KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


RUU Perampasan Aset Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan
Berita
05 Nov 2026

RUU Perampasan Aset Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Kali ini, DPR menghadirkan akademisi, ekonom, dan organisasi mahasiswa guna menghimpun pandangan sebelum memasuki pembahasan substansi rancangan regulasi tersebut. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memimpin agenda yang terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya pembahasan. Sahroni menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan menampung masukan sekaligus memperdalam sejumlah materi dalam RUU Perampasan Aset. Anggota Komisi III DPR juga mendapat kesempatan untuk menanggapi langsung pandangan para narasumber. “Menerima masukan terhadap penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Yang kedua, pendalaman,” kata Sahroni saat membuka rapat. Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan memastikan RUU Perampasan Aset tidak akan dijadikan alat hukum aparat dalam menyalahgunakan kewenangan pemblokiran dan penyitaan, yang berpotensi merugikan. Untuk itu ia menekankan pentingnya kontrol, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan hukum yang jelas agar hukum tidak bergeser menjadi alat kekuasaan. “Kita ingin RUU ini tidak dijadikan abuse of power aparat penegak hukum, untuk itu kita mengajak seluruh akademisi untuk berkontribusi menghasilkan suatu produk hukum yang jelas dan transparan. Mengingat waktu yang ada sangat terbatas pembahasan ini harus fokus pokok masalah utamanya saja. Intinya RUU Perampasan Aset harus bersifat seimbang antara negara dan pelaku terutama yang beritikad baik”, ungkapnya. Dalam RDPU tersebut, Komisi III DPR menghadirkan dua narasumber dari kalangan akademisi dan ekonomi. Mereka adalah Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Dr. Kristiawanto serta Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi. (tn/rdn)...

Baca Detail
Puan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna
Berita
05 Nov 2026

Puan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat terkait pajak pembalut atau period tax sebagai masukan yang membangun. Ia menilai perhatian masyarakat terhadap keterjangkauan pembalut perlu didengar sebagai masukan dalam menyusun kebijakan yang memahami kehidupan perempuan. “Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/11/2026). Adapun isu pembalut dikenai pajak ramai dibicarakan masyarakat di media sosial buntut keluhan masyarakat terhadap tingginya harga-harga kebutuhan hidup. Banyak netizen mempertanyakan alasan kebijakan period tax karena pembalut merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan perempuan dalam menghadapi siklus menstruasi mereka. Sementara pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan selama ini pembalut wanita yang diperdagangkan di Indonesia memang merupakan barang kena pajak (BKP). Pembalut wanita di Indonesia saat ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11% (menggunakan tarif PPN 12% dengan dasar pengenaan pajak nilai lain sebesar 11/12) karena dikategorikan sebagai BKP dan belum masuk dalam daftar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Berbagai kalangan, termasuk sejumlah lembaga perempuan, mempertanyakan kebijakan tersebut mengingat pembalut merupakan kebutuhan paling mendasar dan mutlak bagi perempuan. Senada, Puan juga mengingatkan pembalut wanita adalah produk menstruasi yang merupakan pengeluaran berulang dan perlu dipenuhi bersamaan dengan kebutuhan keluarga lainnya. “Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Puan memahami kebijakan pajak pembalut wanita atau produk menstruasi lain sudah diberlakukan sejak lama oleh Negara atau bukan baru-baru ini diterapkan. “Namun aspirasi masyarakat yang ada saat ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan untuk Pemerintah melakukan evaluasi. Kebijakan Negara perlu mempertimbangkan aspirasi dari berbagai kalangan sebagai bentuk masukan, termasuk suara-suara perempuan,” ungkap Puan. Puan pun memandang, pembalut dan produk menstruasi lain lebih bijak jika dimasukkan dalam kategori kebutuhan pokok untuk perempuan. “Karena pembalut menjadi barang kebutuhan biologis esensial atau kebutuhan dasar kesehatan bagi perempuan, bukan kebutuhan karena pilihan gaya hidup,” tambahnya. Untuk itu, Puan mendorong agar Pemerintah mengkaji ulang kebijakan pengenaan pajak bagi produk-produk menstruasi, mengingat sudah banyak negara lain yang menerapkan bebas pajak bagi produk menstruasi. “Bagi perempuan berpenghasilan terbatas atau yang datang dari keluarga rentan, pajak pembalut sebagai kebutuhan dasar biologis cukup memberatkan,” ujar Puan. Pernyataan Puan relevan karena menurut laporan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada 2024, ditemukan bahwa begitu banyak perempuan tidak mampu membeli atau mengakses produk menstruasi karena terlalu mahal. Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pun melakukan upaya advokasi untuk mengakhiri kemiskinan menstruasi dengan mengajak negara-negara menyediakan produk menstruasi secara gratis atau menghapus pajak atas produk tersebut. “Dalam konteks ini, justru Pemerintah harus memastikan tersedianya pembalut wanita dan produk reproduksi yang proper serta terjangkau untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan,” tegas Puan. Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa dukungan mengenai kesetaraan akses kesehatan reproduksi bagi perempuan merupakan salah satu bentuk keadilan gender yang selama ini juga dikampanyekan oleh Indonesia. "Kebutuhan menstruasi perlu dibicarakan secara wajar dan memperoleh perhatian dalam kebijakan Negara. Perempuan harus dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan layak tanpa merasa terbebani atau kesulitan,” paparnya. “Dukungan dari Negara terhadap isu keseteraan gender juga dapat dilihat dengan pengakuan terhadap pembalut dan produk menstruasi lainnya sebagai kebutuhan dasar bagi perempuan,” sambung Puan. Di sisi lain, Puan mendorong Pemerintah untuk mendengar pengalaman perempuan dari berbagai keadaan ekonomi dan wilayah mengenai period tax atau pajak pembalut. “Pandangan pekerja informal, remaja putri, perempuan penyandang disabilitas, serta keluarga dengan beberapa anggota yang mengalami menstruasi dapat memperkaya pertimbangan kebijakan Negara,” urainya. Menurut Puan, ketepatan dukungan Pemerintah membutuhkan pemahaman terhadap keseluruhan beban setiap keluarga. Ia memandang, penilaian tidak cukup bertumpu pada harga satu kemasan, tetapi perlu mempertimbangkan kebutuhan yang berlangsung berulang dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. "Keputusan yang baik dimulai dari pemahaman terhadap kehidupan warga. Pengalaman perempuan perlu menjadi bagian dari dasar pertimbangan, sehingga dukungan yang dipilih Negara benar-benar membantu rakyat,” sebut Puan. Puan pun menilai, Pemerintah dapat menggunakan perhatian publik terhadap isu pajak pembalut wanita ini untuk memperkuat kerja lintas bidang di mana hasil kajian disebut perlu diterjemahkan menjadi langkah yang jelas, disertai penjelasan mengenai manfaat yang dituju dan masyarakat yang akan dijangkau. “Kebutuhan perempuan harus memperoleh tempat yang layak dalam penentuan prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ucapnya. Puan mengatakan, perempuan perlu mendapat jaminan untuk menjalani kehidupannya dengan nyaman tanpa merasa terbebani dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karenanya, kebijakan Negara dinilai harus menghormati serta memahami kebutuhan perempuan. “Dan Pemerintah perlu memberi dukungan yang dapat diandalkan oleh perempuan, apalagi ini berkenaan dengan kebutuhan dasar yang sangat berpengaruh dengan unsur kesehatan,” tutup Puan. (aha)...

Baca Detail
Lindungi Generasi Muda dari Narkoba, Lola Nelria Dorong Pengungkapan Jaringan hingga Bandar Besar
Berita
05 Nov 2026

Lindungi Generasi Muda dari Narkoba, Lola Nelria Dorong Pengungkapan Jaringan hingga Bandar Besar

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemberantasan narkotika dinilai tidak cukup hanya melalui penangkapan pengguna dan kurir. Pengungkapan jaringan bandar besar, pencegahan, perlindungan pelapor, hingga rehabilitasi korban juga perlu diperkuat.Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat karena dampaknya tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemberantasan narkotika membutuhkan langkah menyeluruh, mulai dari penindakan terhadap jaringan utama hingga penguatan pencegahan di lingkungan masyarakat.Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak boleh hanya berfokus pada pengguna dan kurir di lapangan. "Kita harus memastikan bahwa Aparat Penegak Hukum mampu mengungkap aktor utama di balik jaringan peredaran narkotika, termasuk bandar besar, pemasok, hingga pihak-pihak yang membiayai dan melindungi aktivitas tersebut," ujar Lola saat dihubungi oleh Parlementaria di Jakarta, Kamis (5/11/2026).Selain penegakan hukum, Legislator Dapil Jawa Barat XI ini menilai upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama. Edukasi mengenai bahaya narkotika perlu dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus, hingga masyarakat. Peran orang tua dan institusi pendidikan dinilai penting untuk membangun kesadaran sekaligus melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba."Kami di Komisi III juga mendorong agar koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, BNN, Pemerintah Daerah, dan masyarakat semakin diperkuat. Generasi muda harus kita lindungi, jangan sampai mereka menjadi korban dari bisnis narkotika yang merusak masa depan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia," jelasnya.Lola juga menyoroti perkembangan jaringan peredaran narkoba yang semakin terorganisasi dengan memanfaatkan teknologi dan jalur distribusi lintas wilayah. Menurutnya, penguatan kapasitas aparat perlu dilakukan secara merata, termasuk di wilayah perbatasan, pesisir, desa, dan daerah terpencil yang berpotensi menjadi jalur masuk maupun peredaran narkotika."Negara tidak boleh kalah oleh jaringan narkoba, kehadiran aparat harus dirasakan secara merata agar tidak ada wilayah yang menjadi ruang bebas bagi para pelaku kejahatan narkotika," tegas Lola. (aas/aha)...

Baca Detail
Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Langkah Penting Perkuat Pendidikan Keagamaan
Berita
05 Nov 2026

Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Langkah Penting Perkuat Pendidikan Keagamaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mengapresiasi pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, kehadiran direktorat tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat pendidikan pesantren sekaligus mencerminkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang berperan strategis dalam membentuk karakter generasi bangsa. Husni berharap pembentukan Ditjen Pesantren diikuti dengan peningkatan dukungan pemerintah, terutama dalam aspek pembiayaan, pengembangan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan sumber daya manusia di lingkungan pesantren. “Dengan adanya Dirjen Pesantren, tentunya kita boleh katakan bahwa pesantren ini naik kelas. Kita senang dan berbangga bahwa Kementerian Agama mempunyai perhatian yang lebih besar lagi untuk pondok-pondok pesantren,” ujar Husni kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, pesantren memiliki sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga pembentukan akhlak, karakter, dan kepemimpinan. Melalui kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren, para santri memperoleh pengalaman pendidikan yang mendorong tumbuhnya kemandirian, kedisiplinan, serta kemampuan berorganisasi dan bermasyarakat. Menurut Husni, kontribusi pesantren dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas juga tercermin dari banyaknya alumni yang kini menduduki berbagai posisi strategis di Tanah Air. Hal tersebut membuktikan bahwa lulusan pesantren memiliki kapasitas dan kompetensi untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ia mendorong Kemenag agar memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan dan peningkatan kapasitas alumni pesantren. Dukungan pemerintah, lanjutnya, tidak cukup hanya berfokus pada pembiayaan lembaga pendidikan, tetapi juga perlu membuka ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi para lulusan untuk mengembangkan potensi serta berkiprah di berbagai sektor. “Lulusan-lulusan pesantren juga sudah banyak menempati kedudukan-kedudukan tertinggi di negara kita ini. Jadi, tentunya kita mohon kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, supaya lebih betul-betul memperhatikan dan menaikkan tingkatan daripada alumni-alumni pesantren tersebut,” katanya. Lebih lanjut, Husni menegaskan bahwa pesantren memiliki peran multidimensional dalam pendidikan generasi muda. Selain menjadi tempat menimba ilmu agama dan pengetahuan, pesantren juga menjadi ruang pembinaan karakter, pengembangan kepemimpinan, serta pembelajaran berorganisasi. Perpaduan tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi yang unggul secara intelektual sekaligus memiliki landasan moral dan akhlak yang kuat. Ia berharap pembentukan Ditjen Pesantren menjadi momentum bagi pemerintah untuk semakin memperkuat keberadaan dan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia. Dengan dukungan kebijakan dan pembinaan yang berkelanjutan, pesantren diharapkan mampu mengoptimalkan perannya dalam mencetak generasi bangsa yang berdaya saing dan berkarakter. “Pesantren bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat mendidik dan berorganisasi yang menciptakan generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang hebat, bukan hanya berpendidikan, tetapi mempunyai akhlak yang jauh lebih baik,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara I itu. (fa/ssb)...

Baca Detail
Irtama DPR Perkuat Pengawasan melalui SARING WBS dan Dashboard AI
Berita
05 Nov 2026

Irtama DPR Perkuat Pengawasan melalui SARING WBS dan Dashboard AI

PARLEMENTARIA, Cisarua — Inspektorat Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memperkuat sistem pengawasan internal melalui sosialisasi inovasi Pra Pelaporan Whistle Blowing System (WBS) atau SARING WBS serta pengembangan Dashboard Risiko Terintegrasi berbantuan Artificial Intelligence (AI). Berlangsung di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Cisarua, Bogor, Rabu (4/11/2026), kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaporan pelanggaran, memperkuat deteksi dini risiko, serta mendorong tata kelola kelembagaan yang lebih efektif dan akuntabel.Inspektur Utama Setjen DPR RI, Rusdi Hartono, mengatakan bahwa penguatan pengawasan internal perlu diiringi dengan sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan pengelolaan risiko yang terintegrasi. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan WBS selama ini adalah kelengkapan informasi dari laporan yang diterima. Karena itu, SARING WBS dihadirkan sebagai tahapan awal untuk menyaring dan memastikan laporan memiliki informasi yang memadai sebelum ditindaklanjuti.“Melalui SARING WBS, kami ingin memastikan setiap laporan yang masuk memenuhi unsur 5W+1H dan memiliki bukti permulaan. Dengan demikian, laporan yang diterima lebih kredibel, dapat ditindaklanjuti secara cepat, serta tetap menjamin keamanan dan kerahasiaan pelapor,” jelas Rusdi.Selain memperkuat mekanisme pelaporan, Irtama juga mengembangkan Dashboard Risiko Terintegrasi berbantuan AI untuk mendukung pengelolaan risiko di seluruh unit kerja. Melalui sistem ini, informasi risiko dapat dihimpun dan diolah secara terpadu sehingga proses identifikasi, analisis, hingga pemantauan risiko dapat dilakukan secara lebih efektif. Rusdi berharap, pemanfaatan teknologi tersebut dapat membantu pimpinan memperoleh gambaran risiko organisasi secara lebih menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan.“Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan melalui Dashboard Risiko Terintegrasi ini diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi dan pemantauan risiko di seluruh unit kerja. Dengan informasi yang terintegrasi, pimpinan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, tepat, dan berbasis data,” ungkapnya.Sementara itu, Plt. Inspektur II Setjen DPR RI, Setyanta Nugraha, menjelaskan bahwa perubahan mekanisme WBS memberikan tahapan awal bagi pelapor untuk memastikan pengaduan yang disampaikan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Jika sebelumnya pelapor langsung mengakses laman WBS dan mengunggah dokumen pendukung, kini tersedia sejumlah menu pertanyaan untuk membantu mengarahkan laporan sebelum masuk ke tahapan pengaduan.“Jadi kalau dulu ketika orang melaporkan WBS itu langsung buka web, kemudian mengunggah data-data dukung dan melaporkan apa, siapa, berbuat apa, di mana. Nah, sekarang ini ada yang namanya SARING WBS, di sana ada beberapa menu untuk menanyakan sehingga pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab apakah yang diadukan itu relevan dengan tugas fungsi di Inspektorat Utama,” jelasnya.Ia menambahkan, mekanisme penyaringan tersebut juga bertujuan mengurangi pengaduan yang tidak sesuai dengan kewenangan Inspektorat Utama. Melalui tahapan ini, identitas dan jabatan pihak yang diadukan serta unsur informasi dalam laporan dapat diperjelas sehingga proses administrasi, verifikasi, dan penelaahan dapat berjalan lebih terarah.Melalui kedua inovasi tersebut, Irtama Setjen DPR RI berupaya membangun sistem pengawasan yang tidak hanya berfokus pada penanganan pengaduan, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko sejak dini. Upaya ini sekaligus mendukung penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (drl/aha)...

Baca Detail
Taufiq R. Abdullah Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi
Berita
05 Nov 2026

Taufiq R. Abdullah Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mendesak pemerintah segera membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi (PDP). Pembentukan lembaga tersebut dinilai mendesak untuk memastikan pengawasan dan perlindungan data masyarakat berjalan optimal, terlebih di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan yang menyeret tiga jenderal sebagai tersangka. Menurut Taufiq, kasus tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam melindungi data pribadi dan hak privasi warga negara. Ia menilai, persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menyangkut perlindungan informasi dan kehidupan pribadi masyarakat. "Penetapan tersangka tiga jenderal terkait dugaan penyadapan ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih peduli terhadap keselamatan data. Harus ada konsolidasi yang serius terhadap berbagai pihak untuk melakukan perlindungan dan pengamanan data, termasuk data pribadi," ujar Taufiq dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (4/11/2026). Politisi dari Fraksi PKB itu mengingatkan, perkembangan teknologi digital membuat risiko kebocoran, penyalahgunaan, hingga akses ilegal terhadap data pribadi semakin besar. Terlebih, data masyarakat saat ini dikelola oleh berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, sehingga diperlukan lembaga pengawas dengan kewenangan yang jelas. "Pemerintah jangan menunda-nunda pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi. Ini perintah undang-undang sejak empat tahun yang lalu. Dan faktanya, kita membutuhkan lembaga yang memiliki otoritas yang jelas untuk memastikan perlindungan data masyarakat," tegasnya. Taufiq menegaskan, pembentukan lembaga tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ia mendorong pemerintah memastikan lembaga pengawas memiliki independensi, kewenangan, dan kapasitas yang memadai agar mampu menjalankan fungsi pengawasan tanpa intervensi maupun konflik kepentingan. "Jangan sampai lembaga yang bertugas mengawasi justru tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran. Karena itu, independensi, kewenangan, dan kapasitas kelembagaannya harus benar-benar diperhatikan," katanya. Ia juga menilai terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PDP seharusnya menjadi landasan untuk mempercepat pembentukan dan operasionalisasi lembaga tersebut. Lembaga itu nantinya diharapkan dapat mengawasi kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, menangani pengaduan masyarakat, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Taufiq mengingatkan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Karena itu, negara harus memastikan masyarakat memiliki akses untuk mengadukan dugaan penyalahgunaan data dan memperoleh kepastian bahwa setiap pelanggaran ditangani secara transparan dan akuntabel. "Negara tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi sendiri risiko penyalahgunaan data pribadi. Harus ada institusi yang bisa menjadi tempat pengaduan sekaligus memastikan setiap pelanggaran ditangani secara transparan dan akuntabel," pungkasnya. (fa/rdn)...

Baca Detail
Bob Hasan: Fast-Track Legislation Tetap Melalui Prosedur
Berita
05 Nov 2026

Bob Hasan: Fast-Track Legislation Tetap Melalui Prosedur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menerangkan dalam proses pembentukan undang-undang terdapat dua mekanisme, yakni prosedur biasa dan prosedur cepat (fast-track legislation). Dalam mekanisme biasa, pembentukan undang-undang melewati sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan, hingga pengesahan. Proses tersebut dapat berlangsung selama satu hingga dua tahun, bahkan lebih, bergantung pada kebutuhan dan kompleksitas regulasi yang dibahas. Sementara itu, mekanisme penyusunan RUU cepat, dijelaskan Bob, dapat diterapkan dalam kondisi tertentu yang membutuhkan respons regulasi segera. Bob Hasan mencontohkan, kebutuhan untuk menindaklanjuti perjanjian internasional, perubahan undang-undang yang hanya menyangkut satu atau dua pasal maupun adanya kebutuhan mendesak negara terhadap suatu pengaturan. "Kalau (pembahasan UU) yang cepat itu juga ada. Tentunya ini ada syarat. Misalkan karena mengarah kepada perjanjian internasional yang harus segera diputuskan, perubahan pasalnya hanya satu atau dua pasal, atau ada kebutuhan mendesak terkait regulasi yang diperlukan negara. Itu bisa dilakukan secara cepat, bahkan bisa satu bulan," ungkap Bob Hasan saat wawancara Parlementaria di sela Rapat Panja Penyusunan RUU Tentang Pembentukan Undang - Undang di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan mekanisme fast-track legislation bukan berarti pembentukan undang-undang dilakukan secara tergesa-gesa atau mengabaikan prosedur. Menurutnya, seluruh tahapan pembentukan undang-undang tetap wajib dilaksanakan, meskipun jangka waktu pelaksanaannya berbeda dengan mekanisme biasa. "Jadi, nggak ada secepat-cepatnya, nggak ada tergesa-gesanya. Memang undang-undang dalam pembentukan undang-undang yang cepat itu namanya fast-track legislation. Semua prosedur harus dijalankan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai pengesahan. Tahapan-tahapannya tetap dilalui, hanya waktunya mungkin berbeda dengan prosedur biasa," pungkas Bob Hasan.  Dikutip dari pelbagai sumber, fast track penyusunan RUU ini telah diterapkan di banyak negara dengan mekanisme yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat, misalnya. Mekanisme fast track ini disebut dengan Trade Promotion Authority, yang berarti Kongres hanya boleh menyetujui atau menolak perjanjian dagang, tanpa mengubah isinya (pasal). Di Inggris,  dikenal Legislasi darurat (emergency legislation), di mana tahap-tahap di dua kamar dipadatkan lewat kesepakatan lintas fraksi. Misalnya, Coronavirus Act 2020 yang ditetapkan dalam hitungan hari. Di Prancis, dikenal dengan istilah Procédure accélérée, di mana Pemerintah memutuskan agar tiap kamar membahas RUU cukup sekali, lalu perbedaan diselesaikan di komisi gabungan. (pun/rdn)...

Baca Detail
Rikwanto Pastikan Hak Ulayat dan Tertib Administrasi Masuk dalam RUU Masyarakat Adat
Berita
05 Nov 2026

Rikwanto Pastikan Hak Ulayat dan Tertib Administrasi Masuk dalam RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panja RUU Masyarakat Adat Baleg DPR RI, Rikwanto, menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang sempat tertunda kini kembali didorong untuk segera dibahas. Menurut data yang dimilikinya, tercatat lebih dari 3.000 entitas masyarakat adat di Indonesia, di mana sebagian telah diakui dan sebagian lainnya masih menjalani proses verifikasi yang membutuhkan waktu.  ​Menurut Rikwanto, pengakuan resmi ini menjadi fondasi penting sebelum negara menetapkan hak-hak yang melekat pada komunitas adat. ​"Yang penting adalah Masyarakat Adat ini diakui, setelah diverifikasi ya, kemudian nanti ada hak-hak yang melekat padanya. Dan itu apa saja nanti kita buat dalam pembahasannya. Ya, memang hak ini harus ada dan melekat," ujar Rikwanto kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (4/11/2026). ​Ia menjelaskan, pengaturan tersebut tetap berpijak pada UUD 1945. Di satu sisi, tanah negara memiliki fungsi sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, tetapi negara tetap memegang kendali utama dalam hal pengelolaan dan peruntukannya. Melalui undang-undang ini, ketentuan yang menguntungkan bagi adat seperti tanah ulayat akan diselaraskan dengan pengelolaan negara.  ​Selain aspek agraria, Rikwanto turut menggarisbawahi pentingnya tertib administrasi kependudukan. Setiap warga negara, termasuk masyarakat adat, wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP agar adat istiadat mereka dihargai secara khusus sekaligus mempermudah akses terhadap bantuan sosial.  ​"Ya, secara umum, seluruh warga negara republik Indonesia itu harus mempunyai KTP NIK Nomor Kependudukan ini, walaupun dia masyarakat adat. Adatnya itu dihargai secara tersendiri, seperti bantuan-bantuan sosial lainnya, ya, dalam Rekamimina, ruang adat di situ, namun demikian, kalau bicara manusia, rakyat bangsa Indonesia, ya, dia harus punya KTP. Nah, itu tugas pemerintah, khususnya di daerah nantinya," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.  ​Menutup keterangannya, Rikwanto menyebutkan bahwa proses pembahasan ini akan terus berjalan sambil menyerap berbagai masukan dari banyak pihak guna menyempurnakan aturan. "Nanti finishing (pengesahan)-nya apakah di awal tahun depan, kita kan juga harus menerima masukan-masukan juga dari berbagai pihak, ya, untuk menyempurnakan RUU adat ini supaya tidak ada ketimpangan nanti waktu disahkan," pungkasnya.  ​Dalam proses penyusunannya, Rikwanto memastikan pihaknya akan terus menyerap masukan dari berbagai pihak. Langkah partisipatif ini dinilai penting agar pada tahap finishing nanti, produk undang-undang yang disahkan benar-benar matang dan tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat. Perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa Panja Baleg DPR RI terus mengakselerasi pembahasan ini termasuk memangkas rantai birokrasi verifikasi yang selama ini kerap memperlambat pengakuan resmi komunitas adat dengan target penyelesaian yang diproyeksikan dapat rampung dalam waktu dekat. (ndy/rdn)...

Baca Detail
Belajar dari Kasus Karhutla, Investasi Asing Jangan Korbankan Kerusakan Lingkungan
Berita
05 Nov 2026

Belajar dari Kasus Karhutla, Investasi Asing Jangan Korbankan Kerusakan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengingatkan pemerintah agar memastikan investasi asing di Indonesia berjalan sejalan dengan kepentingan nasional. Peningkatan nilai investasi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan hukum, keberlanjutan pembangunan, serta kepentingan masyarakat dan negara. Syahrul Aidi mengatakan investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas industri, serta mempercepat pembangunan nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa kehadiran investor tidak boleh justru menimbulkan persoalan yang merugikan Indonesia, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, hingga bencana ekologis yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. “Investasi harus memberikan manfaat bagi Indonesia, bukan justru menjadi ancaman bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Jangan sampai perusahaan memperoleh keuntungan besar, sementara masyarakat harus menanggung dampak kebakaran hutan, kabut asap, pencemaran, dan kerusakan lingkungan,” kata Syahrul Aidi dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (4/11/2026). Ia menilai keberhasilan investasi selama ini kerap diukur dari besarnya nilai modal yang masuk, kontribusi terhadap produk domestik bruto, serta jumlah tenaga kerja yang terserap. Padahal, ada aspek lain yang tidak kalah penting, yakni sejauh mana investasi memberikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan nasional. Menurutnya, kepentingan nasional harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan investasi. Hal itu mencakup pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri dalam negeri, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta terjaganya sumber daya alam Indonesia. Sorotan terhadap aktivitas investasi asing ini semakin relevan menyusul langkah Bareskrim Polri dalam menangani dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Dari 20 korporasi tersebut, empat di antaranya merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berasal dari tiga negara, yakni Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini, perkembangan penegakan hukum tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap investasi harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Persoalan karhutla tidak bisa hanya dipandang sebagai kebakaran musiman, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola investasi, kepatuhan perizinan, serta tanggung jawab perusahaan atas wilayah operasionalnya. Ia mendorong agar penanganan kasus-kasus tersebut tidak berhenti pada penetapan tersangka. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara profesional hingga memperoleh kepastian hukum, termasuk pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Perusahaan besar dengan kekuatan modal dan jaringan bisnis internasional harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama dengan pelaku usaha lainnya. Berorientasi pada Kepentingan Nasional Syahrul Aidi menilai Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk memastikan kegiatan investasi berjalan seiring dengan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan pengawasan dan memastikan setiap perusahaan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah, serta pencegahan dan penanganan karhutla. Lebih jauh, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, terutama perusahaan yang terindikasi memiliki persoalan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan dan perizinan. Evaluasi tersebut perlu mencakup kepatuhan terhadap perizinan, pelaksanaan kewajiban lingkungan, pengelolaan limbah, pencegahan karhutla, hingga tanggung jawab pemulihan wilayah yang mengalami kerusakan. Pemerintah juga perlu menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, termasuk hubungan dengan perusahaan induk dan pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership, apabila terdapat indikasi pelanggaran yang melibatkan kelompok usaha lintas negara. Menurut Syahrul Aidi, keterbukaan Indonesia terhadap investasi internasional harus tetap diimbangi dengan kedaulatan hukum dan kepentingan nasional. Investasi yang berkualitas bukan semata-mata investasi dengan nilai modal besar, melainkan investasi yang mampu memberikan manfaat ekonomi, memperkuat kapasitas nasional, menciptakan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. “Jangan sampai kita hanya bangga dengan besarnya angka investasi, tetapi mengabaikan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan masa depan bangsa. Kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan investasi,” pungkas wakil rakyat dari Dapil Riau itu. (rdn)...

Baca Detail
(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET MEMBAHAS DAFTAR INVESTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG PERAMPASAN ASET
Berita
05 Nov 2026

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET MEMBAHAS DAFTAR INVESTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG PERAMPASAN ASET

KOMISI III DPR RI RDPU DENGAN :1. Prof. Dr. H. Elwi Dani, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas).2. Dr. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember).3. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI).Agenda : Menerima masukan terkait RUU tentang Perampasan AsetLink Siaran Langsung : https://s.id/PGiYd...

Baca Detail