KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Asas Ultimum Remidium Bikin Korporasi Pembakar Hutan Hanya Kena Denda Sanksi Administratif, Harus Dirombak!
Berita
27 Oct 2026

Asas Ultimum Remidium Bikin Korporasi Pembakar Hutan Hanya Kena Denda Sanksi Administratif, Harus Dirombak!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Krisis kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2026 memicu sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menilai penegakan hukum terhadap perusak lingkungan saat ini menghadapi dilema besar akibat penerapan asas ultimum remedium atau hukum pidana sebagai upaya terakhir yang dinilai terlalu lembek di hadapan korporasi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BMKG, titik panas tahun ini mendominasi lahan gambut di Kalimantan dan Sumatra, serta meluas ke Papua, Sulawesi, hingga Jawa. Citra satelit bahkan mencatat sebaran asap sempat menembus wilayah Jabodetabek. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 277 ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut secara kumulatif, dengan puluhan ribu korbannya merupakan bayi dan balita. Meskipun jajaran Bareskrim Polri dan Gakkum Kehutanan aktif menyidik puluhan perkara pidana karhutla di sepuluh provinsi, Habib Aboe menyoroti jumlah kasus korporasi yang naik ke meja hijau justru melandai. Hal ini dipicu pergeseran regulasi melalui omnibus law yang memperluas cakupan ultimum remedium, sehingga pelanggaran pelaku usaha wajib didahului sanksi administratif. Padahal, pembakaran lahan secara sengaja semestinya dikeluarkan dari asas ini, dan sanksi administratif untuk kelalaian harus dibuat jauh lebih berat.  “Ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai the last resort, dipakai setelah jalur lain, seperti hukum administrasi atau perdata, tidak lagi efektif menyelesaikan perkara. Dasarnya, hukum pidana bersifat nestapa dan merampas kemerdekaan sehingga penggunaannya dibatasi demi keadilan yang proporsional,” ujar Habib Aboe dalam keterangan yang dilansir dari situs resmi Fraksi PKS, di Jakarta, Senin (26/10/2026).⠀Dalam hukum lingkungan Indonesia, kedudukan asas ini berubah drastis. Di bawah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), hukum pidana menjadi primum remedium (senjata utama) untuk pelanggaran serius seperti pembakaran lahan secara sengaja. Strict liability (tanggung jawab mutlak) diperkenalkan agar korporasi dapat dijerat tanpa pembuktian unsur kesalahan yang berbelit. Jika lahan konsesi terbakar, korporasi bertanggung jawab.⠀Politisi asal Dapil Kalse ini menekankan harmonisasi regulasi pasca-2020 dan berlakunya kodifikasi hukum pidana nasional yang baru menggeser arah itu. Sehingga, cakupan ultimum remedium diperluas. Pelanggaran pelaku usaha, termasuk yang merusak lingkungan, kini harus lebih dulu diselesaikan lewat sanksi administratif, yaitu denda administratif, pembekuan izin, atau paksaan pemerintah. Dengan demikian, jalur pidana baru terbuka jika sanksi itu diabaikan atau gagal memulihkan keadaan. Dalam krisis karhutla masif seperti 2026, pergeseran ini melahirkan dilema besar. "Dalam kasus karhutla, ultimum remedium membenturkan kepastian hukum bagi iklim investasi dengan rasa keadilan ekologis masyarakat. Asas ini dinilai menumpulkan taji hukum Indonesia di hadapan korporasi besar," kata Politisi Fraksi PKS ini. Menurutnya, terdapat beberapa faktor utama yang membuat penegakan hukum lingkungan menjadi tidak efektif. Pertama adalah birokrasi administratif yang membekukan proses pidana, di mana penyidik tidak bisa serta-merta menetapkan direksi perusahaan sebagai tersangka sebelum ada rekomendasi kementerian terkait. "Pemeriksaan administrasi memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Selama sanksi administratif dinegosiasikan atau dijalankan secara minimalis oleh korporasi, barang bukti di lapangan hilang dan vegetasi berganti sehingga efek jera ikut lenyap," tegas Habib Aboe. Faktor berikutnya adalah besaran sanksi yang tidak sebanding dengan keuntungan finansial pelaku, mengingat denda administratif sering kali jauh lebih kecil daripada biaya pembukaan lahan secara legal. "Jika ancamannya hanya denda administratif normatif tanpa kurungan bagi pengambil kebijakan perusahaan, denda itu akan dihitung sebagai biaya operasional dalam neraca keuangan. Hukum gagal memberi tekanan psikologis dan finansial yang cukup untuk menghentikan kebiasaan merusak itu," ujar legislatif daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1. Selain itu, terjadi pula reduksi makna kerusakan lingkungan di mana penyelesaian administratif seolah mengerdilkan kejahatan ekologis. "Ketika ultimum remedium mengutamakan penyelesaian administratif yang sering berujung pada komitmen pemulihan lahan di atas kertas, negara seolah mengerdilkan kejahatan lingkungan luar biasa menjadi pelanggaran tata kelola izin yang sepele," tambahnya. Membandingkan dengan negara lain, seperti Spanyol yang melarang alih fungsi lahan terbakar selama tiga dekade atau Singapura yang menerapkan Transboundary Haze Pollution Act secara ketat, Habib Aboe mendesak pemerintah dan penegak hukum segera melakukan perombakan pendekatan hukum. "Dengan skala kehancuran ekologis dan krisis kesehatan publik pada 2026, mempertahankan ultimum remedium secara kaku dalam karhutla berarti mengabaikan keselamatan rakyat," tegasnya. Karena itu, ia merumuskan sejumlah usulan konkret untuk mengembalikan taji penegakan hukum lingkungan di Indonesia. "Pertama, pembakaran lahan secara sengaja harus dikecualikan mutlak dari ultimum remedium. Membakar lahan demi keuntungan ekonomi bukan pelanggaran administratif, melainkan tindak kriminal murni berdampak massal. Hukum pidana harus menjadi primum remedium," paparnya. Ia juga menambahkan bahwa jika asas tersebut tetap berlaku untuk kelalaian, sanksi administratifnya harus ultra maksimal berupa pencabutan izin permanen dan penyitaan aset korporasi. Selain itu, Indonesia perlu mengadopsi aturan pemutus motif ekonomi dengan mengunci lahan terbakar agar tidak boleh dijadikan konsesi baru selama 25 hingga 30 tahun. "Hukum Indonesia tidak boleh tampak lembek di hadapan asap yang merenggut hak atas udara bersih ratusan ribu anak bangsa. Negara perlu mengembalikan taji pidana untuk kejahatan lingkungan yang masif, mempersempit celah administratif, dan memastikan setiap jengkal tanah yang terbakar menjadi kerugian finansial total bagi pelakunya, bukan ladang keuntungan baru," pungkas Habib Aboe. (rnm/rdn)...

Baca Detail
Rifqnizamy Dorong Percepatan Bantuan Presiden untuk Penanganan Karhutla di Banjarmasin
Berita
27 Oct 2026

Rifqnizamy Dorong Percepatan Bantuan Presiden untuk Penanganan Karhutla di Banjarmasin

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong pemerintah segera menindaklanjuti permohonan bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar yang diajukan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rifqinizamy mengungkapkan, dirinya telah menerima surat tembusan dari Wali Kota Banjarmasin yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permohonan dukungan anggaran dari APBN melalui skema bantuan Presiden untuk membantu penanganan karhutla di Kota Banjarmasin. “Saya baru menerima surat tembusan dari Wali Kota Banjarmasin yang ditujukan kepada Presiden terkait permohonan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk penanganan karhutla. Saya berharap permohonan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat,” ujar Rifqinizamy dalam siaran yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurut Rifqinizamy, berdasarkan informasi yang diterimanya, Banjarmasin menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang belum memperoleh bantuan APBN untuk penanganan bencana karhutla. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat dampak kebakaran dan asap dapat memengaruhi masyarakat di wilayah perkotaan maupun daerah sekitarnya. “Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan, informasi yang saya terima, hanya Kota Banjarmasin yang belum mendapatkan dana bantuan APBN untuk penanganan karhutla ini. Karena itu, saya mendorong agar pemerintah memberikan perhatian terhadap permohonan yang telah disampaikan,” tegasnya. Ia menjelaskan, posisi geografis Banjarmasin yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala membuat dampak kebakaran dan asap di wilayah sekitarnya perlu diantisipasi. Terlebih, Banjarmasin merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Selatan. “Dampak karhutla tidak bisa hanya dilihat berdasarkan batas administratif. Meskipun sumber kebakaran berada di wilayah lain, asapnya dapat memengaruhi daerah sekitar dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu. Selain mendukung penanganan karhutla, ia menilai bantuan anggaran pemerintah pusat juga dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional barisan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin. Menurutnya, keberadaan kelompok pemadam kebakaran di tingkat masyarakat memiliki peran penting dalam membantu penanganan kebakaran. “Barisan pemadam kebakaran di Banjarmasin memiliki peran penting dalam membantu masyarakat. Karena itu, kebutuhan operasional mereka juga perlu menjadi perhatian agar upaya penanganan kebakaran dapat berjalan lebih optimal,” katanya. Untuk mengawal permohonan tersebut, wakil rakyat dari Dapil Kalsel ini mengaku telah berkomunikasi dengan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Hal itu untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi Banjarmasin. Meskipun kota tersebut tidak memiliki kawasan hutan sebagaimana sejumlah wilayah lain, dampak karhutla tetap perlu diperhatikan karena berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan masyarakat. “Persoalan ini perlu dilihat secara menyeluruh. Banjarmasin memang tidak memiliki kawasan hutan seperti daerah lain, tetapi dampak karhutla dan asap tetap dapat dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, penanganannya membutuhkan perhatian dan koordinasi lintas kementerian,” ungkapnya. Rifqinizamy menyebutkan bahwa ketiga menteri tersebut menyambut baik komunikasi mengenai permohonan bantuan itu. Selanjutnya, Wakil Wali Kota Banjarmasin direncanakan menghadap pihak terkait untuk menyampaikan data dan penjelasan lebih komprehensif mengenai kebutuhan daerah. “Saya berharap komunikasi yang telah dilakukan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui pembahasan yang konkret. Pemerintah daerah tentu perlu menyampaikan data dan kebutuhan secara lengkap agar permohonan bantuan tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Ia kembali menegaskan, percepatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar upaya penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif. Dukungan anggaran diharapkan dapat membantu memperkuat kesiapsiagaan, mendukung operasional petugas, serta mengurangi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat. “Harapan kita, permohonan ini segera mendapatkan tindak lanjut. Dan bantuan ini semoga segera terealisasi dan berguna untuk penanganan karhutla di Kota Banjarmasin,” pungkasnya. (ayu/rdn)...

Baca Detail
Pasien RS di Kalteng Melonjak di Tengah Karhutla, Puan Minta Insfrastruktur Kesehatan Diperkuat
Berita
27 Oct 2026

Pasien RS di Kalteng Melonjak di Tengah Karhutla, Puan Minta Insfrastruktur Kesehatan Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti melonjaknya pasien rumah sakit (RS) di Kalimantan Tengah (Kalteng) buntut kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Puan pun meminta penguatan penanganan krisis kesehatan di Kalteng.“Peningkatan pasien di rumah sakit di Kalimantan Tengah menunjukkan krisis kesehatan akibat Karhutla semakin besar. Infrastrukur kesehatan di wilayah ini harus semakin diperkuat,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (26/10/2026).Sebagai informasi, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jumlah pasien yang masuk rumah sakit di Kalteng meningkat hingga tiga kali lipat di tengah memburuknya kualitas udara akibat asap Karhutla. Penyebab utama lonjakan pasien disinyalir karena kualitas udara memburuk dan polusi meningkat drastis akibat Karhutla, dengan kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) mencapai lebih dari 72.431 kasus (tertinggi di Kota Palangka Raya).Salah satu rumah sakit utama yang terdampak adalah RSUD dr. Doris Sylvanus di Palangka Raya, di mana kapasitas mulai padat meski masih tertangani. Kemenkes disebut telah menyiapkan percepatan distribusi bantuan peralatan medis, termasuk ventilator, ke rumah sakit di kabupaten dan kota di Kalteng.Puan menyambut langkah Pemerintah menambah dukungan pelayanan Kesehatan. “Penguatan tersebut juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap rumah sakit agar bantuan segera dapat digunakan untuk pelayanan,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.Puan pun mendorong Kemenkes bersama dinas kesehatan memperbarui informasi mengenai jumlah pasien, tingkat kebutuhan perawatan, keterisian tempat tidur, serta kemampuan fasilitas menerima rujukan. “Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan rumah sakit yang membutuhkan tambahan dukungan paling mendesak. Keputusan bantuan perlu mengikuti kebutuhan pelayanan saat ini,” jelas Puan.“Rumah sakit yang menerima pasien lebih banyak harus segera memperoleh dukungan yang sesuai dengan kekurangan tenaga, sarana, dan kapasitas perawatannya,” tambahnya.Puan juga meminta pelayanan di Puskesmas diperkuat sehingga warga dapat diperiksa lebih awal dan diarahkan sesuai kondisi klinisnya. “Pada saat yang sama, penguatan penanganan dampak asap Karhutla perlu pula menjaga keberlangsungan pelayanan lain, termasuk persalinan, tindakan gawat darurat, dan pengobatan rutin,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.Lebih lanjut, Puan mengingatkan agar langkah Pemerintah diikuti dengan perhatian terhadap keluarga yang menghadapi beberapa kesulitan sekaligus. Terutama ketika kebutuhan perawatan meningkat sementara penghasilan berkurang akibat terbatasnya aktivitas.Menurut Puan, Pemerintah pusat dan daerah perlu menyepakati dukungan yang dapat terus diandalkan selama keadaan tersebut berlangsung. Sebab keluarga terdampak Karhutla membutuhkan kepastian mengenai tempat memperoleh bantuan dan kelanjutannya ketika perawatan masih dibutuhkan atau kegiatan mencari nafkah belum dapat berjalan seperti biasa."Harapan keluarga adalah dapat mendampingi orang yang sakit tanpa kehilangan pijakan untuk menjalani hari berikutnya. Dukungan negara perlu memberi mereka kepastian selama melewati masa sulit ini,” sebut Legislator Dapil Jawa Tengah V ini.Melalui komisi terkait, DPR akan mengawal tindak lanjut penanganan Karhutla termasuk dari sisi krisis kesehatan yang dialami masyarakat. "Kita ingin warga dapat memusatkan perhatian pada pemulihan dengan keyakinan bahwa bantuan dapat diandalkan,” ungkap Puan.Puan juga mengapresiasi seluruh pihak yang terus berupaya membantu penanganan Karhutla, termasuk bantuan kesehatan untuk masyarakat terdampak. “Dukungan dari tenaga kesehatan, petugas, relawan, dan masyarakat dalam penanganan Karhutla harus mendapat dukungan dari Negara,” terangnya.“Peningkatan kebutuhan perawatan dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga yang mengalami krisis kesehatan akibat Karhutla,” pungkas Puan. (aha)...

Baca Detail
Legislator Minta Indonesia Aktif Dorong Gencatan Senjata Houthi-Arab Saudi
Berita
26 Oct 2026

Legislator Minta Indonesia Aktif Dorong Gencatan Senjata Houthi-Arab Saudi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, meminta pemerintah Indonesia mengambil peran aktif melalui jalur diplomasi untuk mendorong penghentian serangan kelompok Houthi di Yaman terhadap Arab Saudi. Langkah tersebut dinilai penting untuk meredakan eskalasi konflik sekaligus memastikan keselamatan warga sipil, termasuk jemaah umrah Indonesia. Keprihatinan Oleh Soleh disampaikan menyusul laporan pencegatan dua rudal balistik yang mengarah ke wilayah Arab Saudi pada 24 Oktober 2026. Puing-puing rudal dilaporkan jatuh di sejumlah lokasi, termasuk Wadi Al-Mughammas, sekitar 20 kilometer dari Masjidil Haram, Makkah. “Saya sangat prihatin dengan serangan kelompok Houthi ke wilayah Arab Saudi. Konflik bersenjata seperti ini harus segera dihentikan karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat sipil,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurut Politisi dari Fraksi PKB itu, pemerintah Indonesia perlu segera mengupayakan langkah diplomatik dengan mendorong pihak-pihak terkait menghentikan serangan militer dan membuka ruang dialog. Indonesia juga dapat menggandeng negara-negara lain, terutama negara Islam, untuk menyuarakan perdamaian serta menggalang dukungan bagi tercapainya gencatan senjata. “Indonesia jangan hanya menjadi penonton. Pemerintah perlu aktif membangun komunikasi dengan negara-negara terkait dan menggalang dukungan internasional agar Houthi dan Arab Saudi menghentikan serangan. Kita harus mengedepankan dialog dan mencari jalan keluar yang damai,” tegasnya. Oleh Soleh menilai, Indonesia memiliki kepentingan untuk berkontribusi dalam upaya meredakan konflik di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, diplomasi, dialog, dan kerja sama internasional perlu dikedepankan agar ketegangan tidak semakin meluas dan mengancam stabilitas kawasan. Ia juga mengingatkan bahwa eskalasi konflik berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi warga negara Indonesia (WNI), khususnya jemaah umrah yang sedang berada maupun yang akan melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Karena itu, aspek keamanan dan keselamatan jemaah harus menjadi perhatian serius pemerintah. “Masyarakat Indonesia yang datang ke Tanah Suci harus bisa menjalankan ibadah dengan aman dan tenang. Jangan sampai konflik bersenjata ini membahayakan jemaah umrah kita. Karena itu, penghentian serangan menjadi hal yang sangat penting,” katanya. Lebih lanjut, Oleh Soleh meminta Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di kawasan Timur Tengah untuk memantau perkembangan situasi keamanan dan memastikan perlindungan WNI. Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi keamanan memburuk, termasuk memastikan informasi dan imbauan perjalanan tersampaikan kepada masyarakat. Ia menegaskan, upaya diplomasi Indonesia tidak cukup hanya berorientasi pada meredakan ketegangan sesaat. Pemerintah perlu turut mendorong penyelesaian konflik yang berkelanjutan agar kekerasan tidak terus berulang dan keselamatan masyarakat sipil tetap terjaga. (fa/rdn)...

Baca Detail
Kurniasih Ingatkan TKA Jangan Jadi Beban Psikologis Siswa
Berita
26 Oct 2026

Kurniasih Ingatkan TKA Jangan Jadi Beban Psikologis Siswa

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menekankan pentingnya pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA/SMK sederajat secara adil, transparan, dan humanis. Ia mengingatkan agar asesmen yang mulai berlangsung pada 26 Oktober 2026 tersebut tidak menjadi beban psikologis bagi peserta didik maupun dianggap sebagai penentu tunggal masa depan pendidikan mereka. Menurut Kurniasih, TKA harus diposisikan sebagai instrumen untuk mengukur capaian akademik siswa secara objektif. Karena itu, kesiapan sekolah serta dukungan guru dan orang tua diperlukan agar peserta didik dapat mengikuti asesmen dengan tenang dan percaya diri. “TKA harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pendekatan yang humanis. Kita ingin anak-anak mengikuti asesmen dengan tenang, percaya diri, dan tanpa tekanan berlebihan. Jangan sampai TKA justru membuat siswa stres atau merasa masa depan pendidikannya hanya ditentukan oleh satu hasil tes,” ujar Kurniasih dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin (26/10/2026). Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan, pendekatan humanis perlu diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas, pendampingan yang memadai, serta suasana pelaksanaan asesmen yang nyaman. Guru dan orang tua juga berperan membantu siswa memahami bahwa TKA merupakan bagian dari evaluasi kemampuan akademik, bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan mereka. “Anak-anak memiliki kemampuan, potensi, dan proses belajar yang berbeda-beda. Karena itu, jangan membangun suasana seolah-olah TKA menjadi penentu seluruh masa depan mereka. Kita perlu menjaga semangat belajar dan kesehatan mental siswa agar mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya tanpa rasa takut yang berlebihan,” katanya. Selain aspek psikologis, Kurniasih menyoroti pentingnya kesetaraan kesempatan bagi seluruh peserta. Ia mengingatkan bahwa perbedaan kondisi geografis dan kesiapan infrastruktur sekolah tidak boleh menghambat siswa dalam mengikuti asesmen. Ketersediaan perangkat, jaringan internet, pasokan listrik, serta dukungan teknis harus dipastikan agar pelaksanaan TKA berjalan lancar. “Prinsip keadilan bukan hanya memastikan semua siswa mengerjakan asesmen dengan standar yang sama, tetapi juga memastikan mereka memiliki kesempatan yang setara untuk mengikutinya. Kesiapan perangkat, jaringan internet, listrik, hingga pendampingan teknis harus benar-benar diperhatikan,” jelasnya. Secara khusus, Kurniasih meminta agar pelaksanaan TKA di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik. Menurutnya, siswa tidak boleh dipaksakan mengikuti asesmen apabila kondisi kabut asap berisiko terhadap kesehatan mereka. Ia juga meminta agar mekanisme pelaksanaan susulan yang disediakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik yang terkendala kondisi darurat. Dengan demikian, siswa tetap memiliki kesempatan mengikuti asesmen tanpa harus mengorbankan keselamatan dan kesehatan mereka. Lebih lanjut, Kurniasih berharap hasil TKA dimanfaatkan secara proporsional untuk memetakan capaian akademik peserta didik sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. “TKA seharusnya membantu kita memahami capaian pembelajaran siswa dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Jangan sampai asesmen hanya berorientasi pada angka dan nilai, sementara proses belajar, perkembangan karakter, dan potensi anak justru terabaikan,” ujarnya. Kurniasih berharap pelaksanaan TKA berlangsung tertib dan objektif dengan tetap menghormati kondisi, kebutuhan, serta hak setiap peserta didik. Dengan demikian, hasil asesmen tidak hanya memberikan gambaran capaian akademik siswa, tetapi juga menjadi masukan bagi perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan. (fa/ssb)...

Baca Detail
Yahya Zaini Minta Pemerintah Pastikan Hak 63.789 Pekerja Terdampak PHK Terpenuhi
Berita
26 Oct 2026

Yahya Zaini Minta Pemerintah Pastikan Hak 63.789 Pekerja Terdampak PHK Terpenuhi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Pemerintah memastikan pemenuhan hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sekaligus memperkuat pendampingan agar mereka dapat kembali bekerja. Langkah tersebut perlu didukung pendataan yang akurat, akses jaminan sosial, serta layanan penempatan kerja yang menjangkau pekerja formal maupun informal. Hal itu disampaikan Yahya menanggapi data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang mencatat sebanyak 63.789 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga September 2026. Data tersebut dihimpun berdasarkan laporan pekerja yang masuk ke dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Setiap pekerja menghadapi keadaan berbeda, sehingga Pemerintah perlu mengetahui siapa yang belum menerima hak, mengalami hambatan mengakses jaminan sosial, atau membutuhkan bantuan penempatan kerja,” kata Yahya, Senin (26/10/2026). Berdasarkan data tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja terdampak PHK terbanyak, yakni sebesar 20,45 persen dari keseluruhan pekerja yang melaporkan PHK pada periode tersebut. Yahya mendorong Kemenaker bersama dinas ketenagakerjaan di daerah menghubungkan data PHK dengan tindak lanjut terhadap setiap pekerja. Menurutnya, pendataan juga perlu menjangkau pekerja yang belum tercatat dalam sistem JKP agar tidak ada kelompok terdampak yang luput dari perhatian Pemerintah. “Perlu juga dipetakan pekerja terdampak PHK yang tidak tercatat dalam JKP, karena kemungkinan banyak pekerja terkena PHK yang tidak teridentifikasi karena tak masuk dalam sistem resmi,” tuturnya. Ia menilai, data yang lengkap dan akurat dapat membantu petugas mengidentifikasi kebutuhan pekerja sekaligus menentukan bentuk perlindungan dan penanganan sesuai kewenangan. Pekerja juga harus memperoleh kejelasan mengenai hak yang wajib dipenuhi perusahaan serta bantuan yang dapat diakses setelah hubungan kerja berakhir. “Pekerja perlu memperoleh kejelasan mengenai hak yang harus diselesaikan perusahaan dan bantuan yang dapat diakses. Kepastian tersebut penting sejak hubungan kerja berakhir agar mereka dapat segera menata langkah berikutnya,” ujar Yahya. Lebih lanjut, Yahya meminta Pemerintah memetakan penyelesaian hak pekerja berdasarkan perusahaan dan wilayah. Jika terjadi perselisihan, pekerja harus mendapatkan akses pendampingan serta informasi mengenai perkembangan penyelesaiannya. Pemerintah juga perlu memastikan pekerja yang memenuhi persyaratan dapat mengakses manfaat JKP dan layanan ketenagakerjaan terkait tanpa terkendala informasi yang berlarut-larut. “Pemerintah juga perlu memastikan pekerja yang memenuhi ketentuan dapat mengakses manfaat JKP dan layanan terkait tanpa hambatan informasi yang berkepanjangan,” tegasnya. Selain pemenuhan hak, Yahya menekankan pentingnya pendampingan bagi pekerja terdampak PHK agar dapat kembali memasuki dunia kerja. Menurutnya, pelatihan keterampilan harus disesuaikan dengan kebutuhan pemberi kerja, pengalaman peserta, serta ketersediaan lowongan yang terverifikasi. Keberhasilan program juga perlu dipantau hingga peserta memperoleh pekerjaan dan mampu mempertahankannya. Yahya turut meminta Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK yang dibentuk Pemerintah menjalankan peran secara optimal, baik dalam mengantisipasi potensi gelombang PHK di berbagai sektor industri maupun mendampingi pekerja yang telah kehilangan pekerjaan. “Satgas PHK dibuat selain untuk memitigasi terjadinya gelombang atau potensi PHK di berbagai sektor industri, juga untuk mendampingi pekerja yang terkena PHK. Khususnya apabila terjadi persoalan dalam pemutusan hubungan kerja,” ucapnya. Ia menegaskan, Satgas tersebut harus mengawal penyelesaian hak pekerja yang belum dipenuhi perusahaan agar persoalan tidak berlarut-larut. “Kami meminta Satgas PHK untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena PHK, karena banyak kasus hak-hak pekerja yang tidak dibayar perusahaan. Satgas PHK harus mengawal agar pekerja yang masih belum menerima, dapat segera memperoleh hak mereka,” tambah Yahya. Di sisi lain, Yahya mendorong Pemerintah memperluas pendataan dan perlindungan terhadap pekerja di luar sektor formal, termasuk pekerja harian, pekerja mandiri, dan pekerja platform digital. Kelompok tersebut juga rentan mengalami penurunan kesempatan kerja maupun pendapatan sehingga membutuhkan respons kebijakan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaannya. “Pekerja harian, pekerja mandiri, dan pekerja platform dapat mengalami penurunan pekerjaan atau penghasilan yang membutuhkan respons berbeda. Perlindungan terhadap pekerja di sektor informal sering kali terabaikan,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut. Menurut Yahya, pemetaan pekerja informal diperlukan untuk mengevaluasi ketersediaan perlindungan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penguatan kebijakan. Ia menilai pekerja mandiri dan pekerja harian berpotensi menghadapi keterbatasan perlindungan karena tidak selalu memiliki hubungan kerja yang memberikan jaminan di luar upah. Yahya juga menyoroti pentingnya perluasan perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja informal, termasuk pekerja platform digital. Ia mendorong agar penguatan regulasi ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian perlindungan bagi kelompok pekerja tersebut. “Dan kita ketahui, pekerja di sektor informal itu sangat besar. Dan UU Ketenagakerjaan yang baru memperluas cakupan perlindungan hukum dan sosial bagi tenaga kerja sektor informal termasuk hak jaminan sosial. Ini juga berlaku bagi pekerja platform digital,” paparnya. Selain pekerja yang terkena PHK, Yahya meminta Pemerintah memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. Upaya tersebut, menurutnya, perlu dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan dan berbagai lembaga, disertai layanan ketenagakerjaan yang membantu pencari kerja menemukan peluang sesuai kompetensi. “Layanan ketenagakerjaan juga harus menjangkau mereka yang belum berhasil memperoleh pekerjaan setelah selesai menempuh pendidikan,” terang legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII itu. Ia menilai masih banyak lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi yang menghadapi kesulitan memasuki dunia kerja sehingga membutuhkan dukungan yang lebih terarah. “Kita tahu ada banyak sekali sarjana muda maupun lulusan SMA/SMK yang sampai saat ini belum produktif karena kesulitan mendapat pekerjaan,” sambung Yahya. Yahya memastikan Komisi IX DPR RI akan terus mengawal persoalan ketenagakerjaan, mulai dari penyelesaian hak pekerja terdampak PHK, perluasan akses perlindungan sosial bagi pekerja informal, hingga peningkatan layanan penempatan kerja bagi pencari kerja baru. Ia juga meminta Pemerintah melaporkan perkembangan penanganan berbagai persoalan tersebut agar upaya perlindungan dan pemulihan pekerja dapat dipantau serta menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat. “Dan Pemerintah perlu melaporkan perkembangannya untuk memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan dapat memperoleh perhatian dan solusi nyata bagi masyarakat,” tutup Yahya. (ssb)...

Baca Detail
Fikri Faqih Dorong Pembinaan Sepak Bola Usia Dini Berbasis Potensi Anak
Berita
26 Oct 2026

Fikri Faqih Dorong Pembinaan Sepak Bola Usia Dini Berbasis Potensi Anak

PARLEMENTARIA, Tegal — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan pentingnya pembinaan olahraga usia dini yang berorientasi pada pengembangan potensi dan keunggulan setiap anak. Menurutnya, kompetisi olahraga tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga sarana membentuk karakter, menjaga kebugaran, serta mengasah kemampuan anak sejak dini. Hal tersebut disampaikan Fikri saat membuka Turnamen Sepak Bola Kelompok Umur (KU) U-12 Kemenpora-Footballindo 2026 di Lapangan Yonzipur, Slawi Wetan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026). Pembukaan turnamen ditandai dengan tendangan bola pertama atau kick-off oleh Fikri. “Pembinaan olahraga harus dimulai sejak usia dini. Fokuskan anak pada kehebatannya, karena setiap anak memiliki potensinya masing-masing,” ujar Fikri dalam sambutannya, sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi kepada Parlementaria di Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2026). Legislator Fraksi PKS itu menilai pembinaan fisik dan mental melalui olahraga sejak usia belia merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Karena itu, kompetisi kelompok umur perlu dimanfaatkan untuk memberikan ruang bagi anak-anak dalam mengembangkan keterampilan, membangun kedisiplinan, serta menanamkan nilai sportivitas. Fikri juga berharap kolaborasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Footballindo Academy Tegal tidak berhenti pada penyelenggaraan kompetisi rutin. Menurutnya, ajang sepak bola akar rumput perlu menjadi bagian dari pembinaan atlet yang berkelanjutan agar potensi anak-anak dapat berkembang secara optimal. “Lebih dari itu, kompetisi akar rumput ini diharapkan mampu melahirkan bibit atlet sepak bola unggul yang kelak mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional,” pesannya. Turnamen Kemenpora-Footballindo 2026 digelar dalam dua gelombang di Lapangan Yonzipur, Slawi Wetan, Kabupaten Tegal. Kategori KU-12 berlangsung pada 24–25 Oktober 2026, sedangkan kategori KU-14 dijadwalkan pada 30–31 Oktober 2026. Pada kategori KU-12, turnamen diikuti enam klub lokal, yakni Footballindo Academy, Binaba Bojong, Galaxy Dewa Ratna, Binamuda Suniarsih, Persiklu Kluwut, dan Binatama. Para peserta memperebutkan uang pembinaan, trofi, medali, serta piagam penghargaan. Selain penghargaan bagi tim, panitia juga menyiapkan penghargaan individu untuk Pemain Terbaik (Best Player), Pencetak Gol Terbanyak (Top Scorer), dan Penjaga Gawang Terbaik (Best Goalkeeper). (pun)...

Baca Detail
Setjen DPR Hadirkan PANDORA untuk Perkuat Pengendalian Perjalanan Dinas
Berita
26 Oct 2026

Setjen DPR Hadirkan PANDORA untuk Perkuat Pengendalian Perjalanan Dinas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Biro Keuangan meluncurkan PANDORA, Dashboard Eksekutif Perjalanan Dinas, untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan perjalanan dinas melalui integrasi data secara real time. Sistem ini memungkinkan pimpinan memantau proses pengajuan perjalanan dinas, penyelesaian pertanggungjawaban, hingga realisasi anggaran pada setiap unit kerja.Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini mengatakan, Pandora merupakan inovasi yang diinisiasi Biro Keuangan, khususnya bagian yang menangani perjalanan dinas. Kehadiran dashboard tersebut diharapkan memudahkan pimpinan dalam melakukan evaluasi, pemantauan, serta pengambilan keputusan terkait pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Setjen DPR RI.“Jadi ini merupakan satu kumpulan data secara real time. Jadi nanti pimpinan, mulai dari pimpinan tinggi pratama, pimpinan tinggi madya, hingga pejabat administrator, dapat melihat bagaimana progres perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya di unit-unitnya,” ujar Suprihartini saat peluncuran Dashboard Eksekutif Perjalanan Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2026).Menurutnya, Pandora menjadi terobosan dalam mengintegrasikan data yang sebelumnya masih disajikan secara terpisah. Melalui sistem ini, pimpinan dapat memantau tahapan perjalanan dinas, mulai dari pengajuan, lamanya proses pertanggungjawaban, status penyelesaian dokumen, hingga realisasi anggaran.Suprihartini menegaskan, peluncuran dashboard tidak boleh berhenti pada seremoni. Diperlukan komitmen bersama agar inovasi tersebut benar-benar digunakan secara konsisten untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran perjalanan dinas.“Ini juga untuk meningkatkan akuntabilitas kita, khususnya dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas,” katanya.Ia menjelaskan, informasi yang tersedia melalui Pandora juga dapat menjadi sistem peringatan dini (early warning system) bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan perjalanan dinas. Pemantauan terhadap alokasi anggaran dan penyelesaian administrasi sejak awal diharapkan membantu unit kerja mengantisipasi kendala sebelum perjalanan dilaksanakan.Selain memperkuat pemantauan, Suprihartini menegaskan adanya konsekuensi bagi unit kerja yang tidak menyelesaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Apabila masih terdapat keterlambatan, alokasi anggaran untuk perjalanan berikutnya dapat tidak diberikan di muka sehingga perjalanan dilakukan dengan mekanisme penggantian biaya atau reimburse.“Ini sebagai wujud komitmen bagi kita semua bahwa pelaksanaan ini memang ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Apabila tidak kita lakukan, sanksi-sanksi itu yang harus kita terapkan,” tegasnya.Suprihartini menambahkan, pemanfaatan teknologi harus diikuti dengan keakuratan data, kepatuhan terhadap peraturan, dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran terkait memastikan Pandora diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.Melalui integrasi data dan pemantauan yang lebih terukur, Setjen DPR RI diharapkan dapat memperkuat pengendalian internal, meningkatkan disiplin pertanggungjawaban perjalanan dinas, serta mendorong pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. (fa/aha)...

Baca Detail
Usman Husin: Pelaku Karhutla Harus Ditindak Tegas Tanpa Pandang Bulu
Berita
26 Oct 2026

Usman Husin: Pelaku Karhutla Harus Ditindak Tegas Tanpa Pandang Bulu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mendukung langkah Polri menetapkan tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk terhadap korporasi dan pihak asing yang diduga terlibat. Menurut Usman, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla merupakan langkah tepat untuk memberikan efek jera, terutama bagi pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.“Sudah tepat Polri menetapkan tersangka atas kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi di beberapa wilayah, dan ada orang atau korporasi yang sengaja membakar hutan. Jika memang ada unsur kesengajaan, harus ditindak,” ujar Usman dalam siaran pers, Sabtu (24/10/2026).Ia menegaskan, dampak karhutla tidak hanya merusak kawasan hutan, tetapi juga mengancam kelestarian satwa yang kehilangan habitat dan tempat berlindung. Selain itu, asap akibat kebakaran dapat menyebar ke berbagai wilayah dan mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat.Usman mencontohkan, dampak asap karhutla bahkan dapat dirasakan hingga Pulau Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan di wilayah terdampak, melainkan juga dapat menimbulkan dampak lintas daerah. “Asap sangat mengganggu kesehatan manusia. Kalau ada orang yang sengaja membakar hutan, harus ditindak,” tegasnya.Ia menilai, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku perorangan maupun korporasi. Langkah tersebut penting untuk mencegah kejadian serupa terulang serta melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak karhutla.Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan perkembangan penegakan hukum kasus karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto. Suyudi menyampaikan, hingga laporan tersebut disampaikan, terdapat 286 laporan polisi terkait karhutla dengan luas area terbakar mencapai 5.856 hektare. Sebanyak 243 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan perkara perorangan.“Terkait dengan penegakan hukum karhutla yang kami laksanakan. Yang pertama terkait dengan perorangan. Ada 13 Polda yang melakukan penegakan hukum. 286 LP, luas yang terbakar adalah 5.856 hektare, jumlah tersangka 243,” ujar Suyudi.Ia juga menjelaskan, dari penanganan perkara tersebut, sebanyak 32 kasus masih dalam tahap penyelidikan, sembilan dihentikan pada tahap penyelidikan, 189 perkara masih berlanjut dalam proses penyidikan, dan 56 perkara telah selesai. (rdn/we)...

Baca Detail
Minta Evaluasi Total Penanganan Karhutla, Firman Soebagyo: Keselamatan Petugas Jadi Prioritas
Berita
26 Oct 2026

Minta Evaluasi Total Penanganan Karhutla, Firman Soebagyo: Keselamatan Petugas Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, merespons gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan karhutla, terutama dalam aspek pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan personel di lapangan.Menurut Firman, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesiapan personel, peralatan yang memadai, serta sistem mitigasi risiko yang kuat. Keselamatan petugas dan relawan harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pemadaman.“Gugurnya petugas dan relawan dalam penanganan karhutla harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah. Pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan petugas harus diperkuat agar tragedi serupa tidak terulang,” ujar Firman dalam keterangan pers, Jumat (23/10/2026).Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran sudah meluas. Langkah pencegahan harus diperkuat melalui deteksi dini, patroli di kawasan rawan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.Firman juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat terkait, Manggala Agni, dan relawan. Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus meminimalkan risiko yang dihadapi petugas di lapangan.Selain upaya pencegahan, Firman meminta pemerintah memberikan perhatian kepada keluarga petugas dan relawan yang gugur. Bentuk perhatian tersebut dapat berupa bantuan dan santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.“Negara juga harus memberikan perhatian kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab atas pengorbanan mereka. Jangan sampai pengabdian para petugas dan relawan yang mempertaruhkan nyawa demi melindungi masyarakat dan lingkungan tidak mendapatkan perhatian yang semestinya,” tegas politkus senior Golkar ini.Lebih lanjut, Firman menilai tragedi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penanggulangan karhutla secara menyeluruh. Evaluasi perlu mencakup kesiapan personel, ketersediaan peralatan, efektivitas koordinasi, hingga penerapan standar keselamatan dalam operasi pemadaman.Ia berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil langkah konkret agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif dan aman. "Dengan demikian, upaya melindungi kawasan hutan, lingkungan, serta masyarakat tidak lagi harus dibayar dengan hilangnya nyawa petugas dan relawan," tandas legislator dapil Jateng III ini. (rdn/we)...

Baca Detail
KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN PAKAR TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA
Berita
26 Oct 2026

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN PAKAR TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN PAKAR TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANARDPU dengan : 1. Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Unhas)2. ⁠Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.3. Ketua Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI) ⁠Acara : Mendengarkan Masukan terkait RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak PidanaLink Siaran Langsung : https://s.id/MpMBp...

Baca Detail