KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Perundungan Makin Parah, Puan Dorong Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak
Berita
21 Oct 2026

Perundungan Makin Parah, Puan Dorong Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti semakin banyaknya kasus perundungan atau bullying di Tanah Air. Termasuk bullying anak yang melibatkan kekerasan hingga menyebabkan kematian.Terbaru, publik tengah dihebohkan dengan kasus perundungan di Surabaya yang menyebabkan seorang anak penyandang down syndrome berusia 10 tahun, Z, meninggal dunia. Dua terduga pelaku merupakan tetangga korban yang juga masih berusia 10 dan 8 tahun.“Kematian seorang anak berkebutuhan khusus di Surabaya, menjadi pengingat serius bahwa perlindungan anak harus hadir hingga ke lingkungan tempat tinggal,” kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa (20/10/2026).Peristiwa yang terjadi pada 12 September 2026 tersebut kini ditangani kepolisian sebagai kasus dugaan kekerasan yang melibatkan anak-anak. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan diduga setelah mengalami kekerasan.Polisi pun masih mendalami peran masing-masing pihak dengan mempertimbangkan usia anak yang diduga terlibat. Menurut Puan, kasus ini tak hanya menyisakan duka bagi keluarga korban namun juga memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan lingkungan sosial dalam melindungi anak yang memiliki keterbatasan fisik dan intelektual. “Anak dengan disabilitas mungkin menghadapi hambatan untuk berkomunikasi, meminta pertolongan, atau menjelaskan kekerasan yang dialaminya. Karena itu, perlindungan mereka membutuhkan perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah,” tuturnya.Lebih lanjut, Puan menilai kasus perundungan di Surabaya tidak cukup diselesaikan melalui penanganan perkara semata. “Perlu ada evaluasi menyeluruh mengenai pencegahan perundungan, mekanisme pelaporan, pendampingan anak, dan respons cepat ketika ditemukan tanda-tanda kekerasan,” sebut Puan.Adapun Polrestabes Surabaya menyatakan penanganan perkara ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena anak-anak yang diduga terlibat belum berusia 12 tahun, langkah penanganan selanjutnya memerlukan keputusan bersama dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.Puan memandang, pendekatan seperti itu penting untuk memastikan proses hukum mempertimbangkan usia, perkembangan psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak. “Namun, kehati-hatian dalam menangani anak tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap hak keluarga korban untuk memperoleh kejelasan atas peristiwa yang merenggut nyawa anak mereka,” tegas mantan Menko PMK tersebut.Puan lantas mendorong penyidik untuk menjelaskan perkembangan perkara secara berkala dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak. Ia mengatakan, pemeriksaan saksi, hasil forensik, asesmen sosial, dan pendalaman peran setiap anak harus menjadi dasar penentuan langkah berikutnya.Di sisi lain, Puan mendorong adanya perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia. Apalagi kasus bullying dengan kekerasan pada anak semakin parah. Selain kasus di Surabaya, belum lama ini juga ramai soal insiden kematian anak sekolah berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga di-bully oleh sejumlah kakak kelasnya.“Semakin maraknya kasus bullying yang melibatkan kekerasan pada anak menuntut adanya evaluasi kebijakan perlindungan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta layanan bagi penyandang disabilitas sesuai lingkup kewenangannya,” tegas Puan.Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mendorong evaluasi terhadap ketersediaan layanan pengaduan yang mudah diakses. Selain itu, kata Puan, diperlukan pula penguatan pendampingan psikologis dan mekanisme respons cepat di tingkat kelurahan maupun kecamatan. “Apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program, pemerintah perlu menyampaikan langkah perbaikan beserta target dan jadwal pelaksanaannya,” ujar cucu Bung Karno itu.Khusus bagi anak penyandang disabilitas, Puan menilai pendekatan pencegahan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. “Keluarga dan pendamping perlu memperoleh informasi mengenai cara mengenali tanda kekerasan, membangun komunikasi yang sesuai, dan mengakses bantuan profesional,” tambahnya.Sementara bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Puan mengingatkan bahwa mereka tetap membutuhkan asesmen profesional untuk memahami kondisi, perilaku, dan kebutuhan pembinaan. “Hasil asesmen harus menjadi dasar intervensi yang sesuai, bukan alasan untuk mengabaikan dampak perbuatannya terhadap korban dan keluarga,” jelas Puan.Puan pun mengingatkan, keluarga korban juga berhak memperoleh pendampingan yang memadai. “Pemerintah daerah perlu memastikan layanan psikologis, sosial, dan informasi perkembangan perkara dapat diakses tanpa menambah beban keluarga yang sedang berduka,” imbaunya.Menurut Puan, tragedi di Surabaya dan Pemalang harus menjadi momentum untuk menilai apakah sistem perlindungan anak di Indonesia telah bekerja secara efektif hingga tingkat lingkungan terkecil. Pemerintah juga didorong untuk memastikan bahwa laporan kekerasan dapat ditindaklanjuti, keluarga memperoleh bantuan, dan korban mendapatkan perlindungan sesuai kebutuhan mereka.“Perlindungan anak tidak cukup diukur dari banyaknya sosialisasi atau keberadaan aturan. Ukurannya adalah kemampuan sistem untuk mencegah kekerasan, merespons laporan secara tepat, mendampingi korban, serta memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman,” urai Puan.“Banyaknya kasus kematian anak akibat bullying harus menjadi pengingat bahwa keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama,” sambungnya.Puan berharap, tidak ada lagi tragedi bullying pada anak, apalagi sampai menyebabkan kematian. “Peristiwa ini tidak boleh hanya berakhir sebagai perkara yang ditangani, tetapi juga harus menjadi dasar perbaikan nyata dalam perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas,” tutup Puan. (aha)...

Baca Detail
Karhutla Makan Korban, Daniel Johan: Berapa Banyak Lagi Nyawa Dipertaruhkan?
Berita
21 Oct 2026

Karhutla Makan Korban, Daniel Johan: Berapa Banyak Lagi Nyawa Dipertaruhkan?

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti kembali jatuhnya korban jiwa akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari empat petugas dan relawan yang meninggal dunia saat menangani kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, hingga warga di Kalimantan Timur. Ia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya empat petugas dan relawan dalam penanganan kebakaran di kawasan Bromo. Korban terdiri atas dua relawan Menggala Api dan dua petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS). Tidak ingin kerap berulang, dirinya mendesak pemerintah untuk memperkuat pencegahan karhutla dan memastikan keselamatan petugas serta masyarakat menjadi prioritas. “Kita kembali berduka atas hilangnya nyawa para petugas dan relawan akibat kebakaran hutan dan lahan, termasuk yang baru terjadi beberapa hari lalu di kawasan Bromo. Kami turut merasakan kesedihan keluarga yang ditinggalkan,” kata Daniel melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Kebakaran bermula dari ladang milik warga di sekitar Blok Pusung Dawa, yang berbatasan dengan kawasan TNBTS, tepatnya di Desa Ngadirejo, Kabupaten Probolinggo. Petugas, relawan, perangkat desa, dan warga kemudian berupaya memadamkan api. Namun, medan yang sulit dijangkau dan jauhnya sumber air membuat pemadaman dilakukan secara manual menggunakan alat gebyok. Angin kencang menyebabkan api bergerak dan menjebak sejumlah personel di tengah kobaran. Setelah api mereda, tim menemukan tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan satu korban lainnya meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Dua relawan lainnya mengalami luka bakar serius. “Peristiwa ini memerlukan pemeriksaan yang cermat untuk mengungkap keadaan saat tim terjebak serta menentukan penguatan keselamatan operasi yang perlu segera dilakukan,” jelasnya. Ia mendorong Kementerian Kehutanan bersama pengelola kawasan mengevaluasi penugasan di sektor berisiko tinggi, termasuk dengan mempertimbangkan kondisi medan, perubahan arah api dan angin, kepadatan asap, jalur penyelamatan, serta kemampuan komunikasi antartim. “Setiap keputusan mengirim tim ke lokasi harus disertai kepastian mengenai risiko, jalur keluar, dan dukungan pertolongan. Ketika keadaan berubah, pimpinan operasi perlu memiliki informasi serta kewenangan untuk segera menyesuaikan penugasan,” sambung Daniel. Dirinya juga meminta pengelola kawasan memastikan petugas, relawan, dan masyarakat yang terlibat memiliki pembagian tugas sesuai kemampuan dan pelatihan masing-masing. Keselamatan, menurutnya, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap pemadaman. Selain di Bromo, karhutla juga menelan korban jiwa di Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang warga berinisial LJ, berusia 60 tahun, meninggal dunia setelah mengalami luka bakar sekitar 60 persen saat berupaya memadamkan api bersama warga lainnya pada Selasa (13/10). Korban sempat dirawat di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda sebelum meninggal keesokan harinya akibat luka bakar serius dan paparan panas. Menurut Daniel, peristiwa tersebut menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat ketika berusaha melindungi lingkungan tempat tinggalnya tanpa didukung kemampuan dan perlengkapan yang memadai. “Di balik peristiwa tersebut, ada gambaran tentang warga yang berusaha melindungi lingkungan tempat tinggalnya, tetapi harus menghadapi bahaya kebakaran dengan kemampuan yang terbatas,” sebutnya. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak memasuki area kebakaran berbahaya tanpa pelatihan dan perlindungan yang sesuai. Ketika api membesar atau bergerak tidak terkendali, warga harus memprioritaskan keselamatan diri, menjauhi jalur rambatan api, dan segera menghubungi petugas. Daniel juga menyoroti meninggalnya seorang balita berusia satu tahun di Kecamatan Palaran, Samarinda, setelah mengalami sesak napas pada Kamis (15/10). Keluarga menduga paparan asap karhutla turut memicu gangguan pernapasan yang dialami korban. Namun, penyebab pasti kematian tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. “Hampir setiap hari kita mendengar kabar buruk mengenai Karhutla. Berapa banyak lagi nyawa warga harus dipertaruhkan karena hutan dan lahan dibakar demi kepentingan ekonomi sejumlah pihak?” ungkapnya. Ia menilai kondisi karhutla dan dampaknya terhadap kualitas udara perlu ditangani secara serius. Menurutnya, hasil pemantauan kualitas udara melalui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dapat menjadi dasar untuk menilai tingkat pencemaran dan menentukan langkah perlindungan masyarakat. “Palangka Raya dan sejumlah daerah di Kalimantan punya kualitas udara tidak sehat dan berbahaya akibat Karhutla berdasarkan hasil nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Ini science dan ada ukuran berdasarkan sistem pemantauan,” terangnya. Daniel meminta pemerintah meningkatkan upaya pengendalian karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas, termasuk terhadap masyarakat di negara tetangga yang turut terdampak kabut asap. “Saat ini yang teriak teriak bukan hanya warga Indonesia, bahkan masyarakat dan otoritas negara tetangga yang ikut terkena imbas Karhutla juga sudah meminta pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia,” ungkap Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu. Di samping penanganan karhutla, dirinya juga mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi ancaman kekeringan dan hujan ekstrem yang berpotensi terjadi bersamaan di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyinggung peringatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai potensi perbedaan kondisi cuaca antardaerah dalam beberapa bulan mendatang. “Pemerintah juga harus mengantisipasi bencana kekeringan, longsor, banjir bandang seperti yang sudah terjadi di Sumatera karena El Nino Godzilla dan dua wajah cuaca, kekeringan dan hujan ektrem, apalagi penyanggah hutan sudah habis terbakar, DAS juga banyak rusak,” tutup Politisi Fraksi PKB itu. (um)...

Baca Detail
Selly Desak BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Berbasis Risiko
Berita
21 Oct 2026

Selly Desak BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Berbasis Risiko

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya penanganan, menurutnya, harus mengutamakan pencegahan sejak dini dan tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah api meluas. Selly menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan langkah yang serius, terukur, dan terkoordinasi, terutama di wilayah yang rawan kekeringan dan kebakaran. Karena itu, BNPB perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, serta dukungan operasional di daerah sebelum kondisi darurat terjadi. “Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius, terukur, dan tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman setelah api meluas. BNPB perlu memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini, terutama di wilayah rawan kekeringan dan kebakaran,” tegas Selly dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi antara BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait. Informasi mengenai kondisi cuaca, titik panas (hotspot), dan potensi kekeringan harus segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret di lapangan. Menurut Selly, langkah antisipasi tersebut perlu mencakup kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, pengawasan wilayah rawan, serta pelibatan aktif masyarakat. Dengan demikian, potensi kebakaran dapat terdeteksi lebih awal dan risiko meluasnya api dapat ditekan. Ia menambahkan, keberhasilan kinerja BNPB tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan operasional yang dilakukan, tetapi juga dari dampak nyata upaya penanggulangan bencana terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakat. “Dari perspektif Komisi VIII DPR RI, kinerja BNPB harus diukur dari hasil nyata, bukan hanya jumlah operasi yang dilakukan. Indikatornya antara lain kecepatan respons, kesiapan logistik dan peralatan, efektivitas koordinasi pusat dan daerah, serta kemampuan menekan luas kebakaran, korban, dan dampak terhadap masyarakat,” terangnya. Selly menilai, deteksi dini yang didukung pengerahan personel dan sarana-prasarana secara tepat menjadi kunci untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar. BNPB juga perlu memastikan dukungan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan berjalan efektif. “BNPB perlu memastikan langkah pencegahan dilakukan sebelum kebakaran meluas, melalui deteksi dini, pengerahan personel dan peralatan secara cepat, serta dukungan nyata kepada pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan. Dengan begitu, potensi bencana dapat ditekan sejak awal dan keselamatan masyarakat lebih terjamin,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut. Dari sisi anggaran, Selly mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran BNPB Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,003 triliun dalam rapat kerja bersama Kepala BNPB pada 1 September 2026. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan pagu anggaran BNPB secara keseluruhan, bukan alokasi khusus untuk penanganan karhutla ataupun dampak fenomena El Niño. Karena itu, Selly mendorong agar pengalokasian anggaran mitigasi dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan masing-masing daerah. Prioritas perlu diberikan kepada wilayah rawan bencana yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal agar upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dapat berjalan optimal. “Menurut saya, anggaran mitigasi perlu diperkuat secara proporsional dan berbasis risiko. Dalam kesimpulan rapat yang sama, Komisi VIII secara tegas meminta BNPB memprioritaskan daerah rawan bencana yang memiliki kapasitas fiskal terbatas, memastikan ketersediaan logistik dan peralatan yang memadai, serta meningkatkan kapasitas BPBD, relawan, dan masyarakat,” jelasnya. Ia juga mengingatkan bahwa penguatan anggaran harus disertai akuntabilitas, pengawasan realisasi, dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaannya. Dengan begitu, penggunaan dana kebencanaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi risiko dan mencegah jatuhnya korban. “Karena itu, penguatan anggaran harus diikuti target kinerja yang jelas, pengawasan realisasi, dan evaluasi dampak. Ukuran keberhasilan anggaran bukan sekadar seberapa besar dana yang terserap, melainkan seberapa efektif anggaran tersebut mengurangi risiko bencana, mencegah korban, dan melindungi masyarakat,” pungkas Selly. Urgensi penguatan mitigasi tersebut sejalan dengan data Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan yang, berdasarkan data dalam naskah sumber, mencatat luas indikatif karhutla mencapai 202.004 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026. Angka tersebut disebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Kondisi tersebut memperkuat pentingnya penentuan prioritas penanggulangan bencana berdasarkan tingkat risiko, kesiapan daerah, dan kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan anggaran yang tepat sasaran serta koordinasi lintas sektor yang efektif, upaya mitigasi diharapkan mampu menekan luas kebakaran sekaligus meminimalkan dampak karhutla terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Singgih Dorong BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Hadapi Ancaman El Niño
Berita
21 Oct 2026

Singgih Dorong BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Hadapi Ancaman El Niño

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dalam mengantisipasi potensi dampak fenomena El Niño. Ia menegaskan, pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat. “BNPB sudah menjalankan fungsi koordinasi dan penanganan bencana, termasuk dalam menghadapi karhutla. Tetapi kita harus terus melakukan evaluasi agar respons semakin cepat, tepat, dan terukur. Jangan sampai penanganan baru bergerak setelah api meluas dan dampaknya dirasakan masyarakat,” ujar Singgih dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan, dampak karhutla tidak hanya mengancam kelestarian hutan dan ekosistem, tetapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga transportasi. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, hingga respons darurat. Singgih meminta BNPB memperkuat sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas (hotspot), sekaligus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, masyarakat, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar informasi potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret di lapangan. “Deteksi dini harus menjadi prioritas. Semakin cepat titik api diketahui, semakin besar peluang untuk memadamkan sebelum berkembang menjadi karhutla yang luas. Ini jauh lebih efektif daripada menunggu kebakaran membesar kemudian mengeluarkan biaya penanganan yang jauh lebih besar,” tegasnya. Selain memperkuat deteksi dini, Singgih menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan karhutla berdasarkan tingkat risiko dan karakteristik masing-masing daerah. Potensi kondisi yang lebih kering akibat El Niño, menurutnya, perlu diantisipasi melalui intervensi sejak dini, terutama di wilayah yang rentan mengalami kebakaran dan kekurangan air. “Kalau ada wilayah yang berdasarkan data memiliki risiko tinggi, maka intervensinya harus dilakukan lebih awal. Jangan menggunakan pendekatan yang sama untuk semua daerah. Mitigasi harus berbasis risiko dan karakteristik wilayah,” katanya. Dari sisi pendanaan, Singgih mendukung penguatan anggaran mitigasi bencana dengan tetap memastikan penggunaannya terukur dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Alokasi tersebut perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan, menyediakan peralatan yang memadai, mengembangkan teknologi deteksi dini, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta mengedukasi masyarakat. “Paradigmanya harus kita ubah. Anggaran mitigasi bukan sekadar biaya, tetapi investasi untuk mengurangi risiko dan kerugian. Lebih baik kita mengeluarkan anggaran untuk mencegah dan mengurangi risiko daripada mengeluarkan biaya jauh lebih besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana,” ujarnya. Singgih juga mendorong pemanfaatan teknologi, seperti data satelit, sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, dan pemantauan titik panas secara waktu nyata (real time). Namun, ia mengingatkan bahwa ketersediaan teknologi harus diikuti kesiapan petugas dan kecepatan tindak lanjut di lapangan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca apabila hasil kajian teknis menunjukkan langkah tersebut diperlukan dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab BNPB. Pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, aparat keamanan, dunia usaha, serta masyarakat harus mengambil peran sesuai kewenangannya untuk menekan risiko kebakaran. “Ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi seberapa mampu kita mencegah kebakaran menjadi besar dan melindungi masyarakat dari dampaknya,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut. (fa/ssb)...

Baca Detail
DPR Dorong Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–Jerman di Berbagai Sektor
Berita
21 Oct 2026

DPR Dorong Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–Jerman di Berbagai Sektor

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI mendorong optimalisasi hubungan bilateral Indonesia dan Jerman melalui diplomasi parlemen, dengan memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, pariwisata, industri, serta pengelolaan sumber daya alam. Upaya tersebut menjadi bagian dari peran DPR RI dalam mempererat kemitraan kedua negara di tengah dinamika global dan perubahan tatanan dunia menuju multipolar. Penguatan kerja sama tersebut mengemuka dalam rangkaian pertemuan antara DPR RI dan Delegasi Parlemen Jerman di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut melibatkan Komisi I DPR RI dan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Indonesia–Jerman yang berada dalam lingkup Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskan bahwa pertemuan GKSB Parlemen Indonesia–Jerman menjadi ruang untuk bertukar pandangan mengenai sejumlah isu strategis, antara lain sistem perdagangan Indonesia, hubungan Indonesia dengan Uni Eropa, serta pandangan Indonesia terhadap peran ASEAN dalam dinamika kawasan. “Kami melakukan beberapa diskusi. Ada pertanyaan dari delegasi Jerman mengenai bagaimana sistem perdagangan di Indonesia dan bagaimana Indonesia melihat Uni Eropa, khususnya Jerman, dengan perspektif yang baru. Mereka juga menanyakan bagaimana Indonesia memandang ASEAN,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu usai pertemuan. Husein mengatakan, kedua pihak turut membahas peluang penguatan kerja sama di bidang pendidikan, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, Indonesia dan Jerman memiliki komitmen untuk terus menjaga hubungan bilateral yang positif serta mengembangkan bidang-bidang kerja sama yang menjadi kepentingan bersama. Dalam bidang pendidikan, DPR RI berharap kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di Jerman dapat terus diperluas. Hal tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui akses terhadap pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. “Kami meminta kepada pihak Jerman agar pendidikan di Jerman tetap gratis dan agar kami dapat mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk memperoleh ilmu di Jerman,” jelas Husein. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai hubungan Indonesia dan Jerman masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam meningkatkan perdagangan, investasi, dan kunjungan wisatawan. Menurutnya, diplomasi antarparlemen perlu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan hubungan bilateral kedua negara. “Saya sendiri selalu menginginkan agar hubungan antarparlemen ini dapat membantu hubungan kedua negara. Hubungan bilateral perdagangan kita selama ini masih mengalami defisit hampir 900 juta dolar AS. Sesungguhnya Jerman dapat berinvestasi di banyak sektor,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. Ia menambahkan, peluang kerja sama di bidang pariwisata juga masih terbuka luas. Saat ini, jumlah wisatawan Jerman yang berkunjung ke Indonesia diperkirakan sekitar 270 ribu orang per tahun. Angka tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan hingga mencapai 500 ribu orang, mengingat sekitar 40 juta warga Jerman melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurut Utut, pembukaan penerbangan langsung dari Frankfurt ke Jakarta atau Bali dapat membantu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara. “Antara potensi dan capaian yang ada saat ini masih terdapat kesenjangan yang besar. Kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan hubungan ini jauh lebih baik daripada sekarang,” katanya. Utut menegaskan, Jerman merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di Eropa sekaligus pilar ekonomi kawasan tersebut. Karena itu, ia berharap hubungan kedua negara dapat terus diperkuat melalui berbagai jalur, termasuk diplomasi parlemen, guna mendorong peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan. Dari pihak Jerman, Ketua Grup Parlemen ASEAN di Bundestag Jerman, Malte Kaufmann, menyampaikan bahwa kunjungan delegasi lintas partai tersebut bertujuan memperkuat hubungan dengan Indonesia dan membangun kerja sama jangka panjang. Menurutnya, kedua negara perlu meningkatkan kolaborasi di tengah perubahan tatanan dunia menuju sistem multipolar. “Hari ini kami datang dari Parlemen Jerman bersama kelompok yang terdiri atas berbagai partai politik ke Indonesia untuk memperkuat hubungan kami. Kami membahas bagaimana kedua pihak dapat bekerja sama dengan lebih baik pada masa mendatang, sekaligus saling mendukung sebagai lembaga parlemen,” ujarnya dalam penyampaian yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Kaufmann menambahkan, sejumlah sektor yang memiliki peluang untuk dikembangkan bersama meliputi industri, bahan baku, sektor maritim, dan pariwisata. Ia menilai Indonesia merupakan mitra penting bagi Jerman dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah. “Dunia sedang berubah menuju tatanan multipolar. Kita perlu bekerja sama dengan lebih erat. Indonesia adalah mitra penting, dan bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih baik,” katanya. Ia juga menyampaikan harapan agar hubungan Indonesia dan Jerman terus berkembang, termasuk dalam bidang ekonomi. Kedua negara, menurutnya, memiliki sejumlah kepentingan bersama yang dapat menjadi landasan bagi peningkatan perdagangan dan kerja sama jangka panjang, termasuk perdagangan produk berkualitas serta dukungan terhadap keanggotaan Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Penguatan hubungan Indonesia–Jerman juga memiliki arti penting menjelang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Melalui komunikasi dan kerja sama antarlembaga legislatif, DPR RI bersama Parlemen Jerman diharapkan dapat memperluas ruang dialog, mengidentifikasi kepentingan bersama, serta mendorong tindak lanjut konkret bagi peningkatan kerja sama bilateral di berbagai sektor. Dengan demikian, diplomasi parlemen tidak hanya menjadi sarana pertukaran pandangan, tetapi juga instrumen kelembagaan DPR RI untuk mendukung kepentingan nasional, memperkuat kemitraan internasional, dan mengoptimalkan potensi hubungan Indonesia–Jerman bagi pembangunan kedua negara. (bit/rdn)...

Baca Detail
Rizki Faisal Dorong Karhutla Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
Berita
21 Oct 2026

Rizki Faisal Dorong Karhutla Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rizki Faisal mendorong pemerintah mengkaji penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional menyusul luasnya kebakaran dan dampaknya terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 13 Oktober 2026, tercatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi terdampak karhutla. Sementara itu, pemantauan Auriga Nusantara memperkirakan luas lahan terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai lebih dari 637 ribu hektare. “Pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Dampaknya sudah sangat luas, bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan dan aktivitas masyarakat,” ujar Rizki melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Dirinya menilai besarnya luas kebakaran dan dampak yang ditimbulkan perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penanganan karhutla selama ini. Sebab, berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat yang terdampak karhutla mengalami gangguan kesehatan, aktivitas pendidikan, hingga ekonomi yang terhambat, serta ekosistem yang mengalami kerusakan. Maka dari itu, ia menekankan perlunya pengerahan sumber daya sesuai kebutuhan di lapangan serta penguatan koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif. “Jangan sampai penanganan berjalan sendiri-sendiri ketika dampaknya sudah meluas. Kita membutuhkan koordinasi yang kuat, respons cepat, dan perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak,” tegasnya. Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar itu, penetapan status bencana nasional perlu dikaji berdasarkan kriteria dan mekanisme yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi penanganan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas. Selain mempercepat pemadaman api, pemerintah juga perlu menangani dampak asap terhadap kesehatan, memenuhi kebutuhan dasar warga, serta mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi. “Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang dibutuhkan, sembari mempercepat pemadaman serta mencegah kebakaran meluas,” ujarnya. Ia juga menyoroti potensi dampak asap yang melintasi batas negara. Menurutnya, kerja sama internasional perlu dioptimalkan apabila dibutuhkan untuk mendukung pengendalian kebakaran dan penanganan dampak asap lintas negara. “Penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga melindungi manusia, menjaga habitat satwa, dan memulihkan lingkungan yang rusak,” pungkasnya. (Ndy/um)...

Baca Detail
Polri Jangan Ragu Tindak Tegas Kejahatan Pasar Modal
Berita
21 Oct 2026

Polri Jangan Ragu Tindak Tegas Kejahatan Pasar Modal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan kejahatan pasar modal yang menjadi alarm serius bagi integritas pasar modal.  “Ini kejahatan ekonomi yang serius. Komisi III mendukung penuh langkah Polri untuk mengusut seluruh dugaan kejahatan pasar modal. Kalau memang ditemukan unsur pidana, jangan ragu untuk ditindak tegas seluruh pihak yang terlibat, baik perorangan, kelompok, maupun korporasi,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (20/10/2026).  Sahroni menegaskan, gejolak pasar saham harus diusut secara menyeluruh, termasuk menguak seluruh pihak yang terbukti terlibat harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Polri diharapkan segera berkoordinasi dengan OJK dan BEI demi menjaga transparansi dan integritas pasar saham nasional.  “Pasar saham kita harus sehat dan transparan, jangan sampai ada segelintir orang yang mengambil keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum, memanipulasi, lalu merusak kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia,” ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem itu. Di sisi lain, Sahroni meminta investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Menurutnya, fundamental ekonomi nasional masih kuat dan ditopang peluang usaha yang terbuka serta kepastian hukum yang menjadi faktor penting bagi iklim investasi. “Karena jika dilihat secara makro, ekonomi Indonesia sehat dan memiliki masa depan yang cerah. Banyak peluang terbuka. Apalagi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, salah satu aspek yang penting dalam dunia usaha yaitu kepastian dan penegakan hukum, telah berjalan tegas tanpa pandang bulu. Jadi para investor tidak perlu ragu,” pungkasnya. (gal/rdn)...

Baca Detail
Komisi II Desak Cabut HGU Perusahaan Pembakar Lahan di Kalsel
Berita
21 Oct 2026

Komisi II Desak Cabut HGU Perusahaan Pembakar Lahan di Kalsel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong pencabutan hak guna usaha (HGU) perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang ada di Kalimantan Selatan. Ia juga meminta proses penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla di provinsi tersebut agar terus dilanjutkan hingga berkekuatan hukum tetap.  Adapun Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) telah memeriksa 12 korporasi terkait indikasi pembakaran hutan dan lahan. Dari jumlah tersebut, empat korporasi dinyatakan masuk tahap penyidikan.  “Karena itu saya mendorong sinergitas antara Polda Kalsel dengan Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Kalimantan Selatan yang merupakan mitra kerja kami di Komisi II untuk cepat menindaklanjut hal ini,” kata Rifqinizamy dalam keterangan video yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan tidak ragu mengambil tindakan administratif berupa pencabutan HGU terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan. “Kepada Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Kalsel jangan segan-segan untuk kemudian melakukan tindakan administratif berupa pencabutan HGU dan nanti HGU yang telah dicabut. Mari kita rancang dengan baik untuk kita berikan kepada rakyat sebagai sumber penghidupan rakyat yang lebih baik ke depan,” ujarnya. Rifqinizamy menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2016, apabila perusahaan terbukti melakukan pembakaran terhadap lahannya lebih dari 50 persen dan dilakukan dengan sengaja, izin konsesi berupa HGU dapat dicabut. “Jika satu perusahaan terbukti melakukan pembakaran terhadap lahannya lebih dari 50 persen dan itu dilakukan dengan cara sengaja maka kemudian izin konsensi berupa hak guna usahanya itu bisa dicabut berdasarkan peraturan Menteri itu dan kemudian tanahnya diambil kembali oleh negara untuk kemudian nanti bisa diberikan lagi konsensi baik kepada perusahaan ataupun diredistribusikan kepada masyarakat,” katanya. Ia menambahkan, perusahaan yang terbukti tidak menyediakan fasilitas untuk memastikan mitigasi, pencegahan, dan penanganan kebakaran juga dapat dikenai sanksi pencabutan HGU seluas lahan yang terbakar. Selain mendorong sanksi administratif, Rifqinizamy mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Selatan dalam menangani dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla. Ia meminta penegakan hukum tidak berhenti pada penetapan tersangka. “Kepada Polda Kalsel kami memberikan apresiasi serta terus mendorong agar proses penegakan hukum itu bisa terus dilanjutkan bukan hanya menetapkan tersangka tetapi juga sampai dengan mereka dipidana dan memiliki kekuatan hukum yang tetap,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. Ia berharap penegakan hukum dan pemberian sanksi yang kuat dapat mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan di kemudian hari. “Saya berharap dengan proses penegakan hukum yang kuat dan pemberian sanksi yang kuat kita berharap peristiwa-peristiwa yang seperti terjadi saat-saat ini itu tidak akan terulang lagi esok dan di kemudian hari,” pungkasnya. (gal/rdn)...

Baca Detail
Netty Dukung Penguatan Pengawasan Vape untuk Lindungi Generasi Muda
Berita
21 Oct 2026

Netty Dukung Penguatan Pengawasan Vape untuk Lindungi Generasi Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung upaya penguatan pelindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan secara komprehensif melalui kajian keagamaan, penguatan pengawasan, edukasi kesehatan, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan produk yang mengandung narkotika atau zat berbahaya. Pernyataan tersebut disampaikan Netty merespons dorongan Kapolri kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji fatwa terkait penggunaan vape. Ia menilai, wacana tersebut perlu disikapi secara proporsional dengan mempertimbangkan nilai keagamaan, aspek kesehatan masyarakat, dan bukti ilmiah mengenai kandungan serta risiko penggunaan rokok elektrik. “Saya mendukung setiap upaya yang bertujuan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika dan berbagai risiko kesehatan. Kajian mengenai vape perlu dilakukan secara mendalam agar menghasilkan panduan yang tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Netty dalam keterangan resminya, Selasa (20/10/2026). Politisi Fraksi PKS itu menegaskan bahwa kewenangan mengkaji dan menetapkan fatwa berada pada MUI. Karena itu, ia mengajak semua pihak menghormati proses kajian tersebut agar keputusan yang dihasilkan memiliki landasan keagamaan yang kuat serta mempertimbangkan bukti ilmiah yang relevan. Pengawasan Peredaran dan Kandungan Vape Di sisi lain, Netty menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan kandungan cairan vape atau liquid yang beredar di masyarakat. Pemeriksaan produk diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran narkotika atau zat terlarang. “Pemeriksaan terhadap produk yang beredar penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sekaligus mencegah penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran narkotika atau zat terlarang,” tegasnya. Ia menambahkan, apabila ditemukan produk vape yang terbukti mengandung narkotika atau zat berbahaya lainnya, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan di sepanjang rantai distribusi juga harus diperkuat agar produk yang berisiko tidak mudah diakses masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Edukasi Kesehatan dan Kolaborasi Lintas Lembaga Selain pengawasan, Netty menyoroti pentingnya edukasi kesehatan secara berkelanjutan, khususnya bagi generasi muda. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai risiko rokok elektrik perlu terus ditingkatkan agar vape tidak dianggap sebagai produk yang sepenuhnya aman bagi kesehatan. Untuk itu, ia mendorong penguatan sinergi antara MUI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kolaborasi lintas lembaga tersebut diperlukan untuk memperkuat edukasi, pengawasan produk, dan penegakan hukum secara terpadu. “Jangan sampai generasi muda terpapar risiko kesehatan atau menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika melalui produk yang mudah diakses. Pencegahan harus dilakukan melalui edukasi, pengawasan yang konsisten, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran,” jelas Netty. Ia berharap kajian MUI dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat upaya perlindungan kesehatan publik. Menurutnya, penyampaian informasi yang akurat dan pengawasan yang efektif menjadi bagian penting dalam mencegah risiko penggunaan maupun penyalahgunaan vape. “Tujuan kita adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan perlindungan yang memadai. Dengan kolaborasi berbagai pihak, kita berharap upaya melindungi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat berjalan semakin optimal,” pungkasnya. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Protes Negara Tetangga terkait Kabut Asap Karhutla Perlu Disikapi Bijaksana
Berita
21 Oct 2026

Protes Negara Tetangga terkait Kabut Asap Karhutla Perlu Disikapi Bijaksana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, meminta pemerintah menyikapi protes negara-negara tetangga yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dengan bijaksana. Ia menilai, pemerintah perlu mengedepankan diplomasi yang bersahabat dan terbuka, bukan bersikap defensif terhadap kritik yang disampaikan. “Adanya protes dari masyarakat negara tetangga itu merupakan hal yang sangat wajar. Karhutla tidak terjadi di negara mereka, melainkan di Indonesia, tetapi mereka ikut merasakan imbasnya,” kata Junico Siahaan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Anggota dewan yang akrab disapa Nico itu menilai, meluasnya kabut asap hingga ke Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan domestik, melainkan juga masalah lintas batas yang membutuhkan penanganan serius. Terlebih, karhutla 2026 berlangsung parah dan berkepanjangan hingga mengganggu aktivitas masyarakat di negara tetangga. “Pemerintah seharusnya menanggapi dengan rendah hati, bukan malah defensif. Lakukan upaya diplomasi yang bersahabat. Saat kita salah, tundukkan kepala dan meminta maaf. Itu jauh lebih terhormat,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat I itu. Nico mendorong Kementerian Luar Negeri menyelaraskan komunikasi diplomatik dengan kementerian dan lembaga terkait penanganan karhutla. Menurutnya, kerja sama ASEAN perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penanganan kebakaran di dalam negeri sekaligus melindungi masyarakat negara-negara terdampak. Ia juga menyoroti tawaran bantuan Singapura serta rencana negara-negara ASEAN membahas penanganan kabut asap lintas batas pada pertemuan tingkat menteri luar negeri November 2026. Pemerintah, menurutnya, perlu menindaklanjuti peluang tersebut melalui pertukaran informasi dan kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. “Kerja sama kawasan perlu menghasilkan manfaat yang dapat digunakan di lapangan. Pemerintah perlu memperjelas kebutuhan Indonesia dan memastikan setiap dukungan memiliki tujuan serta mekanisme pelaksanaan yang jelas,” ujar politisi dari fraksi PDI-Perjuangan tersebut. Selain diplomasi antar negara, Nico meminta pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat sipil yang menyuarakan persoalan karhutla melalui forum internasional. Ia mencontohkan surat terbuka Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, yang menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak, dan hak warga atas udara bersih. Menurut Nico, penyampaian aspirasi hingga ke forum internasional harus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki penanganan karhutla sekaligus memastikan masyarakat didengar di dalam negeri. “Jika sampai masyarakatnya mengadu ke organisasi luar, artinya mereka merasa tidak didengar di dalam negeri,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. (rr/rdn)...

Baca Detail
Muslimat NU Jabar Sampaikan Rekomendasi Strategis, Cucun Siap Kawal di DPR
Berita
20 Oct 2026

Muslimat NU Jabar Sampaikan Rekomendasi Strategis, Cucun Siap Kawal di DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi peran Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat beserta Majelis Taklim Muslimat NU dalam mendidik karakter anak bangsa sekaligus menyampaikan aspirasi strategis terkait tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah isu yang menjadi perhatian Muslimat NU Jabar meliputi percepatan penanganan stunting, peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta perbaikan sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran. “Usulan-usulannya, rekomendasi-rekomendasinya betul-betul memikirkan bagaimana perkembangan tata kelola pemerintahan dan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, terutama mengenai stunting, dunia pendidikan, dan kesehatan,” ujar Cucun seusai menerima audiensi Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Barat beserta Majelis Taklim Muslimat NU di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Cucun menilai, peran kaum ibu Muslimat NU sangat penting dalam membentuk karakter generasi bangsa. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga melalui pendampingan dan pembinaan anak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. “Kita dikunjungi oleh ibu-ibu yang luar biasa. Kalau kita menanyakan bagaimana karakter anak-anak bangsa ini dididik, dilatih, kemudian dibimbing setiap hari, siapa yang punya peran besar? Inilah ibu-ibu Muslimat Nahdlatul Ulama dari Provinsi Jawa Barat yang hari ini mengunjungi Gedung DPR RI untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya. Selain mengapresiasi peran tersebut, Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menyoroti berbagai persoalan pelayanan publik yang masih dikeluhkan masyarakat, khususnya kendala dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan serta pendataan kesejahteraan sosial. Cucun menegaskan, berbagai aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan dan legislasi DPR RI agar kebijakan pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Pendidikan, kemudian juga mengenai kesehatan, menjadi catatan penting yang harus kita selesaikan. Ada berbagai kendala di BPJS, DTKS, dan lain sebagainya. Kita pastikan aspirasi ini diselesaikan dan dituntaskan di Gedung DPR ini,” tegas Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Dalam kesempatan itu, Cucun juga mengapresiasi peresmian Rumah Sakit Muslimat pertama di Tasikmalaya. Ia berharap kehadiran fasilitas kesehatan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus menjadi pemicu bagi pengembangan fasilitas serupa di wilayah lain di Jawa Barat. “Saya apresiasi karena sudah hadir sekarang Rumah Sakit Muslimat pertama di Tasikmalaya. Semoga di setiap kabupaten/kota lahir rumah sakit-rumah sakit Muslimat di Jawa Barat,” pungkasnya. Sementara itu, dalam audiensi tersebut, Sekretaris Muslimat NU Jabar bersama jajaran pengurus, termasuk Ketua Muslimat NU Jabar Dr. Hj. R. Ella Giri Komala, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis di bidang pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan. Di bidang pendidikan, Muslimat NU Jabar mendorong Pemerintah Pusat dan DPR RI mengaudit serta mengevaluasi peraturan dan surat edaran terkait penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat agar selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Standar Nasional Pendidikan. Muslimat NU Jabar juga mendorong peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru melalui pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemberian insentif daerah yang layak sesuai upah minimum regional (UMR), serta pelatihan berbasis kompetensi dan teknologi setiap enam bulan. Selain itu, mereka mengusulkan penguatan keterkaitan antara pendidikan vokasi, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK), dan kebutuhan industri. Pada sektor perlindungan sosial, Muslimat NU Jabar meminta DPR RI mendorong Kementerian Sosial mengevaluasi secara menyeluruh dan melakukan audit independen terhadap algoritma, variabel, serta indikator kemiskinan dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah tersebut dinilai penting agar pendataan penerima bantuan sosial lebih akurat dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara realistis. Adapun di bidang kesehatan, Muslimat NU Jabar menekankan pentingnya pemerataan akses dan penguatan fasilitas Puskesmas serta rumah sakit umum daerah (RSUD), terutama di wilayah Jawa Barat bagian selatan yang mencakup Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, Sukabumi Selatan, dan Cianjur Selatan. Berbagai rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan tindak lanjut bagi DPR RI dan pemerintah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan kebijakan pembangunan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. (pun/ssb)...

Baca Detail
Yahya Zaini Tekankan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terdampak Karhutla
Berita
20 Oct 2026

Yahya Zaini Tekankan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terdampak Karhutla

PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas sosial, dan produktivitas ekonomi masyarakat. “Bagi Komisi IX, karhutla bukan hanya persoalan kebakaran lahan. Paparan asap berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan, memperburuk asma dan penyakit paru, mengganggu aktivitas sekolah dan bekerja, serta menambah beban pelayanan kesehatan,” ujar Yahya saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, baru-baru ini. Yahya menekankan, bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia (lansia), serta penderita penyakit kronis harus menjadi prioritas perlindungan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan masyarakat terdampak memperoleh akses pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan mudah dijangkau. Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan gangguan kesehatan akibat paparan asap, ketersediaan obat-obatan dan masker, kesiapan puskesmas dan rumah sakit, serta efektivitas sistem rujukan dan penjangkauan masyarakat di wilayah terdampak. Menurut Yahya, kesiapan fasilitas kesehatan tidak boleh hanya ditingkatkan ketika jumlah pasien bertambah. Langkah pencegahan dan antisipasi harus dilakukan sejak dini agar masyarakat memperoleh penanganan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Pemantauan Kualitas Udara Perlu Terintegrasi Yahya menilai, kesiapsiagaan menghadapi karhutla perlu didukung sistem pemantauan kualitas udara yang terintegrasi dengan peringatan dini dan langkah penanganan yang jelas. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengambil keputusan secara cepat untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap masyarakat. Langkah antisipasi dapat dilakukan melalui pengaturan kegiatan luar ruang ketika kualitas udara memburuk, perlindungan bagi pekerja lapangan, penjangkauan layanan kesehatan hingga desa-desa terdampak, serta pemantauan aktif terhadap kondisi kelompok rentan. “Kami berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, sehingga perlindungan kesehatan tidak baru dimulai ketika kasus penyakit meningkat,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut. Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam memastikan kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan dan masker, serta kemampuan puskesmas dan rumah sakit dalam menangani pasien terdampak. Menurutnya, pendekatan terpadu tersebut penting agar penanganan karhutla tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Keselamatan dan Produktivitas Pekerja Perlu Diperhatikan Selain dampak kesehatan masyarakat, Yahya menyoroti risiko kabut asap terhadap keselamatan kerja dan aktivitas ekonomi warga. Paparan asap dapat mengganggu pekerjaan petani, pekebun, pekerja konstruksi, sektor transportasi, perdagangan, hingga pekerja informal yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, menurunkan produktivitas, mengurangi pendapatan harian, serta menambah beban ekonomi keluarga. Karena itu, ia menegaskan bahwa penanganan karhutla perlu mencakup perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengaturan aktivitas ketika kualitas udara memburuk, penyediaan alat pelindung yang sesuai, serta akses terhadap pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi pekerja terdampak. “Respons terhadap karhutla perlu mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, pengaturan aktivitas pada saat kualitas udara memburuk, penyediaan perlindungan yang memadai, serta akses layanan dan jaminan sosial bagi pekerja terdampak,” ujarnya. Yahya menambahkan, pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan yang ditopang sektor sumber daya alam perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas, penghasilan yang layak, dan perlindungan tenaga kerja yang memadai. Dalam konteks tersebut, Komisi IX DPR RI turut memberi perhatian pada penerapan norma ketenagakerjaan, perlindungan pekerja alih daya, serta perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rentan, termasuk masyarakat yang terdampak gangguan lingkungan dan aktivitas ekonomi. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Diperkuat Yahya menegaskan bahwa penanganan karhutla beserta dampaknya terhadap kesehatan dan perekonomian membutuhkan sinergi dan kesiapsiagaan seluruh pihak. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat untuk memastikan layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, keselamatan pekerja, dan akses jaminan sosial berjalan secara optimal. Ia juga mengapresiasi Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, petugas lapangan, relawan, mitra kerja, dan masyarakat yang telah berkontribusi menjaga kesehatan dan keselamatan warga dalam menghadapi dampak karhutla. Yahya berharap sinergi tersebut dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah dan meningkatkan ketangguhan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat maupun pekerja terdampak memperoleh perlindungan yang memadai. “Semoga sinergi dan komitmen bersama ini memperkuat kesiapsiagaan daerah, meningkatkan ketangguhan pelayanan kesehatan, serta memastikan perlindungan bagi masyarakat dan pekerja yang terdampak,” pungkasnya. (ayu/ssb)...

Baca Detail