KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Endang Agustina: Hukuman Mati dalam RUU Perampasan Aset Harus Diperjelas
Berita
11 Nov 2026

Endang Agustina: Hukuman Mati dalam RUU Perampasan Aset Harus Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menegaskan bahwa pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, perlu berfokus pada aspek hukum acara atau hukum formil. Menurutnya, pengaturan mengenai jenis dan bentuk hukuman, termasuk hukuman mati, merupakan ranah hukum material yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pandangan tersebut disampaikan Endang seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam pembahasan RUU itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga batas antara pengaturan prosedur perampasan aset dan ketentuan mengenai pemidanaan. “Ini kan (pidana mati lebih terkait) hukum acara, bukan hukum (materil) seperti KUHP. Ini mengatur bagaimana kita melakukan penyitaan, kemudian pemblokiran dan sebagainya. Jadi, yang diatur adalah hukum acaranya, hukum formil, bukan hukum materil yang kita atur di sini,” ujar Endang. Politisi dari Fraksi PAN itu menjelaskan, RUU tersebut pada dasarnya mengatur tata cara negara menelusuri, menyita, memblokir, hingga merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Karena itu, substansi pengaturannya perlu memberikan kepastian mengenai prosedur dan landasan hukum bagi setiap tindakan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Sementara itu, mengenai jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, Endang menilai hal tersebut telah menjadi bagian dari pengaturan hukum pidana materil. Dengan demikian, pembahasan mengenai hukuman mati perlu ditempatkan dalam kerangka pengaturan hukum pidana substantif, bukan dicampuradukkan dengan ketentuan teknis perampasan aset. “Kalau terkait hukuman, itu mungkin di hukum materil, karena sudah ada di KUHP kita,” jelasnya. Endang menambahkan, kejelasan batas pengaturan tersebut penting agar RUU Perampasan Aset ini tidak kehilangan fokus sebagai instrumen hukum untuk memulihkan aset hasil tindak pidana. Pengaturan prosedur yang jelas juga diperlukan agar proses penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset dapat berjalan sesuai ketentuan hukum serta tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Melalui regulasi tersebut, ia berharap aset yang berasal dari tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya dapat dipulihkan dan dikembalikan untuk kepentingan yang semestinya. Dengan begitu, hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh pelaku, sementara negara dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari upaya pemulihan aset tersebut. (fa/rdn)...

Baca Detail
PPPK Tak Perlu Ragu, DPR dan Pemerintah Perjuangkan Kepastian Status
Berita
11 Nov 2026

PPPK Tak Perlu Ragu, DPR dan Pemerintah Perjuangkan Kepastian Status

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta para tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu maupun PPPK Penuh Waktu khususnya di daerah, agar tidak lagi meragukan komitmen Pemerintah dan DPR RI dalam memperjuangkan penyelesaian status kepegawaian mereka. Bahtra juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait kebijakan tersebut. Hal tersebut ditegaskan Bahtra saat wawancara dengan Parlementaria usai menerima aspirasi Ketua Umum APTI (Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia) Anton Suroso Hartanto dan perwakilan PPPK Paruh Waktu-Non-ASN Guru di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).  “Jangan ada keraguan lagi soal komitmen pemerintah kita lihat sendiri, sudah disepakati oleh pimpinan DPR bersama pemerintah berkenaan dengan semua PPPK. Jadi jangan ada lagi berita-berita yang tidak valid,” tegas Bahtra kepada Parlementaria usai pertemuan. Selain memperjuangkan kepastian status PPPK, Bahtra turut menyoroti aspirasi guru non-ASN yang selama ini telah mengabdi dalam dunia pendidikan, bahkan hingga puluhan tahun. Menurutnya, diperlukan kebijakan afirmasi yang dapat memberikan kemudahan dan kesempatan lebih luas bagi para guru tersebut untuk memperoleh kepastian status kepegawaian. Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan Komisi II DPR RI akan memperjuangkan aspirasi tersebut dan menyampaikannya kepada pemerintah agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. “Teman-teman meminta semacam afirmasi bagi mereka yang selama ini sudah mengajar, ada yang puluhan tahun, kemudian diberi kemudahan. Insya Allah itu juga akan kita perjuangkan, kita sampaikan ke pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah,” pungkas Bahtra. Turut hadir dalam audiensi tersebut Anggota Komisi II DPR RI lintas fraksi yaitu Ahmad Irawan (Fraksi Partai Golkar), Ujang Bey (Fraksi Partai Nasdem) dan Gus Khozin (Fraksi PKB). Audiensi lantas ditutup dengan penandatanganan berkas kesimpulan dan foto bersama. (pun/rdn)...

Baca Detail
Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan
Berita
11 Nov 2026

Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia, termasuk ribuan anak di Kabupaten Sumbawa yang belum memperoleh akses pendidikan. Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang perlu segera diatasi adalah kesenjangan akses pendidikan pada masa transisi dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal tersebut disampaikan Ledia kepada awak media dalam doorstop menjelang Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Lobby Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ledia menjelaskan, persoalan tersebut antara lain dipengaruhi keterbatasan jumlah sekolah lanjutan serta perbedaan kewenangan pengelolaan pendidikan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Kondisi ini berpotensi membuat anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan SMP kesulitan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD sebagaimana diamanatkan konstitusi. Menurutnya, pemenuhan anggaran pendidikan tidak semestinya hanya bergantung pada besaran transfer dari pemerintah pusat, tetapi harus menjadi prioritas dalam kebijakan fiskal daerah. "Maka, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan 20 persennya tanpa harus menunggu dapat berapa transfer ke daerahnya dari APBN. Jadi, concern-nya adalah ketika daerah-daerah yang memang memprioritaskan anggaran pendidikannya sesuai konstitusi, mereka bisa berkembang dengan baik karena bisa memberikan beasiswa, bisa membangun sekolah-sekolah, tidak harus menunggu APBN," ujar Ledia. Lebih lanjut, Ledia menawarkan alternatif solusi bagi pemerintah provinsi yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal untuk membangun unit sekolah baru. Salah satunya melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan swasta, disertai peningkatan kualitas sekolah dan pemberian subsidi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Dengan skema tersebut, anak-anak yang terkendala biaya maupun keterbatasan daya tampung sekolah negeri tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan. Dukungan pembiayaan pun diharapkan dapat melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi secara bersama-sama. "Kalau pemerintah provinsi tidak punya anggaran yang cukup memadai untuk membangun sekolah baru, maka yang harus dilakukan adalah kerja sama dengan sekolah swasta. Caranya meningkatkan kualitas sekolah swastanya, memberikan subsidi kepada sekolah swasta ketika anak-anak yang tidak mampu masuk di sekolah swasta, sehingga support-nya dari pusat ada, dari provinsi ada," tegas politisi Fraksi PKS tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah anak tidak sekolah berusia 7–18 tahun di Indonesia mencapai 2.922.607 anak. Sekitar 68,8 persen di antaranya berada pada kelompok usia 16–18 tahun. Faktor penyebabnya beragam, antara lain merasa pendidikan sudah cukup (21,78 persen), keterbatasan biaya (20,35 persen), serta bekerja untuk membantu perekonomian keluarga (16,75 persen). (ndy/ssb)...

Baca Detail
Semangat Kepahlawanan Harus Diwujudkan melalui Kontribusi Nyata
Berita
11 Nov 2026

Semangat Kepahlawanan Harus Diwujudkan melalui Kontribusi Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memaknai Hari Pahlawan sebagai momentum menumbuhkan semangat kepahlawanan melalui kontribusi nyata bagi bangsa. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan dan keteladanan para pahlawan harus terus dihidupkan dengan mengoptimalkan potensi diri serta mengambil peran dalam pembangunan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ledia kepada awak media menjelang Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Lobby Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ledia menegaskan, makna kepahlawanan tidak semestinya hanya dipandang sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Di era modern, semangat tersebut perlu diwujudkan melalui sikap keteladanan, dedikasi, dan kontribusi setiap individu sesuai dengan kemampuan serta bidang yang ditekuni. "Pahlawan bagi bangsa Indonesia bukan cuma masa lalu. Pahlawan bagi bangsa Indonesia ada saat ini dan ada saat yang akan datang. Mari kita sama-sama menjadi pahlawan yang bisa menjadi teladan, bisa berkontribusi semaksimal mungkin dengan segenap daya upaya yang kita miliki," ujar Ledia. Ia menilai, Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan beragam potensi yang dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong kemajuan bangsa. Karena itu, setiap individu perlu diberikan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, baik melalui kontribusi sederhana di lingkungan sekitar maupun melalui karya yang memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, sektor pendidikan memiliki peran strategis untuk menanamkan nilai kepahlawanan sekaligus mendorong peserta didik mengenali dan mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya memahami sejarah perjuangan para pahlawan, tetapi juga mampu meneladani semangat pengabdian mereka dalam kehidupan sehari-hari. "Ada banyak sekali potensi anak-anak Indonesia, potensi masyarakat Indonesia yang bisa kita kontribusikan bagi bangsa Indonesia, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Pahlawan lagi-lagi bukan cuma sejarah masa lalu. Tapi yang harus dipelajari bukan kapan lahirnya, apa yang dilakukan, melainkan bagaimana kita meneladani keteladanannya untuk memaksimalkan potensi kita menjadi pahlawan masa kini dan masa depan," tutupnya. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Perampasan Aset In Rem Tetap Berjalan Meski Proses Pidana Terhenti
Berita
11 Nov 2026

Perampasan Aset In Rem Tetap Berjalan Meski Proses Pidana Terhenti

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai mekanisme perampasan aset melalui jalur in reim tetap dapat berjalan meskipun proses pidana terhadap pihak yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan karena kondisi tertentu. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset itu menjelaskan, terdapat sejumlah kondisi yang memungkinkan proses pidana terhadap seseorang terhenti, seperti tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta menghentikan proses perampasan aset melalui mekanisme in rem."Ada kemungkinan setelah dilakukan penyidikan, kemudian yang bersangkutan itu meninggal dunia, melarikan diri atau sakit permanen. Terhadap tiga hal ini kemudian proses in rem berjalan," ujar Soedeson dalam Rapat yang terselenggara di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Selain menyoroti keberlanjutan mekanisme in rem, Soedeson juga menilai ketentuan mengenai penyitaan aset sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia merujuk pada Pasal 39 KUHAP lama yang memungkinkan barang yang telah dikenakan sita perdata maupun sita lainnya untuk kemudian dikenakan sita pidana.Menurutnya, ketentuan tersebut telah memberikan landasan bagi penyidik untuk melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang sebelumnya berada dalam status sita perdata. Dengan demikian, ia mempertanyakan urgensi pengaturan kembali mekanisme tersebut dalam Pasal 80A RUU Perampasan Aset.Soedeson mengingatkan, penyusunan regulasi harus memperhatikan keterkaitan antara satu pasal dengan pasal lainnya. Sebab, pengaturan yang terlalu terperinci tanpa mempertimbangkan keseluruhan ketentuan hukum justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan menyulitkan penerapannya."Jadi menurut saya pasal ini enggak perlu. Malah membuat tambah rumit, kalau di dalam KUHAP yang lama, itu (sudah diatur dalam) Pasal 39," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini Ia juga menilai pemerintah perlu memastikan setiap ketentuan dalam RUU Perampasan Aset selaras dengan hukum acara pidana yang berlaku. Hal tersebut penting agar mekanisme penyitaan maupun perampasan aset dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan persoalan prosedural akibat perbedaan pengaturan."Ketentuan tersebut sebenarnya sudah memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang sebelumnya dikenakan sita perdata. Karena itu, tidak perlu ada pengaturan tambahan yang justru berpotensi memperumit penerapannya," pungkas Soedeson. (ujm/rdn)...

Baca Detail
Panja RUU Perampasan Aset Sepakat Bentuk Badan Pengawas, Kawal Sitaan Triliunan Rupiah
Berita
11 Nov 2026

Panja RUU Perampasan Aset Sepakat Bentuk Badan Pengawas, Kawal Sitaan Triliunan Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sepakat membentuk badan pengawas khusus beranggotakan lima orang untuk mengawal pengelolaan harta sitaan kejahatan yang bernilai triliunan rupiah. ​Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Panja RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI bersama unsur pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). ​Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menjelaskan bahwa perdebatan terlama dalam Panja mengerucut pada urgensi pengawasan karena besarnya skala harta yang ditangani oleh badan pengelola aset. Mengingat nilai aset hasil kejahatan ekonomi dapat mencapai skala fantastis, sistem pengawasan konvensional dinilai tidak akan memadai. ​"Aset yang dikelola itu cukup besar, bisa miliaran, ratusan miliar, bahkan triliun. Nah ini siapa yang mengawasi?" kata Rikwanto. ​Ia menegaskan kembali bahwa lembaganya menghendaki kehadiran pengawas independen yang memiliki legitimasi serta otoritas hukum yang memadai. ​"Karena asetnya sangat besar, yang mengawasinya juga harus besar. Artinya punya kekuatan yang cukup agar asetnya tidak hilang, rusak, atau susut nilainya," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini. ​Kesepakatan tersebut tertuang dalam No. DIM 340 dan 341 (Pasal 56) yang diketok Panja pukul 14.46 WIB, menetapkan masa jabatan Dewan Pengawas selama lima tahun secara kolektif-kolegial. Terkait mekanisme seleksi agar steril dari intervensi politik, Rikwanto menyebut hal itu akan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah (PP). ​Dalam dinamika rapat, pemerintah dan DPR sempat berdiskusi panjang mengenai bentuk kelembagaan yang ideal untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif tanpa tumpang tindih dengan kewenangan eksekutif.  (ndy/rdn)...

Baca Detail
PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN
Berita
11 Nov 2026

PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI dan Pemerintah atas kesepakatan untuk memperjuangkan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk memperoleh kesempatan yang sama mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS,” ujar Bahtra saat wawancara dengan Parlementaria usai menerima aspirasi Ketua Umum APTI (Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia Anton Suroso Hartanto dan perwakilan PPPK Paruh Waktu-Non-ASN Guru di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari perjuangan DPR RI dalam mengawal aspirasi para tenaga PPPK baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu. Bahtra mengapresiasi komitmen Pimpinan DPR RI bersama pemerintah yang telah menyepakati langkah tersebut. Lebih lanjut, Bahtra menyebut salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah pembebanan gaji pokok PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, hal itu menjadi bagian dari upaya Komisi II DPR RI untuk memberikan kepastian terhadap kesejahteraan para tenaga PPPK. “Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” jelasnya. Terkait tindak lanjut kesepakatan antara DPR RI dengan Pemerintah tersebut, Bahtra mengatakan DPR RI kini tinggal selangkah lagi menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan pengaturan lebih lanjut. “Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” pungkas Bahtra. (pun/rdn)...

Baca Detail
BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat ​
Berita
11 Nov 2026

BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat ​

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membuka peluang untuk menyerap dan meneruskan aspirasi masyarakat sipil terkait dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), guna memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pimpinan DPR RI.   ​Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) didampingi Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu serta Anggota BAM DPR RI Yanuar Arif Wibowo saat ditemui dalam sesi doorstop usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penerimaan aspirasi dari Ormas Gema Keadilan di Ruang BAM, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).   ​Aher menjelaskan bahwa kajian hukum terkait keabsahan syarat administrasi ijazah Wakil Presiden dinilai sudah selesai dan terang benderang setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 1/2026 serta Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 724 Tahun 2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Menurutnya, putusan tersebut secara tegas membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.   ​"Sikap hukumnya sudah jelas, sikap politiknya adalah tentu memproses ya. Proses di DPR tentu diawali dengan hak menyatakan pendapat dan kemudian itu berproses sampai di plenokan di tingkat akhir menjadi keputusan DPR," ujar Aher saat diwawancarai wartawan.   ​Ia menambahkan bahwa BAM memiliki kekuatan politis untuk merumuskan hasil RDPU menjadi rekomendasi resmi lembaga yang akan diserahkan kepada pimpinan dewan dalam waktu dekat.   ​"Besok atau lusa sudah kami buat kesimpulannya dan segera akan disampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah itu tentu urusannya bukan lagi urusan BAM tapi urusan pimpinan dewan," tegas Aher.   ​Sebagai pelengkap komprehensif, dalam dokumen resmi Pernyataan Sikap Gema Keadilan yang diserahkan kepada BAM, massa aksi secara tegas menuntut agar Gibran Rakabuming Raka segera mengundurkan diri dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia, serta mendesak penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi kekuasaan demi menyelamatkan marwah konstitusi. (ndy/aha)...

Baca Detail
(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
Berita
11 Nov 2026

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

KOMISI III DPR RIRAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANADENGAN:TIM PANJA RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA (UNSUR PEMERINTAH):1. KEMENTERIAN HUKUM (KEMENKUM).2. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (KEMENSETNEG).3. KEMENTERIAN KEUANGAN (KEMENKEU).4. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPANRB)AGENDA: PENCERMATAN DAN PERAPIHAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA....

Baca Detail
(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
Berita
11 Nov 2026

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

KOMISI III DPR RIRDPU DENGAN:1. YUDI RUJALI MUSLIM, S.H., M.H. (DEWAN PIMPINAN PUSAT ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA/DPP ARUN).2. WIM TOHARI DANEALDI, S.IP., M.SI. (AKADEMISI HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/UNIKOM DAN PENELITI PUSAT STUDI KEAMANAN MARITIM DAN KETAHANAN AIR).3. FORUM LEGAL DRAFTER PENGAWAL RUU PERAMPASAN ASET.AGENDA: MENERIMA MASUKAN TERHADAP PENYUSUNAN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA.Siaran Langsung : https://s.id/lKXyR...

Baca Detail
RUU Penyadapan Harus Segera Dibahas, Masyarakat Jangan Terus Hidup dalam Ketakutan
Berita
10 Nov 2026

RUU Penyadapan Harus Segera Dibahas, Masyarakat Jangan Terus Hidup dalam Ketakutan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan segera dilakukan mengingat urgensi pengaturan terkait hal itu semakin tinggi. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat praktik penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari kewenangan, tujuan, hingga penggunaan alat penyadapan. “Saya sudah pernah menyampaikan, di zaman digital yang serba canggih ini memang penting sekali kita mengaturnya. Baik mengatur siapa saja yang boleh menyadap, dalam rangka apa penyadapan dilakukan, untuk apa hasil sadapan digunakan, sampai alat yang dipakai untuk menyadap berasal dari mana,” ujar Nyoman kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai pengaturan mengenai alat penyadapan juga tidak kalah penting. Ia menegaskan perangkat yang digunakan aparat negara seharusnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat dipertanggungjawabkan serta diaudit. “Alatnya harus dari APBN sehingga bisa diaudit, baik kualitas, kapasitas, maupun penggunaannya. Dengan begitu semuanya menjadi terang dan akuntabel,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Bali tersebut. Nyoman mengungkapkan RUU tentang Penyadapan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Karena itu, ia berharap pembahasannya dapat segera dimulai, paling lambat pada masa sidang berikutnya apabila belum dapat diselesaikan pada masa sidang saat ini. “Menurut saya, kalau tidak dalam masa sidang ini, minimal masa sidang berikutnya sudah mulai dibahas. Yang jelas harus dibahas,” katanya. Ia menilai momentum pembahasan RUU tersebut semakin penting menyusul mencuatnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut individu yang menjabat sebagai Presiden, melainkan menyangkut institusi kepala negara. “Ini bukan persoalan Pak Prabowo. Persoalannya adalah kepala negara yang memegang kendali pemerintahan dan menjadi panglima tertinggi. Kalau kepala negara bisa disadap, tentu ini persoalan serius,” ujarnya. Lebih lanjut, Nyoman mengatakan maraknya isu penyadapan telah memunculkan keresahan di berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara, politisi, pelaku usaha, jurnalis, hingga masyarakat sipil. Oleh sebab itu, ia menilai RUU Penyadapan perlu segera memberikan kepastian mengenai prosedur, kewenangan, serta batasan penyadapan agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. “Justru karena itu undang-undang ini penting, supaya ada prosedur yang jelas, kapan penyadapan boleh dilakukan, dalam rangka apa, dan siapa yang dapat menjadi objek penyadapan. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran merasa disadap,” pungkasnya (bit/rdn)...

Baca Detail