KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Ibas: Pemberantasan Narkotika Harus Sasar Jaringan hingga Aset Kejahatan
Berita
06 Nov 2026

Ibas: Pemberantasan Narkotika Harus Sasar Jaringan hingga Aset Kejahatan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penggerebekan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan narkotika secara menyeluruh. Upaya tersebut dinilai perlu menyasar seluruh jaringan peredaran gelap, termasuk pemasok, pengendali, jalur distribusi, hingga aliran dana hasil kejahatan. Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menilai, penindakan aparat gabungan pada 1 November 2026 merupakan langkah penting dalam memerangi peredaran narkotika. Namun, pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada penggerebekan dan penangkapan pelaku di lapangan. “Pengungkapan kasus narkotika harus ditindaklanjuti dengan membongkar keseluruhan jaringan yang berada di belakangnya. Kita tidak boleh hanya menangkap pelaku di tingkat lapangan, tetapi harus menelusuri siapa pemasoknya, siapa pengendalinya, bagaimana jalur distribusinya, serta ke mana aliran uang hasil kejahatan tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Kamis (5/11/2026). Politisi yang akrab disapa Ibas ini menekankan pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum, termasuk Polri, BNN, Bea Cukai, TNI, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pertukaran informasi, pengawasan, penyelidikan, dan evaluasi penindakan. “Koordinasi tidak cukup hanya dilakukan ketika operasi berlangsung. Harus ada kesinambungan pengawasan, pertukaran data, dan evaluasi terhadap setiap tahapan penegakan hukum. Kita ingin memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan jaringan narkotika untuk kembali beroperasi,” tegasnya. Selain memperkuat koordinasi, Ibas juga menyoroti pentingnya pengawasan di pelabuhan laut, bandar udara, serta jalur perbatasan darat dan laut. Menurutnya, jalur-jalur tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai pintu masuk penyelundupan narkotika lintas daerah maupun lintas negara. Pengawasan perlu diperkuat melalui integrasi informasi intelijen, peningkatan kapasitas pemeriksaan, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi antarlembaga yang berwenang di wilayah perbatasan. “Jangan sampai aparat bekerja keras di hilir, tetapi jalur masuk dan rantai pasokan narkotika masih memiliki celah. Pengawasan pelabuhan dan perbatasan harus menjadi prioritas. Kita harus mampu memutus pasokan sebelum narkotika masuk dan menyebar ke tengah masyarakat,” ujarnya. Dalam penegakan hukum, Ibas mengingatkan agar setiap proses penindakan dilakukan berdasarkan bukti yang sah dan prosedur hukum yang berlaku. Prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia juga harus tetap dijunjung tinggi. Ia menilai, penelusuran aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana narkotika perlu dioptimalkan. Pelacakan, penyitaan, dan pemulihan aset sesuai ketentuan hukum menjadi instrumen penting untuk melemahkan kemampuan finansial sindikat kejahatan. “Jangan hanya mengejar orangnya, tetapi juga telusuri dan putus sumber pendanaannya. Aset yang terbukti berasal dari kejahatan narkotika harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan begitu, negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melemahkan kemampuan jaringan untuk membangun kembali bisnis ilegalnya,” jelas Ibas yang merupakan Wakil Ketua MPR RI. Lebih lanjut, Ibas menekankan pentingnya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan peredaran gelap narkoba juga perlu menjadi bagian dari upaya berkelanjutan. Perhatian Ibas terhadap perlindungan generasi muda sebelumnya diwujudkan melalui Audiensi Kebangsaan bersama Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Indonesia, Duta Anti Narkoba, dan jajaran DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) pada 22 September 2026 lalu. Dalam pertemuan bertajuk “Indonesia Emas Tanpa Bandar Narkoba: Generasi Muda Keren, Jadi Solusi dan Penggerak Kemajuan Bangsa” tersebut, Ibas mendorong keterlibatan generasi muda sebagai bagian dari solusi pemberantasan narkoba. Menurutnya, pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat bagi generasi muda. Pendidikan, olahraga, seni, teknologi, kewirausahaan, hingga kegiatan sosial dapat menjadi ruang untuk mengembangkan potensi sekaligus membangun ketahanan diri dari pengaruh negatif lingkungan. Penanganan kawasan seperti Kampung Bahari juga dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Selain penegakan hukum, diperlukan intervensi sosial, pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat agar kawasan tersebut tidak kembali dimanfaatkan jaringan peredaran narkotika. “Negara harus hadir secara utuh. Penegakan hukum harus berjalan tegas terhadap jaringan pengedar dan bandar, sementara masyarakat, khususnya generasi muda dan mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, harus mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya,” tambah politisi Fraksi Demokrat itu. Ibas berharap penggerebekan Kampung Bahari menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pemberantasan narkotika di seluruh Indonesia. Konsistensi penindakan, pengawasan, pencegahan, dan pemulihan dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. “Perang terhadap narkotika tidak boleh bersifat sesaat atau hanya berdasarkan operasi tertentu. Harus ada konsistensi, pengawasan, penindakan, pencegahan, dan pemulihan yang berjalan beriringan. Tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat, menyelamatkan generasi bangsa, dan memastikan negara tidak memberikan ruang bagi jaringan kejahatan narkotika,” tutupnya. (uc/aha)...

Baca Detail
Keberhasilan Berantas Narkoba Bukan Sekadar Penangkapan, Tapi Juga Turunnya Peredaran
Berita
06 Nov 2026

Keberhasilan Berantas Narkoba Bukan Sekadar Penangkapan, Tapi Juga Turunnya Peredaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia menegaskan keberhasilan pemberantasan narkotika tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya penangkapan pelaku atau barang bukti yang disita. Menurutnya, capaian pemberantasan harus terlihat dari penurunan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, terbongkarnya jaringan bandar besar, meningkatnya akses rehabilitasi, serta terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. "Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak boleh hanya diukur dari banyaknya penangkapan atau barang bukti yang disita," ujar Lola dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Legislator Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan, terdapat sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian dalam menilai keberhasilan upaya pemberantasan narkotika. Di antaranya penurunan angka peredaran dan penyalahgunaan, pengungkapan jaringan bandar besar, serta peningkatan akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. "Keberhasilannya harus terlihat dari menurunnya angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika, terbongkarnya jaringan bandar besar, meningkatnya akses rehabilitasi, serta terciptanya rasa aman di tengah masyarakat," tegasnya. Pandangan tersebut relevan dengan penggerebekan kawasan Kampung Bahari dan Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara, pada 1 November 2026. Operasi gabungan yang melibatkan sekitar 1.816 personel itu mengamankan sejumlah orang dan menyita berbagai barang bukti, termasuk narkotika dan peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran. Menurut Lola, penindakan seperti itu perlu ditindaklanjuti dengan kerja sama antarlembaga agar pengungkapan jaringan tidak berhenti pada pelaku yang ditemukan di lokasi. Sinergi antara Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan unsur terkait lainnya harus diperkuat. "Pemberantasan narkoba membutuhkan sinergi yang kuat antara Polri, BNN, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan seluruh unsur terkait. Sinergi tersebut harus dibangun di atas integritas, profesionalisme, dan komitmen bersama," katanya. Lola juga mengingatkan agar tidak ada toleransi terhadap aparat yang justru terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menjadi garda terdepan dalam memberantas kejahatan tersebut. "Kami juga menekankan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap oknum aparat yang justru terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Aparat Penegak Hukum harus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba, bukan justru menjadi bagian dari persoalan," tegasnya. Selain penindakan, Lola menyoroti pentingnya membedakan bandar dan pengedar yang menjalankan bisnis narkotika dengan korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan dan pemulihan. Pembedaan tersebut diperlukan agar penegakan hukum juga memperhatikan aspek kesehatan dan rehabilitasi. "Di sisi lain, kita juga harus membedakan secara tepat antara bandar dan pengedar yang menjalankan bisnis narkotika dengan korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan dan pemulihan," ungkapnya. Ia mendorong penguatan akses rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika agar mereka memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan secara produktif. "Bagi korban penyalahgunaan narkotika, akses rehabilitasi medis dan sosial harus diperkuat agar mereka memiliki kesempatan untuk pulih, dan kembali menjalani kehidupan secara produktif," pungkas Politisi Dapil Jawa Barat XI itu. (fa/aha)...

Baca Detail
Korpri Setjen DPR Gandeng BNI, Hadirkan Layanan Hunian Terjangkau Bagi Pegawai
Berita
06 Nov 2026

Korpri Setjen DPR Gandeng BNI, Hadirkan Layanan Hunian Terjangkau Bagi Pegawai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini mengapresiasi kerja sama antara Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Setjen DPR RI dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam layanan pemenuhan hunian layak bagi pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. Ia menegaskan kerja sama ini merupakan komitmen Korpri untuk memudahkan setiap pegawai dalam bertransaksi, tanpa harus keluar gedung.   Sehingga dapat dikatakan tidak beresiko dalam hal keamanan. “Ini merupakan salah satu fondasi penting dalam menunjang kesejahteraan pegawai beserta keluarganya, ketersediaan rumah tinggal yang aman dan nyaman ini tidak hanya menghadirkan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan motivasi kerja. Dengan begitu produktivitas serta optimalisasi kualitas pelayanan konstitusional dapat terus meningkat," ungkapnya dalam acara sosialisasi perumahan di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia menjelaskan bahwa penandatanganan kerja sama antara Koperasi Setjen DPR RI dengan Bank BNI ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan terbaik baik bagi pegawai, Disertai berbagai opsi hunian fleksibel yang dapat disesuaikan dengan skala kebutuhan dan juga kemampuan perencanaan finansial para pegawai. “Dengan adanya kegiatan ini Saya sekali lagi menghimbau dan mengajak seluruh pegawai di lindungan Sekretariat Jenderal DPR RI Untuk memanfaatkan kesempatan emas ini dan dengan sebaik-baiknya," tuturnya. Ke depan, lanjutnya, ia berharap adanya kerja sama yang lain terkait program layanan dengan Bank BNI yang akan memberikan kemudahan bagi pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti kredit hunian dan kendaraan. Ia pun berharap model kerja sama institusional ini dapat dikembangkan di masa mendatang dalam pengembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi. (tn/aha)...

Baca Detail
Legislator Minta Aparat Diperkuat untuk Bongkar Jaringan Narkoba
Berita
06 Nov 2026

Legislator Minta Aparat Diperkuat untuk Bongkar Jaringan Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia mendorong penguatan sumber daya aparat penegak hukum untuk menghadapi peredaran narkotika yang semakin terorganisasi. Menurutnya, pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan personel, anggaran, sarana prasarana, hingga teknologi yang memadai agar aparat mampu mengungkap jaringan peredaran secara menyeluruh. "Peredaran narkoba saat ini sudah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas. Bahkan, modus operandi yang digunakan semakin beragam dengan memanfaatkan teknologi dan jalur distribusi lintas wilayah," ujar Lola dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia menilai perkembangan tersebut menuntut peningkatan kapasitas aparat, baik dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Penguatan juga tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi harus menjangkau wilayah yang berpotensi menjadi jalur masuk dan peredaran narkotika. "Karena itu, Aparat Penegak Hukum harus didukung dengan sumber daya yang memadai, baik dari sisi personal, anggaran, sarana prasarana, maupun teknologi mendukung penyelidikan dan penyidikan," tegas legislator dari Fraksi Partai Nasdem itu. Lola menambahkan, perhatian terhadap penguatan aparat perlu diberikan secara merata, termasuk di wilayah perbatasan, pesisir, desa, dan daerah terpencil. Menurutnya, wilayah-wilayah tersebut juga memiliki kerawanan yang harus diantisipasi melalui dukungan personel dan fasilitas penegakan hukum. "Kami mendorong agar penguatan tersebut tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah perbatasan, pesisir, desa-desa, dan daerah terpencil yang berpotensi menjadi jalur masuk maupun peredaran narkoba," katanya. Pernyataan tersebut relevan dengan penggerebekan kawasan Kampung Bahari dan Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara, pada 1 November 2026. Operasi gabungan yang melibatkan sekitar 1.816 personel itu menunjukkan besarnya kebutuhan koordinasi dan kesiapan aparat dalam menangani peredaran narkotika di suatu Kawasan. Lebih lanjut, Lola mengingatkan pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada penangkapan pengguna maupun kurir. Aparat harus menelusuri jaringan hingga ke pihak yang mengendalikan bisnis narkotika. "Menurut saya, pemberantasan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh berhenti pada penangkapan pengguna maupun kurir di lapangan," ungkapnya. Sebagai bagian dari Komisi III, Lola menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya Polri, agar penanganan perkara narkotika berlangsung profesional dan transparan. "Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Aparat Penegak Hukum, khususnya Polri, agar penanganan kasus narkotika dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pengungkapan jaringan secara utuh," jelasnya. Selain pengungkapan jaringan, Lola juga menekankan pentingnya penelusuran aset hasil kejahatan narkotika. Langkah tersebut diperlukan agar keuntungan dari bisnis ilegal tidak kembali digunakan untuk memperluas jaringan peredaran. "Jangan sampai pelaku utama hanya dihukum, tetapi keuntungan dari bisnis haram tersebut tetap dapat dinikmati atau digunakan untuk membangun kembali jaringan peredaran narkoba," pungkasnya. (fa/aha)...

Baca Detail
Mercy Barends Minta Konsep Illicit Enrichment Diatur dengan Rambu yang Jelas
Berita
06 Nov 2026

Mercy Barends Minta Konsep Illicit Enrichment Diatur dengan Rambu yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends menyoroti penerapan konsep illicit enrichment atau kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Menurutnya, pengaturan konsep tersebut harus memiliki batas dan mekanisme pembuktian yang jelas agar tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, konsep illicit enrichment menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, terutama terkait pihak yang dibebani kewajiban pembuktian. Mercy mengatakan, penerapan illicit enrichment pada dasarnya berkaitan dengan dugaan seseorang memperkaya diri melalui cara-cara yang tidak benar. Namun, ia mengingatkan bahwa mekanisme pembuktian dalam RUU tersebut tidak boleh serta-merta membebankan seluruh kewajiban pembuktian kepada orang yang dituduh. “Illicit enrichment ini sebenarnya semacam dasar bahwa ada tindakan dari seseorang tertentu yang memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang kotor, atau cara-cara yang membuat aset dan kekayaannya tercemar,” jelas Mercy saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia menilai, berdasarkan penelaahannya terhadap konsep pengaturan yang dibahas, terdapat pendekatan hibrida antara asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia dan pembuktian terbalik secara terbatas (reversal of the burden of proof). Dengan pendekatan tersebut, negara tetap harus membuktikan terlebih dahulu keterkaitan aset dengan tindak pidana sebelum meminta pihak yang bersangkutan memberikan penjelasan mengenai asal-usul kekayaannya. Diketahui, konsep pembuktian terbalik terkait aset, terutama untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi atau kejahatan ekonomi, diterapkan dalam berbagai bentuk di sejumlah negara. Istilah yang sering digunakan adalah Unexplained Wealth Order (UWO), unexplained wealth laws, dan non-conviction-based asset forfeiture. “Sepertinya kita menganut dua pendekatan hibrida. Satu memuat pendekatan skema negara berdasarkan KUHP, di mana semua orang setara di hadapan hukum dan praduga tak bersalah. Tetapi yang kedua juga melakukan pembuktian terbalik secara terbatas kepada orang yang tertuduh,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. Mercy menegaskan, aparat penegak hukum harus mampu menunjukkan bukti awal bahwa aset yang akan dirampas benar-benar berkaitan dengan tindak pidana. Ia merujuk pada kebutuhan sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk mendukung proses pembuktian tersebut. “Negara lewat institusi aparat penegak hukumnya harus mampu membuktikan di awal bahwa aset yang dirampas ini betul-betul berkaitan dengan tindak pidana,” tegasnya. Setelah bukti awal disampaikan, pihak yang dituduh dapat diminta memberikan keterangan atau membuktikan secara terbatas bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, pembuktian terbalik tidak dimaknai sebagai pengalihan seluruh beban pembuktian kepada pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut, Mercy menyebut proses perampasan aset tetap harus mengikuti tahapan hukum hingga memperoleh putusan pengadilan. Menurutnya, pemblokiran atau pembekuan aset pada tahap awal tidak serta-merta mengubah status kepemilikan. Pengalihan kepemilikan baru dapat dilakukan setelah melalui prosedur dan putusan pengadilan. Terkait apakah konsep illicit enrichment akan dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset, Mercy menyatakan hal tersebut masih perlu dilihat dari DIM yang disampaikan pemerintah. Ia menegaskan, Komisi III akan mencermati apakah pemerintah turut mengakomodasi konsep tersebut dalam materi yang diajukan. “Ada atau tidak, tetapi rambu-rambunya harus jelas,” ujar legislator dari dapil Maluku itu. Mercy berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat menghasilkan pengaturan yang efektif untuk memulihkan aset hasil tindak pidana, sekaligus menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara. (fa/rdn)...

Baca Detail
Komisi III-Pemerintah Sepakati Perubahan Judul RUU Perampasan Aset, Perkuat Frasa 'Tindak Pidana Lainnya'
Berita
06 Nov 2026

Komisi III-Pemerintah Sepakati Perubahan Judul RUU Perampasan Aset, Perkuat Frasa 'Tindak Pidana Lainnya'

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan tersebut dilakukan untuk mempertegas fokus pengaturan sekaligus ruang lingkup tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, penambahan frasa tindak pidana korupsi dalam judul RUU tersebut merupakan upaya untuk menegaskan perhatian utama pembentukan regulasi ini, sebagaimana aspirasi yang berkembang di masyarakat. Meski demikian, RUU tersebut tetap membuka ruang pengaturan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana lainnya. “Walaupun nanti dalam batang tubuh ada pembahasan tindak pidana lainnya, itu hanya terbatas pada beberapa tindak pidana yang nanti akan kita sepakati. Ini judul,” ujar Habiburokhman saat memimpin rapat pembahasan RUU Perampasan Aset bersama Pemerintah di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia menambahkan, cakupan tindak pidana lainnya, termasuk penipuan investasi bodong hingga persoalan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, akan dibahas lebih lanjut dalam batang tubuh RUU. Menurutnya, penentuan ruang lingkup tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama antara DPR dan Pemerintah dalam pembahasan substansi pasal. “Yang penting dari judul ini sudah nendang, bahwa kita ini konsepnya apa. Memang kita menyerap aspirasi masyarakat bahwa concern utamanya undang-undang ini adalah tindak pidana korupsi,” tegasnya. Usulan perubahan judul tersebut sebelumnya disampaikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra saat membacakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pertama. Pemerintah menilai penambahan frasa tersebut diperlukan untuk memperjelas ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenakan mekanisme perampasan aset, terutama tindak pidana korupsi. Setelah mendengarkan penjelasan Pemerintah, perwakilan fraksi di Komisi III DPR RI menyampaikan persetujuan atas perubahan judul tersebut. Habiburokhman kemudian mengetuk palu sebagai tanda disepakatinya DIM pertama terkait judul RUU Perampasan Aset. Dalam rapat tersebut, Habiburokhman juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyerahkan sebanyak 397 DIM untuk dibahas bersama Komisi III DPR RI. Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru. Untuk mengefektifkan pembahasan, Komisi III dan Pemerintah menyepakati DIM yang bersifat tetap. Sementara itu, DIM redaksional akan dibahas lebih lanjut melalui Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). (rdn)...

Baca Detail
RUU Perampasan Aset Perdalam Substansi Pengembalian Kerugian Korban Kejahatan Ekonomi
Berita
06 Nov 2026

RUU Perampasan Aset Perdalam Substansi Pengembalian Kerugian Korban Kejahatan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pembahasan yang telah memasuki tahap awal ini ditargetkan dapat diselesaikan pada masa sidang yang dimulai 10 November 2026 mendatang. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan langkah tersebut merupakan bagian dari percepatan pembahasan, setelah sebelumnya dilakukan penyusunan RUU. Ia menyebut tahapan kali ini menjadi momentum untuk mendorong agar regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut segera terwujud. “Kalau kemarin kan penyusunan (sebelum ditetapkan di paripurna), sekarang pembahasan (setelah ditetapkan di paripruna menjadi RUU Inisiatif DPR). Kenapa kita mulai (pembahasan) sebelum masa sidang? Karena kita mau gaspol. Kalau bisa, undang-undang ini selesai di masa sidang yang dimulai tanggal 10 besok,” ujar Habiburokhman kepada wartawan di Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia menjelaskan, percepatan pembahasan dilakukan agar aspirasi masyarakat terhadap kehadiran regulasi perampasan aset dapat segera diwujudkan. Bahkan, Komisi III telah memulai sejumlah kegiatan pembahasan dan penyerapan masukan sejak beberapa waktu lalu. Salah satu substansi penting yang mengemuka, lanjut Habiburokhman, adalah mekanisme pengembalian aset kepada korban tindak pidana, khususnya korban penipuan investasi dan investasi bodong. Menurutnya, aset hasil tindak pidana tidak semestinya hanya dikembalikan kepada negara, tetapi juga harus dapat disalurkan secara langsung kepada masyarakat yang menjadi korban. Ia mencontohkan sejumlah kasus investasi bermasalah yang menyebabkan masyarakat mengalami kerugian besar. Selama ini, para korban tidak hanya mengharapkan pelaku dihukum, tetapi juga menginginkan aset yang telah mereka investasikan dapat dikembalikan. “Dengan undang-undang ini kita ingin pastikan korban segera mendapat hasil dari aset-aset yang dirampas. Masukan dari banyak sekali korban investasi bodong, mereka mempertanyakan mengapa asetnya dirampas untuk negara, masuk ke negara dulu, baru melalui proses panjang untuk sampai kepada korban,” jelasnya. Habiburokhman menilai mekanisme yang lebih efektif diperlukan agar pemulihan kerugian masyarakat tidak berlarut-larut. Sebab, dalam sejumlah kasus, pelaku tindak pidana ekonomi bahkan tidak terlalu mempersoalkan hukuman penjara karena masih menguasai aset hasil kejahatannya. “Kasihan korbannya tertatih-tatih. Mereka bukan hanya ingin pelakunya dipenjara, tetapi aset mereka kembali. Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana ekonomi investasi bodong itu pasang badan. Tidak apa-apa saya dipenjara lima tahun atau sepuluh tahun, tetapi asetnya sudah triliunan,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Rampas Aset Kejahatan Lingkungan Selain persoalan investasi bodong, Komisi III juga menerima usulan agar pengaturan perampasan aset dapat menyentuh persoalan kejahatan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Usulan tersebut mencakup kemungkinan penerapan perampasan aset terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut di Komisi III. Termasuk mengenai kemungkinan penerapan perampasan aset terhadap korporasi yang selama ini hanya dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. “Ya, itu tergantung kesepakatan kawan-kawan nanti. Usulannya seperti itu. Misalnya hanya pidana administrasi, izinnya dicabut, tetapi kompensasinya bagaimana? Itu beberapa isu yang disampaikan kawan-kawan dalam pertemuan-pertemuan kemarin. Nanti apakah akhirnya disepakati, teman-teman bisa lihat nanti,” paparnya. Dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, Komisi III juga menyoroti ketentuan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu. Habiburokhman menyampaikan bahwa RUU tersebut akan menegaskan kembali pemberlakuan pidana mati sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. “Memang terhadap tindak pidana korupsi dengan kondisi tertentu dikenakan hukuman mati. Kita tahu hukuman mati hingga saat ini masih berlaku di Indonesia berdasarkan KUHP Nomor 1 Tahun 2023,” tegasnya. (ayu/rdn)...

Baca Detail
Dukung RUU Penyadapan, Yanuar Arif Wibowo: Jangan Sampai Rakyat Merasa Selalu Diawasi
Berita
06 Nov 2026

Dukung RUU Penyadapan, Yanuar Arif Wibowo: Jangan Sampai Rakyat Merasa Selalu Diawasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Yanuar Arif Wibowo menekankan pentingnya pembentukan Undang-Undang tentang Penyadapan untuk memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi pengawasan di Indonesia. Langkah regulasi ini mendesak untuk melindungi hak privasi seluruh warga negara serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. “Memang harus dibentuk satu regulasi yang mengatur tentang penyadapan. Nah, ini harus disegerakan ya, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas monitoring, surveillance, dan seterusnya itu, bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Yanuar dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Rapat Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Dirinya menerangkan bahwa payung hukum regulasi penyadapan sangat diperlukan agar setiap penggunaan fasilitas alat pengawasan yang dibiayai oleh APBN dapat diaudit secara transparan dan akuntabel kepada publik. Pun, tegasnya, ia mendorong penguatan tata kelola data nasional melalui pembentukan Undang-Undang Satu Data Indonesia untuk meruntuhkan ego sektoral antar instansi pemerintah. Selain itu, Yanuar juga menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi regulasi tata kelola data nasional dengan perlindungan data pribadi agar mekanisme pertukaran informasi antar kementerian dan lembaga tetap berjalan aman. “Sedari awal data di Indonesia ini sangat rentan. Saya waktu itu sempat juga di Bareskrim, saya juga ikut dipanggil SDI ini, catatannya adalah bagaimana kita bisa menjaga data ini di tengah derasnya teknologi digital,kemudian artificial intelligence, dan banyaknya terjadi kebocoran dari beberapa lembaga,” terangnya. Politisi Fraksi PKS itu berharap pembentukan regulasi terkait penyadapan dan integrasi data tunggal bisa memperkuat kepercayaan publik serta menjamin keamanan privasi warga negara. “Jangan kemudian semua rakyat ini jadi saling tengok, gitu ya, saling merasa, jangan-jangan kita disadap, gitu. Jadi, kita merasa tidak aman dan kehilangan privasi di Indonesia,” tandasnya. (nan/um)...

Baca Detail
Negara Harus Lindungi Pelapor Kasus Narkoba
Berita
06 Nov 2026

Negara Harus Lindungi Pelapor Kasus Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia menekankan pentingnya jaminan perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan dugaan peredaran narkotika. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam pemberantasan narkoba karena warga merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan dan berpotensi mengetahui aktivitas mencurigakan. "Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan narkoba. Sebab, masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan dan sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya aktivitas mencurigakan," ujar Lola dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Meski demikian, Lola mengingatkan keberanian masyarakat untuk melapor sangat bergantung pada jaminan keamanan dari negara. Karena itu, aparat penegak hukum harus memastikan warga yang memberikan informasi tidak menghadapi ancaman maupun intimidasi. "Namun, kita juga harus memahami bahwa keberanian masyarakat untuk melapor sangat bergantung pada jaminan keamanan yang diberikan oleh negara," katanya. Politisi dari Fraksi Partai Nasdem itu mendorong aparat penegak hukum menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berani menyampaikan informasi. "Oleh karena itu, kami mendorong Aparat Penegak Hukum untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berani menyampaikan informasi," tegasnya. Menurut Lola, masyarakat yang membantu negara mengungkap tindak kejahatan tidak boleh justru berada dalam situasi yang membahayakan keselamatannya. Jaminan perlindungan tersebut diperlukan agar warga tidak ragu menyampaikan informasi mengenai dugaan peredaran narkoba di lingkungannya. "Jangan sampai masyarakat yang ingin membantu negara, justru merasa terancam, mendapatkan intimidasi, atau bahkan menjadi korban karena keberaniannya melaporkan tindak kejahatan. Negara harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat yang turut berperan dalam memerangi narkoba," ungkapnya. Pentingnya keterlibatan masyarakat juga relevan dengan penggerebekan kawasan Kampung Bahari dan Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara, pada 1 November 2026. Operasi gabungan aparat di kawasan tersebut menjadi salah satu contoh penindakan terhadap dugaan aktivitas peredaran narkotika yang membutuhkan dukungan berbagai unsur. Di sisi lain, Lola menilai pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan penindakan. Pencegahan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum melalui edukasi yang berkelanjutan di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, hingga masyarakat. "Menurut saya, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan penindakan. Pencegahan harus menjadi prioritas yang berjalan beriringan dengan penegakan hukum," jelasnya. Ia menilai orang tua memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan pengawasan terhadap anak-anak. Sementara itu, institusi pendidikan perlu menjadi ruang yang aman untuk memberikan pemahaman mengenai dampak penyalahgunaan narkotika. Dengan mekanisme pelaporan yang aman dan edukasi berkelanjutan, Lola berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Negara, menurutnya, harus memberikan kepastian perlindungan kepada setiap warga yang turut membantu upaya pemberantasan narkotika. (fa/aha)...

Baca Detail
Bahas Fast Track Legislation, Legislator Kaitkan dengan Pembahasan RUU APBN Tiap Tahun
Berita
06 Nov 2026

Bahas Fast Track Legislation, Legislator Kaitkan dengan Pembahasan RUU APBN Tiap Tahun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti mendorong agar pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang turut memperhatikan sinkronisasi siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, khususnya terkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD). “Ini kita minta diatur norma mengkaji siklus APBN. Karena dari daerah-daerah sudah berulang kali menyampaikan keluhan ketika menyusun APBD tidak bisa mendapatkan pagu indikatif terkait TKD, transfer keuangan dari pusat ke daerah. Dan itu tergantung dengan pembahasan APBN yang selama ini terjadi. Nah, kalau undang-undang ini bisa mewadahi keluhan itu menurut saya jauh lebih baik,” ujar Azis dalam Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan pengaturan tersebut tidak harus mencantumkan bulan atau tahun secara spesifik. Namun, perlu ada norma yang menegaskan bahwa pembahasan RUU APBN oleh DPR bersama pemerintah harus memperhatikan siklus pembahasan APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, menurut Azis yang juga merupakan Anggota Komisi II DPR RI ini, terdapat ruang bagi Pemerintah untuk memastikan keselarasan tahapan penganggaran pusat dan daerah sekaligus memberikan kepastian pagu indikatif yang dibutuhkan Pemerintah Daerah. Menanggapi usulan tersebut, Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof.  Bayu Dwi Anggono menjelaskan RUU APBN memiliki karakteristik khusus dibandingkan RUU pada umumnya. Hal ini karena berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, rancangan undang-undang APBN hanya dapat diajukan oleh Presiden serta memiliki siklus pembahasan tahunan yang berkaitan langsung dengan fungsi anggaran DPR. Kepala Badan Keahlian menerangkan, pengaturan mengenai siklus APBN selama ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Sementara itu, Komisi XI DPR RI saat ini tengah menyiapkan revisi Undang-Undang tentang Keuangan Negara. "Jadi, sebenarnya kalau dikaitkan dengan yang substantif tadi, itu adanya nanti di Undang-Undang Keuangan Negara. Di kita ini memang dalam konteks lebih pada bagaimana penyiapan rancangan undang-undangnya, dalam artian pengajuan, pembahasan, dan sebagainya," jelas Kepala Badan Keahlian. Kepala Badan Keahlian menambahkan, sejumlah substansi mengenai penataan siklus penganggaran tersebut dapat dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam revisi Undang-Undang tentang Keuangan Negara, mengingat ketentuan teknis dan siklus APBN memang berada dalam ruang lingkup regulasi tersebut. Menanggapi penjelasan itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri menyatakan bahwa masukan yang disampaikan Azis Subekti akan dicatat dalam penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang. (pun/rdn)...

Baca Detail
Berbeda dengan Perppu, Perumusan Fast-Track Legislation Harus Diatur Ketat
Berita
06 Nov 2026

Berbeda dengan Perppu, Perumusan Fast-Track Legislation Harus Diatur Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pentingnya pengaturan kriteria yang jelas dan ketat dalam penerapan mekanisme pembentukan undang-undang melalui jalur cepat atau fast-track legislation. Firman berpandangan, gagasan fast-track legislation perlu terlebih dahulu dirumuskan secara cermat, terutama terkait perbedaan mekanisme tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Saat wawancara dengan Parlementaria di sela pembahasan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026), Firman menjelaskan Perppu merupakan instrumen hukum dalam keadaan kegentingan yang memaksa dan menjadi kewenangan konstitusional Presiden. Sementara itu, mekanisme fast-track legislation dapat diinisiasi oleh Pemerintah maupun DPR. “Oleh karena itu kita minta agar di dalam ketentuan fast-track ini ada kriteria yang jelas. Undang-undang apa saja yang bisa dikategorikan fast-track, ini harus clear. Kalau gak nanti bisa menjadi perdebatan,” ujar Firman saat wawancara dengan Parlementaria di sela Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang yang digelar di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Tak hanya itu, Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menekankan pembentukan UU harus mengutamakan kualitas, bukan sekadar kuantitas atau kecepatan penyelesaian. Menurutnya, tanggung jawab pembentuk undang-undang adalah memastikan setiap produk legislasi disusun secara cermat, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar penerapan fast-track legislation tidak menghilangkan prinsip meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna. Sebab, keterlibatan publik merupakan bagian penting dalam proses pembentukan undang-undang. "Jangan sampai fast-track ini mengabaikan meaningful participation. Kalau jalur fast-track kemudian mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna, itu akan menjadi masalah karena bisa dianggap cacat prosedural. Mahkamah Konstitusi juga sudah menegaskan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang," ujarnya. Terkait pelibatan masyarakat, Firman berpandangan partisipasi publik perlu dilaksanakan secara terarah dengan memperhatikan relevansi kompetensi dan keahlian terhadap materi UU yang sedang dibahas. Ia mencontohkan, pembahasan regulasi di bidang pertanian idealnya juga melibatkan pihak-pihak yang memahami persoalan dan memiliki kompetensi di sektor tersebut. Oleh karena itu, Firman turut mengusulkan agar aspek kelembagaan organisasi yang menyampaikan aspirasi diatur secara lebih terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, persyaratan serta mekanisme pelibatan organisasi maupun kelompok masyarakat perlu memiliki kejelasan sehingga proses penyerapan aspirasi berjalan sesuai substansi pembahasan. "Meaningful participation itu harus jelas siapa yang dilibatkan. Kalau organisasi, tentu harus organisasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini lembaga negara dan menyangkut pembentukan undang-undang, sehingga mekanisme partisipasinya juga harus diatur secara rinci," paparnya. Menutup pernyataannya, Firman menegaskan perlu adanya aturan yang mendasar secara jelas antara mekanisme fast-track legislation dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurutnya, kedua instrumen tersebut memiliki dasar, kewenangan, dan karakteristik yang berbeda agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya. “Perppu adalah hak prerogatif Presiden, kemudian itu ada kepentingan yang sifatnya darurat, dan kemudian ada kebutuhan mendesak, itu dasar-dasar aturannya begitu. Kalau untuk fast-track ini memang harus betul-betul rigid dan kemudian harus betul-betul diperhitungkan, jangan kualitas undang-undang dikesampingkan,” pungkas Firman. (pun/rdn)...

Baca Detail
Biro SDMA Setjen DPR Sosialisasikan Layanan Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik ASN
Berita
05 Nov 2026

Biro SDMA Setjen DPR Sosialisasikan Layanan Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Endang Suryastuti, menegaskan bahwa kenaikan pangkat untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperoleh secara otomatis, melainkan harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Pasalnya, kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan negara atas prestasi, kinerja, dedikasi, serta integritas yang telah ditunjukkan pegawai.“Kenaikan pangkat dan pencantuman gelar bagi ASN tentunya sangat terkait dengan pengembangan pola karier ASN. Sehingga kenaikan pangkat ini tentunya tidak otomatis. Apalagi kenaikan pangkat ini bukan sekadar hak yang otomatis didapatkan, tetapi tentunya ada aturan-aturan mainnya,” ujar Endang saat membuka kegiatan sosialisasi layanan kenaikan pangkat dan pencantuman gelar akademik maupun gelar profesi bagi PNS Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).Dijelaskannya, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme, persyaratan, serta ketentuan administrasi kepegawaian terkait pengembangan karier ASN. Kenaikan pangkat yang tepat waktu dan efisien menjadi bagian penting dalam memastikan penerapan sistem merit di lingkungan Setjen DPR RI. Dengan demikian, setiap pegawai yang memenuhi persyaratan dan menunjukkan prestasi kerja dapat memperoleh hak kepegawaiannya secara proporsional.Selain kenaikan pangkat, Endang juga menyoroti pentingnya pencantuman gelar akademik maupun gelar profesi bagi ASN yang telah menyelesaikan pendidikan formal. Menurutnya, pencantuman gelar bukan sekadar pembaruan data administratif dalam profil kepegawaian, melainkan menjadi pondasi dalam pemetaan kompetensi dan manajemen talenta.“Gelar yang tercantum secara resmi akan membuka peluang karir yang lebih luas, baik untuk promosi jabatan, pengembangan kompetensi lanjutan maupun penempatan tugas yang sesuai dengan keahlian spesifik yang dimiliki,” jelasnya.Endang berharap, melalui sosialisasi tersebut, ASN dapat memahami secara menyeluruh ketentuan kenaikan pangkat dan pencantuman gelar akademik, khususnya pegawai yang baru diangkat menjadi PNS pada 2026. Ia juga meminta jajaran Biro SDMA, khususnya para analis sumber daya manusia, agar mampu memberikan informasi dan pelayanan yang tepat kepada seluruh ASN di lingkungan Setjen DPR RI.Menurutnya, Biro SDMA terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian melalui penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi layanan. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam mendorong proses administrasi kepegawaian yang lebih cepat, mudah, dan efisien.Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN, Ni’mah Wahyu Purnami, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh 295 peserta yang terdiri atas peserta luring dan daring. Sebanyak 127 peserta hadir secara langsung, sedangkan peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring.Ni’mah mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi kebutuhan ASN untuk memahami ketentuan kenaikan pangkat dan pencantuman gelar akademik, terutama bagi pegawai yang baru diangkat menjadi PNS pada 2026. Terlebih, sejumlah pegawai yang sebelumnya menempuh pendidikan Diploma III kini sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana, sementara pegawai lulusan sarjana juga melanjutkan pendidikan ke jenjang magister.“Sehingga momen ini bisa teman-teman jadikan ajang untuk bertanya mengenai karir ke depan. Kami mohon perhatiannya, karena ini tentunya berkaitan dengan hak-hak teman-teman sekalian,” ujar Ni’mah.Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai pertanyaan langsung kepada narasumber dari BKN yang menangani pengelolaan kenaikan pangkat dan pencantuman gelar akademik.Ni’mah menambahkan, pemahaman yang diperoleh melalui kegiatan ini diharapkan menjadi bekal bagi ASN dalam mempersiapkan pengusulan kenaikan pangkat maupun pencantuman gelar. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN dalam meningkatkan kualitas layanan kepegawaian di lingkungan Setjen DPR RI.Sosialisasi ini menghadirkan Direktur Pengadaan dan Mutasi ASN BKN, Dr. Andes Paulus Dwi Laksono Harjono, M.H.P., yang mengikuti kegiatan secara daring, serta Anjar Dwi Langgaran, S.IP., M.A., dan Dwi Novianto, S.Sos., M.M. dari BKN sebagai narasumber.Melalui kegiatan ini, Biro SDMA Setjen DPR RI berharap seluruh ASN memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prosedur dan persyaratan layanan kenaikan pangkat. Serta pencantuman gelar akademik maupun profesi, sehingga pengembangan karier pegawai dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (ayu/aha)...

Baca Detail