KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Puan: Usulan Hak Menyatakan Pendapat Ikuti Mekanisme Konstitusi
Berita
10 Nov 2026

Puan: Usulan Hak Menyatakan Pendapat Ikuti Mekanisme Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR RI harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. Disampaikan Puan, pimpinan DPR RI telah menerima laporan terkait sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak tersebut.Puan mengatakan, laporan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang DPR RI. Namun, pimpinan DPR terlebih dahulu akan mendengarkan berbagai masukan dan laporan yang disampaikan melalui fraksi maupun anggota DPR selama masa reses."Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini," ujar Puan selepas Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan, proses tindak lanjut terhadap usulan HMP perlu memperhatikan tahapan dan mekanisme kelembagaan yang berlaku. Pimpinan DPR akan mempelajari perkembangan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.Menurut Puan, setiap usulan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak konstitusional anggota DPR harus memiliki landasan prosedural yang jelas. Karena itu, prosesnya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi maupun tata tertib DPR."Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," tegas legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini. Sebelumnya, Puan menyampaikan bahwa pembukaan masa sidang menjadi momentum bagi pimpinan DPR untuk menerima dan menghimpun berbagai masukan dari fraksi-fraksi maupun anggota dewan. Masukan tersebut nantinya akan diproses sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan DPR.Terkait perkembangan pengumpulan tanda tangan untuk mengusulkan HMP, Puan juga meminta semua pihak menunggu adanya pernyataan resmi dari pihak yang mengusulkan. Ia menegaskan bahwa hingga saat itu, perkembangan tersebut perlu dilihat berdasarkan proses yang berjalan. "Ya, selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja," pungkas Puan. (ujm/aha)...

Baca Detail
Ledia Hanifa Dorong RUU Sisdiknas Segera Jadi Usul Inisiatif DPR
Berita
10 Nov 2026

Ledia Hanifa Dorong RUU Sisdiknas Segera Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi salah satu agenda prioritas Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Saat ini, pembahasan regulasi tersebut memasuki tahap penghimpunan dan pematangan masukan dari fraksi-fraksi DPR RI untuk menyempurnakan draf yang telah disusun Komisi X. Ledia menjelaskan, draf RUU Sisdiknas per Juli merupakan hasil pembahasan awal di Komisi X yang telah dirapikan secara umum dan disampaikan kepada seluruh fraksi. Selanjutnya, berbagai masukan yang dihimpun selama masa reses akan diintegrasikan sebagai bahan penyempurnaan substansi rancangan undang-undang tersebut. Hal itu disampaikannya sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Lobby Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). "Karena ini adalah hari pertama masa sidang, kita akan membicarakan tentang masukan-masukan dari fraksi-fraksi, kan draf Juli-nya sudah diterima oleh semua fraksi. Draf Juli itu adalah hasil dari pembicaraan Komisi X yang kita sudah rapikan secara umum," ungkap Ledia. Ia menambahkan, masukan dari masing-masing fraksi diperlukan untuk memastikan substansi RUU Sisdiknas semakin komprehensif dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Proses tersebut juga menjadi bagian penting dalam mematangkan materi regulasi sebelum memasuki tahapan legislasi berikutnya. Ledia berharap penghimpunan dan harmonisasi masukan tersebut dapat berjalan lancar sehingga RUU Sisdiknas dapat segera didorong menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada masa persidangan ini. "Nah, kan tentu perlu ada masukan-masukan dong dari fraksi-fraksi. Sebenarnya setelah draf yang Juli itu ketika direses kemarin ada masukan-masukan, apa yang harus diperbaiki? Nah ini dalam proses. Mohon doanya mudah-mudahan di masa sidang ini bisa kita dorong menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR RI," pungkasnya. Melalui pembahasan RUU Sisdiknas, Komisi X DPR RI berupaya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pendidikan nasional agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru PPPK Harus Diutamakan
Berita
10 Nov 2026

Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru PPPK Harus Diutamakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai percepatan pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu penting dilakukan untuk memberikan kepastian status kepegawaian dan meningkatkan kesejahteraan guru. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di berbagai daerah. Menurut Ledia, skema PPPK merupakan bagian dari sistem kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, meskipun berstatus sebagai pegawai dengan perjanjian kerja, para guru PPPK tetap perlu mendapatkan kepastian hak dan kesejahteraan. Hal tersebut disampaikannya sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Lobby Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). "Kita tahu bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyampaikan bahwa para guru yang menjadi ASN PPPK paruh waktu akan didorong dimaksimalkan untuk menjadi ASN PPPK penuh waktu. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena PPPK adalah sebuah bagian dari sistem kepegawaian yang ada di pemerintah kita meskipun statusnya perjanjian kerja," ujar Ledia. Ia juga mengingatkan bahwa penataan status guru PPPK harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik di setiap wilayah. Sebagai bagian dari ASN, guru dituntut memiliki kesiapan untuk ditempatkan sesuai kebutuhan negara. Oleh karena itu, mekanisme transisi perlu dirumuskan secara tepat agar percepatan pengangkatan dapat berjalan beriringan dengan pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kesejahteraan. Ledia menegaskan, Komisi X DPR RI akan terus mendiskusikan mekanisme percepatan tersebut bersama pemerintah, termasuk memastikan pengalokasian formasi guru dapat menjawab kebutuhan pendidikan nasional. "Kita sedang memikirkan bagaimana prosesnya agar bisa terjadi percepatan, tapi insya Allah ini jadi bagian yang sudah didiskusikan dan dipertimbangkan bersama supaya bisa secara tepat mengalokasikan memenuhi kekurangan guru kita dan kemudian memenuhi kesejahteraan guru di Indonesia," tambahnya. Komisi X DPR RI memandang kepastian status kepegawaian, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, dan peningkatan kesejahteraan guru sebagai tiga aspek penting yang harus berjalan beriringan dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Aparat Penegak Hukum Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan
Berita
10 Nov 2026

Aparat Penegak Hukum Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 setelah dewan menjalani masa reses. Dalam pidatonya, Puan menyinggung soal kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. “Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Puan. Dalam kesempatan tersebut, Puan kemudian menyinggung mengenai kasus penyadapan terhadap Presiden yang diduga dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi Polri termasuk mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo. “DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” sambung cucu Bung Karno tersebut. Puan pun memastikan, DPR akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional, untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden RI. “Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tambah Puan. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut lalu mengungkap sejumlah hal lain ya g menjadi perhatian DPR pada masa sidang ini. Puan menyebut, kasus penyadapan presiden menjadi salah satu yang akan dikawal dewan dalam fungsi pengawasan DPR. “Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya. Sebagai informasi, berikut adalah sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR dalam menjalani fungsi pengawasan:1. Penanganan kasus penyadapan Presiden RI;2. penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan;3. penanganan kasus perundungan anak;4. upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak;5. percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana;6. gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri;7. perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial;8. evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak;9. kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;10. pemerataan program revitalisasi sekolah;11. perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; dan12. penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri. (we)...

Baca Detail
Bambang Patijaya: Tata Kelola Timah Harus Berpijak pada Sejarah, Manusia, dan Masa Depan
Berita
10 Nov 2026

Bambang Patijaya: Tata Kelola Timah Harus Berpijak pada Sejarah, Manusia, dan Masa Depan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menekankan pentingnya tata kelola industri pertimahan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan sejarah, kehidupan sosial masyarakat, dan keberlanjutan manfaat sumber daya alam bagi generasi mendatang. Gagasan tersebut dituangkan dalam buku berjudul “Timah, Manusia dan Masa Depan” yang diluncurkannya bersama Sofian Lusa dan M. Adha Al Kodri. Ia menjelaskan, buku tersebut berangkat dari disertasi yang disusunnya, kemudian diperkaya dengan perspektif dan pemikiran para penulis lainnya. Pembahasannya mencakup perjalanan sejarah industri pertimahan, tantangan pengelolaan saat ini, hingga dampak aktivitas pertambangan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bangka Belitung. Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, industri pertimahan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Keberadaan industri ini juga membawa perubahan sosial dan antropologis bagi masyarakat yang hidup di wilayah pertambangan. “Buku ini menceritakan bagaimana sejarah pertimahan itu sendiri, tantangannya saat ini, serta bagaimana pertimahan memberikan dampak kepada manusia, baik secara sosiologis maupun antropologis di Bangka dan Belitung. Kami juga membahas bagaimana harapan terhadap timah bagi peradaban manusia ke depan,” ucap Patijaya saat menyampaikan pidato sambutan peluncuran buku di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (9/11/2026). Dalam peluncuran tersebut, hadir tiga penanggap, yakni Profesor Purnomo Yusgiantoro, Wakil Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) Profesor Devi, serta Direktur Hilirisasi Mineral Ahmad Hadiyanto. Ahmad juga memiliki pengalaman memimpin PT Timah dan PT Aneka Tambang (Antam). Legislator dari daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung itu pun mengapresiasi kehadiran para akademisi, kolega, serta para promotor yang sebelumnya mendampingi proses penyusunan disertasinya. Ia berharap buku tersebut dapat memperkaya khazanah pengetahuan sekaligus menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan tata kelola pertimahan. Lebih lanjut, Bambang menilai model tata niaga pertimahan yang dibahas dalam buku tersebut berpotensi diterapkan pada komoditas mineral lainnya, seperti nikel, bauksit, dan tembaga. “Model tata niaga pertimahan yang kami buat juga bisa diadopsi untuk mineral-mineral lain, misalnya nikel, bauksit, atau tembaga. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan di bidang mineral,” jelasnya. Melalui buku Timah, Manusia dan Masa Depan, Bambang berharap diskursus mengenai industri pertambangan mineral dapat berkembang lebih komprehensif. Dengan demikian, tata kelola pertambangan tidak hanya mengejar nilai ekonomi dan optimalisasi sumber daya alam, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap masyarakat serta keberlanjutan manfaatnya bagi generasi mendatang. (azk/um)...

Baca Detail
Cegah Benturan Kepentingan, Mercy Barends Usulkan Lembaga Independen Pengelola Aset Rampasan
Berita
10 Nov 2026

Cegah Benturan Kepentingan, Mercy Barends Usulkan Lembaga Independen Pengelola Aset Rampasan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengusulkan pembentukan lembaga independen yang secara khusus bertanggung jawab mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah benturan kepentingan dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara yang selama ini terlibat dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana. Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, selama ini pengelolaan aset dalam proses penegakan hukum tersebar di sejumlah institusi, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak memunculkan benturan kewenangan maupun kepentingan di antara institusi negara. “Daripada di kemudian hari terjadi bentrok antarinstansi, terjadi bentrok kepentingan atau vested interest antarberbagai institusi negara ini, maka sebaiknya dibentuk satu lembaga yang sifatnya independen,” ujar Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III dengan para pakar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, lembaga independen tersebut nantinya bertanggung jawab terhadap tata kelola aset hasil perampasan tindak pidana, mulai dari tahap awal hingga pemanfaatannya. Ruang lingkup pengelolaan itu mencakup registrasi atau pencatatan aset, penataan, penilaian, hingga penghitungan nilai aset dengan mempertimbangkan kemungkinan penyusutan atau depresiasi. Ia menegaskan, pengelolaan aset tidak cukup hanya dilakukan melalui penyimpanan setelah proses perampasan. Aset yang telah dikuasai negara juga perlu ditentukan pemanfaatannya secara tepat agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun menjadi sumber penerimaan negara. Mercy mencontohkan, aset tertentu dapat dikelola untuk mendukung pelayanan publik, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, aset lainnya dapat dimanfaatkan sebagai penerimaan negara. Mekanisme pemanfaatan tersebut, menurutnya, perlu diatur lebih terperinci agar pengelolaan aset berlangsung secara transparan dan akuntabel. “Ini akan kita atur secara lebih detail lagi supaya bisa memastikan bahwa pengelolaan aset tindak pidana ini berjalan secara transparan dan akuntabel,” jelasnya. Selain kelembagaan dan mekanisme pemanfaatan, Mercy juga menekankan pentingnya pengawasan melalui sistem pelaporan yang terbuka. Ia menyampaikan bahwa rancangan awal RUU telah memuat ketentuan pelaporan kepada Presiden setiap enam bulan. Namun, dalam pembahasan, muncul masukan agar pelaporan juga disampaikan kepada DPR dan dapat diakses oleh publik. Menurutnya, DPR perlu memperoleh informasi mengenai pengelolaan aset karena berkaitan dengan keuangan dan aset negara. Masyarakat pun berhak mengetahui jumlah aset yang berhasil dirampas atau dipulihkan setiap tahun, bentuk aset, lokasi penyitaan, hingga bagaimana aset tersebut dikelola. Informasi itu, lanjutnya, juga perlu mencakup aset fisik maupun nonfisik, seperti rekening di bank. “Rakyat juga harus bisa mengakses, berapa banyak dalam satu tahun aset yang berhasil dirampas atau dipulihkan oleh negara, bentuknya apa saja, di mana saja dirampas, sekarang ditempatkan di mana, dan pengelolaannya seperti apa,” tegasnya. Mercy berharap pengaturan mengenai lembaga pengelola, mekanisme pemanfaatan, serta sistem pengawasan dan pelaporan dapat dibahas secara mendalam dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Dengan tata kelola yang jelas, aset hasil perampasan diharapkan dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. (fa/rdn)...

Baca Detail
Korban Investasi Bodong Sulit Pulihkan Kerugian, Legislator Harap RUU Perampasan Aset Jadi Solusi
Berita
10 Nov 2026

Korban Investasi Bodong Sulit Pulihkan Kerugian, Legislator Harap RUU Perampasan Aset Jadi Solusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menjangkau aset pelaku investasi bodong dan penipuan perjalanan ibadah. Menurutnya, regulasi tersebut perlu memberi ruang bagi pemulihan hak korban yang selama ini kerap belum terpenuhi meskipun pelaku telah menjalani proses hukum. Nasir menjelaskan, salah satu persoalan yang sering dihadapi korban penipuan adalah sulitnya memperoleh kembali kerugian setelah pelaku diproses secara hukum. Dalam sejumlah kasus, aset pelaku telah berpindah atau tersebar sehingga tidak mudah ditelusuri dan dipulihkan. Akibatnya, penghukuman terhadap pelaku tidak selalu diikuti dengan pengembalian hak korban. “Selama ini memang investasi bodong, kemudian juga penipuan-penipuan terkait dengan misalnya perjalanan-perjalanan ibadah keagamaan. Karena pelakunya kan dihukum, tapi korban tidak mendapatkan harta yang mereka inginkan. Karena asetnya sudah ke mana-mana dan biasanya putusan majelis hakim juga tidak secara tegas,” ujar Nasir saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi perampasan aset. Sebab, penegakan hukum terhadap pelaku belum sepenuhnya menjawab kerugian yang dialami masyarakat apabila aset yang berkaitan dengan tindak pidana tidak berhasil dipulihkan untuk memenuhi hak korban. Nasir juga menyoroti kondisi ketika pelaku lebih memilih menjalani hukuman badan daripada memenuhi kewajiban mengganti kerugian. Situasi tersebut semakin menyulitkan korban untuk memperoleh kembali dana yang telah diserahkan kepada pelaku, terutama dalam perkara penipuan dengan nilai kerugian yang besar. “Dan kadang pelaku lebih memilih untuk kurungan badan daripada harus mengganti uang, mengganti rugi,” ungkap legislator dari Fraksi PKS itu. Karena itu, Nasir berharap RUU Perampasan Aset ini dapat menjangkau persoalan tersebut sehingga aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat ditelusuri dan dimanfaatkan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan. Ia menilai, kemampuan lembaga yang nantinya mengelola aset menjadi salah satu faktor penting agar tujuan tersebut dapat diwujudkan. “Karena itu sekali lagi undang-undang ini diharapkan bisa menjangkau ke situ. Bisa menjangkau ke situ sehingga kemudian korban yang mengalami penipuan itu bisa mendapatkan kembali haknya,” katanya. Ia menambahkan, tantangan tersebut perlu menjadi perhatian pihak yang nantinya diberi kewenangan mengelola aset hasil tindak pidana. Pengelolaan aset tidak semestinya hanya berorientasi pada penyitaan atau perampasan, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana hak masyarakat yang menjadi korban dapat dipulihkan. Nasir berharap, pembahasan RUU Perampasan Aset mendapat dukungan masyarakat agar dapat diselesaikan menjadi undang-undang. Menurutnya, kebutuhan terhadap regulasi tersebut juga berkaitan dengan upaya memperbaiki pemulihan kerugian negara yang selama ini dinilai masih jauh lebih kecil dibandingkan nilai kerugian akibat tindak pidana korupsi. “Kita sadar bahwa kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara ketika kemudian kasus itu diambil atau disidik atau diusut oleh aparat penegak hukum, pengembaliannya itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan uang yang dirampok oleh para koruptor,” pungkas politisi dari dapil Aceh II itu. (fa/rdn)...

Baca Detail
Rikwanto Usulkan 60 Hari Limit Waktu Proses Peradilan Perampasan Aset
Berita
10 Nov 2026

Rikwanto Usulkan 60 Hari Limit Waktu Proses Peradilan Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, mematok batasan waktu pemeriksaan pengadilan paling lama 60 hari guna menjamin kepastian hukum dan percepatan restitusi korban. ​Kebijakan pembatasan durasi tersebut dikaji dalam Rapat Panja RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang melibatkan Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). ​Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengonfirmasi bahwa limit waktu penanganan perkara dipatok ketat agar aparat penegak hukum memiliki komitmen tinggi dalam menyelesaikan proses peradilan. Tenggat waktu ini dipandang krusial agar penegakan hukum terhadap harta hasil kejahatan tidak berjalan berlarut-larut. ​"Masalah realistis atau tidak, kita harus buat limit waktu. Supaya pihak-pihak itu harus komitmen dengan waktu itu dan mengupayakan itu selesai," tegas Rikwanto. ​Ia memperingatkan bahwa ketiadaan batas waktu hanya akan melemahkan efektivitas pengembalian aset dan mencederai rasa keadilan publik. ​"Kalau tidak dikasih limit waktu dengan alasan realistis atau tidak, nanti malah mereka membuang-buang waktu, tidak ada kepastian hukum setelah itu nanti," imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. ​Berdasarkan kerangka materi Komisi III, aturan ini diselaraskan dengan cakupan tindak pidana seperti penipuan investasi bodong atau skema ponzi yang dampaknya meluas ke perekonomian masyarakat, di mana harta rampasan wajib dikembalikan langsung kepada para korban alih-alih masuk ke kas negara. Dinamika alot sempat mewarnai perdebatan mengenai batas waktu tersebut, namun Panja sepakat bahwa penegakan hukum finansial memerlukan terobosan tenggat waktu yang tegas demi efektivitas pemulihan kerugian masyarakat.  (ndy/rdn)...

Baca Detail
Abdullah Dukung Opsi Pidana Mati bagi Koruptor, Ingatkan Prinsip Kehati-hatian
Berita
10 Nov 2026

Abdullah Dukung Opsi Pidana Mati bagi Koruptor, Ingatkan Prinsip Kehati-hatian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendukung adanya ketentuan yang membuka kemungkinan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, langkah tegas diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Abdullah menilai, pemidanaan terhadap koruptor selama ini belum sepenuhnya menjawab persoalan pengembalian kerugian negara. Sebab, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman penjara, aset yang berasal dari hasil kejahatan korupsi belum tentu dapat dikembalikan secara maksimal kepada negara. “Banyak koruptor sudah dihukum, tetapi hasil kejahatannya tidak sepenuhnya kembali ke negara. Bahkan, kekayaan hasil korupsi masih bisa dinikmati oleh pelaku maupun keluarganya. Apalagi jika aset tersebut dipindahkan atau disembunyikan di luar negeri dan melibatkan jaringan tertentu. Karena itu, sudah saatnya negara memiliki instrumen hukum yang lebih tegas, termasuk kemungkinan penerapan hukuman mati bagi koruptor,” tegas Abdullah dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin (9/11/2026). Politisi dari Fraksi PKB yang akrab disapa Gus Abduh itu menjelaskan, ketentuan mengenai kemungkinan pidana mati bagi pelaku korupsi tercantum dalam draf terbaru RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, khususnya Pasal 4 ayat (2). Dalam pasal tersebut disebutkan, “Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.” Ia menilai, sanksi terhadap koruptor perlu mempertimbangkan besarnya kerugian negara dan keuntungan yang diperoleh pelaku. Dalam sejumlah perkara dengan nilai kerugian mencapai miliaran hingga triliunan rupiah, vonis yang dijatuhkan kerap dinilai belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Menurut Abdullah, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan atau pemenjaraan pelaku. Negara juga harus memastikan aset hasil kejahatan dapat dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan publik. “Jangan sampai koruptor hanya menjalani hukuman penjara, sementara uang hasil kejahatannya tetap aman dan bisa dinikmati anak cucunya. Negara harus memastikan bahwa kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagi pelakunya,” ujarnya. Gus Abduh juga mengingatkan bahwa penanganan perkara korupsi membutuhkan biaya besar, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Karena itu, penguatan mekanisme perampasan aset menjadi bagian penting agar negara dapat memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Meski mendukung ketentuan tersebut, Abdullah mengingatkan bahwa penerapan pidana mati harus dilakukan secara sangat hati-hati dan menjadi pilihan terakhir. Ia menegaskan, upaya pemberantasan korupsi tetap harus berlandaskan prinsip negara hukum serta memperhatikan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin konstitusi. “Prinsip kehati-hatian harus menjadi pegangan. Hukuman mati memang dapat menjadi instrumen untuk menghadapi kejahatan korupsi yang luar biasa, tetapi penerapannya harus melalui proses hukum yang ketat, objektif, dan benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan,” katanya. Ia menambahkan, hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemidanaan, termasuk kemungkinan penerapan pidana mati, harus mempertimbangkan jaminan konstitusional tersebut. (fa/rdn)...

Baca Detail
I Wayan Sudirta Tegaskan Perampasan Aset Harus Berdasarkan Putusan Pengadilan
Berita
10 Nov 2026

I Wayan Sudirta Tegaskan Perampasan Aset Harus Berdasarkan Putusan Pengadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menekankan bahwa perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak warga negara agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. I Wayan berpandangan, kewenangan negara untuk merampas aset harus tetap dibatasi oleh proses peradilan yang menjamin hak setiap orang. Ia tidak ingin pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya justru membuka ruang bagi perampasan aset tanpa dasar hukum yang memberikan perlindungan memadai kepada pemiliknya. “Karena ada tiga aspek yang harus dilindungi oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertama itu kepastian hukum. Kedua, keadilan. Ketiga, perlindungan hak warga negara,” ujar I Wayan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama sejumlah narasumber ahli, di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai, ketiga prinsip tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan mekanisme perampasan aset. Dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, proses perampasan memiliki landasan hukum yang jelas sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak warga negara. Meski demikian, I Wayan mengakui terdapat kondisi tertentu yang dapat menjadi pengecualian. Ia mencontohkan keadaan ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, serta ketika ditemukan aset yang tidak memiliki pemilik. Dalam kondisi tersebut, menurutnya, perampasan tanpa menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat dipertimbangkan. “Satu atau dua pengecualian bisa dilakukan tanpa putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yaitu jika terdakwa atau tersangkanya meninggal dunia. Wajar tidak memerlukan putusan pengadilan. Wajar juga kalau ada aset tapi tidak ada pemiliknya. Nah ini bisa dirampas untuk negara,” jelasnya. Di luar kondisi tersebut, I Wayan menegaskan perlunya dasar hukum yang kuat sebelum aset seseorang dirampas. Ia tidak melihat adanya alasan untuk mengesampingkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap apabila tidak terdapat keadaan khusus yang membenarkan pengecualian. Karena itu, ia meminta para narasumber ahli memberikan pandangan terhadap prinsip tersebut sebagai bahan penyempurnaan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, regulasi ini harus mampu memperkuat pemberantasan tindak pidana tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. (fa/rdn)...

Baca Detail
Buka Akses Pasar Global bagi Produk Unggulan Tasikmalaya, Legislator Dorong Diplomasi Parlemen Berdampak
Berita
10 Nov 2026

Buka Akses Pasar Global bagi Produk Unggulan Tasikmalaya, Legislator Dorong Diplomasi Parlemen Berdampak

PARLEMENTARIA, Tasikmalaya — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong agar diplomasi parlemen dimanfaatkan untuk membuka akses pasar internasional bagi produk unggulan daerah. Menurutnya, diplomasi tidak hanya menjadi sarana memperkenalkan potensi daerah ke dunia internasional, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Habib Aboe dalam Kunjungan Kerja Diseminasi Diplomasi Parlemen (BKSAP Day) bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Ia menilai Tasikmalaya memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar melalui beragam produk unggulan, mulai dari bordir, kelom geulis, payung geulis, batik, kerajinan mendong, anyaman bambu, hingga produk kuliner. “Tasikmalaya memiliki modal ekonomi yang cukup kuat. Kita mengenal Tasik sebagai kota bordir, kelom geulis, payung geulis, batik, kerajinan mendong, anyaman bambu, dan produk kuliner,” ujar Politisi Fraksi PKS ini. Ia menegaskan, kehadiran BKSAP DPR RI di Tasikmalaya menjadi peluang untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional sekaligus membuka kesempatan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perdagangan global. “Sebenarnya, kehadiran para pimpinan BKSAP dan jajarannya hari ini harus dipandang sebagai sebuah peluang. Peluang bagaimana produk Tasikmalaya bisa dikenal dunia, dan bagaimana para pengusaha serta perajin Tasikmalaya benar-benar bisa hidup lebih sejahtera dari pasar global,” ungkapnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Aboe menyoroti sejumlah aspek yang perlu diperkuat pemerintah daerah. Pertama, kesiapan UMKM dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor, mulai dari konsistensi produksi, standar mutu, desain, kemasan, sertifikasi, hingga kapasitas pemenuhan pesanan. Menurutnya, Pemkot Tasikmalaya perlu memetakan pelaku UMKM dan produk yang telah siap ekspor, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi. Dengan demikian, BKSAP dapat membantu memperkenalkan produk tersebut melalui forum dan jejaring internasional. “Kita tahu produk Tasikmalaya memiliki kekhasan dan identitas yang kuat. Tetapi untuk masuk pasar internasional, kualitas produk saja tidak cukup. Harus ada konsistensi produksi, standar mutu, desain, kemasan, sertifikasi, dan kemampuan memenuhi pesanan dalam jumlah tertentu,” jelasnya. Kedua, keberlanjutan industri kerajinan dan regenerasi perajin. Aboe mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam meneruskan industri kerajinan khas Tasikmalaya agar keterampilan dan identitas produk daerah tetap terjaga. Ketiga, perlindungan merek dan kekayaan intelektual. Ia mendorong pemerintah daerah memfasilitasi pendaftaran merek, hak cipta, dan desain industri agar produk lokal memiliki perlindungan hukum serta tidak mudah ditiru atau dimanfaatkan pihak lain. Keempat, tindak lanjut konkret diplomasi parlemen. Menurutnya, pemerintah daerah perlu merumuskan kebutuhan dan prioritas kerja sama internasional secara jelas, baik dalam pembukaan akses pasar, investasi, pengembangan industri kreatif, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ia berharap berbagai kebutuhan tersebut dapat menjadi bahan bagi BKSAP DPR RI dalam membangun komunikasi dengan parlemen negara sahabat dan mitra internasional sehingga peluang kerja sama dapat ditindaklanjuti secara konkret. “Ketika BKSAP bertemu parlemen negara sahabat atau mitra internasional, kita sudah memiliki sesuatu yang konkret untuk ditawarkan,” tambah Aboe. Ia menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi parlemen tidak hanya diukur dari seberapa luas potensi daerah diperkenalkan ke dunia internasional, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Itulah esensi diplomasi yang harus kita perjuangkan: bukan hanya membawa nama daerah ke dunia internasional, tetapi membawa manfaat dunia internasional kembali kepada masyarakat daerah,” pungkasnya. (aps/rdn)...

Baca Detail
Penyadapan Kepala Negara, Komisi III Singgung Pasal Makar, UU Tipikor, hingga Penggunaan Perppu
Berita
10 Nov 2026

Penyadapan Kepala Negara, Komisi III Singgung Pasal Makar, UU Tipikor, hingga Penggunaan Perppu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah tokoh politik tidak hanya ditangani menggunakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, penyelidikan kasus yang diduga melibatkan sejumlah oknum di lingkungan Polri tersebut perlu diperluas dengan mempertimbangkan kemungkinan penerapan pasal makar dan ketentuan pidana yang berkaitan dengan keamanan negara. Habiburokhman menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden, tokoh-tokoh bangsa, dan pimpinan partai politik merupakan persoalan serius yang berpotensi mengancam keselamatan serta kepentingan negara. Terlebih, berdasarkan informasi yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI, jumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan mencapai lebih dari 6.000 orang. “Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia mengungkapkan, Komisi III DPR RI tengah berkomunikasi dengan Mabes Polri untuk menjadwalkan rapat kerja khusus guna meminta penjelasan secara komprehensif mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Rapat kerja itu direncanakan berlangsung pada Rabu atau Kamis mendatang pada pekan ini. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek penting yang harus didalami dalam rapat tersebut, mulai dari motif penyadapan, pihak yang memerintahkan, pihak yang terlibat, hingga kemungkinan adanya aktor lain yang memperoleh keuntungan politik dari aktivitas ilegal tersebut. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada dugaan keterlibatan oknum internal Polri. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan kelompok maupun tokoh politik yang diduga merencanakan, memfasilitasi, atau mengambil manfaat dari aktivitas penyadapan tersebut. “Kita tidak mau menuduh orang tertentu. Namun, penyelidik harus membongkar sampai ke arah sana. Jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kemungkinan kelompok politik, tokoh politik, atau siapa pun yang merencanakan maupun mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” tegasnya. Lebih lanjut, Habiburokhman berpandangan bahwa penggunaan perangkat penyadapan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi diduga disalahgunakan untuk kepentingan lain, juga membuka kemungkinan penerapan ketentuan pidana tindak pidana korupsi. Ia menilai seluruh aspek hukum harus dikaji secara menyeluruh agar penanganan perkara tidak terbatas pada satu rezim hukum. “Pasalnya jangan hanya (gunakan UU) ITE. Pasal makar perlu didorong, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan keamanan negara, dan UU Tipikor juga bisa dipertimbangkan apabila terdapat penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan lain,” jelasnya. Ia bahkan menilai, apabila ditemukan adanya tindakan insubordinasi berupa penyadapan terhadap Kepala Negara oleh pihak yang seharusnya bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat, peristiwa tersebut memiliki tingkat keseriusan yang luar biasa. Menurutnya, karakteristik dugaan perbuatan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena menyangkut integritas institusi negara dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Habiburokhman juga menyinggung kemungkinan perlunya langkah regulasi khusus apabila ketentuan perundang-undangan yang berlaku belum mampu menjangkau karakteristik tindak pidana tersebut secara memadai. Dalam kondisi mendesak, ia menyebut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. “Jangan sampai orang yang sudah melakukan kegiatan ekstrem dengan berbagai perannya justru lolos karena undang-undang yang ada belum mengatur secara memadai. Kalau memang diperlukan dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” ungkapnya. Sebagai perbandingan, Habiburokhman menyinggung peristiwa Bom Bali yang menjadi salah satu contoh lahirnya kebijakan regulasi melalui Perppu dalam merespons tindak pidana luar biasa. Ia menilai, persoalan dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara juga perlu mendapatkan respons hukum yang serius, dengan tetap memperhatikan prinsip konstitusionalitas dan kepastian hukum. Komisi III DPR RI, lanjutnya, ingin memastikan seluruh dugaan yang muncul dalam perkara tersebut diungkap secara transparan dan menyeluruh. Penegakan hukum harus mampu mengidentifikasi seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut, sehingga tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban hukum. Diketahui, dalam UU KUHP terbaru tahun 2023, pasal terkait Penyadapan diatur dalam Pasal 258. Meskipun demikian, dalam UU tersebut pasal terkait Penyadapan tidak terkait dengan makar dan keamanan negara. Namun, lebih terkait dengan transmisi informasi elektronik. Di sisi lain, penyadapan yang sah oleh aparat penegak hukum belum punya UU khusus. Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru (UU 20/2025) mengamanatkan pengaturannya dalam undang-undang tersendiri, dan hingga kini RUU Penyadapan belum ada. Jadi Pasal 258 mengatur penyadapan yang melawan hukum, sedangkan tata cara penyadapan yang sah masih menunggu UU khusus. (rdn)...

Baca Detail