KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Berita
30 Oct 2026

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

PARLEMENTARIA, Toba — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba. Ia menekankan pentingnya identitas untuk branding agar bisa menjadi top of mind  dalam pariwisata terutama di Indonesia. “Kita harapkan agar Sumatra ini memiliki branding yang kuat, padahal Sumatra ini memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Jadi kalau bisa kaitkan misalnya (di Kabupaten) Toba, nah orang-orang itu langsung tahu pariwisata khasnya apa,” ujar Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat saat pemaparan dalam agenda “BKSAP Day” di Toba, Sumatera Utara, Senin (26/10/2025). Senada dengan Syahrul, Anggota BKSAP DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong pemerintah daerah agar melakukan brainstorming untuk menemukan ide-ide sehingga bisa menjadikan inovasi untuk Kabupaten Toba terlebih yang bisa  memperkuat branding pariwisata di wilayah ini. Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti perlunya pelatihan kemampuan dan kompetensi terutama untuk hospitality agar menjadi standard global. “Sudah seharusnya pemerintah daerah harus sering melaksanakan brainstorming, agar bisa mengetahui lebih dalam potensi di daerahnya. Lalu, saya juga mendorong peningkatan kualitas SDM-nya agar memiliki standard global,” ujarnya. Merespons hal ini, Bupati Toba, Effendi Napitupulu sangat mengapresiasi kunjungan BKSAP DPR RI dalam rangka membuka jalan Kab.Toba menuju pasar internasional “Terima kasih banyak kepada seluruh Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI yang sudah hadir pada hari ini. Kita (pemerintah) juga telah menyampaikan potensi-potensi apa saja yang ada di Kabupaten Toba dan kami berharap dengan adanya kunjungan BKSAP DPR RI ini, Kabupaten Toba memiliki kesempatan untuk masuk ke kancah internasional,” imbuhnya. (aym/rdn)...

Baca Detail
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Berita
29 Oct 2026

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global

PARLEMENTARIA, Toba — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu kain tenun tradisional khas suku Batak di Sumatera Utara. Ia menegaskan, jangan sampai aspek bisnis saja yang diperhatikan tetapi juga identitas budaya yang terdapat di setiap tenunan ulos. “Pendekatan dari berbagai produk ulos saat ini, itu hanya pendekatan bisnis, seperti perang harga . Padahal ulos ini adalah bagian dari diplomasi kebudayaan yang seharusnya memiliki identitas budaya setiap daerah penghasil ulos ini,” ujar Anggota BKSAP DPR RI Samuel JD Wattimena saat pemaparan dalam agenda “BKSAP Day” Ke Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Senin (26/10/2026). Samuel, sapaan akrabnya, berharap bahwa kelak setiap daerah memiliki identitas budayanya masing-masing dalam karyanya baik dari segi komposisinya, bahan, warna dan sebagainya. “Padahal kalau produsen di setiap daerah ada ciri yang membedakan, apakah itu terkait komposisi, ataukah itu terkait warna dan pewarnaan. Sehingga kalau orang beli di tempat A, dia tidak bisa membeli di tempat B karena tempat B berbeda sekali cirinya. Nah, ini perlu menjadi bahan diskusi lebih lanjut,” tambahnya. Legislator fraksi PDI-P itu juga menyoroti tentang berkurangnya minat anak muda menjadi pengrajin Wastra Nusantara, yaitu istilah untuk seluruh hasil karya kain atau tekstil tradsional asli Indonesia yang sarat akan nilai budaya, filosofi, dan kearifan lokal. Hal tersebut dikarenakan adanya  ketidakrelevanan pada motif-motif Wastra Nusantara terutama yang ditekankan disini adalah ulos. “Menurut analisa saya, mereka tidak tertarik menjadi pelaku wastra Nusantara terutama ulos pasalnya motif-motifnya tidak relevan dengan para anak muda tersebut sehingga tidak ada “gue”-nya disitu,” pungkasnya. (aym/rdn)...

Baca Detail
Irma Suryani Pertanyakan Urgensi Insentif Rp1 Triliun bagi Kepala Daerah Pendukung MBG
Berita
29 Oct 2026

Irma Suryani Pertanyakan Urgensi Insentif Rp1 Triliun bagi Kepala Daerah Pendukung MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mempertanyakan rencana pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi kepala daerah yang dinilai progresif dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta pemerintah menjelaskan urgensi, sumber pendanaan, serta tolok ukur pemberian insentif tersebut, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja negara. Menurut Irma, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seharusnya lebih mendorong kepala daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Kemampuan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, menurutnya, juga harus menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah. “Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” tegas Irma dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Kamis (29/10/2026). Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai, dukungan terhadap program pemerintah pusat, termasuk MBG, merupakan bagian dari tanggung jawab kepala daerah. Terlebih, pelaksanaan program tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, keterlibatan relawan, serta peningkatan aktivitas ekonomi di daerah. Atas dasar itu, Irma mempertanyakan urgensi pemberian insentif tambahan bagi kepala daerah yang mendukung pelaksanaan MBG. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi manfaat ekonomi yang dihasilkan program tersebut sebelum menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal. Selain persoalan pembiayaan, Irma menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai, pengawasan harus melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dan kapasitas di bidang keamanan pangan agar kualitas serta kelayakan makanan yang disalurkan kepada masyarakat tetap terjamin. “Standar keamanan pangan seharusnya dilakukan oleh BPOM yang memang menjadi leading sector di bidang tersebut. Mengapa anggarannya tidak diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan?” ujar Irma. Ia juga mempertanyakan kemampuan APBN dalam menopang pemberian insentif apabila kebijakan tersebut diterapkan kepada kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perhitungan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal setiap daerah yang tidak sama. Irma mengingatkan, sejumlah kabupaten dan kota memiliki kapasitas APBD di bawah Rp1 triliun. Karena itu, kebijakan pemberian insentif harus memiliki sasaran dan indikator manfaat yang jelas, sekaligus mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan daerah. Lebih lanjut, Irma meminta pemerintah memperjelas tujuan utama program MBG, khususnya apabila program tersebut diarahkan untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting. Menurutnya, pemenuhan gizi tidak cukup hanya melalui pemberian makanan, tetapi perlu didukung intervensi kesehatan lainnya, seperti pemenuhan kebutuhan vitamin dan penyediaan akses air bersih. Ia menegaskan, setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur, perencanaan yang realistis, serta tujuan yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. (ujm/ssb)...

Baca Detail
Pemerintah Perlu Dengar Aspirasi Masyarakat terkait Rencana Konser Andrea Bocelli
Berita
29 Oct 2026

Pemerintah Perlu Dengar Aspirasi Masyarakat terkait Rencana Konser Andrea Bocelli

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melaksanakan audiensi Asia Pacific Coalition for Quds and Palestine (APCQP), yang menyampaikan aspirasi terkait rencana penyelenggaraan konser penyanyi internasional Andrea Bocelli di Indonesia. Pertemuan berlangsung di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Anggota DPR RI sekaligus inisiator Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia (World Peace Parliamentary Caucus/WPPC), Mardani Ali Sera, mengapresiasi MUI dan berbagai elemen masyarakat yang memilih menyampaikan aspirasi melalui DPR RI. “Kami mengapresiasi MUI, civil society, para pejuang kemanusiaan, dan para pendukung kemerdekaan Palestina yang datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait keinginan pembatalan konser Andrea Bocelli,” ujar Mardani kepada Parlementaria usai pertemuan. Menurutnya, aspirasi tersebut didasarkan pada informasi mengenai dugaan keterlibatan Andrea Bocelli dalam kegiatan penggalangan dana untuk Friends of Israel Defense Forces pada 2010. Karena itu, masyarakat meminta pemerintah mempertimbangkan kembali penyelenggaraan konser tersebut. Mardani menilai pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat sejalan dengan sikap Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. “Pemerintah beserta seluruh jajarannya perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Kita tahu pemerintah kita, Presiden kita, sangat mendukung kemerdekaan Palestina,” katanya. Ia menambahkan, apabila terdapat figur publik yang diketahui memberikan dukungan terhadap pihak yang dianggap terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hal tersebut patut menjadi pertimbangan. “Kalau ada artis yang mendukung Israel, Zionis, bahkan angkatan bersenjatanya yang melakukan genosida, itu sangat bertentangan dengan konstitusi. Sebaiknya dibatalkan, atau setidaknya ada pernyataan dari Andrea Bocelli bahwa dirinya menyesal dan tidak mendukung tindakan tersebut,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi BKSAP DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait isu kemanusiaan dan memperkuat komitmen parlemen dalam mendukung perdamaian serta penegakan nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat internasional (bit/rdn)...

Baca Detail
Di Hari Sumpah Pemuda, Langen Tayub Pacitan Masuk MURI
Berita
29 Oct 2026

Di Hari Sumpah Pemuda, Langen Tayub Pacitan Masuk MURI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan seni budaya tradisional sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Pesan tersebut disampaikan dalam Gebyar Langen Tayub Pacitan 2026 di Stadion Wijaya Krida, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu (28/10), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Perhelatan yang diprakarsai Ibas, Legislator Dapil Jawa Timur VII ini, mencatatkan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan tajuk “Pencatatan Rekor MURI: Pagelaran Tari Langen Tayub oleh Penari Terbanyak.” Sebanyak 5.288 penari dari 12 kecamatan dan 172 desa di Kabupaten Pacitan berpartisipasi dalam pagelaran tersebut setelah menjalani latihan selama kurang lebih dua bulan. Ibas hadir didampingi Aliya Rajasa Baskoro Yudhoyono. Keduanya mengenakan busana adat Jawa dalam perhelatan yang menjadi kebanggaan masyarakat Pacitan sekaligus momentum pelestarian warisan budaya leluhur. Dalam sambutannya, Ibas menyampaikan bahwa Gebyar Langen Tayub bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan perayaan tradisi, penguat identitas, dan ruang untuk mempererat kebersamaan. “Kita berkumpul bukan sekadar untuk menyaksikan tarian, tetapi untuk merayakan warisan, merawat ingatan, dan menghidupkan kebanggaan. Aku cinta Indonesia, aku cinta Pacitan, aku cinta masyarakat Pacitan,” ujar Ibas dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Kamis (29/10/2026). Menurutnya, seni dan budaya merupakan bagian penting dari jati diri bangsa yang harus terus dijaga di tengah perkembangan zaman. “Seni bukan sekadar gerak, bukan sekadar irama. Seni adalah jiwa, budaya adalah akar, dan tradisi adalah jati diri. Pacitan boleh terus melangkah maju, zaman boleh terus berubah, tetapi akar budaya jangan sampai patah,” tegasnya. Jejak Leluhur, Kebanggaan Pacitan Langen Tayub mengandung nilai guyub rukun, gotong royong, kebersamaan, dan rasa syukur. Filosofi tersebut tercermin dalam rangkaian Gebyar Langen Tayub Pacitan 2026, yang diawali dengan Ritual Slametan sebagai ungkapan syukur dan doa memohon kelancaran serta keberkahan, dilanjutkan Tari Gambyong sebagai tarian pembuka untuk menyambut dan menghormati tamu, serta Gedog Pakurmatan melalui pemberian sampur sebagai bentuk penghormatan kepada tamu undangan. Dalam pertunjukan Tayub, ayunan sampur atau selendang menjadi simbol penghormatan dan keakraban, sementara gerak para penari yang berpadu menggambarkan sikap saling menghargai dan menjaga keharmonisan. Rangkaian kemudian mencapai puncak melalui Tayuban Massal dalam dua sesi. Gending Dirgahayu menyampaikan doa bagi Indonesia agar panjang umur, makmur, dan sejahtera, sedangkan Mustika Pancasila menegaskan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa. Sementara itu, Pisang Bali membawa pesan tentang kebijaksanaan dan tanggung jawab, serta Ricik-ricik menggambarkan kegembiraan sederhana, kebersamaan keluarga, dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Ibas, nilai-nilai tersebut perlu terus diwariskan agar seni tradisional tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang. Ia mengajak masyarakat memberi ruang bagi seniman dan mendorong generasi muda untuk mengenal sekaligus melestarikan budaya daerah. “Kenalkan kepada generasi muda, beri ruang bagi para seniman, wariskan dengan bangga, dan lestarikan dengan cinta. Sebab, budaya yang dijaga akan tetap hidup, budaya yang dicintai akan terus tumbuh,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini. Ibas juga mengaitkan pelestarian seni budaya dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, dan tradisi merupakan kekayaan bangsa yang perlu dijaga sebagai bagian dari persatuan Indonesia. “Sejauh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejauh itu pula seni budaya dan adat istiadat harus terus kita lestarikan,” ujarnya. Sebagai Putra Pacitan, Ibas berharap kebanggaan terhadap budaya daerah dapat menjadi bagian dari kecintaan yang lebih luas terhadap Indonesia. Kemajuan daerah, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga akar budaya dan memperkuat persaudaraan. “Tradisi tetap lestari, seni terus berkreasi, persaudaraan makin erat, Indonesia makin kuat,” tegasnya. Apresiasi Capaian di MURI Pencatatan Rekor MURI dengan tajuk “Pagelaran Tari Langen Tayub oleh Penari Terbanyak” menjadi capaian bersama masyarakat Pacitan. Keterlibatan 5.288 penari dari 12 kecamatan dan 172 desa, yang telah berlatih selama kurang lebih dua bulan, menunjukkan besarnya semangat masyarakat dalam menjaga warisan budaya daerah. Ibas menyampaikan apresiasi kepada seluruh penari, seniman, budayawan, komunitas pelestari budaya, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah berkontribusi menyukseskan acara tersebut. Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, turut menyampaikan terima kasih kepada Ibas sebagai putra daerah kebanggaan Pacitan yang telah memprakarsai Gebyar Langen Tayub dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus pencatatan Rekor MURI. Bupati juga mengapresiasi masyarakat yang tetap hadir dan mengikuti kegiatan dengan antusias meskipun di tengah gerimis hujan. Menurutnya, partisipasi tersebut telah menjadi bukti nyata kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah. Hujan yang turun pada malam itu pun diharapkan menjadi simbol keberkahan bagi masyarakat Pacitan. Ibas berharap pencapaian ini tidak berhenti sebagai catatan rekor, tetapi menjadi dorongan untuk menjaga keberlangsungan Langen Tayub melalui regenerasi penari, ruang berkesenian, dan keterlibatan generasi muda. Pada kesempatan tersebut, Ibas secara resmi membuka Gebyar Langen Tayub Pacitan 2026. Menutup sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja, berkarya, menari, dan memberikan dukungan bagi terselenggaranya kegiatan tersebut. “Jaga budaya, jaga persaudaraan. Kita kawal Indonesia lebih maju dan lebih sejahtera. Guyub rukun, maju dan makmur, toto tentrem kerto raharjo,” pungkasnya. (aha)...

Baca Detail
Ledia Hanifa: Hak Siswa Terdampak Karhutla Ikuti TKA Harus Terpenuhi
Berita
29 Oct 2026

Ledia Hanifa: Hak Siswa Terdampak Karhutla Ikuti TKA Harus Terpenuhi

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan bahwa hak siswa untuk mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) harus tetap terpenuhi meskipun pelaksanaan asesmen di sejumlah daerah tertunda akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah memastikan siswa terdampak memperoleh kesempatan mengikuti TKA susulan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan mereka. Hal tersebut disampaikan Ledia saat mengikuti Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka menyerap aspirasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (29/10/2026). “Memang nanti akan ada susulan khusus untuk siswa-siswa yang terkendala karena karhutla ini. Ini menjadi bagian yang sangat penting, yakni memberikan akses dan memenuhi hak mereka. Tentu mereka perlu mengikuti asesmen dengan tenang karena ini bukan sesuatu yang bisa diburu-buru atau dipaksakan,” ujar Ledia kepada Parlementaria di Yogyakarta. Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan, pelaksanaan TKA susulan bagi siswa terdampak harus memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari kondisi kesehatan, kesiapan sarana dan prasarana, hingga kelancaran jaringan internet. Menurutnya, pendampingan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga diperlukan agar siswa dapat mengikuti asesmen secara optimal. Ledia menilai, penjadwalan ulang TKA bagi siswa terdampak karhutla perlu dipersiapkan secara khusus dan matang. Terlebih, dampak karhutla dirasakan di sejumlah wilayah sehingga penanganannya tidak dapat hanya berfokus pada satu atau dua daerah. “Bagaimanapun juga, mereka harus memahami bahwa meskipun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, ini bencana yang merata di sejumlah pulau, bukan cuma satu atau dua kota,” tegasnya. Karena itu, Ledia berharap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak sekolah untuk memastikan mekanisme pelaksanaan TKA susulan berjalan dengan baik. Dengan demikian, kondisi darurat akibat karhutla tidak menjadi penghalang bagi siswa untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mengikuti asesmen. (atm/ssb)...

Baca Detail
BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Berita
29 Oct 2026

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

PARLEMENTARIA, Bogor — Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital (BSH), Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10/2026). Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI, Indah Kurnia. Ia menegaskan, pengelolaan program Jamkestama harus dilaksanakan secara profesional dengan mengutamakan kualitas pelayanan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. Pemerintah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai pelaksana program Jamkestama. Karena itu, Indah menekankan pentingnya sinergi antara pihak asuransi dan rumah sakit provider untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai kebutuhan penerima manfaat. “Pemberian jaminan kesehatan ini merupakan aspek penting, mengingat tugas yang diemban Anggota DPR sangatlah besar. Oleh karena itu, pelayanan Jamkestama harus dikelola secara profesional. Secara khusus, pihak manajemen rumah sakit dan PT Asuransi Jasindo harus memberikan pelayanan yang optimal,” tegas Indah. Ia menambahkan, pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut juga menjadi perhatian bagi Anggota DPR RI dari daerah pemilihan di wilayah Bogor dan sekitarnya, yakni Dapil Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, serta Dapil Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor. Dalam kunjungan tersebut, Tim BURT DPR RI memfokuskan perhatian pada tiga hal. Pertama, meninjau fasilitas kesehatan dan layanan unggulan yang disediakan RSU BSH dalam mendukung pelaksanaan Jamkestama. Kedua, menggali berbagai kendala teknis dan operasional yang dihadapi rumah sakit selama menjalankan program. Ketiga, menyamakan pemahaman mengenai standar pelayanan. Melalui peninjauan tersebut, BURT DPR RI diharapkan memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program di tingkat penyedia layanan, termasuk aspek fasilitas, mekanisme pelayanan, serta kendala yang perlu ditindaklanjuti bersama PT Asuransi Jasindo dan pihak rumah sakit. Kunjungan ini turut dihadiri pimpinan dan anggota BURT DPR RI dari berbagai fraksi, yakni Alien Mus, Novita Wijayanti, Desy Ratnasari, Puti Guntur Sukarno, Eko Wahyudi, Ali Zamroni, Mariana, Irma Suryani, M. Nasim Khan, Hamid Noor Yasin, Widya Pratiwi, dan Lucy Kurniasari. Dari pihak RSU Bogor Senior Hospital, hadir Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Boy Hadi Ismanto beserta jajaran manajemen. Sementara itu, PT Asuransi Jasindo diwakili Group Head Government Program Mahardyansyah Tanugra bersama jajaran. (ssb/aha)...

Baca Detail
BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Berita
29 Oct 2026

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk bersama Delegasi Sub Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Parlemen Eropa di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Kamis (29/10/2026). Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni tersebut turut dihadiri Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Uni Eropa Kurniasih Mufidayati, Sementara itu, delegasi Parlemen Eropa dipimpin oleh Ketua Sub Komite HAM Parlemen EU, Mounir Satouri. Usai pertemuan, Ahmad Sahroni mengatakan diskusi berlangsung dengan baik meski waktu yang tersedia cukup terbatas. Menurutnya, Delegasi Parlemen Eropa banyak menanyakan pandangan DPR RI terhadap berbagai persoalan global, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). “Diskusi tadi sangat baik meskipun waktunya cukup terbatas. Mereka banyak bertanya mengenai bagaimana sikap parlemen Indonesia terhadap berbagai persoalan besar di dunia, khususnya terkait isu hak asasi manusia,” ujar Sahroni. Salah satu isu yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah konflik Rusia dan Ukraina. Menurut Sahroni, Delegasi Parlemen Eropa berharap Indonesia terus mendukung upaya penyelesaian konflik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Menanggapi hal itu, Sahroni menegaskan bahwa Indonesia berharap perang dapat segera berakhir agar tidak terus menimbulkan korban jiwa. “Mudah-mudahan pemerintah kita tetap menjaga soliditas sikapnya, dan kita semua berharap perang ini segera berakhir agar tidak ada lagi nyawa yang hilang akibat peperangan,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini. Ia juga menekankan pentingnya persatuan para pemimpin dunia dalam mencari solusi damai atas berbagai konflik internasional. “Saya menyampaikan bahwa para pemimpin dunia harus bersatu untuk menyelesaikan persoalan perang dengan sungguh-sungguh sehingga tidak ada lagi manusia yang meninggal sia-sia akibat konflik,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan parlemen Indonesia dan Parlemen Eropa sekaligus memperdalam dialog mengenai hak asasi manusia, demokrasi, serta berbagai tantangan global yang memerlukan kerja sama internasional. (bit/rdn)...

Baca Detail
Baleg Soroti Perkembangan Teknologi dan Penerapan Royalti Buku dalam RUU Hak Cipta
Berita
29 Oct 2026

Baleg Soroti Perkembangan Teknologi dan Penerapan Royalti Buku dalam RUU Hak Cipta

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Perkembangan teknologi digital dan akal imitasi (artificial intelligence/AI) menjadi salah satu aspek yang diperhatikan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam menyempurnakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta. Untuk memperdalam hal itu, Baleg menyerap aspirasi pemangku kepentingan dan akademisi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai bahan pembahasan rancangan regulasi tersebut.  Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI, Habib Syarief Muhammad menegaskan RUU Hak Cipta disusun untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi sekaligus melindungi berbagai karya kreatif, termasuk karya jurnalistik. “RUU tentang Hak Cipta ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan era digitalisasi dan transformasi teknologi, memberikan perlindungan lebih optimal bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait,” ujar Habib dalam sambutannya dalam Kunjungan Kerja Reses Baleg DPR RI, di Yogyakarta, DIY, Kamis (29/10/2026). Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan bahwa RUU tersebut juga mengatur tanggung jawab platform digital, perlindungan ekspresi budaya tradisional, serta pengelolaan lisensi dan royalti. Selain itu, pengaturan ciptaan berbasis AI turut memperhatikan keterlibatan dan kontribusi manusia dalam proses kreatif. Habib menegaskan, masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi tersebut. Karena itu, Baleg membuka ruang partisipasi melalui kunjungan kerja, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat umum bersama pemangku kepentingan, pakar, serta akademisi. “Badan Legislasi DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan meaningful participation dan proses abstraksi yang komprehensif dalam rangka membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat,” pungkasnya. Lebih lanjut, Habib menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan RUU Hak Cipta. Oleh karena itu, Baleg DPR RI membuka ruang bagi pemangku kepentingan, pakar, dan akademisi untuk menyampaikan masukan melalui kunjungan kerja, rapat kerja, maupun rapat dengar pendapat umum.  Selain aspek teknologi digital dan akal imitasi, Habib Syarief juga membahas mengenai penerapan royalti atas penggunaan buku di perpustakaan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta. Pengaturan tersebut perlu dikaji secara cermat agar perlindungan hak pencipta tetap berjalan tanpa menghambat akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Ia menegaskan pengaturan mengenai royalti perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pengetahuan. “Kita akan mencoba untuk meminimalisir yang namanya jenis-jenis pungutan, kecuali dengan pertimbangan yang sangat rasional. Jangan sampai pungutan tersebut justru mematikan yang namanya budaya literasi,” tambahnya. Ia menambahkan penerapan aturan hak cipta perlu memperhatikan tujuan yang lebih substantif. Menurutnya, proses administrasi tidak seharusnya mengesampingkan upaya mendorong budaya literasi di tengah masyarakat. “Jangan sampai proses administrasi mengalahkan atau lebih daripada hal yang lebih substantif,” tegasnya. Habib menyampaikan, masukan dari para akademisi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pendalaman RUU Hak Cipta. Baleg DPR RI berupaya merumuskan pengaturan yang dapat mengakomodasi perlindungan hak pencipta sekaligus memperhatikan akses masyarakat terhadap buku dan pengetahuan. (atm/rdn)...

Baca Detail
El Nino Picu Krisis Air, Irmawan Minta Pemda Perkuat Distribusi Gratis
Berita
29 Oct 2026

El Nino Picu Krisis Air, Irmawan Minta Pemda Perkuat Distribusi Gratis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Irmawan mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memaksimalkan penyaluran bantuan air bersih secara gratis kepada warga yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino. Langkah taktis ini dinilai sangat mendesak guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tanpa menambah beban ekonomi di tengah krisis kekeringan. “Kami meminta Pemerintah Daerah bergerak cepat dan memaksimalkan distribusi air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan mendapatkan air justru harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli air bersih,” ujar Irmawan dalam keterangan resminya kepada awak media di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Irmawan menanggapi rilis data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat krisis air bersih melanda sembilan wilayah dan berdampak pada 77.555 keluarga atau 267.913 jiwa. Wilayah terdampak tersebut melingkupi Kabupaten Bogor, Boyolali, Pekalongan, Sragen, Grobogan, Kulon Progo, Jombang, Bone, hingga Kota Tangerang Selatan. “Jangan sampai warga harus berjalan jauh untuk mendapatkan air, mengantre berjam-jam, atau membeli air dengan harga yang mahal. Air bersih adalah kebutuhan dasar dan masyarakat terdampak kekeringan harus bisa mendapatkannya tanpa dibebani biaya,” tegasnya. Politisi Fraksi PKB tersebut meminta Pemda memperkuat sinergi bersama BPBD dan jajaran Pemerintah Desa untuk memetakan kantong-kantong pemukiman warga yang paling parah dilanda krisis. Penyaluran armada mobil tangki hingga penyediaan tempat penampungan air sementara dituntut menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, dan anak-anak. “Pemerintah Daerah perlu berkoordinasi dengan BPBD dan Pemerintah Desa untuk memetakan wilayah krisis air bersih. Penyaluran bantuan harus didasarkan pada data kebutuhan di lapangan agar tidak ada warga yang terlewat,” tandas Irmawan. Ditegaskannya selain mengerahkan mobil tangki pendistribusi, kelayakan kualitas air bersih yang disalurkan kepada warga wajib dipastikan aman untuk dikonsumsi. Penanganan darurat bencana kekeringan dinilai harus diimbangi dengan kesiapan logistik penampungan air darurat di setiap lingkungan tempat tinggal. “Selain mengerahkan mobil tangki air, Pemerintah Daerah juga perlu menyiapkan tempat penampungan air sementara. Kualitas air yang didistribusikan harus dipastikan layak digunakan untuk kebutuhan memasak dan konsumsi harian warga,” serunya.  Irmawan mengingatkan, penanganan El Nino tidak boleh berhenti pada penanggulangan darurat jangka pendek semata. Kementerian PU dan Pemda didorong mempercepat investasi infrastruktur penampungan air permanen seperti sumur dalam dan embung desa di area rawan kemarau. “Penanganan kekeringan tidak boleh hanya berfokus pada respons darurat saat krisis terjadi. Pemerintah perlu memperkuat upaya jangka menengah dan panjang melalui perbaikan infrastruktur penampungan air di wilayah rawan,” tegasnya.  Aturan mengenai alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) di tingkat Pemerintah Daerah diimbau untuk segera dicairkan demi menopang operasional distribusi bantuan air bersih. Pemda diminta tidak ragu menetapkan status tanggap darurat kekeringan apabila pasokan air baku masyarakat kian kritis. “Bantuan air bersih gratis harus menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang kesulitan. Pemerintah harus memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi selama masa kekeringan masih berlangsung,” pungkas Irmawan. (pun/we)...

Baca Detail
Penyelundupan Emas Rp61,95 Miliar Digagalkan, Tommy Kurniawan Dorong Pengawasan Diperkuat
Berita
29 Oct 2026

Penyelundupan Emas Rp61,95 Miliar Digagalkan, Tommy Kurniawan Dorong Pengawasan Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Tommy Kurniawan mengapresiasi keberhasilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggagalkan upaya ekspor ilegal 25,88 kilogram emas senilai sekitar Rp61,95 miliar melalui lima bandara internasional di Indonesia. Ia mendorong penguatan pengawasan untuk mencegah penyelundupan sekaligus melindungi kepentingan fiskal negara. Tommy, yang akrab disapa Tomkur, menilai penindakan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap lalu lintas barang di pintu keluar-masuk Indonesia. Menurutnya, praktik penyelundupan tidak hanya melanggar ketentuan kepabeanan, tetapi juga berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan negara. “Penindakan seperti ini sangat penting untuk melindungi kepentingan negara, menjaga penerimaan fiskal, serta memastikan perdagangan emas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para pelaku penyelundupan harus ditindak tegas,” ujar Tommy dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Ia menjelaskan, pengawasan ekspor emas perlu diperkuat seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Regulasi yang berlaku sejak 23 Desember 2025 tersebut mengatur jenis emas yang dikenai bea keluar beserta tarifnya. Menurut Legislator dari Fraksi PKB itu, pengeluaran emas dari Indonesia harus mengikuti ketentuan kepabeanan dan kewajiban fiskal yang berlaku. Karena itu, pengawasan perlu memastikan setiap ekspor dilakukan melalui prosedur resmi, dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, serta memenuhi kewajiban pungutan apabila berlaku. “Ketika emas diselundupkan, jalur perdagangan resmi dan mekanisme pengawasan negara dapat dihindari. Dampaknya bukan hanya potensi penerimaan negara yang hilang, tetapi juga berkurangnya efektivitas pengendalian ekspor dan pencatatan arus perdagangan komoditas strategis,” katanya. Berdasarkan data Bea dan Cukai yang disampaikan dalam rilis, sepanjang 2026 hingga 26 Oktober telah dilakukan 127 penindakan terkait emas dengan total berat 402,31 kilogram dan nilai sekitar Rp1,02 triliun. Dari rangkaian penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai lebih dari Rp183 miliar. Tomkur menilai angka tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan perdagangan emas tidak boleh hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran ditemukan. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan melalui pemeriksaan yang efektif, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi antara DJBC dan instansi terkait. “Pencegahan harus dilakukan secara lebih masif dan terukur. Pengawasan di bandara internasional perlu diperkuat, pemanfaatan teknologi pemeriksaan harus dioptimalkan, dan koordinasi antarlembaga harus berjalan efektif agar celah penyelundupan semakin sempit,” tegasnya. Ia juga meminta aparat menelusuri jaringan pelaku, jalur distribusi, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyelundupan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak berhenti pada pengamanan barang, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dan mencegah pengulangan modus serupa. “Negara tidak boleh membiarkan praktik penyelundupan terus berulang. Kita harus memastikan perdagangan emas berlangsung secara legal, kewajiban fiskal dipenuhi, dan setiap potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Tommy. (fa/um)...

Baca Detail
Legislator Minta Kegiatan Seremoni Tak Penting Dihapus Buntut Viral Istri Pejabat ‘Pelesir’ Pakai APBD
Berita
29 Oct 2026

Legislator Minta Kegiatan Seremoni Tak Penting Dihapus Buntut Viral Istri Pejabat ‘Pelesir’ Pakai APBD

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti ramainya perhatian publik terhadap kegiatan studi referensi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Tulungagung ke Wonosobo menggunakan dana APBD. Kegiatan seremoni pemerintah daerah yang tidak memiliki urgensi dan dampak langsung bagi masyarakat sebaiknya dihapus.“Saya kembali mengingatkan di tengah intruksi Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran, kegiatan seremoni nonsubstansial di lingkungan Pemda seharusnya dihapus. Apalagi kegiatannya tidak memiliki urgensi,” kata Khozin di Jakarta, Kamis (29/10/2026).Berdasarkan unggahan akun dwp_kab.tulungagung, rombongan istri ASN itu berkegiatan selama tiga hari, 19–21 Oktober 2026. Pada hari pertama, agenda diisi kunjungan ke sejumlah destinasi wisata, seperti Pintu Langit, Kawah Sikidang menggunakan jeep, dan Telaga Menjer, serta gala dinner di Dipayana Cafe.Khozin pun mengkritik kegiatan tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran. Terlebih, kegiatan serupa disebut berlangsung setiap tahun. “Daerah banyak yang mengalami kesulitan anggaran karena efisiensi. Pemangkasan TKD berdampak pada pembangunan daerah, bahkan Pemda kesulitan membayar SDM. Tapi di satu sisi, kegiatan seremoni bersifat hiburan jalan terus,” tutur Anggota DPR dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini.Khozin juga menyoroti pernyataan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin yang menyebut studi referensi DWP sebagai agenda tahunan untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan baik antar-DWP kabupaten. “Klaim ini perlu diperjelas. Apa yang didapat dari studi referensi keluarga pejabat? Apakah mendukung kerja-kerja birokrasi dan pembangunan daerah? Dan apa kegiatan silaturahmi keluarga ASN ada kebermanfaatannya untuk masyarakat setempat?” tukasnya.Khozin memahami pentingnya silaturahmi, tetapi mengingatkan bahwa kegiatan di luar kebutuhan birokrasi semestinya tidak membebani anggaran negara. “Seharusnya kegiatan seperti ini menggunakan dana pribadi karena di luar kebutuhan birokrat. Rp50 juta per tahun lebih baik untuk bayar gaji guru-guru honorer yang sering tertunda, atau meningkatkan fasilitas pelayanan publik,” sebut Khozin.Karena itu, Khozin meminta Pemkab Tulungagung memberikan penjelasan komprehensif yang disertai dokumen pendukung, termasuk rincian pembiayaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan. “Walau Pemkab menyatakan bagian pelesiran DWP Tulungagung ke Wonosobo menggunakan dana iuran pribadi, setiap kegiatan dalam agenda tersebut perlu diperiksa bersama dokumen pertanggungjawabannya,” tegasnya. Khozin mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Inspektorat daerah, menurutnya, dapat menelaah kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja sesuai kewenangannya.“Evaluasi tersebut juga berlaku untuk daerah-daerah lain. Jangan sampai ada lagi kecolongan kegiatan-kegiatan piknik yang dibalut dengan agenda formal, tanpa kejelasan manfaatnya,” tutup Khozin. (aha)...

Baca Detail