KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Penuhi Tantangan Perkembangan Zaman, Suprihartini: Koperasi Harus Hadirkan Inovasi Digital
Berita
04 Nov 2026

Penuhi Tantangan Perkembangan Zaman, Suprihartini: Koperasi Harus Hadirkan Inovasi Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretariat Jendral DPR RI Suprihartini, meminta seluruh jajaran pengurus koperasi untuk fokus merealisasikan berbagai program yang telah disampaikan sebelumnya. Ia menilai dukungan dan kerjasama dari seluruh anggota Korperasi dan pengurus sebagai kunci keberhasilan sejumlah program prioritas yang diusulkan sebelumnya. “Pada intinya koperasi harus mampu menghasilkan suatu inovasi yang benar-benar bermanfaat, selain itu prinsip kehati-hatian juga harus ditegakkan dalam mengembangkan suatu usaha. Transformasi digital juga penting untuk dilakukan terhadap layanan-layanan yang sudah ada sebelumnya”, ungkapnya dalam agenda Rapat Anggota Khusus (RAK) Koperasi Setjen DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2026). Selain itu, ia meminta koperasi menghadirkan variasi produk simpanan yang lebih fleksibel. Suprihartini menilai masukan dan pandangan dari masing-masing peserta harus menjadi perhatian serius. “Pandangan dan masukan dari peserta yang jumlahnya mencapai 200 orang juga harus menjadi atensi, sebab masukan para Anggota Koperasi akan menjadi tolak ukur terhadap masa depan Koperasi dalam menghadirkan suatu produk yang lebih baik”, katanya. Tak hanya itu, ia mengusulkan agar pengurus juga menaruh perhatian khusus kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Setjen DPR RI. Menurutnya, keberadaan PPPK ini merupakan potensi besar yang dapat memperkuat koperasi sekaligus memperluas manfaat keanggotaan. “Kedepannya seluruh jangkauan Anggota juga harus diperluas termasuk melibatkan PPPK di lingkungan Setjen DPR”, pungkasnya. (tn/we)...

Baca Detail
Percayakan Polri Usut Tuntas Kasus Penyadapan Ilegal kepada Presiden
Berita
04 Nov 2026

Percayakan Polri Usut Tuntas Kasus Penyadapan Ilegal kepada Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono, menekankan pentingnya profesionalitas, objektivitas, dan transparansi dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang saat ini tengah ditangani Bareskrim Polri. Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menyatakan menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum dalam perkara tersebut dan meminta agar penanganannya dipercayakan kepada aparat penegak hukum. Menurut Bimantoro, ketiga prinsip tersebut menjadi hal penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, sesuai ketentuan perundang-undangan serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada. “Yang terpenting dalam penanganan perkara ini adalah bagaimana prosesnya berjalan secara objektif, transparan, dan tentunya profesional. Kita berharap kepolisian dapat menangani perkara ini dengan baik sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Bimantoro dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (4/11/2026). Ia juga menyampaikan bahwa seluruh pihak perlu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepolisian untuk menangani perkara tersebut sesuai kewenangannya. “Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk bekerja dan mengungkap perkara ini. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya. Bimantoro berharap penanganan perkara tersebut dapat dilakukan secara cermat dan profesional, sehingga proses hukum yang berjalan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access). Ketiganya saat ini menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri. Adapun per 4 November 2026, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah memasuki tahap penyidikan dengan tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Perkembangan terbarunya, Presiden Prabowo memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Selain Listyo, tiga perwira Polri yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Rutan Mabes Polri adalah Ahrie Sonta Nasution (ASN) sebagai Kepala Divisi Hukum Polri dan Eko Hadi Santoso (EH) sebagai perwira di lingkungan Sespim Lemdiklat Polri. (rdn)...

Baca Detail
Apresiasi Penindakan di Kampung Bahari, Adang Dukung Pembenahan Kawasan Rawan Narkoba
Berita
04 Nov 2026

Apresiasi Penindakan di Kampung Bahari, Adang Dukung Pembenahan Kawasan Rawan Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menilai penindakan terhadap peredaran narkotika di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, perlu diikuti dengan pembenahan lingkungan. Upaya tersebut dinilai penting agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku peredaran narkoba, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.Menurut Adang, langkah penindakan yang dilakukan aparat kepolisian di Kampung Bahari patut diapresiasi. Namun, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan peran pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi kawasan, sehingga lingkungan yang selama ini menjadi perhatian aparat dapat ditata menjadi lebih baik.Adang secara khusus mengapresiasi Kapolda Metro Jaya yang turun langsung memimpin penggerebekan di kawasan tersebut. Ia juga memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta yang berencana melakukan pembenahan terhadap kawasan kumuh di Kampung Bahari."Saya juga apresiasi lagi kepada Kapolda Metro dan juga kepada Pak Gubernur. Kapolda Metro langsung memimpin penggerebekan itu dan terlihat sangat cekatan," ujar Adang kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Mantan Wakapolri ini menjelaskan, penggerebekan di Kampung Bahari menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkotika. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti, mulai dari narkotika, senjata api, hingga senjata tajam. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat dari ancaman peredaran narkoba.Selain penindakan, legislator dari Fraksi PKS ini pun menilai pembenahan kawasan oleh pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman. Ia berharap perbaikan kawasan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mencegah munculnya kembali aktivitas peredaran narkotika."Saya terima kasih kepada Gubernur DKI yang akan memperbaiki daerah yang kumuh tersebut," ungkap wakil rakyat dari Dapil Jakarta II itu.Lebih lanjut, Adang mengingatkan bahwa pemberantasan narkotika merupakan persoalan besar yang membutuhkan perhatian seluruh pemangku kepentingan. Ia mengapresiasi keterlibatan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, serta jajaran terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika.Menurutnya, keseriusan pemberantasan narkotika juga perlu dilihat dari ancaman yang ditimbulkannya terhadap generasi muda. Karena itu, langkah penegakan hukum dan pembenahan lingkungan perlu menjadi bagian dari upaya bersama untuk melindungi generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba."Bagaimanapun juga narkotika ini suatu ancaman bagi generasi ke depan kita," pungkas Adang. (ujm/rdn)...

Baca Detail
Fast Track Legislation Harus Miliki Kejelasan Jangka Waktu, Soroti Perubahan di RUU APBN
Berita
04 Nov 2026

Fast Track Legislation Harus Miliki Kejelasan Jangka Waktu, Soroti Perubahan di RUU APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ferdiansyah meminta agar pembahasan RUU yang tergolong dalam fast track legislation, dapat diperjelas jangka waktu (time frame) pembahasannya. Hal ini sejalan dengan revisi UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) menjadi UU tentang Pembentukan Undang-Undang, di mana salah satu subtansinya adalah percepatan pembahasan suatu RUU secara terukur. Hal itu ditegaskannya saat Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan agenda penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang, yang mencakup presentasi hasil rumusan Badan Keahlian Setjen DPR RI serta persiapan pembentukan Panitia Kerja (Panja) di Senayan, Jakarta, Selasa, (3/11/2026). ​Ferdiansyah menegaskan bahwa perubahan atau revisi terhadap UU itu, harus dilakukan secara komprehensif dan ideal, bukan sekadar mengejar target waktu penyelesaian tanpa kejelasan tahapan.  ​"Kalau kita mau pakai bahasa secepat-cepatnya atau seideal-idealnya, harus kita sepakati dulu konsekuensi waktunya. BKD harus berani menggambarkan time frame-nya berapa lama. Berapa bulan untuk mengumpulkan materi, melakukan uji publik, dan validasi data. Ini agar jadi panduan bagi Baleg," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. ​Selain masalah lini waktu, Ferdiansyah menyoroti pentingnya kepastian aturan mengenai materi penjelasan undang-undang serta kejelasan mekanisme teknis untuk undang-undang yang memiliki sifat khusus, seperti RUU APBN.  ​"Satu-satunya undang-undang yang selama ini tidak pernah menampilkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pasal per pasal secara utuh adalah UU APBN. Kalau kita mau idealis dan saklek, apakah ke depan RUU APBN juga harus menampilkan DIM dan dibahas pasal demi pasal layaknya RUU lain?" tanyanya.  ​Ia juga mempertanyakan parameter perubahan asumsi makro ekonomi dalam pengusulan RUU APBN Perubahan (RAPBN-P), seperti pergerakan nilai tukar mata uang. Menurutnya, apakah dengan adanya perubahan subtansial tersebut tergolong perubahan materi di atas 25 persen atau 50 persen. Diketahui, ketentuan untuk menetapkan Perubahan suatu UU jika substansi yang diubah masih di bawah 50 persen. Jika substansi yang diubah melebihi 50 persen, maka disebut dengan Penggantian. ​"Asumsi makro seperti kurs dolar bisa berfluktuasi tajam. Ukuran perubahan 25 atau 50 persen itu harus jelas batasannya, apakah memerlukan pengusulan RUU APBN baru atau cukup revisi APBN-P. Hal-hal teknis dan mendasar seperti ini harus terjawab dalam pokok pembahasan RUU ini," pungkasnya.  Merujuk pada sistematika paparan BKD, ruang lingkup penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang ini mencakup 8 pokok utama yang meliputi kronologi penyusunan Naskah Akademik dan RUU, tahapan pembentukan (mulai dari perencanaan di Prolegnas, penyusunan oleh BKD/DPR, pembahasan bersama Presiden, pengesahan, hingga pengundangan), daftar narasumber akademisi, landasan filosofis,sosiologis,yuridis, Putusan MK, sistematika RUU, pokok-pokok pengaturan, hingga matriks materi muatan RUU. (ndy/rdn)...

Baca Detail
Kriteria Fast Track RUU Harus Dirumuskan Presisi, Akomodir Batasan Waktu dari MK
Berita
04 Nov 2026

Kriteria Fast Track RUU Harus Dirumuskan Presisi, Akomodir Batasan Waktu dari MK

PARLEMENTARIA, Jakarta– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan meminta agar konsep pembahasan cepat (fast track legislation) yang diusulkan dalam RUU Pembentukan Undang-Undang didiskusikan secara mendalam dan memiliki kriteria batasan yang terukur.   Hal tersebut mengemuka saat Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan agenda penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang, yang mencakup presentasi hasil rumusan Badan Keahlian Setjen DPR RI serta persiapan pembentukan Panitia Kerja (Panja) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (3/11/2026). ​Irawan menilai konsep fast track merupakan hal baru dalam kajian formal legislasi di DPR RI, meskipun dalam praktiknya mekanisme dipercepat (expedited legislation) sudah kerap dilakukan. Oleh karena itu, aturan mainnya perlu dirumuskan secara presisi agar tidak memicu prasangka publik.   ​"Fast track legislation ini sesuatu yang baru dari sisi substansi. Jangan sampai ini hanya dilihat sebagai alat legitimasi kita dalam melaksanakan praktik legislasi yang dipercepat tanpa batasan yang jelas," ungkap Irawan dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI. ​Ia menyoroti salah satu kriteria fast track yang ditawarkan Badan Keahlian DPR (BKD), yakni pembentukan UU sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memuat tenggat waktu tertentu. Irawan menilai DPR dan Pemerintah perlu cermat merespons batas waktu yang ditetapkan MK.   ​"Kita harus membuka perspektif kenapa MK membatasi Waktu (untuk melakukan revisi UU) 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Batas waktu itu muncul dari urgensi tindak lanjut. Sebagai contoh konkret, pada UU Pemilu yang memiliki batasan tahapan ketat, prosedur fast track ini bisa saja digunakan agar pembahasannya selesai tepat waktu," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.   ​Irawan juga mengingatkan bahwa selama ini masyarakat dan akademisi lebih mengenal mekanisme pembentukan hukum darurat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sehingga, keberadaan fast track dalam undang-undang harus memiliki diferensiasi yang tegas.   ​"Masyarakat mengenal emergency legislation itu (dalam bentuk) Perppu dengan alasan kegentingan yang memaksa. Nah, kalau fast track begini, ini menurut saya harus didiskusikan betul-betul latar belakang dan kriterianya supaya kita bisa mengidentifikasi dan menjalankannya dengan baik," tandasnya.   ​Berdasarkan matriks materi muatan BKD, usulan pengaturan prosedur cepat (fast track) dirancang untuk merespons kondisi mendesak, perjanjian internasional tertentu, serta tindak lanjut amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan batasan waktu perubahan atau penggantian undang-undang secara ketat.  Dikutip dari pelbagai sumber, fast track penyusunan RUU ini telah diterapkan di banyak negara dengan mekanisme yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat, misalnya. Mekanisme fast track ini disebut dengan Trade Promotion Authority, yang berarti Kongres hanya boleh menyetujui atau menolak perjanjian dagang, tanpa mengubah isinya (pasal). Di Inggris,  dikenal Legislasi darurat (emergency legislation), di mana tahap-tahap di dua kamar dipadatkan lewat kesepakatan lintas fraksi. Misalnya, Coronavirus Act 2020 yang ditetapkan dalam hitungan hari. Di Prancis, dikenal dengan istilah Procédure accélérée, di mana Pemerintah memutuskan agar tiap kamar membahas RUU cukup sekali, lalu perbedaan diselesaikan di komisi gabungan. (ndy/rdn)...

Baca Detail
Belajar dari Kasus BLBI, Hinca Usulkan Pendekatan Administratif dalam Pemulihan Aset Negara
Berita
04 Nov 2026

Belajar dari Kasus BLBI, Hinca Usulkan Pendekatan Administratif dalam Pemulihan Aset Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, mengusulkan pendekatan hukum administrasi dan perdata sebagai salah satu alternatif dalam upaya pemulihan aset negara. Menurutnya, pengalaman penyelesaian hak tagih negara dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dapat menjadi pelajaran dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.Hinca menilai, pendekatan administratif perlu turut dipertimbangkan agar pemulihan aset negara tidak selalu mengandalkan instrumen hukum pidana. Ia pun meminta pandangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) mengenai kemungkinan penerapan pendekatan tersebut dalam kerangka RUU Perampasan Aset.“Pelajaran apa yang sudah kita lewati, supaya ke depan tidak salah lagi atau kita perbaiki dari apa yang sudah kita lewati,” ujar Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAMPIDUN), Akademisi UNILA, dan PP KAMMI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Menurut Hinca, pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara selama ini telah melibatkan berbagai lembaga serta instrumen hukum. Namun, upaya tersebut dinilai belum sebanding dengan besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Ia mengingatkan paparan Jaksa Agung pada 2024 yang menyebutkan nilai kerugian atau aset terkait korupsi mencapai Rp310 triliun, sementara aset yang berhasil diselamatkan baru sekitar Rp26 triliun atau sekitar 11 persen.Ia kemudian mengangkat pengalaman penanganan kasus BLBI yang telah menyita energi negara selama lebih dari dua dekade. Hinca menyinggung pembentukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian.“Pertanggal Agustus kemarin, pada sekitar Agustus, itu ternyata lima tahun setelah Satgas BLBI ini dibentuk, selesai tuntas kasus BLBI ini,” ungkap legislator dari Fraksi Partai Demokrat tersebut. Ia menjelaskan, salah satu hal yang menarik dari penyelesaian tersebut adalah penggunaan mekanisme penagihan hak negara melalui jalur administrasi dan perdata. Dalam prosesnya, pihak-pihak yang menjadi sasaran penagihan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, berdasarkan penjelasan Hinca, putusan pengadilan memenangkan Satgas BLBI sehingga proses penagihan hak negara dapat diselesaikan.“Tanpa hiruk-pikuk, tanpa hujan, tanpa petir, selesai masalahnya. Nah, dari lesson learned ini, kita kemudian sekarang masih bahas RUU Perampasan Aset,” katanya.Berangkat dari pengalaman tersebut, Hinca mempertanyakan kemungkinan penerapan pendekatan serupa dalam pemulihan aset terkait tindak pidana korupsi. Ia berpandangan, instrumen hukum administrasi negara dapat lebih dahulu dioptimalkan, sedangkan jalur pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Melalui pembahasan tersebut, Hinca berharap pengalaman penyelesaian hak tagih negara dalam kasus BLBI dapat menjadi bahan pertimbangan Komisi III DPR RI dalam merumuskan RUU Perampasan Aset. "Pemulihan aset negara perlu mempertimbangkan efektivitas berbagai instrumen hukum agar tujuan pengembalian aset dapat tercapai secara optimal," pungkasnya. (ujm/rdn)...

Baca Detail
​Reni Astuti Ingatkan Syarat Transparansi di Pembahasan Fast Track RUU
Berita
04 Nov 2026

​Reni Astuti Ingatkan Syarat Transparansi di Pembahasan Fast Track RUU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti menyatakan bahwa penerapan mekanisme pembahasan cepat (fast track legislation) dalam RUU tentang Pembentukan Undang-Undang harus disertai dengan syarat yang ketat dan tidak mengabaikan asas transparansi. Menurutnya,gagasan pembentukan fast track legislation berlandaskan pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk inovasi pembentukan hukum dalam keadaan mendesak.  Meski demikian, kecepatan pembahasan tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup akses informasi dari publik. ​"Fast track ini sebuah inovasi dalam pembentukan undang-undang secara cepat. Hanya saja, karena undang-undang ini sangat penting, maka kecepatan ini juga harus dengan syarat, misalkan terkait hal yang sifatnya memang sangat urgent seperti krisis ekonomi atau kebencanaan yang perlu segera ditangani," katanya saat Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan agenda penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang, yang mencakup presentasi hasil rumusan Badan Keahlian Setjen DPR RI serta persiapan pembentukan Panitia Kerja (Panja) di Senayan, Jakarta, Selasa, (3/11/2026).​Ia menambahkan, pembentukan hukum dalam waktu yang singkat tidak boleh mengurangi standar kualitas legislasi maupun mengesampingkan peran serta masyarakat. ​"Kecepatan itu bukan berarti kemudian serba tertutup sehingga asas transparansi ini ditinggalkan. Jangan sampai meninggalkan asas keterbukaan dan perlibatan meaningful participation di dalamnya," terang Politisi Fraksi PKS ini.  ​Menurut Reni, penyusunan RUU Pembentukan Undang-Undang sendiri ditujukan untuk memfokuskan tata cara pembuatan undang-undang sesuai perintah Pasal 22A UUD NRI 1945 dan putusan MK, terpisah dari aturan pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum.  ​"Landasan RUU ini mengacu pada Pasal 22A UUD 1945 dan Putusan MK. Kita ingin agar produk legislasi yang dihasilkan tidak hanya prosedural, tetapi juga memiliki substansi yang menjawab dan menyelesaikan problem nyata di masyarakat," tutup Reni.  Akses Draf RUUReni pun turut mendorong agar proses penyusunan RUU baik tentang RUU Pembentukan Undang-Undang maupun RUU lainnya tetap menjamin keterbukaan akses naskah akademik dan draf RUU bagi masyarakat luas. Langkah tersebut dinilai krusial guna mewujudkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan produk legislasi.  ​Reni menilai selama ini masyarakat kerap didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawalan RUU, namun akses terhadap dokumen dasar pembahasan justru sangat terbatas. Hal ini berpotensi membuat keterlibatan masyarakat menjadi tidak optimal karena hanya mengetahui judul RUU tanpa memahami materi muatannya secara utuh.  ​Ia menyarankan agar DPR RI dapat mencontoh inovasi keterbukaan informasi yang telah diterapkan oleh beberapa pemerintah daerah. Menurutnya, draf RUU yang tengah dibahas dapat dipublikasikan secara berkala melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan mencantumkan tanggal dan status pembahasannya.  ​"Saya lebih mendorong bahwa masyarakat atau publik diberi kemudahan untuk mengakses naskah akademik bahkan juga dengan rancangan undang-undang. Kita bilang partisipasi publik, tapi kita menutup perancangannya. Ini yang perlu menjadi perbaikan pada penyusunan RUU Pembentukan Undang-Undang ini," tegas Politisi Fraksi PKS tersebut.  ​Lebih lanjut, Reni menekankan bahwa keterbukaan informasi publik tetap harus dijalankan dalam koridor kehati-hatian guna mencegah kesalahpahaman atau penyebaran informasi palsu (hoax) di era digital. ​"Prinsipnya harus dalam koridor kehati-hatian, tetapi tetap dalam kerangka keterlibatan publik dan pertanggungjawaban publik. Publik harus tahu mana draf yang memang resmi dibahas pertanggal sekian agar dapat memberikan masukan yang substantif," pungkasnya.  Berdasarkan materi paparan BK Setjen DPR, bab mengenai Partisipasi Publik dalam penyusunan RUU ini melibatkan puluhan akademisi dan pakar hukum dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia (seperti FH Universitas Andalas, FH Universitas Diponegoro, FH Universitas Udayana, hingga FH Universitas Indonesia) melalui rangkaian Diskusi Pakar, FGD, dan Seminar Nasional yang berlangsung sejak Maret hingga Juni 2026. (ndy/aha)...

Baca Detail
Di Habibie Democracy Forum, Puan Bicara Kekuasaan Negara Harus Peroleh Legitimasi Rakyat
Berita
04 Nov 2026

Di Habibie Democracy Forum, Puan Bicara Kekuasaan Negara Harus Peroleh Legitimasi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani didapuk untuk menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara Habibie Democracy Forum 2026. Pada kesempatan ini, Puan berbicara soal demokrasi di mana kekuasaan Negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat. Puan menghadiri Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 yang digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (3/11/2026). HDF merupakan forum yang diselenggarakan oleh The Habibie Center, lembaga independen non-profif yang didirikan oleh Presiden ke-3 RI Prof. B.J. Habibie dan keluarga. “Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum yang penting dan strategis ini,” kata Puan di awal Pidato Kebangsaannya. Kehadiran Puan disambut oleh Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Nadia Habibie, beserta jajaran The Habibie Center. Puan datang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon. Habibie Democracy Forum 2026 juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dari dalam dan luar negeri, di antaranya Menteri Besar Selangor, Dato’ Seri Amirudin bin Shari, Head of the Indonesia and East Timor Office, Konrad-Adenauer-Stiftung, Jan Senkyr, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, hingga Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. Puan pun mengenang awal The Habibie Center pertama didirikan pada tahun 1999. “Saat itu, Indonesia baru saja mengambil langkah-langkah awal dalam perjalanan reformasinya. Indonesia memasuki babak baru perjalanan sejarahnya, dengan membawa harapan besar untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat; menempatkan kembali kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” papar Puan. Pada Habibie Democracy Forum 2026 yang mengusung tema ‘Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia’ dalam rangka peringatan 27 tahun The Habibie Center ini, Puan juga menyinggung soal sejarah peradaban bangsa-bangsa yang menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat bukanlah gagasan yang lahir dalam satu zaman. “Melainkan hasil pergulatan panjang pemikiran, perjuangan, dan pengalaman berbagai bangsa,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut. Puan menambahkan, sejak peradaban Yunani Kuno hingga terbentuknya negara-negara demokrasi modern, selalu berlangsung dialektika mengenai siapa yang sesungguhnya berhak memegang kekuasaan, dari mana kekuasaan memperoleh legitimasinya, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan untuk kepentingan siapa kekuasaan itu digunakan?. Menurut Puan, dialektika tersebut mempertemukan berbagai pandangan, antara kekuasaan yang terpusat dan kekuasaan yang dibatasi. Antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak setiap warga negara, serta antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. “Dari pergulatan itulah berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat,” tegas Puan. Meski begitu, Puan menilai pengakuan terhadap kedaulatan rakyat tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya kehidupan yang demokratis dan berkeadilan. “Demokrasi dapat memberikan persamaan hak politik, akan tetapi ketimpangan ekonomi, sosial dan informasi tetap membatasi kemampuan sebagian rakyat untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna,” ungkap Puan. Puan juga berbicara soal tantangan terbesar demokrasi di mana demokrasi bukan hanya memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. “Tetapi (demokrasi) juga memastikan bahwa rakyat memiliki kadaulatan dalam menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan untuk kehidupannya,” sebut mantan Menko PMK itu. Kemudian dalam membangun tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya, Puan mengatakan selalu akan hadir gagasan, gerakan, dan kepemimpinan yang berusaha menjawab tantangan zamannya. “Sebagai contoh bagi kita semua, Soekarno menghadirkan kepemimpinan yang mengubah arah sejarah bangsa Indonesia, membangun tatanan masyarakat baru yang merdeka,mempersatukan bangsa Indonesia, dan menggerakkan perubahan yang sebelumnya dianggap mustahil, yaitu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Puan. Selain sang kakek, Puan menyebut masih terdapat banyak tokoh nasional yang juga memiliki kepemimpinan dalam menentukan arah dan pembangunan Indonesia. “Salah satunya adalah Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia, pendiri The Habibie Center yang telah membuka jalan bagi keberlanjutan demokratisasi dan reformasi politik di Indonesia,” tutur Puan. Puan pun menegaskan, kepemimpinan yang bernilai, tidak ditentukan oleh lamanya kekuasaan yang dimiliki seseorang, melainkan oleh besarnya perubahan yang dihasilkan, serta pengaruh yang ditinggalkan bagi generasi berikutnya. “Di forum yang strategis ini, izinkan saya mengajak kita semua kembali memperkuat gagasan yang sebenarnya sudah menjadi tekad bangsa Indonesia sejak awal penyusunan kemerdekaan yaitu demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial,” ucapnya. Puan juga mengingatkan, demokrasi tidak boleh berhenti pada hak rakyat untuk memilih dan dipilih. “Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat: kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” terang Puan. “Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat,” sambungnya. Adapun The Habibie Center (THC) didirikan oleh Prof. B.J. Habibie dan keluarga pada 10 November 1999 dengan visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang modern dan demokratis secara kultural dan struktural, yangdidasarkan pada nilai-nilai moralitas dan integritas budaya dan agama. Sementara Habibie Democracy Forum (HDF) adalah program unggulan The Habibie Center yang menjadi ruang dialog inklusif untuk mempromosikan, merawat dan memperkuat nilai nilai demokrasi di Indonesia. Dengan melibatkan partai politik, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, praktisi, akademisi, media, pengusaha (pihak swasta), serta kelompok pemuda dan perempuan, HDF menjadi wadah advokasi kolektif guna memperkuat ekosistem demokrasi Indonesia. Saat menyampaikan sambutan, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie menyinggung mengenai peran Puan beserta keluarga Soekarno dalam alam demokrasi Indonesia. “Mbak Puan dan keluarganya sebagai guarantor, penjaga demokrasi kita. Karena itulah kami menghadirkan beliau untuk mendengarkan pandangan-pandangannya,” ungkap Ilham Habibie. Dalam acara ini, Puan juga tampak duduk satu meja bersama Ilham Habibie, Dewi Fortuna Anwar, Wardiman Djojonegoro, Jan Senkyr, dan Nadia Habibie. Habibie Democracy Forum 2026 menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara atau panelis dari perwakilan Pemerintah, swasta, kalangan internasional, kelompok perempuan, hingga jurnalis. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Country Director Meta Indonesia, Pieter Lydian. (aha)...

Baca Detail
Pengawasan Secara Independen Kunci Keberhasilan Program Koperasi Pegawai Setjen DPR
Berita
03 Nov 2026

Pengawasan Secara Independen Kunci Keberhasilan Program Koperasi Pegawai Setjen DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Pengawas Koperasi Pegawai Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI Indra Pahlevi berkomitmen melaksanakan pengawasan secara independen, objektif, dan berkesinambungan melalui pemeriksaan, evaluasi serta pemantauan tindak lanjut yang terukur. Melalui sinergi dengan pengurus dan manajemen, hasil pengawasan diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola, peningkatan kinerja usaha, efisiensi pemanfaatan sumber daya dan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anggota koperasi.Menurut Indra, arah dan fokus pengawasan akan berfokus pada kendala dan kepatuhan, penguatan tata kelola, pengelolaan dan pengembangan usaha serta manfaat bagi anggota. Di sisi lain, mekanisme pengawasan akan dibagi menjadi 5 kategori diantaranya perencanaan, pemberitahuan, atau pemeriksaan dan analisis, temuan dan rekomendasi, pembahasan dan pemantauan.“Dimulai dari perencanaan dengan menyelaraskan jadwal dengan program kerja dan prioritas risiko, kemudian pemberitahuan dengan menyampaikan rencana dan ruang lingkup pemeriksaan kepada pihak terakhir, pemeriksaan dan analisis dengan mengumpulkan, memeriksa dan mengevaluasi data, temuan dan rekomendasi dengan menyusun hasil pengawasan dan langkah perbaikan, serta membahas hasil pengawasan dan memastikan rekomendasi ditindak lanjuti,” ungkap Indra di Ruang Rapat KK 2, Gedung DPR, Selasa (3/11/2026).Ia menambahkan, program kerja juga akan difokuskan kepada audit dan pemeriksaan keuangan, peningkatan kompetensi sdm dan lainnya penyusunan standar dan instrumen pengawasan. “Pada intinya kita akan memastikan keandalan laporan keuangan, kepatuhan, dan efektivitas pengendalian keuangan. Kemudian memperkuat kualitas pengawasan memalui pelatihan dan benchmarking serta menyediakan pendoman, indikator dan perangkat pemeriksaan yang terukur,” imbuhnya. (tn/aha)...

Baca Detail
Dugaan Kesalahan Prosedur Gerebek Ponpes, Nasir Djamil Minta Mabes Polri Usut Tuntas
Berita
03 Nov 2026

Dugaan Kesalahan Prosedur Gerebek Ponpes, Nasir Djamil Minta Mabes Polri Usut Tuntas

​PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi serta mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur dalam penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Sukoharjo, Jawa Tengah. Langkah tersebut dinilai krusial guna menindaklanjuti aspirasi dan masukan dari sejumlah tokoh agama serta masyarakat yang diterimanya selaku wakil rakyat. ​Menurut Nasir, penegakan hukum memang harus dilaksanakan secara tegas, namun tidak boleh sampai mengabaikan ketentuan prosedur yang berlaku serta prinsip-prinsip kemanusiaan. ​"Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa mengabaikan prosedur dan prinsip kemanusiaan. Terlebih, tindakan aparat di lingkungan pendidikan yang terdapat perempuan dan anak-anak harus mengutamakan perlindungan terhadap mereka," tegas Nasir dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (3/11/2026). ​Politisi Fraksi PKS ini menekankan bahwa seluruh tahapan tindakan kepolisian, mulai dari penggeledahan hingga penyitaan barang, wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. ​"Seluruh tindakan kepolisian, mulai dari penggeledahan hingga penyitaan, harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan," ujarnya. ​Lebih lanjut, Anggota Komisi Hukum DPR RI ini mengingatkan bahwa pengusutan secara tuntas terhadap dugaan penyimpangan prosedur merupakan kunci utama dalam merawat serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. ​"Pengusutan dugaan pelanggaran tersebut sangat penting dan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," pungkas Legisator asal Aceh tersebut. Berdasarkan laporan evaluasi pengawasan penegakan hukum dan prinsip HAM, kepatuhan aparat terhadap Standard Operating Procedure (SOP) penggeledahan serta pengayoman terhadap institusi pendidikan keagamaan berbanding lurus dengan peningkatan indeks kepercayaan publik (public trust). Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan ketat agar setiap proses hukum berjalan secara berkeadilan, akuntabel, dan transparan. (ndy/rdn)...

Baca Detail
Bertemu Presiden, DPR Bahas Penguatan Tata Kelola Data Pasca-Pengesahan UU SDI
Berita
03 Nov 2026

Bertemu Presiden, DPR Bahas Penguatan Tata Kelola Data Pasca-Pengesahan UU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subiatno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026) lalu. Dalam kesempatan itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan membahas penguatan tata kelola data nasional melalui penyusunan UU Satu Data Indonesia. "Prosesnya melibatkan DPR RI, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait," jelas Bob dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Dalam pertemuan itu, tambah Bob, Presiden menegaskan bahwa kedaulatan data adalah fondasi penting menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi. Data yang terintegrasi diharapkan membuat pelayanan publik lebih akurat, pertukaran informasi lebih aman, dan ketahanan siber lebih kuat. "Bagi saya, ini bukan urusan teknis semata. Data yang rapi dan terpadu akan menentukan apakah bantuan sampai ke yang berhak dan apakah pelayanan benar-benar sampai ke rakyat.Seperti pembahasan RUU lainnya, tidak ada yang tertutup dari publik. Kami akan terus menyampaikan prosesnya secara terbuka," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Turut hadir dalam pertemuan ini, yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Dekan FISEMA IPB University Sofyan Sjaf, Sekretaris Kementerian PPN/BappenasTeni Widuriyanti, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono, dan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di BSSN Sulistyo. Adapun RUU SDI ini telah disahkan menjadi undang-undang lewat Rapat Paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026. Seluruh fraksi dan anggota yang hadir pun menyatakan setuju. Beberapa isi pokok dari UU ini adalah terkait Data Dasar Nasional yang akan menjadi rujukan perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, serta penyaluran bantuan sosial. DDN dikelompokkan ke dalam enam klaster dan diklasifikasikan sebagai data terbuka, terbatas, dan tertutup. Selain itu, juga dibahas mengatur mengenai interoperabilitas yang akan diatur lewat standar data, metadata, kode referensi atau data induk, dan katalog data nasional, tanpa memindahkan basis data atau kepemilikan dari produsen data. Dibahas pula terkait Keamanan Data yang mewajibkan ada pelaporan insiden paling lama 1x24 jam, dan akses atau transfer Data Tertutup ke luar yurisdiksi Indonesia wajib mendapat persetujuan DPR.  (rdn)...

Baca Detail