KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Puan Minta Implementasi PP Tunas Dimaksimalkan Demi Atasi Perundungan Siber Pada Anak
Berita
28 Oct 2026

Puan Minta Implementasi PP Tunas Dimaksimalkan Demi Atasi Perundungan Siber Pada Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti laporan mengenai 45 persen anak Indonesia pernah mengalami perundungan siber (cyberbullying). Ia pun mendorong penguatan perlindungan pada anak di ruang digital, termasuk melalui implementasi kebijakan dan aturan Negara secara maksimal. “Fenomena banyaknya anak atau generasi muda yang mengalami perundungan di ruang digital merupakan catatan penting yang harus menjadi perhatian bersama,” kata Puan Maharani dalam keterangan persnya, Rabu (28/10/2026). Sebagai informasi, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap laporan mengenai 45 persen anak Indonesia pernah mengalami perundungan siber (cyberbullying) berdasarkan riset dari UNICEF. Dari riset yang sama, hanya 39,9 persen orang tua merasa mampu mendampingi anak di internet. Selain itu, penggunaan aplikasi pengawasan orang tua atau parental control pada platform disebut masih rendah. Oleh karenanya, perlindungan anak di ruang digital dinilai semakin mendesak. Terkait hal ini, Puan menyinggung semakin maraknya kasus perundungan pada anak, termasuk cyberbullying di Indonesia di mana tak sedikit dari kasus perundungan siber berdampak pada kasus kekerasan bahkan hingga kematian akibat korban merasa depresi. “Perundungan melalui pesan, unggahan, atau percakapan kelompok dapat memengaruhi kehidupan anak sehari-hari, hingga menimbulkan trauma. Anak yang dipermalukan di ruang digital dapat kehilangan rasa percaya diri, merasa terasing dari teman-temannya, atau enggan mengikuti kegiatan yang sebelumnya ia sukai,” tuturnya. Puan mendorong Pemerintah untuk memastikan anak-anak yang mengalami perundungan siber dapat memiliki akses dan fasilitas sebagai bentuk pertolongan. Dalam setiap peristiwa cyberbullying, Pemerintah disebut harus bisa hadir bagi korban. “Ketika seorang anak mengalami perundungan, ia perlu tahu bahwa ada orang dewasa atau sarana pendampingan yang akan memungkinkan anak didengar dan dipahami secara aman saat mereka bercerita, tanpa khawatir disalahkan atau dipermalukan,” ungkap Puan. Lebih lanjut, Puan menilai keluarga korban pun membutuhkan dukungan yang dapat diandalkan ketika menghadapi persoalan tersebut. “Orang tua perlu memperoleh penjelasan yang mudah dipahami mengenai tempat meminta bantuan dan pihak yang dapat mendampingi anak. Kepastian itu penting, terutama ketika keluarga belum memahami persoalan yang terjadi di ruang digital,” sebutnya. Menurut Puan, Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bantuan bagi anak korban cyberbullying dan keluarganya bisa saling terhubung. “Ketika masalah perundungan siber disampaikan kepada sekolah atau layanan Pemerintah, keluarga perlu memperoleh kejelasan mengenai siapa yang dapat membantu dan bagaimana pendampingan dilanjutkan sesuai kebutuhan anak,” jelas Puan. Puan mengatakan, orang tua perlu mendapat kepastian bahwa anak mereka didengar dan ada bantuan yang bisa dihubungi jika perundungan siber terjadi. “Pendampingan perlu berlanjut hingga tuntas agar anak dapat kembali belajar, berteman, dan menjalani kesehariannya dengan lebih tenang,” tambah mantan Menko PMK itu. Puan menyatakan, kemajuan teknologi memang memberi kesempatan bagi anak untuk belajar, berkarya, dan bersosialiasi. Meski begitu, kesempatan tersebut perlu disertai perlindungan agar anak dapat memanfaatkan teknologi dengan rasa aman. “Salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemerintah adalah dengan memaksimalkan penerapan PP TUNAS sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital,” ujar Puan. Sebagai informasi, PP TUNAS atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak diterbitkan Pemerintah untuk melindungi anak-anak dari berbagai risiko di ruang digital, seperti media sosial dan permainan daring (game online). PP Tunas memuat kebijakan Pemerintah yang mewajibkan platform digital atauPenyelenggara Sistem Elektronik(PSE) menciptakan ekosistem siber yang aman dan ramah anak. Kewajiban tersebut meliputi penyaringan konten berbahaya, penyediaan mekanisme pelaporan cepat, verifikasi usia, larangan data profiling komersial, serta penyediaan fitur kontrol orang tua. Puan menilai beleid ini menjadi perangkat bagi Pemerintah untuk meminimalisir atau mengatasi berbagai kejahatan digital pada anak, termasuk perundungan siber. “Maka implementasinya harus betul-betul dilaksanakan secara efektif, tegas, dan akurat sehingga menjadi jaminan agar anak terbebas dari cyber crime seperti cyberbullying yang dapat berdampak terhadap tumbuh kembang mereka,” tegasnya. Puan juga mendorong Pemerintah meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan perlindungan pada anak di ruang digital ini. “Sosialisasi dapat membantu keluarga memahami perlindungan yang tersedia dan tempat meminta pertolongan, sementara pelaksanaannya terus dievaluasi berdasarkan perkembangan yang ada,” sebut Puan. “Perhatian yang sama perlu menjangkau keluarga di berbagai daerah, termasuk yang memiliki keterbatasan akses informasi,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Puan memandang, Pemerintah dapat memperluas penyampaian informasi melalui sekolah dan ruang pelayanan yang dekat dengan masyarakat. "Ini diperlukan agar lebih banyak anak-anak dan orang tua mengetahui dukungan yang tersedia dari Negara dalam hal perlindungan di ruang digital,” ucap Puan. Di sisi lain, Puan menilai literasi sejak dini juga diperlukan untuk memastikan perlindungan anak di ruang digital. “Misalnya dengan memasukkan pendidikan atau literasi digital di sekolah sejak pendidikan dasar anak. Bukan hanya tentang ilmu teknologinya saja, tapi juga mengenai etika di ruang digital. Ini seperti kita belajar soal nilai-nilai kehidupan bermasyarakat misalnya tentang tenggang rasa dan gotong royong,” paparnya. Menurut Puan, literasi digital dengan menekankan nilai-nilai moral dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter. “Anak-anak Indonesia berhak tumbuh dengan percaya diri dalam memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan mereka. Namun juga menjadi tugas kita bersama agar perkembangan teknologi tidak membawa dampak negatif pada anak,” tutup Puan. (aha)...

Baca Detail
Diplomasi Sapu Lidi, BKSAP Dorong UMKM Deli Serdang Tembus Pasar Global
Berita
28 Oct 2026

Diplomasi Sapu Lidi, BKSAP Dorong UMKM Deli Serdang Tembus Pasar Global

PARLEMENTARIA, Deli Serdang - Diplomasi parlemen didorong menjadi pintu pembuka pasar internasional bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta hasil usaha masyarakat. Salah satu produk yang berpotensi dikembangkan ialah sapu lidi berbahan pelepah kelapa sawit dan kelapa asal Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai, diplomasi ekonomi perlu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan nilai ekspor nasional. Produk yang dihasilkan masyarakat dinilai memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Kalau nilai ekspor itu ditopang oleh produk dari masyarakat, insyaallah itu ekonomi masyarakat akan tumbuh,” ujar Syahrul dalam kegiatan BKSAP Day bertema Diplomasi Parlemen sebagai Strategi Menjembatani Potensi Daerah Menuju Pasar Global yang diselenggarakan di Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatra Utara, Selasa (27/10/2026). Sapu lidi menjadi salah satu contoh pemanfaatan potensi lokal yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Bahan bakunya berasal dari pelepah kelapa sawit dan lidi kelapa yang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Mendukung produk lokal melangkah ke pasar internasional, Syahrul melontarkan gagasan “Diplomasi Sapu Lidi”. Gagasan ini diwujudkan melalui upaya memperkenalkan produk unggulan masyarakat Indonesia dalam berbagai kegiatan hubungan bilateral. “Maka saya menamakan diplomasi sapu lidi, kita BKSAP akan coba memperkenalkan yang biasanya mungkin cenderamata kita atur dalam bentuk kopi, sekali-sekali kita kasih sapu lidi,” kata Syahrul, disambut tepuk tangan jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan anggota BKSAP yang hadir. Melalui pendekatan tersebut, BKSAP berupaya memperluas pengenalan produk lokal kepada mitra internasional. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk dukungan parlemen terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. “Jadi, kita berharap dengan dorongan seperti ini sesungguhnya adalah gambaran bahwasanya Parlemen Indonesia dalam hal ini BKSAP membantu pemerintah, membantu masyarakat Indonesia untuk meningkatkan diplomasi ekonominya,” tutup Anggota Komisi I DPR RI itu. Sementara itu, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menjelaskan bahwa pemerintah daerah baru-baru ini bersama Balai Karantina melaksanakan ekspor sapu lidi ke sejumlah negara. Produk tersebut berasal dari lidi kelapa sawit dan kelapa yang pengembangannya memerlukan pemberdayaan masyarakat sejak tahap awal produksi. Asri menyambut dukungan BKSAP terhadap pengembangan ekspor tersebut. Pemerintah daerah berencana menghimpun pelaku UMKM dan petani, mulai dari skala kecil hingga besar, dalam sebuah komunitas untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan usaha. Ia berharap dukungan BKSAP juga dapat membantu memperluas akses pemasaran ke negara tujuan ekspor. Dengan demikian, produk yang dihasilkan masyarakat Deli Serdang memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi komoditas unggulan daerah. “Inilah yang kami berharap nanti dari BKSAP ini, nanti membangun kerjasama dengan negara-negara tujuan di luar agar ini bisa lebih mendapat tempat untuk menjadi salah satu komoditas unggulan Deli Serdang,” kata Asri. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Asri mengungkapkan bahwa Deli Serdang memiliki potensi produksi lidi bersih yang diperkirakan mencapai 16 ribu ton per tahun. Potensi tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat pengembangan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi daerah dalam perdagangan internasional. Berdasarkan data Badan Karantina Indonesia, nilai ekspor lidi asal Sumatera Utara mencapai 23 ribu ton dengan nilai Rp197 miliar pada periode 1 Januari hingga 5 September 2026. Lidi tersebut dikirim ke sejumlah negara dengan pasar utama Pakistan, Vietnam, dan China, serta dimanfaatkan antara lain sebagai bahan pendukung pembuatan dupa. Penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan produk, dan perluasan akses pasar internasional diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Dengan dukungan diplomasi parlemen, potensi tersebut diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi petani dan pelaku UMKM. (uc/rdn)...

Baca Detail
Baleg: RUU Hak Cipta Tekankan Kontrol Pencipta dan Pelindungan Warisan Budaya
Berita
28 Oct 2026

Baleg: RUU Hak Cipta Tekankan Kontrol Pencipta dan Pelindungan Warisan Budaya

PARLEMENTARIA, Makassar - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pelibatan publik yang bermakna (meaningful participation) dalam penyusunan beleid terkait pelindungan hak cipta karya intelektual. Hal tersebut dalam rangka untuk memastikan setiap pencipta memiliki kendali penuh atas karyanya, sekaligus memberikan apresiasi tertinggi negara terhadap ragam ciptaan dari berbagai daerah. "Kehadiran Undang-Undang Hak Cipta ini sebetulnya untuk menyambung pilar-pilar penting. Pertama, sebagai wujud penghargaan kita terhadap semua penciptaan di bidang apa saja. Kedua, memastikan adanya kontrol langsung dari para pencipta terhadap talenta maupun karya yang mereka hasilkan," ujar Doli saat memimpin Rapat Kunjungan Kerja Panja Pembahasan RUU tentang Hak Cipta di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/10/2026). Untuk menjawab dinamika pelindungan karya tersebut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa substansi pengaturan dalam RUU Hak Cipta harus dirumuskan secara komprehensif dengan menyerap masukan faktual secara langsung. Regulasi ini ditargetkan mampu mengakomodasi perluasan klasifikasi perlindungan yang kini berkembang hingga mencapai kurang lebih 19 jenis ciptaan, beranjak dari yang awalnya hanya berfokus pada persoalan ciptaan lagu dan musik. Menanggapi urgensi penguatan pelindungan hukum tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Ikmal Idrus,  sepakat bahwa regulasi ini harus menjadi pilar penjaga identitas dan kekayaan lokal. Ia mengingatkan krusialnya penguatan hak moral dan perlindungan mendasar guna memberikan rasa aman bagi para pelaku seni, budayawan, dan komunitas kreatif di daerah. "Kekayaan intelektual ini bukan hanya sekadar karya, tetapi merupakan bagian utuh dari identitas dan warisan budaya kita. Oleh karena itu, masukan nyata di lapangan dari para pencipta, komunitas budaya, hingga akademisi diharapkan mampu menawarkan rumusan perlindungan hukum yang dapat diterapkan secara efektif," papar Ikmal merespons tim kunjungan kerja Baleg DPR RI. Pemilihan Sulawesi Selatan sebagai salah satu destinasi utama penyerapan aspirasi ditekankan bukan tanpa alasan. Daerah ini dinilai merepresentasikan kekuatan ekosistem kreatif di wilayah timur Indonesia, ditopang oleh lestarinya warisan komunal serta tingginya produktivitas para seniman dan kreator lokal yang membutuhkan kepastian payung hukum secara riil. Nantinya, rangkaian pandangan kritis dan catatan strategis yang terjaring dalam pertemuan ini akan dikompilasi secara utuh oleh tim Panja. Beragam rumusan dari para pemangku kepentingan daerah tersebut dipastikan menjadi landasan krusial bagi Baleg DPR RI guna mematangkan draf RUU sebelum memasuki tahapan Pembicaraan Tingkat I bersama pihak Pemerintah. (dwk/rdn)...

Baca Detail
RUU Hak Cipta Perlu Adaptif terhadap AI, Tekankan Aspek Manusia Penentu Proses Kreatif
Berita
28 Oct 2026

RUU Hak Cipta Perlu Adaptif terhadap AI, Tekankan Aspek Manusia Penentu Proses Kreatif

PARLEMENTARIA, Denpasar - Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menjadi satu di antara isu yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai regulasi hak cipta ke depan perlu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memastikan perlindungan terhadap kreativitas dan kontribusi manusia tetap menjadi perhatian utama.  Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, dalam kunjungan kerja ke Denpasar, Bali, Senin (26/10/2026), dalam rangka menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan RUU Hak Cipta. Bob Hasan mengatakan bahwa penggunaan AI dalam penciptaan karya, termasuk lagu dan musik, perlu dilihat secara bijaksana. Teknologi tersebut dapat menjadi sarana pendukung kreativitas, tetapi keberadaan dan kontribusi manusia dalam proses penciptaan tetap perlu diperhatikan dalam perumusan aturan hukum. “Tentunya harus diadopsi tentang artificial intelligence. Kita secara bijaksana melihat bahwa AI adalah sebagai sarana dan prasarana,” ujar Bob Hasan. Menurutnya, perkembangan teknologi tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai tantangan bagi dunia seni dan industri kreatif. AI juga dapat menjadi bagian dari proses kreatif yang membantu manusia menghasilkan karya baru. Namun, pemanfaatannya perlu disertai kejelasan mengenai kedudukan pencipta, penggunaan karya, dan pemenuhan hak yang timbul dari suatu ciptaan. Bob Hasan menekankan bahwa aspek manusia (human) tetap memiliki peran penting dalam menentukan arah kreativitas dan pemanfaatan teknologi. Karena itu, pengaturan hak cipta perlu mempertimbangkan bagaimana kontribusi manusia dapat dikenali dan dilindungi di tengah semakin luasnya penggunaan AI. “Sebagai bagian daripada objek hukum, AI merupakan fasilitas yang tentunya manusia yang akan menentukan,” katanya. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti hubungan antara karya musik, pencipta, penyanyi, dan masyarakat sebagai penikmat karya. Menurutnya, sebuah karya tidak hanya berkaitan dengan proses pembuatannya, tetapi juga dengan bagaimana karya tersebut dinikmati masyarakat dan bagaimana hak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dipenuhi. Dalam konteks tersebut, RUU Hak Cipta diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif, terutama ketika teknologi baru semakin banyak digunakan dalam proses produksi dan distribusi karya. Pengaturan yang adaptif diperlukan agar perkembangan AI tidak mengaburkan perlindungan terhadap hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif pencipta. Kejelasan mengenai kontribusi manusia, penggunaan karya sebagai bahan atau masukan bagi sistem AI, serta pemanfaatan hasil yang dihasilkan teknologi menjadi isu yang perlu dikaji secara cermat dalam proses legislasi. Baleg DPR RI menginisiasi penyusunan RUU Hak Cipta untuk memperkuat pemenuhan hak para pencipta yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan. Karena itu, pembaruan regulasi diharapkan dapat menjawab tantangan konvensional sekaligus mengantisipasi perubahan dalam ekosistem kreatif akibat perkembangan teknologi. Melalui penyerapan aspirasi di Bali, Baleg DPR RI diharapkan memperoleh masukan dari para seniman, budayawan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Masukan tersebut penting agar RUU Hak Cipta tidak hanya relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga tetap berpihak pada perlindungan pencipta dan keberlanjutan kreativitas nasional. Dalam kesempatan yang sama para pemangku kepentingan seni dan budaya di Bali mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga menjamin pembagian manfaat ekonomi yang adil, khususnya atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional (EBT). Aspirasi tersebut mencakup kemudahan pencatatan hak cipta, pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), pelindungan karya di ruang digital, serta pengaturan penggunaan karya sebagai data pelatihan kecerdasan buatan (AI). Maestro seni pertunjukan Bali Prof. Dr. I Made Bandem menekankan pentingnya pembentukan LMK Kesenian Bali yang dipelopori pemerintah daerah untuk memastikan royalti dapat dihimpun dan disalurkan kepada pencipta maupun komunitas pemilik budaya. “Yang paling penting adalah bagaimana hak ekonomi pencipta dan komunitas budaya bisa terpenuhi. Karena itu, perlu ada lembaga yang profesional untuk mengelola royalti dan memastikan manfaatnya kembali kepada seniman serta desa adat,” demikian pokok pandangan yang disampaikannya. Senada, budayawan dan maestro seni Prof. Dr. I Wayan Dibia menilai pelindungan hak cipta harus memastikan karya tradisional tidak sekadar dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata, tetapi juga memberikan kesejahteraan kepada pencipta dan komunitas pengembannya. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keutuhan dan identitas karya agar tidak diubah atau disajikan secara tidak bertanggung jawab. Sementara itu, pencipta dan pelaku seni Dra. Tjokorda Istri Putra Padmini berharap proses pencatatan hak cipta dipermudah agar seniman memperoleh pengakuan dan pelindungan atas karya mereka, termasuk ketika karya dipelajari atau dipentaskan pihak lain tanpa sepengetahuan penciptanya. Dari perspektif akademisi, Rektor Institut Seni Indonesia Bali Prof. Dr. I Wayan Kun Adnyana menekankan perlunya membedakan pelindungan karya sakral dan profan, sekaligus memperjelas kedudukan komunitas pemilik ekspresi budaya tradisional. Ia juga mendorong agar pencatatan hak cipta dapat diakses secara gratis serta penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan dan digitalisasi diatur secara proporsional. Adapun Pemerintah Provinsi Bali melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Ketut Wica, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Bali mendorong penguatan pelindungan ekspresi budaya tradisional, pembagian manfaat ekonomi yang adil, tanggung jawab platform digital, kepastian penggunaan karya dalam pelatihan AI, serta tata kelola royalti yang transparan dan mudah diakses. Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan RUU Hak Cipta agar mampu menghadirkan pelindungan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, menjaga nilai sakral dan identitas budaya, serta menjamin keberlanjutan kehidupan seniman dan komunitas adat di Bali maupun daerah lainnya di Indonesia. (rni/rdn)...

Baca Detail
Wujudkan Keterbukaan Informasi, Setjen DPR Perkuat Sinergi Komunikasi Berbasis Riset
Berita
28 Oct 2026

Wujudkan Keterbukaan Informasi, Setjen DPR Perkuat Sinergi Komunikasi Berbasis Riset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi yang utuh dan akurat, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terus memperkuat sinergi komunikasi antar-unit kerja. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI, Suprihartini, menekankan bahwa di era yang serba cepat ini, strategi penyebarluasan informasi kinerja wakil rakyat harus dibangun berlandaskan riset dan data objektif, bukan lagi sekadar kebiasaan lama.Menurut Suprihartini, Setjen DPR RI sebagai supporting system utama tidak bisa lagi hanya berfokus pada urusan administrasi di balik layar, melainkan harus proaktif merespons kebutuhan informasi publik. “Selama ini, kita mungkin merancang cara berkomunikasi berdasarkan kebiasaan atau sekadar asumsi. Namun hari ini, kita beranjak menuju budaya kerja berbasis data,” ujar Suprihartini saat membuka secara resmi agenda Seminar Hasil Pengukuran Komunikasi Publik DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026).Ia menilai, hasil riset yang dipaparkan dalam seminar tersebut menjadi cermin nyata mengenai potret objektif wajah komunikasi DPR RI di mata masyarakat luas. Untuk itu, Suprihartini menginstruksikan agar temuan riset tidak sekadar menjadi tumpukan laporan, melainkan menjadi katalisator bagi sinergi seluruh unit kerja.“Harus kita ingat, menjaga citra dan komunikasi publik bukanlah tugas Biro Pemberitaan semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unit kerja di Kesekjenan ini. Jadikanlah fondasi untuk memperbaiki strategi, berinovasi, dan melahirkan solusi konkret di unit kerja masing-masing,” tegasnya.Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, M. Najib Ibrahim, melaporkan bahwa pengukuran komunikasi publik tersebut terselenggara berkat kerja sama dengan Universitas Padjadjaran (UNPAD). Riset ini dilakukan secara komprehensif dengan memadukan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan analisis Big Data.Mengemban tugas untuk memastikan seluruh kerja konstitusional dewan tersampaikan secara transparan, akurat, dan akuntabel, Najib menyebut temuan riset ini sangat krusial sebagai pijakan kebijakan. “Melalui seminar ini, hasil pengukuran objektif tersebut akan dikaji bersama guna menjadi landasan penting dalam mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik parlemen ke depan,” papar Najib.Ia pun berharap, sinergi dan kehadiran para perwakilan unit kerja Kesekjenan dalam forum tersebut dapat melahirkan gagasan yang konstruktif dan komprehensif. Upaya kolektif ini diharapkan mampu merumuskan arah kebijakan yang presisi demi terwujudnya tata kelola komunikasi publik DPR RI yang semakin transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (fa/aha)...

Baca Detail
El Niño Tekan Produksi Pangan, Riyono Minta Bulog Mitigasi 86 Daerah Defisit Pangan
Berita
28 Oct 2026

El Niño Tekan Produksi Pangan, Riyono Minta Bulog Mitigasi 86 Daerah Defisit Pangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional harus dijaga secara ketat melalui pilar ketersediaan, distribusi, cadangan, hingga kemudahan akses masyarakat di tengah hantaman musim El Nino yang cukup keras. Meski potensi penurunan produksi pertanian akibat kekeringan tidak bisa dihindari, ia memastikan cadangan pangan nasional saat ini masih aman untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa bulan ke depan. Riyono menjelaskan, lembaganya mengawal ketat sejauh mana persentase penurunan produksi akibat cuaca ekstrem tersebut berdampak langsung pada stabilitas stok pangan. Kendati ada proyeksi penurunan, ketahanan cadangan yang ada dinilai masih memadai. “Bagaimana dengan kondisi musim El Nino yang cukup keras ini, tentu kemungkinan adanya penurunan produksi pasti ada, tetapi tentu kita akan mengikuti sejauh mana kemudian penurunan ini sampai di angka berapa persen. Katakanlah misalkan sampai angka 20 persen pun untuk saat ini dengan cadangan pangan nasional yang kita miliki, ini masih cukup untuk kebutuhan minimal 5-10 bulan ke depan,” ujar Riyono melalui pesan suara yang disampaikan di Jakarta, Selasa, (27/10/2026). Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PKS ini meminta Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk bergerak cepat melakukan mitigasi khusus di 86 wilayah yang dikategorikan sebagai daerah defisit pangan. Menurutnya, wilayah-wilayah yang bergantung pada pasokan luar pulau tersebut sangat rentan terhadap gejolak lonjakan harga. “Oleh karena itu, Komisi IV meminta kepada Bulog dan sekaligus juga kepada Badan Pangan Nasional memitigasi potensi-potensi daerah, 86 daerah yang masuk kategori daerah dengan kategori defisit pangan karena dia tidak bisa menghasilkan pangan kalau dia tidak mendapatkan pasokan dari luar pulau,” tegasnya. Selain mengamankan distribusi wilayah defisit, Riyono juga menekankan pentingnya keberpihakan negara terhadap kesejahteraan petani lokal di perdesaan yang menjadi tolok ukur utama ketahanan pangan nasional di tengah ancaman kekeringan berkepanjangan. “Ini menjadi sangat penting karena daerah-daerah inilah yang memunculkan potensi kenaikan-kenaikan harga yang lebih besar dibanding dengan daerah-daerah produksi pangan. Oleh karena itu, petani lokal sebagai petani yang menjadi tolok ukur utama, kesejahteraan petani di wilayah perdesaan itu yang harus menjadi perhatian pemerintah,” pungkasnya. (ndy/we)...

Baca Detail
RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI
Berita
28 Oct 2026

RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI

PARLEMENTARIA, Makassar - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pembaruan pelindungan karya intelektual yang kian rentan di tengah pesatnya transformasi teknologi digital dan Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI). Hal tersebut diutamakan guna memastikan setiap pencipta dan pelaku industri kreatif mendapatkan penghargaan yang layak serta imbalan ekonomi yang berkeadilan. "Pelindungan hak cipta bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang keadilan sosial dan ekonomi. Ketika hak cipta dilindungi dengan baik, pencipta memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari karya yang mereka buat, dan ini sangat penting dalam mengurangi ketimpangan sosial," ujar Doli saat memimpin Rapat Kunjungan Kerja Panja Pembahasan RUU tentang Hak Cipta di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/10/2026). Untuk menjawab tantangan multidimensional tersebut, ia menegaskan bahwa substansi pengaturan dalam RUU Hak Cipta harus dirumuskan secara komprehensif. Regulasi ini ditargetkan mampu mengatur kewajiban platform digital dalam pencegahan pelanggaran, menjamin kepastian hukum, hingga memberikan pelindungan optimal terhadap ciptaan pelik seperti ekspresi budaya tradisional dan karya berbasis akal imitasi. Menanggapi sorotan mengenai kompleksitas perlindungan di ranah digital tersebut, Guru Besar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin, Hasbir Paserangi, sepakat bahwa pelindungan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pengakuan hak maupun pencatatan administratif semata. Ia mengingatkan krusialnya implementasi pembagian manfaat ekonomi (benefit sharing) yang transparan, khususnya ketika budaya komunal dieksploitasi untuk kepentingan komersial. "Prinsip yang hendak ditegaskan adalah tidak boleh ada eksploitasi komersial terhadap warisan budaya kolektif yang mengabaikan komunitas pengembangnya. Baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pembagian manfaat ekonominya, RUU Hak Cipta harus menjamin bahwa pemanfaatan komersial memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat yang memelihara dan mewariskannya," papar Prof. Hasbir merespons tim kunjungan kerja Baleg DPR RI. Sebagai informasi tambahan, Provinsi Sulawesi Selatan dipilih sebagai lokus strategis kunjungan kerja Panja RUU Hak Cipta karena wilayah ini memiliki potensi masif dalam pengembangan ekonomi kreatif, seni budaya, perfilman, hingga kekayaan budaya tradisional yang beririsan langsung dengan dinamika transformasi digital. Seluruh aspirasi, temuan faktual, dan masukan empiris dari kunjungan kerja ini akan didalami lebih lanjut. Aspirasi riil dari masyarakat daerah tersebut akan dirumuskan sebagai bahan penyempurnaan substansi dalam Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang Hak Cipta antara DPR RI bersama Pemerintah pada masa persidangan berjalan. (dwk/rdn)...

Baca Detail
Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari
Berita
28 Oct 2026

Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari

PARLEMENTARIA, Denpasar - Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi penggunaan karya tanpa izin hingga sulitnya mengidentifikasi orisinalitas sebuah karya seni. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw, dalam kunjungan Baleg DPR RI untuk menyerap aspirasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta, di Denpasar, Bali, Senin (26/10/2026). Dalam forum tersebut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pelindungan hak cipta tidak cukup hanya memberikan pengakuan terhadap pencipta, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan ekonomi agar para kreator memperoleh manfaat yang layak dari karya yang dihasilkan. “Bukan sekadar pengakuan, melainkan keadilan ekonomi bagi pencipta,” ujarnya. Ia menilai, kemajuan teknologi AI menuntut adanya perhatian lebih dalam penyusunan regulasi hak cipta. Pasalnya, teknologi tersebut dapat menghasilkan karya visual maupun audiovisual yang tampak nyata, tetapi berpotensi memuat unsur yang meniru karya atau konsep milik pihak lain. Politisi Dapil Jabar I ini juga membagikan pengalamannya saat membuat video klip yang sebagian materinya menggunakan AI. Setelah video tersebut diunggah ke YouTube, ia mendapati salah satu bagian visual yang dihasilkan AI memiliki kemiripan dengan sebuah iklan produk, mulai dari komposisi hingga tampilan visualnya. Setelah mengetahui persoalan tersebut, Melly segera menurunkan video klipnya. Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan pihak terkait dan menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Pengalaman itu, menurutnya, menjadi pembelajaran bahwa penggunaan AI tidak serta-merta menjamin suatu karya bebas dari persoalan hak cipta. Hasil yang dihasilkan teknologi tersebut tetap bergantung pada perintah atau prompt yang diberikan, termasuk kemungkinan adanya unsur yang menyerupai karya pihak lain. “AI itu tidak sepintar yang kita bayangkan. Jadi, dia tergantung dari perintah kita,” ungkapnya. Karena itu, Melly berpandangan, penyusunan RUU Hak Cipta perlu mempertimbangkan mekanisme yang dapat memperkuat tanggung jawab pencipta atau pengguna AI terhadap orisinalitas karya yang dihasilkan. Salah satu hal yang menurutnya perlu dikaji ialah pernyataan mengenai penggunaan AI, termasuk penegasan bahwa suatu karya tidak mengambil atau meniru karya pihak lain tanpa dasar yang sah. Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa AI tidak selalu digunakan untuk menggantikan kreativitas manusia. Teknologi tersebut dapat menjadi alat bantu dalam proses berkarya, selama manusia tetap memegang kendali atas ide, arah kreatif, dan keputusan artistik. “Kita harus menjadi director-nya, bukan dia yang menjadi director kita. Kita sebagai manusia tetap harus menjadi pengarah,” tegasnya. Selain tantangan AI, Melly turut menyoroti kompleksitas pelindungan hak cipta dalam seni tari, khususnya tari tradisional. Menurutnya, identifikasi kepemilikan dan orisinalitas koreografi tidak semudah mendeteksi kemiripan dalam karya musik yang memiliki pola atau unsur tertentu untuk dibandingkan. Ia menjelaskan, gerakan tari tidak selalu terdokumentasi secara tertulis maupun visual. Di sisi lain, banyak gerakan yang berkembang secara turun-temurun dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan yang cermat untuk membedakan ekspresi budaya yang diwariskan dengan kreasi baru yang memiliki unsur orisinalitas. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan penggunaan musik pengiring, kepemilikan rekaman, serta hak para penari dan koreografer. Dalam seni tradisional, unsur-unsur itu dapat saling berkaitan dan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Melly mencontohkan keragaman pola tabuhan kendang dari berbagai daerah, seperti Sunda, Aceh, Jawa, dan Bali. Setiap tradisi memiliki karakteristik dan pola permainan tersendiri yang perlu dipahami dalam merumuskan pelindungan hukum. “Ini PR besar yang harus dibahas bersama. Musik mungkin lebih mudah dideteksi DNA-nya, tetapi seni tradisional, khususnya tari, jauh lebih kompleks,” tuturnya. Ia mendorong agar pembahasan RUU Hak Cipta turut mengkaji batasan antara ekspresi budaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan pengembangan karya yang mengandung unsur kreativitas baru. Dengan demikian, regulasi yang disusun diharapkan mampu melindungi pencipta dan pelaku seni tanpa mengabaikan nilai budaya yang menjadi milik bersama. Menurut Melly, persoalan tersebut perlu dibahas bersama para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan pihak yang memiliki kewenangan di bidang kekayaan intelektual, agar pengaturan yang dirumuskan dapat diterapkan secara tepat. Melalui penyerapan aspirasi di Bali, berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU Hak Cipta. Regulasi ini diharapkan tidak hanya mampu menjawab perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan kepastian hukum, melindungi kreativitas manusia, serta memastikan pencipta dan pelaku seni memperoleh hak dan manfaat ekonomi yang adil atas karya mereka. RUU Hak Cipta merupakan salah satu RUU Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2025 yang diusulkan oleh Anggota, yang telah dilakukan harmonisasi oleh Badan Legislasi, dan telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR pada Paripurna DPR 12 Maret 2026, serta sesuai dengan Surat Presiden Nomor: R-21/Pres/05/2026 tentang penunjukkan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU tentang Hak Cipta maka RUU Hak Cipta telah memasuki proses Pembahasan Tingkat I di Badan Legislasi dengan Pemerintah.  Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Ketut Wica, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Bali I Gusti Putu Milawati, Rektor Institut Seni Indonesia Bali/ Maestro Senirupa dan Budayawan Bali I Wayan Kun Adnyana, Maestro Etnomusikolog I Made Bandem, Perwakilan Asosiasi dari Yayasan Griya Olah Kreativitas Seni (Geoks) Bali I Wayan Dibia dan Pencipta dan Pelaku Seni Tjokorda Istri Putra Padmini. (rni/rdn)...

Baca Detail
Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset
Berita
28 Oct 2026

Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI terus mendalami berbagai masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana guna mempercepat penyelesaian regulasi tersebut. Pendalaman dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum hingga tata kelola aset hasil perampasan agar memberikan manfaat optimal bagi negara. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, bahwasanya pembahasan RUU tersebut telah melalui puluhan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai elemen masyarakat. Dalam catatannya, Komisi III telah menggelar sekitar 58 hingga 60 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka menghimpun masukan terkait pembahasan RUU Perampasan Aset.  Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah sekitar 23 RDPU lagi, sehingga totalnya akan ada sekitar 80 elemen masyarakat yang dilibatkan dalam proses pendalaman regulasi tersebut. Menurutnya, pelibatan beragam pihak diperlukan untuk memperkaya perspektif DPR sebelum melanjutkan penyusunan dan pembahasan regulasi. Habiburokhman menegaskan, penyusunan undang-undang perlu mempertimbangkan latar belakang ekonomi, politik, serta kondisi yang dihadapi Indonesia. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset tidak sekadar mengikuti tren atau praktik negara lain, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nasional. “Kami ingin dapat pencerahannya seperti apa. Supaya kita tidak salah langkah dalam membuat undang-undang, tidak asal mengikuti tren, tidak asal mengikuti apa yang dipaksakan oleh negara-negara lain. Tapi membuat undang-undang yang memang kita butuhkan dan yang sesuai dengan situasi kondisi bangsa kita,” ujar Habiburokhman saat membuka RDPU bersama para pakar hukum dan advokat di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/2026).  Dalam RDPU tersebut, sejumlah anggota Komisi III turut mendalami berbagai aspek. Mulai dari pengawasan, batas kewenangan aparat penegak hukum, hingga potensi pemanfaatan aset yang selama ini belum optimal. Berbagai masukan itu menjadi bagian dari pembahasan mengenai bagaimana mekanisme perampasan aset dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat. Salah satu pendalaman dilakukan Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru. Legislator yang akrab disapa Gus Falah ini menyoroti perlunya mekanisme pengawasan khusus terhadap aparat penegak hukum dalam pelaksanaan perampasan aset. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi berujung pada kriminalisasi. “Apakah memang diperlukan satu institusi khusus untuk mengawasi aparat penegak hukum dalam proses perampasan aset? Kita ingin memastikan kewenangan ini tidak disalahgunakan dan tidak menimbulkan kriminalisasi,” ujar Gus Falah. Selain pengawasan, Gus Falah meminta penjelasan mengenai mekanisme penelusuran, pelacakan, dan pemblokiran aset. Ia mempertanyakan apakah tahapan tersebut perlu diatur secara terperinci dalam RUU Perampasan Aset atau dapat mengacu pada mekanisme yang telah diterapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Bagaimana mekanisme tracing, tracking, dan blocking aset ini akan diatur? Apakah perlu diperinci dalam undang-undang atau bisa mengacu pada mekanisme yang selama ini diterapkan PPATK dalam penanganan TPPU. Ini yang perlu diperhatikan,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. Gus Falah juga mendalami konstruksi pertanggungjawaban pidana, terutama hubungan antara konsep penyertaan dalam tindak pidana dan pihak yang menerima manfaat dari hasil kejahatan. Ia turut mempertanyakan indikator keberhasilan penerapan RUU tersebut, apakah diukur dari jumlah atau nilai aset yang berhasil dirampas maupun jumlah subjek hukum yang diproses. Pertanyaan mengenai ukuran keberhasilan itu memperluas pembahasan dari sekadar jumlah aset yang diperoleh negara. Efektivitas regulasi juga berkaitan dengan ketepatan penentuan objek, kecermatan penelusuran, dan kemampuan mekanisme hukum menjangkau aset yang memenuhi persyaratan untuk dirampas. Pada saat yang sama, proses tersebut harus tetap memperhatikan hak pihak-pihak yang berkepentingan. Pembahasan mengenai objek perampasan kemudian mendapat perspektif berbeda dari Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan. Ia menyoroti kemungkinan penanganan aset di wilayah perairan Indonesia, terutama kapal yang digunakan dalam tindak pidana serta kapal tenggelam atau terlantar yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran dan lingkungan laut. Hinca mencontohkan kapal Global 186 yang disebut dalam pengungkapan kasus penyelundupan narkotika seberat 1,16 ton. Menurutnya, keberadaan kapal tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan cakupan objek perampasan aset. “Kalau kapal itu digunakan dalam tindak pidana, kita perlu melihat apakah kapal tersebut bisa masuk sebagai objek perampasan aset,” ujar Hinca. Selain kapal yang digunakan dalam tindak pidana, Hinca mengangkat persoalan kapal tenggelam atau terlantar yang tidak diangkat oleh pemiliknya. Keberadaan kapal-kapal tersebut dapat menimbulkan persoalan keselamatan pelayaran dan lingkungan laut apabila dibiarkan. Ia menilai persoalan tersebut perlu turut dibahas agar penanganan kapal yang membahayakan perairan memiliki kejelasan mekanisme dan dasar hukum. Ia juga membuka kemungkinan pemanfaatan aset di bawah laut untuk memberikan nilai ekonomi bagi negara, termasuk melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, potensi tersebut perlu diperhitungkan bersama biaya pengangkatan, pengelolaan, dan aspek hukum yang menyertainya. “Kalau memang ada nilai ekonominya, ini juga bisa kita kaji untuk kepentingan negara. Tetapi tentu harus dihitung apakah manfaatnya sebanding dengan biaya penanganannya,” ucapnya. Gagasan tersebut memperluas pembahasan mengenai objek yang berpotensi ditangani melalui RUU Perampasan Aset. Meski demikian, kapal yang digunakan dalam tindak pidana dan kapal tenggelam atau terlantar memiliki persoalan hukum yang berbeda. Status kepemilikan, keterkaitan dengan tindak pidana, serta aturan pelayaran dan perlindungan lingkungan tetap perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan mekanisme penanganannya. Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono juga ikut menekankan pentingnya memastikan RUU Perampasan Aset disusun berdasarkan kebutuhan nasional. Ia meminta penjelasan mengenai konteks internasional pembentukan regulasi tersebut, termasuk kemungkinan pengaruh kepentingan global terhadap arah kebijakan Indonesia. Bimantoro turut mempertanyakan kaitan pembentukan regulasi tersebut dengan kepentingan lembaga internasional, termasuk Bank Dunia atau World Bank. Menurutnya, konteks tersebut perlu dipahami agar penyusunan undang-undang tetap berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan Indonesia. Selain konteks pembentukan regulasi, Bimantoro menyoroti risiko penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penelusuran dan perampasan aset. Ia menilai pengaturan kewenangan perlu disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Aspek lain yang menjadi perhatian Bimantoro ialah pengelolaan aset setelah disita atau dirampas. Menurutnya, biaya penyimpanan dan perawatan dapat memengaruhi nilai ekonomis aset apabila tidak dikelola secara optimal. Ia memberikan gambaran mengenai kemungkinan penurunan nilai aset kendaraan yang semula bernilai Rp1 miliar. Setelah melalui penilaian, nilainya dapat menjadi Rp700 juta, bahkan berpotensi turun menjadi Rp300 juta hingga Rp400 juta ketika dijual jika pengelolaannya tidak memadai. “Jangan sampai aset yang awalnya bernilai besar justru mengalami penurunan nilai karena proses penyimpanan dan pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik,” ujar Bimantoro. Karena itu, ia menekankan bahwa keberhasilan perampasan aset tidak cukup diukur dari banyaknya aset yang berhasil dikuasai negara. Nilai aset perlu dipertahankan agar proses tersebut benar-benar menghasilkan manfaat optimal. Bimantoro juga mengingatkan pentingnya mengelola hasil perampasan perlu dilakukan secara akuntabel sehingga kepentingan negara tidak mengabaikan hak pihak-pihak yang berhak memperoleh pemulihan. Dengan demikian, pembahasan RUU Perampasan Aset perlu mencakup tidak hanya kewenangan untuk menelusuri dan merampas aset, tetapi juga pengawasan aparat, tata kelola setelah perampasan, serta perlindungan hak korban. "Pun jangan sampai dalam upaya merampas aset, kita justru mengabaikan hak pihak lain yang memang berhak atas aset tersebut," pungkasnya. (ujm/rdn)...

Baca Detail
Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Berita
28 Oct 2026

Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua ketentuan tersebut dinilai memberikan kepastian hukum terkait kelanjutan perkara pidana dan mekanisme koreksi terhadap putusan praperadilan. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah selaku kuasa DPR RI saat membacakan keterangan DPR secara daring dalam sidang pengujian materiil KUHAP 2025 di Mahkamah Konstitusi (MK), dalam perkara Nomor 345/PUU-XXIV/2026, Selasa (27/10/2026). Diketahui, Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan penghentian penyidikan, perlindungan hak pelapor atau korban, dan pembatasan upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Permohonan tersebut diajukan oleh dua advokat, Erlanda Juliansyah Putra dan Ahmad Yani, dengan Nomor Perkara 345/PUU-XXIV/2026. Keduanya mempersoalkan apakah ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum dan kesempatan yang setara bagi pihak yang berkepentingan untuk memperjuangkan kelanjutan proses pidana.  Pasal 27 dipersoalkan karena didalilkan membatasi akses pelapor atau korban untuk menguji penghentian penyidikan tertentu, sedangkan Pasal 164 ayat (2) dipersoalkan karena didalilkan menimbulkan ketidakseimbangan kesempatan mengajukan upaya hukum, di mana adanya ruang bagi penyidik untuk mengajukan banding ketika penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah, sementara pihak pelapor atau korban menghadapi keterbatasan dalam memperjuangkan kelanjutan proses pidana. Keduanya berpusat pada jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan dalam proses pidana. Merespons gugatan ini, dalam keterangannya, DPR menjelaskan Pasal 27 KUHAP 2025 mengatur konsekuensi hukum apabila pengadilan negeri menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil gelar perkara tidak sah. Dalam kondisi tersebut, penuntut umum wajib melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. DPR menegaskan ketentuan itu tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak kepada penyidik untuk mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan. Norma tersebut justru mengatur keberlanjutan proses hukum setelah pengadilan menyatakan penghentian penyidikan tidak sah. “Dengan konstruksi yang demikian, Pasal 27 KUHAP 2025 secara konseptual diartikan sebagai instrumen anti-undue delay karena memaksa proses hukum bergerak dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan jika memang pengadilan memutuskan penghentian penyidikan tersebut tidak sah,” demikian pokok keterangan DPR RI yang dibacakan Abdullah. DPR juga menjelaskan pengaturan tersebut harus dibaca secara sistematis bersama ketentuan lain dalam KUHAP 2025, khususnya Pasal 24 mengenai pemberitahuan penghentian penyidikan, Pasal 62 mengenai gelar perkara, serta Pasal 161 yang mengatur hak korban, pelapor, atau kuasa hukumnya untuk mengajukan praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Menurut DPR, pengaturan tersebut menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung atas kelanjutan penanganan perkara. Karena itu, KUHAP 2025 dirancang untuk memperkuat perlindungan hak korban sekaligus mencegah terjadinya penundaan proses hukum setelah adanya putusan pengadilan. Selain Pasal 27, DPR memberikan penjelasan mengenai Pasal 164 ayat (2) KUHAP 2025 yang mengatur upaya banding terhadap putusan praperadilan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. DPR berpandangan, mekanisme banding diperlukan sebagai sarana koreksi yudisial untuk memastikan putusan pada tingkat pertama telah didasarkan pada penerapan hukum yang tepat dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dinilai penting karena putusan tersebut membawa konsekuensi berupa kewajiban melanjutkan proses pidana. “Dalam konteks tersebut pula tercermin maksud dibentuknya norma a quo yang didasarkan pada prinsip keadilan substantif, yang diperlukan guna menyeimbangkan dengan pengaturan Pasal 164 ayat (1) KUHAP 2025 yang mendasarkan pada prinsip acara cepat dalam pemeriksaan praperadilan,” demikian keterangan DPR RI. DPR menilai ketentuan banding tersebut merupakan pengecualian terbatas terhadap prinsip pemeriksaan praperadilan yang cepat. Mekanisme itu dimaksudkan untuk menyediakan ruang pemeriksaan lanjutan atas putusan yang memiliki konsekuensi hukum besar terhadap keberlanjutan perkara pidana. Dalam keterangannya, DPR juga menyoroti perubahan paradigma KUHAP 2025 yang dinilai semakin memperkuat kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Penguatan tersebut antara lain tercermin dalam ketentuan mengenai pelindungan korban, keadilan restoratif, bantuan hukum, serta hak atas ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. DPR menegaskan bahwa penguatan norma hukum tersebut perlu diikuti perubahan cara pandang dan praktik aparat penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak hanya dituntut profesional dalam menangani perkara, tetapi juga perlu memperhatikan pemenuhan hak dan kebutuhan korban. Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, DPR RI menyimpulkan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) KUHAP 2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. DPR menyerahkan penilaian atas permohonan pengujian materiil tersebut kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk diputus sesuai kewenangannya. (fa/rdn)...

Baca Detail
DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Berita
28 Oct 2026

DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan

PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan layanan kesehatan dan perlindungan bagi warga terdampak, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak. “Dampak karhutla ini sangat dahsyat, terutama terhadap kesehatan. Kita terus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk meminta penanganan dan antisipasi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu, anak-anak, dan bayi,” ujar Cucun saat meninjau lokasi terdampak karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/10/2026). Cucun mengingatkan, paparan asap karhutla dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Karena itu, ia meminta pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi warga terdampak diberikan secara maksimal melalui sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga menyoroti masih adanya warga, khususnya ibu-ibu yang menggendong balita, beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker di tengah paparan asap. Menurutnya, perlindungan masyarakat harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya melalui langkah pemerintah, tetapi juga kepedulian sosial dari masyarakat yang mampu. “Saya lihat tadi bagaimana ibu-ibu menggendong anak-anaknya tanpa masker. Di wilayah-wilayah terdampak seperti ini, semua kepedulian yang dibutuhkan harus didukung. Bukan hanya gerak tanggap dari pemerintah, tetapi masyarakat yang mampu juga hendaknya saling berbagi dan membantu,” tegas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut. Selain penanganan dampak kesehatan, Cucun mendorong pemerintah menggencarkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah rawan karhutla. Langkah tersebut dinilai perlu dioptimalkan sebagai bagian dari upaya menekan perkembangan titik api dan mencegah meluasnya kebakaran. “Beberapa kali kita minta operasi modifikasi cuaca (OMC) dilakukan supaya titik-titik api ini bisa diminimalisir dan tidak terjadi penyebaran kebakaran yang lebih luas,” tandasnya. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di sejumlah wilayah terdampak karhutla telah mencapai 333.470 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, seiring memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran di sejumlah kawasan, termasuk Sumatera dan Kalimantan. Melalui peninjauan tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan karhutla, khususnya dalam memastikan langkah tanggap darurat, perlindungan kesehatan warga, serta koordinasi antarpemerintah berjalan secara terpadu. Dengan demikian, dampak bencana terhadap masyarakat diharapkan dapat ditekan dan proses pemulihan berlangsung optimal. (pun/ssb)...

Baca Detail
KOMISI III DPR RI - RDPU MENDENGARKAN MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA
Berita
28 Oct 2026

KOMISI III DPR RI - RDPU MENDENGARKAN MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA

KOMISI III DPR RI RDPU DENGAN:1. PROF. DR. JAMIN GINTING, S.H., M.H., MKN., KETUA ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI) NASIONAL BERSATU.2. SDR. AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H3. AHMAD FIKRI ASSEGAF, S.H., LL.M., KETUA UMUM DPN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI).AGENDA : MENDENGARKAN MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA.Link Siaran Langsung https://s.id/qJ46V ...

Baca Detail