KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


UU Peradilan Militer Harus Direvisi, Komisi I: Pihak TNI Tunduk Putusan MK
Berita
24 Oct 2026

UU Peradilan Militer Harus Direvisi, Komisi I: Pihak TNI Tunduk Putusan MK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti Putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan. Menurutnya, TNI telah menyatakan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi, sementara Kementerian Hukum mulai mengkajinya. Karena itu, menurut dia, Komisi I DPR akan mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menyiapkan masukan substantif serta berkoordinasi dengan Kementerian Hukum. "Pembahasan di DPR juga perlu membuka partisipasi publik agar perubahan undang-undang menghasilkan aturan yang jelas, adil, dan dapat dilaksanakan," katanya dalam keterangan media yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (24/10/2026). Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa pembahasan revisi UU Peradilan Militer setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tidak perlu menunggu batas waktu. Menurut dia, tenggat maksimal dua tahun untuk mengubah Undang-Undang Peradilan Militer harus dihormati, tetapi tidak harus pembahasannya mendekati tenggat tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 itu, kata dia, harus ditindaklanjuti secara serius dan bertanggung jawab. "Komisi I DPR RI akan berkoordinasi dengan Badan Legislasi dan pemerintah terkait proses legislasi, termasuk penempatan revisi dalam Prolegnas Prioritas," katanya. Dia mengatakan hal mendasar yang perlu diatur dalam revisi itu adalah batas yang jelas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum, sesuai dengan putusan MK. Menurut dia, pengaturannya harus menjamin keadilan, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga profesionalisme prajurit TNI. Untuk perkara yang melibatkan warga sipil, dia mengatakan forum peradilan harus ditentukan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap menjamin hak korban dan hak setiap pihak dalam proses hukum. Selain itu, dia mengatakan kejelasan batas kewenangan peradilan adalah hal penting untuk menjamin kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum. Peradilan militer, kata dia, tetap menjadi bagian dari sistem peradilan nasional, tetapi yurisdiksinya perlu disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi agar setiap perkara ditangani sesuai ketentuan hukum. Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan para Pemohon nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang memohon pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mahkamah berpendapat UU Peradilan Militer harus dilakukan perubahan dengan memuat substansi yang jelas dan tegas berkaitan dengan definisi/pengertian tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batasan kewenangan mengadili/yuridiksi peradilan militer dan peradilan umum berkenaan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, serta perwujudan penyatuan peradilan militer dalam satu atap secara penuh, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan pengadilan militer pertempuran dan berkaitan dengan penyesuaian hal-hal mengenai hukum acara yang dibutuhkan. (rdn)...

Baca Detail
BKSAP Soal Konser Andrea Bocelli: Sensitivitas terhadap Palestina Harus Jadi Pertimbangan
Berita
24 Oct 2026

BKSAP Soal Konser Andrea Bocelli: Sensitivitas terhadap Palestina Harus Jadi Pertimbangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Ma’azat, menyatakan dukungan terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas) terkait rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia. Ia meminta pemerintah mencermati aspirasi tersebut secara serius dan memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan komitmen Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan. Menurutnya, persoalan ini bukan tentang penolakan terhadap seni atau musik internasional, melainkan pertimbangan moral dan kemanusiaan atas rekam jejak serta keterkaitan figur publik dengan dukungan terhadap Israel, di tengah penderitaan rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan dan pendudukan. “Indonesia tidak menolak seni, musik, maupun pertukaran budaya yang memperkaya peradaban. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan sensitivitas kemanusiaan ketika rakyat Palestina terus menghadapi penderitaan. Pemerintah perlu mempertimbangkan persoalan ini secara serius, objektif, dan konsisten,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (24/10/2026). Sebagai Ketua BKSAP, ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu menerapkan prinsip yang sama sebagaimana dalam keputusan sebelumnya terkait rencana konser yang menuai keberatan karena keterkaitannya dengan dukungan terhadap Israel. Menurutnya, konsistensi kebijakan penting agar komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak berhenti pada pernyataan diplomatik. “Sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari sikap historis dan prinsip konstitusional Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip ini harus tercermin dalam kebijakan nyata,” tegas Politisi Fraksi PKS ini. Syahrul Aidi juga menekankan bahwa kepentingan ekonomi dan industri hiburan perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab kemanusiaan. Indonesia tetap terbuka bagi seniman dunia, tetapi keterbukaan tersebut harus disertai kepekaan terhadap nilai keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak bangsa Palestina. “Kami mengajak masyarakat mendukung sikap yang berpihak pada kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina melalui cara-cara yang damai dan bertanggung jawab. Yang kita tolak bukan seni atau bangsa tertentu, melainkan segala bentuk dukungan terhadap penjajahan dan penderitaan rakyat sipil. Palestina berhak merdeka, dan Indonesia harus tetap konsisten memperjuangkannya,” tutup wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Riau itu. (rdn)...

Baca Detail
Rokhmat Ardiyan Dorong Perbaikan Tata Kelola Lingkungan untuk Cegah Bencana Berulang
Berita
24 Oct 2026

Rokhmat Ardiyan Dorong Perbaikan Tata Kelola Lingkungan untuk Cegah Bencana Berulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong pembenahan tata kelola lingkungan dan penguatan mitigasi bencana sejak dari sumber risikonya. Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada bantuan setelah kejadian, tetapi harus disertai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko bencana berulang dan melindungi keselamatan masyarakat. Rokhmat menilai, upaya mitigasi perlu menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan nasional, sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa bencana tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk masa depan generasi muda di wilayah terdampak. “Ketika bencana terjadi berulang kali, kita tidak boleh hanya bertanya bagaimana mempercepat bantuan setelah kejadian. Kita juga harus berani bertanya, apakah tata kelola lingkungan kita sudah cukup baik untuk mencegah risiko yang sama terulang kembali?” ujar Rokhmat melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (24/10/2026). Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X itu mendorong lima langkah strategis untuk menekan risiko bencana. Langkah tersebut meliputi pemulihan fungsi ekologis hutan dan daerah aliran sungai (DAS), penguatan pengawasan tata ruang, perlindungan ekosistem gambut dan mangrove, integrasi data lingkungan ke dalam sistem peringatan dini, serta pelibatan masyarakat desa dalam upaya mitigasi. Ia juga menekankan pentingnya menempatkan anggaran mitigasi sebagai investasi jangka panjang untuk melindungi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Menurutnya, pencegahan harus berjalan beriringan dengan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana. “Jangan sampai kita mengeluarkan anggaran besar untuk memperbaiki kerusakan, tetapi pada saat yang sama membiarkan faktor-faktor yang memperbesar risikonya tetap berlangsung. Pencegahan harus menjadi bagian utama dari perencanaan pembangunan,” pungkasnya. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut mencatat bahwa bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disebut mengidentifikasi jutaan hektare DAS dalam kondisi kritis dan memerlukan pemulihan ekologis secara terpadu. Mengakhiri pernyataan, Rokhmat menilai, pemulihan ekosistem dan perbaikan tata kelola lingkungan perlu dilakukan secara terintegrasi agar upaya pengurangan risiko bencana dapat berjalan lebih efektif. Dengan memperkuat pencegahan, pengawasan, sistem peringatan dini, dan keterlibatan masyarakat, risiko bencana diharapkan dapat ditekan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. (Ndy/um)...

Baca Detail
Evaluasi Dua Tahun Prabowo, Mardani Ingatkan Tata Kelola Danantara dan Desak Kenaikan Gaji Guru
Berita
24 Oct 2026

Evaluasi Dua Tahun Prabowo, Mardani Ingatkan Tata Kelola Danantara dan Desak Kenaikan Gaji Guru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, mengingatkan pentingnya tata kelola dan pengawasan yang kuat dalam pengelolaan aset negara melalui Danantara. Ia juga meminta pemerintah menjadikan peningkatan kesejahteraan guru sebagai salah satu prioritas dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Catatan tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menurut Mardani, keterlibatan negara dalam perekonomian dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan nasional. Namun, kebijakan tersebut harus disertai tata kelola profesional, sumber daya manusia yang kompeten, dan mekanisme pengawasan yang memadai. Perkuat Pengawasan Danantara Politisi Fraksi PKS ini menyoroti langkah pemerintah memperbesar peran negara dalam perekonomian, antara lain melalui pembentukan Danantara dan berbagai instrumen investasi negara. Ia menilai keterlibatan negara dalam pengelolaan aset dan investasi bukan sesuatu yang keliru. Sejumlah negara juga menjalankan pendekatan serupa untuk memperkuat posisi negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, menurutnya, tujuan kebijakan yang baik harus ditopang oleh kualitas pelaksana dan sistem pengawasan yang kuat. Tanpa tata kelola yang memadai, pengelolaan aset negara berisiko menyimpang dari tujuan awal. Mardani mengingatkan pentingnya memastikan setiap keputusan investasi dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memastikan pengelolaan kekayaan negara memberikan manfaat bagi masyarakat. “Ketika niat baik ini tidak didukung orang yang baik, tim yang baik, dan pengawasan yang baik, bisa menjadi bancakan dari satu ke bancakan lain. Negara harus hati-hati,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa persoalan kerugian negara dan dugaan tindak pidana korupsi harus ditangani melalui mekanisme hukum yang tepat. Dengan demikian, pengelolaan investasi negara tetap berjalan dalam kerangka kepastian hukum dan pertanggungjawaban publik. Menurut Mardani, evaluasi terhadap kebijakan ekonomi pemerintah tidak hanya perlu melihat besarnya aset atau investasi yang dikelola, tetapi juga kualitas tata kelola dan manfaat yang dihasilkan bagi perekonomian nasional. Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas Selain sektor ekonomi, Mardani memberikan perhatian terhadap kebijakan pendidikan. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan, tetapi menilai peningkatan kesejahteraan guru perlu mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar. Menurutnya, pembangunan infrastruktur sekolah dan penyediaan perangkat teknologi pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas serta kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menilai guru memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan zaman, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Karena itu, peningkatan kompetensi guru perlu disertai dukungan kesejahteraan yang memadai. “Naikkan gaji guru. Fasilitas fisik yang luar biasa, ada layar pintar, tetapi kalau gaji gurunya tidak cukup, bagaimana?” kata Anggota Komisi II DPR RI ini. Mardani berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan gaji guru dalam perencanaan anggaran mendatang, termasuk APBN 2028. Ia mencontohkan kebijakan peningkatan gaji guru di Singapura sebagai gambaran pentingnya perhatian negara terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas fisik dan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan guru memperoleh dukungan yang layak untuk menjalankan tugasnya. Karena itu, ia mendorong agar kebijakan pendidikan dirancang secara menyeluruh dengan memperhatikan pembangunan sarana prasarana, pengembangan kompetensi, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Kritik Konstruktif Kebijakan Mardani menegaskan, PKS akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Prabowo dengan pendekatan kritis dan konstruktif. Menurutnya, penilaian terhadap kinerja pemerintah perlu dilakukan secara objektif dan tidak terjebak dalam pandangan yang hanya menonjolkan keberhasilan atau sebaliknya semata-mata berfokus pada kekurangan. Ia juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan ruang kritik. Masukan yang disampaikan secara proporsional diperlukan agar kebijakan negara dapat diperbaiki dan semakin tepat sasaran. Dalam konteks pengelolaan aset negara dan pendidikan, Mardani berharap pemerintah memastikan setiap kebijakan strategis memiliki tata kelola yang baik serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Baginya, penguatan ekonomi nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu berjalan beriringan agar pembangunan tidak hanya tercermin dalam besarnya investasi atau tersedianya fasilitas, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rdn)...

Baca Detail
Berhasil Bongkar Narkoba 1 Juta Ton Ketamin, Komisi III: Wujud Polri Bersama Masyarakat
Berita
24 Oct 2026

Berhasil Bongkar Narkoba 1 Juta Ton Ketamin, Komisi III: Wujud Polri Bersama Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath, mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama jajaran dan aparat gabungan dalam membongkar penyelundupan sekitar satu ton ketamin menggunakan kapal tanker MT Global 168. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan keseriusan kepemimpinan Kapolri dalam menempatkan pemberantasan narkoba sebagai bagian penting dari perlindungan masyarakat. Kapal berbendera Mongolia tersebut diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, melalui operasi gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pengungkapan itu, petugas turut mengamankan delapan awak kapal. “Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolri atas komitmen dan kesungguhannya dalam memberantas peredaran narkoba. Pengungkapan dalam jumlah besar ini merupakan capaian penting yang menunjukkan bahwa perhatian Kapolri terhadap ancaman narkoba diwujudkan melalui kerja penegakan hukum yang konkret, terukur, dan melibatkan sinergi antarinstansi,” ujar Rano dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (24/10/2026). Legislator asal Daerah Pemilihan Banten III itu menilai keberhasilan tersebut memiliki arti strategis karena penyelundupan melalui jalur laut membutuhkan kemampuan deteksi, analisis intelijen, dan koordinasi operasional yang kuat. Ia turut mengapresiasi ketelitian aparat dalam mengembangkan informasi dari perkara sebelumnya untuk mengidentifikasi pergerakan kapal. Berdasarkan penjelasan Kapolri, pemantauan terhadap MT Global 168 telah berlangsung sejak Agustus 2026. Identitas kapal terungkap melalui dokumen docking yang ditemukan dalam pengungkapan kapal lain sebelumnya. Aparat juga mendalami anomali pergerakan dan identitas kapal serta indikasi pemadaman sistem identifikasi otomatis atau AIS ketika diduga berlangsung pemindahan muatan antarkapal di Laut Andaman. “Ketelitian membaca pola pergerakan kapal dan mengembangkan informasi dari pengungkapan sebelumnya patut mendapat penghargaan. Ini memperlihatkan pentingnya penyidikan yang berkesinambungan dan penindakan berbasis intelijen. Kami mendukung Kapolri untuk terus memperkuat pendekatan tersebut agar aparat mampu mengikuti perubahan modus sindikat dan mencegah penyelundupan sejak dini,” kata Politisi Fraksi PKB ini. Rano memandang capaian tersebut sebagai wujud nyata semangat “Polisi Bersama Masyarakat” yang digagas Suyudi Ario Seto. Menurutnya, orientasi kebijakan kepolisian harus dapat dirasakan melalui meningkatnya keamanan dan terlindunginya masyarakat dari ancaman kejahatan. “Bagi saya, inilah wujud nyata Polisi Bersama Masyarakat. Kehadiran polisi dirasakan ketika negara mampu mencegah zat berbahaya beredar, melindungi anak-anak dari ancaman penyalahgunaan narkoba, dan menjaga keluarga dari dampak sosialnya. Komitmen Kapolri dalam pemberantasan narkoba memberikan makna konkret pada semangat tersebut,” ujarnya. Ia menambahkan, kedekatan polisi dengan masyarakat juga perlu diperkuat melalui saluran pelaporan yang mudah diakses, perlindungan terhadap pemberi informasi, serta tindak lanjut yang profesional. Kepercayaan publik, menurut Rano, merupakan modal penting untuk memperluas kemampuan deteksi dan pencegahan peredaran narkoba. Meski demikian, Rano menekankan bahwa capaian penindakan harus dilanjutkan dengan pengusutan menyeluruh terhadap struktur jaringan. Ia mendukung aparat menelusuri pengendali, pemodal, pemasok, penerima, serta aliran dana yang menopang kegiatan penyelundupan tersebut. “Keberhasilan ini memberikan landasan kuat untuk membongkar jaringan secara lebih mendalam. Ukuran keberhasilan pemberantasan narkoba juga perlu mencakup kemampuan melumpuhkan pembiayaan, memutus jalur distribusi, dan mencegah jaringan kembali beroperasi. Karena itu, pengembangan perkara hingga kepada pihak yang mengendalikan dan menikmati keuntungannya menjadi sangat penting,” tegasnya. Rano juga mendorong penguatan pertukaran informasi lintas negara, integrasi pengawasan maritim, serta penelusuran aset yang diduga berasal dari kejahatan. Seluruh langkah tersebut, katanya, harus dilaksanakan berdasarkan alat bukti, dengan penanganan barang bukti yang akuntabel dan penghormatan terhadap proses hukum. “Kami mendukung ketegasan Kapolri yang disertai profesionalitas dan akuntabilitas. Setiap pihak yang terbukti terlibat harus diproses tanpa pandang bulu. Apabila ditemukan pihak yang memfasilitasi atau memberikan perlindungan terhadap jaringan, keterlibatannya juga harus diusut secara tuntas,” katanya. Ia berharap perhatian besar Kapolri terhadap pemberantasan narkoba terus ditopang oleh kebijakan pencegahan, edukasi masyarakat, serta akses rehabilitasi sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum. “Apresiasi ini sekaligus menjadi dukungan agar Kapolri dan seluruh jajaran terus konsisten. Kerja keras petugas di lapangan serta kolaborasi Polri, BNN, Bea Cukai, dan unsur terkait patut kita hargai. Tujuan akhirnya adalah masyarakat yang lebih aman, keluarga yang terlindungi, dan generasi muda yang memiliki kesempatan tumbuh tanpa ancaman narkoba,” pungkasnya. (pun/rdn)...

Baca Detail
Program MBG Harus Terus Diperbaiki, Keamanan Pangan Jadi Prioritas
Berita
24 Oct 2026

Program MBG Harus Terus Diperbaiki, Keamanan Pangan Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Andre Rosiade, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut harus terus dievaluasi, khususnya dalam aspek keamanan pangan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Hal itu disampaikan Andre saat membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Andre mengatakan, dinamika penolakan terhadap MBG yang muncul di Jakarta tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah wilayah, ia mengaku menemukan siswa dan orang tua yang berharap memperoleh manfaat dari program tersebut. “Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan (MBG). Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Kebutuhan Masyarakat Daerah Perlu Diperhatikan Andre menceritakan pengalamannya ketika mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, setelah wilayah tersebut terdampak bencana alam. Saat itu, menurut Andre, sejumlah anak sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG serta berharap dapat memperoleh program tersebut. Ia menilai pengalaman itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Andre juga menyebut masih terdapat sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan program tersebut. Karena itu, ia berpandangan bahwa evaluasi MBG perlu mempertimbangkan pemerataan penerima manfaat sekaligus kualitas layanan yang diberikan. Meski mendukung keberlanjutan program, Andre mengakui pelaksanaannya masih memiliki kekurangan. Menurutnya, kekurangan tersebut harus dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan, bukan diabaikan ataupun langsung dijadikan alasan untuk menghentikan program. Keamanan Pangan Harus Menjadi Prioritas Andre secara khusus menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan, insiden tersebut harus ditangani secara serius dan menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi pangan. Kepatuhan terhadap SOP harus menjadi perhatian utama untuk meminimalkan risiko yang dapat membahayakan penerima manfaat. Andre juga menyinggung perlunya penindakan terhadap dapur penyedia MBG yang melanggar ketentuan operasional. Pengawasan, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten agar setiap pelanggaran dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti. Ia mendukung pemanfaatan teknologi, termasuk kamera pengawas atau CCTV dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), untuk membantu memantau proses operasional dapur dan mendeteksi potensi pelanggaran. “Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Evaluasi Harus Sejalan dengan Penanganan Masalah Gizi Andre menyebut jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 59 juta orang. Menurutnya, besarnya cakupan program tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam menangani setiap kasus keracunan. Ia menilai pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas pengolahan dan distribusi makanan agar manfaat program dapat diterima secara aman dan sesuai standar gizi. Andre juga mengaitkan keberlanjutan MBG dengan tantangan pemenuhan gizi masyarakat. Ia mengutip angka prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen dan Sumatera Barat sebesar 24 persen sebagai gambaran persoalan yang menurutnya masih perlu ditangani. Menurutnya, program pemenuhan gizi harus dilaksanakan dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta evaluasi berkala untuk memastikan tujuan program tercapai. “Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Andre. Andre berharap pemerintah dapat menjaga kesinambungan program MBG sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Dengan demikian, upaya memperluas akses makanan bergizi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keselamatan penerima manfaat. Ia menegaskan, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo perlu memperhatikan tidak hanya cakupan program, tetapi juga mutu layanan, keamanan pangan, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. (rdn)...

Baca Detail
Mardani Soroti Harga Pangan dan Pemangkasan Anggaran Daerah di Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Berita
24 Oct 2026

Mardani Soroti Harga Pangan dan Pemangkasan Anggaran Daerah di Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, memberikan sejumlah catatan terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait keterjangkauan harga pangan, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Mardani menegaskan, fraksinya di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil posisi kritis dan konstruktif terhadap pemerintah. Menurutnya, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara objektif dengan melihat capaian sekaligus persoalan yang masih membutuhkan perbaikan. “Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” ujar Mardani. Harga Pangan Masih Jadi Tantangan Mardani mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, terutama terkait produksi beras, ketersediaan pupuk, serta kebijakan yang memungkinkan Indonesia tidak melakukan impor beras. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kabar baik bagi petani dan upaya memperkuat kemandirian pangan nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sektor pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan beras. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai sumber pangan bergizi dengan harga terjangkau, termasuk daging dan sumber protein hewani lainnya. “Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” ujarnya. Mardani turut menyoroti keterbatasan penguasaan cadangan beras oleh Perum Bulog. Ia menyebut porsi cadangan yang dikuasai Bulog masih sekitar 14–15 persen, sedangkan sebagian besar berada di tangan swasta. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar kebijakan pemerintah dalam menjaga produksi dan harga di tingkat petani dapat memberikan dampak nyata bagi konsumen. Ia juga menyinggung harga beras di tingkat konsumen yang dalam pemaparannya disebut mencapai Rp15.000 per kilogram. Karena itu, Mardani mengusulkan penguatan peran negara dalam pengelolaan dan distribusi bahan pokok. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari tekanan biaya kebutuhan sehari-hari. “Untuk bahan pokok, dominasi negara perlu diperbesar. Kalau perlu, ada proteksi negara karena ini menyangkut stunting dan persoalan gizi masyarakat,” kata wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini. Pemangkasan TKD Perlu Dievaluasi Selain persoalan pangan, Mardani menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah yang menurutnya berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan. Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, ia menilai keterbatasan ruang fiskal dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas serta memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Ia juga menyinggung pengangkatan sekitar 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurutnya, penambahan kebutuhan belanja pegawai perlu diimbangi dengan kebijakan penganggaran yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Mardani mengingatkan, keterbatasan anggaran jangan sampai mengurangi kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi pembagian anggaran antara pusat dan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip otonomi daerah. Menurutnya, desentralisasi tidak cukup diwujudkan melalui pembagian kewenangan administratif, tetapi juga harus didukung alokasi anggaran yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. “NKRI harus terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” tegasnya. Tata Kelola MBG Harus Transparan dan Akuntabel Mardani juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengakui program tersebut memiliki tujuan yang baik, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program berskala besar seperti MBG sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tata kelola anggaran. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang bagi kritik dan masukan masyarakat agar pelaksanaan program dapat terus diperbaiki. Transparansi dan akuntabilitas juga diperlukan untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran. Mardani menegaskan, dukungan terhadap kebijakan pemerintah tidak berarti menutup ruang evaluasi. Sebaliknya, pengawasan yang objektif diperlukan agar program strategis dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah terus memperhatikan kebutuhan rakyat dalam menetapkan prioritas kebijakan, baik melalui penguatan ketahanan pangan, pemerataan anggaran daerah, maupun penyempurnaan tata kelola program sosial. Menurut Mardani, orientasi kebijakan publik pada akhirnya harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar. (nan/rdn)...

Baca Detail
Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo ‘On The Track’ Realisasikan Mandat Konstitusi
Berita
24 Oct 2026

Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo ‘On The Track’ Realisasikan Mandat Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Oleh Soleh menilai implementasi kebijakan program dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan pada jalur yang benar (on the track) dalam merealisasikan mandat konstitusi. Dukungan tersebut disampaikan seiring pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang guna memastikan pemenuhan hak-hak dasar rakyat di berbagai sektor kehidupan. Penegasan tersebut disampaikan Oleh Soleh saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional" yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). “Oleh sebab itu, catatan fraksi PKB bahwa Prabowo-Gibran ini sudah on the track dan sudah menuju pada pelaksanaan konstitusi. Sebagaimana salah satu contoh misalkan negara wajib ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Politisi Fraksi PKB itu. Ia menerangkan bahwa komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan perintah undang-undang tercermin dari penyediaan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, kelanjutan bantuan sosial untuk perlindungan masyarakat miskin, hingga penegakan hukum dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa DPR RI senantiasa mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada optimalisasi penutupan potensi kebocoran anggaran serta pengelolaan sumber daya alam nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain memberikan apresiasi atas pencapaian makroekonomi dan diplomasi luar negeri, Oleh Soleh menggarisbawahi beberapa catatan strategis PKB terkait penghapusan disparitas antara pendidikan formal dan non-formal seperti pesantren, pemberantasan narkoba, hingga kemandirian APBN. “Oleh sebab itu, politik anggaran tidak lagi berorientasi pada pendidikan dasar, tetapi pendidikan usia dini juga nyaris lebih penting, karena karakter dan ideologi dibentuk dari usia ini,” terangnya. Di bidang ekonomi, Oleh menilai Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan geopolitik global. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi serta penurunan kemiskinan dan pengangguran sebagai capaian yang perlu diapresiasi. Namun, ia meminta pemerintah mengurangi kesenjangan antara pendidikan formal dan nonformal, khususnya pesantren, serta memperkuat pemberantasan narkoba dan judi online yang dinilai mengancam masyarakat. Oleh juga mendorong optimalisasi potensi kelautan Indonesia dan pengelolaan sumber daya alam untuk mengurangi ketergantungan APBN terhadap utang. “Secara makro, beliau sudah menjalankan konstitusi dengan baik. Masih ada kekurangan, tetapi semuanya sedang diperbaiki,” ujar Politisi Fraksi PKB ini. Fraksi PKB berharap ke depan pemerintah dapat lebih memaksimalkan potensi kekayaan alam dan sektor kelautan agar pembiayaan pembangunan nasional semakin mandiri tanpa bergantung pada pinjaman. “Itu saja catatan dari saya. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” pungkas Oleh Soleh menutup pemaparannya. (han/rdn)...

Baca Detail
Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg
Berita
24 Oct 2026

Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg

PARLEMENTARIA, Bogor – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah merevitalisasi tata kelola subsidi LPG 3 kilogram (kg) melalui integrasi data penerima bantuan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut disampaikan Herman usai mengikuti kunjungan kerja spesifik BAKN DPR RI dalam rangka penelaahan uji petik Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penerima subsidi LPG tabung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina Patra Niaga di di kantor PT PLN UP3 Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). “Ya mari kita dudukkan apa yang ingin pemerintah capai? Apa yang ingin Pertamina lakukan dengan situasi ini? Karena dengan adanya MAP, sistem pendataan terhadap yang berhak menerima pada akhirnya juga tidak berfungsi. Nah oleh karena itu saya berkesimpulan memang perlu adanya revitalisasi terhadap tata kelola subsidi gas ini,” ujar Herman. Menurut Herman, pembenahan tata kelola subsidi semakin mendesak seiring dengan rencana pemerintah menyalurkan LPG 3 kg melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta mengembangkan program elektrifikasi. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengintegrasikan berbagai bantuan dan subsidi pemerintah ke dalam sistem data yang sama. “Terutama tentu dengan rencana Pemerintah terhadap penyalurannya nanti melalui KDMP, kemudian ada rencana Pemerintah untuk elektrifikasi. Jadi saya kira ini adalah momentum bagaimana mengintegrasikan seluruh bantuan Pemerintah dalam sebuah sistem data yang sama dan kemudian tata kelola yang memenuhi akuntabilitasnya,” sambungnya. Penyaluran Subsidi Belum Tepat Sasaran Herman menyoroti ketidaktepatan sasaran penyaluran subsidi LPG 3 kg berdasarkan pemaparan PT Pertamina Patra Niaga. Mengacu pada pembagian desil dalam DTSEN, kelompok desil 1 sampai 5 yang menjadi sasaran penerima berhak disebut hanya menyerap sekitar 50 persen subsidi. Sementara itu, sekitar 50 persen lainnya dinikmati kelompok desil 6 sampai 10, dengan tambahan sekitar 5 persen data yang belum masuk dalam kategori desil. “Kalau melihat pembagian desil yang ada pada DTSEN, kelompok yang benar-benar berhak menerima yaitu desil 1 sampai 5 hanya menyerap sekitar 50 persen saja. Sementara 50 persen sisanya terbagi di desil 6 sampai 10 yang tergolong masyarakat berkemampuan, bahkan ada 5 persen data yang tidak masuk dalam desil,” ungkap Herman. Ia menegaskan, subsidi pada dasarnya merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan pokok. Karena itu, sistem penyalurannya harus dibenahi agar manfaat anggaran negara benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan. Herman juga menyoroti besarnya porsi LPG bersubsidi dalam keseluruhan penyaluran Pertamina Patra Niaga. Dari total penyaluran sebesar 8,1 juta ton, porsi LPG komersial hanya mencapai 4 persen, sedangkan 96 persen lainnya merupakan LPG bersubsidi. Besarnya porsi subsidi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya pengawasan dan tata kelola yang lebih akuntabel agar penyaluran LPG 3 kg sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi APBN untuk Program Produktif Herman berharap integrasi DTSEN dan pembenahan tata kelola subsidi tidak hanya meningkatkan ketepatan sasaran, tetapi juga menghasilkan efisiensi belanja negara. Penghematan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program yang memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat. “Ini penting agar ke depan APBN bisa kita hemat dan dialokasikan ke sektor yang lebih produktif, seperti membantu UMKM naik kelas dan memperkuat usaha mikro. Ini akan memberikan efek domino yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dengan tetap menjaga program subsidi bagi warga yang tidak mampu,” pungkas Herman. Melalui penelaahan ini, BAKN DPR RI mendorong agar kebijakan subsidi energi didukung sistem pendataan yang terintegrasi dan tata kelola yang akuntabel. Dengan demikian, subsidi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang berhak sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo, Wakil Ketua BAKN DPR RI Andi Achmad Dara, serta sejumlah anggota BAKN DPR RI. Hadir pula perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, BPS, PT Pertamina Patra Niaga, dan instansi terkait lainnya. (pun/um)...

Baca Detail
Ahmad Irawan: Pemerintah Perlu Perbaiki Tata Kelola MBG, Transfer ke Daerah, dan KDMP
Berita
24 Oct 2026

Ahmad Irawan: Pemerintah Perlu Perbaiki Tata Kelola MBG, Transfer ke Daerah, dan KDMP

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Ahmad Irawan mendesak pemerintah Presiden Prabowo Subianto memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan dana transfer ke daerah. Perbaikan dinilai penting untuk menjawab kritik publik sekaligus memastikan program prioritas pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, partai-partai koalisi memiliki tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pemerintahan. Menurut dia, sejumlah kebijakan transformatif pemerintah belum mendapat perhatian yang sepadan akibat lemahnya sosialisasi dan beredarnya informasi yang keliru. “Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” kata Ahmad saat berbicara dalam Dialektika Demokrasi bertema "Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, Hingga Kemandirian Nasional", di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dalam bidang reforma agraria, Ahmad menilai kebijakan pemerintah perlu melampaui legalisasi aset dan pembagian sertifikat tanah. Penyelesaian konflik agraria, harmonisasi data pertanahan, serta koordinasi antarkementerian menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian atas penguasaan lahan. Ia juga menilai kebijakan satu data diperlukan untuk menyelaraskan informasi antarkementerian dan lembaga. Terkait MBG, Ahmad menilai program tersebut penting bagi pemenuhan gizi masyarakat. Namun, pengawasan anggaran dan pelaksanaannya harus diperkuat, sementara setiap penyimpangan perlu ditindak sesuai hukum. “Kita membutuhkan program seperti ini dan sebenarnya kita harus mengapresiasi Presiden. Ini adalah bukti kepedulian kepada masyarakat,” ujarnya. Ia menyebut anggaran program tersebut telah dirasionalisasi dari lebih dari Rp360 triliun menjadi sekitar Rp240 triliun, angka yang perlu dikonfirmasi melalui dokumen anggaran resmi. Untuk Koperasi Desa Merah Putih, Ahmad mendesak pemerintah mempercepat operasional agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Menurut dia, koperasi tersebut berpotensi mendukung distribusi barang bersubsidi dan kebutuhan logistik desa. “Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat bahwa apa yang kita bangun selama ini memang memberikan manfaat,” katanya. Ahmad juga menyoroti ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer pusat. Ia menyebut kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) di banyak daerah masih sekitar 10 persen dari APBD. Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat kemandirian fiskal. Ia turut mengingatkan pemerintah agar tidak mengumumkan kebijakan yang belum matang karena berpotensi memperburuk persepsi masyarakat. Di tengah tekanan geopolitik global, Ahmad menilai kebijakan mempertahankan subsidi dan kompensasi energi menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. “Hingga saat ini, subsidi dan kompensasi energi masih ditanggung pemerintah. Itu adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujarnya. Ia menegaskan evaluasi pemerintahan harus berujung pada perbaikan nyata, peningkatan transparansi, dan penguatan pengawasan agar kepercayaan publik tetap terjaga. (naj/rdn)...

Baca Detail
Penanganan Aksi Unjuk Rasa Berubah Lebih Humanis, Prabowo-Gibran Kedepankan Aspek Restoratif
Berita
24 Oct 2026

Penanganan Aksi Unjuk Rasa Berubah Lebih Humanis, Prabowo-Gibran Kedepankan Aspek Restoratif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menerangkan KUHP baru membawa orientasi pemidanaan yang lebih mengedepankan aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sementara itu, KUHAP baru diharapkan memperkuat perlindungan hak warga negara dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka. Hal ini disampaikannya dalam rangka merespons dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran per 20 Oktober 2026. “Transformasi regulasi yang menempatkan warga negara sebagai subjek utama ini tercermin nyata dalam praktik demokrasi sehari-hari. Kekhawatiran sebagian kalangan di awal pemerintahan mengenai potensi kemunduran demokrasi dan menguatnya otoritarianisme terbukti tidak beralasan. Sebaliknya, di era pemerintahan Presiden Prabowo, tindakan represif aparat terkait penyampaian pendapat di muka umum justru menurun secara sangat signifikan,” tegas Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Tak hanya itu, Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut mengungkapkan ruang kebebasan berekspresi dibuka lebar bagi setiap warga negara. Kritik terhadap jalannya pemerintahan, ungkap Habiburokhman, menjadi pemandangan sehari-hari yang direspons secara dewasa oleh kekuasaan.  Bahkan, di ruang publik maupun jagat media sosial, tidak jarang muncul lontaran pernyataan yang dinilai menyerang dan menghina pribadi Presiden Prabowo secara terlalu kasar serta melampaui batas-batas etika. Namun, puji Habiburokhman, Presiden menunjukkan sikap kenegarawanan yang matang; tidak satu pun dari para pengkritik tersebut yang dikriminalisasi atau dikenakan hukuman.  “Wajah aparat keamanan dalam menangani aksi unjuk rasa pun berubah jauh lebih humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis, sehingga nyaris tidak ada lagi insiden kekerasan terhadap para pengunjuk rasa,” pungkasnya. Habiburokhman. (pun/rdn)...

Baca Detail
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Rieke Soroti Persoalan Implementasi Kebijakan
Berita
24 Oct 2026

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Rieke Soroti Persoalan Implementasi Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan dalam agenda legislasi, tetapi masih menghadapi persoalan serius dalam implementasi kebijakan. Persoalan implementasi ini, terutama terkait regulasi turunan dan tata kelola data nasional. Karena itu, ia mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan undang-undang agar visi pembangunan yang berlandaskan konstitusi benar-benar dirasakan masyarakat. Hal itu disampaikan Rieke saat menjadi narasumber dalam Dialektika Demokrasi bertema Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat Hingga Kemandirian Nasional," di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Sehingga, Rieke menyatakan, evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya mengukur kemajuan ekonomi atau pembangunan fisik. Menurut dia, arah pembangunan Indonesia harus tetap berpegang pada amanat Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. “Maju itu belum tentu ada keadilan dan ada kemakmuran,” ujarnya, mengingatkan bahwa pertumbuhan harus disertai pemerataan kesejahteraan. Ia menilai gagasan pembangunan yang menekankan keadilan sosial sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa. Pemenuhan hak masyarakat atas pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, perlindungan hukum, serta lingkungan hidup yang baik harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Menurut Rieke, DPR memiliki tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan agenda tersebut berjalan. Salah satu persoalan mendasar yang disoroti Rieke ialah belum optimalnya penggunaan data akurat dalam perencanaan pembangunan. Ia menegaskan, data harus mencerminkan kondisi nyata dan potensi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. "Ketika perencanaan pembangunan kita tidak berbasis pada data yang akurat, tidak mungkin pembangunan itu berjalan dengan baik,” katanya seraya menyambut lahirnya kebijakan Satu Data Indonesia sebagai kemajuan penting, tetapi menekankan perlunya percepatan aturan pelaksanaan. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti lambannya penyelesaian regulasi turunan sejumlah undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan Satu Data Indonesia, reforma agraria, dan perlindungan ketenagakerjaan. Menurut dia, keterlambatan tersebut berisiko menghambat pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Ia mempertanyakan bagaimana visi presiden dapat diwujudkan apabila perangkat hukum yang diperlukan belum tersedia atau belum tuntas. Dalam bidang ekonomi kerakyatan, Rieke menilai gagasan Koperasi Desa Merah Putih dan pemenuhan gizi masyarakat memiliki landasan yang relevan dengan cita-cita pembangunan nasional. Namun, ia meminta pemerintah memperbaiki tata kelola agar program tidak berhenti pada pembangunan fisik atau penyaluran bantuan. “Saya tidak anti kritik, tetapi jangan cuma menjadi tukang kritik tanpa solusi,” ujarnya, seraya mendorong penguatan sistem pemenuhan gizi yang mencakup rantai produksi dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Rieke turut mengingatkan pentingnya menempatkan koperasi dalam kerangka demokrasi ekonomi serta memastikan kebijakan terkait jaminan sosial mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Ia menilai setiap program harus memiliki konstruksi regulasi yang jelas dan tidak saling bertentangan. Karena itu, sinkronisasi peraturan presiden, instruksi presiden, dan instrumen hukum lainnya menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara efektif. Di sisi lain, Rieke menyoroti persoalan kendali atas data dan ekosistem digital pemerintah. Menurut dia, pengelolaan data strategis negara tidak boleh terfragmentasi karena dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan kedaulatan nasional. Ia mendorong penguatan koordinasi serta kendali pemerintahan atas sistem data digital. Bagi Rieke, keberhasilan pembangunan pada akhirnya bergantung pada keselarasan visi konstitusional, kepastian hukum, data yang akurat, dan pelaksanaan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. (rdn)...

Baca Detail