KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Khairul Saleh Desak Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla Kalimantan
Berita
19 Oct 2026

Khairul Saleh Desak Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan dan lemahnya koordinasi antarpihak berisiko memperpanjang penderitaan masyarakat akibat paparan asap serta hilangnya mata pencaharian. “Jangan sampai terjadi seperti kiasan gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai keterlambatan penanganan atau ego sektoral membuat rakyat kecil yang menanggung perihnya asap dan hilangnya mata pencaharian,” tegas Khairul Saleh melalui rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (19/10/2026). Menurut politisi Fraksi PAN tersebut, penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi, sekaligus melibatkan tokoh adat, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan upaya pemadaman serta pencegahan berjalan efektif. Khairul Saleh yang juga menjabat Ketua Kerapatan Borneo dan Sultan Banjar menegaskan bahwa keselamatan masyarakat serta pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas. Dampak karhutla, menurutnya, tidak hanya mengancam kesehatan warga dan kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pariwisata. “Bumi Kalimantan adalah warisan leluhur yang wajib kita jaga bersama. Saat bumi menangis ditimpa asap dan api, tidak ada pilihan selain kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk saling menopang,” ujarnya. Ia meminta pemerintah mengedepankan pemadaman dan mitigasi secara menyeluruh agar penanganan tidak berhenti pada upaya mengatasi kebakaran yang sedang berlangsung. Pencegahan dan pemulihan lingkungan juga diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang. Kerapatan Borneo menyatakan siap mengerahkan jejaring adat dan para pemangku wilayah kesultanan untuk membantu menyosialisasikan pencegahan karhutla hingga ke masyarakat. Khairul Saleh berharap keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi warga dan menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan. Dalam pertemuan khusus Kerapatan Borneo di Jakarta, Senin (19/10/2026) lalu, persoalan karhutla juga mengemuka bersama isu ketimpangan pembangunan di Kalimantan. Raja Matan Tanjungpura, Pangeran Ratu Kertanegara Gusti Kamboja, menyoroti kondisi infrastruktur jalan, pembagian dana bagi hasil (DBH) yang dinilai belum sebanding dengan kontribusi sumber daya alam, serta perizinan yang dinilainya semakin tersentralisasi di pemerintah pusat. Tidak hanya itu saja, ia mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan wilayah-wilayah di Kalimantan. Menurutnya, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) semestinya menjadi momentum untuk memperluas manfaat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kalimantan. “Pemerintah jangan hanya memfokuskan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa. Kalimantan juga harus mendapatkan pemerataan pembangunan, termasuk melalui pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan,” tegas legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I itu. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan sejumlah kesultanan dan kerajaan di Kalimantan. Kerapatan Borneo berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangani karhutla sekaligus mewujudkan pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat Kalimantan. (fa/um)...

Baca Detail
Ravindra Airlangga Dorong Pendanaan Inovatif Lindungi Keanekaragaman Hayati Global
Berita
19 Oct 2026

Ravindra Airlangga Dorong Pendanaan Inovatif Lindungi Keanekaragaman Hayati Global

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menegaskan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam forum Standing Committee on Sustainable Development, Sidang IPU di Arusha, Tanzania, Rabu (7/10/2026), Ravindra juga mendorong pengembangan mekanisme pendanaan inovatif untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati global.Ravindra menyampaikan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati karena berada di peringkat kedua dunia dalam hal kekayaan biodiversitas. "Oleh karena itu, Indonesia mendukung target 30x30, yakni upaya melindungi 30 persen wilayah daratan dan lautan pada 2030," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Senin (19/10).Menurut Ravindra, keanekaragaman hayati memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Keragaman tanaman, misalnya, membuka peluang pengembangan varietas yang lebih tahan terhadap kekeringan, hama, dan penyakit baru. Selain itu, lebih dari 50 persen obat-obatan modern pada awalnya berasal dari senyawa yang ditemukan di alam.Ia juga menekankan bahwa ekosistem menyediakan berbagai fungsi penting, mulai dari pengaturan iklim, daur ulang unsur hara, hingga produksi oksigen. Penurunan keanekaragaman hayati dapat mengganggu fungsi-fungsi tersebut dan berdampak terhadap keberlanjutan kehidupan manusia.Di sisi lain, Ravindra menyoroti besarnya kesenjangan pendanaan untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Mengutip estimasi yang disampaikan dalam forum tersebut, kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar AS per tahun hingga 2030.Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menilai diperlukan pendekatan pembiayaan yang lebih inovatif, antara lain melalui kredit keanekaragaman hayati yang berintegritas tinggi, penginternalisasian biaya kerusakan biodiversitas, serta pengurangan risiko investasi swasta. "Koordinasi kebijakan moneter juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif," katanya.Ravindra turut meminta pandangan mengenai mekanisme yang paling layak untuk menutup kesenjangan pendanaan tersebut, sehingga upaya konservasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.Dalam konteks nasional, Indonesia telah memperbarui Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Strategi ini mencakup Rencana Operasional FoLU Net Sink 2030, yang diarahkan untuk menghentikan konversi hutan alam primer, memulihkan lahan gambut dan mangrove, serta mengintegrasikan konservasi ke dalam perencanaan tata ruang.Menutup pernyataannya, Ravindra menegaskan dukungan Indonesia terhadap resolusi kepemimpinan parlemen berikutnya untuk melindungi ekosistem pegunungan dan lautan serta mewujudkan target 30x30. Melalui forum tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati sekaligus mendorong solusi pembiayaan yang mampu menjawab tantangan konservasi di tingkat global. (aha)...

Baca Detail
Kebebasan Beragama Hak Fundamental yang Harus Dilindungi
Berita
19 Oct 2026

Kebebasan Beragama Hak Fundamental yang Harus Dilindungi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak Pemerintah Azerbaijan mencabut larangan penggunaan jilbab bagi perempuan Muslim serta menghentikan kebijakan yang berpotensi mendiskriminasi warga berdasarkan keyakinan agama. Menurut Maman, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut penggunaan atribut keagamaan, melainkan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan upaya melawan Islamofobia. “Saya mendesak pemerintah Azerbaijan segera mencabut larangan jilbab. Jangan sampai kebijakan negara justru membatasi hak perempuan Muslim untuk menjalankan keyakinannya. Kebebasan beragama adalah hak fundamental, bukan privilese yang boleh diberikan atau dicabut oleh kekuasaan,” tegas Maman dalam keterangannya kepada Parlementaria, Minggu (18/10/2026). Politisi Fraksi PKB tersebut menilai perbedaan ekspresi keagamaan tidak sepatutnya menjadi alasan untuk membatasi hak warga negara, termasuk dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ia menegaskan, setiap kebijakan yang berpotensi membatasi kebebasan beragama perlu ditinjau berdasarkan prinsip HAM, proporsionalitas, dan nondiskriminasi. Menurutnya, perlindungan terhadap kebebasan beragama merupakan bagian penting dari upaya menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara. Dorong Peran Diplomatik Indonesia Lebih lanjut, Maman mendorong Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan tersebut melalui jalur diplomatik kepada Pemerintah Azerbaijan. Ia juga meminta Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta meneruskan desakan tersebut kepada otoritas terkait di negaranya. “Hubungan baik antarnegara harus menjadi ruang untuk membangun dialog dan menyampaikan prinsip-prinsip kemanusiaan secara tegas. Indonesia perlu mengambil sikap yang jelas bahwa diskriminasi berbasis agama tidak dapat dibenarkan dan kebebasan beragama harus dihormati di mana pun,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI itu. Maman menambahkan, perkembangan demokrasi dan modernisasi suatu negara semestinya berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keberagaman dan hak asasi manusia. Karena itu, ia berharap Pemerintah Azerbaijan meninjau kembali kebijakan yang dipersoalkan agar perempuan Muslim dapat menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi maupun intimidasi. “Jilbab bukan ancaman bagi negara. Diskriminasi terhadap perempuan karena keyakinannya justru menjadi ancaman bagi nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Azerbaijan harus mencabut larangan tersebut dan mengembalikan hak perempuan Muslim untuk menjalankan agamanya secara bebas dan bermartabat,” pungkas Dewan Syura DPP PKB tersebut. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Kelompok Rentan Harus Jadi Subjek Pembangunan
Berita
19 Oct 2026

Kelompok Rentan Harus Jadi Subjek Pembangunan

PARLEMENTARIA, Cirebon — Anggota DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan bahwa pembangunan inklusif harus berangkat dari perubahan paradigma dalam memandang kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Mereka tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi harus diakui sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan memperoleh kesempatan yang setara. Penegasan tersebut disampaikan Netty saat memberikan pembekalan dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Relawan Sahabat Inklusi di Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (17/10/2026). Menurutnya, pembangunan nasional belum dapat dikatakan berhasil apabila masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, perlindungan sosial, dan ruang partisipasi publik. “Cara pandang kita harus berubah. Kelompok rentan dan penyandang disabilitas tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek yang menerima bantuan. Mereka adalah subjek pembangunan yang harus didengar, dilibatkan, dan dipastikan hak-haknya terpenuhi,” tegas Netty. Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan, perubahan paradigma itu perlu diikuti pergeseran pendekatan, dari yang semula berbasis belas kasihan (charity-based) menjadi pendekatan berbasis pemenuhan hak (rights-based). Pendekatan ini menekankan pentingnya kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab negara dalam menjamin hak setiap warga negara tanpa terkecuali. “Kepedulian tidak cukup diwujudkan melalui pemberian bantuan sesaat. Kepedulian harus diterjemahkan menjadi upaya nyata dalam menghilangkan hambatan, memperluas akses, memperkuat perlindungan, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok rentan,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Netty menyoroti empat kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlindungan berkelanjutan, yakni lanjut usia (lansia), perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Ia mengingatkan bahwa lingkungan yang belum inklusif tidak boleh menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. “Yang perlu kita bangun bukan hanya kepedulian, tetapi juga kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan diberi kesempatan. Jangan sampai keterbatasan akses justru mematikan potensi seseorang,” ujarnya. Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, Netty menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Ia berharap pelatihan relawan Sahabat Inklusi dapat melahirkan penggerak edukasi inklusi di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran publik mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak kelompok rentan. Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas itu juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip No One Left Behind atau tidak seorang pun tertinggal sebagai landasan dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan. “Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memberi ruang bagi setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Tidak boleh ada kelompok yang tertinggal hanya karena kondisi fisik, keterbatasan akses, atau lingkungan yang belum berpihak. Inilah semangat inklusi yang harus terus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Empat Orang Meninggal Padamkan Kawasan Bromo, Legislator Desak Evaluasi Komprehensif
Berita
17 Oct 2026

Empat Orang Meninggal Padamkan Kawasan Bromo, Legislator Desak Evaluasi Komprehensif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II, Dini Rahmania, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya empat orang dalam upaya pemadaman kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Peristiwa tewasnya tiga petugas dan satu relawan itu dalam usaha pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Bromo yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Dini mengungkapkan, di balik peristiwa ini, ada keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka berangkat untuk membantu menyelamatkan lingkungan dan masyarakat, tetapi harus kehilangan nyawa dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ini sungguh menyakitkan dan menjadi duka Kita bersama. "Empat nyawa yang hilang tidak boleh dianggap sebagai risiko dalam penanganan bencana. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem komando, kesiapan peralatan, serta prosedur keselamatan petugas dan relawan di lapangan," tegas Dini Rahmania dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengatakan, pihaknya mendesak instansi terkait mengambil langkah penanganan yang lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi.  Ia menegaskan, jangan sampai keterbatasan sarana, lemahnya antisipasi, atau keterlambatan penanganan kembali membahayakan mereka yang berada di garis depan. Hal ini berlaku untuk semua penanganan bencana yang ada di Indonesia. "Saya juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem komando, pemetaan risiko, dan mekanisme penyelamatan darurat. Jika ditemukan kelalaian dalam penerapan standar keselamatan, harus ada pertanggungjawaban yang jelas," tandasnya. Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengingatkan, pemerintah wajib memastikan santunan, pemenuhan hak keluarga korban meninggal dunia, serta perawatan dan pemulihan terbaik bagi korban luka. "Keberanian petugas atau relawan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan mereka. Mereka berada di garis depan untuk melindungi kita, maka negara harus hadir melindungi mereka.  Tidak boleh ada lagi nyawa yang hilang karena lemahnya kesiapsiagaan dan perlindungan di lapangan," pungkas Dini. Sebelumnya, empat korban yang tewas atas nama Sukaris, Operator layanan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Balai Besar TNBTS. Hendra Rony Wagiyanata, Petugas Balai Besar TNBTS (meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan medis karena luka bakar). Kemudian, Wisnu Yuda Pratama, Petugas sekuriti hotel (Artotel Bromo). Sefriel Ardiansyah, Petugas sekuriti hotel (Artotel Bromo) sekaligus atlet panjat tebing. Selain korban tewas juga ada ada sejumlah korban yang menderita luka bakar. (rdn)...

Baca Detail
Hampir Empat Bulan Dikepung Asap, Pemerintah Harus Sediakan Tempat Khusus bagi Warga Rentan
Berita
17 Oct 2026

Hampir Empat Bulan Dikepung Asap, Pemerintah Harus Sediakan Tempat Khusus bagi Warga Rentan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung hampir empat bulan. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas, terutama anak-anak dan lanjut usia yang rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. “Ya, tentu kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup,” ujar Daniel dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). Menurut legislator dari Fraksi PKB itu, paparan asap karhutla bukan persoalan sepele karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta segera memastikan warga terdampak memperoleh masker, akses oksigen, serta pelayanan kesehatan yang memadai. Daniel bahkan mengusulkan penyediaan tempat khusus bagi warga yang rentan atau mengalami gangguan pernapasan akibat asap. Fasilitas tersebut, menurutnya, dapat menjadi tempat perlindungan sementara agar masyarakat, terutama anak-anak dan lanjut usia, dapat terhindar dari paparan asap. “Bahkan kalau perlu dibentuk kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah ISPA atau sudah tidak sanggup. Bisa masuk ke kamp khusus agar terbebas dari asap,” katanya. Di sisi lain, Daniel menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap badan yang baru dilantik tersebut segera bekerja mempercepat pemulihan ekosistem gambut sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran berulang. Daniel menyampaikan tiga pekerjaan utama yang perlu menjadi perhatian BPGMN. Pertama, memperbaiki kanal gambut yang rusak. Kedua, memulihkan lahan gambut yang mengalami kerusakan dan kekeringan. Ketiga, melibatkan masyarakat sekitar kawasan gambut melalui program yang mendorong mereka berperan aktif menjaga kelestarian ekosistem. Ia menyebut sekitar 72 persen kanal gambut mengalami kerusakan dan hampir 60 persen lahan gambut mengalami kerusakan. Daniel juga menyoroti kondisi lahan gambut yang mengering hingga melampaui batas aman. Angka-angka tersebut menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti dengan pendataan dan pemulihan yang terukur. Lebih lanjut, Daniel menilai dampak karhutla yang meluas hingga lintas negara menuntut tanggung jawab lebih besar dari berbagai pihak. Ia meminta negara-negara yang memiliki konsesi usaha di Indonesia turut bertanggung jawab sesuai peran dan ketentuan yang berlaku dalam upaya pencegahan serta penanganan kebakaran. “Ini bukan lagi hanya bencana nasional, tetapi juga sudah menjadi bencana internasional. Sejumlah konsesi yang ada di Indonesia sebagian dimiliki oleh sejumlah negara. Negara-negara itu pun harus ikut bertanggung jawab,” pungkas politisi dari Dapil Kalimantan Barat I itu. (fa/rdn)...

Baca Detail
Pelestarian Seni Tradisional Jadi Kunci Jaga Identitas Budaya Daerah
Berita
17 Oct 2026

Pelestarian Seni Tradisional Jadi Kunci Jaga Identitas Budaya Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pelestarian kesenian tradisional membutuhkan perhatian dan pembinaan berkelanjutan agar warisan budaya daerah tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dukungan terhadap seniman lokal, termasuk melalui kesempatan tampil di berbagai kegiatan, menjadi salah satu upaya menjaga keberlangsungan seni tradisional sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda. “Silaturahmi kepada para seniman lokal ini sebagai wujud apresiasi dan perhatian kami, khususnya Fraksi NasDem DPR RI kepada para seniman. Kami berkomitmen untuk terus mendukung dan bersama-sama ikut melestarikan Cilokak sebagai kesenian khas Sasak yang sangat berharga ini,” kata Anggota DPR RI dari Dapil NTB Fauzan Khalid saat bersilaturahmi dengan seniman tradisional Sasak yang tergabung dalam Grup Cilokak Alur Wah di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa (13/10/2026). Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, pada Jumat (16/10/2026), ia menjelaskan, Cilokak merupakan kesenian musik tradisional masyarakat Sasak yang memadukan musik dan syair. Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media penyampaian nasihat, petuah, dan nilai-nilai kehidupan yang tumbuh dalam masyarakat. Syair dalam kesenian Cilokak kerap menggunakan lelakaq atau kayaq, yakni puisi tradisional masyarakat Sasak yang menyerupai pantun. Syair tersebut memuat beragam pesan, mulai dari nasihat dan nilai moral hingga ajaran keagamaan yang diwariskan melalui tradisi lisan. Pertunjukannya diiringi berbagai instrumen tradisional, seperti gambus, suling, gendang, biola, mandolin, rerincik, dan jidur. Kesenian ini juga hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari acara adat perkawinan hingga khitanan dan perayaan daerah. Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, nilai budaya yang terkandung dalam kesenian tradisional perlu terus diwariskan agar tidak tergerus perubahan zaman. Karena itu, pelestarian tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan bentuk pertunjukan, tetapi juga perlu disertai pembinaan seniman dan perluasan ruang tampil bagi kelompok kesenian daerah. “Sekali lagi, karena ingin turut melestarikan budaya Sasak, maka saya pun berjanji siap menjadi pembina Grup Cilokak Alur Wah sesuai permintaan para seniman. Saya upayakan agar grup cilokak bisa pentas pada ajang-ajang besar yang digelar di Lombok,” ujar politisi Fraksi Partai NasDem itu. Ketua Grup Cilokak Alur Wah, Sahdan, menyambut baik kesediaan Fauzan menjadi pembina. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada para seniman Cilokak, sekaligus berharap dukungan tersebut dapat membantu keberlangsungan dan pengembangan kesenian tradisional Sasak. (uc/rdn)...

Baca Detail
Kritik Penanganan Karhutla, Komisi IV Telah Ingatkan Kemenhut Jauh Hari dalam Raker
Berita
17 Oct 2026

Kritik Penanganan Karhutla, Komisi IV Telah Ingatkan Kemenhut Jauh Hari dalam Raker

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilainya belum maksimal. Ia mendesak pemerintah mengevaluasi langkah penanganan karhutla, terutama dalam mengantisipasi titik api serta mengembangkan teknik pemadaman yang efektif di lahan gambut. Politisi dari Fraksi PKS itu mengatakan, potensi peningkatan titik api pada 2026 telah diperingatkan dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan. Menurutnya, potensi kebakaran tahun ini diperkirakan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sehingga semestinya diantisipasi dengan langkah yang lebih optimal. “Sudah kita sampaikan jauh-jauh hari pada waktu rapat kerja bahwa titik potensi kebakaran atau titik api di tahun 2026 itu kecenderungannya lebih besar dibanding tahun 2025,” ujar Riyono dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). Ia menilai, kebakaran yang berlangsung selama dua hingga tiga bulan tanpa penanganan maksimal harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup kesiapan pemerintah dalam mencegah kebakaran, efektivitas pemadaman, serta peran Kementerian Kehutanan dalam menangani karhutla. Riyono juga menyoroti karakteristik lahan gambut yang membuat kebakaran berpotensi muncul kembali meskipun api di permukaan telah padam. Karena itu, ia mendorong pengembangan teknik pemadaman yang mampu menjangkau bara api di bawah permukaan tanah. “Gambut ini seperti batu bara muda. Kalau terbakar, mungkin bagian atasnya kelihatan sudah padam, tetapi di bawahnya masih berbentuk bara api yang setiap saat bisa memunculkan api kembali,” jelasnya. Menurut Riyono, kondisi musim kering dan fenomena El Niño juga perlu menjadi perhatian dalam mengantisipasi kebakaran berulang. Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya memadamkan api yang terlihat, tetapi juga harus memastikan bara di bawah permukaan gambut benar-benar terkendali. Lebih lanjut, Riyono meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam menangani karhutla. Ia juga menyebut perlunya mempertimbangkan penetapan status bencana nasional dengan memperhatikan kondisi dan ketentuan yang berlaku. “Dengan keseriusan kita antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, termasuk pertimbangan untuk menetapkannya sebagai bencana nasional, ini menjadi keseriusan khususnya bagi pihak legislatif untuk terus mendorong pengawasan yang optimal demi kepentingan masyarakat secara luas,” pungkasnya. Dihimpun dari berbagai sumber, setidaknya dalam tahun ini, Komisi IV telah menyelenggarakan tiga kali rapat dengan Kemenhut membahas penanganan Karhutla. Pertama, pada 14 Juli 2026. Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV Titiek Soeharto. Agenda utamanya adalah membahas keabsahan penerbitan Permenhut Nomor 9 Tahun 2026 serta evaluasi pusat pengelolaan ekosistem hutan. Kedua, pada Agustus 2026 (Rapat Utama Karhutla dan El Nino). Rapat kerja khusus yang fokus memaparkan kesiapsiagaan pengendalian karhutla di tengah ancaman anomali iklim El Nino ekstrem. Kemenhut memaparkan taktik pencegahan dini serta peta wilayah rawan. Ketiga, pada 16 September 2026. Rapat kerja ini berfokus pada persetujuan pagu anggaran Kemenhut untuk Tahun Anggaran 2027. Rapat ini dilakukan di sela-sela waktu intensif penanganan karhutla di lapangan oleh Menhut. Hasil dari rangkaian pembahasan di tengah bulan September ini juga menelurkan keputusan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk menindaklanjuti data kepatuhan izin usaha. (fa/rdn)...

Baca Detail
Tidak Perlu Gengsi, Pemerintah Dapat Pertimbangkan Bantuan Asing Tangani Karhutla
Berita
17 Oct 2026

Tidak Perlu Gengsi, Pemerintah Dapat Pertimbangkan Bantuan Asing Tangani Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin, meminta pemerintah memaksimalkan seluruh upaya untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak pada sejumlah wilayah di Indonesia. Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan penerimaan bantuan dari negara lain untuk mempercepat pemadaman. Menurut Syafruddin, berkepanjangannya karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan. Masyarakat di wilayah terdampak harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kepungan asap, menghadapi ancaman gangguan kesehatan, serta mengalami hambatan dalam bekerja, belajar, dan menjalankan kehidupan secara normal. "Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman," ujar Syafruddin dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas pertimbangan lain. Ketika kebakaran berlangsung luas dan sulit dikendalikan, pemerintah perlu terbuka terhadap berbagai bentuk dukungan internasional, mulai dari bantuan pesawat pemadam, teknologi pemantauan titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga tenaga ahli yang memiliki pengalaman menangani kebakaran hutan berskala besar. Menurutnya, bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menangani karhutla. Namun, dalam situasi darurat yang berlangsung berkepanjangan, kerja sama internasional dapat menjadi upaya tambahan untuk memperkuat kapasitas nasional, memperluas jangkauan operasi pemadaman, dan mempercepat penanganan titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. "Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius," tegas legislator asal Kalimantan Timur tersebut. Politisi Fraksi PKB ini mengatakan, pemadaman karhutla di wilayah yang luas membutuhkan dukungan sumber daya yang besar dan strategi yang terintegrasi. Petugas di lapangan tidak hanya menghadapi api, tetapi juga medan yang sulit, keterbatasan akses menuju titik kebakaran, serta potensi munculnya kembali titik api. Dalam kondisi tertentu, dukungan udara dan teknologi pemantauan dapat membantu mengidentifikasi lokasi kebakaran, menentukan prioritas penanganan, dan menjangkau kawasan yang sulit diakses. Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap wilayah terdampak dan memastikan seluruh sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal. Jika kapasitas dalam negeri belum mencukupi untuk menangani kebakaran secara cepat dan menyeluruh, bantuan internasional perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. "Kita melihat petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat sudah berjibaku untuk mengendalikan kebakaran. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini dengan sumber daya yang terbatas. Negara harus memastikan mereka mendapatkan peralatan, dukungan logistik, teknologi, dan perlindungan yang memadai. Jika bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk memperkuat upaya tersebut, jangan sampai kesempatan itu terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut," katanya. Syafruddin juga menyoroti dampak kabut asap terhadap masyarakat, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki penyakit pernapasan. Paparan asap kebakaran dapat memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Di sisi lain, kabut asap juga berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar, transportasi, dan mata pencaharian masyarakat. Ia juga menekankan bahwa bantuan internasional harus berjalan di bawah koordinasi pemerintah Indonesia, dengan pembagian tugas yang jelas dan penyesuaian terhadap kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, dukungan dari negara sahabat dapat melengkapi operasi nasional tanpa menghambat koordinasi antarlembaga. Salah satu negara yang disebut telah menyatakan kesiapan membantu Indonesia memadamkan karhutla adalah Singapura. Syafruddin meminta pemerintah menindaklanjuti setiap tawaran bantuan secara cepat, terukur, dan transparan, dengan mempertimbangkan jenis dukungan yang paling dibutuhkan untuk mempercepat pemadaman. "Setiap hari kebakaran belum tertangani berarti masyarakat harus kembali menghirup asap dan menghadapi risiko kesehatan. Karena itu, semua pilihan yang dapat mempercepat pemadaman harus dikaji secara serius. Prioritas kita jelas, yakni menghentikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi lingkungan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman," pungkasnya. (rdn)...

Baca Detail
MSCI Usulkan Penurunan Klasifikasi Pasar Saham Indonesia, Amin AK: İni Peringatan Serius!
Berita
17 Oct 2026

MSCI Usulkan Penurunan Klasifikasi Pasar Saham Indonesia, Amin AK: İni Peringatan Serius!

PARLEMENTARIA. Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menanggapi pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 yang mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. “Ini peringatan serius, tetapi bukan keputusan final. Investor tidak perlu panik. Pemerintah, regulator, dan pelaku pasar harus menjadikannya momentum untuk berbenah,” ujar Amin dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). MSCI menyatakan keputusan akhir akan diumumkan paling lambat akhir Juni 2027. Periode konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027. MSCI juga menyebut akan meninjau kembali usulannya jika konsultasi menemukan bukti perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar. Artinya, masih ada waktu sekitar delapan bulan untuk menunjukkan hasil nyata.⠀Pembekuan sementara atas kenaikan Foreign Inclusion Factor, jumlah saham, dan penambahan saham baru ke indeks MSCI Indonesia memang berlanjut. Namun, pembekuan itu tidak menurunkan bobot Indonesia di indeks yang sudah ada. Fundamental Ekonomi Tetap Kokoh⠀Penilaian MSCI tertuju pada struktur dan tata kelola pasar modal, yaitu transparansi kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi. MSCI tidak menilai kesehatan makroekonomi. Menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu, fundamental Indonesia masih solid, di mana pertumbuhan ekonomi terjaga, konsumsi domestik kuat, dan basis investor ritel terus meluas. Investor domestik, termasuk dana pensiun dan asuransi, perlu bersikap tenang dan melihat prospek jangka menengah-panjang. “Meski begitu, kritik MSCI tidak boleh dianggap enteng. Persoalannya bukan kurangnya pengumuman reformasi, melainkan belum terlihatnya penerapan yang konsisten dan penegakan hukum yang nyata,” jelas Politisi Fraksi PKS ini. Ia pun menyodorkan beberapa catatan. Pertama, OJK dan BEI harus menunjukkan penegakan hukum yang terukur. Dugaan perdagangan terkoordinasi perlu ditindak secara transparan, dengan hasil yang bisa diverifikasi publik. Kedua, keterbukaan struktur kepemilikan harus diimplementasikan secara disiplin. Ini mencakup pengungkapan pemegang saham di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, dan pelaporan High Shareholding Concentration (HSC). “Ketiga, peta jalan free float minimum 15 persen perlu jadwal pasti dan sanksi yang jelas bagi emiten yang tidak patuh,” ujar wakil rakyat dari Dapil Jatim IV itu. Keempat, komunikasi kepada investor global harus intensif. Regulator perlu aktif mengikuti konsultasi MSCI dan menyampaikan data perkembangan reformasi secara berkala.⠀“Kami akan menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan OJK, BEI, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Kami ingin memastikan langkah-langkah perbaikan berjalan terukur dan berbatas waktu, termasuk kesiapan menghadapi arus modal jika usulan ini akhirnya diputuskan,” bebernya. Perlu diingat, tambahnya, status Standalone Market saat ini juga disandang negara seperti Argentina, Nigeria, dan Ukraina. Tidak ada satu pun negara Asia Pasifik yang berada di kategori itu. Ia menilai, Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, tidak semestinya berada di sana. Namun, reputasi pasar dibangun dengan bukti, bukan dengan pernyataan.“Kepercayaan investor adalah modal pembangunan. Pasar modal yang transparan dan bersih bukan hanya tuntutan MSCI, melainkan kebutuhan kita sendiri untuk menarik investasi, memperdalam pasar keuangan, dan melindungi investor ritel,” tegasnya. Amin pun mengajak seluruh pemangku kepentingan bekerja sama agar pada Juni 2027 Indonesia tetap berada di kelompok Emerging Market, dengan reformasi yang nyata dan berkelanjutan. (rdn)...

Baca Detail
Penanganan Karhutla Harus Prioritaskan Keselamatan Masyarakat, Perhatikan Penyampaian Informasi
Berita
17 Oct 2026

Penanganan Karhutla Harus Prioritaskan Keselamatan Masyarakat, Perhatikan Penyampaian Informasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat dampak asap tidak hanya menurunkan kualitas udara tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh semata berfokus pada pemadaman api. Menurutnya, dampak karhutla jauh melampaui kawasan tempat api muncul. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu pernapasan, membatasi aktivitas luar ruang, hingga menghambat kegiatan belajar dan bekerja. “Jika kebakaran meluas, transportasi serta aktivitas ekonomi juga dapat terdampak. Karena itu, penanganan Karhutla harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Alex meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak terus menyampaikan informasi kualitas udara yang mudah dipahami masyarakat, memperkuat layanan kesehatan, serta menyiapkan langkah perlindungan bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. “Sekolah dan fasilitas pelayanan publik juga perlu memiliki pedoman yang jelas ketika kualitas udara memburuk. Apabila diperlukan penyesuaian aktivitas, keputusan harus didasarkan pada kondisi udara dan risiko kesehatan, disertai komunikasi yang baik kepada masyarakat,” imbau Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. Ia juga mengingatkan agar fasilitas kesehatan dipastikan siap menangani berbagai keluhan masyarakat akibat paparan asap. “Penanganan darurat tidak boleh membuat warga harus mencari sendiri informasi mengenai risiko yang mereka hadapi,” lanjut Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu. Alex menilai langkah mitigasi harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalkan, terutama ketika kualitas udara mulai memburuk di wilayah terdampak (bit/rdn)...

Baca Detail
Terima Aduan Kredit Miliaran Bermasalah, BAM Ingatkan Profesionalitas Pegawai BNI
Berita
17 Oct 2026

Terima Aduan Kredit Miliaran Bermasalah, BAM Ingatkan Profesionalitas Pegawai BNI

PARLEMENTARIA, Bandung – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) melanjutkan fasilitasi mediasi untuk menyelesaikan persoalan pinjam-meminjam antara PT Manolo Putra dan sejumlah debitur BNI. Selain mendorong penyelesaian kewajiban yang dipersoalkan, BAM juga meminta pendalaman terhadap dugaan keterlibatan tiga pegawai BNI dalam fasilitasi transaksi bernilai belasan miliar rupiah tersebut. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan, persoalan yang ditindaklanjuti dalam kunjungan kerja BAM DPR RI di Wisma BNI, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026), bermula dari hubungan pinjam-meminjam antarnasabah. Dana yang dipinjamkan oleh satu nasabah, Sirman Silitongan selaku Dirut dari PT Manolo Putra, digunakan nasabah lainnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada BNI. Namun, ketika pengembalian dana tersebut bermasalah, para pihak meminta bantuan bank untuk memfasilitasi penyelesaiannya. “Yang kita dalami ternyata di BNI ini ada debitur atau nasabah yang mengalami masalah untuk melunasi utangnya kepada BNI, kemudian meminta bantuan kepada nasabah lain untuk meminjamkan uang. Dengan pinjaman tersebut, debitur mencicil utangnya kepada BNI. Jadi, sebetulnya ini hubungan antara nasabah dengan nasabah, dan keduanya merupakan nasabah BNI,” jelas Ahmad Heryawan. Menurut Ahmad Heryawan, BAM meminta agar komitmen BNI untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut tetap dilanjutkan. Langkah ini diharapkan dapat mempertemukan para pihak dan mendorong pemenuhan kewajiban pengembalian dana sesuai kesepakatan serta ketentuan hukum yang berlaku. “Yang pertama, kami berharap fasilitasi oleh BNI dilanjutkan agar persoalan ini bisa diselesaikan, sehingga pihak yang berutang dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak yang memberikan pinjaman,” ujarnya. Di samping mendorong penyelesaian antara para nasabah, Ahmad Heryawan menyoroti dugaan oknum tiga pegawai BNI dalam memfasilitasi transaksi tersebut. Menurutnya, motif, bentuk keterlibatan, serta kewenangan pegawai yang bersangkutan perlu didalami agar persoalan ini tidak berhenti pada penyelesaian hubungan keperdataan antarpihak. Ia juga meminta kejelasan mengenai mekanisme yang memungkinkan transaksi bernilai belasan miliar rupiah berlangsung dengan melibatkan pegawai bank, termasuk informasi mengenai dugaan penggunaan personal guarantee atau jaminan pribadi oleh oknum pegawai. Aspek tersebut, menurutnya, perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan keterangan para pihak serta hasil pemeriksaan yang berwenang. “Karena ternyata ada peran tiga oknum karyawan BNI, ini harus menjadi perhatian. Motifnya apa dan mengapa mereka memfasilitasi transaksi seperti ini, padahal nilainya lebih dari Rp10 miliar, bahkan mencapai belasan miliar rupiah, harus didalami,” kata Politisi Fraksi PKS itu. BAM Ingatkan Pentingnya Profesionalitas Pegawai Bank Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu mengingatkan agar persoalan PT Manolo Putra tidak dipandang semata-mata sebagai sengketa individual. Menurutnya, dugaan fasilitasi pinjam-meminjam antarnasabah oleh pegawai bank di luar mekanisme yang semestinya perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari. Ia menegaskan bahwa pegawai bank harus bekerja secara profesional sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Keterlibatan pegawai dalam hubungan keuangan pribadi antarnasabah, terlebih jika disertai penggunaan jabatan atau kewenangan, perlu ditelusuri secara cermat untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran. “Kami meminta agar hal seperti ini jangan sampai terjadi di tempat lain. Kalau pinjam-meminjam antarnasabah dilakukan di luar mekanisme resmi dan kemudian tidak terselesaikan, persoalannya bisa meluas. Karena itu, bank harus memastikan pegawainya bekerja secara profesional dan tidak melakukan hal-hal di luar tugasnya,” ujarnya. Terkait tindak lanjut terhadap pegawai yang diduga terlibat, Ahmad Heryawan menyampaikan bahwa BAM telah merekomendasikan pendalaman lebih lanjut. Ia menilai, bentuk kesalahan maupun pelanggaran harus diperjelas agar penanganannya memiliki dasar yang kuat dan dapat menjadi pembelajaran bagi pegawai lainnya. “Kesalahan maupun pelanggarannya perlu diperjelas dan didalami lebih lanjut agar ada efek jera dan menjadi pelajaran bagi karyawan yang lain, sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang,” tegasnya. Melalui kunjungan kerja tersebut, BAM DPR RI mendorong BNI melanjutkan fasilitasi mediasi antara PT Manolo Putra dan para debitur terkait, sekaligus mendalami dugaan keterlibatan pegawai sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. BAM berharap penyelesaian persoalan ini memberikan kejelasan bagi para pihak serta menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perbankan yang profesional, akuntabel, dan sesuai prosedur. (aha)...

Baca Detail