KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


BK DPR Kaji Fast Track Legislation, Kualitas UU Tetap Jadi Prioritas
Berita
02 Nov 2026

BK DPR Kaji Fast Track Legislation, Kualitas UU Tetap Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengkaji peluang penerapan fast track legislation atau mekanisme percepatan pembentukan undang-undang untuk merespons kebutuhan hukum yang mendesak. Namun, percepatan tersebut harus tetap menjamin kualitas substansi undang-undang, tahapan pembentukan, serta partisipasi masyarakat.Kajian tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (31/10/2026). Kegiatan ini menghadirkan akademisi, pakar hukum, dan pemangku kepentingan untuk membahas peluang serta prasyarat penerapan mekanisme legislasi cepat di Indonesia.Kepala BK Setjen DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan, mekanisme legislasi cepat diperlukan untuk menghadapi kondisi tertentu yang membutuhkan kehadiran undang-undang dalam waktu relatif singkat. Sebab, tidak semua kebutuhan hukum dapat menunggu proses pembentukan undang-undang melalui mekanisme reguler.“Di berbagai negara juga telah diadopsi prosedur penyusunan atau pembentukan undang-undang dengan fast track legislation. Ini peluang untuk kita terapkan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Nyatanya memang ada situasi ketika kita membutuhkan hadirnya undang-undang secara cepat,” ujar Bayu dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (2/11).Meski demikian, Bayu menekankan perlunya indikator dan kriteria yang jelas agar mekanisme tersebut tidak digunakan secara sembarangan. Beberapa kondisi yang dapat dipertimbangkan antara lain pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki tenggat waktu, ratifikasi perjanjian internasional yang membutuhkan pemberlakuan segera, serta perubahan terbatas untuk memperbaiki kesalahan redaksional, rujukan, atau lampiran undang-undang.Selain itu, mekanisme cepat dapat dipertimbangkan untuk kondisi tertentu yang memiliki urgensi nasional dan membutuhkan respons legislasi segera. Penentuan kriteria tersebut penting agar prosedur ini hanya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak.Menurut Bayu, penerapan prosedur cepat tidak berarti menghilangkan tahapan pembentukan undang-undang. Perbedaannya terletak pada jangka waktu penyelesaian setiap tahapan yang dibuat lebih singkat. Salah satu usulan dalam kajian tersebut adalah pembahasan RUU melalui prosedur cepat dengan batas waktu paling lama satu masa sidang.“Tidak ada yang berubah dari segi substansi rancangan undang-undang. Yang kita lakukan adalah mempercepat proses tiap tahapan. Partisipasi juga tetap diatur. Fast track tidak sama sekali menjadikan kualitas atau mutu undang-undang itu turun. Yang kita pangkas adalah jangka waktu pembahasannya,” tegas Bayu.Ia menambahkan, penyusunan naskah akademik, kajian berbasis bukti, dan pelibatan masyarakat tetap harus menjadi bagian dari proses legislasi. Karena itu, percepatan pembahasan justru menuntut para pihak yang terlibat bekerja lebih efektif tanpa mengurangi ketelitian dalam merumuskan substansi regulasi.Dalam seminar tersebut, Wakil Dekan Fakultas Hukum UGM Mailinda Eka Yuniza turut menekankan pentingnya dukungan teknologi informasi dan keterbukaan dokumen legislasi agar percepatan tetap akuntabel serta membuka ruang partisipasi publik. Sementara itu, Deputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi mengingatkan perlunya kedisiplinan DPR dan pemerintah dalam mematuhi prosedur pembentukan undang-undang yang berlaku.Berbagai masukan tersebut menjadi bahan bagi Badan Keahlian DPR RI dalam merumuskan desain fast track legislation yang sesuai dengan sistem legislasi nasional. Mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat respons terhadap kebutuhan hukum yang mendesak tanpa mengabaikan kualitas undang-undang, transparansi, dan partisipasi masyarakat. (fa/aha)...

Baca Detail
Ledia Hanifa: Dugaan Kecurangan TKA Harus Jadi Evaluasi Proses Pendidikan
Berita
02 Nov 2026

Ledia Hanifa: Dugaan Kecurangan TKA Harus Jadi Evaluasi Proses Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, menilai dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan di sekolah. Menurutnya, TKA tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga menjadi sarana mengevaluasi kualitas proses pendidikan yang telah berlangsung. “TKA semestinya hanya menjadi salah satu alat asesmen untuk melihat seberapa optimal kemampuan akademis siswa setelah mengikuti pelajaran di sekolah sepanjang rentang waktu tertentu,” ujar Ledia saat dihubungi Parlementaria di Jakarta, Senin (2/11/2026). Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan, hasil TKA juga dapat menjadi instrumen evaluasi terhadap proses pembelajaran dan lingkungan belajar di sekolah. Evaluasi ini tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga mencakup peran guru dan kepala sekolah dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan optimal. “Karenanya, TKA juga dapat menjadi alat evaluasi bagaimana pembelajaran dan lingkungan belajar berlangsung. Berarti juga mengevaluasi guru dan kepala sekolah,” jelasnya. Ledia menegaskan, evaluasi merupakan bagian yang wajar dalam dunia pendidikan sehingga tidak semestinya ada upaya manipulasi dalam pelaksanaan asesmen. Menurutnya, dugaan kecurangan justru perlu menjadi perhatian serius karena dapat mengindikasikan persoalan dalam proses pembelajaran, terutama dalam penanaman karakter dan nilai kejujuran kepada peserta didik. “Dalam pendidikan, evaluasi adalah sesuatu yang biasa dan wajar. Semestinya tidak perlu ada manipulasi, kecuali jika memang ada penyimpangan dalam proses pembelajaran, seperti tidak mampu menanamkan karakter jujur atau mendorong anak lebih percaya pada hasil instan, bukan proses,” ungkap Ledia. Selain menyoroti proses pembelajaran, Ledia turut menekankan pentingnya tanggung jawab pengawas selama pelaksanaan TKA. Ia menilai pengawas di ruang ujian, termasuk guru dari sekolah lain yang ditugaskan, perlu lebih peka terhadap indikasi kecurangan dan segera mengambil tindakan apabila menemukan dugaan pelanggaran. “Semestinya pengawas di kelas dapat lebih peka dan bergerak cepat jika melihat gejala-gejala kecurangan. Ketidakpedulian pengawas pada gilirannya berkontribusi dalam merusak mental dan karakter siswa,” tegasnya. Lebih lanjut, Ledia meminta dugaan kecurangan dalam pelaksanaan TKA diselidiki secara saksama. Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada identifikasi kejadian, tetapi perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran serta menentukan langkah tindak lanjut yang tepat. “Kecurangan yang terjadi mesti diselidiki secara saksama. Jika terindikasi pelanggaran, apalagi terencana, semestinya hasilnya bisa dibatalkan. Pengawas juga perlu diberi sanksi,” pungkas Ledia. Ia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan TKA dapat mendorong perbaikan proses pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian, asesmen tidak hanya memberikan gambaran kemampuan akademik siswa, tetapi juga memperkuat komitmen untuk membangun lingkungan belajar yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. (fa/ssb)...

Baca Detail
Once Mekel Hadirkan Kepedulian Nyata bagi Pelajar Penyintas Osteosarkoma
Berita
02 Nov 2026

Once Mekel Hadirkan Kepedulian Nyata bagi Pelajar Penyintas Osteosarkoma

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI, Once Mekel, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan merespons aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, di daerah pemilihannya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja reses di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026), sekaligus menyerahkan bantuan kursi roda kepada M. Evan Fadillah Hidayat, pelajar yang harus menjalani amputasi kaki akibat kanker tulang atau osteosarkoma. “Ini sangat membantu orang tua. Tidak jarang mereka menangis haru karena mendapatkannya,” ujar Once saat menyerahkan bantuan di kediaman penerima di Jalan Kebagusan Besar 3, RT 004/RW 006, Kelurahan Kebagusan. Politisi PDI Perjuangan tersebut menyebut penyaluran bantuan fasilitas penunjang pendidikan sebagai salah satu bentuk nyata pemenuhan aspirasi masyarakat yang paling menyentuh dan berkesan baginya selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ia menegaskan, upaya tersebut sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Menurut Once, pemenuhan aspirasi di bidang pendidikan perlu diwujudkan secara konkret, mulai dari penyediaan alat bantu belajar, akses terhadap Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP), hingga bantuan biaya sekolah. Dengan demikian, dukungan pendidikan dapat benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Once mengaku terkesan dengan keteguhan dan kehangatan masyarakat di daerah pemilihannya dalam menghadapi berbagai keterbatasan hidup. “Saya selalu tersentuh melihat begitu baik dan sabarnya masyarakat kita. Dalam kondisi ekonomi yang terhimpit dan berbagai kesulitan hidup pun, mereka masih dapat terlihat penuh syukur dan menyambut kedatangan kami meski dengan cara sederhana,” ungkapnya. Sebelum menerima bantuan, Evan harus meminjam kursi roda milik tetangga agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Ibunda Evan, Lila, menyampaikan rasa syukur atas perhatian dan kepedulian yang diberikan Once kepada putranya, yang didiagnosis menderita osteosarkoma sejak Mei 2026. “Alhamdulillah, senang banget. Karena anak ini mulai beraktivitas sekolah lagi, alhamdulillah dapat bantuan kursi roda, insyaallah bermanfaat banget,” kata Lila. Apresiasi juga disampaikan Sekretaris RT 004/RW 006 Kebagusan, Warsito. Ia berharap perhatian dan bantuan tersebut dapat mendukung keberlanjutan pendidikan warganya yang tengah menghadapi keterbatasan. “Kami mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya terhadap warga kami. Ini membantu saudara-saudara saya bisa sekolah,” tutup Warsito. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Abdullah Ingatkan Kepatuhan SOP Kepolisian terkait Kasus Ponpes Sukoharjo
Berita
01 Nov 2026

Abdullah Ingatkan Kepatuhan SOP Kepolisian terkait Kasus Ponpes Sukoharjo

PARLEMENTARIA, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI Abdullah memberikan tanggapan terkait klarifikasi penanganan perkara oleh Polda Jawa Tengah dan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo atas penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia mengingatkan bahwa seluruh penindakan di lapangan tetap wajib berlandaskan asas hukum, profesionalitas, serta Standard Operating Procedure (SOP) yang terukur. Meskipun kepolisian telah menyampaikan penjelasan resmi mengenai latar belakang penindakan serta mengembalikan barang inventaris pesantren, Abdullah menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan penegakan hukum yang humanis adalah syarat mutlak guna menjaga kepercayaan publik. "Setiap agenda kepolisian harus berdasarkan surat perintah yang jelas dan terukur. Apa tujuannya, apa motif yang sedang diselidiki, dan apa dasar hukumnya. Jangan sampai hanya bermodal kabar angin kemudian aparat langsung melakukan penggerebekan," tegas Abdullah dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (1/11/2026). Legislator dari Fraksi PKB ini menilai, proses penegakan hukum yang menyasar lingkungan pendidikan keagamaan tidak boleh menimbulkan keresahan, trauma, maupun dugaan intimidasi bagi para santriwati. "Kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum, silakan diproses sesuai ketentuan. Tetapi prosedurnya juga harus benar. Jangan sampai dalam upaya menegakkan hukum justru terjadi tindakan yang mencederai hukum itu sendiri, apalagi jika sampai ada intimidasi terhadap penghuni pesantren," ujarnya. Abdullah juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh dari pucuk pimpinan Polri jika ditemukan penyimpangan prosedur di tingkat lapangan, guna memastikan hadirnya pengayoman yang berperspektif HAM. "Kapolri harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai muncul kesan bahwa aparat bisa bertindak semaunya tanpa mempertanggungjawabkan prosedur yang dijalankan. Semua harus dibuka secara terang benderang," katanya. Lebih lanjut, ia mendorong agar institusi kepolisian menjadikan pengawasan publik sebagai instrumen koreksi positif dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara akuntabel. "Polri harus hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Jangan sampai kepercayaan publik yang sudah dibangun selama ini dicederai oleh tindakan oknum yang tidak profesional dan tidak mengikuti prosedur," pungkasnya. Perkembangan terkini mencatat, Polda Jawa Tengah bersama Pemprov Jateng yang diwakili Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) telah memberikan klarifikasi resmi. Pemprov Jateng dan UPTD PPA memastikan penyediaan pendampingan psikologis bagi santriwati terdampak, sementara Polres Sukoharjo telah menyerahkan dan mengembalikan barang-barang milik pihak pesantren yang sempat diamankan secara utuh. Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya penegakan hukum agar kepatuhan terhadap due process of law dan standar perlindungan HAM senantiasa ditegakkan oleh kepolisian. (ndy/rdn)...

Baca Detail
Soroti Penggerebekan Ponpes, Atalia: Penegakan Hukum Jangan Abaikan Anak dan Perempuan
Berita
01 Nov 2026

Soroti Penggerebekan Ponpes, Atalia: Penegakan Hukum Jangan Abaikan Anak dan Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memberikan tanggapan tegas terkait insiden penggerebekan dan penyitaan barang di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Laban, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia mengingatkan agar aparat penegak hukum senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas serta tidak mengabaikan rasa aman, privasi, dan perlindungan terhadap anak serta perempuan.  Menurut Atalia, meskipun penegakan hukum merupakan hal yang krusial, prosesnya tidak boleh dilakukan dengan cara-cara terburu-buru yang justru meninggalkan trauma mendalam bagi para santriwati yang sebagian besar masih di bawah umur.  "Menegakkan hukum itu penting, tetapi jangan sampai dilakukan dengan cara yang justru mengabaikan rasa aman dan kehormatan orang lain. Apalagi ketika yang dihadapi adalah perempuan. Jangan sampai tindakan yang terburu-buru justru meninggalkan luka dan trauma yang sebenarnya bisa dihindari," ujar Atalia melalui pernyataan resmi yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (1/11/2026). Atalia menyoroti sejumlah poin krusial dalam insiden tersebut, mulai dari waktu penggerebekan yang dilakukan pada dini hari saat para santri masih terlelap, hingga prosedur pemeriksaan yang dinilai kurang memperhatikan kondisi psikologis anak. Ia mendesak pihak kepolisian untuk mengevaluasi prosedur penggerebekan agar senantiasa mengedepankan prinsip hukum yang proporsional dan menghormati privasi.  Selain itu, Atalia juga meminta adanya transparansi dari pihak kepolisian terkait dasar tindakan, kejelasan barang-barang yang diamankan, serta hasil pemeriksaan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pesantren harus tetap menjadi ruang yang aman bagi perempuan dan anak-anak yang sedang menuntut ilmu, bukan sebaliknya.  "Pastikan perlindungan santriwati, khususnya yang masih di bawah umur, termasuk pendampingan psikologis jika diperlukan. Jangan biarkan pesantren menjadi ruang yang kehilangan rasa aman bagi perempuan dan anak yang sedang menuntut ilmu," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. Berdasarkan data dan laporan dari pihak yayasan serta pemerhati perlindungan anak, penegakan hukum yang mengabaikan standar perlindungan anak rentan menimbulkan dampak psikologis jangka panjang, seperti kecemasan berlebih, ketakutan sosial, hingga hilangnya kepercayaan diri pada anak-anak usia dini dan remaja yang mengalaminya secara langsung. Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi kasus-kasus serupa agar penegakan hukum di lapangan tetap berperspektif HAM serta ramah anak dan perempuan. (ndy/rdn)...

Baca Detail
Ibas Dorong Anak Muda Ponorogo Ubah Kreativitas Jadi Sumber Penghasilan
Berita
01 Nov 2026

Ibas Dorong Anak Muda Ponorogo Ubah Kreativitas Jadi Sumber Penghasilan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Potensi seni budaya, kuliner, hingga industri digital di Kabupaten Ponorogo dapat menjadi sumber penghasilan baru bagi generasi muda jika dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi. Pengembangan ekonomi kreatif pun dinilai membuka peluang usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja di daerah. Anggota DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Ekonomi Kreatif di Polorejo, Kabupaten Ponorogo, Kamis (29/10/2026). Ia mengajak generasi muda untuk tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga berani membangun usaha dengan memanfaatkan potensi di lingkungan sekitar. “Anak-anak muda kita tidak boleh hanya berpikir bagaimana mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Kita juga harus mulai berpikir bagaimana menciptakan pekerjaan, membangun usaha, dan mengembangkan potensi yang ada di sekitar kita menjadi sumber penghasilan,” ujar politisi yang akrab disapa Ibas itu dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (30/10/2026)  Menurut Ibas, persaingan memperoleh pekerjaan formal semakin menantang di tengah bonus demografi. Karena itu, generasi muda perlu membekali diri dengan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan membaca peluang ekonomi. Sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu alternatif untuk membuka kesempatan kerja sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Ia menilai Ponorogo memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari seni dan budaya, perfilman, fotografi, kuliner, produk UMKM, hingga sektor pertanian dan perkebunan. Potensi tersebut perlu dikemas secara inovatif agar memiliki daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Salah satu kekuatan daerah yang disoroti adalah Reog Ponorogo yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Menurut Ibas, kekayaan budaya tersebut tidak cukup hanya dilestarikan, tetapi juga perlu dipromosikan dan dikembangkan sebagai sumber inspirasi ekonomi kreatif. “Kalau kalian mencintai Reog dan kesenian Warok, promosikan kepada masyarakat Indonesia bahkan dunia bahwa Reog berasal dari Ponorogo. Begitu juga dengan potensi kuliner, kopi, produk UMKM, hingga durian Ngebel. Semua bisa dikemas menjadi konten kreatif yang menarik dan memiliki nilai ekonomi,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.  Selain budaya dan kuliner, Ibas mendorong anak muda mengembangkan kemampuan di bidang perfilman, fotografi, dan industri digital. Menurutnya, industri tersebut memiliki rantai ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai profesi, mulai dari penulis cerita, aktor, kamerawan, editor, hingga tenaga pendukung produksi. Peluang serupa juga terbuka melalui jasa fotografi dan pembuatan konten digital. Generasi muda dapat memanfaatkan kebutuhan dokumentasi kegiatan masyarakat, pernikahan, maupun acara pemerintahan sebagai peluang usaha. Kreativitas dalam memproduksi konten yang menarik dan bernilai jual juga dapat menjadi sumber pendapatan. “Menjadi content creator juga bisa menghasilkan pendapatan. Apalagi jika kita mampu menciptakan konten yang positif, menarik, dan memiliki nilai jual. Kita harus mulai dari sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, dari potensi yang ada di daerah sendiri,” ungkap Ibas yang merupakan legislator dapil Jawa Timur VII yang meliputi sejumlah daerah di Jawa Timur; Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan Magetan.  Lebih lanjut, ia menekankan pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, komunitas, dan masyarakat. Dukungan dapat diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan keterampilan, promosi, serta perluasan akses pemasaran bagi pelaku usaha kreatif. Sebagai wakil rakyat, Ibas juga mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang mampu membuka peluang industri baru sesuai kebutuhan dan karakter generasi muda. Dengan dukungan tersebut, ekonomi kreatif diharapkan menjadi sektor produktif yang memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ia turut mengingatkan generasi muda agar mengelola penghasilan secara bijak dan menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan serta membangun masa depan. Semangat Sumpah Pemuda juga perlu menjadi inspirasi untuk terus berkarya, berinovasi, dan pantang menyerah dalam mengembangkan potensi diri. Melalui pengembangan ekonomi kreatif, potensi budaya, sumber daya manusia, dan kekayaan lokal Ponorogo diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Kreativitas generasi muda pun diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi berkembang menjadi usaha produktif yang mampu menciptakan sumber penghasilan dan lapangan kerja. (uc/rdn)...

Baca Detail
Dugaan Kecurangan TKA SMA, Fikri Faqih Minta Pengawasan Diperketat
Berita
01 Nov 2026

Dugaan Kecurangan TKA SMA, Fikri Faqih Minta Pengawasan Diperketat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti dugaan kecurangan pada hari pertama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA. Temuan tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan panitia dan sistem pengawasan agar pelaksanaan asesmen berlangsung jujur, adil, dan transparan. Politisi dari Fraksi PKS itu menilai, munculnya dugaan kecurangan sejak hari pertama mengindikasikan masih adanya celah dalam mitigasi dan pengawasan pelaksanaan tes. Karena itu, kementerian dan panitia pelaksana perlu segera memperkuat prosedur pengamanan untuk mencegah praktik serupa pada hari-hari berikutnya. Ia juga mengingatkan bahwa kecurangan dalam asesmen bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut integritas pendidikan. Praktik tersebut dapat mencederai nilai kejujuran yang semestinya menjadi bagian penting dari proses pendidikan. "Praktik curang ini mencederai amanat UU Sisdiknas yang menempatkan pembentukan karakter dan kejujuran di atas sekadar capaian angka akademik semata," tegas Fikri saat dihubungi Parlementaria di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Menurut Mantan Kepala SMK di Tegal itu, persoalan tersebut juga menyangkut keadilan bagi peserta didik. Siswa yang telah mempersiapkan diri dan mengikuti tes dengan jujur berpotensi dirugikan apabila celah kecurangan dibiarkan tanpa penanganan yang memadai. Ia mendorong panitia segera memperketat standar operasional prosedur (SOP) pengawasan pada pelaksanaan berikutnya. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pengacakan paket soal, pemeriksaan perangkat, serta pengawasan yang lebih ketat di seluruh lokasi ujian. Selain itu, Abdul Fikri meminta kementerian melakukan audit investigatif untuk menelusuri dugaan kecurangan, termasuk kemungkinan keterlibatan joki maupun kebocoran soal. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus ditindak sesuai ketentuan. "Panitia wajib menyediakan kanal pengaduan cepat dan menjamin tidak ada siswa jujur yang dirugikan akibat gangguan teknis atau kecurangan pihak lain," ujarnya. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan keamanan sistem ujian berbasis komputer melalui pemantauan berlapis dan deteksi anomali. Menurutnya, pembenahan tersebut diperlukan untuk menutup celah manipulasi teknis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan asesmen. Abdul Fikri menyatakan Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan kementerian terkait dalam rapat kerja mendatang. Evaluasi tersebut diharapkan mencakup tata kelola asesmen, sistem pengawasan, serta mekanisme perlindungan peserta didik agar pelaksanaan TKA tidak merugikan siswa yang telah mengikuti seluruh tahapan secara jujur. (fa/rdn)...

Baca Detail
Adang Daradjatun: Perang Lawan Narkoba Harus Dilakukan Konsisten dan Berkelanjutan
Berita
01 Nov 2026

Adang Daradjatun: Perang Lawan Narkoba Harus Dilakukan Konsisten dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Polda Metro Jaya, atas langkah tegas melakukan penggerebekan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diduga menjadi salah satu titik peredaran narkotika. Menurut Adang, langkah aparat kepolisian tersebut merupakan bentuk keseriusan negara dalam memerangi peredaran gelap narkotika yang selama ini telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda. "Saya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah mengambil langkah tegas dan berani dalam melakukan operasi pemberantasan narkoba di Kampung Bahari. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti hanya pada penindakan, tetapi harus menjadi komitmen berkelanjutan," ujar Adang dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Minggu (1/11/2026). Ia menilai, operasi yang melibatkan unsur BNN, Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Brimob tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadapi kejahatan narkotika yang memiliki jaringan, pola operasi, dan sumber pendanaan yang terorganisasi. Dalam penggerebekan pada Minggu (1/11/2026), aparat mengamankan 29 orang serta menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sabu, ganja, alat isap, senjata tajam, dan mesin pencetak ekstasi. Dalam pelaksanaan operasi, petugas juga sempat menghadapi perlawanan dari pihak-pihak di lokasi. "Saya memahami bahwa memberantas jaringan narkoba bukan pekerjaan mudah. Bahkan, aparat di lapangan harus menghadapi berbagai bentuk perlawanan. Karena itu, keberanian, profesionalisme, dan ketegasan anggota Polri patut kita apresiasi. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan bandar narkoba," tegas Politisi Fraksi PKS ini. Namun demikian, Adang mengingatkan bahwa keberhasilan operasi penggerebekan harus diikuti dengan langkah penegakan hukum yang menyeluruh. Menurutnya, penangkapan para pelaku di lapangan harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, terutama bandar, pemasok, pengendali, dan pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung aktivitas peredaran narkotika. "Jangan hanya berhenti pada pengguna atau pelaku yang berada di lapangan. Bandar besar dan jaringan pemasoknya harus dikejar sampai tuntas. Penelusuran aliran dana hasil kejahatan juga penting dilakukan agar jaringan narkoba tidak memiliki kemampuan untuk kembali membangun bisnis ilegalnya," lanjut Mantan Wakapolri itu. Lebih jauh, Adang menekankan bahwa penanganan kawasan rawan narkoba seperti Kampung Bahari membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Penindakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan lingkungan sosial. Ia juga mendorong agar masyarakat setempat tidak dipandang sebagai bagian dari persoalan, melainkan harus dilibatkan sebagai mitra strategis dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. "Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya ingin hidup aman dan terbebas dari narkoba justru menjadi korban atau berada dalam tekanan jaringan bandar. Negara harus hadir melindungi warga. Kita perlu mengembalikan lingkungan Kampung Bahari menjadi kawasan yang aman, produktif, dan ramah bagi tumbuh kembang anak-anak serta generasi muda," ungkapnya. Sebagai mantan polisi berpangkat Komjen Pol. Adang Daradjatun menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah-langkah profesional dan terukur yang dilakukan Polri dalam pemberantasan narkotika. "Apresiasi ini harus menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus bekerja secara profesional, tegas, dan berintegritas. Perang melawan narkoba bukan sekadar operasi sesaat, melainkan perjuangan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi seluruh aparat penegak hukum dan dukungan masyarakat," tutup Adang. (rdn)...

Baca Detail
M. Kholid: Keuntungan Korporasi dari Tindak Pidana Karhutla Harus Dirampas
Berita
01 Nov 2026

M. Kholid: Keuntungan Korporasi dari Tindak Pidana Karhutla Harus Dirampas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Muhammad Kholid, menegaskan keuntungan dari korporasi pelaku tindak pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) harus dirampas. Hal ini sejalan dengan langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka Karhutla yang telah menimbulkan banyak kerugian materil dan immateril hingga lintas batas negara tersebut. “Jangan sampai pelanggaran lingkungan masih dianggap menguntungkan. Ancaman hukuman harus disertai kepastian penindakan. Keuntungan dari tindak pidana harus dirampas, dan pihak yang bertanggung jawab harus menanggung pemulihan kerusakannya,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (1/11/2026). Karena itu, Ia meminta penanganan perkara dilakukan secara transparan dan tuntas, disertai tuntutan hukuman maksimal bagi pihak yang terbukti bersalah serta pemulihan lingkungan yang dapat diawasi publik. “Kami mendukung langkah Polri. Bagi siapa pun yang terbukti bersalah, hukum seberat-beratnya sesuai ketentuan yang berlaku. Siapa pun pemiliknya, hukum harus berlaku sama. Masyarakat berhak melihat perkara ini dituntaskan sampai putusan dan pelaksanaannya,” ujar Politisi Fraksi PKS ini. Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Pontianak, 20 korporasi tersangka tersebut terdiri atas 16 perusahaan dalam negeri dan empat perusahaan penanaman modal asing. Secara keseluruhan, penanganan perkara korporasi mencakup 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Kholid menilai kebakaran berulang di sejumlah konsesi harus menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap pencegahan, pengawasan, dan pelaksanaan sanksi. Menurutnya, efek jera membutuhkan kepastian bahwa pelanggaran terungkap, pelaku dimintai pertanggungjawaban, dan kewajiban pemulihan benar-benar dijalankan. Ia pun mendorong penyidik memperkuat pembuktian dan menelusuri rantai pengambilan keputusan di dalam perusahaan, termasuk peran pengurus, pemberi perintah, pengendali, dan pemilik manfaat. Pertanggungjawaban masing-masing pihak, menurutnya, harus ditentukan berdasarkan alat bukti dan keterlibatannya. “Usut sampai jelas siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang terlibat. Setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab harus menghadapi konsekuensi hukum. Asal modal perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan perlakuan,” ujar Anggota Komisi Keuangan DPR RI itu. Kholid juga meminta penegak hukum menggunakan instrumen sanksi yang tersedia secara optimal. Selain denda, ketentuan hukum lingkungan membuka ruang bagi perampasan keuntungan hasil tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha maupun kegiatan, serta kewajiban memperbaiki kerusakan. Ia secara khusus meminta pemerintah menjelaskan tindak lanjut rekomendasi Polri untuk mencabut izin 23 korporasi. Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta instansi pemberi izin terkait diminta berkoordinasi sesuai kewenangannya. Kementerian ATR/BPN juga perlu mengevaluasi HGU dan mengambil tindakan apabila dasar hukumnya terpenuhi. Menurut Kholid, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai evaluasi izin dan HGU korporasi yang diduga terlibat karhutla, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran yang telah diverifikasi. “Rekomendasi Polri harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan keputusan yang jelas. Publik perlu mengetahui hasilnya. Jika syarat pencabutan izin atau pembatalan HGU terpenuhi, jalankan secara tegas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. Kholid menekankan bahwa pemulihan harus memiliki rencana kerja, sumber pembiayaan, tenggat, dan indikator keberhasilan yang jelas. Pemerintah perlu memastikan pihak yang dinyatakan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya, termasuk pemulihan ekosistem dan penyelesaian kerugian masyarakat melalui mekanisme hukum. “Beban kerusakan akibat pelanggaran tidak boleh begitu saja dialihkan kepada rakyat dan APBN. Negara harus memastikan pihak yang bertanggung jawab membayar dan melaksanakan kewajibannya sampai tuntas,” ujarnya. Untuk mencegah kejadian berulang, ia meminta audit kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pengendalian kebakaran, termasuk kesiapan personel, peralatan, sumber air, patroli, dan respons terhadap titik api. Hasil audit harus diikuti tindakan korektif yang terukur serta pengawasan pelaksanaannya. Pada saat yang sama, Kholid meminta pemerintah memastikan layanan kesehatan, informasi kualitas udara, dan perlindungan kelompok rentan tersedia bagi masyarakat terdampak. Perlindungan warga harus segera berjalan selama proses hukum berlangsung. “Ukuran keberhasilan kita adalah warga terlindungi, pelaku yang terbukti bersalah mendapat hukuman yang setimpal, lingkungan dipulihkan, dan kebakaran dapat dicegah. Kami akan mengawal melalui fungsi pengawasan DPR agar penegakan hukum ini menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat,” pungkas Kholid, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI, Kota Depok dan Kota Bekasi. (rdn)...

Baca Detail
Polda Kalteng Harus Ungkap Pihak Lain Pelaku Karhutla, Jangan Berhenti pada Dua Korporasi
Berita
01 Nov 2026

Polda Kalteng Harus Ungkap Pihak Lain Pelaku Karhutla, Jangan Berhenti pada Dua Korporasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Iwan Kurniawan mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) yang telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Menurutnya, penanganan hukum tersebut menunjukkan bahwa perusahaan juga harus bertanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui, Polda Kalteng telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus Karhutla bahkan hingga pencabutan Hak Guna Usaha (HGU). "Tentunya ini menjadi satu catatan pembelajaran bagaimana ketika korporasi melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, harus ditindak tegas," kata Iwan saat berkunjung di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sabtu, 31 Oktober 2026. Dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, Iwan mengatakan akan berupaya berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengetahui apakah masih ada korporasi lain yang berpotensi terlibat dalam kasus serupa. Langkah tersebut agar penindakan tidak berhenti pada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.  Iwan berharap proses hukum ini memberikan efek jera sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap tahun. Perusahaan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah, khususnya perkebunan kelapa sawit, diminta meningkatkan upaya pencegahan dan memastikan kegiatan usahanya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurutnya, penindakan terhadap korporasi yang melanggar juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar hukum ditegakkan tanpa membedakan kepemilikan maupun latar belakang perusahaan. Ia bahkan menegaskan, sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat berujung pada pencabutan hak guna usaha (HGU). Namun, penerapan sanksi tersebut harus didasarkan pada tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku. "Tidak pandang bulu, punya siapa pun itu. Termasuk pencabutan HGU. Jadi kalau memang kesalahannya fatal, tidak menutup kemungkinan mereka akan sampai dicabut HGU-nya," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Iwan menambahkan, kepentingan masyarakat luas harus menjadi pertimbangan utama dalam penanganan kasus karhutla. "Kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak di atas segalanya," pungkasnya. (rdn)...

Baca Detail
Pengelolaan SDA Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Oligarki
Berita
01 Nov 2026

Pengelolaan SDA Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Oligarki

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menegaskan pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok oligarki. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan untuk mencegah praktik penyimpangan dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Darmadi kepada Parlementaria usai mengikuti agenda pengukuhan Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., M.Eng., sebagai Guru Besar bidang Hukum Administrasi Negara di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (31/10/2026). Baginya, pemikiran Ahmad Redi, khususnya mengenai pengelolaan sumber daya alam, dapat memberikan sumbangsih bagi perbaikan tata kelola kekayaan negara. Di sisi lain, dirinya menyoroti praktik eksploitasi sumber daya alam yang dinilainya merugikan kepentingan negara dan masyarakat dan praktik under-invoicing dan transfer pricing. Isu ini, tegasnya, perlu ditangani karena berpotensi membuka celah penyimpangan dalam kegiatan usaha dan ekspor. “Kita ketahui bahwa sumber daya alam kita ini selama ini banyak sekali dikeruk oleh oligarki. Praktik-praktik yang tidak terpuji, seperti under-invoicing, sebetulnya memang harus diatasi,” ujar Darmadi. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kerusakan ekologis yang timbul akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dapat mengurangi manfaat kekayaan alam bagi generasi sekarang maupun mendatang. Darmadi menilai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara perlu dikawal agar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. “Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini yang harus dijaga,” tegasnya. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengingatkan bahwa kebijakan yang baik tidak akan memberikan hasil optimal apabila implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, pemerintah perlu memastikan aturan dijalankan secara konsisten serta menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik korupsi dan penyimpangan. “Jangan sampai membuat satu aturan main, kemudian tidak bisa menjaga implementasinya, rusak dan banyak praktik korupsi. Kelemahan yang ada dari pemerintahan sekarang adalah implementasinya tidak bagus. Ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah kita,” ungkapnya. Darmadi turut mengapresiasi kontribusi akademik Ahmad Redi yang dinilainya tidak hanya bertumpu pada teori hukum, tetapi juga didukung penelitian empiris dan pemahaman terhadap praktik di lapangan. Baginya, kajian tersebut dapat membantu mengidentifikasi celah penyimpangan dalam tata kelola sumber daya alam sekaligus merumuskan langkah perbaikannya. Mengakhiri pernyataan, ia berharap pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara dapat memberikan kontribusi bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih akuntabel, terutama dalam memastikan kewenangan negara dijalankan untuk melindungi kepentingan publik. Sementara itu, dalam kesempatan pengukuhan tersebut, Ahmad Redi menegaskan bahwa jabatan profesor bukanlah akhir perjalanan intelektual, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas kontribusi kepada masyarakat. Reformasi Perizinan Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Abidin Fikri mendukung reformasi perizinan SDA agar pengelolaannya benar-benar berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, hukum administrasi negara dalam pengelolaan SDA tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian prosedur perizinan, tetapi juga harus memastikan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ia menilai pemikiran Ahmad Redi mengenai tata kelola perizinan dan pemanfaatan SDA relevan untuk mendorong perbaikan kebijakan, terutama agar masyarakat di daerah penghasil turut merasakan manfaat pengelolaan kekayaan alam. “Amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, rezim perizinan mestinya bukan hanya memberikan kepastian secara prosedural kepada korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memastikan kekayaan itu digunakan untuk kemakmuran rakyat,” ujar Abidin kepada Parlementaria. Tidak hanya itu saja, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyoroti kondisi sejumlah daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi masyarakat yang belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan dari kekayaan tersebut. Karena itu, ungkapnya, evaluasi terhadap tata kelola perizinan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat serta dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan. Baginya, keberhasilan pengelolaan SDA tidak cukup diukur dari kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Kebijakan perizinan, pungkas Abidin, juga harus mampu memastikan distribusi manfaat yang adil, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah penghasil sumber daya alam. (tvrp,um/aha)...

Baca Detail
Pendidikan Jadi Kunci Memutus Rantai Kemiskinan
Berita
31 Oct 2026

Pendidikan Jadi Kunci Memutus Rantai Kemiskinan

PARLEMENTARIA, Sumedang — Pendidikan menjadi salah satu jalan utama untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap anak harus mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin, terlepas dari kondisi ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa saat memberikan sambutan di SDN Santaka, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (31/10/2026). Ia menekankan, pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan individu, keluarga, hingga generasi mendatang.  "Sekolah itu adalah sarana yang bisa memutus rantai kemiskinan. Saya masih meyakini dan percaya sampai hari ini, yang bisa mengubah masa depan seseorang, keluarga seseorang, dan lingkungan itu adalah pendidikan," ujarnya. Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini, pendidikan tidak hanya memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki kehidupannya sendiri, tetapi juga berpotensi mengangkat status sosial dan ekonomi keluarganya. Ia menegaskan, jangan sampai keterbatasan ekonomi menjadi alasan bagi orang tua untuk menghentikan pendidikan anak. Sebab, kesempatan memperoleh pendidikan merupakan modal penting untuk membangun masa depan yang lebih baik. "Saya juga dulu pernah menghadapi keterbatasan ekonomi, bahkan harus tidur di lingkungan kampus dan masjid ketika menjalani masa perkuliahan. Bahkan pernah sewaktu pendidikan dasar tidak punya sepatu, tapi hal itu justru menjadi alasan kuat untuk merubah hidup saya," ungkap Saan. Legislator Dapil Jabar VII ini juga menyampaikan kenangannya bersama sang nenek, beliaulah yang selalu memberikan dorongan agar dirinya tetap bersekolah. Meski sang nenek tidak sempat menyaksikan keberhasilannya menyelesaikan pendidikan tinggi, nilai dan perjuangan yang ditanamkan tetap memberikan dampak besar dalam kehidupannya. Menurutnya, pendidikan dapat diibaratkan seperti menanam pohon mangga dari biji. Orang yang menanam belum tentu dapat menikmati hasilnya, tetapi generasi berikutnya akan merasakan manfaat dari apa yang telah diperjuangkan. "Jangan pernah menghentikan anak kita untuk sekolah, karena sekolah itu seperti investasi untuk masa depan. Mungkin kita yang menanam tidak menikmati hasilnya, tetapi generasi yang akan datang bisa merasakannya," tuturnya. Lebih lanjut, Saan pun menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perhatian terhadap persoalan pendidikan. Baginya, tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena keterbatasan biaya.  "Saya tidak tega kalau ada orang datang dan tidak bisa sekolah. Karena itu, saya ingin terus mendorong agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan," pungkasnya. Terakhir, Saan berpesan, agar seluruh orang tua menjadikan pendidikan sebagai prioritas keluarga. Sebab, pendidikan bukan sekadar kebutuhan hari ini, melainkan fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. (jk/aha)...

Baca Detail