KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


MKD DPR Perkuat Pencegahan Pelanggaran Etik dan Sinergi dengan Polri
Berita
28 Oct 2026

MKD DPR Perkuat Pencegahan Pelanggaran Etik dan Sinergi dengan Polri

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memperkuat upaya pencegahan pelanggaran etik serta sinergi dengan aparat penegak hukum (APH), khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), guna menjaga marwah dan kehormatan parlemen. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penyamaan persepsi terkait pelaksanaan tugas serta hak konstitusional anggota DPR RI. Hal tersebut mengemuka dalam Seminar MKD DPR RI bertema “Berpartisipasi dalam Menjaga Marwah dan Kehormatan Parlemen” yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Selasa (27/10/2026). Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menjelaskan, MKD secara aktif melakukan kunjungan dan sosialisasi ke berbagai daerah, termasuk ke 36 kepolisian resor (Polres). Langkah ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas anggota DPR RI, hak imunitas, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan hak protokoler dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) khusus parlemen. “Seminar ini merupakan inisiasi Pimpinan MKD yang turun langsung ke daerah untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan daerah, agar pengelolaan etika di parlemen semakin baik,” ungkap Dek Gam. Ia menegaskan, hak imunitas yang dimiliki anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusional tidak menghilangkan kewajiban untuk menjunjung tinggi norma moral, kesopanan, dan hukum. Karena itu, sinergi antara MKD dan Polri diperlukan agar penegakan etika dan hukum dapat berjalan beriringan, dengan tetap menghormati hak-hak konstitusional anggota DPR RI. Seminar tersebut melibatkan unsur DPRK Banda Aceh dan Aceh Besar, Polres Aceh Besar, jurnalis, serta elemen masyarakat. Melalui kegiatan ini, MKD berharap tumbuh pemahaman bersama bahwa menjaga kehormatan parlemen merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Penguatan upaya pencegahan dan kolaborasi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat mendukung terjaganya integritas anggota DPR RI sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. (clr/ssb)...

Baca Detail
MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Berita
28 Oct 2026

MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI. Namun, setiap laporan yang diterima akan melalui proses verifikasi secara cermat untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus mencegah penyalahgunaan pengaduan untuk kepentingan pribadi atau politik. Penegasan tersebut disampaikan Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam saat menggelar Seminar MKD bertema “Berpartisipasi dalam Menjaga Marwah dan Kehormatan Parlemen” di Sidiq Kupi, Banda Aceh, Aceh, Selasa (27/10/2026). Dek Gam mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada MKD atau datang langsung ke Gedung DPR RI. Pelapor juga akan dimintai keterangan sebagai bagian dari proses verifikasi, termasuk melalui pertemuan daring bagi masyarakat yang berada di daerah. “MKD terbuka 24 jam untuk menerima laporan. Masyarakat bisa bersurat langsung ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau datang langsung ke Gedung DPR RI. Namun tentu laporan tersebut akan kami verifikasi terlebih dahulu dan pelapornya akan kami undang, bisa juga lewat Zoom jika berada di daerah,” kata Dek Gam usai acara. Politisi Fraksi PAN tersebut menegaskan, verifikasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan tidak merugikan anggota dewan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran. “Jangan sampai ada dendam pribadi lalu melapor. Kami tidak mau mengorbankan orang yang tidak bersalah,” tegasnya. Dek Gam mengungkapkan, MKD telah menangani puluhan perkara dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI dengan beragam bentuk penanganan dan sanksi. Pelanggaran yang ditangani antara lain penggunaan bahasa yang tidak pantas di ruang publik, pelanggaran tata tertib rapat, hingga pelaksanaan kunjungan kerja tanpa izin pimpinan komisi. Melalui seminar tersebut, MKD juga mendorong partisipasi publik dalam mengawasi perilaku wakil rakyat sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kehormatan lembaga parlemen. Pengawasan masyarakat diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penegakan kode etik yang objektif, transparan, dan berlandaskan fakta. Seminar ini dihadiri unsur DPRK Banda Aceh, DPRK Aceh Besar, kepolisian, serta tokoh masyarakat Aceh. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi MKD untuk memperkuat pemahaman publik mengenai peran masyarakat dalam menjaga marwah dan kehormatan parlemen. (clr/ssb)...

Baca Detail
El Niño Mengancam Usaha Perikanan, Firman Soebagyo Minta Pemerintah Siaga
Berita
28 Oct 2026

El Niño Mengancam Usaha Perikanan, Firman Soebagyo Minta Pemerintah Siaga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah mengantisipasi potensi dampak El Niño terhadap usaha perikanan dan tambak, terutama dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat pesisir. Ancaman kekeringan perlu diwaspadai di tengah persoalan biaya produksi, sulitnya memperoleh solar, dan anjloknya harga jual hasil panen yang dihadapi petambak dan nelayan.Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses permodalan perikanan bersama Firman Soebagyo di Balai Desa Bakalan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (23/10/2026).Petani tambak ikan nila Desa Bakalan, Suyatno, mengungkapkan bahwa petambak masih kesulitan memperoleh solar untuk kebutuhan operasional. Kendala pengurusan izin membuat mereka terpaksa membeli solar secara eceran dengan harga lebih mahal. Di sisi lain, harga jual ikan nila kerap anjlok saat panen, sementara harga pakan terus meningkat.“Keluhannya di sini masih kesulitan untuk bahan bakar, solar terutama, sehingga petani belinya eceran dan harganya mahal. Biasanya waktu panen harga nila jatuh, sedangkan harga pakannya terlalu tinggi dan terus naik, sehingga petani merugi,” ujarnya.Selain biaya produksi, kondisi cuaca juga menjadi tantangan bagi masyarakat setempat. Saat musim hujan, Desa Bakalan kerap dilanda banjir, sedangkan pada musim kemarau masyarakat mulai menghadapi kekeringan. Mengantisipasi kondisi tersebut, Suyatno meminta pemerintah membangun waduk di wilayah Cluwak yang dapat dimanfaatkan masyarakat di Kecamatan Dukuhseti, Tayu, dan Cluwak.Menanggapi keluhan itu, Firman menilai persoalan ketersediaan air perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam menghadapi potensi perubahan iklim dan ancaman El Niño. Menurutnya, kesiapan infrastruktur air menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan usaha tambak dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.Ia juga menegaskan bahwa persoalan petambak dan nelayan tidak cukup diselesaikan melalui pemberian akses permodalan. Berbagai kendala mendasar, termasuk sulitnya memperoleh bahan bakar dan tersumbatnya muara sungai yang menyulitkan kapal nelayan untuk mendarat, perlu ditangani secara bersamaan.“Untuk mendapatkan akses permodalan di bank itu tidak sederhana, padahal program usaha rakyat tanpa jaminan dianggap mudah. Kepastian hukum dan kepastian harga ini harus dijamin oleh pemerintah, karena harga menentukan bank mau memberikan kredit,” jelasnya.Firman menilai kepastian harga hasil produksi berperan penting dalam menjaga pendapatan petambak dan nelayan sekaligus meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit. Tanpa kepastian pendapatan, pelaku usaha perikanan berisiko kesulitan mengembangkan usaha maupun memenuhi kewajiban pembiayaan.Ia mencontohkan penetapan harga beras sebesar Rp6.500 yang disebutnya mendorong petani menjual hasil panen kepada Bulog karena merasa memperoleh keuntungan. Menurutnya, kepastian harga dapat memberikan keyakinan kepada produsen dalam menjalankan usaha.Karena itu, antisipasi El Niño perlu disertai langkah terpadu untuk menjamin ketersediaan air, memperbaiki infrastruktur perikanan, mempermudah akses bahan bakar, serta menjaga stabilitas harga hasil produksi. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan risiko kerugian dan menjaga keberlanjutan usaha petambak serta nelayan, khususnya ketika menghadapi musim kemarau. (rr/we)...

Baca Detail
Netty Prasetiyani Desak Pengawasan Mainan Squishy Berkomponen Tajam Diperketat
Berita
28 Oct 2026

Netty Prasetiyani Desak Pengawasan Mainan Squishy Berkomponen Tajam Diperketat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah memperketat pengawasan peredaran mainan squishy yang dilengkapi komponen menyerupai jarum suntik medis dan dijual bebas kepada anak-anak. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi risiko keselamatan dan kesehatan anak. “Mainan seharusnya menjadi sarana bermain yang aman bagi anak, bukan justru menghadirkan risiko luka atau membahayakan kesehatannya. Karena itu, produk dengan komponen tajam perlu diperiksa secara serius sebelum dinyatakan aman untuk digunakan,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026). Politisi Fraksi PKS itu mendorong Kementerian Perdagangan bersama instansi terkait untuk menelusuri asal-usul produk, jalur distribusi, serta pemenuhan standar keselamatannya. Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif untuk memastikan karakteristik dan tingkat keamanan komponen yang digunakan dalam mainan tersebut. Netty juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan asal-usul komponen yang menyerupai jarum tersebut, termasuk dugaan keterkaitannya dengan limbah medis, sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi. “Kita perlu memastikan persoalan ini berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan hanya dugaan yang beredar di media sosial. Namun, sembari menunggu hasilnya, langkah pencegahan tetap penting agar anak-anak tidak terpapar risiko yang sebenarnya bisa dihindari,” tegasnya. Selain memperkuat pengawasan produk di tingkat pemerintah, Netty menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan orang tua untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya. Pengawasan di lingkungan sekolah dan kewaspadaan keluarga diperlukan untuk memastikan mainan yang digunakan anak tidak menimbulkan risiko keselamatan. “Perlindungan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah perlu memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan keselamatan, sedangkan orang tua dan sekolah berperan mengawasi penggunaannya. Jangan sampai sesuatu yang dianggap sekadar mainan justru mengancam kesehatan anak,” pungkas Netty. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Sumpah Pemuda dan Tantangan AI, Rizki Natakusumah Tekankan Kolaborasi Bangsa
Berita
28 Oct 2026

Sumpah Pemuda dan Tantangan AI, Rizki Natakusumah Tekankan Kolaborasi Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menegaskan pentingnya kesiapan generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI). Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui peningkatan kompetensi, penguasaan teknologi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal tersebut disampaikan Rizki usai menghadiri audiensi Pimpinan BURT DPR RI dengan Organisasi Kemasyarakatan Anton Command Center Kabupaten Bogor di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Rizki menilai generasi muda Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Hal itu terlihat dari meningkatnya keberanian anak muda dalam menyampaikan aspirasi, sikap kritis, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan nasional. “Anak-anak muda sekarang di Indonesia sudah luar biasa cerdas, sudah luar biasa pintar, sangat vokal, dan sangat peduli bukan hanya terhadap isu-isu anak muda, tetapi juga terhadap kondisi nasional, bangsa, dan negara,” ujar Rizki. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang menegaskan persatuan dan cita-cita untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Di tengah tantangan zaman, aspirasi generasi muda antara lain mencakup tersedianya lapangan kerja yang layak, penguatan demokrasi, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rizki menekankan, kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan peningkatan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling). Langkah ini penting agar masyarakat, termasuk tenaga kerja yang terdampak perubahan teknologi, tetap memiliki kesempatan untuk beradaptasi dan meningkatkan kesejahteraan. “Semangat anak muda sekarang ingin mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak, ingin demokrasi kita tetap hidup dan semakin hidup ke depan, ingin bagaimana teknologi berkembang semakin maju, tetapi tidak meninggalkan orang-orang yang perlu di-reskill dan di-upskill agar bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya,” jelasnya. Ia menambahkan, upaya mewujudkan aspirasi tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa. DPR RI, sebagai lembaga perwakilan rakyat, juga perlu terus membuka ruang bagi aspirasi masyarakat, terutama generasi muda, agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan mereka. Terkait perkembangan AI yang semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, Rizki menyebut teknologi tersebut sebagai keniscayaan yang perlu dimanfaatkan secara positif dan produktif. Menurutnya, penggunaan AI telah merambah berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga dunia kerja, termasuk dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. “AI sudah menjadi kenyataan hidup kita sekarang. Seluruh anak muda menggunakan AI, baik di sekolah, kuliah, maupun di tempat kerja. Setjen DPR juga menggunakan AI. Jadi ini harus bisa dimanfaatkan dan diarahkan kepada kegiatan yang produktif,” katanya. Rizki berpandangan, tantangan saat ini bukan semata-mata memperkenalkan AI kepada generasi muda, melainkan memastikan teknologi tersebut digunakan secara bijak untuk menghasilkan karya dan nilai tambah. Karena itu, penguatan literasi digital dan pengembangan keterampilan harus berjalan beriringan agar generasi muda mampu menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Ia pun optimistis generasi muda Indonesia dapat menghadapi tantangan era AI selama memiliki kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. “Yang perlu adalah bagaimana kemampuan dan kemahirannya diarahkan kepada sesuatu yang produktif. Saya rasa ini menjadi tugas kita bersama. Tetapi saya optimistis anak-anak muda sekarang sudah jauh lebih aware dan jauh lebih pintar. Kalau semangatnya seperti ini, saya yakin mereka akan lebih siap menghadapi kehidupan di era AI,” pungkasnya. (bit/ssb)...

Baca Detail
Arif Rahman Dorong Evaluasi Regulasi Karhutla, Komando Penanganan Harus Jelas
Berita
27 Oct 2026

Arif Rahman Dorong Evaluasi Regulasi Karhutla, Komando Penanganan Harus Jelas

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendorong evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan mekanisme pengawasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun. Menurutnya, persoalan karhutla tidak cukup ditangani melalui langkah pemadaman, tetapi memerlukan penguatan aspek pencegahan, koordinasi antarlembaga, serta kejelasan komando agar penanganannya berjalan efektif hingga ke lapangan. Arif menilai, meskipun faktor alam dan kondisi iklim, termasuk fenomena El Niño, dapat memperburuk risiko kebakaran, karhutla yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pencegahan dan penanganan yang selama ini diterapkan pemerintah. “Karhutla ini masalah yang terjadi setiap tahun. Seharusnya sudah ada evaluasi dari kejadian-kejadian sebelumnya. Kalau persoalan ini terus berulang, berarti ada hal yang perlu diperbaiki dalam prosedur maupun mekanisme penanganannya,” ujarnya kepada Parlementaria dalam kunjungan kerja ke Denpasar, Bali, Senin (26/10/2026). Ia menekankan, salah satu persoalan mendasar yang perlu dibenahi adalah pembagian kewenangan dan komando antarlembaga. Penanganan karhutla melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri. Karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas agar koordinasi tidak terhambat oleh tumpang tindih tugas dan kewenangan. “Jangan sampai di lapangan justru saling melempar tanggung jawab. Penanganan karhutla ini merupakan tugas bersama, sehingga harus jelas siapa yang memimpin, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana koordinasi antarlembaga dijalankan,” tegasnya. Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini evaluasi terhadap regulasi terkait kehutanan dan aturan pelaksana lainnya perlu dilakukan untuk memastikan adanya kejelasan komando, mekanisme koordinasi, serta tanggung jawab setiap institusi dalam penanganan karhutla. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara terpadu, baik dalam kondisi darurat maupun pada tahap pencegahan. Selain memperjelas tata kelola, ia mendorong penguatan pengawasan terhadap wilayah yang berulang kali mengalami kebakaran. Pemanfaatan peta satelit dan pemantauan titik panas dinilai penting untuk mengidentifikasi wilayah rawan serta menelusuri sumber awal kebakaran sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih dini. Politisi Dapil Banten I juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas Kementerian Kehutanan dalam menjalankan fungsi preventif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan dan pemeliharaan kanal untuk menjaga kelembapan lahan gambut, penambahan personel kehutanan, penyediaan peralatan pemantauan dan pemadaman yang lebih memadai, serta edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. “Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur dan anggaran yang cukup. Pencegahan harus diperkuat, masyarakat perlu diedukasi, dan personel di lapangan harus didukung dengan peralatan yang memadai,” jelasnya. Ia menambahkan, pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah kebakaran terjadi. Pemerintah perlu memastikan langkah mitigasi dilaksanakan secara konsisten, terutama di wilayah yang memiliki riwayat kebakaran berulang. Menurutnya, karhutla bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas sosial dan ekonomi, serta hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga akibat kabut asap lintas batas. Karena itu, Arif berharap evaluasi regulasi dan pengawasan karhutla dapat menghasilkan sistem penanganan yang lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada pencegahan. Dengan pembagian kewenangan yang jelas serta dukungan sumber daya yang memadai, pemerintah diharapkan mampu menekan kejadian karhutla secara berkelanjutan. (rni/rdn)...

Baca Detail
Baleg Susun RUU Hak Cipta, Pastikan Pencipta Menikmati Hak Ekonomi dan Royalti
Berita
27 Oct 2026

Baleg Susun RUU Hak Cipta, Pastikan Pencipta Menikmati Hak Ekonomi dan Royalti

PARLEMENTARIA, Denpasar - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hak pencipta melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Regulasi ini diharapkan mampu memastikan setiap pencipta memperoleh hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif atas karya yang dihasilkan, sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi royalti secara transparan dan berkeadilan. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, dalam rangka Kunjungan Kerja menyerap aspirasi terkait penyusunan RUU Hak Cipta, di Denpasar, Bali, Senin (26/10/2026).  Politisi Fraksi Partai Gerindera ini menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan aset yang lahir dari kecerdasan, kreativitas, dan olah pikir manusia. Karena itu, negara perlu memastikan bahwa karya yang dihasilkan tidak hanya memperoleh pengakuan secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penciptanya. “Melalui sarana undang-undang inilah yang harus dapat mengaktualisasi, merasionalisasi, dan merealisasi hak ekonomi, hak moral, serta hak eksklusif yang melekat pada setiap pencipta,” ujar Bob Hasan. Menurutnya, persoalan perlindungan hak cipta tidak cukup diselesaikan dengan mengakui kepemilikan atas suatu karya. Sistem hukum juga harus mampu menjamin bahwa pencipta benar-benar menerima manfaat dari karya yang telah dihasilkan. Ia menyoroti masih adanya persoalan di lapangan, ketika sejumlah pencipta belum menikmati atau belum mendapatkan hak yang semestinya mereka terima. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Baleg DPR RI dalam proses penyusunan RUU Hak Cipta. “Banyak hasil ciptaan yang penciptanya tidak menikmati atau tidak mendapatkan haknya. Inilah yang tidak boleh lagi terjadi ke depan ketika undang-undang disahkan,” tegasnya. Bob Hasan menilai, penguatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan regulasi tersebut. LMKN diharapkan dapat menjalankan fungsi pengelolaan dan pendistribusian royalti secara akuntabel, sehingga hak para pencipta dapat disalurkan secara tepat. Dalam pandangannya, tata kelola hak cipta perlu dibangun dengan memperjelas hubungan antara pencipta sebagai subjek hukum dan karya yang dihasilkan sebagai objek hukum. Kejelasan tersebut menjadi landasan untuk memastikan bahwa hak yang melekat pada suatu ciptaan dapat dilindungi dan dipenuhi. “Negara harus hadir. Kehadiran negara ini tidak lepas melalui LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasionalnya,” ujarnya. Melalui kunjungan kerja tersebut, Baleg DPR RI berupaya menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan di bidang hukum, seni, budaya, dan industri kreatif. Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan RUU Hak Cipta agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi para pencipta. Penyusunan RUU Hak Cipta diharapkan tidak berhenti pada penguatan norma hukum, tetapi juga menghadirkan mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan distribusi royalti yang transparan. Dengan demikian, perlindungan terhadap pencipta dapat diwujudkan secara konkret, sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem kreatif nasional yang sehat dan berkelanjutan. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Ketut Wica; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali I Gusti Putu Milawati; Rektor Institut Seni Indonesia Bali sekaligus maestro seni rupa dan budayawan Bali, I Wayan Kun Adnyana; maestro etnomusikolog I Made Bandem; perwakilan Yayasan Griya Olah Kreativitas Seni (Geoks) Bali, I Wayan Dibia; serta pencipta dan pelaku seni Tjokorda Istri Putra Padmini. (rni/rdn)...

Baca Detail
Puan Bangga Prestasi Kontingen RI di Asian Para Games 2026, Jadi Inspirasi Generasi Muda
Berita
27 Oct 2026

Puan Bangga Prestasi Kontingen RI di Asian Para Games 2026, Jadi Inspirasi Generasi Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan selamat dan penghargaan kepada kontingen Indonesia dalam ajang Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026. Tim garuda menutup perjuangan di Asian Para Games 2026 dengan capaian membanggakan.“Tentunya kita merasa sangat bangga atas prestasi Tim Garuda yang berhasil membawa pulang banyak medali, termask raihan 15 medali emas pada Asian Para Games 2026,” kata Puan Maharani, Selasa (27/10/2026). Seperti diketahui, Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 di Jepang telah resmi berakhir dan Kontingen Indonesia mengakhiri kompetisi di peringkat kedelapan dengan total raihan 73 medali terdiri dari 15 medali emas, 21 perak, dan 37 perunggu. Puan pun mengapresiasi keberhasilan Tim Garuda yang melampui target dua kali lipat medali emas dengan target awal yaitu tujuh emas. “Keberhasilan melampaui target tersebut menghadirkan kebanggaan sekaligus inspirasi bagi generasi muda Indonesia, khususnya bagi anak-anak dan pemuda penyandang disabilitas, untuk mengembangkan diri dan mengejar prestasi tanpa ragu,” tuturnya.Pada Pesta Olah Raga Difabel Asia itu, cabor Para atletik menjadi lumbung medali terbesar bagi Indonesia dengan koleksi 22 medali, yang terdiri atas tiga emas, delapan perak, dan 11 perunggu. Kemudian disusul cabor Para bulu tangkis dengan tiga emas, tiga perak, dan enam perunggu.Cabor Para renang menjadi lumbung medali ketiga bagi Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2026 dengan raihan total sembilan medali yang terbagi atas tiga emas, empat perak, dan dua perunggu. Bahkan satu emas lahir dari kejutan perenang debutan berusia 17 tahun bernama Abdil Majid Rahman di nomor 100 meter gaya dada putra SB7.Cabor lain dengan emas untuk Indonesia didapat pula dari tenis meja, balap sepeda, dan boccia yang mencatatkan efisiensi paling sempurna dengan total empat medali yang semuanya berwujud emas. Terkait hal ini, Puan menyinggung mengenai keistimewaan Asian Para Games sebagai arena yang mempertemukan atlet penyandang disabilitas dalam kompetisi tingkat Asia dengan standar pertandingan dan persaingan prestasi yang tinggi. Menurutnya, pencapaian atlet Indonesia di Asian Para Games lahir dari penguasaan teknik, strategi, disiplin latihan, serta kesiapan menghadapi tekanan pertandingan. “Para atlet penyandang disabilitas ini menunjukkan extraordinary ability, kemampuan luar biasa yang mereka bangun melalui keahlian, disiplin, dan ketekuna. Prestasi mereka menginspirasi kita bahwa tidak ada pencapaian yang tidak dapat diraih hanya karena adanya keterbatasan fisik,” ungkap Puan.Sekalipun memiliki kondisi fisik yang spesial, atlet Para Games disebut telah membuktikan bahwa ketekunan dan kedisplinan mampu membuahkan prestasi besar. “Ketekunan mereka menginspirasi generasi muda Indonesia tentang keberanian menetapkan tujuan, menjalani proses, dan menerjang segala tantangan untuk mencapai prestasi yang membanggakan,” ujar Puan.“Para atlet Indonesia di Asian Para Games mengajak kita melihat peluang yang lebih luas tanpa batas, melampuai yang dapat dibayangkan. Pesan ini untuk seluruh generasi Indonesia, yakni kenali kekuatan diri, tekuni pilihan, dan berani mengambil langkah besar,” sambungnya.Puan pun menilai, pengabdian tersebut perlu dijawab Pemerintah melalui perhatian, dukungan, dan apresiasi yang layak. Menurutnya, penghargaan kepada atlet Para Games harus mencerminkan kualitas pencapaian dan kontribusinya bagi bangsa, dengan menjunjung kesetaraan penghormatan dalam olahraga nasional.“Para atlet telah memberikan kemampuan terbaiknya untuk Indonesia. Pemerintah perlu memastikan penghargaan terlaksana dengan baik dan dukungan tetap hadir ketika mereka melanjutkan pendidikan, mengembangkan karier, atau menyiapkan masa depan setelah bertanding,” papar Puan.Ketua Komite Pengarah Asian Para Games 2018 ini juga mendorong Pemerintah mendengar kebutuhan atlet secara langsung. Apalagi biasanya, kata Puan, setiap atlet memiliki keadaan dan rencana yang berbeda. “Perhatian yang sesuai akan membantu mereka mengambil keputusan dengan lebih pasti, sekaligus menjaga kesempatan untuk terus berkontribusi bagi olahraga dan masyarakat,” jelasnya.Puan berpandangan, kesinambungan dukungan Negara juga membawa pesan penting bagi generasi muda. Karena ketika pengabdian atlet dihargai secara konsisten, anak-anak Indonesia dinilai memiliki alasan yang lebih kuat untuk menekuni kemampuan dan memandang masa depannya dengan percaya diri.“Inspirasi akan semakin kuat ketika masyarakat melihat bahwa kerja keras memperoleh penghargaan dan kesempatan untuk berkembang. Dukungan kepada para atlet menjadi bagian dari cara kita menumbuhkan keyakinan generasi berikutnya,” sebut Puan.Puan pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, dan tim pendukung Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2026 yang telah berjuang hingga memperoleh capaian luar biasa. “Terima kasih kepada atlet, pelatih, dan seluruh personel Kontingen Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa di Asian Para Games 2026, termasuk dukungan dari keluarga dan masyarakat,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. “Kita perlu menjaga kebanggaan ini melalui komitmen yang dapat diandalkan para atlet, sekaligus membuka kesempatan agar semakin banyak anak bangsa menemukan keunggulan dan memberi kontribusi dengan caranya sendiri,” tutup Puan. (aha)...

Baca Detail
Sah! Habiburokhman Pimpin Panja RUU Perampasan Aset
Berita
27 Oct 2026

Sah! Habiburokhman Pimpin Panja RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI resmi menetapkan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Panja. Habiburokhman yang merupakan legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini pun menyampaikan penunjukan tersebut ditetapkan setelah Komisi III DPR RI menggelar rapat internal bersama pimpinan dan ketua kelompok fraksi (kapoksi) di Gedung DPR RI, Senin (26/10/2026). Dalam rapat itu, para pimpinan dan kapoksi menyepakati susunan kepemimpinan panja untuk melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset. “Yang kedua, tadi kita rapat antara pimpinan dan para kapoksi, kita menyepakati menunjuk saya, Habiburokhman, sebagai ketua panja dan Saudara Sudeson Tandra sebagai wakil ketua panja,” ujar Habiburokhman dalam Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta Senin (26/10/2026).  Selain menetapkan pimpinan panja, Komisi III DPR RI juga menyepakati percepatan agenda pembahasan RUU Perampasan Aset. Salah satu langkah yang diambil ialah memajukan pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang sebelumnya dijadwalkan pada masa sidang berikutnya menjadi selama masa reses saat ini. Percepatan tersebut dilakukan untuk memenuhi target penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Habiburokhman menyebut, tahapan pembahasan akan melibatkan berbagai unsur masyarakat guna menghimpun pandangan dan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut. “Tujuan pemajuan jadwal ini adalah memastikan agar pengesahan bisa dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2026,” ungkap Habiburokhman. Ia menjelaskan, RDPU direncanakan melibatkan sedikitnya 20 elemen masyarakat. Unsur yang akan diundang mencakup organisasi mahasiswa, kalangan dosen, advokat, hingga cendekiawan. Lebih lanjut, Komisi III DPR RI juga memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti RDPU secara langsung untuk tetap menyampaikan aspirasi. Masukan tersebut dapat dikirimkan secara tertulis melalui Sekretariat Komisi III DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU. Sebelumnya, RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Komisi III DPR RI selanjutnya menargetkan seluruh proses penyusunan dan pembahasan RUU tersebut dapat diselesaikan hingga tahap pengesahan paling lambat pada Desember 2026. (ujm/rdn)...

Baca Detail
Chusnunia Tekankan Pemulihan Habitat dan Pencegahan Karhutla di Way Kambas
Berita
27 Oct 2026

Chusnunia Tekankan Pemulihan Habitat dan Pencegahan Karhutla di Way Kambas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Selain mengancam kelestarian ekosistem dan habitat satwa liar, kebakaran di kawasan konservasi tersebut berpotensi mengganggu pariwisata serta mengancam sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya. “Pemerintah harus memaksimalkan upaya pemadaman dan memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi meluas. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap pariwisata dan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan,” ujar Chusnunia, dikutip Parlementaria di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Menurut Chusnunia, penanganan karhutla di Way Kambas harus menjadi prioritas mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Lampung. Selain menjadi kawasan konservasi satwa liar, terutama gajah Sumatra, Way Kambas memiliki daya tarik wisata berbasis alam dan edukasi lingkungan yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Berdasarkan data Balai TNWK, sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026 tercatat 21 kejadian kebakaran dengan luas area terdampak sekitar 7.000 hektare. Kondisi lahan yang didominasi vegetasi semak belukar dan kawasan bergambut menjadi tantangan tersendiri dalam pemadaman karena api dapat bertahan di lapisan tanah dan kembali menyala ketika kondisi mendukung. Chusnunia menilai, kebakaran dengan cakupan luas tersebut perlu segera ditangani agar tidak semakin merusak ekosistem sekaligus menurunkan daya tarik wisata Way Kambas. Kerusakan vegetasi, kabut asap, dan terganggunya habitat satwa berpotensi mengurangi kenyamanan serta keamanan wisatawan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kunjungan ke kawasan tersebut. Dampak tersebut juga berpotensi dirasakan masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor pariwisata. Pelaku usaha lokal, pemandu wisata, penyedia transportasi, pengelola penginapan, pedagang makanan, hingga usaha mikro lainnya dapat mengalami penurunan pendapatan apabila aktivitas wisata terganggu. “Ketika kawasan wisata mengalami gangguan, masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata juga bisa terkena dampaknya. Karena itu, penanganan karhutla harus dilihat secara menyeluruh. Kita tidak boleh membiarkan kerusakan lingkungan berlarut-larut hingga mengurangi daya tarik wisata dan memukul ekonomi warga,” katanya. Legislator dari Daerah Pemilihan Lampung tersebut juga meminta pemerintah dan pengelola TNWK menyampaikan informasi terkini mengenai kondisi kawasan, akses kunjungan, dan keselamatan wisatawan secara berkala melalui kanal resmi. Koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola taman nasional, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat desa penyangga perlu diperkuat untuk menjaga keberlangsungan aktivitas wisata sekaligus menyiapkan langkah pemulihan ekonomi bagi warga terdampak. Lebih lanjut, Chusnunia menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemulihan ekosistem dan habitat alami di kawasan terdampak harus menjadi bagian penting dari upaya pascakebakaran agar fungsi konservasi dan daya tarik wisata Way Kambas dapat kembali pulih secara bertahap. “Setelah api padam, jangan sampai kawasan yang terbakar dibiarkan begitu saja. Harus ada pemetaan kerusakan, pemantauan satwa, dan program pemulihan habitat yang terukur. Kita perlu memastikan ekosistem dapat pulih dan satwa liar tetap memiliki ruang hidup yang aman,” tegasnya. Selain mendorong penguatan patroli dan deteksi dini, Chusnunia meminta pemerintah mengevaluasi penyebab kebakaran, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, serta memperkuat sarana dan prasarana pemadaman. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara melawan hukum juga perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa berulang. “Way Kambas memiliki nilai penting bagi konservasi sekaligus pariwisata Lampung. Menjaga kawasan ini berarti menjaga habitat satwa, melindungi lingkungan, dan mempertahankan sumber penghidupan masyarakat. Kami berharap penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman, pencegahan, pemulihan habitat, hingga penguatan kembali pariwisata yang berkelanjutan,” pungkas Chusnunia. (bit/ssb)...

Baca Detail
Korporasi Pembakar Hutan Hanya Disanksi Administratif, Citra Pemerintah Dinilai Lemah Soal Penegakkan Hukum
Berita
27 Oct 2026

Korporasi Pembakar Hutan Hanya Disanksi Administratif, Citra Pemerintah Dinilai Lemah Soal Penegakkan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mengkritik langkah Kementerian Kehutanan yang menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sanksi administratif saja tidak sebanding dengan besarnya dampak bencana yang ditanggung masyarakat. Indrajaya menilai, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada sanksi administratif. Pemerintah harus memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk melalui pencabutan izin usaha, proses pidana, hingga penyitaan lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Ini bukan semata-mata soal administrasi, tetapi juga soal citra pemerintahan dalam menegakkan hukum. Jangan sampai muncul persepsi bahwa negara justru takut menghadapi kekuatan korporasi,” ujar Politisi Fraksi PKB ini dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (27/10/2026) Ia menegaskan, dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan langkah yang menyeluruh, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Indrajaya mencontohkan Papua Selatan sebagai salah satu daerah yang turut merasakan dampak serius karhutla tahun ini. Menurutnya, pemerintah daerah berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi langsung keluhan masyarakat, sementara aktivitas ekonomi, pelayanan kesehatan, pemerintahan, dan transportasi ikut terganggu. “Pemerintah daerah yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang terdampak. Aktivitas ekonomi sebagian warga terhenti, rumah sakit menghadapi peningkatan pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, pelayanan kedinasan terganggu, dan transportasi udara juga banyak yang terhenti. Hampir semua sektor ikut menjadi korban,” kata wakil rakyat dari Dapil Papua Selatan itu. Ia meminta pemerintah pusat tidak memandang karhutla sebatas persoalan teknis kehutanan. Menurutnya, besarnya dampak yang ditimbulkan menunjukkan bahwa penanganan karhutla harus melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan perizinan perusahaan. Indrajaya juga menyoroti besarnya potensi kerugian akibat karhutla, mulai dari kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan masyarakat, terhambatnya pendidikan, hingga terganggunya distribusi logistik. Ia menilai, perhitungan kerugian harus mencakup dampak langsung maupun jangka panjang yang ditanggung negara dan masyarakat. “Kalau kerugian akibat karhutla sudah mencapai triliunan rupiah, maka pemerintah harus melihat persoalan ini secara serius. Jangan hanya menghitung pelanggaran administratif perusahaan, tetapi juga menghitung kerusakan lingkungan, biaya kesehatan, hilangnya pendapatan masyarakat, dan terganggunya pelayanan publik,” tegasnya. Indrajaya mendesak pemerintah mengevaluasi efektivitas sanksi yang telah dijatuhkan kepada 32 perusahaan tersebut. Ia meminta setiap perusahaan diperiksa berdasarkan bukti, tingkat pelanggaran, tanggung jawab hukum, dan dampak yang ditimbulkan. “Negara harus tegas, tidak boleh pandang bulu. Jangan sampai ada kesan negara takut terhadap mafia perusahaan yang diduga menjadi bagian dari persoalan karhutla. Siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab sesuai hukum,” tandasnya. (tn/rdn)...

Baca Detail
BKSAP: Potensi Ekonomi Toba Dapat Dioptimalkan ke Kancah Global
Berita
27 Oct 2026

BKSAP: Potensi Ekonomi Toba Dapat Dioptimalkan ke Kancah Global

PARLEMENTARIA, Toba— Kabupaten Toba dinilai memiliki potensi pariwisata yang besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di tingkat global. Karena itu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Husein Fadlulloh menilai potensi ini dapat dioptimalkan, sehingga para pelaku ekonomi lokal untuk mengakses pasar global.  "Karena itu, membawa potensi Toba menuju pasar global berarti membuka kesempatan bagi orang-orang di baliknya. Termasuk generasi muda yang ingin membangun masa depan dari daerahnya sendiri. Selain potensi, banyak faktor-faktor pendukung yang dibutuhkan untuk akses pasar global yang lebih luas,” ujar Husein kepada Parlementaria dalam agenda BKSAP Day ke Toba, Sumatera Utara, Senin (26/10/2026) Legislastor Fraksi Gerindra itu juga menegaskan bahwa BKSAP DPR RI dapat menjadi jembatan percepatan (katalisator) untuk membuka potensi Kabupaten Toba ke pasar global yang lebih luas. Hal itu sesuai dengan fungsi BKSAP DPR RI yakni sebagai fungsi diplomasi luar negeri selain fungsi diplomasi, BKSAP DPR RI juga didukung dengan jejaring kerjasama secara global. "BKSAP DPR RI Hadir sebagai katalisator kerjasama secara global dengan jejaring global. Peran kami (BKSAP DPR RI) membukakan pintu komunikasi, mempertemukan kebutuhan dengan jejaring yang relevan serta mendorong agar aspirasi daerah dapat memperoleh ruang dalam kerja sama internasional,” jelasnya. Demi membawa potensi Toba ke kancah internasional, BKSAP DPR RI menggali aspirasi dengan Bupati Toba dan jajaran pemerintah Kab.Toba secara komprehensif sehingga dapat menggali potensi Kab.Toba secara konkrit dan tepat sasaran sehingga bisa disampaikan saat pertemuan atau forum internasional yang relevan. Sebagai informasi tambahan, tepian Danau Toba yang kini menjadi bagian dari kaldera Toba UNESCO Global Geopark. Selain itu, wisatawan nasional yang berkunjung ke Kab.Toba menurut data telah mencapai sekitar 714.000 pada tahun 2025, naik dari tahun sebelumnya. Lalu di Kabupaten Toba terdapat lebih dari 10.000 pelaku UMKM. Selain segi pariwisata, Kab.Toba juga memiliki potensi dalam bidang pertanian pasalnya Kabupaten Toba menjadi penghasil biji kopi dengan 4.254,29 tons setiap tahunnya. Tidak hanya komoditas biji kopi, namun ada komoditas jagung, komoditas bawang merah dan komoditas beras. (aym/rdn)...

Baca Detail