KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Desy Ratnasari Dorong BPJS Kesehatan Perbarui Cakupan Layanan Kesehatan Mental
Berita
03 Nov 2026

Desy Ratnasari Dorong BPJS Kesehatan Perbarui Cakupan Layanan Kesehatan Mental

PARLEMENTARIA, Denpasar — Di tengah tekanan ekonomi dan persoalan kehidupan yang kian kompleks, persoalan kesehatan masyarakat tak lagi sebatas penyakit fisik. Stres akibat himpitan ekonomi, jeratan pinjaman online (pinjol), hingga gangguan kesehatan mental menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius, termasuk dalam sistem jaminan kesehatan nasional.Kondisi tersebut menjadi sorotan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari. Ia mendorong BPJS Kesehatan untuk memperbarui cakupan layanan kesehatan dan jenis obat-obatan yang dijamin, agar manfaat jaminan kesehatan dapat menjangkau kebutuhan medis masyarakat yang terus berkembang.Dorongan itu disampaikan Desy dalam diskusi Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI bersama perwakilan direksi Jasindo dan perwakilan direksi Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali, Senin (2/11/2026).Menurut Desy, masih terdapat sejumlah layanan kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan pasien, tetapi belum sepenuhnya masuk dalam cakupan pembiayaan BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah layanan terapi psikologi serta obat-obatan untuk penanganan skizofrenia pada tingkatan tertentu."BPJS Kesehatan perlu mengupdate perihal layanan kesehatan dan obat-obatan yang tidak ditanggung seperti masalah psikologi terapi. Penyakit skizofrenia misalnya dalam beberapa tingkatan ada obat-obatan yang tidak ditanggung oleh BPJS padahal tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan layanan medis ini," tegas Srikandi Parlemen dari Fraksi PAN tersebut.Bagi Desy, pembaruan cakupan jaminan kesehatan menjadi penting karena kebutuhan medis masyarakat tidak pernah berhenti berkembang. Terlebih, persoalan kesehatan saat ini semakin berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi.Ia menyoroti tekanan ekonomi yang dapat memicu stres berkepanjangan. Ketika masyarakat harus berhadapan dengan persoalan finansial, beban kehidupan, hingga terlilit pinjaman online, dampaknya tidak hanya dirasakan secara psikologis, tetapi juga dapat menjalar menjadi gangguan kesehatan fisik."Masalah stres masyarakat akibat tekanan ekonomi dan masalah kehidupan lainnya bisa memicu terjadinya beberapa penyakit semisal gastritis (maag, asam lambung) hingga mental health (gangguan kesehatan jiwa) yang membutuhkan layanan kesehatan secara menyeluruh," imbuhnya.Desy juga mengingatkan bahwa gangguan kesehatan mental bukan persoalan sederhana yang bisa diabaikan. Jika tidak ditangani secara tepat, dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kualitas hidup seseorang, termasuk mengganggu pola tidur serta menurunkan kondisi kesehatannya.Karena itu, ia menilai sistem asuransi kesehatan perlu lebih mengedepankan langkah preventif dan pendekatan layanan yang menyeluruh. Penanganan kesehatan masyarakat semestinya tidak hanya berorientasi pada pengobatan ketika penyakit sudah muncul, tetapi juga memperhatikan faktor pemicu yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.Untuk mewujudkan hal tersebut, Desy mendorong BPJS Kesehatan, Jasindo, dan rumah sakit duduk bersama membahas evaluasi serta pembaruan jenis penyakit, layanan medis, dan obat-obatan yang perlu masuk dalam cakupan jaminan kesehatan."Saya berharap tiga pihak duduk bersama (BPJS Kesehatan, Jasindo, RS) terkait updating penyakit (layanan kesehatan) dan obat-obatan yang perlu dicover BPJS. Sebab banyak perkembangan penyakit yang ternyata belum dijamin BPJS," pungkas legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi tersebut.Sementara itu, Group Head Government Program Jasindo, Mahardyansyah Tanugra, mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan dalam diskusi tersebut. Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat perlu terus dilakukan dengan mengedepankan pelayanan yang profesional dan proporsional.Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan cakupan layanan juga harus mempertimbangkan kecukupan tarif serta kemampuan pembiayaan program."BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan sosial dengan manfaat dan batasan yang diatur oleh pemerintah, bukan asuransi yang menanggung seluruh jenis pengobatan tanpa pengecualian. Masalah keterbatasan anggaran, prioritas kebutuhan medis, menghindari pembiayaan ganda, pertimbangan efektivitas pengobatan serta pemisahan kebutuhan medis dan nonmedis," pungkasnya.Di tengah meningkatnya persoalan kesehatan fisik dan mental, pembaruan manfaat jaminan kesehatan menjadi salah satu hal yang perlu terus dibicarakan. Sebab, akses terhadap layanan kesehatan yang tepat bukan sekadar persoalan pengobatan, melainkan juga bagian penting dari upaya menjaga kualitas hidup masyarakat. (oji/aha)...

Baca Detail
Hak Pelayanan Kesehatan Tak Boleh Terhambat Persoalan Administrasi
Berita
03 Nov 2026

Hak Pelayanan Kesehatan Tak Boleh Terhambat Persoalan Administrasi

PARLEMENTARIA, Denpasar — Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mengungkapkan salah satu tujuan kunjungan kerja kali ini untuk memastikan seluruh ketentuan tersebut terlaksana secara efektif. Sehingga hak pelayanan kesehatan peserta tidak terhambat oleh persoalan administrasi maupun penjaminan."Karena itu, koordinasi antara BURT, Jasindo, dan rumah sakit perlu terus diperkuat untuk menjamin kepastian prosedur, kualitas pelayanan medis, dan kecepatan penanganan pasien sesuai ketentuan yang berlaku," tandas Novita Wijayanti dalam pertemuan dengan Direksi Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali serta Direksi Jasindo, Senin (2/11/2026).Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali merupakan salah satu dari 10 jaringan rumah sakit yang berada di bawah naungan PT Murni Sadar Kasih Abadi. Berlokasi di Kabupaten Badung, rumah sakit ini diresmikan pada 12 Desember 2021 dan berstatus Rumah SakitUmum Kelas C, dengan layanan rawat jalan, rawat inap, serta Instalasi Gawat Darurat selama 24 jam.Keberadaan rumah sakit ini menjadi salah satu bagian dari jaringan fasilitas kesehatan yang mendukung pelayanan bagi masyarakat maupun peserta Jamkestama di Bali."Bali merupakan salah satu pusat ekonomi dan pariwisata nasional dengan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tinggi. Tingginya intensitas kunjungan wisatawan, aktivitas bisnis, serta perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI ke Bali, baik untuk kegiatan kedinasan maupun agenda lainnya, turut meningkatkan kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan yang mudah diakses, responsif, dan memiliki kapasitas pelayanan memadai," imbuh Srikandi Parlemen Fraksi Partai Gerinda ini.Wakil Ketua BURT DPR RI ini menambahkan, dengan kondisi tersebut, keberadaan rumah sakit provider Jamkestama di Bali menjadi sangat penting untuk memastikan peserta memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala jarak maupun perbedaan wilayah domisili."Bali juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata kesehatan atau health tourism/medical tourism. Potensi ini didukung oleh reputasi pariwisata internasional, keberadaan fasilitas kesehatan, serta tenaga medis profesional," ujar Legislator Dapil Jawa Tengah VIII ini.Namun, pengembangan potensi tersebut tentu perlu diikuti peningkatan mutu layanan, keselamatan pasien, kesiapan penanganan kegawatdaruratan dan kebencanaan, serta integrasi fasilitas kesehatan dengan sektor pariwisata," pungkasnya.Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali dalam sambutannya yang diwakili Kepala Bidang Penunjang Medis, dr. I Gusti Agung Putri Winanthy, mengungkapkan bahwa adanya kunjungan kerja BURT DPR merupakan kesempatan untuk bertukar informasi mengenai berbagai jenis layanan yang tersedia saat ini"Pelayanan kami yang handal diberikan oleh dokter spesialis penyakit dalam, anak, obgyn, bedah, ortopedi, saraf, mata, THT, urologi paru dan lainnya didukung oleh perawat dan tenaga kesehatan lain yang terlatih dan cekatan. Kami berkomitmen memberikan layanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat dengan mengutamakan profesionalisme," tutupnya. (oji/aha)...

Baca Detail
Kampung Bahari Digerebek, Gus Falah Dorong Polri Perkuat Kemitraan Masyarakat Berantas Narkoba
Berita
03 Nov 2026

Kampung Bahari Digerebek, Gus Falah Dorong Polri Perkuat Kemitraan Masyarakat Berantas Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan pendekatan kepolisian kepada masyarakat dinilai penting untuk mencegah peredaran narkotika kembali tumbuh di kawasan rawan kriminalitas. Kehadiran aparat yang intensif melalui kemitraan masyarakat dan peran Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke lingkungan masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru mendukung langkah Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penindakan langsung terhadap wilayah yang diduga menjadi kantong peredaran dan produksi narkotika, seperti yang terjadi di Kampung Bahari, Jakarta Utara, baru-baru ini. Namun, ia menegaskan upaya pemberantasan tersebut perlu dibarengi dengan pendekatan preventif yang lebih kuat dan berkelanjutan. “Kami mendukung proses penggerebekan dengan melakukan penindakan langsung. Karena Polri dan BNN sudah menyisir lokasi peredaran dan pembuatan narkoba, walaupun ini sudah sekian kalinya sejak 2013,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan yang akrab disapa Gus Falah kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (2/11/2026) Pernyataan tersebut disampaikan Gus Falah merespons penggerebekan di Kampung Bahari, Jakarta Utara, pada Minggu (1/11/2026). Dalam operasi gabungan yang melibatkan sekitar 1.800 personel Polri dan BNN itu, aparat menyisir kawasan yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika dan mengamankan puluhan orang serta sejumlah barang bukti. Menurutnya, penggerebekan dan penegakan hukum merupakan langkah penting untuk menindak jaringan narkotika. Meski demikian, upaya tersebut perlu dilanjutkan dengan pengawasan dan pendampingan masyarakat agar kawasan yang telah ditertibkan tidak kembali menjadi lokasi peredaran maupun produksi narkoba. Gus Falah menilai penguatan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan Polri. Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban di wilayah desa atau kelurahan melalui komunikasi serta kemitraan dengan warga. Ia menegaskan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat harus lebih aktif, sehingga mampu membangun komunikasi, mendeteksi potensi peredaran narkotika, serta mendorong partisipasi warga dalam menjaga lingkungan. “Kami meminta pola kemitraan dengan masyarakat ditingkatkan dengan membentuk lembaga kemitraan polisi dan menambah penempatan Bhabinkamtibmas. Pendekatan kemitraan Polri di Kampung Bahari harus intens dan serius karena jangan sampai budaya penjualan narkoba sudah menjadi kebiasaan,” tegasnya. Ia juga meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelaku narkotika, terutama mereka yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman. Menurutnya, penanganan terhadap residivis perlu memberikan efek jera agar tidak kembali terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. “Hukum berat pelaku residivis narkoba tertangkap, ditempatkan di lapas maksimal pada saat menjalankan putusan,” tegasnya. Penggerebekan di Kampung Bahari tersebut menyita perhatian publik karena aparat menggunakan strategi penyamaran untuk memasuki kawasan. Polisi dan BNN diketahui menaiki Kereta Rel Listrik (KRL) dari Stasiun Tanjung Priok sebelum melakukan penyisiran dan mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Dalam operasi tersebut, petugas menyita barang bukti berupa sabu dalam jumlah ratusan gram, ganja, serta ribuan butir ekstasi. Petugas juga menemukan mesin pencetak ekstasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas produksi narkotika, serta senjata tajam dan bong atau alat untuk mengonsumsi narkoba. Temuan mesin pencetak ekstasi turut menjadi perhatian karena mengindikasikan dugaan aktivitas produksi narkotika di kawasan tersebut. (uc/rdn)...

Baca Detail
Penegakan Hukum Peredaran Narkotika dalam Vape Harus Tegas
Berita
03 Nov 2026

Penegakan Hukum Peredaran Narkotika dalam Vape Harus Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menekankan bahwa ketegasan aparat harus diimbangi dengan profesionalitas dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Penindakan perlu diarahkan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam jaringan peredaran, dengan tetap memperhatikan bukti dan prosedur hukum.Hal itu sebagaimana disampaikan saat Sarasehan Kemitraan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Komisi III DPR RI bertema “Vape di Persimpangan Jalan” di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).“Saya meminta kepada BNN, Polri, dan seluruh aparat penegak hukum: teruslah bekerja tegas dan profesional. Komisi III mendukung penguatan penindakan terhadap jaringan produksi dan peredaran,” ujar Habib Aboe dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria.Namun, Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara serampangan.“Tetapi kami juga mengingatkan agar setiap tindakan terukur, berbasis bukti, dan menghormati hak-hak warga negara, termasuk hak atas pendampingan hukum dan hak atas rehabilitasi,” tambahnya.Habib Aboe turut menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga. Menurutnya, peredaran narkotika melalui vape dapat melewati berbagai jalur, mulai dari bandara, pelabuhan, gudang, toko, platform daring, hingga pabrik rumahan.Oleh karena itu, pengawasan harus melibatkan BNN, Polri, Bea dan Cukai, Imigrasi, BPOM, Kementerian Kesehatan, serta lembaga penegak hukum lainnya sesuai kewenangannya.Habib Aboe berharap sarasehan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar menjadi forum diskusi tanpa langkah konkret. Ia menyebut sejumlah hal yang perlu dirumuskan bersama, mulai dari kecukupan regulasi, pembagian kewenangan antar lembaga, standar pengawasan rantai pasok, pedoman penanganan perkara secara proporsional, hingga penguatan program pencegahan dan rehabilitasi.“Saya berharap sarasehan ini tidak berhenti sebagai seminar yang selesai bersama makan siang. Saya berharap dari ruangan ini lahir rekomendasi yang konkret,” pesannya.Menutup pernyataannya, Habib Aboe menegaskan hasil sarasehan tersebut dapat menjadi bahan bagi Komisi III DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, khususnya untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika.Bagi Habib Aboe, keberhasilan kebijakan tidak semata-mata diukur dari kerasnya larangan atau upaya mempertahankan industri, melainkan dari kemampuan negara melindungi masyarakat sekaligus menjamin kepastian hukum.“Ukuran keberhasilan kebijakan bukan seberapa keras larangan dibuat, dan bukan pula seberapa besar industri dipertahankan. Ukurannya adalah seberapa efektif negara melindungi masyarakat dari narkotika, menjamin kepastian hukum, dan menghadirkan kemaslahatan yang nyata,” pungkas Habib Aboe. (pun/rdn)...

Baca Detail
KOMISI III DPR RI - RDP DAN RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
Berita
03 Nov 2026

KOMISI III DPR RI - RDP DAN RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

KOMISI III DPR RI RDP DAN RDPU DENGAN :JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (JAMDATUN), DR. BUDIYONO, S.H., M.H./AKADEMISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA), DAN PENGURUS PUSAT KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (PP KAMMI)ACARA:MENERIMA MASUKAN TERHADAP PENYUSUNAN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA.Link Siaran Langsung : https://s.id/fSxnR...

Baca Detail
Jazilul Fawaid Tekankan Pentingnya Pencegahan Narkoba bagi Generasi Muda
Berita
03 Nov 2026

Jazilul Fawaid Tekankan Pentingnya Pencegahan Narkoba bagi Generasi Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid menekankan pentingnya penguatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Menurutnya, upaya mencegah seseorang menggunakan narkoba harus menjadi prioritas karena penanganan terhadap mereka yang telah terjerumus membutuhkan proses rehabilitasi yang tidak mudah. Hal tersebut disampaikan Jazilul saat menghadiri Sarasehan Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Universitas Arya Wangsa (UAW), Subang, Sabtu (31/10/2026). Dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (2/11/2026), kegiatan tersebut melibatkan BNN Kabupaten Karawang, sehingga ia mengapresiasi langkah BNN yang turun langsung memberikan edukasi kepada mahasiswa baru. Politisi yang akrab disapa Gus Jazil itu menilai mahasiswa merupakan kelompok strategis yang perlu dibekali pemahaman mengenai bahaya narkotika. Edukasi sejak dini diperlukan agar mahasiswa memiliki kesadaran untuk menjauhi narkoba dan tidak mencoba-coba menggunakannya. "Saya senang hari ini BNN bisa hadir langsung melakukan sosialisasi pencegahan narkoba di kalangan anak muda, khususnya mahasiswa baru Universitas Arya Wangsa. Langkah pencegahan ini jauh lebih penting karena lebih mudah daripada kalau sudah terlanjur memakai. Proses rehabilitasinya sulitnya luar biasa," kata Gus Jazil itu. Legislator dari Fraksi PKB itu juga mengapresiasi konsistensi BNN dan Polri dalam memberantas peredaran narkoba. Menurutnya, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan edukasi dan pencegahan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Karena itu, ia menegaskan dukungan Komisi III DPR RI terhadap langkah BNN dan Polri dalam memutus mata rantai peredaran serta penyalahgunaan narkotika di Indonesia. "Kami Komisi III DPR RI akan mendukung secara penuh upaya BNN dan Polri dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia," tuturnya. Dalam sarasehan tersebut, Kepala BNN Kabupaten Karawang Fathur Rohman turut mengingatkan mahasiswa mengenai kerawanan Indonesia terhadap peredaran narkotika dan semakin beragamnya jenis narkoba. Sementara itu, Rektor UAW Andik Kuswanto menyatakan komitmen kampus untuk menjaga lingkungan pendidikan agar terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. (fa/rdn)...

Baca Detail
POR Korpri Setjen DPR Momentum Perkuat Kekompakan dan Sinergi ASN
Berita
03 Nov 2026

POR Korpri Setjen DPR Momentum Perkuat Kekompakan dan Sinergi ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Setjen DPR RI menggelar Pekan Olahraga (POR) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korpri. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta memperkuat silaturahmi antar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Setjen DPR RI.Plt. Sekjen DPR RI, Suprihartini mengungkapkan bahwa POR Korpri tidak hanya bertujuan sebagai ajang kompetisi, namun memiliki manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental ASN. Serta menjadi sarana membangun sinergi dan kebersamaan antar pegawai dalam menjalankan tugas serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dewan.“Hal tersebut sejalan dengan tema Korpri tahun ini, yakni 'Bersinergi, Kompak, dan Berdampak'," ujar Suprihartini dalam pembukaan POR Korpri Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2026).Menurutnya, ketiga nilai tersebut memiliki makna penting bagi ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sinergi dan kekompakan antar unit kerja diharapkan dapat membangun budaya kerja serta meningkatkan etos kerja di lingkungan Setjen DPR RI. Sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja Dewan.Dengan kata lain, melalui POR Korpri ini, diharapkan terbangun ASN yang sehat, solid, dan mampu bekerja secara sinergis sehingga dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.Sementara itu Ketua KORPRI Setjen DPR, Achmad Sani Alhusain menjelaskan dalam POR Korpri 2026 ini akan digelar 10 cabang olahraga dengan memperebutkan 15 medali. Selain itu juga ada satu olahraga tradisional yang kembali diperlombakan dalam rangkaian POR Korpri Sekretariat Jenderal DPR RI kali ini.  Hal itu semata untuk mendorong kebersamaan, kolaborasi, serta meningkatkan partisipasi seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI.“Tarik tambang merupakan salah satu cabang olahraga yang mampu melibatkan banyak pihak, termasuk berbagai unit kerja. Selain menghadirkan suasana kompetitif, pertandingan ini juga biasanya mendapat dukungan dan antusiasme tinggi dari para pegawai. Atas pertimbangan tersebut, tarik tambang diputuskan tetap menjadi bagian dari rangkaian pertandingan tahun ini,” jelas Sani.Meski demikian, lanjutnya, pelaksanaan Tarik tambang kali ini akan menggunakan lokasi yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika beberapa tahun sebelumnya pertandingan berlangsung di lapangan sepak bola, tahun ini tarik tambang akan digelar di lapangan sepak bola mini yang berada di area samping lokasi kegiatan.Baik, Suprihartini maupun Sani, serta seluruh panitia penyelenggara berharap pelaksanaan pertandingan tersebut dapat berjalan dengan baik dan seluruh unit kerja dapat mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi, berkumpul, memberikan dukungan, serta turut memeriahkan POR Korpri Setjen DPR RI. (ayu/aha)...

Baca Detail
Pilu Balita Meninggal Usai 10 Hari Tak Makan, Puan: Pertolongan Kesehatan Harus Lebih Mudah Dijangkau
Berita
03 Nov 2026

Pilu Balita Meninggal Usai 10 Hari Tak Makan, Puan: Pertolongan Kesehatan Harus Lebih Mudah Dijangkau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang balita di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Balita berusia 1 tahun ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat 10 hari tak makan.“Dukacita mendalam atas berpulangnya adik Nakla Syafira, balita di Sulawesi Selatan yang meninggal dunia karena komplikasi penyakit,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/11/2026).“Kita perlu memahami apa yang dihadapi pihak keluarga sejak anak mulai sakit, bagaimana mereka mencari pertolongan, dan dukungan apa yang diperlukan agar keluarga lain dapat memperoleh penanganan lebih awal,” lanjutnya.Seperti diketahui, kisah balita Nakla viral di media sosial beberapa waktu belakangan. Awalnya balita ini disebut meninggal dunia setelah tidak mendapat asupan makanan dan susu selama 10 hari.Belakangan diketahui, penyebab kematian Nakla akibat komplikasi kondisi kesehatannya. Nakla disebut bukan tidak memiliki bahan makanan, melainkan sedang sakit hingga kehilangan nafsu makan. Nakla mengalami radang tenggorokan akut, namun tidak segera dibawa ke fasilitas kesehatan.Balita malang tersebut sempat demam dan kejang-kejang di rumah, dan pihak keluarga baru meminta pertolongan ke perangkat desa setempat setelah kondisi Nakla tidak mampu lagi ditangani sendiri di rumah.Nakla dibawa dalam kondisi kritis dan dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan pemeriksaan, balita ini juga mengalami sejumlah masalah kesehatan mulai dari gizi buruk, stunting, hingga gangguan fungsi otak, gangguan pernapasan (respiratory distress) dan kejang berkepanjangan. Nakla juga diketahui memiliki lebam bekas benturan yang disebut akibat terjatuh.“Peristiwa ini perlu menjadi perhatian bersama untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh pertolongan sejak kondisi kesehatan anak mulai memburuk,” ujar Puan.Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya layanan kesehatan bagi masyarakat dari kelompok rentan seperti keluarga balita Nakla yang masih awam dengan dunia medis. “Pertolongan kesehatan harus lebih mudah dijangkau masyarakat, terutama bagi keluarga yang kurang memiliki akses informasi. Pelayanan dari Negara harus bisa jemput bola dalam keadaan tertentu,” tuturnya.Puan pun mendorong Pemerintah daerah bersama pihak pelayanan kesehatan menelusuri perjalanan penanganan anak tersebut secara menyeluruh dan dengan menghormati keluarga. Hal ini lantaran dokter juga mencatat dugaan balita Nakla mengalami meningitis bakteri dengan kemungkinan penyebab virus. Nakla turut pula didiagnosis mengalami craniosynostosis, yakni kondisi ketika salah satu atau beberapa sambungan tulang tengkorak menutup terlalu dini.Pada bagian pencernaan, Nakla mengalami gastroenteritis akut (GEA) tanpa dehidrasi dan hematemesis atau muntah darah. Pasien juga mengalami anemia penyakit kronis.“Penelusuran perlu memperjelas apakah keluarga menghadapi kesulitan mengenali kondisi yang membutuhkan pertolongan segera, memperoleh informasi, menjangkau fasilitas kesehatan, atau mendapatkan bantuan untuk membawa anak berobat,” sebut PuanMenurut Puan, pemberitaan yang beredar belum cukup untuk memastikan adanya hambatan jarak, biaya, kepesertaan jaminan kesehatan, maupun pelayanan. “Karena itu, Pemerintah perlu mendengar pengalaman keluarga dan memeriksa catatan pelayanan sebelum menentukan perbaikan yang dibutuhkan,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.Puan juga mengingatkan agar daerah memastikan kemudahan layanan kesehatan bagi warganya. “Kemudahan berobat perlu dilihat dari keadaan keluarga. Apakah mereka tahu harus menghubungi siapa, mempunyai cara untuk datang, dan memperoleh arahan ketika kondisi anak berubah? Jawaban atas pertanyaan itu membantu Pemerintah memastikan pertolongan benar-benar dapat dijangkau,” papar Puan.Puan juga menilai perhatian terhadap kesehatan anak perlu menghubungkan pelayanan dengan kehidupan sehari-hari keluarga. “Orang tua atau pengasuh yang memiliki keterbatasan pengetahuan, biaya perjalanan, maupun dukungan anggota keluarga membutuhkan pendampingan yang sesuai,” ucap mantan Menko PMK tersebut.“Informasi mengenai tempat mendapat pertolongan harus mudah dipahami, termasuk oleh warga yang tidak terbiasa menggunakan layanan digital,” imbuh Puan.Adapun balita Nakla diasuh oleh neneknya dengan kondisi tergolong tidak mampu yang sehari-hari mencari penghasilan tambahan dengan mengumpulkan kerang atau sisa gabah seusai panen untuk dikeringkan dan dijual. Sang ibu telah meninggal dunia dan ayahnya bekerja di luar Bulukumba.Keluarga Nakla sempat membawanya berobat ke dukun atau pengobatan tradisional sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit setelah kondisinya kritis. Puan pun mendorong Pemerintah untuk memperbanyak sosialisasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat.“Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat jangkauan pelayanan kepada anak yang membutuhkan perhatian berkelanjutan, terutama anak dari keluarga rentan,” tukasnya.Puan pun mendorong penguatan peran perangkat desa yang berhubungan langsung dengan warga. “Peran perangkat desa sangat siginifikan karena dapat langsung bergerak memberi bantuan pelayanan kepada warga yang sangat membutuhkan pertolongan,” ucap Puan.Menurut Puan, pendekatan tersebut penting di berbagai daerah, termasuk wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan. “Keberadaan layanan perlu disertai kepastian bahwa warga mampu menggunakannya. Kebutuhan transportasi, pendampingan, dan pengasuhan anggota keluarga lainnya dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk membawa anak berobat,” urainya.“Keluarga dari kelompok rentan perlu merasa didampingi ketika mengambil keputusan tentang kesehatan anak. Kita ingin mereka dapat segera meminta bantuan, menyampaikan kesulitan dengan terbuka, dan memperoleh jalan keluar yang sesuai dengan keadaannya,” sambung Puan.Di sisi lain, Puan menekankan bahwa evaluasi perlu dilakukan dengan menjaga martabat keluarga serta menghargai tenaga kesehatan yang telah memberikan perawatan. “Temuan mengenai hambatan pertolongan harus ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan digunakan untuk memperbaiki jangkauan pelayanan,” jelas cucu Bung Karno itu.Puan mengatakan, DPR akan mengawal tindak lanjut Pemerintah agar pelayanan kesehatan menjangkau keluarga yang paling membutuhkan serta kesinambungan pendampingan bagi anak yang memiliki risiko kesehatan.“Setiap keluarga perlu mempunyai kepastian bahwa ketika anak sakit, ada pertolongan yang dapat mereka jangkau. Peristiwa di Bulukumba harus menjadi momen untuk memperbaiki pelayanan agar Negara dapat membantu lebih banyak anak memperoleh perawatan pada waktu yang dibutuhkan,” tutup Puan. (aha)...

Baca Detail
Apresiasi Penggerebekan Kampung Bahari, Legislator Minta Polisi Bersihkan Jakarta dari Narkoba
Berita
02 Nov 2026

Apresiasi Penggerebekan Kampung Bahari, Legislator Minta Polisi Bersihkan Jakarta dari Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mendukung penuh langkah Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan BNN yang menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, pada Minggu (1/11/2026). Dalam penggerebekan tersebut, petugas menangkap 27 orang yang diduga terlibat dalam perkara narkoba. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sabu, ganja, ekstasi, mesin pencetak ekstasi, alat isap sabu, senjata tajam hingga senjata api. Legislator dari Fraksi PKB meminta aparat tidak berhenti pada kegiatan penggerebekan semata. Ia mendesak polisi mengusut tuntas jaringan peredaran narkoba dan menangkap seluruh pihak yang terlibat. "Polisi harus menyapu dan menyikat bersih Kampung Bahari dari narkoba. Jangan sampai hanya berhenti pada penggerebekan. Ini momentum yang tepat untuk membersihkan kawasan tersebut secara menyeluruh. Tidak boleh ada yang tersisa," tegas Hasbi dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (2/11/2026). Menurutnya, penindakan kali ini harus menjadi titik akhir aktivitas peredaran narkoba di Kampung Bahari. Jangan sampai setelah penggerebekan, jaringan dan aktivitas peredaran narkoba kembali muncul dengan modus maupun pola operasi yang berbeda. "Jangan ada lagi narkoba di Kampung Bahari. Ini harus menjadi akhir dari aktivitas peredaran narkoba di sana. Polisi harus memastikan kawasan tersebut benar-benar bersih dan tidak kembali menjadi tempat peredaran narkoba," ujarnya. Di samping itu, Legislator asal Dapil Jakarta I itu pun meminta aparat kepolisian memperluas upaya pemberantasan narkoba ke kawasan-kawasan lain di Jakarta yang terindikasi menjadi tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan, pemberantasan narkoba tidak boleh dilakukan secara parsial atau hanya menyasar satu kawasan. Diperlukan penindakan berkelanjutan, pengungkapan jaringan pemasok, serta pengawasan agar bisnis haram tersebut tidak kembali beroperasi. "Jakarta harus menjadi kota zero narkoba. Bersihkan Jakarta dari narkoba. Jangan beri ruang bagi bandar dan pengedar untuk menjalankan bisnisnya. Negara harus hadir melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika," pungkasnya. (ujm/rdn)...

Baca Detail
Dapat Apresiasi, Kapolri Tertibkan Terlebih Dahulu Jajarannya Larang Gunakan Vape
Berita
02 Nov 2026

Dapat Apresiasi, Kapolri Tertibkan Terlebih Dahulu Jajarannya Larang Gunakan Vape

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasii langkah Kapolri Jendera Suyudi Ario Seto yang melarang jajarannya menggunakan rokok elektrik atau Vape. Larangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026, sehingga diharapkan dapat diikuti pihak lain, termasuk MUI, untuk mengeluarkan fatwa terkait keharaman vape ini. "Memang selalu pancen oye ini Bapak Kapolri, melarang dahulu institusinya agar tertib tentang pelarangan vape. semoga MUI juga demikian mengeluarkan fatwa tentang penggunaan vape tersebut," kata Sahroni sebagaimana dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (2/11/2026) Dia menilai vape berbahaya lantaran adanya kandungan etomidate yang kini sulit dideteksi. Menurutnya, penting untuk melarang sepenuhnya vape demi kebaikan masyarakat. "Etomidate ini sangat berbahaya, maka itu larangan vape bisa dipukul rata dan untuk jaga kesehatan semua masyarakat, pengguna vape juga bisa beralih," ucap Politisi Fraksi Partai NasDem itu. Ia pun mendorong MUI juga segera menerbitkan larangan terhadap vape. Dengan demikian, publik juga akan menghindari penggunaan vape. "Sementara yang paling baik adalah MUI mau keluarin fatwa terkait vape ini, karena Kapolri juga sudah sampaikan untuk bisa dikeluarkan fatwa tersebut, saya rasa kalau sudah dikeluarkan fatwa, maka institusi lain akan mengikuti sambil menunggu aturan dari pemerintah terkait vape ini," tutur dia. Sebelumnya, Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat tersebut mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026. Melalui surat edaran tersebut, seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah proaktif Polri dalam merespons perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus mengalami perubahan, termasuk dengan memanfaatkan perangkat rokok elektrik. Adapun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah membahas rencana pengaturan hingga kemungkinan pelarangan rokok elektrik atau vape. Kedua lembaga juga merekomendasikan pelarangan vape kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dikaji lebih lanjut berdasarkan data dan fakta yang dimiliki. Terkait vape, Suyudi menyebut Polri dan BPOM telah menyampaikan rekomendasi pelarangan kepada MUI. Ia berharap MUI dapat melakukan kajian khusus dengan mempertimbangkan data dan fakta yang dimiliki kedua lembaga. (rdn)...

Baca Detail
Pengawasan Pemilu Butuh Partisipasi Aktif Masyarakat
Berita
02 Nov 2026

Pengawasan Pemilu Butuh Partisipasi Aktif Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah pelanggaran pemilu melalui pengawasan partisipatif. Selain mengawasi setiap tahapan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga berperan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik.Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Minggu (1/11/2026), Fauzan menyampaikan bahwa upaya pencegahan pelanggaran pemilu perlu dilakukan dengan mengimbau masyarakat serta meningkatkan kesadaran terhadap berbagai potensi pelanggaran. Langkah tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.“Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada pengawas pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Fauzan. Lebih lanjut legislator Dapil NTB II itu mengatakan, politik memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan politik, sehingga masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai proses politik dan penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks tersebut, Fauzan menekankan pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Tujuannya, mencegah terjadinya pelanggaran, dan meningkatkan kualitas demokrasi, serta mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.“Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi juga melalui keberanian melaporkan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, menolak politik uang, hingga menyebarkan informasi yang benar mengenai pemilu” ujarnya seraya menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu hingga penetapan hasil pemilu.Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyinggung pengawasan partisipatif menjadi salah satu upaya strategis memperkuat demokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan pemilu berintegritas. Hal ini tentunya dapat terealisasi dengan baik atas dukungan seluruh elemen masyarakat.“Pemilu yang berkualitas membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya,” ujar Fauzan.Kualitas PemiluSelain itu, Fauzan juga menilai tanggung jawab kolektif menjadi penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menyoroti kualitas penyelenggaraan pemilu pascareformasi yang menurutnya cenderung mengalami penurunan dari satu periode ke periode berikutnya. Ia bahkan menilai Pemilu 1999 sebagai pemilu paling berkualitas dan demokratis pada era pascareformasi.Menurut Fauzan, kualitas pemilu tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada lembaga penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan demokrasi.”Rendahnya kualitas pemilu tidak bisa dibebankan hanya kepada lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saja, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif," terangnya.Ia mengatakan, penguatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan melalui pendidikan politik, sosialisasi, serta pengawasan partisipatif. “Partisipasi masyarakat juga tidak hanya dengan datang mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi melalui pengawasan yang dapat menentukan integritas serta kualitas hasil pemilu,” ujar Fauzan merupakan legislator dapil NTB II yang meliputi Pulau Lombok.Menutup pernyataannya, ia menambahkan bahwa pemahaman mengenai pentingnya hak suara perlu diberikan sejak dini, termasuk kepada pemilih pemula. Penyebarluasan informasi pemilu juga perlu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, baik melalui sosialisasi tatap muka maupun pemanfaatan media sosial. (uc/aha)...

Baca Detail
Adang Dukung Larangan Vape bagi Personel Polri, Langkah Preventif Penyalahgunaan Narkotika
Berita
02 Nov 2026

Adang Dukung Larangan Vape bagi Personel Polri, Langkah Preventif Penyalahgunaan Narkotika

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengapresiasi kebijakan Polri yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personelnya. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah preventif untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus menunjukkan keteladanan aparat penegak hukum.Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026. Ketentuan itu berlaku bagi Pegawai Negeri pada Polri, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.“Polri telah menunjukkan langkah tegas dalam upaya pencegahan. Sebagai institusi penegak hukum, Polri perlu memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pencegahan narkotika harus dimulai dari kedisiplinan dan keteladanan di lingkungan sendiri,” ujar Adang dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (2/11/2026).Adang menilai perhatian terhadap penggunaan vape perlu diperkuat karena perangkat tersebut berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika dalam bentuk cair. Zat terlarang dapat disamarkan dalam cairan atau cartridge sehingga sulit dikenali secara kasatmata.Polri juga menjadikan temuan penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair, termasuk etomidate yang diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II, sebagai salah satu pertimbangan penerbitan kebijakan tersebut.Karena itu, Adang mendorong pengawasan terhadap peredaran cairan vape yang mencurigakan disertai edukasi kepada masyarakat mengenai potensi penyalahgunaannya. “Jangan sampai perangkat yang terlihat seperti rokok elektrik biasa justru menjadi sarana penyebaran narkotika. Kita harus tegas dalam pencegahan, memperkuat pengawasan terhadap peredaran cairan yang mencurigakan, dan memastikan masyarakat memahami risiko yang ada,” tegas Legislator Fraksi PKS itu.Ia juga menekankan pentingnya sinergi Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, penindakan terhadap jaringan peredaran harus berjalan beriringan dengan edukasi dan perlindungan kelompok rentan.Adang berharap larangan tersebut diterapkan secara konsisten dan menjadi contoh bagi institusi lain. Ia menegaskan, upaya pemberantasan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga membutuhkan komitmen pencegahan dan keteladanan dari aparat. (fa/aha)...

Baca Detail