KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Waka DPR Gerak Cepat Bangun Sumur Bor, Atasi Krisis Air di Sumedang
Berita
31 Oct 2026

Waka DPR Gerak Cepat Bangun Sumur Bor, Atasi Krisis Air di Sumedang

PARLEMENTARIA, Sumedang — Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa dengan segera menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Sumedang. Dalam Kunjungan Kerja  tersebut, Saan telah membangun sumur bor sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Politisi Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan, penanganan persoalan air bersih tidak cukup hanya dengan membangun sumur bor. Diperlukan pula sistem penampungan dan jaringan distribusi agar air dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat. "Jadi, kita tidak hanya membangun sumur bor untuk mendapatkan sumber air, tetapi juga menyiapkan penampungan dan mendistribusikannya kepada warga, termasuk fasilitas publik seperti sekolah dasar. Kita juga melakukan pipanisasi," ujar Saan meninjau langsung kondisi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama saat musim kemarau di Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (31/10/2026). Sebagai langkah konkret, Saan langsung menghadirkan tenaga ahli geodesi untuk melakukan survei dan menentukan titik pengeboran yang berpotensi menghasilkan sumber air. Berdasarkan perkiraan awal, sumber air diperkirakan dapat ditemukan pada kedalaman sekitar 70 hingga 80 meter. "Rencananya air dari sumur bor akan kita tampung dalam penampungan utama, kemudian didistribusikan ke sejumlah RW melalui pemasangan toren atau tangki penampungan. Tidak hanya itu, fasilitas serupa juga akan kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sekolah," terang Saan. Legislator Dapil Jabar VII ini menambahkan, pembangunan sumur bor menjadi salah satu upaya yang saat ini dinilai dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, DPR RI tetap membuka peluang untuk mencari solusi lain yang lebih efektif agar akses terhadap air bersih dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Selain itu, ia juga menemukan bahwa,ternyata persoalan ini tidak hanya dirasakan oleh warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Bahkan, siswa di salah satu Sekolah Dasar (SD) setempat terkadang harus membawa air bersih dari rumah untuk memenuhi kebutuhan sanitasi sekolah, seperti membersihkan toilet dan menyiram tanaman. Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Dapil Jabar IX Ujang Bey menyampaikan apresiasi atas perhatian DPR RI terhadap persoalan yang selama ini dikeluhkan warga setempat. Aspirasi tersebut sebelumnya disampaikan melalui koordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI hingga akhirnya ditindaklanjuti melalui program kunjungan spesifik dan pembangunan sumber air bersih. "Tentunya kami berharap dengan pembangunan sumur bor yang dilengkapi penampungan dan jaringan pipa, diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi, sekaligus mendukung aktivitas pendidikan dan fasilitas publik di wilayah tersebut," ucapnya. (jk/aha)...

Baca Detail
Abdullah Dorong Investasi Bodong Masuk RUU Perampasan Aset, Uang Korban Harus Kembali
Berita
31 Oct 2026

Abdullah Dorong Investasi Bodong Masuk RUU Perampasan Aset, Uang Korban Harus Kembali

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mendorong agar tindak pidana investasi bodong diakomodasi secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan aset hasil kejahatan dapat digunakan dalam pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban. "Tindak pidana investasi bodong perlu diatur secara tegas dalam RUU Perampasan Aset. Jangan sampai negara berhasil menghukum pelakunya, tetapi pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban justru tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujar Abduh, sapaan akrab Abdullah, dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (31/10/2026). Menurut Abduh, RUU Perampasan Aset perlu mengatur secara terperinci mekanisme pengembalian aset, termasuk batas waktu, jenis aset yang dapat dirampas, serta prosedur penyalurannya kepada korban. Kepastian aturan tersebut diperlukan agar proses pemulihan tidak berlarut-larut. "Jangan sampai aset sudah ditemukan dan dirampas, tetapi pengembaliannya tidak jelas. Harus ada kepastian mengenai mekanisme dan batas waktunya," tegas anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut. Politisi Fraksi PKB ini juga menekankan bahwa aset hasil kejahatan yang dirampas harus diprioritaskan untuk memenuhi hak korban yang telah diverifikasi, sepanjang dapat dibuktikan bahwa mereka berhak atas aset tersebut dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengembalian kepada korban, menurutnya, tidak boleh kalah oleh kepentingan memasukkan aset ke kas negara. "Prioritasnya harus jelas, yaitu memulihkan hak masyarakat yang dirugikan. Jangan sampai aset hasil kejahatan sudah dikuasai negara, tetapi hak korban belum mendapatkan penyelesaian yang layak," jelas legislator asal Jawa Tengah itu. Di sisi lain, Abduh mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan terhadap kegiatan investasi di sektor jasa keuangan serta meningkatkan koordinasi dalam penanganan aktivitas keuangan ilegal. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. "Jangan menunggu masyarakat menjadi korban baru dilakukan tindakan. OJK harus memperkuat pengawasan dan koordinasi agar potensi penipuan investasi bisa diketahui lebih awal dan kerugian masyarakat dapat dicegah," ujarnya. Abduh juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku investasi bodong sesuai ketentuan perundang-undangan serta menelusuri aliran dana hasil kejahatan hingga tuntas. Penelusuran tersebut diperlukan untuk mengungkap aset yang disembunyikan maupun dialihkan kepada pihak lain. "Pelaku harus diproses dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Telusuri ke mana uang masyarakat dibawa, siapa yang menguasai, dan di mana asetnya disimpan. Jangan biarkan hasil kejahatan tetap dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain yang terlibat," tegasnya. Ia mencontohkan kasus Indra Kenz dalam perkara Binomo yang sempat menjadi perhatian publik. Dalam perkara tersebut, putusan banding Pengadilan Tinggi Banten mengubah status sejumlah barang bukti sehingga dapat dikembalikan kepada 144 korban untuk dibagikan secara proporsional. Namun, proses distribusi aset tersebut kemudian dilaporkan menghadapi persoalan. Menurut Abduh, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa pemulihan kerugian korban tidak cukup hanya diatur dalam putusan pengadilan. Pelaksanaannya juga harus memiliki mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kasus Binomo harus menjadi pelajaran. Jangan sampai putusan pengembalian aset kepada korban sudah ada, tetapi pelaksanaannya masih menyisakan persoalan. Hak korban untuk mendapatkan pemulihan juga harus diperhatikan," pungkas Abduh. (pun/rdn)...

Baca Detail
RUU Perampasan Aset Harus Berikan Perlindungan Masyarakat Korban Kejahatan Ekonomi
Berita
31 Oct 2026

RUU Perampasan Aset Harus Berikan Perlindungan Masyarakat Korban Kejahatan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Banyaknya kejahatan ekonomi yang dialami oleh masyarakat menjadi perhatian DPR RI, khususnya menyangkut pembahasan RUU Pemberantasan Aset. Menurut Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, RUU tersebut harus berikan korban kejahatan ekonomi seperti investasi bodong, penipuan keuangan, hingga berbagai praktik penghimpunan dana ilegal. Sari menyebutkan, RUU tersebut harus mengatur agar harta pelaku kejahatan harus dikembalikan kepada korban. Ia menambahkan, persoalan yang selama ini dihadapi dalam penegakan hukum adalah belum optimalnya pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Menurut dia, tidak sedikit korban masih harus menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kembali hak-haknya meskipun pelaku telah diproses secara hukum. "Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku. Kita juga harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang menjadi korban dapat dipulihkan. Jangan sampai pelaku menjalani hukuman, tetapi korban justru tidak mendapatkan kembali kerugian yang mereka alami," ujar Sari dalam keterangannya yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (31/10/2026). Anggota Komisi III DPR tersebut mengatakan RUU Perampasan Aset diharapkan bisa memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri, membekukan, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Menurut dia, kejahatan ekonomi saat ini semakin kompleks. Pelaku tidak jarang menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan hasil kejahatan, termasuk mengalihkan kepemilikan aset kepada pihak lain, menggunakan identitas orang lain, maupun memanfaatkan berbagai transaksi keuangan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan. "Karena itu, negara membutuhkan instrumen hukum yang lebih efektif untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana. Jangan sampai masyarakat menjadi korban, sementara pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatannya," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu. Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini mencontohkan berbagai kasus investasi bodong, penipuan berkedok investasi, robot trading ilegal, hingga penipuan penyelenggaraan perjalanan ibadah yang telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam kasus itu, persoalan juga terletak saat aset yang berhasil ditemukan dan dirampas dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan kerugian para korban. "Uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan berasal dari masyarakat yang menjadi korban harus mendapatkan perhatian serius. Prinsipnya, jangan sampai aset hasil kejahatan justru menjadi milik pelaku atau tidak jelas pemanfaatannya, sementara masyarakat yang dirugikan tidak memperoleh keadilan," tegasnya. Sari menilai pengaturan mengenai pengembalian aset kepada korban merupakan substansi penting yang harus diperhatikan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurut dia, mekanismenya harus dirumuskan secara jelas, mulai identifikasi korban, pembuktian hubungan antara aset dan tindak pidana, mekanisme penilaian kerugian, hingga tata cara distribusi hasil pengelolaan aset kepada para korban. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan agar pelaksanaan undang-undang nantinya tidak hanya berorientasi pada perampasan aset tapi pemulihan hak korban. Di sisi lain, Sari mengingatkan bahwa efektivitas pemberantasan kejahatan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip negara hukum. "Pembahasan RUU Perampasan Aset perlu memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, jadi perlu partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang agar substansi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru dalam implementasinya," jelasnya. Sari berharap, melalui pembahasan RUU Perampasan Aset, Indonesia dapat memiliki instrumen hukum yang lebih komprehensif untuk memberantas kejahatan bermotif ekonomi sekaligus memperkuat pemulihan kerugian masyarakat. "Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan hanya berapa banyak pelaku yang dihukum atau berapa banyak aset yang berhasil dirampas, tetapi juga sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan dan memulihkan hak-hak masyarakat yang menjadi korban," pungkasnya. (rdn)...

Baca Detail
Mafirion Minta LPSK Dampingi Pemulihan Trauma Santriwati di Sukoharjo
Berita
31 Oct 2026

Mafirion Minta LPSK Dampingi Pemulihan Trauma Santriwati di Sukoharjo

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo, meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberikan pendampingan psikologis kepada para santriwati Pondok Pesantren Putri di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pendampingan tersebut diperlukan untuk membantu memulihkan kondisi psikologis para santriwati yang diduga mengalami trauma setelah penggerebekan oleh aparat kepolisian pada dini hari. Penggerebekan tersebut dilakukan menyusul dugaan keterlibatan pihak pondok pesantren dalam aksi pembakaran sebuah warung yang menjual daging babi di kawasan Sukoharjo. Berdasarkan informasi dari pihak pesantren, setelah menjalani pemeriksaan, polisi tidak menemukan keterlibatan pihak pesantren dalam peristiwa pembakaran tersebut. Seluruh santriwati dan ustazah kemudian dipulangkan.  Mafirion menilai, tindakan penegakan hukum yang melibatkan perempuan dan anak-anak harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Terlebih, berdasarkan keterangan pihak pesantren, penggerebekan berlangsung dalam situasi yang membuat para santriwati panik dan disebut tidak sempat mempersiapkan diri, termasuk mengenakan jilbab atau menutup aurat. “Kami meminta LPSK turun tangan memberikan pendampingan psikologis kepada para santriwati, khususnya anak-anak yang mengalami trauma akibat peristiwa penggerebekan tersebut. Pemulihan kondisi psikologis korban harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai pengalaman ini meninggalkan luka berkepanjangan,” ujar Mafirion melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Politisi Fraksi PKB itu menegaskan, perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi prioritas dalam setiap tindakan penegakan hukum. Menurutnya, meskipun kepolisian memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, pelaksanaannya harus tetap menghormati martabat manusia, hak-hak perempuan, serta perlindungan khusus terhadap anak. “Bayangkan, mereka sedang tidur lalu tiba-tiba dibangunkan oleh kedatangan aparat. Dalam situasi panik, mereka bahkan disebut tidak sempat mengenakan jilbab. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan ketakutan dan trauma, terutama bagi anak-anak. Karena itu, pendampingan psikologis sangat diperlukan agar mereka bisa pulih,” katanya. Mafirion juga meminta LPSK segera melakukan asesmen terhadap kondisi psikologis para santriwati dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan anak-anak yang terdampak memperoleh penanganan yang tepat dan terhindar dari tekanan psikologis lebih lanjut. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 010/RTQ-HQ/SE/X/2026 yang ditandatangani Mudiroh Ustazah Aisyah Humairah, penggerebekan tersebut diduga disertai tindakan kekerasan verbal dan fisik terhadap sejumlah santriwati yang mengalami kepanikan. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, sejumlah santriwati yang belum sempat mengenakan jilbab disebut ditarik keluar dari kamar.  Mereka juga disebut berhadapan dengan aparat yang membawa senjata laras panjang. Seluruh santriwati, ustazah, serta anak-anak di bawah umur, termasuk dua balita berusia 3 dan 5 tahun, kemudian dibawa menggunakan kendaraan operasional kepolisian menuju Polsek Mojolaban sekitar pukul 03.51 WIB untuk menjalani pemeriksaan. Menurut surat edaran tersebut, mereka tidak didampingi orang tua maupun kuasa hukum selama proses pemeriksaan. Surat edaran itu juga menyebutkan bahwa para santriwati mengalami keterlambatan memperoleh makanan selama menjalani pemeriksaan hingga dipindahkan ke Polres Sukoharjo. Mereka disebut baru mendapatkan makanan sekitar pukul 17.00 WIB dalam kondisi lemas dan kelaparan. Menurut Mafirion, persoalan ini tidak boleh dianggap selesai hanya karena pemeriksaan kepolisian telah berakhir dan seluruh santriwati sudah dipulangkan. Dampak psikologis yang mungkin dialami anak-anak akibat peristiwa tersebut perlu mendapat perhatian serius. Ia berharap LPSK dapat berkoordinasi dengan pihak pesantren dan instansi terkait untuk memastikan para santriwati memperoleh pendampingan psikologis, perlindungan, serta pemulihan sesuai kebutuhan. “Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, terutama perempuan dan anak-anak. Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia dan martabat seseorang. Jangan sampai anak-anak yang tidak terbukti terlibat dalam suatu tindak pidana justru harus menanggung trauma akibat proses penegakan hukum,” tegasnya. Ia menambahkan, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum agar prosedur perlindungan perempuan dan anak benar-benar diterapkan dalam setiap operasi maupun pemeriksaan. Penegakan hukum, menurutnya, harus berjalan tegas, tetapi tetap manusiawi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. (um)...

Baca Detail
Kick-Off Implementasi Model ASN, Setjen DPR RI Dorong Penguatan Profesionalitas Pegawai
Berita
30 Oct 2026

Kick-Off Implementasi Model ASN, Setjen DPR RI Dorong Penguatan Profesionalitas Pegawai

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Kick-Off Meeting Implementasi Model Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah awal memperkuat profesionalitas pegawai di lingkungan parlemen. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman dan membangun komitmen bersama dalam menerapkan model yang dikembangkan melalui penelitian. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan, Setjen DPR RI berkomitmen menindaklanjuti dan mengimplementasikan model tersebut sebagai salah satu landasan pengambilan kebijakan dalam memperkuat sistem pengelolaan ASN. Suprihartini menekankan, hasil penelitian yang telah disusun tidak boleh berhenti sebagai karya akademik maupun sekadar dokumen konseptual. Sebaliknya, model tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperbaiki praktik pengelolaan ASN di lingkungan Setjen DPR RI. "Setjen DPR RI berkomitmen untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan model yang telah dihasilkan dari penelitian ini. Kami tidak ingin hasil penelitian yang telah disusun dengan baik ini berhenti pada tataran konsep atau sekadar menjadi dokumen akademik," tegas Suprihartini saat membuka kegiatan di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2026). Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan pemahaman mengenai penerapan model, pihak-pihak yang perlu dilibatkan, serta langkah konkret yang harus dipersiapkan setelah pertemuan. Dengan demikian, implementasi model dapat berjalan secara terarah dan melibatkan seluruh unit terkait. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi titik awal proses implementasi yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan dapat dipantau perkembangannya. "Kick-Off Meeting ini bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi titik awal dari proses implementasi yang sungguh-sungguh, terarah, dan dapat dipantau perkembangannya," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Suprihartini turut menyampaikan apresiasi kepada Program S3 STIA LAN Jakarta, tim promotor, serta Rahmad Budiaji selaku peneliti atas kontribusi pemikirannya melalui penelitian mengenai model peningkatan profesionalitas ASN di lingkungan Setjen DPR RI. Secara khusus, ia mengapresiasi Dr. Basseng, M.Ed., selaku Ko-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan akademik sehingga penelitian tersebut menghasilkan model yang relevan dengan kebutuhan organisasi Setjen DPR RI. Melalui kegiatan ini, Suprihartini berharap seluruh pihak dapat membangun kolaborasi, keterbukaan, dan orientasi pada hasil agar model yang dikembangkan dapat diimplementasikan secara optimal. Upaya tersebut diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan profesionalitas ASN sekaligus peningkatan kualitas tata kelola organisasi Setjen DPR RI. (fa/rdn)...

Baca Detail
Rifqinizamy Pastikan Banpres 10 Miliar untuk Kabupaten Tabalong Tangani Karhutla Tepat Sasaran
Berita
30 Oct 2026

Rifqinizamy Pastikan Banpres 10 Miliar untuk Kabupaten Tabalong Tangani Karhutla Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan I, M. Rifqinizamy Karsayuda, mengunjungi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Rabu (28/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam upaya memantau realisasi Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar yang dialokasikan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rifqinizamy menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut. Menurutnya, bantuan harus benar-benar mendukung upaya mitigasi dan penanganan karhutla di lapangan. “Kami memastikan bahwa dana APBN melalui Banpres yang telah ditransfer ke kas daerah Kabupaten Tabalong sebesar Rp10 miliar untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan itu telah diskemakan dan mulai dijalankan dengan tepat sasaran,” ungkap Rifqinizamy, dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya BPBD, yang dinilainya tanggap dalam menangani karhutla dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menurut Ketua Komisi II itu, keterlibatan masyarakat dan relawan hingga tingkat desa menjadi salah satu kunci penting dalam penanggulangan karhutla. Partisipasi mereka diperlukan agar upaya pencegahan maupun pemadaman dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan penanganan. Selain penanganan kebakaran, Rifqinizamy turut menyoroti kesiapan sektor kesehatan dalam menghadapi dampak bencana, terutama gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Ia mendorong agar seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Tabalong diaktifkan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen bagi masyarakat terdampak. “Sektor kesehatan adalah sektor yang harus kita aktivasi dalam posisi bencana seperti ini. Saya kira seluruh puskesmas di Kabupaten Tabalong harus diaktivasi untuk memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. Rifqinizamy menegaskan, penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mitigasi dan pemadaman hingga penanganan dampak kesehatan. Penggunaan dana Banpres secara tepat sasaran diharapkan dapat mendukung upaya penanggulangan bencana sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. (rdn)...

Baca Detail
Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Berita
30 Oct 2026

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya untuk menelusuri keterlibatan korporasi, kepemilikan perusahaan, serta aliran dana lintas negara. Hal tersebut disampaikan Sukamta menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di Hambalang, Bogor, Rabu (28/10/2026). Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan bagian dari komunikasi strategis kedua negara yang memiliki hubungan erat dalam bidang ekonomi, investasi, pertahanan, dan stabilitas kawasan. Namun, ia mengingatkan agar publik tidak berspekulasi mengenai agenda pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu. “Tentu kita tidak bisa menyimpulkan agenda spesifik pertemuan karena pembicaraannya berlangsung tertutup. Namun, dalam hubungan diplomatik, pertemuan semacam ini dapat menjadi kesempatan untuk membahas persoalan yang membutuhkan perhatian dan arahan politik pada tingkat lebih tinggi,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Terkait karhutla, Sukamta menilai kerja sama kedua negara perlu diperkuat, terutama setelah adanya kesepakatan pembentukan satuan tugas bersama. Penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga harus menyentuh pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat. “Penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memperoleh keuntungan, dan bagaimana aliran dana perusahaan yang terlibat,” tegas Politisi Fraksi PKS itu. Ia menekankan pentingnya pertukaran informasi, penelusuran transaksi keuangan, dan kerja sama pembuktian apabila ditemukan keterkaitan kepemilikan perusahaan maupun pendanaan lintas negara. “Kerja sama ini harus menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara, tetapi jangan sampai perbedaan yurisdiksi menjadi tempat berlindung bagi pelaku,” katanya. Selain karhutla, Sukamta mendorong agar hubungan investasi Indonesia dan Singapura semakin diarahkan untuk memperkuat industri nasional, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. “Kita tentu menyambut investasi, tetapi manfaatnya harus semakin besar bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia,” ungkapnya. Dalam konteks kawasan, Sukamta juga menilai kedua negara perlu memperkuat kerja sama menjaga stabilitas Asia Tenggara, terutama menjelang keketuaan Singapura di ASEAN pada 2027. Menurutnya, ASEAN harus mampu menjaga kemandirian di tengah persaingan kekuatan besar serta meningkatkan kemampuan produksi, teknologi, dan daya saing kawasan. Sukamta menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura harus terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan keuntungan bersama. “Bagi Indonesia, ukuran keberhasilan diplomasi bukan sekadar seberapa erat hubungan dengan negara lain, tetapi seberapa besar hubungan itu memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia,” pungkasnya. (rdn)...

Baca Detail
Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Berita
30 Oct 2026

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, hingga penipuan penyelenggaraan ibadah umrah, sudah seharusnya dapat dirampas secara cepat dan tuntas untuk dikembalikan kepada para korban.  Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Menurutnya, praktek penegakan hukum selama ini menunjukkan bahwa korban kejahatan keuangan sangat sulit untuk mendapatkan ganti kerugian (restitusi). Sistem peradilan pidana konvensional, tegasnya, terlalu berfokus pada penghukuman badan (in personam), bukan pada pemulihan kerugian korban.  “Akibatnya, tambah sering kali pelaku pidana justru memilih “pasang badan" menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun demi mengamankan aset hasil kejahatannya, atau menyembunyikan harta tersebut melalui pencucian uang sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah),” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Lebih ironis lagi, tambahnya, ketika aset pelaku berhasil disita oleh penegak hukum, tidak jarang muncul kebuntuan hukum di mana aset tersebut justru diputuskan dirampas untuk negara. Padahal uang tersebut murni berasal dari kantong masyarakat yang tertipu, bukan dari kerugian keuangan negara dalam bentuk korupsi. Potret buram ini, ia mencontohkan, tercermin jelas dalam berbagai kasus besar yang menyita perhatian publik, seperti skandal binary option Binomo (Indra Kenz) dan Quotex (Doni Salmanan), deretan investasi robot trading bodong (DNA Pro, Fahrenheit, Net89), hingga kasus penipuan biro perjalanan umrah seperti First Travel dan Hanania Travel, serta berbagai biro umrah nakal sejenisnya).  “Dalam kasus Binomo, misalnya, para korban sempat mengalami ketidakpastian luar biasa ketika pengadilan tingkat pertama memutuskan aset sitaan dirampas untuk negara, sehingga korban harus berjuang ekstra keras membentuk paguyuban dan menempuh jalur hukum berlapis-lapis hanya untuk meminta kembali uang mereka sendiri,” ujar wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur itu. Begitu pula pada kasus penipuan umrah seperti First Travel dan Hannien Tour, di mana ribuan jemaah yang telah menabung bertahun-tahun justru terkatung-katung nasibnya karena aset pelaku habis atau disita negara tanpa mekanisme pengembalian yang jelas kepada jemaah. Karena itu, untuk mengakhiri berulangnya tragedi hukum tersebut, Komisi III mengusulkan penguatan pada Pasal 38 ayat (3) RUU Perampasan Aset yang berbunyi: Putusan perkara perdata perampasan aset di antaranya berbunyi: Aset yang dirampas untuk dapat dimasukkan dalam kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak. Klausul ini, tambahnya, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.  Sehingga, ukuran utamanya sangat jelas, bahwa selama tindak pidana tersebut bermotif ekonomi dan dilakukan secara sistematis hingga merugikan masyarakat banyak, maka setiap rupiah aset yang berhasil dilacak wajib diprioritaskan untuk menambal kerugian para korban. Ia menambahkan melalui mekanisme gugatan terhadap aset (in rem) di dalam UU Perampasan Aset, negara tidak perlu lagi menunggu proses pidana pelaku selesai yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun. Begitu ditemukan adanya ketidakwajaran harta atau aliran dana dari kejahatan investasi bodong maupun penipuan umrah, ujarnya, aset tersebut dapat langsung dibekukan, dirampas melalui putusan pengadilan yang cepat, dan dilelang oleh lembaga pengelola aset negara untuk didistribusikan secara proporsional (pro-rata) kepada para korban yang terverifikasi.  “Cara ini sekaligus menutup rapat celah bagi para pelaku kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang selama ini gemar menyembunyikan harta lewat atas nama orang lain (nominee) atau memilih dipenjara sebentar demi menikmati sisa uang haramnya setelah bebas,” pungkasnya. (rdn)...

Baca Detail
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Berita
30 Oct 2026

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan penetapan 20 korporasi sebagai tersangka, termasuk 4 investor asing. Puan mengingatkan agar proses hukum ini dijalankan secara transparan dan berkeadilan. “Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam Karhutla di berbagai daerah. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/10/2026). Seperti diketahui, Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan Karhutla. Dari 20 perusahaan itu, empat di antaranya merupakan korporasi penanaman modal asing (PMA) atau investor asing. Secara keseluruhan, Polri menyatakan menangani sebanyak 104 laporan polisi (LP) terkait kasus karhutla dengan dugaan pelaku korporasi. Perusahaan yang ditetapkan tersangka kemudian menjadi 20 korporasi. Terkait hal ini, Puan mengingatkan Karhutla telah menimbulkan banyak dampak yang menyulitkan kehidupan masyarakat, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya. “Maka proses penanganan Karhutla saat ini bukan hanya tentang pemadaman dan pemulihan saja, tapi juga tentang ketegasan Negara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana Karhutla,” tutur mantan Menko PMK itu. Oleh karenanya, Puan meminta Polri bisa menangani penegakan hukum pada kasus dugaan Karhutla secara berkeadilan. Khususnya bagi masyarakat yang terdampak Karhutla. "Perkembangan penegakan hukum ini patut kita apresiasi. Dan pada saat yang sama, keluarga terdampak Karhutla juga masih membutuhkan kepastian bahwa dukungan terus berjalan sampai mereka dapat menjalanikehidupannya dengan aman,” papar Puan. Puan pun mendorong Pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan perhatian kepada masyarakat selama proses hukum berlangsung. “Penanganan perkara memilikitahapan tersendiri, sedangkan kebutuhan warga untuk berobat, belajar, dan bekerja memerlukan respons sesuai keadaan yang mereka hadapi,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut. “Perhatian perlu menjangkau keluarga yang menanggung beberapa dampak sekaligus, termasuk ketika penghasilan berkurang dan biaya kebutuhan bertambah,” imbuh Puan. Puan juga menekankan pentingnya kepastian bagi masyarakat ketika keputusan terhadap perusahaan memengaruhi kegiatan ekonomi setempat. Menurut Puan, Pemerintah perlu mengantisipasi dampaknya terhadap pekerja dan usaha kecil sesuai kewenangan, dengan tetap menjalankan proses hukum serta kewajiban pihak yang bertanggung jawab. "Masyarakat perlu memperoleh perlindungan selama penyelesaian berlangsung. Keluarga pekerja dan warga sekitar perlu mengetahui dukungan yang tersedia serta arah penanganan yang memengaruhi penghidupan mereka,” ungkapnya. Puan juga menyinggung mengenaikepercayaan masyarakat akan semakin kuat kepada Negara apabila perkembangan perkara disertai tindak lanjut yang dapat mereka rasakan. “Penjelasan Pemerintah perlu membantu warga memahami pekerjaan yang telah selesai, kebutuhan yang masih ditangani, dan dukungan yang dapat diandalkan,” jelas Puan. Puan menyatakan, DPR RI akan terus mengawal penanganan Karhutla melalui komisi-komisi terkait, termasuk dari sisi penegakan hukum. "Tujuan bersama kita adalah memberi masyarakat kesempatan hidup yang lebih aman,” sebut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (aha)...

Baca Detail
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Berita
30 Oct 2026

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana alam maupun gangguan lingkungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akibat kondisi tersebut.Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai, pelaku usaha yang mengandalkan transaksi harian, seperti pedagang kaki lima dan pemilik warung kelontong, menjadi kelompok yang rentan terdampak. Penurunan omzet membuat mereka kesulitan memenuhi kewajiban cicilan kredit kepada perbankan."Kebijakan ini vital untuk menyelamatkan para pelaku usaha kecil yang pendapatannya anjlok drastis. Kelompok yang paling terpukul adalah mereka yang bergantung pada transaksi harian, seperti pedagang kaki lima hingga pemilik warung kelontong," tegas Didik dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Jumat (30/10/2026).Ia mengingatkan, kesulitan membayar cicilan yang tidak diikuti kebijakan penyesuaian berpotensi menambah beban keuangan pelaku UMKM. Jika berlangsung berkepanjangan, kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu keberlangsungan usaha, bahkan membuat pedagang kehilangan sumber mata pencaharian.Karena itu, Didik meminta OJK merespons kondisi debitur terdampak bencana melalui kebijakan yang memberikan ruang penyesuaian pembayaran kredit. Menurutnya, relaksasi bukan berarti menghapus kewajiban utang, melainkan memberikan kelonggaran waktu agar debitur dapat memulihkan kondisi keuangan dan kembali menjalankan usahanya."Harus ada kebijakan relaksasi atas kewajiban debitur di perbankan. Jika tidak, mereka akan terpuruk. Langkah ini bertujuan membantu korban bencana agar bisa menata kembali hidupnya," ujar Didik.Selain OJK, ia juga menyoroti peran pemerintah dalam mendorong perbankan, terutama bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memberikan kelonggaran kepada debitur terdampak. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar masyarakat kecil tetap memiliki kesempatan mempertahankan usahanya di tengah tekanan ekonomi."Ini bukan soal mereka enggan membayar utang, melainkan memohon kelonggaran waktu. Khususnya untuk pinjaman di Bank Himbara, pemerintah wajib hadir di sana," tambahnya.Didik berharap OJK dan pemerintah segera mengambil langkah konkret sehingga pelaku UMKM terdampak bencana memperoleh kesempatan untuk memulihkan usahanya. Dengan penyesuaian kewajiban kredit, debitur diharapkan dapat kembali produktif sekaligus menyelesaikan tanggung jawab pembayarannya secara bertahap. (fa/aha)...

Baca Detail
Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Berita
30 Oct 2026

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai pengusutan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran lahan dimintai pertanggungjawaban hukum.Apresiasi itu disampaikan Rano menyusul penanganan 104 laporan polisi terkait dugaan karhutla yang melibatkan korporasi, dengan total luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Dari 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kapolri, Kabareskrim, dan seluruh jajaran yang bekerja mengungkap perkara ini. Menelusuri keterlibatan korporasi membutuhkan ketelitian, kemampuan pembuktian, dan ketegasan. Penetapan 20 korporasi sebagai tersangka menunjukkan kerja penyidikan yang serius dan keberanian Polri meminta pertanggungjawaban perusahaan yang diduga terlibat,” kata Rano dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Jumat (30/10/2026).Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai besarnya luas lahan yang terbakar menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup dilakukan melalui pemadaman dan pencegahan, tetapi juga harus disertai penegakan hukum yang konsisten. Menurutnya, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.“Di bawah kepemimpinan Kapolri, kita melihat komitmen penegakan hukum yang harus terus didukung. Kabareskrim dan jajaran telah menunjukkan kerja konkret dengan mengungkap dugaan keterlibatan perusahaan. Ini penting karena masyarakat membutuhkan perlindungan yang nyata ketika ruang hidup, kesehatan, dan sumber penghidupannya terancam oleh karhutla,” ujarnya.Rano juga menyoroti penetapan empat perusahaan PMA sebagai tersangka, yakni PT HKI dan PT AI dari Singapura, PT RKA dari Malaysia, serta PT API dari Korea Selatan. Ia menegaskan bahwa asal modal perusahaan tidak boleh menjadi faktor yang membedakan penegakan hukum di Indonesia.“Perusahaan dalam negeri maupun perusahaan dengan modal asing memiliki kewajiban yang sama untuk menaati hukum Indonesia. Investasi harus membawa manfaat bagi masyarakat dan disertai tanggung jawab terhadap lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus tegas, profesional, dan berdasarkan bukti. Status investasi tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban,” tegas Rano.Lebih lanjut, Rano mendorong penyidik mendalami peran pengurus, pemberi perintah, pengambil keputusan, maupun pihak yang memperoleh manfaat dari perbuatan yang disangkakan. Pemeriksaan juga perlu mengungkap apakah kebakaran berkaitan dengan kesengajaan, kelalaian, atau tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan karhutla.“Harus ditelusuri siapa yang mengambil keputusan, bagaimana pengawasan dijalankan, apakah sarana pencegahan tersedia dan berfungsi, serta bagaimana perusahaan merespons ketika kebakaran terjadi. Jika ada bukti keterlibatan pengurus atau pihak pengendali, tentu harus didalami sampai jelas pertanggungjawabannya,” katanya.Menurut Rano, penegakan hukum juga harus memperhatikan dampak karhutla terhadap masyarakat. Paparan asap, terganggunya aktivitas sehari-hari, kerusakan kebun, hingga ancaman terhadap sumber penghidupan merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan serius.“Bagi masyarakat, karhutla berarti kecemasan ketika anak-anak menghirup udara yang tidak sehat, aktivitas keluarga terganggu, dan penghasilan terancam. Kita harus berpihak kepada mereka. Perusahaan yang terbukti bertanggung jawab harus menghadapi konsekuensi hukum sekaligus memenuhi kewajiban pemulihan sesuai ketentuan,” ungkapnya.Karena itu, Rano mendorong koordinasi Polri dengan instansi lingkungan hidup, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk memastikan penanganan perkara turut mendukung pemulihan lingkungan serta penanganan dampak kesehatan masyarakat. Evaluasi terhadap kepatuhan dan perizinan perusahaan juga perlu dilakukan oleh instansi berwenang berdasarkan hasil penyidikan.Ia menegaskan, Komisi III berkepentingan mengawal penegakan hukum agar berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pengusutan perkara karhutla harus menghasilkan pertanggungjawaban yang jelas sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak.“Kerja keras Kapolri, Kabareskrim, dan seluruh jajaran ini layak mendapatkan apresiasi dan dukungan. Saya percaya Polri dapat menuntaskan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Harapan kita, pengungkapan ini menghasilkan pertanggungjawaban yang jelas, memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak, serta mendorong perusahaan lebih disiplin menjaga lingkungan,” pungkas Rano. (fa/aha)...

Baca Detail
Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Berita
30 Oct 2026

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak 125 subjek hukum yang telah diidentifikasi sebagai pelaku dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Baik korporasi maupun perorangan.Menurut Alex, sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) baru di sampai di level sanksi administratif berupa pembekuan izin maupun paksaan pemulihan ekosistem hutan. “Ada laporan yang mengungkap, terdapat korporasi yang diduga jadi pelaku Karhutla berulang. Sejatinya, korporasi ini layak dijerat dengan dakwaan kumulatif dan pemberatan maksimum yang disertai pidana tambahan perampasan keuntungan ekonomis korporasi,” kata Alex, Jumat (30/10/2026). Hal tersebut disampaikan Alex merespons ekspose penegakan hukum Karhutla yang digelar Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin di Polda Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kamis siang.  Dalam keterangannya, Kabareskrim menyebut penyidik Polri telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka di mana empat di antaranya adalah PT HKI, PT RKA, PT API dan PT AI yang merupakan korporasi penanaman modal asing (PMA) dari tiga negara yaitu Singapura, Malaysia dan Korea Selatan.  Sementara Kemenhut pada 19 Oktober lalu mengungkap telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan dengan total areal yang terbakar mencapai 12.926,74 hektare. Rinciannya, 19 perusahaan dikenakan sanksi administratif pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan dengan areal terbakar seluas 9.546,42 hektare. Ada 8 subjek hukum dikenakan paksaan pemulihan ekosistem hutan dengan areal terbakar seluas 2.211,19 hektare. Kemudian, 5 subjek hukum telah dilakukan pencabutan izin.Kemudian dari 125 subjek hukum yang teridentifikasi sebagai pelaku Karhutla, sebanyak 44 subjek hukum berada dalam proses penyelidikan, 79 subjek hukum dalam proses penyidikan (12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan 1 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka). Lalu, 2 subjek hukum korporasi telah memasuki tahap P-22 (penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa). Alex berharap, Kemenhut juga berkoordinasi dengan penyidik Mabes Polri terkait korporasi yang terindikasi memilik riwayat kejadian Karhutla berulang. “Terungkapnya korporasi yang terindikasi pemicu Karhutla ini, akan jadi ajang pembuktian bahwa penegakan hukum kita memang menari dalam irama gendang yang sama,” tegas Alex.“Ini sekaligus akan jadi ujian, seberapa bagus kualitas koordinasi di antara sesama lembaga kita,” imbuh politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut. Alex juga mengingatkan, proses penegakan hukum ini jangan sampai menjadi pemicu kemarahan baru publik, karena mempertontonkan praktik hukum yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. “Jika koordinasi di antara lembaga berjalan berjalan optimal, penyidikan akan lebih cepat tuntasnya. Selain itu, juga akan mampu membuka tabir gelap di balik Karhutla ini,” tukas Alex. (aha)...

Baca Detail