KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Jangan Tunggu Nataru, Ridwan Bae: Kesiapan Transportasi Harus Dimulai Lebih Awal
Berita
06 Nov 2026

Jangan Tunggu Nataru, Ridwan Bae: Kesiapan Transportasi Harus Dimulai Lebih Awal

PARLEMENTARIA, Bali - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi darat, laut, dan udara mempersiapkan pelayanan serta infrastruktur transportasi sejak jauh hari sebelum Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurutnya, kesiapan tersebut penting untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama periode libur panjang. Ia menegaskan bahwa persiapan transportasi tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika mendekati perayaan Nataru. "Jangan hanya menjelang Natal dan Tahun Baru saja, tetapi persiapannya harus dilakukan jauh sebelum itu," ujarnya kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bali, Kamis (5/11/2026).  Menurutnya, kesiapan transportasi harus menjadi perhatian berkelanjutan, termasuk dalam menghadapi hari besar Islam dan hari besar nasional lainnya. Seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan transportasi darat, laut, dan udara dapat beroperasi dengan baik.  "Ketika Natal dan Tahun Baru tiba, maupun hari-hari besar Islam dan hari besar nasional lainnya, tidak boleh lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," tegasnya. Politisi Fraksi Golkar tersebut juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran negara yang bersumber dari pajak. Karena itu, kesiapan transportasi harus benar-benar berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat. "Masyarakat telah membayar pajak kepada pemerintah untuk dikelola dengan baik. Setelah dikelola, pemerintah harus memastikan bagaimana masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa ada hambatan dan korban," ungkapnya. Legislator Dapil Sulawesi Tenggara tersebut berharap seluruh pihak terkait dapat meningkatkan koordinasi dan melakukan langkah antisipasi sejak dini agar penyelenggaraan transportasi berjalan optimal. "Kita meminta seluruh pemangku kepentingan memberikan perhatian terhadap kesiapan transportasi darat, laut, dan udara. Jangan sampai masyarakat yang sudah memenuhi kewajibannya justru menghadapi hambatan atau menjadi korban karena persiapan yang tidak maksimal," tutupnya. (pdt/we)...

Baca Detail
Netty Prasetyani Cermati Modus Narkotika Berkedok Cairan Vape
Berita
06 Nov 2026

Netty Prasetyani Cermati Modus Narkotika Berkedok Cairan Vape

PARLEMENTARIA, Jakarta — ​Pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik atau vape dinilai perlu diperketat seiring maraknya penyalahgunaan cairan (liquid) maupun cartridge sebagai media peredaran zat narkotika. Langkah antisipasi ini mencakup pemeriksaan rantai distribusi, bahan baku, hingga penelusuran jaringan produsen.​Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menegaskan bahwa sulitnya masyarakat mengenali kandungan cairan vape secara kasat mata menjadi ancaman serius, khususnya bagi generasi muda.​"Jangan sampai masyarakat, terutama anak-anak muda, menganggap semua vape sama hanya karena bentuk dan kemasannya terlihat seperti produk rokok elektrik pada umumnya. Konsumen tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengetahui kandungan di dalamnya. Karena itu, pengawasan dan keterbukaan informasi produk menjadi sangat penting," ujar Netty dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).​Netty juga menyoroti pengungkapan kasus peredaran cartridge vape berisi narkotika di berbagai daerah, seperti penyitaan di Pelabuhan Bakauheni hingga pengungkapan di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.​"Pengungkapan di berbagai daerah harus menjadi momentum untuk memperkuat penelusuran jaringan. Jangan hanya berhenti pada penyitaan barang bukti atau penangkapan pelaku di lapangan. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengungkap siapa pemasoknya, dari mana bahan tersebut berasal, bagaimana jalur distribusinya, dan siapa yang berada di balik peredaran ini," tegasnya.​Selain itu, ia menilai bahwa pembaruan regulasi rokok elektrik dan sistem pengawasan yang adaptif mutlak diperlukan agar mampu mengimbangi munculnya berbagai jenis zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substances).​"Perkembangan zat psikoaktif baru menuntut regulasi dan sistem pengawasan yang adaptif. Jangan sampai aturan tertinggal jauh dari modus yang digunakan pelaku. Kita perlu memastikan setiap produk yang beredar jelas asal-usul, kandungan, serta pihak yang bertanggung jawab atas produksinya," tambah Politisi Fraksi PKS tersebut.​Adapun berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), ancaman penyalahgunaan New Psychoactive Substances (NPS) di Indonesia terus meningkat dengan puluhan jenis zat baru yang berhasil diidentifikasi. Pengetatan regulasi dan pengawasan ketat terhadap bahan baku serta distribusi liquid vape menjadi krusial untuk menutup celah peredaran gelap narkotika yang memanfaatkan keterbukaan pasar produk sintetis. (ndy/aha)...

Baca Detail
RUU Perampasan Aset Didorong Atur Sanksi bagi Aparat yang Menyalahgunakan Wewenang
Berita
06 Nov 2026

RUU Perampasan Aset Didorong Atur Sanksi bagi Aparat yang Menyalahgunakan Wewenang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan mengingatkan pentingnya pengaturan sanksi bagi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, aturan tersebut tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset terkait tindak pidana, tetapi juga harus memuat mekanisme untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu menilai, persoalan penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu kekhawatiran utama masyarakat dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Hinca mengatakan, sejak wacana pembentukan RUU tersebut dibicarakan di ruang publik, kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan terus muncul. Karena itu, ia meminta para ahli memberikan masukan mengenai norma yang perlu dimasukkan agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang. “Yang kita takutkan dengan undang-undang ini adalah abuse of power,” ujar Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama sejumlah pakar hukum pidana dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia kemudian mempertanyakan konsekuensi hukum bagi aparat yang justru menggunakan kewenangan perampasan aset untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Menurutnya, jangan sampai undang-undang yang dirancang untuk menghadirkan keadilan justru membuka peluang terjadinya ketidakadilan baru akibat penyalahgunaan kewenangan. “Pertanyaan saya, apakah setuju dengan ini? Saya berpikir, satu-satunya susah, satu-satunya mereka yang melakukan abuse of power itu. Misalnya, apa hukuman berikutnya?” ungkapnya. Hinca menilai, pengaturan mengenai pertanggungjawaban aparat perlu menjadi bagian dari pembahasan RUU. Sebab, kewenangan untuk menelusuri, membekukan, dan merampas aset harus disertai rambu-rambu yang jelas. Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak menjadi instrumen untuk menekan pihak tertentu atau digunakan demi kepentingan di luar penegakan hukum. Ia juga mengingatkan bahwa kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki aparat dapat disalahgunakan apabila tidak disertai pengawasan dan konsekuensi hukum yang tegas. Oleh karena itu, penyusunan RUU Perampasan Aset harus mempertimbangkan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus memastikan aparat yang menjalankan kewenangan tetap tunduk pada hukum. “Untuk apa kita buat undang-undang merampas asetnya, tetapi kita tidak punya aturan untuk merampas kekuasaan dia yang menyalahgunakan kewenangan itu?” demikian substansi pertanyaan yang disampaikan Hinca kepada para ahli. Ia berharap masukan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perumusan norma RUU Perampasan Aset. Menurutnya, undang-undang yang disusun harus mampu menjadi instrumen pemulihan aset sekaligus menghadirkan kepastian hukum dan mencegah lahirnya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaannya. Jangkau Aset yang Belum DipulihkanSelain itu, Hinca juga meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana turut mencermati aset-aset dari peristiwa masa lalu yang hingga kini belum berhasil dipulihkan negara. Ia menyoroti kemungkinan pengaturan terhadap aset yang berada di luar negeri, kapal yang tenggelam, hingga piutang yang belum tertagih. Menurut Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu, pembahasan RUU perlu memberikan kejelasan mengenai cakupan aset yang dapat menjadi objek pemulihan, termasuk aset yang persoalannya telah terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku. Hinca mencontohkan persoalan kapal yang tenggelam, baik karena kecelakaan maupun sengaja ditenggelamkan. Ia mempertanyakan bagaimana status kapal tersebut apabila sebelumnya berkaitan dengan suatu persoalan hukum dan masih terdapat kepentingan negara untuk memulihkan aset atau kerugian yang ditimbulkannya. Ia juga mengangkat kemungkinan adanya aset yang telah berada di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura, tetapi belum berhasil ditarik kembali ke Indonesia. Menurutnya, para ahli perlu memberikan pandangan mengenai kemungkinan aset semacam itu dijangkau melalui pengaturan dalam RUU Perampasan Aset. “Kalau aset-aset yang tadi sudah menjadi sesuatu aset, ada di tempat kita, ada juga yang berada di Malaysia dan Singapura. Bagaimana caranya ditarik ke Indonesia?” ujarnya. Selain itu, Hinca menyoroti persoalan piutang yang belum tertagih. Ia mencontohkan adanya penyelesaian kewajiban pembayaran yang telah dilakukan, tetapi masih menyisakan piutang yang perlu dituntaskan. Ia mempertanyakan bagaimana kedudukan piutang tersebut dalam kerangka pemulihan aset melalui RUU yang sedang dibahas. Bagi Hinca, persoalan tersebut perlu dibicarakan agar upaya pemulihan tidak hanya berfokus pada aset yang baru ditemukan atau perkara yang baru terjadi. Aset dari persoalan lama yang belum berhasil dipulihkan juga perlu mendapat perhatian, sepanjang penanganannya memiliki dasar hukum yang jelas. Ia pun meminta para ahli memberikan pandangan mengenai batas pengaturan terhadap aset yang peristiwanya telah terjadi sebelum undang-undang berlaku. Hinca menyadari adanya prinsip bahwa undang-undang berlaku ke depan, tetapi menurutnya perlu dicermati pula kemungkinan aset atau kewajiban yang belum terselesaikan dapat ditangani melalui ketentuan yang akan dibentuk. “Yang sudah terjadi, aset kita di belakang, yang tidak terambil, kita masukkan di sini. Maka tidak ada yang tertinggal. Kita tabrak itu asasnya?” ungkapnya saat mengajukan pertanyaan kepada para ahli. Melalui masukan tersebut, Hinca berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat memberikan kejelasan mengenai objek yang dapat dipulihkan, termasuk aset lama yang belum terselesaikan. Ia meminta aspek tersebut dibahas secara cermat agar tujuan pemulihan aset dapat berjalan tanpa mengabaikan asas dan kepastian hukum. (fa/aha)...

Baca Detail
Puan Beri Pesan ke Anak Muda di Acara Pemuda Gereja: Perjuangkan Keadilan, Tegakkan Kebenaran!
Berita
06 Nov 2026

Puan Beri Pesan ke Anak Muda di Acara Pemuda Gereja: Perjuangkan Keadilan, Tegakkan Kebenaran!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pembukaan Konsultasi Nasional Pemuda Gereja di Manado, Sulawesi Utara. Dalam kesempatan itu, Puan menyampaikan sejumlah pesan kepada anak muda Indonesia, termasuk untuk berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Konsultasi Nasional Pemuda Gereja digelar di aula Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado, Jumat (6/11/2026) pagi. Puan datang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri, Wakil Ketua Komisi VIII MY Esti Wijayati, dan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam. Kehadiran Puan disambut oleh Ketua Panitia Konsultasi Nasional Pemuda Gereja, Rio Dondokambey. Acara ini dihadiri pemuda dan remaja gereja dari seluruh penjuru Tanah Air, para pimpinan Sinode Gereja-gereja Anggota PGI, Pimpinan PGI Wilayah, dan Sinode Am Gereja-gereja (SAG), hingga Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara. Turut hadir pula Ketua Forum Pria Kaum Bapak (PKB) PGl, Olly Dondokambey beserta Ibu Rita Tamuntuan, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Darwin Darmawan, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Dr. Jeane Marie Tulung, Ketua MPH Sinode Am Gereja-gereja Sulawesi Utara dan Tengah, Pdt Jacklin Soan Sumilat, serta Rektor IAKN Manado, Dr. Olivia Cherly Wuwung beserta segenap civitas akademika IAKN Manado. Di awal sambutannya, Puan menyinggung tentang harmoni dalam perbedaan. “Meski kita berbeda agama tetapi ketika saya datang ke sini, sambutannya begitu hangat. Membuat saya merasa datang ke keluarga sendiri,” kata Puan diikuti tepuk tangan meriah dari para peserta yang hadir. “Memang itulah Indonesia. Kita bhineka tunggal ika. Ini yang harus selalu kita jaga termasuk oleh anak-anak muda,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Dalam kesempatan tersebut, Puan menyinggung soal Hari Sumpah Pemuda yang baru saja diperingati bangsa Indonesia pada 28 Oktober lalu. “Belum lama ini, bangsa Indonesia memperingati 98 tahun Sumpah Pemuda. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar dalam perjalanan suatu bangsa sering kali lahir dari keberanian generasi muda untuk memikirkan sesuatu yang belum terpikirkan oleh zamannya,” kata Puan. “Juga memperjuangkan sesuatu yang belum menjadi kenyataan, dan mempersatukan sesuatu yang sebelumnya terpecah-pecah,” lanjutnya. Menurut Puan, sejarah dunia mencatat pola yang serupa. Mulai dari gerakan mahasiswa dan pemuda dalam perjuangan di berbagai negara, gerakan hak asasi manusia, gerakan demokrasi, peduli lingkungan, sampai perjuangan generasi muda menentang rasisme. “Ini menunjukkan bahwa anak muda kerap menjadi kekuatan yang menggugat ketidakadilan, menantang kemapanan, dan membuka jalan bagi perubahan sosial,” ungkap Puan. Puan menegaskan, generasi muda atau Pemuda merupakan kekuatan penting dalam pembaruan sosial karena memiliki pengalaman sejarah yang berbeda sehingga memungkinkan menghadirkan cara pandang baru. “Hari ini, Pemuda hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang berkembang dengan kecepatan luar biasa. Pengetahuan semakin mudah diakses, batas-batas geografis semakin terbuka, dan kesempatan untuk belajar, berinovasi, serta membangun gerakan bersama semakin luas,” paparnya. Akan tetapi, kata Puan, kemajuan teknologi tidak dengan sendirinya melahirkan kemajuan cara berpikir, sebagaimana kelimpahan informasi tidak otomatis menghasilkan kedalaman pengetahuan dan kebijaksanaan. “Pemuda tidak cukup hanya menjadi penerima informasi, pengguna teknologi, atau pengikut perubahan. Pemuda perlu memiliki kemampuan untuk mempertanyakan, menguji kebenaran, memahami persoalan secara mendalam, dan mengubah pengetahuan menjadi tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” sebut Puan. Puan memandang, tantangan terbesar pemuda hari ini bukan lagi sekadar bagaimana memperoleh informasi, melainkan bagaimana membedakan fakta dari manipulasi, pengetahuan dari sekedar opini, serta dapat mengambil sikap atas keterasingan manusia dari kemajuan itu sendiri yang dapat memperbesar ketimpangan dan ketidakadilan. Apalagi, kemajuan teknologi juga memiliki konsekuensi atau dampak buruk seperti bahaya hoax akibat penggunaan kecerdasaan buatan yang kurang tepat. “AI ini luar biasa canggihnya tapi kita juga harus berhati-hati. Karena dengan hanya mengetik atau prompting di gadget lalu bisa sekejap menghasilkan konten-konten hoax, disinformasi. Di sini generasi muda harus berpikir kritis agar tidak termakan hoax,” ungkapnya. Dalam konteks inilah, Puan menilai tema Konsultasi Nasional Pemuda Gereja yaitu ‘Hiduplah Sebagai Terang yang Membuahkan Kebaikan, Keadilan, dan Kebenaran’, menemukan relevansinya yang sangat kuat dengan tantangan zaman. “Terang harus memiliki daya untukmenerangi persoalan, membangkitkan kesadaran, menumbuhkan harapan, dan menggerakkan tindakan bersama,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu. Lebih lanjut, Puan menyebut tekad Konsultasi Nasional Pemuda Gereja juga sejalan dengan falsafah yang diwariskan oleh Sam Ratulangi, pahlawan nasional dari Sulawesi Utara. “Yaitu Si Tou Timou Tumou Tou, bahwa manusia hidup untuk memanusiakan sesama manusia. Falsafah ini mengajarkan bahwa nilai kehidupan manusia tidak hanya ditentukan oleh apa yang berhasil diraih untuk dirinya sendiri, tetapi juga oleh apa yang dapat diberikan bagi kehidupan sesamanya,” terang Puan. Dalam sejarah perjuangan bangsa, Puan pun menyinggung soal dedikasi Proklamator dan Presiden pertama Indonesia, Sukarno atau Bung Karno yan menempatkan rakyat sebagai pusat dari cita-cita kemerdekaan. “Bung Karno menegaskan bahwa kebangsaan dan demokrasi tidak boleh berhenti pada kemerdekaan politik, tetapi harus membawa kemerdekaan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga rakyat dapat hidup lebih sejahtera dan bermartabat,” jelas cucu Bung Karno tersebut. Puan menegaskan, pengabdian kepada sesama bukanlah sesuatu yang terpisah dari perjuangan membangun bangsa. Justru melalui kepedulian terhadap kehidupan rakyat, nilai-nilai kemanusiaan, dan kebangsaan, menurut Puan, maka keimanan menemukan wujudnya yang nyata. “Konsultasi Nasional Pemuda Gereja pada saat ini, tentu tidak hanya menjadi ruang untuk bertukar pikiran, memperkuat persaudaraan, dan menyusun program-program organisasi,” tutur Puan. Puan pun berharap agar forum ini menjadi momentum untuk mempertegas arah pengabdian Pemuda Gereja di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. “Jika Pemuda Gereja ingin menjadi terang, maka terang itu harus hadir di tengah kehidupan rakyat. Terang tidak hanya bersinar di dalam ruang-ruang pertemuan dan kegiatan organisasi, tetapi harus menjangkau tempat-tempat di mana masyarakat menghadapi kesulitan, ketidakpastian, dan ketidakadilan,” urainya. Dari semangat inilah, Puan menilai program-program kerja Pemuda Gereja perlu dirumuskan, khususnya program yang dilandasi oleh persoalan nyata yang harus dijawab dan dapat memberikan perubahan serta dirasakan manfaatnya oleh pemuda dan masyarakat. “Perjalanan Pemuda Gereja untuk menjadi terang di tengah kehidupan rakyat tentu tidak selalu mudah. Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri, dan setiap generasi menghadapi ujian sejarah yang berbeda,” kata Puan. Jika generasi muda pada masa perjuangan kemerdekaan menghadapi penjajahan dan keterbatasan kebebasan, menurut Puan, maka generasi muda hari ini menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks yaitu kemajuan teknologi yang sangat cepat, persaingan ekonomi, ketimpangan kesempatan, krisis lingkungan, disinformasi, serta kecenderungan melemahnya solidaritas sosial. “Di sinilah panggilan Pemuda Gereja untuk menjadi terang menemukan ujian yang sesungguhnya karena, terang tidak kehilangan maknanya ketika berhadapan dengan kegelapan. Justru di tengah kesulitan dan ketidakpastian, kehadiran terang menjadi semakin diperlukan,” tegas Puan. Puan juga mengingatkan, pemuda gereja tidak cukup hanya memahami tantangan zaman, tetapi harus memperkuat diri untuk mampu menjawabnya melalui karya, pelayanan, dan gerakan bersama yang membawa perubahan nyata. “Pemuda harus terus mempertajam cara pikir, memperkuat kemajuan cara kerja, dan meningkatkan cara hidup yang baik,” pesan mantan Menko PMK itu. Puan pun menyinggung Indonesia saat ini memiliki angkatan generasi muda yang sangat besar, yaitu lebih dari 50 persen. Meski begitu, ia menilai masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah generasi muda yang kita miliki, tetapi terutama oleh kualitas dan kekuatan karakternya. “Oleh karena itu, menjadi harapan kita semua bahwa Konsultasi Nasional ini dapat menghadirkan gerakan Pemuda Gereja yang berkarakter, sebagai kekuatan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan ikut membentuk masa depan bangsa dan negara,” urai Puan. Puan juga berharap agar pemuda gereja menjadi generasi yang kuat dalam iman, terbuka terhadap kemajuan, dan memiliki keberanian untuk menghadirkan kebaikan. “Bung Karno pernah mengungkapkan keyakinannya yang sangat besar terhadap kekuatan generasi muda melalui ungkapan yang terkenal: Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia,” ujar Puan mengutip pernyataan Bung Karno. “Pesan yang dapat kita petik dari ungkapan tersebut bukanlah tentang jumlah pemuda, melainkan tentang kekuatan tekad, keberanian, persatuan, dan cita-cita besar yang mampu menggerakkan perubahan sejarah,” sambung Puan. Dalam acara ini, Puan menyematkan tanda peserta acara tanda Konsultasi Nasional Pemuda Gereja resmi dibuka. Puan meminta pemuda gereja untuk berani dengan tetap berlandaskan pada iman, memperoleh kekuatannya dari pengetahuan, serta mewujudkannya melalui kepedulian dan kebaikan kepada sesama. “Inilah panggilan Pemuda Gereja: menjadi terang yang tidak bersinar untuk dirinya sendiri, tetapi bersinar menerangi kehidupan sesama,” ucapnya. Puan pun kembali memberikan pesan kepada generasi muda. “Hiduplah sebagai terang. Hadirkan kebaikan. Perjuangkan keadilan! Tegakkan kebenaran!” tegas Puan. Sementara itu, Ketua Panitia Konsultasi Nasional Pemuda Gereja, Rio Dondokambey mengucapkan terima kasih atas kedatangan Puan. “Selamat datang Ibu Ketua DPR-RI. Kami sangat merasa terhormat Ibu hadir. Ini adalah Konsultasi Nasional Pemuda Gereja pertama yang kami laksanakan setelah beberapa tahun sempat vakum. Kami sangat ingin mendengar masukan dari Ibu Ketua untuk penyusunan program-program kerja kami,” ucap Rio Dondokambey. (aha)...

Baca Detail
Terima Delegasi U.S. CAPSTONE, Komisi I Tegaskan Komitmen Perkuat Pertahanan Nasional
Berita
06 Nov 2026

Terima Delegasi U.S. CAPSTONE, Komisi I Tegaskan Komitmen Perkuat Pertahanan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menerima kunjungan U.S. CAPSTONE Fellows Delegation di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang pertukaran pandangan mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan DPR dengan pemerintah, serta dukungan parlemen terhadap penguatan sektor pertahanan. Utut menjelaskan, delegasi CAPSTONE merupakan peserta program pendidikan strategis Amerika Serikat yang terdiri atas perwira tinggi dari tiga matra angkatan bersenjata, termasuk jenderal dan laksamana bintang empat, serta sejumlah perwira bintang dua dan bintang satu. “CAPSTONE ini terdiri dari marsekal bintang empat, laksamana bintang empat, beberapa bintang dua, dan beberapa bintang satu dari tiga matra angkatan di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia mungkin bisa dianalogikan seperti Sesko (Sekolah Staf dan Komando). Mereka sedang menjalani program pembelajaran dan setelah dari Indonesia akan melanjutkan kunjungan ke Fiji dan New Zealand  dalam rangka tur ke Asia,” ujar Utut. Ia mengungkapkan, semula delegasi berharap dapat bertemu dengan Ketua DPR RI. Namun, karena Ketua DPR RI sedang menjalankan agenda di Manado, pertemuan diwakili oleh Komisi I DPR RI. Dalam diskusi, salah satu topik utama yang dibahas adalah hubungan antara DPR dan pemerintah, khususnya terkait dukungan parlemen terhadap anggaran pertahanan. “Tadi yang paling penting adalah bagaimana hubungan DPR dengan pemerintah, terutama dukungan soal anggaran. Kami menyampaikan bahwa anggaran pertahanan Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. Utut menegaskan, peningkatan anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional dan menjaga kedaulatan negara, bukan untuk kepentingan ofensif. “Kita memperkuat pertahanan untuk menjaga diri dan menjaga kedaulatan, bukan untuk menyerang,” tegasnya. Mengenai arah kebijakan pertahanan pada tahun-tahun mendatang, Utut menyatakan DPR akan menyesuaikan pembahasan anggaran dengan prioritas yang ditetapkan pemerintah. “Soal prioritas pertahanan ke depan, itu nanti mengikuti kebutuhan dan usulan pemerintah. DPR akan mendukung sesuai prioritas, mana yang perlu ditambah dan mana yang perlu disesuaikan,” pungkasnya. (bit/rdn)...

Baca Detail
Penyadapan Ilegal Diserahkan Sepenuhnya ke Kepolisian, Pertimbangkan Bahas RUU Penyadapan
Berita
06 Nov 2026

Penyadapan Ilegal Diserahkan Sepenuhnya ke Kepolisian, Pertimbangkan Bahas RUU Penyadapan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga tokoh politik ke pihak kepolisian. Dia menyampaikan kasus yang menjerat sejumlah perwira polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu sudah ditangani juga oleh pihak kepolisian. "Kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, (6/11/2026). Dengan adanya kasus itu, Dasco meminta kepada Komisi III DPR untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkara penyadapan ilegal. Di sisi lain, dia pun belum bisa memastikan soal penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan karena saat ini DPR RI masih dalam masa reses. Menurut dia, DPR akan menindaklanjuti hal itu setelah melihat dinamika yang berkembang saat memasuki masa sidang. "Nanti kemudian kemungkinan dinamika yang ada mungkin akan dibahas mengenai apakah itu perlu dipercepat atau bagaimana," kata Dasco. Adapun per 5 November 2026, Polri menyampaikan bahwa terdapat empat tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Tiga orang ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan SU belum ditahan karena kondisi kesehatan pasca stroke. Penyidik juga telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Adapun per 6 November 2026, Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa penanganan kasus ini merupakan proses penegakan hukum dan bukan bagian dari persaingan internal Polri. (rdn)...

Baca Detail
DPR dan Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi, Tidak Terbatas Tendik
Berita
06 Nov 2026

DPR dan Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi, Tidak Terbatas Tendik

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI bersama pemerintah bersepakat untuk meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Jika sebelumnya pembahasan difokuskan pada tenaga pendidik (Tendik), hasil finalisasi terbaru mencakup berbagai profesi, mulai dari dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, perluasan cakupan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi masyarakat yang diterima DPR RI terkait kepastian status kepegawaian. Aspirasi tersebut kemudian dibahas bersama pemerintah melalui rapat koordinasi lintas sektor hingga mencapai tahap finalisasi. “Pada hari ini telah diadakan rapat koordinasi finalisasi tentang aspirasi-aspirasi yang kemudian beberapa waktu lalu telah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujar Dasco usai Rapat Koordinasi Finalisasi Pembahasan ASN PPPK Paruh Waktu Lintas Sektor di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Mewakili pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu kini tidak lagi terbatas pada tenaga pendidikan atau guru. Pemerintah telah memperhitungkan kebutuhan kepegawaian lintas sektor sebelum mengambil keputusan tersebut. “Pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Memang pada saat itu masih sebatas untuk tenaga PPPK paruh waktu yang di tenaga pendidikan atau guru. Nah, setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” jelas Prasetyo. Ia merinci, kebijakan tersebut mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan atau medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya. Dengan perluasan ini, penyelesaian persoalan status PPPK diharapkan dapat menjangkau lebih banyak tenaga yang selama ini menjalankan pelayanan publik di berbagai sektor. Selain peningkatan status, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK yang telah diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027. Kesempatan tersebut diberikan dengan tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme seleksi yang berlaku. “Kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang nanti sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027,” kata Prasetyo. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga memutuskan memperpanjang masa kerja guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dengan masa perjanjian kerja berakhir pada Desember 2026. Kebijakan tersebut mencakup sekitar 172.323 guru. Selain itu, perpanjangan diberikan kepada sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama. Prasetyo menambahkan, perlakuan serupa juga akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN. Pemerintah turut mempertimbangkan pengaturan khusus bagi bidang-bidang tertentu, terutama berkaitan dengan persyaratan batas usia apabila tenaga yang bersangkutan ingin mengikuti seleksi menjadi PNS. Di sisi lain, pemerintah juga akan membuka rekrutmen CPNS yang proses pendaftarannya direncanakan mulai November 2026. Rekrutmen ini diperlukan untuk mengisi kebutuhan pegawai seiring adanya PNS yang memasuki masa pensiun setiap tahun serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah. Prasetyo menegaskan, keputusan terkait penataan kepegawaian tersebut akan diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Menutup keterangannya, Dasco menegaskan DPR RI akan terus menjalankan komitmen untuk menampung aspirasi masyarakat dan mencari solusi bersama pemerintah. “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan terus berkomitmen menampung aspirasi, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan, berpartner dengan pemerintah dalam hal memitigasi dan mencari solusi segala sesuatu aspirasi yang masuk ke DPR,” pungkasnya. (fa/rdn)...

Baca Detail
Komisi III Terima DIM RUU Perampasan Aset dari Pemerintah, Pidana Mati bagi Pelaku Tipikor Jadi Sorotan
Berita
06 Nov 2026

Komisi III Terima DIM RUU Perampasan Aset dari Pemerintah, Pidana Mati bagi Pelaku Tipikor Jadi Sorotan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana kepada Komisi III DPR RI dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Penyerahan DIM tersebut menjadi langkah awal pembahasan bersama pemerintah terhadap RUU yang telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR RI pada 6 Oktober 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penyampaian DIM tersebut. Menurutnya, dokumen itu akan menjadi bahan bersama bagi DPR dan pemerintah untuk memasuki tahap pembahasan RUU Perampasan Aset."Rapat ini menjadi salah satu penanda awal komitmen kita untuk melakukan reformasi sistem penegakan hukum melalui pengaturan mekanisme perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana,” ujar Habiburokhman. Rapat kerja tersebut dihadiri jajaran pemerintah dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam rapat tersebut, Komisi III menyampaikan penjelasan mengenai RUU Perampasan Aset, sementara pemerintah menyampaikan pandangan Presiden dan menyerahkan DIM. Rapat juga membahas rancangan jadwal dan rencana kerja serta pembentukan panitia kerja (Panja). Habiburokhman menjelaskan, RUU Perampasan Aset merupakan penugasan kepada Komisi III berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2026-2027 tentang Perubahan Kelima Prolegnas RUU Tahun 2025–2029 dan Perubahan Keempat Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 tertanggal 27 Agustus 2026. Ia mengungkapkan, Komisi III bersama Badan Keahlian DPR RI telah melaksanakan sedikitnya 81 kegiatan untuk menghimpun aspirasi dan masukan dalam proses penyusunan serta persiapan pembahasan RUU tersebut. Kegiatan itu melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, dan kalangan mahasiswa, termasuk melalui kunjungan kerja ke sejumlah wilayah serta penerimaan masukan tertulis dari masyarakat. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari pemenuhan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Komisi III juga tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan selama proses pembahasan hingga RUU tersebut disahkan. Dalam pemaparannya, Habiburokhman menyebutkan delapan pokok pengaturan yang menjadi substansi RUU. Pertama, prinsip dan asas hukum perampasan aset yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, kemanfaatan, serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Kedua, pengaturan ruang lingkup dan kriteria aset terkait tindak pidana yang dapat dirampas melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Cakupannya tidak hanya tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, tetapi juga penipuan atau penggelapan yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat, seperti kejahatan finansial dan investasi dengan skema piramida, manipulasi pasar keuangan, serta investasi fiktif. Dalam ketentuan tersebut, aset yang dirampas dari tindak pidana yang merugikan masyarakat harus dikembalikan kepada korban secara langsung, bukan kepada negara. Ketiga, RUU ini juga memuat ketentuan mengenai pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan tata cara pelaksanaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait. Keempat, pengaturan mekanisme dan kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Kelima, perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik melalui pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang. Selanjutnya, keenam, pengelolaan aset hasil tindak pidana oleh badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel. Ketujuh, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar mekanisme perampasan aset tidak menjadi senjata politik ataupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum. Kedelapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset. Habiburokhman menegaskan, substansi RUU tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat serta prinsip dan asas hukum. Ia berharap pembahasan bersama pemerintah dapat segera berjalan sehingga RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. “Pada intinya, seluruh masyarakat menginginkan sebuah pengaturan yang efektif, proporsional, adil, dan sesuai dengan asas prosedural dan legalitas,” pungkasnya. (fa/rdn)...

Baca Detail
Yanuar Soroti Penggunaan Desil dalam Kebijakan Pendidikan Pasca UU Satu Data Disahkan
Berita
06 Nov 2026

Yanuar Soroti Penggunaan Desil dalam Kebijakan Pendidikan Pasca UU Satu Data Disahkan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menekankan pentingnya ketepatan pemanfaatan data dalam penyusunan kebijakan publik menyusul disahkannya Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (UU SDI). Menurutnya, integrasi dan konsolidasi data nasional harus diikuti dengan penggunaan data yang tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Yanuar menilai, sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan desil pada dasarnya merupakan metodologi yang dapat digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, persoalan muncul ketika klasifikasi tersebut dijadikan persyaratan mutlak dalam menentukan penerima berbagai fasilitas pemerintah, termasuk akses terhadap pendidikan. “Desil itu sebenarnya tidak ada masalah sebagai sebuah metodologi untuk membagi klaster masyarakat. Tetapi ketika digunakan dalam kebijakan pemerintah, misalnya bantuan sosial dipersyaratkan desil 1 sampai 4, bahkan untuk beasiswa juga menggunakan batasan yang sama, menurut saya ini agak sesat pikir,” ujar Yanuar. Ia menjelaskan, penggunaan desil untuk menentukan penerima bantuan sosial masih dapat dipahami karena berkaitan langsung dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Namun, menurutnya, pendekatan tersebut tidak bisa serta-merta diterapkan untuk menentukan akses terhadap fasilitas pendidikan. Pasalnya, kebutuhan bantuan sosial memiliki karakteristik berbeda dengan upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembatasan akses pendidikan hanya berdasarkan kategori desil berpotensi menghambat masyarakat yang sebenarnya membutuhkan dukungan pendidikan. Yanuar mencontohkan persoalan yang muncul dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pembatasan penerima berdasarkan kategori desil 1 sampai 4 dinilai menyulitkan sebagian masyarakat yang sebelumnya memenuhi kriteria, tetapi kemudian mengalami perubahan klasifikasi desil dalam pendataan. “Banyak yang agak repot, padahal tahun sebelumnya penerima ini berada di desil 6. Secara faktual pun kondisinya belum tentu layak disebut sebagai desil 6. Ada juga yang sebelumnya desil 1 sampai 4, tiba-tiba berubah menjadi desil 8 dan seterusnya. Jadi, bagaimana memanfaatkan data itu untuk mengambil kebijakan yang tepat, itu yang penting,” jelasnya. Lebih lanjut, Yanuar mengungkapkan bahwa persoalan penentuan desil juga banyak dikeluhkan masyarakat di daerah pemilihannya. Ia mengaku menerima berbagai pengaduan dari kepala desa terkait ketidaksesuaian data penerima bantuan dengan kondisi faktual masyarakat di lapangan. Menurutnya, masyarakat di tingkat desa dan kelurahan perlu mendapatkan ruang untuk memberikan masukan maupun melakukan sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Namun, ia juga mengingatkan bahwa menyerahkan sepenuhnya proses pendataan kepada pemerintah desa bukan tanpa persoalan. Yanuar mengungkapkan, pendataan yang sepenuhnya dilakukan di tingkat desa berpotensi dipengaruhi faktor kedekatan personal maupun kepentingan politik lokal. Misalnya, kepala desa merasa tidak enak ketika harus memasukkan atau tidak memasukkan tetangganya sebagai penerima bantuan. Bahkan, perbedaan pilihan politik dalam pemilihan kepala desa juga berpotensi memengaruhi objektivitas pendataan. “Dulu kewenangan pendataan ada di desa dan kelurahan, tetapi itu pun juga bermasalah. Karena itu, menurut saya, pengumpulan data masyarakat, khususnya terkait kondisi ekonomi dan kesejahteraan, harus dikombinasikan. Harus ada proses crosscheck atau check and balance,” tegasnya. Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat proses verifikasi data. Yanuar mencontohkan penggunaan data pelanggan listrik oleh Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan PT PLN untuk membantu mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, data penggunaan listrik, termasuk kapasitas daya terpasang, dapat dibandingkan dengan kondisi fisik rumah. Sebagai contoh, rumah berukuran besar dan bertingkat dengan daya listrik terpasang hanya 450 VA perlu diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi sebenarnya. Ia mengungkapkan, dalam praktiknya ditemukan pula masyarakat yang memasang beberapa meteran listrik berdaya 450 VA di bagian rumah yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa satu jenis data saja tidak cukup untuk menggambarkan keadaan ekonomi seseorang secara utuh. Karena itu, Yanuar memandang UU Satu Data Indonesia harus menjadi landasan bagi pemerintah untuk membangun sistem pendataan yang terintegrasi, sekaligus memungkinkan pertukaran dan verifikasi silang antarsumber data. Menurutnya, keberhasilan Satu Data Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan pemerintah mengumpulkan dan mengonsolidasikan seluruh data nasional. Lebih penting dari itu adalah bagaimana data tersebut digunakan secara proporsional, akurat, dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang hendak dicapai. Dengan demikian, integrasi data nasional diharapkan tidak hanya meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan publik, khususnya pendidikan, secara adil dan sesuai kebutuhan. (nar/rdn)...

Baca Detail
Dorong Penguatan UU SDI, Yanuar Soroti Perlindungan Privasi dan Penyalahgunaan Alat Sadap
Berita
06 Nov 2026

Dorong Penguatan UU SDI, Yanuar Soroti Perlindungan Privasi dan Penyalahgunaan Alat Sadap

PARLEMENTARIA, Jakarta – Integrasi data nasional dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah sekaligus mencegah penyalahgunaan informasi masyarakat. Karena itu, penguatan regulasi Satu Data Indonesia perlu dipercepat agar pengelolaan data antarkementerian dan lembaga berjalan terpadu, transparan, serta memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Anggota DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengatakan, selama ini pengelolaan data nasional masih menghadapi persoalan koordinasi dan ego sektoral. Setiap kementerian dan lembaga memiliki kewenangan serta tanggung jawab masing-masing dalam mengelola dan melindungi informasi sehingga konsolidasi data belum berjalan optimal. Persoalan tersebut disampaikan Yanuar dalam forum Dialektika Demokrasi bertema UU Satu Data Indonesia: Mengakhiri Ego Sektoral, Mewujudkan Kebijakan Publik Berbasis Data, yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Menurut dia, landasan kebijakan melalui peraturan presiden belum cukup kuat untuk menyatukan kewenangan seluruh institusi dalam mengintegrasikan data nasional. "Perpres ini tidak kemudian bisa mengonsolidasi secara kewenangan dan bicara soal data. Makanya perlu adanya undang-undang ini," kata Yanuar. Dia berharap regulasi setingkat undang-undang dapat menghilangkan sekat antarlembaga sehingga pemerintah memiliki satu rujukan data yang akurat untuk menyusun kebijakan berbasis bukti dan kajian ilmiah. Yanuar mencontohkan pentingnya integrasi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Perbedaan basis data dan ketidakakuratan informasi dapat menyebabkan kesalahan penentuan penerima manfaat. Menurut dia, cakupan Satu Data Indonesia juga tidak boleh terbatas pada identitas penduduk, tetapi harus mencakup potensi sumber daya alam, informasi geospasial, serta berbagai aset strategis nasional. "Harapannya, satu data itu bisa menjadi acuan yang kemudian berbasis saintifik dalam mengambil keputusan," ujarnya. Namun, integrasi informasi tersebut harus diikuti perlindungan data pribadi dan hak privasi masyarakat. Yanuar mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keamanan informasi. Terlebih, sejumlah kasus kebocoran data pernah terjadi di berbagai institusi. Karena itu, regulasi Satu Data Indonesia harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), bukan justru membuka ruang pengabaian terhadap hak masyarakat. Selain persoalan kebocoran data, Yanuar menyoroti dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah petinggi Polri. Dia menilai persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa penggunaan teknologi pengawasan oleh institusi negara harus dibatasi oleh kewenangan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban. 'Kalau sekelas presiden dan pejabat-pejabat penting di Republik ini bisa diakses, tentu kita sebagai rakyat biasa jadi khawatir. Jangan-jangan kita juga mengalami hal yang sama," katanya. Dia menegaskan, pengadaan perangkat penyadapan menggunakan anggaran negara harus dapat diawasi dan diaudit agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, ekonomi, maupun politik. Yanuar menjelaskan, kegiatan intelijen untuk mengumpulkan informasi demi kepentingan negara tetap harus dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur undang-undang. Tidak semua instansi dapat memiliki dan menggunakan perangkat penyadapan tanpa dasar hukum yang jelas. Karena itu, dia mendorong percepatan pembentukan regulasi yang mengatur pengelolaan data sekaligus penggunaan teknologi pengawasan agar aktivitas pemantauan dan pengumpulan informasi tidak mengorbankan hak privasi warga negara. "Harus dibentuk satu regulasi yang mengatur tentang pendataan. Ini harus disegerakan sehingga dalam menjalankan tugas-tugas monitoring dan survei bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. Menurut dia, integrasi data yang tidak disertai pengawasan dan perlindungan memadai justru berisiko menggerus kepercayaan serta rasa aman masyarakat. (nar/rdn)...

Baca Detail
Ateng Sutisna Apresiasi Layanan Kesehatan RS Sentra Medika Manado
Berita
06 Nov 2026

Ateng Sutisna Apresiasi Layanan Kesehatan RS Sentra Medika Manado

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Ateng Sutisna, mengapresiasi pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan utama (Jamkestama) di RS Sentra Medika Manado memiliki fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang memadai. Hal itu ia sampaikan usai mendapatkan pemaparan berdasarkan penjelasan jajaran RS Sentra Medika Manado yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap. RS tersebut bahkan dinilai mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di tingkat daerah hingga kabupaten. Menurutnya, kualitas rumah sakit juga tercermin dari kepercayaan sejumlah perusahaan pertambangan di wilayah Indonesia timur, termasuk Papua, yang menjadikannya sebagai salah satu rumah sakit rujukan bagi pekerjanya. "Kalau melihat apa yang dijelaskan oleh jajaran RS Sentra Medika melalui pemaparannya, untuk tingkat daerah, bahkan sekelas kabupaten, fasilitasnya sudah cukup lengkap. Rumah sakit ini juga menjadi rujukan perusahaan-perusahaan tambang dari wilayah timur, termasuk Papua. Artinya, standar pelayanannya sudah cukup bagus," ujar Ateng usai memimpin pertemuan kunjungan kerja  BURT DPR RI dengan jajaran RS Sentra Medika dan jasindo, Provinsi Sulut, Manado, kamis (5/11/2026). Terkait pelayanan program Jamkestama, lanjut Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, hingga saat ini pihaknya belum menerima keluhan atau komplain mengenai pelayanan rumah sakit tersebut sejak 2023. Karena itu, kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan fasilitas, tenaga medis, serta kualitas pelayanan kesehatan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan. Ateng Sutisna juga menjelaskan, dari sisi sumber daya manusia, ia menilai, komposisi tenaga medis dan tenaga ahli yang dimiliki rumah sakit cukup mendukung, lebih dari 100 tenaga ahli medis dengan jumlah keseluruhan karyawan sekitar 800 orang. Selain itu, kondisi ruangan rumah sakit yang luas, bersih, dan nyaman turut menjadi aspek yang mendapat perhatian dalam penilaian pelayanan. Ia berharap seluruh fasilitas dan kualitas pelayanan yang telah tersedia dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, sehingga RS Sentra Medika Manado tetap menjadi rumah sakit rujukan yang dapat diandalkan. "Fasilitasnya cukup memadai, baik dari sisi peralatan, tenaga medis, maupun pengalaman pelayanan. Apalagi sejak 2023 sampai sekarang kami belum mendapatkan komplain dari anggota maupun keluarganya. Ini tentu menjadi hal positif yang harus dipertahankan," pungkasnya. (afr/aha)...

Baca Detail
Cegah Banjir Berulang, Ridwan Bae Tekankan Penanganan Sungai dan Pantai
Berita
06 Nov 2026

Cegah Banjir Berulang, Ridwan Bae Tekankan Penanganan Sungai dan Pantai

PARLEMENTARIA, Bali — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui balai sungai untuk meningkatkan penanganan kawasan pantai dan sungai di Bali secara menyeluruh. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengatasi persoalan banjir sekaligus melindungi kawasan pesisir dari ancaman kerusakan. Hal tersebut disampaikan Ridwan saat memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bali, Kamis (5/11/2026). Ia menilai, penanganan pantai dan sungai tidak bisa dilakukan secara parsial. "Penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang karena kita hanya melakukan penanganan di satu titik, sementara persoalan lainnya tidak terselesaikan," ujarnya kepada Parlementaria. Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga menekankan pentingnya perencanaan yang komprehensif sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran. Menurutnya, setiap program yang dilaksanakan harus memiliki perencanaan matang agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. "Perencanaannya harus dilakukan secara komprehensif sehingga anggaran yang dialokasikan tidak menjadi sia-sia," tegasnya. Ia berharap Kementerian PU bersama balai sungai dapat mengoptimalkan langkah penanganan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi wilayah. "Kita ingin anggaran yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Bukan sekadar membangun, tetapi bagaimana pembangunan itu bisa memberikan perlindungan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat," pungkasnya.  Lebih lanjut, legislator Dapil Sulawesi Ternggara tersebut menegaskan bahwa penanganan kawasan pantai dan sungai harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. "Ini bukan hanya soal penyelamatan pantai, tetapi juga sungai yang ada di wilayah tersebut. Kita ingin masyarakat bisa hidup dengan tenang tanpa terus-menerus menghadapi banjir," tutupnya. (pdt/aha)...

Baca Detail