KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


RUU Hak Cipta Didorong Ubah Kasus Pembajakan dari Delik Aduan Jadi Delik Umum
Berita
29 Oct 2026

RUU Hak Cipta Didorong Ubah Kasus Pembajakan dari Delik Aduan Jadi Delik Umum

PARLEMENTARIA, Makassar - Praktik jual-beli karya bajakan yang beredar bebas di berbagai marketplace dan platform digital tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Merespons darurat kejahatan intelektual tersebut, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Once Mekel, mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta segera merevisi klasifikasi penindakan hukum dari delik aduan menjadi delik umum. "Untuk pelanggaran yang sifatnya sangat masif, khususnya yang berhubungan dengan pembajakan, penggandaan, dan pendistribusian ilegal, penindakannya harus dikategorikan sebagai delik umum. Dengan begitu, negara bisa langsung bertindak dan memberantas peredaran barang bajakan yang kini masih bebas dijual di platform-platform besar," tegas Once saat mengikuti Kunjungan Kerja Panja RUU Hak Cipta di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (27/10/2026). Pembiaran terhadap eksploitasi karya cipta ini dinilai akan menjadi bom waktu bagi kemajuan peradaban. Apalagi, inisiator RUU Hak Cipta tersebut mengingatkan bahwa masa depan kekayaan Indonesia kelak tidak lagi bergantung pada ekstraksi sumber daya alam semata, melainkan bertumpu pada inovasi dan kreativitas sumber daya manusia yang harus diproteksi secara mutlak oleh negara. Gayung bersambut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, mengakui bahwa aparat penegak hukum kerap mati langkah di lapangan. Pasalnya, rezim regulasi hak cipta yang berlaku saat ini mayoritas masih mensyaratkan adanya aduan dari pemilik hak sebelum penindakan bisa dieksekusi. "Selama ini, ketika berhadapan dengan maraknya pembajakan, kami sering ditanya oleh dunia internasional mengapa penindakannya lambat. Masalahnya, undang-undang kita masih menggunakan delik aduan. Jika pemilik hak cipta tidak melapor, kami tidak bisa bertindak. Maka kami sangat mengusulkan dan sepakat agar kejahatan pembajakan masif ini diubah menjadi delik biasa (umum) agar negara punya taring untuk menindak," keluh Hermansyah memvalidasi dorongan Baleg DPR RI. Pertemuan yang berlangsung dialogis di Makassar ini seolah membunyikan alarm keras bagi para perumus kebijakan. Keluhan yang mengemuka dari Bumi Celebes membuktikan bahwa kejahatan pencurian intelektual telah merangsek jauh melintasi batas ibu kota negara, menjadikan para seniman dan kreator di pelosok daerah sebagai korban paling rentan jika payung hukum yang ada masih dibiarkan "ompong". Berbekal fakta lapangan yang memprihatinkan tersebut, tim Panja kini memikul pekerjaan rumah besar sekembalinya ke ibu kota. Deretan draf pasal terkait instrumen sanksi dan klasifikasi pidana dipastikan akan dibedah ulang secara radikal, demi memastikan undang-undang yang lahir kelak benar-benar menjadi tameng pelindung bagi anak bangsa, bukan sekadar macan kertas. (dwk/rdn)...

Baca Detail
Didik Haryadi Minta OJK Peka terhadap Kredit UMKM Terdampak Bencana
Berita
29 Oct 2026

Didik Haryadi Minta OJK Peka terhadap Kredit UMKM Terdampak Bencana

PARLEMENTARIA, Deli Serdang — Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana dan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kredit. Ia mendorong adanya relaksasi atau restrukturisasi pinjaman agar para pelaku usaha memiliki ruang untuk memulihkan kegiatan ekonomi mereka. Ia menjelaskan, dampak bencana dan kondisi lingkungan yang mengganggu aktivitas ekonomi dapat menurunkan pendapatan pelaku UMKM. Kondisi ini terutama dirasakan pedagang makanan di pinggir jalan, pemilik warung sederhana, dan pelaku usaha kecil lainnya yang bergantung pada aktivitas jual beli sehari-hari. “Ini kan kawan-kawan pelaku usaha, terutama yang usaha kecil dan menengah yang dibawa ini kan mereka berdampak langsung, karena ini kan tergantung isu lingkungan yang direct kepada kawan-kawan penjaja makanan di pinggir, kemudian warung-warung sederhana yang ada di pinggiran, terus kemudian pelaku UMKM,” ujar Didik saat ditemui Parlementaria di Deli Serdang, Sumatra Utara, Selasa (27/10/2026). Menurutnya, penurunan pendapatan dapat menyulitkan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pinjaman perbankan. Karena itu, ia meminta OJK peka terhadap kondisi debitur terdampak dan mempertimbangkan kebijakan yang dapat membantu mereka melewati masa sulit. “Nah menurut saya ini harus ada kebijakan yang membuat relaksasi terhadap kewajiban-kewajiban teman-teman yang mempunyai pinjaman di perbankan. Nah kalau tidak, mereka akan mengalami kesulitan. Menurut saya teman-teman di OJK harus peka terhadap itu, apakah ada kelonggaran atau restrukturisasi. Nah ini membantu kawan-kawan yang terdampak itu sehingga dia juga bisa menata hidupnya kembali,” kata Didik. Ia juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah, khususnya ketika pelaku UMKM terdampak bencana memiliki pinjaman di bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Baginya, kelonggaran pembayaran atau restrukturisasi kredit dapat menjadi salah satu bentuk dukungan agar pelaku usaha memiliki kesempatan untuk bangkit. “Apalagi misalnya pinjamannya di Bank Himbara, ya ini pemerintah juga harus hadir ke sana. Salah satunya bisa membantunya ya dengan cara itu (relaksasi dan restrukturisasi). Bukan mereka tidak bayar hutang, tetapi diberikan kelonggaran gitu,” tegasnya. Menutup pernyataan, Didik menegaskan, relaksasi kredit bukan berarti menghapus kewajiban debitur, melainkan memberikan kelonggaran pembayaran dengan mempertimbangkan kondisi yang dihadapi. Dukungan tersebut, tegasnya, diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memulihkan usaha sekaligus menjaga kemampuan mereka untuk melanjutkan pembayaran pinjaman. (uc/um)...

Baca Detail
BUMN Tak Perlu Patwal dan Ajudan, Firnando: Efisiensi Harus Diperkuat
Berita
29 Oct 2026

BUMN Tak Perlu Patwal dan Ajudan, Firnando: Efisiensi Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, mendukung upaya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam memperbaiki tata kelola dan budaya kerja badan usaha milik negara (BUMN). Salah satunya dengan pembatasan penggunaan pengawalan kendaraan (patwal) dan ajudan bagi jajaran manajemen perusahaan pelat merah. “Semestinya larangan ini sudah dilakukan di BUMN dari dulu, bukan zaman Pak Dony (kepemimpinan Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia ) saja. Untuk apa lagi direksi-direksi BUMN memakai ajudan? Itu tidak penting,” ujar Firnando kepada media, Rabu (28/10/2026). Dijelaskannya, pembatasan penggunaan patwal dan ajudan bagi direksi BUMN perlu diterapkan karena, jabatan tersebut tidak menghadapi ancaman yang mengharuskan penggunaan fasilitas pengawalan secara berlebihan. Karena pada dasarnya aktivitas direksi BUMN berkaitan dengan pengelolaan bisnis yang dijalankan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. “Kita kan di direksi BUMN enggak ada ancaman-ancaman. Kita melakukan bisnis atau usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Jadi, tidak perlulah ajudan atau pengawalan seperti itu,”tegasnya. Selain itu Ia menilai penataan tata kelola dan budaya kerja BUMN perlu berjalan seiring dengan kebijakan efisiensi dan penghematan yang didorong pemerintah. Upaya tersebut juga diharapkan dapat memastikan perusahaan milik negara menjalankan kegiatan usaha secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, penataan organisasi melalui perampingan atau streamlining, penutupan perusahaan yang tidak lagi efektif, serta pemusatan kegiatan usaha sesuai bidang bisnis masing-masing menjadi bagian yang perlu dilakukan. Ia berharap pembenahan yang dilakukan tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja BUMN. “Jadi, streamlining, terus penutupan perusahaan-perusahaan, kemudian fokuskan ke area bisnisnya mereka. Menurut saya, hal itu sangat baik dan wajib dilakukan Danantara terhadap BUMN, sehingga BUMN bukan hanya sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga tidak merugikan negara,” ungkapnya. Politisi Fraksi Partai Golkar ini kembali menegaskan pembenahan perlu diarahkan agar BUMN mampu menjalankan kegiatan usaha secara terukur, berfokus pada bidang bisnisnya, serta tetap memperhatikan kepentingan negara dalam setiap pengambilan kebijakan. “Jadi, saya terus mendukung sehingga kita bisa menghasilkan atau mendapatkan BUMN-BUMN yang baik ke depannya,”pungkasnya. (ayu/we)...

Baca Detail
Ateng Sutisna Desak Transparansi Dana Sawit dan Penegakan Kewajiban Lingkungan
Berita
29 Oct 2026

Ateng Sutisna Desak Transparansi Dana Sawit dan Penegakan Kewajiban Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola dana perkebunan kelapa sawit sekaligus mempercepat pelaksanaan putusan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemerintah perlu memastikan dukungan pembiayaan bagi industri sawit berjalan seiring dengan pemenuhan kewajiban perlindungan lingkungan dan pemulihan kerusakan. “Negara harus mampu menjelaskan bagaimana dana puluhan triliun rupiah dapat disalurkan untuk mendukung industri, tetapi kewajiban lingkungan yang sudah diputus pengadilan justru masih menghadapi hambatan. Penyaluran dana harus diikuti ketegasan menagih tanggung jawab,” tegas Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Ia menyoroti perubahan mandat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024. Diketahui, perubahan tersebut memperluas cakupan pengelolaan dana perkebunan sehingga transparansi penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban manfaatnya bagi petani serta lingkungan perlu diperkuat. Salah satu aspek yang perlu dievaluasi, menurutnya, adalah proporsi pembiayaan biodiesel dibandingkan dengan program yang berdampak langsung pada perkebunan rakyat. Laporan Kinerja BPDPKS 2024 mencatat pembayaran pembiayaan biodiesel sebesar Rp28,81 triliun. Sementara itu, akumulasi penyaluran program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga akhir 2025 tercatat Rp12,87 triliun dan menjangkau sekitar 180 ribu pekebun. “Biodiesel penting bagi ketahanan energi, tetapi keberhasilan kebijakan sawit tidak boleh hanya diukur dari besarnya penyaluran pembiayaan,” ujarnya. Ateng juga meminta pemerintah mengintegrasikan data penerima manfaat pembiayaan dengan rekam jejak kepatuhan lingkungan. Informasi mengenai perkebunan sawit di kawasan hutan dan keterlibatan kelompok usaha dalam perkara lingkungan, nilainya, perlu menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut. Penetapan tanggung jawab tetap harus mengacu pada hasil pemeriksaan dan putusan hukum yang berlaku. “Pembiayaan yang disebut berkelanjutan harus dapat ditelusuri sampai ke rantai pasoknya,” lanjut politisi Fraksi PKS itu. Desak Pelaksanaan Putusan Karhutla Selain tata kelola dana perkebunan, ia menyoroti pelaksanaan putusan perkara perdata karhutla. Berdasarkan rangkuman Greenpeace atas perkara hingga 2024, terdapat 18 putusan perdata karhutla yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nilai sekitar Rp6,1 triliun. Namun, angka tersebut tidak serta-merta mencerminkan seluruh kewajiban yang belum dibayar karena sebagian kewajiban telah ditunaikan. Karena itu, Ateng meminta pemerintah membuka informasi terbaru mengenai status kewajiban tersebut, termasuk nilai yang telah dibayarkan dan pelaksanaan pemulihan lingkungan. “Kementerian tidak boleh berhenti setelah memenangkan gugatan. Masyarakat perlu tahu apakah putusan sudah dieksekusi, berapa yang sudah dibayar, dan apakah lingkungan sudah dipulihkan,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat IX tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah menyusun agenda percepatan pelaksanaan putusan dengan target yang dapat dipantau publik. Dalam 30 hari, pemerintah diharapkan mengumumkan daftar perkara berkekuatan hukum tetap, pihak yang dihukum, nilai kewajiban, pembayaran yang telah diterima, status pemulihan, serta hambatan pelaksanaan putusan. Selanjutnya, dalam 90 hari, pemerintah perlu menyampaikan perkembangan penelusuran aset dan langkah eksekusi sesuai ketentuan hukum acara. Integrasi Data untuk Perkuat Akuntabilitas Ateng juga mendorong sinergi BPDP, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan untuk membangun sistem pencocokan data penerima insentif, sanksi lingkungan, serta putusan pengadilan. Untuk perkara yang memenuhi dasar hukum, pemerintah perlu menggunakan instrumen yang sah guna menagih kewajiban tanpa mengabaikan hak pihak ketiga dan prinsip tanggung jawab badan usaha. Menutup pernyataan, ia turut mendorong audit yang mencakup kepatuhan lingkungan penerima manfaat, ketertelusuran bahan baku, serta kontribusi dana perkebunan terhadap pencegahan karhutla, pemulihan gambut, dan peremajaan sawit rakyat. “Prinsip pencemar membayar harus terlihat sampai tahap pelaksanaan. Jangan sampai negara cepat ketika menyalurkan dukungan kepada industri, tetapi lambat ketika menagih kewajiban atas kerusakan. Ketegasan pemerintah harus berlaku dua arah: mendukung usaha yang patuh sekaligus memastikan kewajiban lingkungan ditunaikan,” tandas Ateng. (uc/um)...

Baca Detail
Ateng Sutisna Desak Pengalihan Gas ke Dalam Negeri Beri Manfaat Nyata bagi Rakyat
Berita
29 Oct 2026

Ateng Sutisna Desak Pengalihan Gas ke Dalam Negeri Beri Manfaat Nyata bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah memastikan pengalihan sebagian ekspor gas bumi ke pasar domestik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kebijakan tersebut harus berdampak pada keandalan pasokan listrik, efisiensi biaya energi, serta keberlanjutan industri pengguna gas di dalam negeri. Sejak 24 Oktober 2026, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas mulai mengurangi penyaluran gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD dari total ekspor sekitar 409,55 BBTUD. Pengurangan tersebut terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra yang dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama pembangkit listrik di Batam dan sekitarnya. Sebab itu, Ateng menyatakan mendukung kebijakan tersebut sepanjang didasarkan pada kebutuhan energi nasional yang terukur. Baginya, tambahan pasokan gas berpotensi meningkatkan keandalan pembangkit listrik, mengurangi penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih mahal, serta menjaga keberlangsungan industri pengguna gas, termasuk sektor pupuk, petrokimia, kaca, baja, dan keramik. “Masyarakat perlu melihat hasil konkretnya. Pemerintah dan PLN harus menjelaskan gas tambahan itu disalurkan ke pembangkit mana, berapa penghematan biayanya, dan bagaimana dampaknya terhadap keandalan listrik. Jangan sampai tambahan pasokan hanya menjadi angka alokasi di atas kertas,” ujar Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (28/10/2026), Transparansi Penyaluran dan Manfaat Gas Menurut Politisi Fraksi PKS, manfaat pengalihan gas tidak boleh berhenti pada perubahan alokasi pasokan. Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur transmisi dan penerimaan gas agar kebutuhan pembangkit listrik serta industri dapat dipenuhi secara optimal. Ia juga mengingatkan bahwa tambahan pasokan gas tidak serta-merta menurunkan tarif listrik atau harga produk. Pemerintah perlu menunjukkan manfaat kebijakan tersebut melalui layanan listrik yang lebih andal, biaya energi yang wajar, keberlanjutan produksi industri, dan perlindungan lapangan kerja. Pun, dirinya meminta pemerintah membuka data kebutuhan dan pasokan gas domestik, realisasi pengalihan, serta dampak ekonominya. Data tersebut mencakup penghematan penggunaan bahan bakar alternatif dan perubahan penerimaan negara. Evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus memastikan alokasi gas sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam negeri. Menurutnya, pasokan gas yang terjamin juga penting bagi industri pupuk agar produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, penataan alokasi gas diharapkan tidak hanya memperkuat sektor energi, tetapi juga mendukung kegiatan industri dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Melalui fungsi pengawasan, Ateng mendorong Komisi XII DPR RI mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, dan PT PLN (Persero). Evaluasi perlu mencakup realisasi penyaluran gas, kesiapan infrastruktur, tingkat penyerapan, serta dampaknya terhadap biaya dan keandalan listrik. “Dukungan kami adalah agar rakyat memperoleh energi yang lebih andal dan terjangkau. Pemerintah harus membuktikannya melalui pelaksanaan yang transparan, kontrak yang dihormati, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (uc/um)...

Baca Detail
Ateng Sutisna Usulkan Jaring Pengaman Kesehatan bagi Korban Karhutla
Berita
29 Oct 2026

Ateng Sutisna Usulkan Jaring Pengaman Kesehatan bagi Korban Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengusulkan pembentukan Jaring Pengaman Kesehatan Karhutla untuk melindungi masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Program tersebut diharapkan menjamin perlindungan kesehatan warga terdampak, mulai dari pencegahan paparan asap, pembiayaan pengobatan, hingga pemantauan kesehatan pascabencana. Baginya, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api dan pemulihan lingkungan. Pemerintah, jelasnya, perlu menyiapkan perlindungan kesehatan terpadu dengan target pelaksanaan yang jelas, kepastian pembiayaan, serta uji coba layanan di wilayah prioritas. “Pemerintah harus menetapkan langkah yang terukur, bukan sekadar mengulang komitmen setiap kali karhutla terjadi. Dalam 30 hari harus ada rancangan program dan kepastian pembiayaan. Dalam 90 hari, layanan terpadu harus mulai diuji di wilayah prioritas,” ujar Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Dirinya mengusulkan tiga kelompok manfaat dalam program tersebut. Pertama, perlindungan dini melalui penyediaan informasi risiko, alat pelindung, layanan kesehatan bergerak, dan ruang udara bersih. Kedua, pembiayaan pemeriksaan, pengobatan, obat-obatan, transportasi medis, rujukan, serta bantuan tunai sementara bagi keluarga rentan. Ketiga, pemantauan kesehatan selama enam hingga 12 bulan pascabencana bagi warga yang masih mengalami keluhan, berdasarkan penilaian tenaga kesehatan. Perlindungan juga perlu menjangkau kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, pasien penyakit kronis, pekerja luar ruang, serta keluarga yang belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial. “Warga tidak bisa terus menunggu sementara risiko kesehatan dan beban ekonomi mereka terus berjalan,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut. Ratusan Ribu Kasus ISPA Jadi Peringatan Urgensi perlindungan kesehatan tersebut tercermin dari data Kementerian Kesehatan yang mencatat 365.434 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak karhutla. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Widyawati menyampaikan bahwa data tersebut merupakan akumulasi kasus sejak 20 Agustus hingga 26 Oktober 2026. Ateng juga menyoroti kepastian pembiayaan layanan kesehatan bagi warga terdampak. Ia merujuk Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang mengatur sejumlah pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) huruf o. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan pembagian tanggung jawab pembiayaan yang jelas melalui APBN, APBD, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan. Prosedur pelayanan juga harus mudah dipahami agar masyarakat tidak terhambat persoalan administrasi ketika membutuhkan pertolongan. “Jangan bebankan kerumitan birokrasi kepada warga yang sedang sakit. Pemerintah harus memastikan siapa yang membiayai layanan pada setiap tahap, bagaimana warga mengaksesnya, dan ke mana mereka mengadu jika haknya tidak terpenuhi. Pelayanan darurat tidak boleh tertahan hanya karena instansi terkait belum menyelesaikan urusan administrasi,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat IX itu. Perlindungan Kesehatan Tak Boleh Tunggu Proses Hukum Selain menjamin pembiayaan layanan kesehatan, Ateng mendorong penegakan prinsip pencemar membayar melalui penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan pemberian ganti kerugian sesuai ketentuan. Namun, pembiayaan perlindungan kesehatan masyarakat tidak boleh menunggu hingga proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab selesai. Oleh karena itu, ia juga mendorong Komisi XII DPR RI mengawal usulan pembentukan Jaring Pengaman Kesehatan Karhutla melalui fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran. “Ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya berapa hektare lahan yang berhasil dipadamkan. Pemerintah juga harus bisa menunjukkan berapa banyak warga yang terlindungi, seberapa cepat mereka mendapat pengobatan, dan apakah pemulihan kesehatannya benar-benar terjamin,” tutupnya. (uc/um)...

Baca Detail
Penguatan Penyelenggaraan Event Internasional Pacu Sport Tourism di Toba
Berita
29 Oct 2026

Penguatan Penyelenggaraan Event Internasional Pacu Sport Tourism di Toba

PARLEMENTARIA, Toba — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Musa Rajekshah  mendorong penguatan dan optimalisasi promosi pariwasata Danau Toba melalui penyelenggaran event olahraga berskala global. Hal itu diharapkan bisa membangun budaya sport tourism, terlebih lagi Danau Toba pernah menjadi tempat terselenggaranya Word Rally Championship (WRC) pada tahun 1996 dan tahun 1997. Bahkan, selain lomba Rally, Danau Toba pernah juga menjadi ajang lomba F1 Powerboat (F1H2O) beberapa tahun terakhir. “Kami memang sedang mendorong event kejuaraan dunia olahraga di daerah yang memiliki potensi pariwisata. Kita coba perjuangkan agar event sport tourism ini bisa terselenggara lagi,” ujar Anggota BKSAP DPR RI Musa Rajekshah  saat pemaparan dalam agenda BKSAP Day ke Toba, Sumatera Utara, Senin (26/10/2026). Pria yang akrab dipanggil Ijeck itu menambahkan, dengan hadirnya BKSAP DPR RI ke Toba bisa menggali segala permasalahan dan aspirasi kabupaten ini secara real time sehingga bisa memberikan pemaparan secara komprehensif di dalam forum-forum internasional. Dengan demikian, Tova dikenal secara internasional terlebih lagi bisa menggaet minat para penyelenggara event sport tourism internasional. “Kami ini terbang di BKSAP yang memang berkaitan dengan diplomasi. Kiita nanti juga akan memperkenalkan potensi-potensi danau toba ke pertemuan-pertemuan internasional,” imbuh legislator fraksi Golkar tersebut. Selain itu, Musa juga menyoroti keterbatasan anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur mumpuni di Kabupaten Toba. Pasalnya, infrastruktur sangat menjadi faktor penentu kesuksesan event sport tourism agar bisa terselenggara dengan baik dan lancar maka dari itu. ia akan berkoordinasi dengan komisi di DPR RI yang berwenang terkait pembangunan infrastruktur di Kab.Toba “Berkaitan dengan yang di Toba, kita tahu bahwasannya anggaran APBD Kabupaten Toba tidak bisa sepenuhnya untuk membangun infrastruktur. Maka dari itu, kami akan melihat nanti dari Komisi V DPR RI dengan Pak Bupati Toba akan berkoordinasi untuk infrastruktur atau jalan-jalan yang menjadi prioritas utama,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. (aym/rdn)...

Baca Detail
Fokus Bahas Empat RUU, DPR Terjemahkan Semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober
Berita
28 Oct 2026

Fokus Bahas Empat RUU, DPR Terjemahkan Semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan semangat 98 Tahun Sumpah Pemuda harus diterjemahkan ke dalam tanggung jawab zaman modern, salah satunya melalui kedaulatan data hingga penguatan ekosistem digital nasional. Dengan semangat itulah, tambah Dasco, Parlemen dapat meneruskan ikrar 1928 dengan tanggung jawab zaman ini yakni Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini dalam peringatan 98 Tahun Sumpah Pemuda, pada 28 Oktober. Dalam rekaman video yang diterima Parlementaria, Dasco menyampaikan hal itu didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Memasuki masa persidangan kedua yang akan datang, Dasco memaparkan terdapat empat agenda penting yang perlu dikerjakan secara cermat dan saling terhubung.  “(Agenda tersebut) meliputi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber untuk memperkuat daya tahan infrastruktur digital dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pengawasan yang menjamin privasi, kebebasan berekspresi, serta batas peran aparat di ruang sipil; RUU Masyarakat Adat guna memastikan pengakuan masyarakat, wilayah pengetahuan, dan hak kolektifnya tanpa menjadikan mereka sekadar objek pencatatan;” ujar Dasco.  Lebih lanjut, RUU Administrasi Kependudukan yang menjamin identitas hukum dan layanan publik bagi setiap warga tanpa mengorbankan pelindungan data pribadi; serta RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya sebagai usul inisiatif DPR agar negara dapat mengejar hasil kejahatan secara efektif dalam sistem peradilan pidana terpadu yang selaras dengan KUHP dan KUHAP nasional baru serta menjunjung due process of law. Dasco menekankan, keempat agenda legislasi tersebut tidak boleh menjadi pulau-pulau hukum yang berdiri sendiri, melainkan wajib terintegrasi dengan kerangka Satu Data Indonesia. Integrasi ini mencakup data kependudukan yang akurat untuk melayani warga, data dan pengakuan masyarakat adat yang menghormati hak kolektif, pertukaran informasi yang aman untuk ketahanan siber, hingga penelusuran aset berdasarkan kewenangan hukum yang sah dan dapat diaudit. "Integrasi (data) bukan (berarti) izin membuka seluruh data kepada semua pihak; akses harus dibatasi menurut tujuan, kewenangan, keamanan, dan hak warga negara," ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Pada kesempatan yang sama, Dasco juga memaparkan capaian kinerja Parlemen bersama Pemerintah pada masa persidangan satu tahun sidang 2026-2027, di mana DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui rancangan undang-undang mengenai pengaturan reforma agraria, pelindungan ketenagakerjaan, dan Satu Data Indonesia sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah rakyat. Menutup pidatonya yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Dasco mengajak seluruh elemen bangsa khususnya generasi muda untuk terus menjaga persatuan, merawat watak Indonesia yang berani dan kritis, serta berkomitmen membawa Indonesia teguh pada konstitusi dan siap menyongsong masa depan. "Pemuda adalah denyut nadi Indonesia dan menjaga persatuan adalah sumpah abadi kita bersama untuk Indonesia tetap abadi dan jaya: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-98. Hidup pemuda Indonesia! Hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia!" pungkas Dasco. (pun/rdn)...

Baca Detail
RUU Hak Cipta Harus Jamin Akses Publik tanpa Abaikan Penghargaan bagi Kreator
Berita
28 Oct 2026

RUU Hak Cipta Harus Jamin Akses Publik tanpa Abaikan Penghargaan bagi Kreator

PARLEMENTARIA, Makassar - Regulasi pelindungan kekayaan intelektual idealnya tidak menjadi tembok pembatas yang justru menjauhkan masyarakat dari produk kebudayaannya sendiri. Beranjak dari kekhawatiran tersebut, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Once Mekel, mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta memformulasikan jalan tengah yang menjamin kemudahan akses bagi publik, tanpa harus menanggalkan penghargaan bagi para kreator. "Ketika karya cipta dikuasai terlalu eksklusif tanpa batas, hal itu justru akan menghambat masyarakat secara keseluruhan untuk berkembang. Di sinilah sistem kolektif atau LMK berperan penting, khususnya di ranah musik, agar ada penghargaan yang proporsional bagi pencipta, sekaligus memastikan publik bisa memakai karya tersebut dengan lebih mudah tanpa dihantui ketakutan kriminalisasi," urai Once kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Panja RUU Hak Cipta di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (27/10/2026). Untuk menjembatani keadilan akses tersebut, politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini mendorong optimalisasi ekosistem digital yang terpusat. Melalui kehadiran Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM) serta Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM), ia menargetkan pengelolaan ragam karya di Indonesia menjadi lebih transparan, memberikan kepastian hukum bagi pengguna, serta selaras dengan standar konvensi perlindungan global. Menyoroti tata kelola yang tengah disiapkan DPR tersebut, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar sekaligus Praktisi Musik, Dody Kurniawan Asman,, mengingatkan bahwa infrastruktur yang canggih harus dibarengi dengan pendekatan literasi yang membumi. Ia memaparkan temuan faktual di Sulawesi Selatan, di mana banyak musisi lokal justru menjadi korban klaim hak cipta sepihak di platform digital karena kurangnya pemahaman administratif. "Selama ini sosialisasi hak cipta bahasanya sangat teknis dan dianggap rumit, seolah itu hanya wilayah para pengacara. Dampaknya, musisi independen kita hanya fokus produksi tapi lupa melindungi karyanya. Bahkan ada kasus nyata penyanyi asli Sulawesi Selatan tertolak mengunggah lagunya sendiri di platform digital karena karyanya sudah diklaim pihak lain tanpa izin. RUU ini harus mampu merumuskan cara komunikasi yang mudah dipahami hingga ke akar rumput," tegas Dody di hadapan forum. Realitas empiris di Kota Daeng ini memberikan perspektif baru bagi para perumus kebijakan. Berdasarkan rujukan riset kebudayaan pop lokal, Makassar tercatat memiliki ratusan titik pergerakan industri musik independen yang terus hidup sejak era 90-an, sehingga komunitas kultural ini sangat membutuhkan jaring pengaman regulasi yang lebih proaktif dan berkeadilan. Berbagai catatan kritis mengenai celah literasi dan maraknya pembajakan lintas platform dari akademisi daerah ini akan langsung dibawa ke meja kerja di Senayan. Ragam temuan tersebut dipastikan menjadi instrumen penyempurna substansi sebelum Baleg DPR RI melangkah ke pembahasan tahap selanjutnya bersama Pemerintah pada masa persidangan berjalan. (dwk/rdn)...

Baca Detail
Potensi Daerah Deli Serdang ke Pasar Global Perlu Didukung Soliditas Segenap Pihak
Berita
28 Oct 2026

Potensi Daerah Deli Serdang ke Pasar Global Perlu Didukung Soliditas Segenap Pihak

PARLEMENTARIA, Deli Serdang - Potensi unggulan daerah perlu dipertemukan dengan peluang kerja sama internasional agar mampu menembus pasar global. Upaya ini membutuhkan lebih dari sekadar promosi, yakni diplomasi yang dapat membuka jejaring, mempertemukan kepentingan, dan mendorong tindak lanjut kerja sama ekonomi. Hal tersebut menjadi salah satu fokus Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melalui kegiatan BKSAP Day bertema Diplomasi Parlemen sebagai Strategi Menjembatani Potensi Daerah Menuju Pasar Global yang berlangsung di Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatra Utara pada Selasa (27/10/2026). Forum ini menjadi ruang untuk menggali potensi daerah sekaligus mengidentifikasi peluang yang dapat dikomunikasikan melalui hubungan parlemen dengan negara lain. “Kita tahu potensi Deli Serdang ini sangat besar dan sangat prospektif untuk menuju pasar global. Karena tadi disampaikan bahwa pemerintahnya kreatif, dukungan masyarakatnya cukup kuat, sehingga tanpa adanya kekompakan dan soliditas daripada semua, saya kira mungkin semuanya tidak akan bisa terjadi,” ujar Anggota BKSAP DPR RI Anisah Syakur dalam pertemuan tersebut.  Menurutnya, pemetaan potensi daerah perlu dilakukan secara menyeluruh agar dapat dipertemukan dengan peluang kerja sama internasional. Pengenalan produk tidak boleh berhenti pada promosi, tetapi harus diikuti langkah konkret yang membuka akses pasar dan meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat. “Kalau tadi disampaikan Pak Bupati bahwa diharapkan kita ini dapat mengenalkan produk yang ada di sini, saya kira kita tidak berharap hanya mengenalkan produk tapi bagaimana produk itu bisa ditindaklanjuti, agar supaya ekspor Deli Serdang ini naik. Sehingga pendapatan Deli Serdang ini bisa lebih meningkat, lebih dikenal bukan saja di nasional tapi di tingkat internasional,” tegas Politisi Fraksi PKB itu. Senada, Anggota BKSAP DPR RI Faujia Helga Boru Tampubolon menambahkan, jejaring hubungan BKSAP dengan parlemen negara lain dapat dimanfaatkan untuk membantu daerah mengembangkan peluang kerja sama. DPR RI melalui BKSAP membentuk 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) sebagai forum diplomasi parlemen dengan parlemen negara-negara sahabat. “Saya berharap pertemuan ini tidak hanya sekedar pertemuan biasa, seremonial. Bapak-bapak bisa mengungkapkan dan menyampaikan (capaian dan kendala yang dihadapi di daerah). Karena kami memiliki hubungan dengan parlemen luar,” kata Faujia. Pada kesempatan tersebut ia juga menyoroti peluang pengembangan produk lokal di luar komoditas yang selama ini telah dipasarkan. Menurutnya, jejaring internasional perlu dimanfaatkan untuk memperluas peluang bagi berbagai produk UMKM Deli Serdang. Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat menekankan bahwa diplomasi ekonomi perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, capaian ekspor tidak cukup dilihat dari nilai perdagangan, tetapi juga dari sejauh mana produk yang dihasilkan masyarakat dan pelaku UMKM mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Deli Serdang memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan untuk menjangkau pasar internasional. Selain minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya, terdapat pula lidi dari pelepah sawit dan kelapa yang sedang menjadi primadona ekspor.  Bupati Deli Serdang juga mengklaim bahwa nilai ekspor sarang burung walet yang dihasilkan dari wilayah tersebut tak bisa dipandang sebelah mata. Saat ini, Pemerintah daerah juga mengembangkan briket biomassa berbahan tempurung kelapa sebagai upaya pemanfaatan sumber daya lokal. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan pemetaan peluang pasar dan penjajakan kemitraan yang sesuai dengan karakteristik setiap produk. BKSAP siap menjembatani komunikasi dengan kedutaan negara-negara sahabat agar potensi daerah dapat dipertemukan dengan peluang kerja sama internasional yang relevan. Melalui langkah tersebut, diplomasi parlemen diharapkan tidak berhenti pada pengenalan potensi daerah, tetapi berlanjut pada kemitraan yang membuka akses pasar lebih luas dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat Deli Serdang. (uc/rdn)...

Baca Detail
Karhutla Rugikan Rp130 Triliun, Rokhmin Dahuri: Petani dan Nelayan Perlu Perlindungan
Berita
28 Oct 2026

Karhutla Rugikan Rp130 Triliun, Rokhmin Dahuri: Petani dan Nelayan Perlu Perlindungan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama lima bulan terakhir mengancam kehidupan petani, nelayan, peternak, dan masyarakat yang bergantung pada sektor pangan. Menurutnya, karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, serta risiko penurunan produksi pangan akibat kekeringan dan kenaikan suhu. “Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan rasa empati dan prihatin kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya petani, nelayan, peternak, dan stakeholder lain di bidang pangan yang sudah lima bulan terakhir ini terkena dampak karhutla, kebakaran hutan dan lahan,” ujar Rokhmin saat dihubungi Parlementaria di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Ia merujuk survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai lebih dari Rp130 triliun. Kerugian tersebut turut dirasakan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. “Dampak karhutla ini luar biasa, bukan hanya aspek ekonomi yang menurut survei CELIOS mencapai lebih dari Rp130 triliun, tetapi juga dampak kesehatan, kemudian dampak terhadap saudara-saudara kita, petani, nelayan,” katanya. Rokhmin menyambut turunnya hujan di Kalimantan yang diharapkan dapat membantu meredakan kebakaran. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan karhutla harus disertai upaya pemulihan dan perlindungan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Ia juga mengingatkan potensi penurunan produksi beras akibat kekeringan. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Bulog, serta Bappenas. “Produksi beras memang tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu kelihatan akan menurun, tapi mudah-mudahan stok beras yang ada di Bulog dan stok pangan lainnya akan masih mencukupi kebutuhan nasional. Tinggal bagaimana pemerintah cara mendistribusikannya,” ujarnya. Selain beras, ia meminta pemerintah menjaga ketersediaan komoditas pangan lain, seperti jagung, cabai, telur, dan daging ayam. Distribusi pangan juga perlu dipastikan berjalan efektif, terutama ke wilayah yang mengalami gangguan produksi. Di sektor pertanian, Rokhmin mendorong pemerintah memastikan ketersediaan air bagi lahan yang terdampak kekeringan. Pemanenan air hujan, pemanfaatan sumber air sungai, dan penyediaan irigasi pompa dinilai perlu dioptimalkan agar petani tetap dapat menjalankan kegiatan budi daya. “Kalau memang ada daerah-daerah lahan pertanian yang masih kekurangan air, harusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sudah melakukan pemanenan air hujan,” katanya. Rokhmin juga meminta pemerintah memberikan kompensasi dan bantuan sosial kepada petani, peternak, serta nelayan yang mengalami kerugian ekonomi akibat karhutla dan El Niño. Menurutnya, perlindungan melalui asuransi usaha tani dan nelayan juga penting untuk mengurangi beban ketika terjadi kegagalan usaha. “Kami DPR RI dengan fungsi konstitusionalnya yang mencakup regulasi, budget, dan pengawasan akan kami optimalkan supaya bisa tandem dengan pemerintah benar-benar untuk membantu rakyat kita,” ujarnya. Dalam jangka panjang, Rokhmin menilai karhutla tidak semata-mata disebabkan fenomena alam seperti El Niño, tetapi juga aktivitas manusia dan tata kelola lahan. Ia menyoroti pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan permukiman di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, serta ekosistem gambut. “Kesimpulannya, karhutla di Tanah Air Tercinta ini bukan semata-mata karena fenomena alam yaitu El Niño, tetapi karena ulah manusia,” tegasnya. Ia meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan kawasan hutan dan lahan serta lebih siap menghadapi potensi El Niño pada tahun-tahun mendatang. Peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus diikuti langkah antisipasi yang terencana, termasuk pengembangan tanaman, ikan, dan ternak yang tahan terhadap perubahan suhu serta kekeringan. Rokhmin menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, DPR, dunia usaha, akademisi, peneliti, masyarakat lokal, serta media massa. Melalui kerja sama lintas sektor dan mitigasi yang lebih kuat, ia berharap dampak karhutla dan perubahan iklim dapat ditekan sehingga masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan peternak, memperoleh perlindungan yang lebih baik. (aas/we)...

Baca Detail
BKSAP Ingatkan Perdagangan Bebas Jangan Gerus Ekonomi Lokal UMKM
Berita
28 Oct 2026

BKSAP Ingatkan Perdagangan Bebas Jangan Gerus Ekonomi Lokal UMKM

PARLEMENTARIA, Toba - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irene Yusiana Roba menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan skema kerja sama perdagangan internasional. Hal itu agar kerja sama perdagangan internasional tersebut tidak menggerus pendapatan ekonomi dari 10 ribu lebih pelaku UMKM, khususnya yang ada di Kabupaten Toba, Sumatra Utara. "Komitmen BKSAP adalah memastikan setiap kesepakatan dalam forum internasional memberikan dampak positif yang tepat sasaran. Kita masyarakat ASEAN harus benar-benar berhati-hati dalam menentukan skema perdagangan bebas sehingga tidak menggerus pelaku UMKM," ujar Wakil Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irene Yusiana Roba dalam agenda “BKSAP Day” bertema Diplomasi Parlemen sebagai Strategi Menjembatani Potensi Daerah Menuju Pasar Global di Toba, Sumatera Utara, Senin (26/10/2026). Menurutnya, BKSAP DPR RI memiliki peran strategis dalam diplomasi yakni sebagai second track diplomacy, di mana diplomasi parlemen berperan sebagai diplomasi rakyat yang memperjuangkan kepentingan publik dan berdampak langsung pada regulasi serta perumusan kebijakan (policy). “Kami itu bisa dikatakan second track diplomacy, bahwa diplomasi parlemen adalah diplomasi rakyat yang berarti kita bela sungguh-sungguh kepentingan rakyat dan menghasilkan peraturan yang berdampak langsung,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut. Irene menegaskan meskipun dengan BKSAP DPR RI bisa mendorong dan memaksimalkan pergerakan ekonomi Toba di kancah internasional, ia menjelaskan bahwasanya untuk mencapai kesepakatan yang terbaik, perlu kehati-hatian saat menyepakati kesepakatan. Maka dari itu, penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh BKSAP DPR RI dengan tajuk “BKSAP Day” ini merupakan “bekal” yang dikumpulan dan siapkan sehingga memahami setiap masalah di daerah yang dikunjungi oleh BKSAP DPR RI. “Kita (BKSAP DPR RI) melakukan penyerapan aspirasi di setiap daerah, sehingga bis akita rangkum dan lihati nanti di dalam forum-forum internasional ataupun pembuatan kebijakan (policy) undang-undang di DPR RI, sehingga kita bisa melihat itu secara holistik,” pungkasnya. (aym/rdn)...

Baca Detail