KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Muhammad Husni Imbau Jemaah Haji dan Umrah Waspadai Eskalasi Konflik Timur Tengah
Berita
13 Oct 2026

Muhammad Husni Imbau Jemaah Haji dan Umrah Waspadai Eskalasi Konflik Timur Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mengimbau calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Arab Saudi dan kelompok Houthi. Ia meminta jemaah mengikuti informasi resmi pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi sebelum mengambil keputusan terkait keberangkatan.   “Untuk umrah, nanti dari Kementerian Luar Negeri seperti apa, apakah umrah masih boleh atau tidak, mereka yang lebih tahu,” ujar Husni dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (12/10/2026).   Politisi Fraksi Gerindra itu menjelaskan, perjalanan umrah dari Indonesia umumnya menggunakan dua bandara utama di Arab Saudi, yakni Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan bandara di Madinah. Karena itu, ungkapnya, perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut perlu terus dipantau.   Sebagai informasi, imbauan Husni muncul di tengah laporan mengenai serangan yang diklaim dilakukan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Dalam laporan yang disebut mengutip otoritas Saudi, serangan terjadi pada Sabtu (10/10/2026) dan Minggu (11/10/2026) waktu setempat.   Kelompok Houthi dikabarkan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Menanggapi perkembangan itu, Husni meminta pemerintah Indonesia terus memantau situasi dan menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.   “Kita harus lebih berhati-hati. Saya yakin dan percaya pemerintah memantau terus perkembangan masalah di Timur Tengah, terutama konflik antara Houthi dan pihak Arab Saudi,” kata Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara tersebut.   Menurut Husni, meskipun Makkah dan Madinah dinilai relatif jauh dari pusat ketegangan di Riyadh, potensi meluasnya konflik tetap perlu diantisipasi. Aspek keamanan, menurutnya, harus menjadi pertimbangan utama bagi calon jemaah yang akan berangkat.   “Bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat, coba dilihat dan dipikir-pikirkan apakah masih siap untuk berangkat atau menunda keberangkatannya, karena eskalasi permasalahannya bisa semakin melebar,” ujarnya.   Mengakhiri pernyataan, Husni menegaskan, Komisi VIII DPR RI masih menunggu perkembangan dan pengumuman dari instansi berwenang, terutama Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan perwakilan Indonesia di Jeddah, serta pemerintah Arab Saudi. Informasi resmi tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah selanjutnya terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tengah perkembangan situasi keamanan regional. (/um)...

Baca Detail
Apresiasi Perpres Perlindungan Ojol, Ijeck Siap Kawal Implementasi
Berita
13 Oct 2026

Apresiasi Perpres Perlindungan Ojol, Ijeck Siap Kawal Implementasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengapresiasi kebijakan pemerintah bersama DPR RI yang memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem transportasi online. Ia menyatakan siap mendukung dan mengawal implementasi kebijakan tersebut agar berjalan sesuai tujuan.   Penguatan perlindungan itu diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi ini menjadi landasan pengaturan ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk layanan pengangkutan orang, barang, dan makanan.   Pria yang kerap disapa Ijeck ini menilai penguatan regulasi di sektor transportasi online perlu diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi pengemudi, tetapi juga memperjelas hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan penyedia aplikasi.   “Saya mengapresiasi kebijakan pemerintah bersama DPR RI yang memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem transportasi online. Terbitnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pekerja transportasi online,” ujar Ijeck melalui keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (12/10/2026).   Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Ijeck menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dan DPR dalam memperkuat tata kelola transportasi berbasis platform digital.   Legislator Fraksi Golkar Dapil Sumut I tersebut menyatakan bila pengawalan terhadap implementasi Perpres tersebut juga menjadi bagian penting untuk memastikan ketentuan perlindungan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.   “Tentu kami di DPR RI siap mendukung dan mengawal pelaksanaan kebijakan ini. Jangan sampai regulasi yang sudah dibuat hanya berhenti di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengemudi dan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi online,” tegasnya.   Perpres Nomor 27 Tahun 2026 mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, termasuk hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi, transparansi biaya layanan, serta perlindungan bagi pekerja.   Pemerintah juga menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk mengawal pelaksanaan regulasi tersebut. Langkah ini diperlukan agar pembagian kewenangan dalam pengaturan transportasi orang, pengantaran barang, dan makanan dapat berjalan selaras.   Melalui implementasi kebijakan tersebut, perlindungan terhadap pengemudi diharapkan semakin kuat, sementara kepastian usaha bagi perusahaan aplikasi dan keberlangsungan layanan bagi masyarakat tetap terjaga.   Dukungan Ijeck terhadap kebijakan ini menegaskan pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah dalam mengawal regulasi transportasi online. Pengawasan terhadap pelaksanaannya diperlukan agar kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi digital.   "Untuk itu kami di DPR akan menjalankan fungsi pengawasan ini supaya kebijakan ini dapat terimplementasi dengan baik dan terukur," tutupnya. (rdn)...

Baca Detail
Penanganan Banjir di Sumatra Barat Butuhkan Kebijakan Panjang Terintegrasi
Berita
13 Oct 2026

Penanganan Banjir di Sumatra Barat Butuhkan Kebijakan Panjang Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah banjir bandang yang kembali melanda Kota Padang, Sumatera Barat.   Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya hadir memberikan bantuan saat bencana terjadi, tetapi juga membangun langkah penanganan yang menyeluruh agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ancaman serupa.   “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Hati saya bersama saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah ini. Saya membayangkan betapa beratnya perjuangan keluarga yang harus menyelamatkan diri, mengkhawatirkan keselamatan anak-anak, dan menghadapi kerusakan tempat tinggal. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan ketabahan kepada seluruh masyarakat yang terdampak,” ungkap Nevi Zuairina dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (12/10/2026).   Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa bencana banjir dan air bah yang terus berulang di Sumatera Barat harus menjadi perhatian serius bersama.   Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya mengandalkan langkah darurat, tetapi membutuhkan kebijakan jangka panjang yang terintegrasi, mulai dari pemulihan kawasan hulu, pengelolaan daerah aliran sungai, perbaikan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan sistem peringatan dini.   “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan bersama. Kita membutuhkan sinergi yang nyata, perencanaan yang matang, serta komitmen berkelanjutan agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” tegas anggota Komisi IV DPR RI tersebut.   Legislator asal Sumbar II ini juga mengingatkan pentingnya memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi, terutama makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, tempat pengungsian yang layak, serta perlindungan bagi anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan.   Bagi Nevi, setiap bencana menyisakan luka yang tidak selalu terlihat. Kehilangan rasa aman, terganggunya pendidikan anak, dan terhentinya mata pencaharian merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian serius.   “Jangan biarkan masyarakat menghadapi ketakutan yang sama setiap musim hujan. Negara harus hadir, masyarakat harus saling menguatkan, dan kita semua harus bergotong royong membangun Sumatera Barat yang lebih aman dan tangguh,” pungkas Nevi Zuairina. (rdn)...

Baca Detail
Yahya Zaini Minta Pemerintah Perkuat Layanan Kesehatan bagi Korban Karhutla
Berita
13 Oct 2026

Yahya Zaini Minta Pemerintah Perkuat Layanan Kesehatan bagi Korban Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul meluasnya dampak kabut asap terhadap kesehatan dan keselamatan warga. Ia juga mendorong fasilitas kesehatan mengoptimalkan sistem triase agar korban memperoleh penanganan medis sesuai tingkat keparahan kondisinya.   “Kabut asap yang berkepanjangan memerlukan penanganan kesehatan yang mengikuti lama dan tingkat paparan masyarakat,” kata Yahya Zaini kepada Parlementaria, Senin (12/10/2026).   Ia menegaskan, pemerintah perlu mengidentifikasi masyarakat yang terus terpapar asap, menyediakan pertolongan sejak dini, serta memastikan kesinambungan perawatan bagi warga yang mengalami penurunan kondisi kesehatan.   Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla pada periode Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.363 kasus terjadi pada balita.   Tujuh provinsi yang menjadi prioritas penanganan meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.   Merespons kondisi tersebut, Yahya mendorong Kemenkes bersama dinas kesehatan di daerah terdampak mengintegrasikan informasi kualitas udara dengan kesiapan pelayanan kesehatan. Menurutnya, wilayah dengan tingkat paparan tinggi perlu mendapatkan dukungan tenaga kesehatan, persediaan medis, serta layanan rujukan sesuai kebutuhan masyarakat.   “Wilayah dengan paparan tinggi perlu memperoleh penguatan tenaga, persediaan medis, dan kemampuan rujukan berdasarkan kebutuhan penduduk,” tuturnya.   Yahya juga menekankan pentingnya penyampaian informasi mengenai langkah perlindungan kesehatan dan akses pertolongan yang dapat dijangkau masyarakat. Kesiapan pelayanan, lanjutnya, harus menyesuaikan perkembangan situasi, terutama ketika paparan asap berlangsung dalam waktu lama.   “Pelayanan kesehatan harus siap mengikuti perubahan keadaan, termasuk ketika paparan berlangsung lebih lama,” ujarnya.   Selain berdampak terhadap kesehatan, Yahya menyoroti risiko keselamatan yang ditimbulkan karhutla, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia menyinggung laporan Kemenkes per 9 September 2026 yang mencatat empat korban meninggal dunia terkait karhutla, yakni tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat. Data tersebut perlu dicermati bersama informasi mengenai penyebab kematian dan kondisi masing-masing korban.   Risiko keselamatan juga muncul akibat menurunnya jarak pandang karena kabut asap. Di Tulang Bawang, Lampung, dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan sembilan kendaraan pada 7 Oktober 2026. Peristiwa tersebut disebut terjadi ketika jarak pandang turun drastis akibat kabut asap.   Dampak kabut asap turut menjadi perhatian masyarakat di wilayah lain, termasuk negara tetangga. Yahya menilai situasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan untuk melindungi kesehatan serta keselamatan masyarakat.   “Ini menjadi sebuah keprihatinan, bagaimana karhutla telah menjadi momok bagi banyak orang, bahkan warga negara tetangga juga ikut merasakan dampaknya. Kita harap pemerintah bisa melakukan berbagai intervensi untuk segera menyelesaikan karhutla,” urainya.   Menurut laporan Kemenkes, Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan jumlah korban luka berat atau pasien rawat inap terbanyak, yakni 313 orang. Secara lebih luas, karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera disebut berdampak terhadap 12,5 juta jiwa, dengan konsekuensi terhadap kesehatan, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagian warga di daerah terdampak juga harus bertahan di lokasi pengungsian.   Menghadapi kondisi tersebut, Yahya meminta pemerintah memperkuat sistem triase di fasilitas kesehatan. Sistem ini diperlukan untuk memilah pasien berdasarkan tingkat keparahan penyakit atau cedera sehingga mereka yang membutuhkan pertolongan segera dapat diprioritaskan.   “Dengan kondisi seperti ini, semua warga menjadi rentan, karena dampak karhutla itu ke semua, baik dampak kesehatan langsung maupun dampak tidak langsungnya. Maka penanganan awal untuk korban harus menjadi perhatian,” tegasnya.   Yahya turut mengingatkan pentingnya perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan atau kondisi kesehatan lain yang meningkatkan risiko akibat paparan asap.   Ia mendorong penjangkauan aktif melalui fasilitas kesehatan dan layanan berbasis masyarakat agar warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera teridentifikasi. Pemerintah juga perlu menyediakan tempat dengan kualitas udara yang lebih bersih bagi masyarakat yang kesulitan menghindari paparan asap di rumah.   “Termasuk kapasitas, kualitas udara di dalam ruangan, dan kemudahan akses kelompok rentan,” tambah legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII tersebut.   Lebih lanjut, Yahya meminta pemerintah menyediakan panduan kesehatan yang jelas mengenai aktivitas di luar ruangan, penggunaan alat pelindung yang sesuai, serta gejala yang mengharuskan masyarakat segera mencari pertolongan medis. Informasi tersebut perlu diperbarui berdasarkan kondisi setempat dan disebarluaskan melalui saluran yang mudah diakses masyarakat.   “Informasi harus diperbarui berdasarkan keadaan setempat serta disampaikan melalui saluran yang dapat dijangkau masyarakat. Perlindungan perlu membantu keluarga mengambil keputusan sehari-hari. Panduan yang jelas dan layanan yang mudah dijangkau akan memperkuat kemampuan warga menjaga kesehatannya,” paparnya.   Perlindungan juga perlu diberikan kepada pekerja yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan. Yahya mendorong Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemberi kerja menilai risiko paparan asap dan memastikan penyesuaian pekerjaan serta perlindungan sesuai kondisi di lapangan.   “Warga terdampak karhutla berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan keamanan, termasuk keamanan untuk tetap memiliki pekerjaan jika tidak bisa keluar rumah akibat asap pekat karhutla,” ucapnya.   Yahya menegaskan, Komisi IX DPR RI akan meminta pemerintah menyampaikan perkembangan secara berkala, baik mengenai penanganan karhutla maupun langkah perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat terdampak.   “Kami dari Komisi IX DPR akan meminta update berkala dari pemerintah, baik mengenai kondisi karhutlanya maupun perlindungan bagi warga terdampak,” tutup Yahya. (rdn/ssb)...

Baca Detail
Komisi V Kawal Anggaran Pembangunan Rp4 Triliun untuk Papua Pegunungan
Berita
13 Oct 2026

Komisi V Kawal Anggaran Pembangunan Rp4 Triliun untuk Papua Pegunungan

PARLEMENTARIA, Wamena – Komisi V DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung operasional daerah otonomi baru (DOB) Papua Pegunungan. Pembangunan tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2027 dengan dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di empat DOB di Papua.   Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, dalam pertemuan Komisi V DPR RI dengan para pemangku kepentingan di Wamena, Papua Pegunungan, Senin (12/10/2026). Ia menilai Papua Pegunungan perlu menjadi salah satu prioritas karena pembangunan infrastruktur di sejumlah DOB Papua lainnya telah lebih dahulu berjalan.   “Salah satu yang saya garis bawahi adalah pembangunan jalan di daerah lain sudah dimulai dan sedang berjalan. Sementara di Papua Pegunungan, pembangunan tersebut baru akan dimulai. Kita berharap pada 2027 pembangunan ini sudah harus berjalan,” tegas Politisi Fraksi NasDem ini.   Roberth mengatakan, Komisi V DPR RI sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum mengenai dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di empat DOB di Papua. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sekitar Rp4 triliun yang dapat dialokasikan untuk pembangunan DOB, termasuk Papua Pegunungan.   Ia menekankan, percepatan pembangunan infrastruktur di Papua harus memperhatikan kekhususan Papua melalui kebijakan otonomi khusus (Otsus). Menurutnya, Otsus merupakan payung hukum yang harus menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah di Papua.   “Pemerintah harus melihat ada satu payung hukum besar, yaitu otonomi khusus. Kenapa diberikan otonomi khusus? Karena ada kekhususan, ada masalah di Papua yang harus diberikan perhatian khusus,” jelasnya.   Menurut Roberth, kebijakan pembangunan di Papua tidak dapat diberlakukan secara seragam dengan daerah lain karena kondisi dan persoalan Papua memiliki karakteristik tersendiri.   “Tidak ada ketentuan yang diberlakukan sama di republik ini. Harus melihat bahwa Papua ada payungnya, otonomi khusus. Maka semua program apa pun yang dilakukan di sana, hormatilah otonomi khusus dengan memberikan kebijakan khusus untuk semua program maupun penyelesaian masalah di Papua,” tegasnya.   Roberth memastikan Komisi V DPR RI akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur DOB Papua Pegunungan melalui pembahasan bersama pemerintah dan kementerian terkait.   “Kami akan fokus memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan infrastruktur DOB baru di Papua Pegunungan,” pungkas Roberth. (est/rdn)...

Baca Detail
Bandara Riyadh Diserang, Pemerintah Harus Perkuat Skema Perlindungan WNI
Berita
13 Oct 2026

Bandara Riyadh Diserang, Pemerintah Harus Perkuat Skema Perlindungan WNI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI  Iman Sukri, mendesak pemerintah untuk memperkuat skema perlindungan dan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. Desakan ini dilayangkan menyusul meningkatnya eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengancam keselamatan para pekerja migran, pelajar, hingga jemaah umrah asal Indonesia.   “Kami mengikuti perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk laporan serangan di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa. Situasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk memastikan keselamatan WNI di Arab Saudi,” ujar Iman Sukri dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (12/10/2026).   Iman menanggapi insiden serangan kelompok Houthi Yaman ke Bandara Riyadh pada Minggu (11/10/2026) yang mengakibatkan 12 warga asing tewas dan 309 orang luka-luka serta mengganggu jadwal penerbangan internasional. Ketegangan yang kian memuncak menuntut perwakilan diplomasi Indonesia bertindak cepat guna memitigasi risiko keamanan serta pembatasan mobilitas warga.   “Kita tidak tahu sampai kapan konflik ini berlangsung dan bagaimana perkembangannya ke depan. Pemerintah harus mengedepankan langkah antisipatif dan jangan menunggu sampai ada WNI yang menjadi korban baru bergerak,” katanya.   Legislator Fraksi PKB tersebut mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan KJRI Jeddah untuk bersiap siaga menyampaikan pembaruan situasi keamanan secara berkala. Kanal komunikasi resmi dan perhimpunan masyarakat Indonesia di Arab Saudi dituntut menjadi rujukan informasi utama demi mencegah kepanikan warga.   “KBRI harus hadir sebagai sumber informasi resmi yang bisa diandalkan WNI. Pastikan warga mengetahui apa yang sedang terjadi, ke mana harus menghubungi perwakilan RI, dan bagaimana memperoleh bantuan darurat,” tegas Iman.   Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data kependudukan dan pemetaan lokasi konsentrasi WNI di wilayah rawan konflik secara presisi. Pendataan yang akurat dipandang sangat vital untuk mempermudah eksekusi rencana evakuasi maupun penyaluran logistik apabila kondisi keamanan memburuk secara mendadak.   “Pendataan dan komunikasi dengan WNI harus diperkuat agar perwakilan RI dapat memetakan potensi kerawanan. Langkah penanganan secara tepat dapat ditentukan lebih awal jika kondisi keamanan memburuk,” ucapnya.   Di sisi lain, Iman mengimbau seluruh WNI yang berada di Arab Saudi untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan harian, serta selalu mematuhi instruksi dari otoritas keamanan setempat. Warga negara Indonesia diminta untuk mengamankan dokumen perjalanan pribadi dan menunda aktivitas yang tidak mendesak di luar rumah.   “WNI di Arab Saudi diminta tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti arahan resmi perwakilan RI. Hindari lokasi berisiko serta pastikan dokumen perjalanan tetap aman,” tuturnya.   Sebagai penutup, Iman memastikan Komisi I DPR RI akan terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri guna mengawal perkembangan situasi di Timur Tengah secara real-time. Keselamatan setiap jiwa warga negara Indonesia di luar negeri ditegaskan sebagai prioritas tertinggi diplomasi negara.   “Komisi I DPR akan terus memantau penanganan proteksi WNI di kawasan konflik. Negara wajib hadir memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara di mana pun mereka berada,” pungkas Iman. (pun/rdn)...

Baca Detail
APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal
Berita
13 Oct 2026

APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal

PARLEMENTARIA, Manado — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah menyiapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp23 triliun pada 2027 untuk membantu pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu. Ia menekankan pentingnya mempercepat penyaluran dana ke daerah agar pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan (nakes) tidak terlambat.   Menurut Dede, kebutuhan anggaran untuk pembayaran PPPK menjadi perhatian karena jumlah pegawai yang harus ditanggung mencapai sekitar 1,4 juta orang. Karena itu, mekanisme penyaluran anggaran dari pemerintah pusat ke daerah perlu diperbaiki agar ketersediaan dana untuk membayar gaji tidak terkendala.   “Angkanya untuk PPPK ini istilahnya DAU, tambahan DAU. Itu Rp23 triliun. Untuk total mungkin 1,4 juta PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu. Angka yang lumayan cukup besar,” ujar Dede kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).   Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah keterlambatan penyaluran dana ke daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH). Padahal, dana tersebut dibutuhkan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.   Dede mengungkapkan, dirinya masih menerima keluhan masyarakat mengenai gaji dan tunjangan guru yang belum dibayarkan selama beberapa bulan. Kondisi tersebut, menurutnya, antara lain terjadi karena dana yang dibutuhkan belum diterima daerah tepat waktu.   “Banyak saya masih dapat keluhan dari masyarakat bahwa ada guru yang gaji dan tunjangannya belum terbayarkan sejak bulan April, misalnya. Nah, kenapa? Karena uang yang turun ke daerah agak lama,” ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.   Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dede mengatakan Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Keuangan agar mempercepat penyaluran DBH dan tambahan DAU. Dengan demikian, dana dapat diterima daerah lebih awal dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji PPPK.   “Dengan konsep yang kita dorong di Kementerian Keuangan itu dibayarnya di awal. Itulah yang menyebabkan nanti proses ke depan, baik DBH maupun tambahan DAU, itu lebih awal. Karena tujuannya salah satunya dalam membayar gaji,” jelas Dede.   Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa alokasi Rp23 triliun dalam APBN 2027 ditujukan untuk membantu menanggung gaji PPPK guru, termasuk PPPK paruh waktu.   Mardani menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penyelamatan bagi pemerintah daerah yang menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), sementara kebutuhan belanja pegawai tetap harus dipenuhi.   “Di 2027 disediakan Rp23 triliun APBN agar PPPK guru ini bisa ditanggung oleh APBN, termasuk PPPK paruh waktunya. Tentu ini langkah, saya menilainya (suatu) penyelamatan karena daerah TKD-nya berkurang, (tetapi) bebannya malah bertambah, jadi diambil oleh APBN,” kata Mardani.   Meski demikian, ia mengingatkan perlunya pengaturan yang lebih berkelanjutan agar pembiayaan gaji PPPK melalui APBN memiliki kepastian hukum dan tidak bergantung pada kesepakatan anggaran semata. “Perlu ada pengaturan yang lebih sustainable karena yang saya tahu ini tidak ada perangkat undang-undang yang menjamin sustainability-nya,” tutup Politisi Fraksi PKS ini. (we/rdn)...

Baca Detail
DPR Setujui Penurunan Biaya Haji 2027, Jemaah Hemat Rp3,38 Juta
Berita
13 Oct 2026

DPR Setujui Penurunan Biaya Haji 2027, Jemaah Hemat Rp3,38 Juta

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI bersama pemerintah menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp98,47 juta per jemaah. Meski total biaya penyelenggaraan tersebut ditetapkan pada angka itu, beban pelunasan yang ditanggung jemaah turun rata-rata Rp3,38 juta dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga memberikan keringanan bagi calon jemaah haji Indonesia.   Kesepakatan tersebut diambil dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan, skema pembiayaan haji dirancang untuk menjaga keterjangkauan biaya bagi jemaah sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan dana haji.   “Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dana haji,” tutur Sari melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (12/10/2026)   Sebagai jnformasi, dari rata-rata BPIH sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah, sebanyak 55,50 persen atau Rp54.648.825 menjadi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jemaah. Sementara itu, 44,50 persen atau Rp43.817.526,35 bersumber dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.   Menurut Sari, penetapan biaya haji tidak hanya mempertimbangkan kemampuan jemaah yang berangkat pada tahun berjalan, tetapi juga hak jutaan calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu. Karena itu, keseimbangan antara keterjangkauan biaya, kualitas layanan, dan keberlanjutan dana haji perlu dijaga.   “Tanggung jawab kita bukan hanya memastikan jemaah hari ini memperoleh pelayanan terbaik, tetapi juga menjaga amanah agar dana haji tetap memberikan manfaat bagi jemaah di masa depan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.   Pelunasan Jemaah Turun Rp3,38 Juta   Dalam struktur pembiayaan 2027, rata-rata Bipih sebesar Rp54.648.825 dikurangi setoran awal jemaah Rp25 juta, nilai manfaat pada rekening virtual (virtual account) sekitar Rp3,4 juta, serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta. Dengan skema tersebut, rata-rata sisa pelunasan yang harus dibayar jemaah menjadi Rp23.048.825.   Kementerian Haji dan Umrah menyebut formula pembiayaan tersebut menurunkan beban jemaah sebesar Rp3.384.981,58 dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan biaya juga memperhitungkan asumsi kurs dolar Amerika Serikat sebesar Rp17.500 dan riyal Arab Saudi sebesar Rp4.666,67.   Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR RI merumuskan pembiayaan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan haji. Pemerintah juga berkomitmen menjaga kualitas pelayanan di Tanah Air maupun di Arab Saudi.   Komponen biaya penyelenggaraan haji mencakup pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, perlindungan jemaah, dokumen perjalanan, perlengkapan, biaya hidup (living cost), pembinaan, serta pelayanan di embarkasi dan debarkasi. Di Arab Saudi, biaya juga mencakup transportasi, layanan akomodasi dan konsumsi, serta pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).   Besaran Bipih setiap jemaah dapat berbeda sesuai embarkasi keberangkatan, terutama karena perbedaan komponen biaya penerbangan dan layanan di Arab Saudi. Pemerintah juga mengantisipasi potensi kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga avtur, dengan kekurangan biaya tersebut diusulkan menjadi tanggung jawab pemerintah.   Sambut Positif Penurunan Biaya   Penurunan biaya tersebut disambut positif calon jemaah haji. Masnun, calon jemaah haji asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mengaku bersyukur atas kerja sama DPR dan pemerintah dalam menetapkan skema pembiayaan yang lebih meringankan jemaah.   “Ya saya rasa bukan hanya saya saja, mungkin semua calon Jemaah haji seluruh Indonesia pasti merasa tertolong dengan penurunan biaya haji tahun ini,” ucapnya saat dihubungi melalui telepon.   Pemerintah mengimbau calon jemaah yang masuk dalam alokasi kuota haji 1448 H/2027 M untuk mempersiapkan diri dan memantau informasi resmi mengenai tahapan pelunasan melalui kanal komunikasi Kementerian Haji dan Umrah RI. Melalui skema pembiayaan tersebut, DPR dan pemerintah diharapkan dapat menjaga keterjangkauan biaya haji tanpa mengabaikan kualitas pelayanan serta keberlanjutan dana yang menjadi amanah bagi jemaah saat ini dan generasi mendatang. (um)...

Baca Detail
Karhutla Bukan Takdir, Tata Kelola Hutan Harus Dievaluasi
Berita
13 Oct 2026

Karhutla Bukan Takdir, Tata Kelola Hutan Harus Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap musim kemarau, tidak boleh dianggap sebagai fenomena tahunan semata. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani secara serius melalui evaluasi tata kelola hutan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.   “Negara harus hadir secara sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya reaktif memadamkan api saat karhutla terjadi. Tidak bisa hanya reaktif mengirim bantuan saat banjir dan longsor terjadi,” ujar Firman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (12/10/2026).   Ia mengaku prihatin terhadap pengelolaan hutan yang dinilainya masih terlalu berorientasi pada nilai ekonomi. Menurut Firman, hutan kerap dipandang sebatas sumber komoditas, mulai dari kayu, kelapa sawit, batu bara, nikel, emas, hingga berbagai mineral lainnya.   Padahal, menurutnya, hutan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar menghasilkan keuntungan ekonomi. Hutan merupakan aset penting bangsa yang berperan menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menopang kehidupan masyarakat.   “Nilai ekonominya dilihat hanya dari kayu, dari sawit, dari batu bara, dari nikel, emas dan mineral lainnya. Semangatnya hanya memanfaatkan, mengeksploitasi. Padahal hutan itu adalah aset terbesar negara, paru-paru dunia yang berkelanjutan, sumber kehidupan,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar itu.   Firman menyoroti pola bencana yang terus berulang di Indonesia. Ketika musim kemarau tiba, karhutla kembali terjadi dan menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan, hingga transportasi udara.   Sementara itu, ketika musim hujan datang, kerusakan lingkungan dan persoalan tata kelola kawasan hutan dapat meningkatkan risiko banjir bandang serta tanah longsor di sejumlah wilayah.   Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang tidak hanya berfokus pada dampak bencana, tetapi juga menyasar penyebab utama kerusakan lingkungan.   Firman mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan, termasuk perizinan perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan hutan. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.   Selain pembenahan di tingkat kebijakan dan pengawasan, ia menilai pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus menjadi bagian penting dari upaya pencegahan kerusakan lingkungan.   Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu memperoleh kesempatan ekonomi yang memadai agar dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.   “Evaluasi total tata kelola, perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan. Penegakan hukum yang adil dan tegas. Hilirnya, berdayakan masyarakat sekitar hutan. Jangan biarkan mereka miskin,” kata Legislator dapil Jateng III ini.   Firman menambahkan, persoalan kehutanan tidak dapat dipandang sebagai masalah yang hanya berdampak pada satu daerah. Kerusakan hutan di suatu wilayah dapat menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat di wilayah lain, baik melalui penyebaran asap kebakaran maupun bencana hidrometeorologi.   Ia mencontohkan, kebakaran hutan di Kalimantan dapat menyebabkan asap menyebar hingga wilayah lain, sedangkan kerusakan kawasan hulu berpotensi meningkatkan risiko banjir di daerah hilir.   “Karena hutan ini bukan milik satu daerah. Hutan Kalimantan yang terbakar, asapnya sampai ke Jawa. Hutan yang rusak di hulu, banjirnya sampai ke hilir,” pungkasnya. (gal/rdn)...

Baca Detail
Wilayah Ambon Jadi Tempat Transit Kejahatan Satwa, Komisi IV Dukung Penguatan Perlindungan
Berita
13 Oct 2026

Wilayah Ambon Jadi Tempat Transit Kejahatan Satwa, Komisi IV Dukung Penguatan Perlindungan

PARLEMENTARIA, Ambon - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kerentanan wilayah Ambon dan sekitarnya, yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan satwa sebagai titik pengumpulan (collecting point) maupun transit perdagangan satwa liar ilegal. Ia menegaskan bahwa kejahatan satwa liar bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman serius bagi keseimbangan ekosistem dan citra bangsa di mata internasional.   "Wilayah Ambon dan sekitarnya sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan satwa sebagai titik transit maupun pengumpulan perdagangan satwa liar secara ilegal, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, kehadiran kami ke sini adalah untuk melihat realitas perdagangan satwa liar serta upaya mitigasinya," papar Siti Hediati dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Pusat Konservasi Satwa (PKS) Maluku, Ambon, Sabtu (10/10/2026).   Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan bahwa Kepulauan Maluku merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati yang paling unik di dunia. Kekayaan fauna endemik, seperti berbagai jenis burung paruh bengkok, mamalia laut, hingga reptil langka merupakan warisan alam tak ternilai yang harus dilindungi secara maksimal.   Menyadari tantangan geografis Maluku yang berbasis kepulauan, perempuan yang kerap disapa Titiek Soeharto ini mendorong inventarisasi kendala operasional secara riil di lapangan. Ia secara khusus meminta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku untuk memaparkan kondisi dan kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung upaya mitigasi dan penyelamatan satwa.   "Kami memahami tantangan geografis Maluku yang berbasis kepulauan. Kami ingin menyerap aspirasi secara langsung mengenai kendala BKSDA Maluku, baik terkait kecukupan personel Polisi Kehutanan, fasilitas pusat penyelamatan satwa, hingga ketersediaan sarana patroli perairan," jelas Legislator Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.   Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk komitmen nyata dari fungsi pengawasan parlemen. Ia berharap data objektif dan masukan konkret yang disampaikan oleh BKSDA Maluku dapat dibawa ke tingkat pusat untuk ditindaklanjuti.   "Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan bahwa undang-undang dan regulasi perlindungan keanekaragaman hayati benar-benar berjalan efektif di lapangan dalam mencegah dan melakukan penindakan kasus-kasus perdagangan satwa ilegal," pungkasnya. (ams/rdn)...

Baca Detail
Puan Minta Optimalkan Penanganan Darurat Banjir Padang: Keselamatan Warga yang Utama!
Berita
13 Oct 2026

Puan Minta Optimalkan Penanganan Darurat Banjir Padang: Keselamatan Warga yang Utama!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Ia pun meminta Pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat, dan memastikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas.   “Tentunya bencana banjir bandang di Kota Padang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” kata Puan, dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (12/10/2026).   Seperti diketahui, banjir bandang melanda Kota Padang pada (10/10) akibat hujan deras, terutama di Kecamatan Kuranji dan Nanggalo. Banyak warga terjebak dalam arus banjir.   Situasi penyelamatan warga yang terjebak berjalan cukup dramatis akibat arus deras banjir. Tim SAR gabungan diketahui mengevakuasi lebih dari 50 warga yang terjebak banjir di kawasan Koto Tangah, akibat meluapnya sungai. Proses evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet dan tali untuk menjangkau warga di tengah derasnya arus banjir di lokasi.   Menurut Puan, hal ini menunjukkan mendesaknya pertolongan bagi warga yang terjebak dan pentingnya dukungan yang memberi keluarga keyakinan untuk segera menuju tempat aman.   “Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.   “Bagi keluarga yang menghadapi bahaya, pertolongan tepat waktu dan kepastian tempat berlindung sangat berarti untuk menjaga keselamatan orang-orang yang mereka cintai,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.   Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya Pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi.   “Selain evakuasi, bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memberikan kepastian perlindungan bagi warga yang terpaksa meninggalkan rumah,” sebutnya.   Adapun banjir bandang menyebabkan tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang terdampak. Lebih dari 600 jiwa juga mengungsi yang tersebar di sejumlah lokasi. Data warga terdampak dan pengungsi tersebut  pun masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran.   Puan meminta Pemerintah menyiapkan tempat pengungsian yang aman dan nyaman bagi warga terdampak.   “Pastikan fasilitas kesehatan juga tersedia di tempat pengungsian. Termasuk bantuan selimut dan pakaian mengingat warga mengungsi tanpa persiapan,” jelas Puan.   “Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan,” sambung mantan Menko PMK tersebut.   Puan menilai, keputusan mengungsi perlu disertai jaminan bahwa warga terdampak memperoleh tempat berlindung yang layak serta dukungan selama keadaan belum memungkinkan untuk kembali.   Kepastian tersebut dinilai penting karena warga dapat menghadapi beberapa kekhawatiran sekaligus yaitu keselamatan anggota keluarga, rumah yang ditinggalkan, pekerjaan yang terganggu, dan kebutuhan hidup selama mengungsi.   “Ketika warga diminta mengungsi, mereka perlu merasa yakin bahwa keluarganya akan didampingi. Dukungan Pemerintah harus membantu mereka mengutamakan keselamatan dan memberi waktu untuk menunggu sampai keadaan benar-benar aman,” ungkap Puan.   Dari sisi kerusakan, pendataan sementara mencatat satu unit rumah rusak berat dan empat unit rumah rusak sedang. Selain itu, sekitar 120 unit rumah dilaporkan terdampak banjir. Banjir juga menyebabkan akses jalan di wilayah Kuranji terputus sehingga menghambat akses menuju wilayah terdampak.   Puan pun mendorong Pemerintah memastikan jaminan perbaikan terhadap rumah warga yang rusak akibat banjir bandang.   “Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan,” lanjutnya.   Di sisi lain, Puan menilai perhatian juga perlu menjangkau keluarga yang penghasilannya terhenti akibat banjir. Menurutnya, Pemerintah perlu menyediakan arah pemulihan penghidupan melalui kebijakan yang sesuai agar warga memiliki kesempatan kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya.   “Dukungan yang berkesinambungan akan membantu mencegah keluarga kembali terlalu cepat ke kawasan berisiko karena tekanan ekonomi,” terang Puan.   Ditambahkan Puan, Pemerintah perlu mendengar pengalaman masyarakat dalam menentukan langkah berikutnya sebab penjelasan mengenai keadaan wilayah, kelanjutan perlindungan, dan rencana pemulihan harus membantu warga terdampak dalam mengambil keputusan serta menata kehidupannya."Keselamatan akan lebih terjaga ketika keluarga memiliki kepastian untuk menjalani masa pemulihan. Setelah keadaan membaik, mereka juga membutuhkan dukungan untuk kembali membangun kehidupan dengan pijakan yang lebih kuat,” imbuh cucu Bung Karno itu.   Puan juga mengingatkan pentingnya mitigasi sebagai penanganan jangka panjang agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.   “Termasuk perbaikan tanggul jebol di daerah aliran sungai yang berada di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi atas risiko terulangnya banjir di wilayah ini,” terang Puan.   Puan menyatakan DPR melalui komisi terkait akan mengawal pelaksanaan penanganan darurat hingga program penanggulangan pasca bencana banjir di Padang.   “Kami berharap kerja bersama Pemerintah, DPR, petugas, relawan, dan masyarakat dapat membantu Padang melewati keadaan ini dengan lebih aman,” ucapnya.   Puan juga menekankan pentingnya dukungan bagi tim SAR dan relawan. Khususnya bantuan peralatan yang memadai demi memastikan penyelamatan warga berjalan maksimal dan aman untuk semua.   “Pengabdian tim penyelamat perlu berjalan bersama komitmen dari Negara untuk menyediakan peralatan yang menjamin keamanan petugas dan warga, khususnya di saat-saat darurat,” tutup Puan. (rdn)...

Baca Detail
Himmatul Aliyah Dorong Pemerataan SLB di Setiap Provinsi
Berita
13 Oct 2026

Himmatul Aliyah Dorong Pemerataan SLB di Setiap Provinsi

PARLEMENTARIA, Salatiga — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mendorong pemerintah memperkuat pemerataan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk melalui penyediaan sekolah luar biasa (SLB) dengan fasilitas memadai di setiap provinsi. Langkah ini dinilai penting agar anak berkebutuhan khusus dapat mengakses pendidikan sesuai kebutuhannya tanpa harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal.   Menurut Himmatul, keterbatasan fasilitas pendidikan khusus di sejumlah daerah masih menjadi tantangan bagi keluarga dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Karena itu, pemerataan SLB perlu menjadi perhatian agar fasilitas pendidikan yang memadai tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.   “Saya mendorong agar bagaimana didirikan saja SLB yang seperti itu, atau lebih bagus lagi, di setiap provinsi supaya anak-anak berkebutuhan khusus tidak perlu sekolah jauh-jauh,” ujar Himmatul dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (10/10/2026).   Ia menilai, keberadaan siswa dari luar daerah yang harus bersekolah di SLB dengan fasilitas memadai menunjukkan pentingnya upaya mengurangi kesenjangan layanan pendidikan antardaerah. Pemerintah perlu memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sekaligus tetap dekat dengan keluarga.   Selain pemerataan SLB, Himmatul juga menyoroti keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak cukup hanya dengan menerima siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi juga harus didukung tenaga pendidik yang mampu memenuhi kebutuhan belajar mereka.   “Bahkan di Jakarta, meskipun fasilitasnya sudah sempurna sekalipun, banyak keluhan dari sekolah-sekolah inklusif karena kekurangan guru yang khusus untuk mendampingi,” jelas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.   Himmatul menegaskan, pemerataan fasilitas pendidikan khusus dan pemenuhan kebutuhan guru pendamping perlu berjalan beriringan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai harus diikuti dukungan sumber daya manusia yang kompeten agar setiap siswa memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan dan kemampuannya.   “Hal ini tentu menjadi pemikiran kita semua, khususnya di Komisi X, agar kita juga mendorong kebijakan yang berpihak kepada mereka yang membutuhkan perhatian khusus,” pungkasnya. (ujm/ssb)...

Baca Detail