WNI yang memiliki rencana penerbangan memeriksa dan mengonfirmasi jadwal secara langsung kepada maskapai sebelum berangkat ke bandara. Jemaah umrah juga diimbau mengikuti arahan otoritas setempat serta memantau informasi resmi dari KBRI, pihak bandara, dan maskapai. “Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,” tutur Sukamta. Sebagai informasi, terdapat jemaah calon umrah yang batal berangkat akibat penutupan Bandara Ryadh. Seperti sejumlah calon jemaah umrah yang tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin (12/10). Menurut Sukamta, situasi keamanan yang terganggu akibat serangan di bandara tersebut menunjukkan bahwa perjalanan ibadah lintas negara juga membutuhkan kesiapsiagaan menghadapi risiko di luar kendali jemaah. “Keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah tentu perlu dihormati. Namun, ketika situasi keamanan memburuk, keputusan perjalanan harus mempertimbangkan perkembangan faktual dan arahan otoritas yang berwenang,” paparnya. Di sisi lain, Sukamta meminta Pemerintah untuk menyiapkan skenario jika gangguan berlangsung lebih lama. “Termasuk dukungan bagi jemaah tertahan, kelompok rentan, lansia, dan mereka yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus,” ungkap Sukamta. “Persiapan ini harus dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” tambah Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu. Sukamta pun mengimbau seluruh WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan, serta membatasi perjalanan yang tidak mendesak seperti imbauan dari KBRI. “Dan apabila membutuhkan bantuan atau fasilitas tertentu, segera hubungi perwakilan otoritas Indonesia terdekat. Terus waspada dan selalu utamakan keselamatan diri,” tutup Sukamta. (rdn)...

Baca Detail
Rakyat Sesak Napas, Pemerintah Harus Kerahkan Seluruh Kekuatan Atasi Karhutla!
Berita
13 Oct 2026

Rakyat Sesak Napas, Pemerintah Harus Kerahkan Seluruh Kekuatan Atasi Karhutla!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mendesak pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, ancaman terhadap keselamatan masyarakat harus dijawab dengan percepatan pemadaman, perlindungan kesehatan, dan penegakan hukum yang tegas. “Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai,” tegas Rina dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Desakan tersebut disampaikan menyusul masih adanya kejadian karhutla di sejumlah wilayah. Laporan BNPB pada awal Oktober mencatat kebakaran di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Rina meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan operasi penanganan berjalan dengan komando yang jelas. Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait harus memperkuat koordinasi agar kebutuhan lapangan segera dipenuhi. “Tidak boleh ada petugas yang kekurangan alat, kesulitan mendapatkan air, atau terhambat dukungan operasional ketika api harus segera dikendalikan. Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya benar-benar sampai ke lokasi yang membutuhkan,” ujarnya. Menurut Politisi Fraksi PKB ini, keberhasilan penanganan harus diukur dari api yang berhasil dipadamkan, berkurangnya paparan asap, dan terpenuhinya perlindungan masyarakat. Pengerahan sumber daya harus disertai target yang terukur dan evaluasi harian. “Setiap wilayah terdampak harus jelas siapa penanggung jawabnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana perkembangan penanganannya. Jika dukungan yang ada belum cukup, segera tambah. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu,” katanya. Ia menekankan bahwa perlindungan kesehatan harus berjalan bersamaan dengan pemadaman. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan layanan kesehatan, masker yang sesuai, ruang udara bersih, serta evakuasi apabila kondisi mengharuskan. Anak-anak, ibu hamil, lansia, dan warga dengan penyakit pernapasan harus menjadi prioritas. “Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak,” tegas Rina. Rina juga meminta penanganan karhutla disertai penyelidikan terhadap penyebab kebakaran. Faktor cuaca harus menjadi dasar penguatan kesiapsiagaan, bukan alasan untuk mengabaikan dugaan pembakaran atau kelalaian pengelolaan lahan. “Jika ada pembakaran yang disengaja atau kelalaian yang terbukti, tindak tegas. Telusuri sampai kepada pihak yang mengambil keputusan dan memperoleh keuntungan. Penegakan hukum jangan berhenti pada pelaku di lapangan,” ujarnya. Ia mendesak pemeriksaan terhadap kebakaran di wilayah konsesi dilakukan secara transparan dan berbasis bukti. Perusahaan yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi sesuai ketentuan, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan, proses pidana, hingga pencabutan izin apabila memenuhi dasar hukum. “Tidak boleh ada pihak yang menikmati keuntungan dari pembakaran, sementara rakyat menanggung asap dan negara membayar biaya pemadamannya. Korporasi harus bertanggung jawab atas kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah kelolanya,” katanya. Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Rina menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kesiapan personel, sarana pemadaman, pengawasan kawasan, serta efektivitas anggaran pengendalian karhutla. Penguatan Manggala Agni dan dukungan kepada masyarakat peduli api harus menjadi bagian utama pencegahan. “Karhutla yang berulang harus menjadi dasar pembenahan serius. Perkuat pengawasan, benahi pengelolaan gambut, dan bantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar. Jangan biarkan wilayah yang sama terus menghadapi ancaman yang sama,” ujarnya. Rina meminta pemerintah membuka informasi perkembangan penanganan secara berkala, termasuk lokasi kebakaran aktif, kualitas udara, bantuan untuk warga, dan kemajuan penegakan hukum. “Kerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkan api dan melindungi rakyat. Pastikan setiap anggaran menghasilkan tindakan nyata, setiap laporan ditindaklanjuti, dan setiap pelanggaran yang terbukti mendapat konsekuensi. Hak rakyat untuk bernapas harus menjadi prioritas tertinggi,” pungkas Rina. (rdn)...

Baca Detail
Legislator Dorong Interoperabilitas Layanan Digital di Maluku
Berita
13 Oct 2026

Legislator Dorong Interoperabilitas Layanan Digital di Maluku

​PARLEMENTARIA, Ambon — Komisi II DPR RI mendorong percepatan integrasi sistem elektronik dan akses pelayanan digital di Provinsi Maluku menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Satu Data Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan keterhubungan data secara lancar, baik di internal pemerintah daerah maupun antarinstansi vertikal.   Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti, menyampaikan, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan para gubernur, bupati, dan wali kota terkait sistem interoperabilitas layanan digital di daerah. Interoperabilitas merupakan kemampuan dua aplikasi atau perangkat teknologi yang berbeda untuk saling terhubung dan bertukar data. Tujuannya, untuk meningkatkan akses layanan publik bagi masyatakat, termasuk di Maluku.   "Kita baru saja mengesahkan UU Satu Data Indonesia bersama pemerintah. Kita perlu membuat pertemuan dengan para gubernur, bupati, dan wali kota terkait dengan interoperabilitas sistem yang tidak saja terkait paket-paket data, baik di internal pemerintah Maluku maupun antar-Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk ATR/BPN dan Ombudsman," ujar Aziz dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II ke Ambon, Maluku, Selasa (13/10/2026).   ​Aziz menjelaskan, integrasi data pelayanan publik ke depan akan semakin mudah, karena peran Ombudsman dapat diakomodasi ke dalam dashboard kerja bersama pemerintah daerah. Keberadaan sistem terpadu tersebut diproyeksikan menjadi sarana evaluasi internal untuk mengoreksi berbagai kekurangan pelayanan publik sebelum informasi disebarluaskan ke masyarakat.   ​Lebih lanjut, Aziz menilai, laporan dan penilaian dari Ombudsman sangat berguna sebagai indikator obyektif kinerja para kepala daerah. Ukuran kepuasan masyarakat yang tepercaya menjadi modal penting bagi para bupati, wali kota, maupun gubernur yang ingin mengukur keberhasilan kinerjanya selama memimpin.   ​"Saya yakin bupati, wali kota, gubernur ketika terpilih untuk periode pertama pasti ingin terpilih kembali. Diperlukan ukuran-ukuran yang berasal dari masyarakat. Dan Ombudsman membantu ukuran-ukuran tersebut," tegas Aziz. (mh/rdn)...

Baca Detail
Diskusi di RSIS NTU, Ibas Tekankan Kebijakan Jangka Panjang, Kolaborasi Indonesia–Singapura-ASEAN
Berita
13 Oct 2026

Diskusi di RSIS NTU, Ibas Tekankan Kebijakan Jangka Panjang, Kolaborasi Indonesia–Singapura-ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan pembangunan, kepemimpinan visioner, dan penguatan kerja sama Indonesia–Singapura dalam menghadapi tantangan global. Menurutnya, pembangunan nasional membutuhkan perencanaan jangka panjang yang konsisten agar mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.   Hal tersebut disampaikan Ibas dalam diskusi bersama jajaran akademisi dan peneliti S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura, baru-baru ini. Diskusi bertema “Indonesia’s Strategic Outlook: Navigating Geopolitical Competition and Strengthening ASEAN Centrality” tersebut membahas dinamika geopolitik, tantangan pembangunan nasional, kebijakan ekonomi, serta peluang penguatan kerjasama strategis di kawasan ASEAN.   Dalam forum tersebut, Ibas menilai hubungan Indonesia dan Singapura memiliki arti penting bagi stabilitas kawasan dan pertumbuhan ekonomi. Kerja sama kedua negara perlu diperkuat melalui perdagangan, investasi, pendidikan, riset, pengembangan teknologi, serta peningkatan ketahanan pangan dan energi.   “Indonesia tidak bisa membangun masa depannya sendirian. Kita membutuhkan kerja sama dengan Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya untuk memperkuat ketahanan kawasan, membuka peluang ekonomi, dan menjawab tantangan yang semakin kompleks. Kita harus bergerak maju bersama,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (13/10/2026)   Selain kerja sama regional, Ibas menyoroti pentingnya kesinambungan arah pembangunan nasional di tengah pergantian kepemimpinan. Menurutnya, rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek harus saling terintegrasi agar agenda strategis nasional tetap berjalan. Ia juga menekankan pentingnya mekanisme checks and balances untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan serta memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran negara berpihak pada kepentingan masyarakat.   “Pemimpin datang dan pergi, tetapi bangsa ini harus terus berjalan maju. Kita memerlukan keberlanjutan kebijakan, tanpa kehilangan kemampuan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan beradaptasi terhadap perubahan zaman,” katanya.   Di bidang ekonomi, Ibas menegaskan bahwa pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan peningkatan investasi, tetapi juga perlu tercermin dalam peningkatan pendapatan, produktivitas, serta terbukanya kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat, khususnya generasi muda.   Ibas juga mengingatkan pentingnya disiplin fiskal dan peningkatan kualitas belanja negara. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola secara terukur dan berorientasi pada hasil, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, risiko pembiayaan, serta dampaknya terhadap generasi mendatang. Pelaksanaan program pembangunan juga perlu didukung pengawasan, evaluasi, dan indikator keberhasilan yang jelas.   Dalam menghadapi ketidakpastian global, Ibas turut mendorong penguatan ketahanan pangan dan energi serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Ia melihat pengembangan energi bersih, ekonomi maritim, dan pemanfaatan sumber daya laut sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Kolaborasi regional dinilai dapat mempercepat transformasi tersebut dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat.   Menutup diskusi, Ibas menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pembangunan nasional. Ia mendorong perluasan akses pendidikan, peningkatan kompetensi, serta pembukaan ruang partisipasi bagi anak muda dalam proses pengambilan keputusan publik.   “To lead is to listen. Untuk memimpin, kita harus mau mendengarkan. Dan untuk memimpin ke masa depan, kita harus memiliki visi yang jelas,” ungkapnya.   Pertemuan tersebut turut hadir mendampingi Edhie Baskoro Yudhoyono diantaranya Fathi, Hillary Brigita Lasut, Andry Hakim Founder & CIO Stockwise; Dr. David Sutyanto; Ilham Mendrofa; Renanda Bachtar; Jansen Sitindaon.   Sementara dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), hadir H.E. Ambassador Ong Keng Yong, Executive Deputy Chairman RSIS; Nicholas Lim, Senior Fellow sekaligus Coordinator of Defence and Military Relations, RSIS; Alexander A. Arifianto, Senior Fellow sekaligus Coordinator of Indonesia Programme, RSIS; Leonard C. Sebastian, Senior Fellow, Indonesia Programme, RSIS; Adhi Priamarizki, Senior Associate Fellow, Indonesia Programme, RSIS; serta Muhammad Faizal Bin Abdul Rahman, Research Fellow, Regional Security Architecture Programme, RSIS.Bagi Ibas, kunjungan tersebut juga memiliki makna personal karena sekitar 19 tahun lalu dirinya pernah menempuh pendidikan di RSIS.   “RSIS selalu ada di hati saya. Sekitar 19 tahun lalu saya pernah belajar di sini. Karena itu, bagi saya, kembali ke RSIS bukan sekadar menghadiri pertemuan, tetapi juga kembali ke tempat yang memiliki arti dalam perjalanan pendidikan saya,” tuturnya. (rnm/rdn)...

Baca Detail
Komisi II Soroti Ketimpangan Layanan Publik di Maluku, Banyak Kasus Maladministrasi
Berita
13 Oct 2026

Komisi II Soroti Ketimpangan Layanan Publik di Maluku, Banyak Kasus Maladministrasi

PARLEMENTARIA, Ambon — Komisi II DPR RI menyoroti ketimpangan kualitas pelayanan publik yang cukup signifikan di Provinsi Maluku. Pelayanan publik yang ada antara Kota Ambon dan kabupaten lain, dinilai masih ada kesenjangan yang perlu dimitigasi.   Demikian terungkap dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon, Selasa (13/10/2026). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengungkapkan, tingginya capaian layanan di Kota Ambon patut mendapatkan apresiasi, tetapi daerah-daerah penunjang seperti Maluku Tenggara masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan performa yang cukup besar, terutama pada sektor kesehatan.   ​"Kualitas layanan publik (di Kota) Ambon termasuk yang tertinggi di Maluku. Patut kita apresiasi untuk Kota Ambon. Sementara untuk kabupaten-kabupaten di Maluku, termasuk di Maluku Tenggara perlu peningkatan yang lebih baik, terutama dinas kesehatan untuk meningkatkan layanan," ujar Aria.   ​Legislator dapil Jateng V ini menegaskan, jurang pemisah kualitas pelayanan publik antardaerah di Maluku menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Ia mendesak instansi terkait segera melakukan analisis dan langkah mitigasi menyeluruh guna mengidentifikasi akar penyebab munculnya perbedaan tingkat pelayanan yang mencolok tersebut, sembari mendorong agar asas pemerataan dapat segera terwujud.   ​Di Provinsi Maluku, ungkap Aria, Ombudsman mencatat lonjakan laporan masyarakat hingga mencapai 852 laporan—meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya—dengan 557 laporan. Laporan ini menyasar kinerja instansi pemerintah tingkat kabupaten/kota.   "Kebanyakan maladministrasi, itu yang paling dominan. Ada hal dominan lain terkait dengan kurang maksimalnya dalam bidang pelayanan. Bahkan, ada yang tidak memberikan pelayanan sebesar 729 laporan. Sebagian besar itu lahir dari program jemput bola pelayanan publik antara lain di Kepulauan Aru," pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (mh/rdn)...

Baca Detail
Reforma Agraria Tak Cukup Sekadar Redistribusi Tanah, Percepat Perpres BRAN
Berita
13 Oct 2026

Reforma Agraria Tak Cukup Sekadar Redistribusi Tanah, Percepat Perpres BRAN

PARLEMENTARIA, Manado – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai reforma agraria tidak cukup hanya berfokus pada redistribusi tanah kepada masyarakat. Lebih dari itu, reforma agraria perlu mengintegrasikan berbagai sumber agraria untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus menyelesaikan persoalan pertanahan yang selama ini membebani masyarakat.   “Reforma agraria itu juga tidak hanya berpikir bagaimana mendistribusikan, tapi juga bagaimana mengintegrasikan sumber-sumber agraria itu agar negara memang punya kedaulatan,” ujar Deddy kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).   Deddy menyampaikan, Komisi II DPR RI telah menggelar sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, termasuk wacana pembentukan badan khusus. Namun, menurutnya, pembahasan tersebut masih belum mencapai tahap final.   Ia menilai, salah satu langkah penting dalam pelaksanaan reforma agraria ialah melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap berbagai konsesi yang telah diberikan kepada korporasi. Inventarisasi tersebut perlu disertai pemetaan yang terperinci agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum dalam pengelolaan dan penetapan kawasan.   “Saya akan sangat senang kalau pemerintah melakukan inventarisasi terhadap, misalnya, segala macam konsesi yang diberikan kepada korporasi, termasuk membuat pemetaan yang rigid,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.   Menurut Deddy, ketidakjelasan administrasi pertanahan, termasuk penetapan suatu wilayah sebagai kawasan hutan, permukiman, atau desa, berpotensi memicu konflik dan menyulitkan masyarakat. Persoalan tersebut juga dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga.   Karena itu, ia berpandangan bahwa reforma agraria harus dilaksanakan secara terintegrasi, tidak hanya menyangkut pembagian atau redistribusi tanah, tetapi juga pembenahan tata kelola agraria agar kepastian hukum dan akses masyarakat terhadap sumber daya dapat terjamin.   Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang diamanatkan dalam undang-undang terkait reforma agraria. Menurutnya, pemerintah masih perlu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan pengaturan lebih lanjut mengenai badan tersebut.   “Ya, undang-undang reforma agraria mengamanatkan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Sampai sekarang Perpres-nya sedang ditunggu karena sesudah ada pembentukan BRAN itu, Perpres-nya akan mengatur fungsinya, SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja), dan macam-macam,” kata Mardani dalam kesempatan yang sama.   Ia menjelaskan, Perpres tersebut dibutuhkan untuk mengatur fungsi serta struktur organisasi dan tata kerja BRAN sehingga lembaga itu dapat menjalankan mandatnya secara jelas. Komisi II DPR RI, lanjutnya, berharap regulasi tersebut segera diterbitkan agar pelaksanaan reforma agraria dapat dikawal lebih lanjut.   “Komisi II berharap sesegera mungkin. Tapi karena Pak Presiden sudah mengangkat Pak Dedy Prasetyo (sebagai Kepala BRAN, red), kami berharap (penyusunan Perpres, red) lebih cepat lebih baik sehingga kita bisa langsung melakukan pengawasan dan pendampingan,” tutur Politisi Fraksi PKS itu.   Mardani menambahkan, kejelasan kelembagaan menjadi salah satu hal yang perlu dituntaskan agar pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan reforma agraria dapat segera dilakukan. Dengan demikian, agenda reforma agraria diharapkan dapat berjalan lebih terarah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. (we/rdn)...

Baca Detail
Mardani: Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Anggarannya Nihil
Berita
13 Oct 2026

Mardani: Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Anggarannya Nihil

PARLEMENTARIA, Manado - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti persoalan anggaran dalam pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Menurutnya, berdasarkan pembahasan Komisi II bersama pemerintah daerah, anggaran untuk menjalankan fungsi tersebut disebut masih nihil, padahal terdapat sejumlah tugas yang harus dilaksanakan gubernur.   “Fokus kita GWPP, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Tapi kenyataannya anggarannya nol, padahal urusan kementerian vertikal juga harus tetap menjadi tugas gubernur, perbatasan juga menjadi tugas gubernur, bahkan urusan-urusan yang terkait dengan Wakil Pemerintah Pusat mestinya ada anggarannya,” ungkap Mardani dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).   Ia menilai, ketersediaan anggaran menjadi salah satu hal mendasar agar pelaksanaan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat berjalan efektif. Tanpa dukungan anggaran, berbagai tugas yang dibebankan kepada gubernur berpotensi sulit dilaksanakan secara optimal.   Politisi Fraksi PKS itu mengatakan, terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian, yakni penyediaan anggaran yang memadai serta penguatan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Menurutnya, penguatan tersebut tidak cukup hanya melalui Surat Perintah Tugas (SPTK) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tetapi harus disertai dukungan anggaran yang jelas.   Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti belum selarasnya sejumlah peraturan antarkementerian yang menyulitkan pemerintah daerah dalam menerjemahkan dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dibenahi agar pemerintah daerah memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan program pembangunan, termasuk Reforma Agraria.   Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan perbedaan dan tumpang tindih regulasi antarkementerian kerap membuat pemerintah daerah kebingungan menentukan aturan yang harus menjadi acuan.   “Pada dasarnya banyak kebijakan pusat yang belum bisa diterjemahkan dengan lancar di daerah. Ada peraturan-peraturan yang tidak in-line, antara peraturan kementerian yang satu dengan peraturan kementerian yang lain. Sehingga kadang-kadang daerah sulit menerjemahkannya, harus mengikuti yang mana,” ujar Dede.   Salah satu persoalan yang menjadi pembahasan dalam kunjungan tersebut ialah pelaksanaan Reforma Agraria. Dede menjelaskan, Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi yang selama ini dinilai tumpang tindih. Namun, belum terbitnya peraturan pelaksana membuat pemerintah daerah masih menunggu kepastian mengenai implementasi kebijakan tersebut.   “Dalam Reforma Agraria itu tentunya kita melihat undang-undang baru namanya Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Sebetulnya tujuannya adalah memotong birokrasi-birokrasi yang saling tumpang tindih. Namun, karena PP-nya atau peraturan pelaksananya belum turun, tentu semua bertanya-tanya,” jelasnya.   Dede menegaskan, Komisi II DPR RI ingin membantu pemerintah daerah mengurangi beban dalam menjalankan pemerintahan. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan Transfer ke Daerah (TKD), tetapi juga menyangkut berbagai aspek lain, termasuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta kepastian pelaksanaan Reforma Agraria.   Menurutnya, sosialisasi regulasi kepada kepala daerah perlu diperkuat agar kebijakan pemerintah pusat dapat dipahami secara utuh dan diterapkan dengan tepat. Dengan demikian, kepala daerah tidak perlu berulang kali datang ke Jakarta hanya untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pelaksanaan suatu kebijakan.   “Kami mesti menangkap bahwa butuh sosialisasi peraturan kepada para kepala daerah, supaya mereka tidak bolak-balik ke Jakarta hanya untuk mencari kepastian hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. (we/rdn)...

Baca Detail
RUU Pemilu Buka Peluang Tambah Kursi DPR RI Melalui Sistem Dapil Nasional
Berita
13 Oct 2026

RUU Pemilu Buka Peluang Tambah Kursi DPR RI Melalui Sistem Dapil Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran dengan pembentukan daerah pemilihan (dapil) nasional dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Usulan tersebut dinilai dapat mengakomodasi mekanisme internal partai politik dalam menentukan calon yang akan mewakili partai di parlemen.   Doli menjelaskan, konsep yang ditawarkan fraksinya di Fraksi Partai Golkar merupakan sistem campuran yang disesuaikan dengan karakteristik Indonesia. Melalui skema ini, dapil nasional akan menjadi bagian dari mekanisme pemilihan anggota DPR RI, selain dapil konvensional yang selama ini berlaku.   "Maka kemudian kita mengusulkan sistem baru, sistem campuran juga namanya, tapi sistem campuran ala Indonesia lah saya katakan, dengan adanya dapil nasional," kata Doli dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, di Jakarta, Selasa (13/10/26).   Ia menerangkan, dapil nasional dirancang untuk memberikan ruang bagi partai politik dalam menentukan kader yang dinilai memiliki kontribusi terhadap organisasi dan layak mewakili partai di DPR RI. Dengan demikian, penentuan wakil partai tidak hanya bergantung pada hasil pemilihan di dapil konvensional.   "Dapil nasional ini adalah representasi dari kebijakan internal partai, ya, untuk menentukan siapa-siapa orang-orang yang memang selama ini dianggap bisa mewakili partai karena dia selama ini mengurus partainya. Gitu lho. Nah, ini kombinasi sebenarnya," ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.   Menurut Doli, apabila usulan tersebut diterapkan, jumlah dapil untuk pemilihan anggota DPR RI akan bertambah dari 84 dapil konvensional menjadi 85 dapil, dengan satu dapil tambahan yang berlaku secara nasional.   "Nah, oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana cara ngisinya, kan gitu? Sekarang kita punya 84 dapil yang konvensional. Maka kemudian nanti kita akan punya 85 dapil, yang dapil ke-85 itu namanya dapil nasional," sambungnya.   Doli juga memaparkan kemungkinan penambahan jumlah kursi DPR RI melalui skema tersebut. Dengan jumlah anggota DPR periode 2024–2029 sebanyak 580 orang, ia menyebut terdapat pembahasan mengenai alokasi kursi dapil nasional sebesar 10 persen dari total kursi yang ada, atau setara dengan 58 kursi.   "Nah, siapa-siapa, berapa besar jumlah orang yang akan ditempatkan dalam dapil nasional? Nah sekarang yang berkembang, antara 10 persen, 5 persen. Katakanlah 10 persen. 10 persen dari jumlah kursi konvensional. Jadi kalau sekarang 580, maka nanti jumlah kursi yang dari dapil nasional itu, 580 kali 10 persen, berarti 58," kata Doli.   Terkait mekanisme pengisian kursi tersebut, Doli menjelaskan bahwa partai politik nantinya dapat menempatkan calon anggota DPR RI yang belum berhasil memperoleh kursi melalui dapil konvensional. Mekanisme ini menjadi salah satu bagian dari konsep dapil nasional yang tengah diusulkan.   “Nah, bagaimana cara ngisi yang 58 ini? Cara ngisi yang 58 ini adalah, setiap orang yang ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI tapi tidak terpilih dalam dapil konvensional, maka kemudian partai punya kewenangan untuk menempatkannya dia menjadi anggota DPR," tambahnya.   Meski demikian, Doli menegaskan bahwa usulan dapil nasional tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu. Ia menyebut sejumlah partai politik lain juga mengajukan gagasan serupa, tetapi dengan pendekatan dan mekanisme penghitungan yang berbeda.   "Teman-teman kayak (Partai) Demokrat kan mengusulkan ada national pool itu, itu cara penghitungan. Itu yang saya, kalau saya, masukkannya rezimnya isunya isu sistem pemilu. Ada juga yang membawa isu soal dapil nasional ini ke beda, kalau mereka menghitung sisa suara. Gitu lho," kata Doli.   Lebih lanjut, Doli menyoroti perbedaan antara konsep dapil nasional yang diusulkannya dan mekanisme yang bertumpu pada penghitungan sisa suara partai. Menurutnya, penggabungan mekanisme sisa suara dengan sistem pemilu yang menerapkan ambang batas parlemen perlu dikaji secara cermat. "Nah sisa suara partai-partai ini, nanti diangkat di provinsi atau nasional, baru dipilih. Nah kalau kayak gitu menurut saya, itu nggak bisa menggabungkan antara, satu, itu kan kayak stembus accord gitu lho. Ya kan? stembus accord itu tidak bisa digabungkan dengan sistem pemilu yang pakai parliamentary threshold," imbuhnya.   Pembahasan RUU Pemilu selanjutnya akan menjadi ruang bagi DPR dan partai-partai politik untuk mengkaji berbagai alternatif sistem pemilu, termasuk desain dapil nasional, alokasi kursi, serta mekanisme penentuan calon terpilih.   Diketahui, Stembus accord adalah mekanisme dalam sistem pemilu yang memungkinkan partai politik untuk menggabungkan sisa suara atau suara antarpartai.   Cara kerja sistem ini adalah melalui Penggabungan Suara. Yaitu, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dapat menggabungkan atau "menitipkan" suaranya kepada partai lain yang lolos ke DPR atau DPRD. Penggabungan ini didasarkan pada kesepakatan politik antar-elite partai peserta pemilu, bukan berdasarkan koalisi ideologis yang murni.   Adapun Komisi II DPR RI, sebelumnya, telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sekaligus menetapkan Bahtra Banong sebagai Ketua Panja. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Internal Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu yang dihadiri secara kuorum oleh perwakilan dari 8 fraksi di DPR RI dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.    Dasco menerangkan, pembentukan Panja ini berpedoman pada hasil Rapat Internal Komisi II DPR RI tertanggal 29 September 2026 dan merupakan langkah nyata Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi untuk membahas RUU tentang Pemilu secara lebih mendalam, terarah, dan komprehensif.   “Pembentukan Panja ini bertujuan untuk memperlancar proses penyusunan serta memastikan setiap materi muatan RUU dibahas secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan demokrasi, kedaulatan rakyat, kepastian hukum, serta penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," ujar Dasco di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). (rdn)...

Baca Detail
BKSAP Sayangkan Kebijakan Larangan Jilbab di Azerbaijan, Hormati sebagai Negara Sahabat
Berita
13 Oct 2026

BKSAP Sayangkan Kebijakan Larangan Jilbab di Azerbaijan, Hormati sebagai Negara Sahabat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat menyayangkan adanya kebijakan pelarangan penggunaan jilbab di institusi pendidikan dan ruang publik di Azerbaijan. Syahrul meminta Pemerintah Azerbaijan untuk bersikap lebih bijak dan meninjau kembali kebijakan tersebut. Pernyataan tersebut, ujarnya disampaikan atas dasar persahabatan dan penghormatan terhadap Azerbaijan sebagai negara sahabat Indonesia.   "Kami menyayangkan dan meminta Pemerintah Azerbaijan lebih bijak dalam melihat isu jilbab. Jilbab bukanlah simbol ekstremisme, melainkan ekspresi keimanan yang damai dan hak asasi setiap muslimah. Pelarangan justru akan menimbulkan luka dan keresahan sosial, bukan persatuan. Kami percaya Pemerintah Azerbaijan yang selama ini moderat dapat menemukan jalan tengah yang lebih inklusif." Ujar Syahrul dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa,(13/10/2026).   Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS tersebut mengungkapkan sebuah ironi yang sangat  disesalkan, mengingat pada tahun ini Azerbaijan baru saja menjadi tuan rumah yang sangat baik untuk Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/PUIC) 2026 di Baku. Salah satu hasil utama dan deklarasi terpenting dari kongres tersebut adalah komitmen bersama parlemen negara-negara Islam untuk berjuang menghilangkan Islamofobia di dunia.   “Tentu menjadi pertanyaan besar bagi publik muslim dunia, bagaimana negara yang memimpin seruan anti-Islamofobia di forum global, justru menerapkan kebijakan yang dapat dimaknai sebagai bentuk Islamofobia di dalam negerinya sendiri. Hal ini merusak kredibilitas dan semangat Deklarasi Baku tersebut.” ungkap Anggota Komisi Luar Negeri DPR RI ini.   Menjadi lebih ironi, bahkan negara-negara sekuler seperti Amerika saja tidak melarang penggunaan Jilbab di lembaga pendidikan. Bahkan Rusia saat ini membolehkan penggunaan jilbab untuk warganya di dokumen resmi, seperti paspor. Indonesia menganut prinsip universal yang dipegang teguh yaitu negara tidak boleh melakukan pemaksaan dalam menjalankan keyakinan beragama, baik pemaksaan untuk beragama maupu nragam kegiatan beragama tersebut.   "Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang dijamin Konstitusi. Negara seharusnya menjadi pelindung bagi warganya untuk menjalankan keyakinan, bukan menjadi pembatas. Pemaksaan untuk melepaskan jilbab adalah pelanggaran terhadap hak fundamental tersebut." pungkasnya.    Kebijakan (pelarangan)  ini semakin sulit dipahami karena persentase penduduk muslim di Azerbaijan justru mayoritas, mencapai 96-97 persen dari total populasi. Azerbaijan dikenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas Syiah dan Sunni yang sangat toleran dan sekuler moderat.   "Oleh karena itu, aspirasi untuk menjalankan ajaran agama secara damai seperti penggunaan jilbab bagi muslimah seharusnya dilihat sebagai bagian dari identitas mayoritas rakyat itu sendiri, bukan sebagai ancaman bagi negara." tutupnya. (pdt/rdn)...

Baca Detail
Rieke Diah Pitaloka Soroti Overcrowding Lapas dan Rutan di Bali, Desak Pembenahan Menyeluruh
Berita
13 Oct 2026

Rieke Diah Pitaloka Soroti Overcrowding Lapas dan Rutan di Bali, Desak Pembenahan Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti kelebihan kapasitas (overcrowding) di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Bali. Ia mendorong pembenahan menyeluruh melalui penguatan pengawasan, perbaikan tata kelola, serta integrasi peran kementerian dan lembaga untuk menangani akar persoalan pemasyarakatan.   Dalam sesi pendalaman Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Denpasar, Bali, Jumat (9/10/2026), ia memaparkan data kapasitas hunian di tiga unit pemasyarakatan.    Lapas Kelas IIA Kerobokan menampung 1.730 warga binaan, termasuk 57 warga negara asing (WNA), dari kapasitas 1.480 orang. Sementara itu, Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli menampung 1.161 warga binaan dari kapasitas 468 orang.   Adapun Rutan Kelas IIB Bangli menampung 409 warga binaan, jauh di atas kapasitas idealnya yang hanya 116 orang. Berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat overcrowding di Lapas Kerobokan mencapai sekitar 117 persen, Lapas Narkotika Bangli 148 persen, dan Rutan Bangli 252 persen.   Selain persoalan kapasitas hunian, Rieke menyoroti keterbatasan jumlah petugas yang harus mengawasi warga binaan. Di Lapas Kerobokan, jumlah petugas dalam satu regu jaga disebut berkisar 13–15 orang, dengan rasio satu petugas berbanding 115 warga binaan.   “Siapa sih yang sanggup kayak gitu,” ujar Rieke, menyoroti beratnya beban pengawasan yang harus ditanggung petugas di tengah tingginya jumlah warga binaan.   Ia juga menyoroti beratnya beban pengawasan yang harus ditanggung petugas di tengah tingginya jumlah warga binaan. Menurut Rieke, persoalan pemasyarakatan tidak akan terselesaikan apabila penanganannya hanya berfokus pada pergantian pejabat tanpa menyentuh akar masalah.    Pembenahan, kata dia, harus diarahkan pada persoalan mendasar yang menyebabkan kelebihan kapasitas dan berbagai tantangan pengelolaan lapas serta rutan.   “Menurut saya, ini kita mau ganti menterinya, ganti dirjen seratus kali juga, kalau akar persoalannya tidak diselesaikan, tidak mungkin,” tegasnya.   Sebagai salah satu upaya mengurangi kepadatan hunian, Rieke mengusulkan agar pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika dialihkan ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial di luar lapas. Ia juga mengusulkan penyusunan Peraturan Presiden tentang tata kelola pemasyarakatan terintegrasi berbasis Satu Data Indonesia, yang menurutnya perlu memuat ketentuan mengikat bagi kementerian dan lembaga terkait.   Rieke menilai, penyelesaian persoalan pemasyarakatan membutuhkan koordinasi lintas sektor sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan kelebihan kapasitas, meningkatkan pengawasan, serta memastikan perlindungan hak warga binaan.   “Kita mau mendukung integrasi fungsi masing-masing kementerian dan lembaga, mengoptimalkan fungsi-fungsi tersebut dengan pembagian peran yang strategis,” pungkasnya. (krs/um)...

Baca Detail
Salurkan Masker hingga Tabung Oksigen, Riyono Bantu Masyarakat Kalbar-Kalteng dari Musibah Karhutla
Berita
13 Oct 2026

Salurkan Masker hingga Tabung Oksigen, Riyono Bantu Masyarakat Kalbar-Kalteng dari Musibah Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Ia meminta pemerintah daerah bersama aparat terkait memperkuat sinergi dan mempercepat upaya pemadaman demi melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.   Riyono menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pernyataan keprihatinan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret, baik dalam pemadaman maupun pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak.   Sebagai bentuk kepedulian, Riyono mengaku telah menyalurkan bantuan berupa tabung oksigen dan masker bagi masyarakat di kedua provinsi tersebut.   “Saya sudah mencari jalan untuk membantu masyarakat di sana dengan tabung oksigen, dengan masker. Sejumlah bantuan dan logistik sudah saya kirimkan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah ataupun juga Kalimantan Barat,” ujar Riyono dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (13/10/2026).   Lebih lanjut, legislator Fraksi PKS tersebut mengingatkan para kepala daerah dan jajaran aparat keamanan agar mengedepankan kepekaan sosial dalam menyikapi bencana. Menurutnya, masyarakat yang setiap hari menghadapi paparan asap membutuhkan tindakan nyata dan komunikasi publik yang empatik.   “Tentu untuk para pejabat daerah, gubernur, bupati, ya Polda, teman-teman Pangdam di sana, sinergi dan kolaborasi untuk terus berupaya semaksimal mungkin memadamkan api. Jaga ya komentar, jaga perasaan masyarakat yang tiap hari mereka bertarung dengan asap,” tegasnya.   Riyono menekankan pentingnya kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif. Keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi perhatian utama dalam setiap langkah penanggulangan bencana.   “Oleh karena itu, mari kita berkolaborasi untuk segera memadamkan kebakaran ini. Dan tentu ini bukan tugas sendiri-sendiri, ini adalah tugas kita semuanya,” pungkas Riyono. (rdn)...

Baca Detail
Penguatan Pertahanan Udara Perlu Diimbangi Kesiapan Sarana dan Prasarana
Berita
13 Oct 2026

Penguatan Pertahanan Udara Perlu Diimbangi Kesiapan Sarana dan Prasarana

PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana pendukung pertahanan udara nasional, seiring rencana kedatangan pesawat-pesawat baru TNI Angkatan Udara (TNI AU). Menurutnya, penguatan kekuatan udara perlu diimbangi dengan kesiapan fasilitas operasional serta sarana pendukung bagi prajurit.   “Memang diperlukan tambahan sarana dan prasarana untuk menyambut datangnya skuadron-skuadron baru. Pesawat-pesawat yang dipesan akan datang, sehingga jelas memerlukan ruang operasional dan sebagainya,” ujar Nurul saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/10/2026). Sebelumnya ia bersama tim telah mengunjungi Lanud Sultan Hasanuddin.   Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai pangkalan militer tersebut memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat pertahanan udara nasional. Sehingga, penguatan kapasitas pangkalan tetap diperlukan untuk mendukung kedatangan skuadron baru beserta pesawat yang telah dipesan pemerintah.   Selain fasilitas operasional, ia juga memberi perhatian atas pembangunan sarana pendukung kesejahteraan prajurit, termasuk perumahan, juga perlu berjalan beriringan. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak agar kedatangan pesawat baru dapat diikuti dengan kesiapan operasional yang memadai.   Nurul mengungkapkan, dalam pemaparan jajaran Lanud Sultan Hasanuddin, Komisi I memperoleh penjelasan mengenai rencana pembangunan sarana dan prasarana pendukung tersebut. Ia berharap persiapan itu dapat segera direalisasikan sesuai kebutuhan pertahanan udara nasional.   Di sisi lain, Nurul memahami bahwa penguatan pertahanan udara menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah udara yang luas, Indonesia membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Namun, alokasi anggaran pertahanan juga harus memperhitungkan kebutuhan matra darat dan laut serta prioritas pembangunan lainnya.   “Kalau sekarang angkatan udaranya sendiri memang anggarannya paling kecil, kalau mungkin belum bisa memaksimalkan apa yang diharapkan, saya kira kita maksimalkan dengan yang sudah ada,” tuturnya.   Ia menambahkan, upaya menjaga kedaulatan wilayah tidak hanya dilakukan melalui penguatan kemampuan militer, tetapi juga melalui diplomasi politik untuk mencegah konflik. Meski demikian, kesiapan pertahanan tetap diperlukan, termasuk untuk mengantisipasi pesawat yang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin.   Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, seusai pertemuan dengan jajaran TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Jumat (9/10), menyoroti perlunya perencanaan pertahanan udara yang komprehensif. Menurutnya, perencanaan tersebut perlu mencakup kebutuhan personel, pesawat, aset pertahanan, hingga pemeliharaan alutsista.   Utut juga menekankan pentingnya dukungan fasilitas penunjang, seperti asrama, gudang, dan ruang amunisi, agar kebutuhan operasional TNI AU dapat dipersiapkan secara terintegrasi. “Kita juga minta ke depan ada semacam cetak biru mulai dari personel, pesawat, aset pertahanan maupun pemeliharaan pesawat supaya bisa lebih baik lagi. Jadi itu cetak biru yang komprehensif termasuk asrama, gudang, ruang amunisi,” jelas Utut.   Ia menilai, kebutuhan pembiayaan TNI AU tidak terlepas dari karakter teknologi militer yang membutuhkan biaya besar. Karena itu, penyusunan prioritas menjadi bagian penting dalam perencanaan penguatan pertahanan udara nasional.   Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan, kekuatan pertahanan udara perlu terus diperkuat untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Ia menambahkan bahwa pembangunan kemampuan pertahanan nasional ditujukan untuk menjaga wilayah negara dan memastikan kesiapan menghadapi potensi ancaman. (aha/rdn)...

Baca Detail