KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Setjen DPR Apresiasi Pengabdian Pegawai Purnabakti
Berita
09 Nov 2026

Setjen DPR Apresiasi Pengabdian Pegawai Purnabakti

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang memasuki masa purnabakti terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober dan 1 November 2026. Dedikasi, loyalitas, serta kontribusi para pegawai selama menjalankan tugas dinilai menjadi bagian penting dalam perjalanan Setjen DPR RI memberikan dukungan administrasi, teknis, dan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.Hal tersebut disampaikan Suprihartini dalam acara Pelepasan Pegawai Purnabakti Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Oktober 2026 dan 1 November 2026 di lingkungan Setjen DPR RI yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).“Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi Bapak dan Ibu selama masa pengabdian. Seluruh pengabdian tersebut merupakan bagian penting dari perjalanan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan administrasi, teknis, dan juga keahlian bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI,” ujar Suprihartini.Plt. Sekjen secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Setyanto Priambodo yang selama ini mengemban amanah sebagai salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Setjen DPR RI. Menurutnya, tanggung jawab tersebut membutuhkan kemampuan kepemimpinan, ketegasan dalam mengambil keputusan, kecermatan menjalankan kebijakan, serta komitmen menjaga keberlangsungan dan kualitas pelayanan organisasi.Suprihartini berharap pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai kepemimpinan yang telah dibangun selama masa pengabdian dapat menjadi bekal sekaligus inspirasi bagi generasi penerus untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas kinerja organisasi.Ditegaskannya, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan, tetapi juga kerja keras, kedisiplinan, kerja sama, dan komitmen seluruh pegawai. Karena itu, setiap pegawai memiliki peran dan kontribusi berharga bagi kemajuan organisasi, terlepas dari jabatan maupun tanggung jawab yang pernah diemban.Lebih lanjut, Suprihartini menyebut masa purnabakti sebagai fase kehidupan baru yang memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk lebih berkualitas dalam menghabiskan waktu bersama keluarga, menjadikan kesehatan sebagai prioritas, serta menjalankan berbagai aktivitas dan minat yang mungkin belum sempat dilakukan selama masa pengabdian.Ia juga mengapresiasi dukungan keluarga yang selama ini turut mendampingi perjalanan pengabdian para pegawai. Menurutnya, keberhasilan seorang pegawai dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari dukungan, pengertian, dan doa keluarga.“Pengalaman dan nilai-nilai positif serta keteladanan dari para pegawai yang telah menyelesaikan masa tugasnya merupakan warisan berharga yang patut kita jaga,” ungkapnya.Suprihartini berharap hubungan baik dan tali silaturahmi antara para purnabakti dengan keluarga besar Setjen DPR RI tetap terjalin erat. Ia memastikan Setjen DPR RI senantiasa terbuka untuk menjaga komunikasi dan berbagi pengalaman dengan para pegawai yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya.Adapun tujuh pegawai yang memasuki masa purnabakti tersebut yakni Setyanto Priambodo, Didi Rudi Hariyadi, Sri Nastiti Trinurasih, Endang Wahyuni, Bakar Bongkar Santoso, Kusrini, dan Mamat Sobari.Sementara itu, perwakilan pegawai purnabakti, Setyanto Priambodo, menyampaikan dirinya bersama rekan-rekan telah mengabdikan diri di lingkungan Setjen DPR RI selama lebih dari 30 tahun. Ia mengungkapkan, perjalanan panjang tersebut menjadi bagian dari pengalaman menyaksikan perkembangan Setjen DPR RI, mulai dari penggunaan mesin tik manual hingga transformasi modern.Setyanto juga menyampaikan apresiasi atas tradisi pelepasan pegawai purnabakti yang diselenggarakan Setjen DPR RI. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian organisasi yang tetap menjaga hubungan dengan para pegawai meskipun telah menyelesaikan masa kedinasan melalui wadah Persatuan Pegawai Pensiun Setjen (P3S).Adapun Ketua P3S Slamet Sutarsono turut menyampaikan para pegawai yang memasuki masa purnabakti secara otomatis menjadi bagian dari P3S tersebut. Saat ini, P3S memiliki sekitar 550 anggota sebagai wadah untuk menjaga silaturahmi dan hubungan antar purnabakti.Turut hadir Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Rahmad Budiaji, Inspektur Utama Setjen DPR RI Komjen Pol. Rusdi Hartono, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, para Pejabat Administrator, para Pejabat Pengawas, para Pejabat Fungsional, dan para Pejabat Pelaksana Setjen DPR RI. (pun/aha)...

Baca Detail
Bidik Jiwa Wirausaha Mahasiswa, Arzeti Bilbina: Potensi Lokal Jadi Peluang Usaha
Berita
09 Nov 2026

Bidik Jiwa Wirausaha Mahasiswa, Arzeti Bilbina: Potensi Lokal Jadi Peluang Usaha

PARLEMENTARIA, Tasikmalaya — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Arzeti Bilbina Setyawan mendorong generasi muda di Tasikmalaya untuk mengembangkan potensi daerah menjadi peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ia menilai, sumber daya manusia dan potensi ekonomi lokal Tasikmalaya memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui kewirausahaan. “Jadi, kita jangan berharap untuk kita menjadi pekerja. Tapi, jadilah kita entrepreneur. Karena Tasikmalaya ini merupakan satu daerah yang luar biasa,” ujar Arzeti dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Universitas Mayasari Bakti (UMB), Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026). Arzeti mencontohkan keberadaan Pasar Tasik di Tanah Abang, Jakarta, yang ramai dikunjungi pembeli setiap akhir pekan. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa produk asal Tasikmalaya memiliki potensi pasar yang dapat terus dikembangkan. Ia pun menilai mahasiswa dan dosen perlu melihat potensi tersebut sebagai peluang untuk melahirkan kegiatan usaha yang produktif. Dengan dukungan pendidikan dan pengembangan kompetensi, generasi muda diharapkan mampu mengolah potensi lokal menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. “Karena SDM-nya Tasikmalaya ini luar biasa, memiliki potensi yang sangat kuat, sangat tinggi, mampu bersaing dengan berbagai macam permasalahan di luar sana,” ungkapnya. Lebih lanjut, Arzeti meminta perguruan tinggi turut mengambil peran dalam membangun pola pikir kewirausahaan mahasiswa. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga membekali mereka agar mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. “Sekali lagi saya minta kepada dosen untuk memotivasi anak-anak, saat ini kita bukan menjadi pekerja, tapi bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan,” tegas Politisi Fraksi PKB ini. Arzeti berharap potensi sumber daya manusia dan ekonomi lokal Tasikmalaya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh generasi muda. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi tidak hanya menjadi bagian dari tenaga kerja, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi dan membuka peluang usaha di daerahnya. (whp/we) ...

Baca Detail
Potensi Pesantren dan Industri Kreatif Tasikmalaya, Legislator Siapkan Kerja Sama Global
Berita
09 Nov 2026

Potensi Pesantren dan Industri Kreatif Tasikmalaya, Legislator Siapkan Kerja Sama Global

PARLEMENTARIA, Tasikmalaya — Anggota BKSAP DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai produk unggulan Kota Tasikmalaya, mulai dari bordir, kelom geulis, payung geulis hingga kerajinan bambu, memiliki peluang besar menembus pasar internasional. Untuk itu, menurutnya, BKSAP siap memfasilitasi diplomasi dan membuka jejaring kerja sama perdagangan internasional bagi produk-produk lokal tersebut. “BKSAP bisa mengantarkan dalam lobi-lobi internasional dan khususnya lobi perdagangan dari produk-produk Tasikmalaya,” ujar Aboe Bakar dalam Kunjungan Kerja Diseminasi Diplomasi Parlemen (BKSAP Day) bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya di Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Menurut Aboe Bakar, pengembangan kerja sama internasional antardaerah, termasuk melalui skema sister city, dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas pemasaran produk unggulan daerah. BKSAP berupaya menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan peluang kerja sama di tingkat global. Senada, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskan, BKSAP memiliki jaringan internasional yang dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan pemerintah daerah maupun pelaku usaha dengan negara-negara mitra melalui kedutaan besar yang ada di Indonesia. “Kami banyak sekali sebetulnya yang akan kami lakukan secara konkret, menjembatani daerah-daerah ataupun pelaku usaha melalui kedutaan-kedutaan besar yang ada di Indonesia. BKSAP ini sebetulnya lebih fleksibel dibandingkan dengan eksekutif,” terang Husein. Selain produk industri kreatif, pengembangan potensi ekonomi pesantren juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai Kota Santri memiliki ratusan pondok pesantren dengan potensi pengembangan ekonomi, termasuk melalui penguatan produk halal. Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menyampaikan, pemerintah daerah turut mendorong perluasan kerja sama internasional di bidang pendidikan. Salah satunya melalui program pertukaran pelajar dan santri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas jejaring internasional. Melalui fasilitasi diplomasi parlemen, BKSAP berharap potensi ekonomi pesantren dan produk unggulan Tasikmalaya dapat memperoleh akses pasar lebih luas. Sinergi tersebut juga diharapkan memperkuat daya saing produk lokal sekaligus membuka peluang kemitraan ekonomi dengan negara-negara mitra. (aps/we)...

Baca Detail
Soroti Persoalan Sampah, Rokhmat Ardiyan Ajak Pelajar Turut Jaga Kelestarian
Berita
09 Nov 2026

Soroti Persoalan Sampah, Rokhmat Ardiyan Ajak Pelajar Turut Jaga Kelestarian

PARLEMENTARIA, Kuningan – Persoalan sampah masih menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari sekitar 400 ton sampah yang dihasilkan setiap hari, baru sekitar 200 ton yang dapat tertangani. Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, yang mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengurangi timbulan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan. Ia menekankan bahwa persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelajar, yang diharapkan melek terhadap pengelolaan sampah dan sadar akan pentingnya membuang, memilah, serta mengolah sampah. “Mengajak generasi muda jangan membuang sampah sembarangan, karena sampah ini adalah problem di masyarakat. Beban sampah di Kabupaten Kuningan sangat berat sekali, yaitu kurang lebih 400 ton yang bisa tertangani baru sekitar 200 ton, sisanya bisa menjadi masalah,” ujar Rokhmat kepada Parlemetaria usai memberikan materi pada kegiatan Edu Day Perpustakaan DPR RI, bertempat di SMA Negeri 3 Kuningan, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Persoalan tersebut juga tercermin dari keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciniru. Berdasarkan kutipan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuningan, potensi timbulan sampah mencapai sekitar 495 ton per hari, sementara sekitar 260 ton di antaranya masuk ke TPA Ciniru. DLH memperkirakan kapasitas TPA tersebut hanya mampu menampung sampah sekitar satu tahun ke depan sehingga diperlukan pengembangan fasilitas pengolahan sampah terpadu. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui DLH menyiapkan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF). Teknologi ini memungkinkan sampah yang telah melalui proses pemilahan dan pengolahan dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara, antara lain untuk kebutuhan industri semen. Fasilitas tersebut direncanakan memiliki kapasitas pengolahan lebih dari 200 ton sampah per hari. Selain itu, pemerintah daerah juga merancang pengembangan fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di tingkat wilayah untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA.  Selain pengelolaan sampah, Rokhmat juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam melalui kegiatan menanam dan memelihara pohon, khususnya jenis pohon endemik. Menurutnya, upaya pelestarian tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kekayaan alam dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Kuningan. Ia berharap Kuningan dapat terus dikembangkan sebagai kabupaten pariwisata, konservasi, pendidikan, dan budaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen bersama dalam menjaga potensi daerah sekaligus membangun kesadaran generasi muda terhadap lingkungan dan masa depan wilayahnya. “Saya kira jadikanlah Kuningan sebagai kabupaten pariwisata, kabupaten konservasi, kabupaten pendidikan, dan kabupaten budaya. Ini harus kita jaga bersama-sama,” tuturnya. Lebih lanjut, Rokhmat berpesan agar para pelajar terus semangat belajar, tidak mudah menyerah, dan berani menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Ia berharap generasi muda Kuningan kelak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik serta menjadi sumber daya manusia yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. “Belajar, jangan pernah mudah menyerah, gantungkan cita-cita setinggi langit. Agar kelak para pelajar ini bisa masuk di perguruan tinggi terbaik dan bisa menjadi pengusaha yang hebat, pengusaha yang bermanfaat, dan pengusaha yang dermawan,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Cirebon, Ugin Lugina, menyampaikan apresiasi kepada Setjen DPR RI atas penyelenggaraan program Edu Day yang menyasar langsung lingkungan pendidikan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kontribusi parlemen dalam memperkuat literasi generasi muda, khususnya mengenai pengetahuan politik, kelembagaan parlemen, dan kehidupan demokrasi. Ugin Lugina menilai pengenalan parlemen kepada pelajar penting untuk membangun generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga mampu berpikir kritis dan memahami hak serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Melalui kegiatan edukasi dan dialog langsung, siswa diharapkan semakin memahami proses demokrasi. Melalui Edu Day, DPR RI berupaya mendekatkan parlemen dengan generasi muda sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi pelajar diharapkan tidak berhenti pada perubahan perilaku individu, tetapi juga berkembang menjadi kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan dan turut mengawal kebijakan publik. (blf/we)...

Baca Detail
Minta Indofood Kurangi Impor Gandum, Lamhot Sinaga: Tapioka Lokal Jadi Alternatif
Berita
09 Nov 2026

Minta Indofood Kurangi Impor Gandum, Lamhot Sinaga: Tapioka Lokal Jadi Alternatif

PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, khususnya gandum, dengan mengoptimalkan pemanfaatan tapioka produksi dalam negeri. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok nasional sekaligus menjaga stabilitas biaya produksi industri makanan dan minuman. Hal itu disampaikan Lamhot saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (6/11/2026). Lamhot mengatakan, Indofood merupakan salah satu industri nasional yang telah berhasil menembus pasar global, termasuk Eropa dan Timur Tengah. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi industri manufaktur dalam negeri lainnya untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar ekspor. “Kami ingin mendorong industri manufaktur lainnya agar mampu seperti Indofood, menembus pasar global. Namun, di sisi lain, kami juga ingin memastikan industri ini memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menjelaskan, keberadaan industri Indofood tidak hanya menyerap tenaga kerja secara langsung, tetapi juga menggerakkan rantai pasok dan aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan peninjauan, ekosistem usaha yang terkait dengan operasional industri tersebut melibatkan puluhan ribu tenaga kerja. Selain daya saing dan penyerapan tenaga kerja, Lamhot menyoroti pentingnya transformasi industri menuju konsep green industry. Menurutnya, penggunaan energi fosil, termasuk batu bara yang masih digunakan untuk sebagian kebutuhan energi produksi, perlu dikurangi secara bertahap dengan beralih ke energi bersih. “Kami ingin memastikan industri manufaktur seperti Indofood bertransformasi menjadi industri hijau. Jangan hanya mengejar produksi dan ekspor, tetapi aspek lingkungan juga harus menjadi perhatian,” tegasnya. Lamhot juga menyoroti ketergantungan industri terhadap impor gandum di tengah kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga komoditas dunia. Ia mendorong Indofood mulai mengembangkan substitusi bahan baku dengan memanfaatkan tapioka atau tepung singkong yang tersedia di dalam negeri. Menurut Legislator Dapil Sumut II ini, substitusi tersebut dapat dilakukan secara bertahap melalui pencampuran gandum dan tapioka dalam proses produksi. Namun, persoalan kontinuitas pasokan bahan baku lokal masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. “Ketergantungan terhadap impor gandum harus dikurangi secara gradual. Kita memiliki potensi singkong dan tapioka yang cukup besar. Jangan sampai bahan baku yang tersedia di dalam negeri tidak dimanfaatkan hanya karena persoalan kesinambungan pasokan,” jelasnya. Terkait isu keamanan produk mi instan yang berkembang di masyarakat, Lamhot menyatakan produk Indofood telah melalui tahapan pemenuhan standar dan perizinan, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta sertifikasi halal. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai rumor yang belum terbukti. Dalam aspek pengelolaan lingkungan, Lamhot turut menyinggung pengolahan limbah perusahaan. Ia menyebut Indofood telah memiliki fasilitas pengolahan air limbah atau Wastewater Treatment Plant (WWTP). Meski demikian, penguatan pengawasan lingkungan tetap diperlukan seiring dorongan transformasi menuju industri hijau. Lamhot menegaskan, perhatian Komisi VII DPR RI terhadap Indofood mencakup tiga aspek utama, yakni peningkatan daya saing dan ekspor, penguatan rantai pasok serta penyerapan tenaga kerja, dan percepatan transformasi industri berkelanjutan. “Kita ingin industri nasional semakin kuat, bahan bakunya semakin banyak berasal dari dalam negeri, tenaga kerja terserap, dan industrinya juga semakin ramah lingkungan,” pungkasnya. (mr/we)...

Baca Detail
BKSAP Libatkan Kampus, Regulasi AI Jadi Perhatian Diplomasi Parlemen
Berita
09 Nov 2026

BKSAP Libatkan Kampus, Regulasi AI Jadi Perhatian Diplomasi Parlemen

PARLEMENRARIA, Tasikmalaya — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan bahwa diplomasi parlemen tidak sekadar menjadi sarana menghadiri forum internasional, tetapi juga wadah untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat Indonesia di tingkat global. “Tapi kehadiran kami di sana adalah bagian dari menyuarakan suara dari masyarakat Indonesia, kepentingan masyarakat Indonesia di forum-forum internasional,” ujar Husein dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Universitas Mayasari Bakti (UMB), Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026). Husein menjelaskan, BKSAP mewakili DPR RI dalam berbagai forum kerja sama antarparlemen, baik bilateral maupun multilateral. Dalam satu tahun, terdapat sekitar 30–40 forum internasional yang diikuti BKSAP, di antaranya Inter-Parliamentary Union (IPU) dan forum parlemen ASEAN. Selain itu, BKSAP juga membentuk grup kerja sama bilateral dengan 102 negara. Menurut Husein, kehadiran Indonesia dalam forum-forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya persoalan kemanusiaan di Palestina dan Rohingya yang terus disuarakan dalam forum internasional agar dapat menjadi bagian dari pembahasan maupun resolusi yang dihasilkan. Ia juga menyoroti berbagai tantangan global yang semakin memengaruhi kehidupan masyarakat dan pembangunan di daerah. Tantangan tersebut meliputi konfrontasi geoekonomi, konflik bersenjata, disinformasi, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, ancaman keamanan siber, hingga perkembangan kecerdasan buatan (AI). Karena itu, diplomasi parlemen dinilai perlu terus memperkuat posisi Indonesia dalam merespons berbagai dinamika internasional. Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menekankan pentingnya melibatkan perguruan tinggi dalam pembahasan isu-isu global, terutama perkembangan AI. Menurutnya, kalangan akademisi dapat memberikan masukan yang relevan bagi upaya perumusan regulasi, baik di tingkat internasional maupun nasional. “Harapannya dengan hadir di kampus-kampus, kita juga bisa mendapatkan masukan tentang bagaimana kita bisa meregulasi AI ini secara regulasi internasional maupun juga nanti ke depannya menjadi acuan untuk regulasi di Indonesia itu tersendiri,” ujar Bramantyo. Ia menjelaskan, perkembangan AI menghadirkan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, khususnya dalam menjaga kemampuan berpikir kritis mahasiswa di tengah semakin luasnya pemanfaatan teknologi. Bramantyo menilai, pengalaman negara lain tidak dapat langsung diterapkan di Indonesia tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nasional. Melalui dialog dengan sivitas akademika UMB, BKSAP berharap dapat menghimpun pandangan dan masukan dari kalangan perguruan tinggi untuk memperkaya perspektif Indonesia dalam pembahasan berbagai isu internasional.  Dengan demikian, diplomasi parlemen diharapkan tidak hanya menjadi ruang komunikasi antarlembaga legislatif, tetapi juga mampu menyerap aspirasi dan pengetahuan dari berbagai elemen masyarakat. (whp/we) ...

Baca Detail
Perkuat Diplomasi Ekonomi, BKSAP Bidik Produk Kriya Tasikmalaya ke Pasar Global
Berita
09 Nov 2026

Perkuat Diplomasi Ekonomi, BKSAP Bidik Produk Kriya Tasikmalaya ke Pasar Global

PARLEMENTARIA, Tasikmalaya — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Diseminasi Diplomasi Parlemen (BKSAP Day) di Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Mengusung tema “Diplomasi Parlemen sebagai Strategi Menjembatani Potensi Daerah Menuju Pasar Global”, kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara DPR RI dan pemerintah daerah dalam mendorong produk kriya serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar mampu menembus pasar internasional. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam membuka akses pasar internasional bagi produk unggulan daerah. Menurutnya, keberhasilan diplomasi parlemen tidak hanya diukur dari aktivitas hubungan luar negeri, tetapi juga dari manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat di dalam negeri. “Ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa jauh kita bepergian ke luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat kita hadirkan kembali bagi masyarakat di daerah. Dari Tasikmalaya untuk Indonesia, dan dari Indonesia untuk dunia,” ujar Husein. Lebih lanjut, Husein menyampaikan bahwa peluang ekspor bagi produk unggulan daerah masih terbuka luas. Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas produk agar mampu memenuhi standar dan spesifikasi pasar negara tujuan. “Pasar itu terbuka lebar untuk ekspor sebetulnya. Cuman kita harus mengoreksi, apakah produk kita ini sudah cukup atau tidak diterima di dunia internasional. Tentunya harapannya, kita memperbaiki mutu produk yang kita punyai supaya bisa sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh negara-negara lain,” terangnya. Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyambut baik pelaksanaan BKSAP Day sebagai momentum untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif daerah ke pasar yang lebih luas. Ia berharap produk unggulan Tasikmalaya tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional. “Potensi Kota Tasikmalaya yang kami inginkan tidak hanya jago kandang saja, jadi harus jago pandang,” kata Viman. Ia menambahkan, kehadiran BKSAP DPR RI diharapkan dapat menjadi pintu penghubung (gateway) bagi promosi produk unggulan daerah, khususnya dalam memperluas jejaring dan membuka peluang kerja sama dengan pasar internasional. Kota Tasikmalaya yang dikenal dengan julukan “Sang Mutiara dari Priangan Timur” memiliki potensi ekonomi kreatif yang ditopang oleh beragam produk kerajinan unggulan. Berdasarkan profil daerah, Kota Tasikmalaya memiliki luas wilayah sekitar 171,61 kilometer persegi yang terbagi dalam 10 kecamatan dan 69 kelurahan, dengan jumlah penduduk mencapai 779.710 jiwa. Dalam kesempatan yang sama, Anggota BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyoroti pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta regenerasi perajin sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri kriya daerah. Menurutnya, perlindungan terhadap identitas dan keunikan produk menjadi hal penting agar karya para pelaku usaha lokal tidak mudah ditiru atau dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan manfaat kepada penciptanya. “Di pasar global, identitas produk menjadi aset yang sangat penting. Jangan sampai produk kita ditiru atau dimanfaatkan pihak lain sementara pencipta dan pelaku lokal tidak mendapatkan perlindungan. Selain itu, penting produk-produk ini punya generasi kedua atau ketiga. Jangan sampai nanti hilang, generasi mudanya harus dilibatkan,” jelas Aboe Bakar. Ia juga mendorong kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan BKSAP DPR RI untuk memperkuat promosi serta membuka peluang kerja sama perdagangan internasional bagi produk kriya lokal. (aps/we)...

Baca Detail
Komisi III Segera Raker dengan Kapolri, Usut Tuntas Dalang dan Motif Penyadapan Ilegal
Berita
09 Nov 2026

Komisi III Segera Raker dengan Kapolri, Usut Tuntas Dalang dan Motif Penyadapan Ilegal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo. Rapat tersebut akan difokuskan pada pengungkapan pihak yang memerintahkan penyadapan, motif, serta pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa rapat kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum. Komisi III ingin memastikan pengusutan perkara berjalan transparan dan tidak berhenti pada penetapan tersangka semata. "Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (8/11/2026). Ia menjelaskan, rapat kerja baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa persidangan DPR RI baru akan dibuka kembali pada Selasa, 10 November 2026. Rapat tersebut akan dipimpinnya secara langsung selaku Ketua Komisi III DPR RI, didampingi para Wakil Ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam. Empat Tersangka dan Dugaan Penghapusan Data PenyadapanKasus ini menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Dalam perkembangan berikutnya, pemberitaan E-Media DPR RI pada 6 November menyebutkan jumlah tersangka telah menjadi empat orang, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasarkan pada kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sah. Penyidik juga menduga terdapat penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Perkara tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan tanpa hak, tetapi juga dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Sementara itu, laporan Associated Press menyebutkan bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, aktivis, dan kalangan pengusaha. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa saksi dan ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kapolri Bentuk Tim Khusus, DPR Minta Dalang Diungkap Perkembangan terbaru pada 8 November 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin untuk mengusut perkara tersebut. Pembentukan tim khusus ini mendapat perhatian Komisi III DPR RI.Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap tim khusus tersebut mampu mengungkap pihak yang menjadi dalang di balik dugaan penyadapan ilegal. Ia juga mendorong Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut perkara secara serius dan transparan. Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut merupakan murni proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal Polri. Penegasan serupa disampaikan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri yang menyatakan bahwa dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi.DPR Dorong Pengawasan dan Penguatan Regulasi Penyadapan Selain proses penegakan hukum, kasus ini turut memunculkan kembali perhatian terhadap pentingnya pengaturan penyadapan secara komprehensif. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan bahwa proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian. Namun, ia meminta Komisi III DPR RI melakukan pemantauan secara berkala terhadap penanganan perkara tersebut.Dasco juga membuka kemungkinan pembahasan mengenai percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika yang terjadi. Habiburokhman menegaskan, Komisi III DPR RI akan menjalankan arahan Pimpinan DPR untuk mengawal penanganan perkara ini sampai seluruh fakta terungkap secara jelas. "Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPR RI diharapkan dapat memperoleh penjelasan menyeluruh dari Kapolri mengenai perkembangan penyidikan, konstruksi perkara, mekanisme penggunaan sistem penyadapan, hingga langkah-langkah untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan serupa di kemudian hari. Komisi III juga ingin memastikan bahwa penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan terhadap hak privasi setiap warga negara. (we)...

Baca Detail
Legislator Ajak Kampus Kembangkan Produk Unggulan Tasikmalaya Tembus Pasar Global
Berita
09 Nov 2026

Legislator Ajak Kampus Kembangkan Produk Unggulan Tasikmalaya Tembus Pasar Global

PARLEMENTARIA, Tasikmalaya — Anggota BKSAP DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa meminta perguruan tinggi berperan aktif mengembangkan produk unggulan daerah melalui riset dan inovasi agar mampu bersaing di pasar internasional. Potensi produk lokal seperti bordir, kelom geulis, dan payung geulis khas Tasikmalaya dinilai perlu diperkuat dengan hasil penelitian yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk. “Kita berharap ke depan kita langsung membawa katalognya Tasikmalaya ini apa. Tapi bukan hanya sebagai katalog, kita berharap katalog yang sudah berdasarkan hasil riset dari para peneliti, dari para dosen khususnya di UMB ini,” ujar Adde dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Universitas Mayasari Bakti (UMB), Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026). Menurut Adde, pengenalan produk unggulan daerah ke pasar internasional tidak cukup hanya melalui promosi. Produk yang ditawarkan harus memenuhi standar kualitas negara tujuan, sementara kapasitas produksi pelaku usaha juga perlu dipersiapkan agar mampu memenuhi permintaan pasar. Karena itu, ia mendorong sivitas akademika UMB mengidentifikasi hasil penelitian yang dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Dengan demikian, riset perguruan tinggi tidak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Senada, Anggota BKSAP DPR RI Denny Cagur menyatakan DPR RI terbuka untuk menghubungkan hasil penelitian perguruan tinggi dengan tindak lanjut kebijakan maupun program pengembangan masyarakat. “Nah, jadi riset-riset yang dilaksanakan itu sangat terbuka untuk bisa kita kolaborasikan,” ujar Denny. Ia menjelaskan, hasil penelitian yang memiliki potensi untuk dikembangkan dapat disampaikan melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI maupun komisi-komisi terkait. Dengan mekanisme tersebut, hasil riset kampus berpeluang mendapatkan dukungan dan tindak lanjut sesuai bidang yang menjadi perhatian DPR. Sementara itu, Anggota BKSAP DPR RI Anisah Syakur menyoroti pentingnya mendorong mahasiswa agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat sosial. “AI dan teknologi itu jangan sampai berhenti hanya sebagai alat bantu mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Tapi bagaimana mahasiswa itu bisa naik kelas dari penggunaan teknologi menjadi pencipta teknologi,” ungkap Anisah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diarahkan untuk menghasilkan karya inovasi, penelitian, startup, hingga solusi atas persoalan masyarakat. Dalam hal ini, BKSAP dapat menjadi penghubung untuk membuka jejaring internasional bagi hasil riset dan inovasi perguruan tinggi, mulai dari kemitraan penelitian, pertukaran pengetahuan, hingga akses pasar luar negeri. “Ukuran kita bukan hanya berapa banyak mahasiswa yang menggunakan AI, tetapi berapa banyak karya inovasi, penelitian, startup, dan solusi masyarakat yang lahir dari pemanfaatan teknologi tersebut,” tambahnya. Melalui kolaborasi perguruan tinggi dan BKSAP DPR RI, potensi riset dan inovasi lokal diharapkan dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Jejaring diplomasi parlemen juga diharapkan membuka peluang bagi produk unggulan Tasikmalaya untuk dikenal dan bersaing di pasar global. (whp/we)...

Baca Detail
Husein Fadlulloh: Diplomasi Parlemen Harus Berdampak Nyata bagi Daerah
Berita
09 Nov 2026

Husein Fadlulloh: Diplomasi Parlemen Harus Berdampak Nyata bagi Daerah

PARLEMENTARIA, Tasikmalaya — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima aspirasi Pemerintah Kota Tasikmalaya terkait penguatan sektor ketenagakerjaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Kunjungan Kerja Diseminasi Diplomasi Parlemen (BKSAP Day) di Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Menurutnya, aspirasi dan kebutuhan daerah perlu menjadi bagian dari agenda diplomasi Indonesia di tingkat internasional. “Ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa jauh kita bepergian ke luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat kita hadirkan kembali bagi masyarakat di daerah,” ujar Husein. Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada BKSAP DPR RI, mulai dari penguatan pelatihan bahasa asing dan sertifikasi kompetensi, pembentukan pusat layanan terpadu (Migrant Center), perluasan penempatan PMI terampil, hingga penguatan perlindungan hukum dan pemberdayaan PMI purna. Viman berharap diplomasi parlemen dapat menjadi penghubung antara potensi daerah dan peluang kerja sama internasional, tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. “BKSAP ini sebagai jembatan, jadi bukan hanya dipromosikan di arah politik atau kebijakan negara saja, tapi menjadi promosi ekonomi juga dan menjadi gateway untuk menyambungkan potensi-potensi daerah Kota Tasikmalaya di bidang industri, UMKM-nya, hingga tenaga kerjanya,” terang Viman. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menyambut positif langkah Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mengisi kebutuhan pasar internasional. Ia menilai sejumlah negara mitra, termasuk Jepang, memiliki kebutuhan terhadap tenaga kerja Indonesia dengan kualifikasi tertentu yang perlu dipersiapkan sejak dari daerah. “DPR hadir di Tasikmalaya intinya sebenarnya cuma satu, yaitu membunyikan diplomasi yang selama ini hanya berpikiran tentang hubungan negara-negara, tetapi kita ingin bahwa diplomasi berdampak langsung ke daerah. Seperti di Jepang contohnya, mereka sangat menginginkan sumber daya tenaga kerja dari Indonesia. Kebutuhan kualifikasi tersebut tinggal kita sesuaikan dan siapkan dari daerah,” tutur Bramantyo. Lebih lanjut, Bramantyo menyampaikan bahwa BKSAP DPR RI siap mendorong fasilitasi kerja sama internasional, termasuk penyesuaian kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan kurikulum pelatihan agar calon PMI dari Tasikmalaya memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Dengan jumlah penduduk mencapai 779.710 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan, Tasikmalaya memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk mengisi peluang kerja di pasar global. Melalui diplomasi parlemen dan jejaring kerja sama bilateral DPR RI, diharapkan peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan kesiapan kompetensi serta perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia. (aps/we)...

Baca Detail
Rudi Rochmansyah: Generasi Muda Harus Kritis Hadapi Informasi Berbasis AI
Berita
09 Nov 2026

Rudi Rochmansyah: Generasi Muda Harus Kritis Hadapi Informasi Berbasis AI

PARLEMENTARIA, Kuningan – Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI, Rudi Rochmansyah menilai maraknya informasi di media sosial yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi tantangan baru dalam membangun literasi informasi di kalangan generasi muda. Kemampuan membedakan informasi yang benar dan keliru dinilainya semakin penting agar pelajar tidak mudah terpengaruh konten manipulatif, termasuk informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan kelembagaan DPR RI. Dalam kegiatan Edu Day: Literasi Parlemen Perpustakaan DPR RI di SMA Negeri 3 Kuningan, Jawa Barat, pada Jumat (6/11/2026), Rudi juga menilai, kedekatan generasi muda dengan teknologi informasi perlu diimbangi kemampuan berpikir kritis dan kecakapan dalam memverifikasi setiap informasi yang diterima. “Generasi muda yang sangat dekat dengan IT, juga perkembangan AI, tentu harus lebih memahami, lebih bijaksana, dan juga lebih selektif mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar, apalagi yang berkaitan dengan informasi tentang DPR,” ujar Rudi. Rudi mengingatkan bahwa perkembangan teknologi AI memungkinkan munculnya konten yang secara visual maupun narasi menyerupai informasi asli sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, pelajar perlu lebih bijaksana dan selektif sebelum mempercayai maupun menyebarluaskan informasi di ruang digital. Ia menjelaskan, penguatan literasi informasi menjadi salah satu materi penting dalam kegiatan Edu Day. Melalui edukasi tersebut, DPR RI ingin membangun kemampuan pelajar untuk tidak sekadar menerima informasi secara pasif, tetapi juga menguji kebenaran, memahami konteks, serta mengenali sumber informasi sebelum mengambil kesimpulan. Menurut Rudi, kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap kelembagaan DPR. Ia menyinggung hasil survei yang menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui sejumlah aspek dasar parlemen, termasuk jumlah alat kelengkapan dewan dan komisi di DPR RI. Hal tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan strategi komunikasi kelembagaan agar informasi mengenai DPR dapat dipahami secara lebih luas. “Penting sekali meningkatkan literasi informasi supaya anak-anak generasi muda itu sejak dini diberi tahu dan lebih kritis menerima informasi. Nah dalam Edu Day kaki ini teman-teman dari Pranata Humas akan memberikan materi mendalam terkait bijak menyikapi dan merespon informasi di media sosial terutama yang berbasis AI,” tegasnya. Lebih lanjut, Rudi menyampaikan bahwa kegiatan Edu Day merupakan bagian dari rangkaian strategi komunikasi DPR RI yang juga mencakup program Parlemen Remaja dan Parlemen Kampus. Program-program tersebut dirancang untuk mendekatkan parlemen dengan masyarakat, khususnya kelompok muda, melalui pendekatan edukasi dan pengalaman langsung. Rudi berharap, kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di berbagai daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan memperluas jangkauan edukasi parlemen, generasi muda diharapkan memiliki pemahaman kelembagaan yang lebih baik sekaligus kemampuan menyaring informasi secara kritis di tengah perkembangan teknologi digital. (blf/we)...

Baca Detail