KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Rieke Diah Pitaloka Desak Pemerintah Tempuh Lima Langkah Lindungi PMI di Malaysia
Berita
27 Oct 2026

Rieke Diah Pitaloka Desak Pemerintah Tempuh Lima Langkah Lindungi PMI di Malaysia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak ancaman deportasi massal dari Malaysia. Menurutnya, negara harus hadir memastikan hak-hak PMI terlindungi sekaligus mengantisipasi dampak kepulangan mereka ke Indonesia. “Pekerja migran adalah pahlawan devisa dan patriot sejati yang menopang perekonomian nasional. Perlindungan terhadap mereka adalah tentang kualitas perlindungan yang berkeadilan, jaminan sosial yang optimal, serta menjaga martabat bangsa,” ujar Rieke melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Karena itu, dirinya mengusulkan lima langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah. Pertama, memperkuat diplomasi dengan Pemerintah Malaysia agar seluruh hak keperdataan pekerja migran, termasuk pembayaran upah yang masih tertunda, dipenuhi sebelum proses deportasi dilakukan. Kedua, menyiapkan langkah kontingensi melalui koordinasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), TNI, dan Polri untuk mengantisipasi kepulangan PMI secara massal melalui wilayah perbatasan. Ketiga, memberantas jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan menindak tegas agensi ilegal maupun oknum yang terlibat dalam pengiriman pekerja migran secara nonprosedural. Keempat, memperluas penyerapan tenaga kerja di dalam negeri melalui kolaborasi lintas kementerian agar pekerja migran yang kembali dapat diberdayakan di sektor pertanian, perkebunan, hingga hilirisasi industri nasional. Kelima, mengoptimalkan implementasi Satu Data Indonesia agar pemerintah memiliki data pekerja migran yang akurat sehingga kebijakan perlindungan dapat dilakukan secara tepat sasaran. “Rakyat Indonesia bukan komoditas murah yang bisa diperas lalu dibuang begitu saja. Jika mereka harus pulang, pulangkan dengan terhormat, bawa hak gajinya, dan kita sambut mereka sebagai pahlawan di tanah air yang berdaulat,” pungkas Politisi  Fraksi PDI-Perjuangan itu. (bit)...

Baca Detail
Pengawasan Perusahaan Diperketat, Arif Rahman Dorong Sanksi Tegas Pelaku Karhutla
Berita
27 Oct 2026

Pengawasan Perusahaan Diperketat, Arif Rahman Dorong Sanksi Tegas Pelaku Karhutla

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Rahman menegaskan pentingnya memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mendorong penegakan hukum yang tegas, evaluasi perizinan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan guna mencegah kebakaran yang terus berulang setiap tahun.Menurut Politisi Dapil Banten I, upaya penanganan karhutla tidak akan memberikan efek jera apabila penegakan hukum hanya berujung pada sanksi denda tanpa disertai evaluasi serius terhadap tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan. “Kalau memang terbukti melakukan pembakaran, harus ada tindakan tegas. Jangan hanya dikenai denda yang tidak memberikan efek jera. Jika memenuhi dasar hukum, sanksinya harus bisa sampai pada pencabutan izin,” tegas Arif ditemui usai kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di Provinsi Bali dalam rangka menyerap aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta, Senin (26/10/2026).Legislator yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPR RI ini menilai, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap perusahaan, khususnya yang menjalankan kegiatan pembukaan lahan di wilayah rawan karhutla. Pengawasan tersebut harus mencakup kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, pencegahan kebakaran, serta tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kawasan di sekitar wilayah operasionalnya.Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme perizinan dan memperketat persyaratan bagi perusahaan agar aspek perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dari kegiatan usaha. Menurutnya, perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan dan efisiensi biaya pembukaan lahan, tetapi harus memastikan seluruh aktivitasnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.Arif menyoroti dugaan praktik pembakaran lahan untuk menekan biaya pembukaan atau pembersihan lahan, termasuk pada sektor perkebunan. Namun, ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditelusuri dan dibuktikan melalui proses investigasi serta penegakan hukum yang berlaku.Ia juga mengingatkan agar aparat tidak berhenti pada pelaku yang ditemukan langsung melakukan pembakaran. Penyelidikan perlu mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang memerintahkan, membiayai, atau mengambil keuntungan dari tindakan tersebut, apabila didukung bukti yang cukup.“Kalau ditemukan masyarakat yang sengaja membakar lahan, harus diinvestigasi apakah itu dilakukan atas inisiatif sendiri atau ada pihak yang menyuruh. Jangan sampai penegakan hukum hanya menyasar pelaku di lapangan, sementara pihak yang bertanggung jawab justru tidak tersentuh,” ujarnya.Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa pengawasan perusahaan perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika kebakaran telah terjadi. Pemerintah harus memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pencegahan, melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.Ia juga mendorong agar pengawasan didukung pemanfaatan teknologi, termasuk peta satelit dan pemantauan titik panas, untuk mendeteksi lokasi rawan kebakaran dan membantu penelusuran sumber api. Data tersebut dapat menjadi salah satu dasar bagi aparat dan instansi terkait dalam menentukan langkah pencegahan maupun tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran.Menurut Arif, penanganan karhutla membutuhkan sinergi antara pengawasan pemerintah, kepatuhan perusahaan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Karena itu, evaluasi regulasi perlu diarahkan untuk memperkuat pertanggungjawaban para pihak sekaligus memastikan mekanisme pengawasan berjalan efektif.Politisi Partai NasDem ini berharap pemerintah dapat memperketat pengawasan dan perizinan serta menjatuhkan sanksi secara proporsional berdasarkan hasil pembuktian. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan efek jera, mencegah praktik pembakaran lahan, dan memastikan kegiatan usaha berjalan sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup. (rni/aha)...

Baca Detail
Ridwan Bae Minta Hak Penumpang Tetap Dipenuhi di Tengah Gangguan Karhutla
Berita
27 Oct 2026

Ridwan Bae Minta Hak Penumpang Tetap Dipenuhi di Tengah Gangguan Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengingatkan operator transportasi agar tetap memenuhi hak penumpang ketika perjalanan terganggu akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta keterlambatan, perubahan jadwal, maupun pembatalan perjalanan disertai informasi yang jelas serta penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Ridwan, gangguan akibat kabut asap memang dapat mengharuskan operator menyesuaikan jadwal demi keselamatan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dan kepastian informasi bagi masyarakat yang menggunakan jasa transportasi. “Kendati karhutla menyebabkan gangguan operasional, hak-hak penumpang tidak boleh dikesampingkan. Manajemen keterlambatan harus diterapkan secara transparan dan humanis. Informasi yang jelas serta pelayanan sesuai ketentuan harus diberikan kepada penumpang,” ujar Ridwan melalui rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (26/10/2026). Legislator Fraksi Partai Golkar itu meminta Kementerian Perhubungan menjalankan fungsi pengawasan terhadap operator transportasi, terutama dalam memastikan penumpang memperoleh penjelasan mengenai penyebab gangguan, perubahan jadwal, dan pilihan penyelesaian perjalanan. Koordinasi antarinstansi juga perlu diperkuat agar informasi mengenai kondisi cuaca dan operasional dapat disampaikan secara konsisten. Ridwan turut menekankan pentingnya penerapan prosedur penanganan keterlambatan secara tertib. Dalam sektor penerbangan, penanganan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia. Ketentuan tersebut mengatur penanganan penumpang berdasarkan kategori keterlambatan, termasuk pemberian makanan atau minuman pada kategori tertentu. Untuk pembatalan penerbangan, tersedia ketentuan mengenai pengembalian biaya tiket secara utuh atau pengalihan ke penerbangan lain tanpa biaya tambahan sesuai aturan yang berlaku. Ridwan meminta operator memastikan petugas di bandara maupun terminal memberikan pelayanan yang informatif dan responsif, terutama ketika banyak penumpang terdampak secara bersamaan. Kejelasan mengenai jadwal terbaru, proses pengembalian dana, dan opsi penjadwalan ulang diperlukan agar penumpang dapat menentukan langkah berikutnya tanpa kebingungan. Ia juga mendorong regulator dan operator memperkuat koordinasi dalam menghadapi situasi darurat. Dengan pembaruan informasi yang teratur, keputusan penundaan atau pengalihan perjalanan dapat dikomunikasikan lebih awal sehingga risiko penumpukan penumpang di terminal dapat diminimalkan. Ridwan menegaskan, penanganan karhutla harus berjalan beriringan dengan perlindungan pengguna jasa transportasi. Keselamatan tetap menjadi prioritas, tetapi kualitas pelayanan dan pemenuhan hak penumpang juga harus dijaga selama gangguan berlangsung. (fa/we)...

Baca Detail
Karhutla Ganggu Transportasi, Ridwan Bae Minta Pengawasan Keselamatan Diperketat
Berita
27 Oct 2026

Karhutla Ganggu Transportasi, Ridwan Bae Minta Pengawasan Keselamatan Diperketat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, meminta pemerintah memperketat pengawasan keselamatan transportasi di tengah gangguan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, operasional penerbangan, pelayaran, dan transportasi darat harus menyesuaikan kondisi di lapangan, terutama ketika kabut asap menurunkan jarak pandang dan meningkatkan risiko perjalanan. Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar itu, keselamatan pengguna jasa harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan operasional. Karena itu, regulator dan operator transportasi tidak boleh memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca maupun jarak pandang belum memenuhi persyaratan keselamatan. “Ketika kabut asap pekat mengepung langit Nusantara, aturan keselamatan penerbangan dan pelayaran wajib ditegakkan tanpa kompromi. Tidak boleh ada pemaksaan operasional armada jika jarak pandang berada di bawah batas minimum navigasi. Nyawa publik dan keselamatan penumpang adalah prioritas utama di atas segalanya,” tegas Ridwan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (26/10/2026). Gangguan penerbangan akibat karhutla menjadi perhatian serius. Kementerian Perhubungan mencatat 2.604 penerbangan berjadwal domestik terdampak sejak 11 Agustus hingga 19 Oktober 2026. Gangguan tersebut mencakup keterlambatan, pembatalan atau penundaan, pengalihan penerbangan, hingga pesawat yang kembali ke bandara asal.  Ridwan meminta otoritas bandara dan maskapai meningkatkan pemantauan kondisi cuaca serta jarak pandang sebelum pesawat lepas landas maupun mendarat. Koordinasi dengan penyelenggara navigasi penerbangan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga perlu diperkuat agar keputusan operasional didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini. Di sektor laut dan penyeberangan, ia meminta syahbandar memastikan kondisi perairan aman bagi kapal, feri, dan perahu cepat (speedboat). Sementara di sektor darat, koordinasi petugas di jalur terdampak diperlukan untuk membantu pengguna jalan, mengantisipasi risiko kecelakaan, serta menjaga kelancaran distribusi logistik. Menurut Ridwan, penanganan dampak karhutla terhadap transportasi membutuhkan koordinasi terpadu antara Kementerian Perhubungan, BMKG, penyelenggara navigasi, pemerintah daerah, dan operator transportasi. Informasi mengenai kondisi asap dan jarak pandang perlu diperbarui secara berkala agar keputusan penundaan maupun pengalihan perjalanan dapat dilakukan secara tepat. Ia menegaskan, keselamatan tidak boleh dikalahkan oleh tuntutan menjaga jadwal perjalanan. Penyesuaian operasional harus dilakukan secara terukur untuk mencegah risiko yang lebih besar bagi penumpang maupun awak transportasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI akan terus mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan standar keselamatan transportasi diterapkan secara konsisten, terutama di tengah kondisi darurat akibat karhutla. Evaluasi terhadap kesiapan mitigasi dan koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar gangguan serupa dapat ditangani secara lebih efektif. “Kita fokus menyelesaikan masalah di lapangan, tidak perlu saling menyalahkan,” pungkas legislator dari Dapil Sulawesi Tenggara itu. (fa/we)...

Baca Detail
Baleg Perjuangkan RUU Hak Cipta yang Lindungi Karya dan Sejahterakan Pelaku Seni
Berita
27 Oct 2026

Baleg Perjuangkan RUU Hak Cipta yang Lindungi Karya dan Sejahterakan Pelaku Seni

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berkomitmen menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin hak moral dan ekonomi pencipta atas karya yang dihasilkan. Aspirasi pelaku seni dan budayawan Bali menjadi salah satu masukan penting untuk memperkuat pelindungan terhadap beragam karya kreatif, termasuk seni tari dan ekspresi budaya tradisional yang selama ini belum memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.“Selama ini diskursus tentang hak cipta lebih banyak berkaitan dengan permusikan. Sementara itu, di Bali, ekspresi budaya tradisional, di antaranya tari-tarian, sangat kuat. Ini tentu akan kita dalami lebih lanjut bersama pemerintah, bagaimana undang-undang hak cipta juga memberikan ruang bagi ekspresi budaya tradisional dan pelaku seni tari agar bisa mendapatkan hak-haknya,” ujar Martin Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung saat memimpin kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Kota Denpasar, Bali, Senin (26/10/2026), dalam rangka menyerap aspirasi terkait penyusunan RUU Hak Cipta.Menurutnya, pelindungan hak cipta harus mampu menjangkau seluruh bidang kreativitas, mulai dari musik, seni tari, seni rupa, hingga karya tulis. Dengan demikian, keberadaan undang-undang tidak hanya melindungi karya secara hukum, tetapi juga membuka peluang bagi pencipta untuk memperoleh kesejahteraan dari hasil kreativitasnya.Politisi Dapil Sumatera Utara II menegaskan, hak cipta pada prinsipnya timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan semata-mata karena didaftarkan. Karena itu, proses pencatatan karya dan administrasi royalti perlu dirancang agar memudahkan pencipta, bukan justru menjadi hambatan birokrasi.“Ketika orang menghasilkan suatu karya dan kemudian karya itu diwujudkan, sebenarnya karya tersebut sudah memiliki hak cipta. Jadi, jangan sampai hak cipta dianggap baru timbul karena didaftarkan. Tinggal bagaimana undang-undang ini menyediakan mekanisme agar karya tersebut dapat tercatat dalam sistem administrasi, termasuk terkait royaltinya,” jelasnya.Ia menambahkan, mekanisme pencatatan dan pengelolaan royalti harus disusun secara sederhana, transparan, dan mendukung kebutuhan para pencipta. Dengan begitu, mereka dapat lebih mudah memperoleh pengakuan atas karya sekaligus memastikan hak-hak yang melekat pada karya tersebut terlindungi.Lebih jauh, Martin menyoroti pentingnya manfaat ekonomi dari pelindungan hak cipta. Menurutnya, masih banyak pelaku seni yang belum dapat sepenuhnya menggantungkan penghidupan dari karya yang mereka hasilkan. Tidak sedikit penari, pencipta lagu, pelukis, penulis, dan pekerja kreatif lainnya yang harus mencari pekerjaan tambahan karena pendapatan dari karya mereka belum memadai.“Kita ingin undang-undang hak cipta ini semakin memberikan ruang bagi seluruh karya yang dihasilkan pelaku seni, seperti pelukis dan penulis, sehingga mereka bisa memperoleh kesejahteraan dari karya-karyanya. Selama ini, karya yang mereka hasilkan belum selalu memberikan manfaat ekonomi yang cukup signifikan,” ungkap Martin.Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penyusunan RUU Hak Cipta harus menghasilkan norma hukum yang memberikan kepastian bagi seluruh pemegang hak, baik dalam aspek hak moral maupun hak ekonomi. Penguatan aturan juga perlu diikuti dengan kesiapan pemerintah menyusun peraturan pelaksanaan agar undang-undang dapat diterapkan secara efektif tanpa harus menunggu terlalu lama.Perjuangkan Hak dan Royalti PenciptaSementara itu Anggota Baleg DPR RI Arif Rahman mengatakan, hak cipta tidak hanya berkaitan dengan pengakuan atas suatu karya, tetapi juga penghargaan terhadap nilai intelektual serta pemenuhan hak para pencipta. “Bicara hak cipta itu bukan cuma tentang lagu, tetapi juga ada tari dan budaya-budaya yang lain. Hak intelektual itu sangat mahal dan tidak terukur,” ujar Arif pada kunjungan yang sama.Menurut Politisi Fraksi NasDem pembahasan RUU Hak Cipta perlu mencakup penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), termasuk dalam memastikan pengelolaan hak dan royalti bagi pencipta berjalan adil. Cakupan pelindungan juga perlu diperluas agar tidak hanya berfokus pada musik dan lagu, tetapi turut memperhatikan karya seni dan budaya lainnya.Arif juga menyoroti tantangan AI yang semakin memengaruhi industri kreatif. Ia menilai, regulasi perlu memberikan kejelasan mengenai karya orisinal manusia dan karya yang dihasilkan melalui teknologi AI, sehingga hak pencipta tetap terlindungi. “Teknologi pasti memiliki manfaat dan kerugian. Namun, yang harus kita pastikan adalah bagaimana hak cipta yang benar-benar berasal dari manusia tetap dihargai,” tegasnya.Arif berharap RUU Hak Cipta dapat segera disahkan dan didukung peraturan pelaksana yang jelas serta berpihak kepada para pencipta. Dengan demikian, karya seni, budaya, dan kreativitas anak bangsa memperoleh pelindungan hukum serta penghargaan yang layak di tengah perkembangan teknologi. (rni/aha)...

Baca Detail
Hadapi Ancaman Kekeringan, Ijeck Tekankan Kesiapan Infrastruktur Air
Berita
27 Oct 2026

Hadapi Ancaman Kekeringan, Ijeck Tekankan Kesiapan Infrastruktur Air

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan infrastruktur air nasional untuk mengantisipasi potensi kemunduran musim hujan dan ancaman kekeringan berkepanjangan. Langkah mitigasi ini mendesak dilakukan melalui optimalisasi fungsi bendungan, rehabilitasi saluran irigasi, penyediaan sumur bor, hingga kesiapan distribusi air bersih guna melindungi produktivitas pertanian dan kebutuhan dasar masyarakat. Ijeck, biasa ia disapa menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak responsif berbasis perencanaan jangka panjang, ketimbang sekadar melakukan penanganan darurat saat krisis air telah terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, sektor infrastruktur air menjadi kunci vital penopang aktivitas ekonomi warga. “Persoalan kekeringan ini tidak bisa kita anggap sepele. Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus faktor penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Karena itu, pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem distribusi air sejak dini,” ujar Ijeck melalui rilisnya di Jakarta, Senin (26/10/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyoroti efektivitas waduk dan bendungan yang kerap terkendala oleh buruknya jaringan distribusi bawah. Ia mendorong agar pengawasan difokuskan pada pemeliharaan berkala dan keandalan jaringan irigasi agar manfaat infrastruktur benar-benar mengalir hingga ke lahan pertanian warga. “Jangan sampai bendungannya tersedia, tetapi jaringan irigasinya tidak berfungsi dengan baik. Kita harus melihat apakah air benar-benar sampai kepada masyarakat dan petani yang membutuhkan. Pembangunan infrastruktur harus diikuti pemeliharaan dan evaluasi manfaatnya,” tegas Legislator Sumatera Utara I tersebut. Lebih lanjut, Ijeck mendorong ketepatan sasaran pada program strategis seperti pembangunan sumur bor dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Ia mengingatkan agar pelaksanaan proyek tidak sebatas menggugurkan kewajiban administratif, melainkan memprioritaskan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan krisis air paling tinggi. “Program sumur bor, rehabilitasi irigasi, dan P3-TGAI harus dipastikan tepat sasaran. Kita tidak hanya ingin melihat pekerjaan selesai secara administratif, tetapi juga memastikan infrastruktur berfungsi, kualitas pekerjaannya terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya. Untuk jangka pendek, Ijeck menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga antara Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pemerintah daerah. Informasi pemetaan iklim harus dijadikan acuan utama untuk pengerahan armada tangki air bersih dan penyediaan tandon komunal di daerah terdampak ekstrem. “Kalau ada wilayah yang mulai mengalami krisis air, pemerintah harus segera hadir. Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki, penyediaan tandon komunal, optimalisasi sumur bor, dan pemanfaatan sumber air alternatif harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ungkap Ijeck. Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pengawasan Parlemen akan terus difokuskan pada asas kebermanfaatan anggaran pembangunan sumber daya air. “Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Kita ingin memastikan akses air bersih tetap terjaga, pertanian terlindungi, dan pemerintah semakin siap menghadapi ancaman kekeringan,” pungkasnya.(ndy/we)...

Baca Detail
Rudianto Lallo Soroti Dugaan Keterlibatan Korporasi Karhutla
Berita
27 Oct 2026

Rudianto Lallo Soroti Dugaan Keterlibatan Korporasi Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta Kapolri serius menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Penindakan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera, terutama terhadap korporasi yang diduga memiliki keterlibatan dalam kebakaran hutan.Menurutnya, persoalan karhutla yang terus berulang setiap tahun tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas. Penegakan hukum harus menjadi bagian penting dari upaya memutus siklus kebakaran hutan yang selama ini terus terjadi.“Intinya adalah harus ada penegakan supaya ada efek jera. Jangan lagi ada kejadian-kejadian yang berulang setiap tahun tanpa ada solusi, tanpa ada penindakan dari para penegak hukum,” ujar Rudianto kepada Parlementaria di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2026). Legislator Fraksi Partai NasDem itu pun menilai, dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam kasus karhutla perlu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum. Penanganan perkara harus dilakukan secara profesional agar pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.Ia juga menyoroti pentingnya komitmen kepolisian dalam mengusut dugaan keterlibatan korporasi. Penanganan yang tegas dan konsisten diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa sekaligus memperkuat upaya perlindungan hutan di Indonesia.“Saya kira intinya adalah harus ada penegakan hukum. Saya tahu Pak Kapolri sudah menyampaikan bahwa akan ada tersangka dari korporasi dalam kebakaran hutan ini. Kita tunggu saja,” pungkas Rudianto. (ujm/aha) ...

Baca Detail
Netty Aher Ingatkan Kewaspadaan terhadap Influenza, Minta Deteksi Dini Diperkuat
Berita
27 Oct 2026

Netty Aher Ingatkan Kewaspadaan terhadap Influenza, Minta Deteksi Dini Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pentingnya menjaga kewaspadaan terhadap influenza di tengah pemantauan aktivitas virus yang masih berlangsung di Indonesia. Ia meminta upaya pencegahan, edukasi masyarakat, dan deteksi dini terus diperkuat guna menekan risiko penularan, terutama pada kelompok rentan. Berdasarkan laporan surveilans Kementerian Kesehatan periode 18–24 Oktober 2026, sebanyak 172 dari 400 spesimen yang diperiksa terdeteksi positif influenza. Meski proporsi hasil positif mengalami penurunan dibandingkan pekan sebelumnya, Netty menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh membuat masyarakat lengah. “Data ini perlu menjadi pengingat bahwa kewaspadaan terhadap influenza harus terus dijaga. Kita tidak perlu panik, tetapi pencegahan dan deteksi dini jangan sampai diabaikan,” ujar Netty kepada Parlementaria, Senin (26/10). Ia menekankan, anak-anak, lanjut usia (lansia), ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit penyerta perlu mendapat perhatian khusus karena berisiko mengalami komplikasi ketika terinfeksi. Karena itu, pemahaman masyarakat mengenai gejala influenza dan langkah pencegahannya perlu terus ditingkatkan. Netty mendorong penguatan edukasi mengenai etika batuk dan bersin, kebersihan tangan, serta penggunaan masker saat sakit untuk mengurangi risiko penularan. Menurutnya, sekolah dan keluarga juga memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak dini. “Sekolah dan keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan. Anak-anak perlu dibiasakan menjaga kebersihan, sementara orang tua harus peka terhadap perubahan kondisi kesehatan anak dan tidak memaksakan mereka beraktivitas ketika sedang sakit,” jelas politisi Fraksi PKS tersebut. Selain pencegahan di lingkungan masyarakat, Netty meminta kesiapan Puskesmas dan rumah sakit terus diperhatikan. Kemudahan akses pemeriksaan, ketepatan penanganan, serta sistem rujukan yang berjalan baik dinilai penting agar pasien yang membutuhkan pertolongan dapat segera memperoleh layanan kesehatan. “Kita juga membutuhkan informasi yang akurat, edukasi yang mudah dipahami, dan layanan kesehatan yang siap. Penggunaan obat, termasuk antivirus, harus berdasarkan penilaian tenaga medis, bukan karena kepanikan atau mengikuti informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya. (ndy/ssb)...

Baca Detail
RUU Hak Cipta Harus Pastikan Royalti Transparan dan Hak Pencipta Terpenuhi
Berita
27 Oct 2026

RUU Hak Cipta Harus Pastikan Royalti Transparan dan Hak Pencipta Terpenuhi

PARLEMENTARIA, Denpasar - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi para pencipta karya, termasuk memastikan pemenuhan hak dan pembagian royalti secara transparan, adil, serta tidak berbelit-belit. Anggota Baleg DPR RI Abdul Hakim Bafagih menegaskan, apa pun bentuk kelembagaan yang nantinya mengelola hak cipta, hal terpenting adalah memastikan proses pelayanan dan penyaluran royalti berjalan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. “Bentuk lembaganya apa pun, yang penting tidak ribet, tidak diselimuti ketidakjelasan, kemudian prosesnya transparan. Semua pencipta karya memang perlu mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan,” ujarnya kepada Parlementaria usai kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi terkait RUU Hak Cipta, kerja ke Denpasar, Bali, Senin (26/10/2026). Menurutnya, revisi regulasi hak cipta harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap para pencipta yang telah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, dan kreativitas dalam menghasilkan sebuah karya. Jangan sampai hasil kerja keras mereka tidak mendapatkan perlindungan maupun hak ekonomi yang semestinya. Ia juga mengingatkan pentingnya mencegah praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan dan pendistribusian royalti. Sebab, kejelasan mekanisme dan kepastian hak menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan para pencipta terhadap sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. “Jangan sampai ada oknum lembaga yang tidak transparan dalam proses pemberian royaltinya. Semangat kita merevisi RUU Hak Cipta ini adalah untuk melindungi para pencipta,” tegas Politisi Fraksi PAN itu. Abdul Hakim menjelaskan, dalam proses penyusunan RUU Hak Cipta, Baleg DPR RI melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri kreatif, pakar, akademisi, hingga platform digital. Pelibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap beragam perspektif agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan di lapangan. Melalui proses pembahasan yang inklusif, ia berharap substansi RUU Hak Cipta dapat dirumuskan secara komprehensif dan meminimalkan celah yang berpotensi menghambat perlindungan terhadap pencipta maupun pemenuhan hak ekonomi mereka. Lebih jauh, ia menekankan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan pelaku seni, tetapi juga mencakup setiap individu yang menghasilkan karya, gagasan, inovasi, maupun temuan yang memiliki nilai dan manfaat. Menurutnya, kehadiran regulasi yang kuat akan memberikan kepastian bagi para pencipta untuk terus berkarya tanpa dibayangi kekhawatiran atas penggunaan karya mereka tanpa perlindungan yang memadai. Kepastian tersebut sekaligus diharapkan dapat mendorong lahirnya generasi pencipta baru yang lebih produktif dan inovatif. Meski demikian, Abdul Hakim mengingatkan bahwa kualitas regulasi harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Setelah RUU Hak Cipta disahkan menjadi undang-undang, implementasinya perlu terus dipantau agar sejalan dengan tujuan awal pembentukannya. “Kalau undang-undang ini nanti sudah disahkan dan diterbitkan, kami dari legislatif tentunya akan ikut mengawasi bagaimana jalannya penerapan undang-undang tersebut,” jelasnya. Ia berharap RUU Hak Cipta dapat diselesaikan pada 2026 hingga tahap pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dengan demikian, regulasi tersebut diharapkan segera memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi para pencipta di berbagai bidang. “Harapannya, sampai akhir 2026 ini sudah selesai, sampai dengan pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR,” pungkasnya. Melalui penyusunan RUU Hak Cipta, Baleg DPR RI diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang tidak hanya mengakui hak para pencipta, tetapi juga memastikan hak tersebut dapat dirasakan secara nyata. Dengan perlindungan yang kuat, tata kelola royalti yang transparan, dan pengawasan implementasi yang berkelanjutan, ekosistem kreatif nasional diharapkan semakin tumbuh dan mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Ketut Wica, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Bali I Gusti Putu Milawati, Rektor Institut Seni Indonesia Bali/ Maestro Senirupa dan Budayawan Bali I Wayan Kun Adnyana, Maestro Etnomusikolog I Made Bandem, Perwakilan Asosiasi dari Yayasan Griya Olah Kreativitas Seni (Geoks) Bali I Wayan Dibia dan Pencipta dan Pelaku Seni Tjokorda Istri Putra Padmini. (rni/rdn)...

Baca Detail
Penelusuran Aset Harus Dilakukan secara Cermat Guna Cegah Risiko Kriminalisasi
Berita
27 Oct 2026

Penelusuran Aset Harus Dilakukan secara Cermat Guna Cegah Risiko Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penelusuran aset atau asset tracing dalam penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu dilakukan secara cermat dan profesional untuk mencegah risiko kriminalisasi. Keakuratan penelusuran serta kejelasan asal-usul aset menjadi aspek penting agar mekanisme perampasan aset tidak mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono menilai, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen untuk mendukung pengawasan keuangan dan penelusuran aset. Namun, efektivitas instrumen tersebut perlu dievaluasi, terutama dalam memastikan keterkaitan aset dengan tindak pidana yang sedang ditangani aparat penegak hukum. “Apakah instrumen negara yang dimiliki oleh Indonesia hari ini sudah bisa berjalan dengan baik atau belum mengenai asset tracing-nya? Kita di sini sudah banyak instrumen. Ada BPK, ada PPATK. Apakah itu sudah berjalan dengan baik atau belum?” ujar Bimantoro dalam RDPU tentang pembahasan  masukan terkait RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2026). RDPU ini menerima masukan dari Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Said Karim, Romli Atmasasmita, dan Lembaga Kajian Keilmuan FH Universitas Indonesia Menurutnya, persoalan penelusuran aset perlu mendapat perhatian serius ketika muncul perdebatan mengenai kepemilikan dan waktu perolehan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Ketidakjelasan mengenai asal-usul aset dapat memunculkan persoalan hukum apabila tidak ditangani melalui pemeriksaan yang cermat dan berbasis bukti. Ia mencontohkan perdebatan dalam sejumlah kasus, termasuk perkara timah, ketika aset yang menjadi perhatian penegak hukum diduga telah dimiliki sebelum tindak pidana yang disangkakan terjadi. Kondisi tersebut, menurutnya, memerlukan penelusuran lebih mendalam untuk memastikan hubungan antara aset dan dugaan tindak pidana. “Bagaimana tanggung jawab aparat penegak hukum itu sendiri. Sekali lagi saya sampaikan, siapa yang bisa menjamin profesionalisme aparat penegak hukum kita? Jangan sampai berawal dari pengiringan opini, ujung-ujungnya menjadi kriminalisasi,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. Bimantoro menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam perumusan maupun pelaksanaan RUU Perampasan Aset. Upaya tersebut diperlukan agar kewenangan negara dalam menelusuri dan merampas aset dapat dijalankan secara tepat, tanpa mengabaikan prinsip hukum dan perlindungan terhadap warga negara. Ia berharap pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berorientasi pada penguatan instrumen pemberantasan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dengan demikian, proses penelusuran hingga perampasan aset dapat berlangsung secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. “Bagaimana kita sama-sama harus bisa memitigasi risiko ke depan agar ini tidak terjadi apabila RUU ini berjalan dengan benar,” pungkas Bimantoro. (ujm/rdn)...

Baca Detail
Perundungan Terjadi Lagi di Tangsel dan Sampit, Diperlukan Penyelesaian di Level UU
Berita
27 Oct 2026

Perundungan Terjadi Lagi di Tangsel dan Sampit, Diperlukan Penyelesaian di Level UU

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyesalkan kembali terjadinya kasus perundungan terhadap anak di Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel); dan Baamang, Sampit, Kalimantan Tengah. Menurutnya, kasus yang terus berulang ini semakin menegaskan pentingnya mengkaji pembentukan UU Anti-Perundungan yang mengatur pencegahan dan penanganan kasus tersebut secara lebih detail dan komprehensif. “Kasus perundungan yang terus berulang ini menunjukkan bahwa kebutuhan kita akan UU Anti-Perundungan yang mengatur pencegahan dan penanganan perundungan secara lebih detail dan komprehensif semakin mendesak. Saya akan segera berkomunikasi dengan berbagai pihak agar kajian UU Anti-Perundungan ini bisa segera dilakukan,” ujar Abduh, sapaan akrab Abdullah, dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (26/10/2026). Diketahui, kasus perundungan di Ciputat, Tangsel, melibatkan sejumlah pelajar kelas VIII yang diduga dipaksa kakak kelasnya meminum kopi bercampur cuka. Sejumlah pelajar dilaporkan menjalani perawatan medis setelah kejadian tersebut. Sementara itu, di Baamang, Sampit, seorang siswi berusia 10 tahun dilaporkan mengalami perundungan berupa ejekan dengan sebutan jelek dan miskin. Perundungan yang disebut terjadi berulang kali tersebut membuat siswi itu enggan masuk sekolah hingga hampir dua bulan. Abduh, yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, meminta pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencegahan dan penanganan perundungan. Menurutnya, persoalan ini tidak cukup dijelaskan dengan alasan bahwa peraturan yang ada belum diimplementasikan secara optimal. Kecukupan regulasi juga harus dievaluasi agar mampu menjawab dinamika perundungan yang terus berkembang. “Saya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kasus perundungan yang terus berulang dan menimbulkan dampak serius bagi korbannya. Jangan sampai persoalannya hanya dijawab dengan alasan masih ada pihak yang tidak berkomitmen menjalankan peraturan, sementara kita tidak mengevaluasi apakah aturan yang ada sudah memadai untuk menjawab dinamika perundungan saat ini,” tegas Politisi Fraksi PKB itu. Sebagai langkah konkret untuk menekan perundungan dan mewujudkan zero tolerance terhadap perundungan, legislator asal Jawa Tengah tersebut berencana melakukan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas wacana pembentukan UU Anti-Perundungan. “Saya akan melakukan audiensi dengan pemerintah, sekolah, media, dan berbagai pihak lainnya untuk memetakan persoalan serta mendapatkan masukan mengenai penanganan perundungan selama ini. Dari situ, kita akan menyusun peta jalan pembentukan UU Anti-Perundungan, baik dari sisi teknis maupun substansinya,” jelas Abduh. Menurut Abduh, langkah tersebut merupakan ikhtiar untuk melindungi generasi muda dan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan yang dapat merusak masa depan mereka. “Jangan sampai semakin banyak anak yang menjadi pelaku maupun korban perundungan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh anak dan keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di masa mendatang,” pungkas Abduh. (rdn)...

Baca Detail
Soedeson Tandra Tekankan Pentingnya Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset
Berita
27 Oct 2026

Soedeson Tandra Tekankan Pentingnya Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Aspek perlindungan terhadap pihak ketiga (third party) yang beritikad baik perlu menjadi perhatian dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Pengaturan tersebut penting, untuk memastikan negara tidak mengabaikan hak kepemilikan warga negara yang memperoleh aset secara sah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra menyebutkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan kompleksitas kepemilikan aset, terutama ketika suatu benda telah berpindah tangan dan dimiliki oleh pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Karena itu, mekanisme perampasan aset perlu mempertimbangkan status kepemilikan serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki itikad baik. “Kalau kita bicara mengenai perampasan, khususnya aset, kita bicara mengenai in rem, mengenai benda. Nah, tadi teman-teman mahasiswa ini kan bicara mengenai pihak ketiga yang beritikad baik. Ini persoalan susah (terkait perampasan asset) yang sedang kita hadapi,” ujar Soedeson dalam RDPU tentang pembahasan masukan terkait RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2026). RDPU menerima masukan dari Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Said Karim, Romli Atmasasmita, dan Lembaga Kajian Keilmuan FH Universitas Indonesia. Ia menjelaskan, persoalan perampasan aset tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum mengenai kepemilikan dan perpindahan hak atas suatu benda. Dalam hukum perdata, kesepakatan antara para pihak tidak serta-merta berarti hak milik telah berpindah karena proses peralihannya juga bergantung pada ketentuan yang berlaku terhadap masing-masing jenis aset. Kompleksitas tersebut semakin berkembang seiring dengan beragamnya bentuk kepemilikan, mulai dari benda bergerak dan tidak bergerak hingga aset berwujud dan tidak berwujud. Perkembangan teknologi juga menghadirkan bentuk kepemilikan baru yang membutuhkan pemahaman hukum secara lebih komprehensif. “Kalau kita bicara hukum perdata, kita selalu dua tingkat. Kesepakatan memang sah, tetapi berpindahnya hak milik belum tentu. Kalau benda bergerak, tergantung levelling-nya. Benda tidak bergerak, seperti tanah, diatur melalui proses balik nama,” jelas legislator dari Fraksi Partai Golkar ini. Menurutnya, pemahaman terhadap mekanisme peralihan hak tersebut penting agar perampasan aset tidak mengabaikan kedudukan hukum pihak yang memperoleh atau memiliki aset secara sah. Kejelasan mengenai status kepemilikan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan mekanisme perampasan aset. Ia menegaskan, kewenangan negara untuk memberantas korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara perlu berjalan seimbang dengan kewajiban menghormati hak asasi manusia serta prinsip-prinsip hukum. Dengan demikian, upaya penegakan hukum tetap memiliki landasan yang kuat tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak warga negara. “Negara diberikan hak untuk memberantas tindak pidana korupsi, memberantas unsur-unsur yang menggerogoti kekayaan negara. Tetapi di sisi yang lain, warga negara juga harus dilindungi,” tegasnya. Oleh karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset perlu mencermati pengaturan mengenai status kepemilikan, mekanisme peralihan hak, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Kejelasan ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Ia berharap masukan dan kajian hukum yang mendalam dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi tersebut. Dengan perumusan yang cermat, instrumen perampasan aset diharapkan mampu melindungi kepentingan negara "Tentu dengan tanpa mengabaikan hak pihak lain yang secara hukum berhak atas aset yang dimilikinya," pungkasnya. (ujm/rdn)...

Baca Detail