KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Cegah TPPO, Legislator Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyekapan 10 Calon ART
Berita
29 Oct 2026

Cegah TPPO, Legislator Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyekapan 10 Calon ART

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan 10 calon asisten rumah tangga (ART) di Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya, penelusuran diperlukan sebagai langkah mitigasi.“Kasus dugaan penyekapan 10 calon ART di Surabaya perlu ditelusuri secara mendalam. Pengusutan kasus dengan komprehensif guna mencegah adanya potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Abdullah dalam keterangan persnya, Kamis (29/10/2026).Seperti diketahui, kasus dugaan penyekapan 10 calon ART di Surabaya tengah menjadi perhatian publik. Peristiwa ini berawal saat 2 orang calon ART yang berasal dari luar kota meminta tolong kepada petugas Satpol PP yang tengah berpatroli.Para calon ART tersebut diduga disekap di sebuah bangunan yang berada di Kecamatan Sawahan, Surabaya. Pihak Pemkot langsung bergerak dan mendapati bangunan tersebut tak memiliki izin usaha, sehingga saat ini disegel.Kemudian 10 calon ART yang mayoritas merupakan perempuan lansia itu kini ditempatkan sementara di Liponsos Surabaya untuk didata dan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.Meski begitu, Polrestabes Surabaya menyatakan belum menemukan adanya unsur pidana dalam perkara ini. Dari penelusuran awal, Polisi menyatakan para calon ART itu bukan disekap melainkan hanya ditampung oleh penyalur sebelum disalurkan bekerja. Rencananya mereka akan dipekerjakan di luar Pulau Jawa.Terkait hal tersebut, Abdullah mendorong Polisi untuk menyelidiki pihak penyalur ART yang dimaksud. “Perlu diselidiki bagaimana proses perekrutan, sistem penyaluran, dan kondisi para calon ART selama berada di tempat penampungan. Lantas kalau memang keadaannya baik, mengapa calon ART itu sampai meminta pertolongan?” tukasnya.Abdullah juga menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh berdasarkan pengalaman setia pihak yang terlibat, terutama para calon ART yang diduga disekap. “Penanganan perlu mengungkap keadaan yang dialami setiap orang, pihak yang menjalankan pengawasan di tempat tersebut, serta tindakan yang diduga membatasi kebebasan mereka,” jelasnya.Anggota Komisi Hukum DPR ini pun mendorong penyidik menghimpun keterangan secara terpisah dan dalam keadaan aman. Abdullah mengingatkan, pemeriksaan perlu memberi ruang bagi calon pekerja untuk menjelaskan proses perekrutan, aturan selama tinggal, akses keluar, dan keadaan yang mendorong mereka meminta pertolongan."Setiap orang dapat mengalami keadaan yang berbeda. Pemeriksaan yang cermat akan membantu penyidik memahami rangkaian peristiwa dan menentukan pertanggungjawaban berdasarkan bukti. Keterangan tersebut perlu diperiksa bersama komunikasi perekrutan, catatan pembayaran, dokumen perjalanan, serta bukti lain yang relevan,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.Pria yang akrab disapa Abduh tersebut juga meminta agar penelusuran turut menjangkau pihak yang merekrut, mengelola tempat tinggal, mengatur penempatan, dan menerima pembayaran sesuai keterkaitannya dengan perkara. “Apabila ditemukan indikasi perdagangan orang, penyidik perlu mendalami unsur-unsurnya berdasarkan ketentuan. Penilaian tersebut harus dibedakan dari persoalan perizinan usaha dan dugaan pembatasan kebebasan agar setiap tindakan memiliki dasar hukum yang tepat,” paparnya.Selain itu, Abduh meminta agar pihak kepolisian ikut mendampingi proses pemulangan calon ART. “Calon pekerja perlu mengetahui cara memberikan keterangan lanjutan dan memperoleh kabar perkembangan perkara setelah kembali ke daerah asal,” terang Abduh.Menurut Abduh, kebutuhan pemeriksaan harus diatur dengan memperhatikan keselamatan serta hak pekerja. "Pemulangan perlu tetap memberi akses kepada proses hukum. Mereka harus mengetahui siapa yang dapat dihubungi dan bagaimana haknya dapat diperjuangkan setelah kembali ke rumah,” tambahnya.Abduh memastikan, Komisi III akan mengawal penanganan melalui fungsi pengawasan terhadap Polri. “Mulai dari kelengkapan pemeriksaan, perlindungan pihak yang terlibat agar terbebas dari tekanan, serta kejelasan perkembangan perkara bagi pihak yang berkepentingan, dengan tetap menghormati independensi penyidikan,” pungkas Abduh. (aha)...

Baca Detail
Habib Syarief Desak Kampus Serius Tangani Kekerasan, Satgas Jangan Formalitas
Berita
29 Oct 2026

Habib Syarief Desak Kampus Serius Tangani Kekerasan, Satgas Jangan Formalitas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi ruang aman bagi seluruh warga akademik. Ia meminta kampus menjamin perlindungan dan keadilan bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan tanpa membedakan status dan jabatan.Hal tersebut disampaikan Habib Syarief dalam kegiatan bertema "Safe Space Generation: Bersama Wujudkan Kampus Bebas Kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pasundan". Menurutnya, kekerasan di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga dapat berakar pada relasi kuasa, budaya senioritas, birokrasi, dan tata kelola institusi.“Kekerasan tidak pernah memeriksa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) sebelum ia menerkam. Karena itu, perlindungan harus diberikan kepada siapa pun yang menjadi korban, tanpa memandang status dan jabatan,” tegas Habib dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Kamis (29/10/2026).Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan, kekerasan di kampus dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan seksual, perpeloncoan, dan intimidasi melalui ancaman nilai atau kelulusan, hingga pencurian karya ilmiah. Dosen pun berpotensi mengalami perundungan akademik, eksploitasi oleh senior, tekanan birokrasi, serta perundungan siber.Ia mengingatkan agar perguruan tinggi tidak menutupi kasus kekerasan demi menjaga reputasi maupun akreditasi. Penyelesaian secara kekeluargaan tanpa penanganan yang memadai, menurutnya, berisiko mengabaikan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.“Jangan sampai ada budaya bungkam di lingkungan akademik hanya karena kampus ingin menjaga nama baik. Hukum tidak diciptakan untuk melindungi status, melainkan untuk melindungi korban, siapa pun ia,” ujarnya.Untuk mencegah praktik tersebut, Habib Syarief menekankan pentingnya memperkuat satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Penguatan itu harus mencakup kewenangan yang jelas, independensi dalam menjalankan tugas, perlindungan bagi pelapor, serta dukungan anggaran yang memadai.“Kebijakan tanpa anggaran hanyalah sebuah halusinasi. Satgas tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, tetapi harus benar-benar mampu melindungi korban dan menangani laporan secara transparan,” katanya.Ia juga mendorong agar evaluasi kinerja perguruan tinggi tidak hanya bertumpu pada akreditasi, publikasi ilmiah, dan pembangunan fasilitas. Kemampuan institusi menjamin keselamatan warga akademik, mencegah kekerasan, serta menangani laporan secara adil perlu menjadi perhatian dalam evaluasi tata kelola kampus.Habib Syarief meminta perguruan tinggi yang terbukti mengabaikan kasus kekerasan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ia menegaskan bahwa setiap laporan tetap harus diperiksa secara objektif dengan menjunjung asas keadilan dan proses pemeriksaan yang semestinya.Ia mengajak seluruh pihak menerapkan prinsip “Baik, Benar, dan Bermanfaat” dalam penyelenggaraan pendidikan. Prinsip tersebut, menurutnya, harus tercermin dalam kepatuhan terhadap aturan, keberanian menindak pelanggaran, dan kepedulian terhadap keselamatan serta martabat setiap warga akademik.“Kita tidak mendirikan universitas untuk mencetak predator bergelar akademik. Kita juga tidak mendirikan universitas untuk menjadikan dosen sebagai tumbal mesin birokrasi,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I tersebut.Habib Syarief berharap pemerintah, DPR, dan pengelola perguruan tinggi memperkuat kolaborasi untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang efektif, transparan, serta akuntabel. Dengan demikian, kampus dapat menjalankan fungsi pendidikan tanpa mengabaikan hak setiap warga akademik untuk merasa aman dan memperoleh keadilan. (fa/aha)...

Baca Detail
Sister City Jadi Jembatan Potensi Daerah Menuju Kancah Internasional
Berita
29 Oct 2026

Sister City Jadi Jembatan Potensi Daerah Menuju Kancah Internasional

PARLEMENTARIA, Deli Serdang - Kerja sama antarkota lintas negara atau sister city dapat menjadi jembatan bagi daerah untuk mengembangkan potensi sekaligus memperluas jejaring internasional. Kemitraan ini membuka peluang pertukaran pengetahuan, pengembangan sektor unggulan, hingga kolaborasi ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, kesesuaian potensi dan kebutuhan masing-masing daerah menjadi faktor penting dalam penjajakan kerja sama. Dengan begitu, sister city tidak sekadar menjadi hubungan antarpemerintah daerah, tetapi juga dapat membuka ruang kolaborasi yang berkelanjutan. Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Musa Rajekshah menilai, peluang kerja sama antarkota perlu diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi daerah. Hal itu disampaikannya kegiatan BKSAP Day bertema Diplomasi Parlemen sebagai Strategi Menjembatani Potensi Daerah Menuju Pasar Global di Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (27/10/2026). Ia menyebut Provinsi Guangdong di China dan Kota Andong di Korea Selatan sebagai dua wilayah yang masuk dalam pembahasan penjajakan kerja sama dengan Deli Serdang. “Tinggal bagaimana melihat (program) Sister City ini supaya bisa meningkatkan apa yang menjadi potensi daerah bersamaan dengan sister city yang ada di negara yang tadi kita sampaikan,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Ijeck itu. Leboh lanjut, ia mengatakan bahwa kerja sama tersebut dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman dan pembelajaran mengenai praktik pembangunan yang telah dilakukan masing-masing daerah. Hasil pertukaran itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi Deli Serdang untuk mengembangkan potensi lokal sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. “Semoga ini juga menjadi satu hal, menjadi informasi ataupun juga edukasi apa yang sudah dilakukan yang baik. Dari sana bisa disampaikan, diadopsi oleh Kabupaten Deli Serdang. Begitu juga sebaliknya,” tuturnya. Ijeck berharap, peluang kerja sama antarkota tersebut tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi juga dapat membuka ruang kolaborasi ekonomi dan promosi produk lokal. Dengan penjajakan yang sesuai kebutuhan, sister city diharapkan menjadi salah satu sarana bagi Deli Serdang untuk memperluas jejaring internasional dan meningkatkan kapasitas daerah. Pada kesempatan yang sama, Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengatakan bahwa BKSAP siap memfasilitasi komunikasi dengan kedutaan negara-negara sahabat di Jakarta untuk membantu pemerintah daerah menjajaki peluang kemitraan internasional. Menurutnya, pemilihan mitra perlu mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah agar kerja sama yang dibangun relevan bagi kedua pihak. “Tadi kami sampaikan untuk komunikasi dengan kedutaan-kedutaan mancanegara yang ada di Jakarta kami siap untuk menjembatani ini nantinya. Dan kepentingan sister city tentu juga langsung selain kepada negaranya juga adalah kepala daerahnya. Dan itu menarik karena tentu akan kita belajar banyak ya dari negara-negara asing,” ujar Syahrul. Penjajakan sister city antara Deli Serdang dan kota di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengemuka dalam pertemuan Bupati Deli Serdang dengan Pelaksana Tugas Konsul Jenderal RRT di Medan, 22 September 2026. Pertemuan tersebut membahas peluang investasi dan kerja sama, termasuk di bidang pertanian dan teknologi. Sebagai konteks, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menjalin kerja sama sister province dengan Provinsi Guangdong selama sekitar 20 tahun. Hubungan tersebut digadang menjadi salah satu latar bagi penjajakan peluang kerja sama antardaerah, meski rencana sister city Deli Serdang masih dalam tahap penjajakan. Sedangkan peluang kerja sama dengan Korea Selatan dibahas saat Bupati Deli Serdang menerima kunjungan Konsulat Kehormatan Republik Korea Wilayah Sumatera bersama delegasi Gyeongkuk National University pada bulan yang sama. Selain pendidikan, kesehatan, dan pertanian, pertemuan tersebut membahas penjajakan hubungan sister city antara Deli Serdang dan Kota Andong. (uc/rdn)...

Baca Detail
Korpri Setjen DPR Lanjutkan Vaksinasi HPV, Pastikan Kesehatan Pegawai Terlindungi
Berita
29 Oct 2026

Korpri Setjen DPR Lanjutkan Vaksinasi HPV, Pastikan Kesehatan Pegawai Terlindungi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sekretariat Jenderal DPR RI melanjutkan program vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) bagi pegawai sebagai upaya memperkuat pencegahan penyakit dan menjaga kesehatan sumber daya manusia di lingkungan parlemen. Program lanjutan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Korpri dalam mendukung kesejahteraan dan produktivitas pegawai.Ketua Korpri Setjen DPR RI Achmad Sani Alhusain mengatakan, kegiatan vaksinasi HPV merupakan salah satu bentuk dukungan organisasi terhadap kesehatan pegawai, khususnya perempuan. Menurutnya, upaya pencegahan penyakit perlu menjadi perhatian bersama seiring beragamnya risiko kesehatan yang dihadapi masyarakat.“Sekretariat Jenderal DPR mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Korpri untuk melakukan pencegahan atau memastikan bahwa pegawai di lingkungan Setjen DPR RI, khususnya perempuan, memiliki kesehatan yang prima,” ujar Achmad Sani saat ditemui Parlementaria di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).Ia menjelaskan, program tersebut merupakan tahap lanjutan dari vaksinasi yang telah dilaksanakan sekitar dua bulan sebelumnya. Pada pelaksanaan tahap pertama, tercatat sekitar 378 pegawai mengikuti program tersebut dari kurang lebih 700 orang yang menjadi sasaran.Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterimanya pada pagi hari pelaksanaan vaksinasi lanjutan, sekitar 260 peserta telah terdaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Achmad Sani berharap seluruh peserta yang telah mengikuti tahap pertama dapat melanjutkan vaksinasi sesuai jadwal yang ditetapkan.“Insyaallah sampai pukul 12.00 nanti, mudah-mudahan seluruh peserta vaksin tahap pertama yang sekarang menjalankan program tahap kedua ini bisa mengikuti seluruhnya,” katanya.Achmad Sani menambahkan, Korpri Setjen DPR RI merencanakan kelanjutan program vaksinasi berikutnya pada Desember 2026 atau Januari 2027. Keberlanjutan program tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi upaya pencegahan penyakit di kalangan pegawai.Menurutnya, peran Korpri tidak hanya berkaitan dengan kegiatan organisasi, tetapi juga perlu dirasakan langsung oleh para pegawai melalui program yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Karena itu, Korpri berupaya menghidupkan berbagai aktivitas yang dapat membantu pegawai menjaga kondisi kesehatan sekaligus meningkatkan kinerja.“Korpri Setjen DPR RI ingin hadir di tengah-tengah pegawai. Melalui kegiatan ini, kami ingin menghidupkan Korpri agar aktif mendukung kesejahteraan dan kesehatan pegawai,” ujarnya.Ia berharap program tersebut dapat membantu pegawai menjaga kesehatan sepanjang masa pengabdian. Dengan kondisi kesehatan yang terpelihara, pegawai diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal. “Harapannya, selama berkarier sebagai pegawai Setjen DPR RI, mereka dijauhkan dari penyakit, terutama melalui program ini,” pungkas Achmad Sani. (fa/aha)...

Baca Detail
Transformasi Kekayaan Bangsa: dari SDA Menuju Kekayaan Intelektual dalam RUU Hak Cipta
Berita
29 Oct 2026

Transformasi Kekayaan Bangsa: dari SDA Menuju Kekayaan Intelektual dalam RUU Hak Cipta

PARLEMENTARIA, Makassar - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Once Mekel, menegaskan bahwa perumusan tata kelola pelindungan karya intelektual merupakan momentum penting bagi kemajuan peradaban bangsa. Ia mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta dapat menjadi instrumen transisi untuk menggeser tumpuan kekayaan negara yang selama ini bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) menuju kekuatan intelektual Sumber Daya Manusia (SDM). "Selama ini banyak orang terpaku bahwa kekayaan di Indonesia hanya berhubungan dengan sumber daya alam seperti tanah. Padahal, kita mesti mendorong bahwa sumber daya manusia, termasuk kemampuan, keterampilan, dan kreativitas ini harus menjadi kekuatan utama yang didorong melalui aturan-aturan yang tegas," ujar Once saat menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Panja Pembahasan RUU tentang Hak Cipta di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/10/2026). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan sekaligus inisiator RUU Hak Cipta tersebut menegaskan bahwa regulasi pelindungan karya kini tidak lagi sekadar berfokus pada industri musik semata, melainkan mencakup ekosistem ilmu pengetahuan, sastra, dan inovasi lintas sektor. Mengacu pada sejarah peradaban global, ia mengingatkan bahwa kemajuan pesat di berbagai negara maju selalu berawal dari kehadiran negara dalam menciptakan regulasi pelindungan hak cipta yang kuat.   Sejalan dengan visi penguatan SDM tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum Hermansyah Siregar, memaparkan bahwa pemerintah siap mendukung penuh perluasan pelindungan guna menjamin kesejahteraan para kreator. Ia menyoroti terobosan substantif dalam RUU ini, seperti pengakuan Public Lending Rights bagi penulis karya sastra dan Resale Rights bagi perupa seni, agar apresiasi ekonomi tidak terputus pada penjualan pertama. "Kita ingin memastikan hak moral dan hak ekonomi pencipta benar-benar terlindungi, sehingga mereka tetap semangat dan terus menghasilkan karya. Sebagai wujud dukungan nyata pemerintah terhadap potensi kekayaan intelektual SDM kita, saat ini pencatatan hak cipta tidak lagi berbayar. Menteri Keuangan telah menyetujui bahwa pencatatan untuk seluruh jenis ciptaan kini menjadi nol rupiah," papar Hermansyah merespons gagasan tim Baleg DPR RI. Kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Makassar ini sekaligus memberikan potret nyata mengenai urgensi transisi tersebut. Sulawesi Selatan yang selama ini identik dengan kekayaan sumber daya alam dan agrikulturnya, kini kian menunjukkan geliat luar biasa sebagai poros industri kreatif di timur Indonesia, sehingga menuntut kepastian pelindungan bagi talenta intelektual warganya. Nantinya, ragam gagasan dan pandangan strategis yang terhimpun dari kunjungan kerja ini akan dikompilasi secara komprehensif oleh tim Panja. Catatan dari daerah ini dipastikan menjadi fondasi krusial bagi Baleg DPR RI guna mematangkan draf RUU sebelum memasuki tahapan Pembicaraan Tingkat I bersama pihak Pemerintah. (dwk/rdn)...

Baca Detail
Komisi III Dengar Masukan Pakar, Soroti 13 Aspek Tindak Pidana dalam RUU Perampasan Aset
Berita
29 Oct 2026

Komisi III Dengar Masukan Pakar, Soroti 13 Aspek Tindak Pidana dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan mengundang perwakilan organisasi advokat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, rapat tersebut bertujuan menghimpun masukan dari para narasumber sebelum RUU Perampasan Aset disahkan. Komisi III kali ini mengundang Jamin Ginting selaku Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Nasional Bersatu, advokat Amin Fahrudin, serta Ahmad Fikri Assegaf selaku Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sahroni mengatakan, Komisi III telah mengundang puluhan narasumber untuk meminta masukan terkait penyusunan RUU Perampasan Aset. Menurut dia, para narasumber memiliki perhatian yang sama terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan aturan tersebut. “Ini narasumber sudah puluhan yang kami undang dan semua pada prinsipnya sama, agar RUU ini bukan menjadi alat kekuasaan atau abuse of power bagi aparat penegak hukum,” ujar Politisi Fraksi Partai Nasdem ini. Ia juga mengakui ketentuan dalam RUU tersebut berpotensi menghadapi pengujian materiil setelah disahkan. Meski demikian, ia berharap pembahasan yang dilakukan dapat menghasilkan aturan yang memadai. Lebih lanjut, praktisi hukum Amin Fahrudin menyoroti soal rumusan delik yang harus memperhatikan asas legalitas dalam hukum pidana. Salah satunya dalam Pasal 4 ayat (2) terkait dengan "tindak pidana ekonomi lainnya" yang dinilai masih mengandung asas ketidakpastian hukum. Di samping itu, menurut dia, RUU Perampasan Aset juga perlu mengatur parameter kerugian dari masing-masing delik yang diatur. Contohnya, dia mengatakan delik perbankan dan perasuransian yang dirugikan bukan keuangan negara, tetapi kerugian nasabah. "Nah, apakah bisa kerugian nasabah itu ditarik menjadi kerugian keuangan negara?" katanya. Menurut dia, masing-masing delik yang tercantum dalam RUU Perampasan Aset memiliki karakteristik tersendiri dan polanya bisa berbeda dengan tindak pidana korupsi. "Karena parameter masing-masing delik ini berbeda satu sama lain, nanti implikasi instrumen formilnya itu juga akan menemui kajian dan kekhususan dalam penanganannya," kata dia. (tn/rdn)...

Baca Detail
Dasco: Semangat Sumpah Pemuda, Fondasi Hadapi Kompleksitas Global dan Regional
Berita
29 Oct 2026

Dasco: Semangat Sumpah Pemuda, Fondasi Hadapi Kompleksitas Global dan Regional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pidato kebangsaan dalam rangka memperingati 98 Tahun Sumpah Pemuda. Dalam pesannya, Dasco menekankan semangat persatuan yang diwariskan oleh para pemuda pada tahun 1928 harus terus dirawat dan diaktualisasikan dalam menghadapi berbagai tantangan global dan regional yang semakin kompleks saat ini."Mereka tidak menunggu keadaan menjadi mudah untuk bersatu. Mereka bersatu justru karena menyadari bahwa masa depan tidak mungkin diperjuangkan sendiri-sendiri. Itulah keberanian politik generasi 1928: menempatkan cita-cita bangsa di atas batas kelompok. Dan keberanian semacam itu kembali dituntut dari kita hari ini," ujar Dasco dalam pidatonya, Rabu (28/10/2026). Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) tersebut mengingatkan bangsa Indonesia pada keberanian politik generasi terdahulu saat momentum Sumpah Pemuda yang menempatkan cita-cita kebangsaan di atas batas-batas kelompok. Keberanian serupa, tandas Dasco, sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia hari ini di tengah dinamika dunia yang bergerak dalam ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi.Politisi Partai Gerindra ini menyoroti sejumlah tantangan strategis yang tengah dihadapi dunia, mulai dari ketegangan di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi, rantai pasok, hingga inflasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, persaingan kekuatan besar, perebutan teknologi, serta perubahan arah perdagangan global turut mempersempit ruang gerak negara yang tidak siap.Di tingkat regional, Dasco juga mengingatkan pentingnya menjaga daya tahan ASEAN di tengah dinamika Laut Cina Selatan, ancaman siber, keamanan pelayaran, hingga kejahatan lintas batas. Di sisi lain, persoalan domestik dan lingkungan seperti bencana kebakaran hutan, asap lintas batas, banjir, cuaca ekstrem, dan ancaman ketahanan pangan menunjukkan bahwa keselamatan rakyat dan keamanan nasional kini saling bertaut erat."Karena itu, persatuan tidak boleh berhenti menjadi semboyan. Ia harus menjelma menjadi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan adil," tegas Dasco. Terkait posisi strategis Indonesia di kancah internasional, Dasco menegaskan Indonesia harus tetap teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif tidak menjadi kepanjangan tangan negara mana pun, namun tetap membuka pintu kerja sama yang luas. Dalam bidang pertahanan, sikap defensif aktif diterapkan melalui kewaspadaan tinggi, kemampuan pencegahan ancaman, serta inisiatif terukur untuk menjaga kedaulatan sekaligus memelihara perdamaian.Menanggapi isu aktual seperti kabut asap lintas batas, Dasco menyatakan Indonesia menghargai perhatian, kritik, dan rekomendasi dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, termasuk masukan dari parlemen sahabat. Namun, respons utama yang harus diutamakan adalah perlindungan terhadap warga terdampak, penguatan penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan.Dasco berpesan, kritik tidak perlu dibalas dengan ketersinggungan namun kritik perlu dijawab dengan kerja yang dapat diuji. Sebagai penutup, Dasco memandang sudah saatnya parlemen-parlemen di kawasan ASEAN menjalin kerja sama yang lebih erat tidak hanya pada saat krisis melanda, melainkan secara berkelanjutan. “Kita perlu membangun kerja sama antar parlemen untuk pencegahan bencana, keamanan cyber, ketahanan pangan dan energi, serta penyelesaian persoalan lintas batas. Kita tidak dapat memilih tetangga, tetapi kita dapat memilih cara bertetangga: saling menghormati, berbicara terus terang, dan mencari jalan keluar bersama,” pungkas Dasco. (pun/aha)...

Baca Detail
Umbu Kabunang Dorong Pengusutan Tuntas Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun
Berita
29 Oct 2026

Umbu Kabunang Dorong Pengusutan Tuntas Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto menyoroti kasus pembunuhan seorang ibu dan anak di Madiun. Mengetahui kasus tersebut, ia mendorong aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dan menerapkan pasal pembunuhan berencana apabila unsur pidananya terpenuhi, serta menuntut hukuman maksimal bagi pelaku. “Jadi saya mendorong kepolisian menerapkan pasal berlapis, yaitu tentang pembunuhan berencana,” ujar Umbu saat diwawancarai oleh Parlementaria di Kota Yogyakarta, DIY, Kamis (29/10/2026). Sebagai informasi, Kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap DH (30) dan anaknya, AGF (4), di Madiun, Jawa Timur, diduga dilakukan oleh DBM (40), suami siri DH. Peristiwa ini dipicu pertengkaran terkait desakan korban agar pernikahan siri mereka diresmikan secara hukum, yang membutuhkan persetujuan istri sah pelaku. Untuk menghilangkan jejak, pelaku diduga memutilasi dan membakar jasad kedua korban selama sekitar dua hari di pekarangan rumahnya, bahkan menggunakan mesin penggiling daging. Akhirnya, DBM ditangkap Tim Polda Jawa Timur pada 25 Oktober 2026 dengan dijerat pasal pembunuhan berencana serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Umbu menilai penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dirinya pun meminta jaksa menuntut secara maksimal dan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta serta unsur hukum yang terbukti dalam persidangan. Selain mendorong penegakan hukum, Umbu mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap situasi yang berpotensi mengarah pada tindak kekerasan. Ia menegaskan, masyarakat yang mengalami atau mengetahui dugaan tindak pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tidak perlu takut untuk melapor kepada pihak berwenang. Terakhir, Politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan dapat membantu aparat menindaklanjuti setiap perkara secara tepat, sekaligus menjadi bagian dari upaya melindungi hak dan keselamatan korban. “Jangan pernah takut untuk melakukan upaya hukum atau melapor ke pihak yang berwenang, sehubungan dengan hak asasi mereka yang terabaikan,” tegasnya. (atm/um)...

Baca Detail
Hari Sumpah Pemuda, Ibas Ajak Generasi Muda Berani Bermimpi dan Berdampak
Berita
29 Oct 2026

Hari Sumpah Pemuda, Ibas Ajak Generasi Muda Berani Bermimpi dan Berdampak

PARLEMENTARIA, Grobogan — Generasi muda perlu memperkuat karakter, meningkatkan keterampilan, dan berani mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Anggota DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengajak pemuda Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum untuk mengembangkan potensi diri dan mewujudkan cita-cita melalui kerja nyata.Pesan tersebut disampaikan Ibas dalam kegiatan kepemudaan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Rabu (28/10), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ia menegaskan bahwa masa depan dapat dibangun melalui pendidikan, kedisiplinan, kerja keras, dan kemauan untuk terus belajar.“Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Semuanya membutuhkan disiplin, baik dalam belajar, meraih ilmu dan wawasan, maupun dalam berperilaku. Anak-anak muda harus punya semangat, energi, dan keberanian untuk terus maju,” ujar politisi yang akrab disapa Ibas, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Rabu (28/10/2026).Menurutnya, pendidikan menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka kesempatan yang lebih luas. Namun, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh ijazah, tetapi juga kemampuan menerapkan ilmu, membangun karakter, serta memberikan manfaat bagi orang lain.Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), Ibas mengingatkan pemuda agar terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan kemampuan digital, dan memperkuat daya saing. Keterhubungan antara pendidikan, pelatihan vokasi, perguruan tinggi, dan dunia industri juga penting agar keterampilan lulusan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mendorong generasi muda mengenali minat dan potensi masing-masing sejak dini. Pemuda yang ingin bekerja di sektor industri dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan. Sementara itu, mereka yang ingin berwirausaha perlu mempelajari pengelolaan usaha, keuangan, investasi, dan pemasaran.Selain pendidikan formal, Ibas mengajak pemuda Grobogan mengembangkan peluang ekonomi melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, perikanan, serta pariwisata. Potensi daerah, termasuk kuliner dan budaya lokal, dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk berinovasi dan menciptakan kegiatan ekonomi produktif.“Jangan takut untuk memulai. Mulailah dari kecil dan lakukan secara berkelanjutan. Yang terpenting adalah terus belajar, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan mengembangkan apa yang sudah kita mulai,” ungkap Ibas yang bertugas di Komisi XII DPR RIIbas juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia industri, dan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja serta menyediakan pelatihan bagi generasi muda. Keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan perlu diimbangi pengalaman agar pemuda lebih siap menghadapi persaingan dunia kerja.Dalam dialog bersama pelajar dan perwakilan pemuda Grobogan, turut mengemuka persoalan tantangan karya kreatif di tengah perkembangan AI, kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan kerja, serta pengembangan potensi wisata daerah. Menanggapi hal tersebut, Ibas mendorong pemuda terus belajar, mengembangkan kreativitas, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan produk serta kekayaan lokal kepada masyarakat luas.Ia turut mengajak generasi muda aktif dalam organisasi kepemudaan, Karang Taruna, komunitas olahraga, serta kegiatan sosial dan lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, pemuda dapat belajar kepemimpinan, membangun kerja sama, dan menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat.Di sisi lain, Ibas mengingatkan generasi muda untuk menjauhi narkoba, perjudian, perkelahian, dan perilaku lain yang dapat merusak masa depan. Menurutnya, pemuda perlu menjaga persatuan, menghormati sesama, serta menjadi teladan di lingkungan masing-masing.Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, Ibas menegaskan bahwa kontribusi bagi bangsa tidak harus menunggu seseorang dewasa atau menduduki jabatan tertentu. Kesungguhan dalam belajar, mengembangkan keterampilan, berorganisasi, menjaga lingkungan, dan membantu masyarakat merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan sejak dini.“Pemuda bersatu, bergerak, dan berdampak untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai. Teruslah belajar, tingkatkan kemampuan, berani memulai, dan jadilah generasi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa,” tutupnya. (uc/aha)...

Baca Detail
Umumkan Juara Lobo II, Obon Tabroni Apresiasi Gagasan Peserta soal Perlindungan Pekerja
Berita
29 Oct 2026

Umumkan Juara Lobo II, Obon Tabroni Apresiasi Gagasan Peserta soal Perlindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Isu perlindungan pekerja menjadi perhatian generasi muda dalam Final Lomba Orasi Bintang Orator (LOBO) II Tahun 2026. Mengusung tema “Harapan Terhadap RUU Perlindungan Ketenagakerjaan”, kompetisi yang diikuti 168 peserta ini menghadirkan beragam gagasan mengenai tantangan dunia kerja dan perlindungan bagi para pekerja.Final LOBO II Tahun 2026 menghadirkan tiga dewan juri, yakni Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni sebagai juri utama, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Muhammad Najib Ibrahim serta Kepala Bagian TV dan Radio Parlemen Maryanto. Ketiganya menilai penampilan peserta dalam menyampaikan gagasan dan pandangan terkait harapan terhadap RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.Dalam kompetisi tersebut, Zita Faiha Firdaus dari Pati, Jawa Tengah, berhasil meraih juara pertama. Berikut daftar pemenang Final LOBO II Tahun 2026:Juara 1: Zita Faiha Firdaus — Jawa TengahJuara 2: Zhafira Firlana — AcehJuara 3: Nabila Syafira Nasution — Sumatera UtaraAnggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan lomba tersebut sebagai ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia menilai kegiatan ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengemukakan ide dan saran terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan.“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh karyawan Pemberitaan terkait dengan kegiatan yang menurut saya sangat luar biasa. Aspirasi ini bisa disampaikan secara langsung, sekaligus bagaimana adik-adik kita bisa menyampaikan banyak hal, ide-ide dan saran-saran,” ujar Obon.Menurut Obon, gagasan yang disampaikan para peserta menunjukkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi persoalan ketenagakerjaan sekaligus menawarkan solusi. Ia mengaku terkesan dengan materi orasi yang dibawakan, terlebih karena sebagian peserta masih berstatus pelajar.Salah satu hal yang menarik perhatiannya ialah kemampuan peserta mengangkat isu pekerja berbasis platform digital atau gig workers, termasuk pengemudi ojek daring, serta pekerja jarak jauh (remote workers). Kedua isu tersebut mencerminkan perkembangan pola kerja yang menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan tenaga kerja.“Betapa mereka sudah bicara terkait dengan gig workers, salah satunya ojek daring dan lain-lain, kemudian tentang remote workers. Kemudian juga perlindungan terhadap pekerja perempuan terkait dengan isu-isu PHK, isu upah, isu jaminan sosial, dan banyak hal di luar bayangan saya,” ungkapnya.Selain mengangkat beragam persoalan, peserta juga dinilai mampu menawarkan gagasan penyelesaian. Obon memandang kemampuan tersebut sebagai hal positif karena diskusi mengenai ketenagakerjaan tidak berhenti pada identifikasi masalah, tetapi turut menghadirkan perspektif dan alternatif solusi.Ia menilai kegiatan seperti LOBO penting untuk terus dilaksanakan karena memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkaya perspektif DPR RI dalam melihat persoalan ketenagakerjaan. "Selain mengangkat beragam persoalan, adik-adik kita juga memberikan solusi. Kegiatan positif seperti ini sangat baik bagi masyarakat, termasuk bagi kami di DPR,” pungkas Obon. (ujm/aha) ...

Baca Detail
Hari Sumpah Pemuda 2026, Harapan Pemuda Lebih Didengar dan Diberi Ruang Demi Kemajuan Bangsa
Berita
29 Oct 2026

Hari Sumpah Pemuda 2026, Harapan Pemuda Lebih Didengar dan Diberi Ruang Demi Kemajuan Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-98 kepada seluruh pemuda Indonesia. Menurutnya, peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2026 dapat menjadi momen untuk kembali mengingat pentingnya membuka kesempatan dan ruang yang lebih luas bagi generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa. “Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2026 bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi pemuda/pemudi sebagai generasi penerus bangsa,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/10/2026). Puan pun menilai, tema ‘Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia’ dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 mengajak generasi muda menghubungkan kecintaan kepada bangsa dengan ketekunan berkarya dan kepedulian kepada sesama. "Sama seperti pada 28 Oktober 1928 di mana para pemuda menyatukan tekad melampaui perbedaan asal, suku, dan golongan. Hari ini, semangat itu kita lanjutkan dengan bekerja bersama, menghargai perbedaan, dan membuka kesempatan bagi semua generasi muda untuk maju,” tuturnya. Puan pun menyampaikan penghargaan kepada anak muda yang berkontribusi melalui pendidikan, pekerjaan, usaha, kegiatan sosial, olahraga, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. “Setiap kontribusi pemuda memiliki arti bagi kehidupan masyarakat, termasuk pengabdian yang tumbuh di desa dan wilayah yang jauh dari pusat perhatian,” jelas Puan. “Di antara mereka terdapat anak muda yang belajar sambil bekerja, merintis usaha dengan sumber daya terbatas, serta membantu menopang kehidupan keluarga,” lanjut mantan Menko PMK itu. Menurut Puan, ketekunan tersebut perlu memperoleh dukungan yang memungkinkan pemuda/pemudi mengembangkan kemampuan dan mengambil langkah berikutnya. "Anak muda membawa gagasan dan keberanian untuk mencoba. Tanggung jawab kita adalah memperluas kesempatan agar kemampuan mereka dapat berkembang, dari mana pun mereka berasal dan apa pun keadaan keluarga mereka,” sebut Puan. Untuk itu, Puan mendorong Pemerintah untuk memperhatikan perjalanan anak muda secara berkelanjutan, sejak menempuh pendidikan hingga memasuki pekerjaan atau membangun usaha. “Dukungan perlu membantu mereka melewati masa peralihan tersebut dengan pilihan yang lebih terbuka dan kesempatan untuk membangun kemandirian,” tambahnya. Puan juga mengingatkan pentingnya perhatian Negara dalam menjangkau pemuda penyandang disabilitas serta mereka yang menghadapi hambatan ekonomi dan geografis. “Potensi yang dimiliki perlu memperoleh ruang untuk tumbuh melalui kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan masing-masing,” ujar Puan. Puan pun menilai, generasi muda juga mempunyai peran dalam pembentukan kebijakan. “Pengalaman mereka mencari pekerjaan, mengakses pendidikan, dan mengembangkan usaha perlu didengar sebagai bahan pertimbangan keputusan negara,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut. Ditambahkan Puan, Negara juga perlu menyediakan ruang dan memberi kesempatan bagi anak muda menjelaskan persoalan sekaligus mengajukan gagasannya, termasuk memberikan kebebasan anak muda dalam berekspresi dan berpendapat dalam wadah demokrasi. "Mendengar pemuda berarti memberi tempat bagi pengalaman dan pemikiran mereka dalam menentukan arah Indonesia. Kita perlu membangun hubungan yang memungkinkan mereka bertanya, menyampaikan kritik, menawarkan solusi, dan mengetahui tindak lanjutnya,” papar Puan. Di sisi lain, Puan mengingatkan anak muda Indonesia untuk tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan mengingat generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks akibat arus disrupsi teknologi, perubahan sosial, dan tekanan ekonomi yang bergerak sangat cepat. “Berbagai tantangan yang ada ini harus menjadi sebuah motivasi bagi generasi muda Indonesia, bukan hambatan untuk maju,” terang cucu Bung Karno itu. “Sebagai putra/putri Ibu Pertiwi, anak muda Indonesia memiliki modal Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Generasi muda adalah nyala api perubahan. Anak muda Indonesia penuh semangat, ide kreatif, dan mimpi besar untuk masa depan bangsa,” sambung Puan. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR disebut akan memperjuangkan kebijakan yang memperluas kesempatan bagi generasi muda. Menurut Puan, semangat Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa persatuan semakin kuat ketika setiap anak bangsa merasa mempunyai tempat dan kesempatan untuk berkontribusi. "Teruslah belajar, berkarya, dan menjaga kepedulian kepada sesama. Indonesia membutuhkan kemampuan generasi muda, dan kemajuan Indonesia perlu membuka masa depan yang semakin baik bagi setiap anak muda,” ungkapnya. “Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bersama, mari lanjutkan keberanian generasi pendahulu dengan karya yang berarti bagi bangsa,” tutup Puan. (aha)...

Baca Detail
Diplomasi Parlemen Buka Jalan Investasi Industri Halal Produk dari Deli Serdang
Berita
29 Oct 2026

Diplomasi Parlemen Buka Jalan Investasi Industri Halal Produk dari Deli Serdang

PARLEMENTARIA, Deli Serdang - Diplomasi Parlemen dinilai dapat menjadi salah satu jalur untuk mempertemukan potensi daerah dengan peluang investasi internasional. Melalui jejaring kerja sama antar-parlemen, peluang pengembangan industri halal berorientasi ekspor dapat diperkenalkan kepada calon mitra dan investor global. Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi menilai Deli Serdang memiliki modal untuk menangkap peluang tersebut, terutama melalui pengembangan kawasan industri Tanjung Morawa. Potensi kawasan industri, kedekatan dengan sumber bahan baku pertanian, serta akses transportasi internasional dinilai dapat mendukung pengembangan Deli Serdang sebagai pusat produksi halal yang menyasar pasar global. Hal tersebut disampaikan Aboe dalam kegiatan BKSAP Day di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (27/10/2026). Ia menekankan bahwa investasi yang masuk perlu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. “Deli Serdang memiliki magnet global. Ini modal yang sangat baik bagi daerah untuk terus berkembang. Namun, tugas kita sekarang bukan sekadar meningkatkan investasi, melainkan memastikan investasi tersebut naik kelas dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar politisi Fraksi PKS itu. Menurutnya, pengembangan industri halal dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat struktur ekonomi daerah. Pasar produk halal internasional mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman hingga kosmetik dan farmasi. Peluang ini perlu diikuti strategi investasi yang mampu menghubungkan potensi bahan baku lokal dengan kegiatan industri pengolahan. “Kalau kita melihat perkembangan pasar global, produk halal memiliki peluang yang sangat besar. Deli Serdang mempunyai modal berupa kawasan industri, kedekatan dengan sumber bahan baku pertanian, serta akses menuju pelabuhan dan bandara internasional,” lanjut Aboe Pada kesempatan tersebut, secara khusus ia menyoroti kawasan industri Tanjung Morawa. Kawasan tersebut dinilai berpeluang dikembangkan sebagai pusat industri halal berorientasi ekspor. Dengan pengembangan tersebut, Deli Serdang diharapkan tidak hanya menjadi pasar bagi produk halal, tetapi juga mampu menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar internasional. “Ini peluang yang harus kita tangkap. Kita bisa menawarkan kepada investor global untuk membangun industri manufaktur produk halal di Deli Serdang. Dengan begitu, daerah ini tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi pusat produksi yang memasok kebutuhan pasar internasional,” lanjut legislator dapil Kalimantan Selatan I itu. Ia menambahkan, investasi di sektor industri pengolahan perlu membuka ruang keterlibatan pelaku usaha lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan keterlibatan tersebut, pertumbuhan industri diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk daerah, menciptakan kesempatan kerja, serta memperkuat rantai pasok lokal. Untuk membuka peluang investasi tersebut, Aboe menilai diplomasi parlemen dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan potensi Deli Serdang kepada mitra internasional. Salah satu jalur yang dapat dijajaki adalah jejaring Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), forum kerjasama antar parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “BKSAP memiliki jaringan diplomasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuka pintu kerja sama ekonomi. Kita dapat mempromosikan Tanjung Morawa sebagai tujuan investasi atau Halal Hub bagi investor dari negara-negara potensial seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Uni Emirat Arab,” ungkapnya. Menurutnya, upaya tersebut perlu disertai promosi investasi yang terarah dan kesiapan pemerintah daerah dalam memetakan sektor unggulan. Informasi mengenai peluang usaha, kesiapan kawasan industri, ketersediaan bahan baku, serta dukungan kebijakan juga perlu disiapkan agar potensi daerah dapat ditawarkan secara jelas kepada calon investor. “Diplomasi jangan berhenti pada pertemuan dan pembicaraan. Harus ada tindak lanjut yang konkret. Potensi daerah perlu kita kemas menjadi tawaran investasi yang menarik, sehingga jejaring internasional yang dimiliki parlemen bisa memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” tegasnya. Ia berharap sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dapat memperkuat pengembangan industri halal di Deli Serdang. Melalui pemanfaatan jejaring diplomasi dan kesiapan daerah dalam menarik investasi, potensi ekonomi setempat diharapkan mampu berkembang sekaligus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. (uc/rdn)...

Baca Detail