KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Endang Agustina Tekankan Perlindungan Hak Warga dalam RUU Perampasan Aset
Berita
11 Nov 2026

Endang Agustina Tekankan Perlindungan Hak Warga dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengingatkan agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak mengabaikan perlindungan hak kepemilikan warga negara. Menurutnya, mekanisme perampasan aset harus memiliki batasan pembuktian yang jelas, berada di bawah kontrol pengadilan, serta didukung pemisahan kewenangan dalam pengelolaannya demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut disampaikan Endang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim, serta peserta Pemagangan Nasional (Maganghub) Badan Keahlian DPR RI di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia mengingatkan bahwa indikasi harta kekayaan tidak wajar (unexplained wealth) tidak dapat secara otomatis disimpulkan sebagai hasil tindak pidana. Menurutnya, ketidaksesuaian antara kekayaan dan profil penghasilan seseorang hanya dapat menjadi indikator awal bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, bukan alat bukti yang dengan sendirinya membenarkan perampasan aset. "Harta kekayaan yang tidak wajar itu tidak secara otomatis adalah hasil kejahatan. Ya, tetapi hanya digunakan sebagai indikator penyelidikan. Jadi bukan sebagai alat bukti, tetapi harus dibuktikan dulu," ujar Endang. Ia menekankan, hubungan antara aset dan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepemilikan harta yang dinilai tidak wajar tidak boleh menjadi dasar bagi aparat untuk mengambil alih aset secara sembarangan. Penyitaan Harus di Bawah Kontrol Pengadilan Selain persoalan pembuktian, Politisi Fraksi PAN itu menyoroti pentingnya pengawasan pengadilan terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan dalam mekanisme perampasan aset. Menurutnya, setiap tindakan tersebut harus didasarkan pada keterkaitan yang jelas antara barang yang disita dan tindak pidana yang sedang ditangani. "Yang paling kita wanti-wanti adalah jangan sampai undang-undang ini justru menjadi ladang korupsi baru, menjadi ladang untuk kejahatan baru. Setiap penggeledahan dan penyitaan itu harus dengan izin dari pengadilan, artinya penyidik betul-betul dikontrol oleh pengadilan dan barangnya harus jelas terkait langsung dengan kejahatan," tegasnya. Dirinya juga menekankan bahwa penerapan ketentuan perampasan aset harus berlaku setara bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan, baik pejabat publik, aparat penegak hukum, pengusaha, maupun figur publik. Pisahkan Kewenangan Pelacakan hingga Pengelolaan Aset Endang juga mendorong pemisahan kewenangan dalam rantai penanganan aset, mulai dari pelacakan, penyitaan, pemutusan perkara, hingga pengelolaan. Menurutnya, seluruh fungsi tersebut tidak semestinya terkonsentrasi pada satu institusi agar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset tetap terjaga. "Terdapat pemisahan yang mutlak di mana kewenangan untuk melacak, menyita, memutus, dan mengelola tidak berada dalam satu tangan. Selain itu, kita tetap menghormati hak pihak ketiga beritikad baik. Apabila ternyata aset yang disita itu dibeli secara bersih dan bukan milik pelaku kejahatan, mereka bisa mengajukan klaim untuk dikembalikan," paparnya. Ia menilai, pemisahan kewenangan tersebut juga harus disertai mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Masyarakat yang memiliki aset secara sah, tetapi ikut terdampak proses penyitaan, perlu memperoleh ruang untuk mengajukan keberatan dan memulihkan hak kepemilikannya apabila aset tersebut tidak terbukti berkaitan dengan tindak pidana. Dalam RDPU tersebut, kajian akademis peserta Maganghub Badan Keahlian DPR RI dan masukan DPP ARUN turut merekomendasikan penerapan Asset-Based Rights Mapping dan Proportionality Test. Pendekatan tersebut ditujukan untuk memetakan hak atas aset serta menguji proporsionalitas tindakan hukum, termasuk dalam melindungi kepentingan pihak ketiga seperti pembeli sah, kreditur, dan ahli waris. Melalui berbagai masukan tersebut, Endang berharap RUU Perampasan Aset dapat menghadirkan mekanisme pemberantasan tindak pidana yang tetap menjamin kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak kepemilikan warga negara. Dengan demikian, upaya negara merampas aset hasil kejahatan tidak justru merugikan masyarakat yang memiliki hak secara sah. (Ndy/um)...

Baca Detail
Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Harus Lewat Pengadilan
Berita
11 Nov 2026

Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Harus Lewat Pengadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction-Based / NCB) harus diterapkan secara terbatas sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Ia memastikan setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset tetap harus melalui pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Penegasan tersebut disampaikan Soedeson saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim, serta peserta Pemagangan Nasional (Maganghub) Badan Keahlian DPR RI di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pasalnya, penerapan NCB memiliki kompleksitas tersendiri karena menggunakan hukum acara khusus yang memadukan karakteristik kuasi-pidana dan kuasi-perdata. Karena itu, pengaturan mekanisme tersebut perlu memperhatikan batasan penerapan serta menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. "Berkaitan dengan prinsip hukum kita, ultimum remedium, digunakan manakala undang-undang lain sudah tidak mampu lagi. Kami harus sampaikan bahwa dalam undang-undang ini kita menggunakan hukum acara khusus, kuasi pidana dan kuasi perdata. Di atas semua ini, kami ingin tegaskan bahwa sita, perampasan, atau apapun harus lewat pengadilan," tutur Soedeson. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan DPP ARUN juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait penerapan NCB. Di antaranya menyangkut standar pembuktian, perlindungan terhadap pemilik aset, serta mekanisme pengembalian aset apabila tidak terbukti berkaitan dengan tindak pidana. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan bagi Panja dalam merumuskan ketentuan perampasan aset agar efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana tetap berjalan dengan memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak milik warga negara. (Ndy/um)...

Baca Detail
Panja Pertegas Korupsi sebagai Fokus RUU Perampasan Aset
Berita
11 Nov 2026

Panja Pertegas Korupsi sebagai Fokus RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sepakat bersama pemerintah untuk mempertegas ruang lingkup pengaturan melalui penyesuaian judul RUU. Penyesuaian tersebut menempatkan tindak pidana korupsi sebagai fokus utama, disertai tindak pidana lainnya yang memiliki batasan jelas. Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan, penegasan tersebut diperlukan untuk menghindari penggunaan frasa yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Salah satunya, penggunaan frasa "ekonomi" yang dinilai dapat membuka cakupan pengaturan terlalu lebar. "Judul undang-undang yang kami sudah sepakat dengan pemerintah adalah Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya. Konsentrasi kita, penekanan kita kepada korupsi, dan kita tidak menggunakan frasa ekonomi karena frasa itu akan menjadi luas sekali, harus strict," ujar Soedeson saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim, serta peserta Pemagangan Nasional (Maganghub) Badan Keahlian DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Menurut Soedeson, pembatasan ruang lingkup tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum melalui asas lex stricta. Dengan demikian, pengaturan mengenai perampasan aset harus dirumuskan secara tegas dan tidak membuka ruang penafsiran yang terlalu luas dalam penerapannya. Ia menambahkan, masukan dari berbagai unsur masyarakat dan Badan Keahlian DPR RI menjadi bagian penting dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut. Melalui RDPU, Panja juga berupaya menyerap pandangan publik sebagai bagian dari pelaksanaan partisipasi bermakna (meaningful participation). Masukan para narasumber diharapkan dapat memperkaya perumusan norma, khususnya terkait batasan objek perampasan aset. Dengan batasan yang jelas, pungkasnya, upaya pemberantasan tindak pidana melalui perampasan aset diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. (Ndy/um)...

Baca Detail
Komunikasi DPR Harus Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat
Berita
11 Nov 2026

Komunikasi DPR Harus Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya memperkuat komunikasi publik DPR RI agar semakin terbuka, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, komunikasi parlemen tidak cukup hanya berorientasi pada penyampaian informasi mengenai kinerja lembaga, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Hal tersebut disampaikan Hetifah saat menghadiri Forum DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menilai forum yang melibatkan pimpinan media, akademisi, dan mahasiswa tersebut menjadi momentum penting bagi DPR untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki strategi komunikasi, terutama dalam menjangkau generasi muda. “Hari ini acara DPR NOW berjalan sangat produktif. Dihadiri oleh pimpinan redaksi, beberapa media, dan juga para mahasiswa yang sangat luar biasa, kritis, serta konstruktif kepada DPR, khususnya dalam cara kita berkomunikasi dengan generasi muda,” ujar Hetifah. Menurutnya, berbagai pandangan dan kritik yang disampaikan peserta forum menjadi pembelajaran sekaligus bahan refleksi bagi DPR RI untuk meningkatkan kualitas komunikasi kelembagaan. DPR perlu lebih banyak mendengar kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi respons terhadap berbagai persoalan dan keluhan publik. “Kami mendapatkan banyak pembelajaran dan bahan-bahan untuk refleksi serta perbaikan. Sesungguhnya DPR diharapkan bisa lebih banyak mendengar apa kebutuhan masyarakat dan kebijakan-kebijakan apa yang dapat dibuat sebagai bentuk respons terhadap persoalan dan keluhan mereka,” jelasnya. Hetifah mengakui, berbagai program dan kinerja DPR RI selama ini belum seluruhnya tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam membangun komunikasi yang efektif dengan generasi muda dan kelompok masyarakat kelas menengah. “Tentu saja apa yang sudah dilakukan DPR juga sudah banyak. Hanya mungkin belum seluruhnya bisa tersampaikan dan terkomunikasikan, khususnya kepada generasi muda dan kelas menengah,” katanya. Lebih lanjut, Hetifah mengingatkan agar strategi komunikasi publik DPR tidak hanya berfokus pada kelompok masyarakat yang mudah mengakses informasi dan memiliki saluran untuk menyampaikan pendapat. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok yang selama ini belum memiliki cukup ruang atau kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya (voiceless). “Yang tidak kalah penting adalah kelompok-kelompok yang selama ini cenderung voiceless. Mereka juga perlu disentuh, seperti kelompok marginal, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah pedalaman, maupun mereka yang tidak mudah mendapatkan akses untuk bersuara dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan DPR,” pungkasnya. Ia berharap, penguatan komunikasi publik DPR RI dapat berjalan seiring dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, DPR tidak hanya hadir sebagai lembaga yang menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya, tetapi juga menjadi institusi yang terbuka dalam mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi seluruh rakyat. (bit/ssb)...

Baca Detail
Imbau Aksi Damai, Sukamta Dorong Akses Pemajuan Dunia Kerja Bagi Generasi Digital
Berita
11 Nov 2026

Imbau Aksi Damai, Sukamta Dorong Akses Pemajuan Dunia Kerja Bagi Generasi Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendorong agar demonstrasi dilakukan dengan damai, menyusul aksi di Yogyakarta yang berujung ricuh. Ia juga mendorong pemberdayaan talenta-talenta muda demi memaksimalkan potensi generasi digital. “Dalam Negara demokrasi, bentuk unjuk rasa diperkenankan. Tapi tentunya aksi-aksi demonstrasi harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Segala bentuk anarkis dan kekerasan, seperti yang terjadi di Yogyakarta, sangat disayangkan,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Seperti diketahui, aksi demonstrasi mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (10/11) kemarin berujung ricuh. Aksi yang awalnya berlangsung damai, berujung bentrokan dengan aparat saat malam hingga dinihari. Aksi unjuk rasa di Yogyakarta itu dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya. Pada momen Hari Pahlawan tersebut, massa aksi menuntut perbaikan keadaan pada sebagian isu, termasuk penarikan militer, pengusutan kasus penembakan di Aceh dan Papua, hingga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Saat menyampaikan aspirasi di hadapan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, massa aksi juga menyampaikan tuntutan untuk mencabut peraturan pembentukan Jaga Warga yang dinilai menimbulkan konflik horizontal. Jaga Warga justru dinilai menjadi ajang premanisme sehingga lebih baik dibubarkan. Kericuhan mulai terjadi di malam hari saat sebagian massa memilih untuk bertahan sehingga terjadi bentrokan dengan aparat. Polisi menembakkan gas air mata dan air dari water cannon, sementara massa aksi melempari mereka dengan batu dan kembang api. Terkait hal ini, Sukamta mengingatkan aspirasi seharusnya disampaikan dengan cara-cara baik. “Di sini juga perlu ditelusuri apakah massa aksi yang menggunakan kekerasan betul-betul kelompok mahasiswa dan elemen sipil karena awalnya demonstrasi berjalan dengan kondusif,” ungkap Legislator dari Dapil DIY tersebut. Kericuhan di Yogyakarta pun diketahui sampai membuat Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto datang langsung ke Kota Pelajar itu. Kapolri datang bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai polisi memukul mundur massa aksi di kawasan Malioboro. Sementara Polda DIY menyebut telah menahan sekitar 150 orang terkait kericuhan yang terjadi. Pihak Polda juga menyita enam botol molotov, 12 petasan, satu senjata tajam, dan ketapel yang diduga akan digunakan selama kericuhan terjadi. Sukamta pun mendorong pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum yang mengedepankan humanisme dan dengan cara persuasif. “Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, termasuk membuka akses pendampingan hukum bagi yang mereka yang ditangkap,” pesan Sukamta. Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini menilai kesempatan yang adil dan merata bagi generasi muda perlu menjadi perhatian demi memastikan mereka merasa dilindungi oleh Negara, termasuk jaminan lapangan pekerjaan di era digitalisasi yang membuat persaingan semakin ketat. “Akses pemajuan terhadap generasi muda di era teknologi atau generasi digital harus semakin ditingkatkan untuk membuka peluang bagi talenta-talenta muda. Dengan demikian, energi mereka dapat lebih tersalurkan untuk hal-hal positif,” ujarnya. Oleh itu, Sukamta mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar semakin mengarahkan program transformasi digital pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan produktif bagi generasi muda Indonesia. Menurut Sukamta, momentum Hari Pahlawan perlu menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun kemandirian bangsa terus berlangsung, termasuk dalam penguasaan teknologi dan penguatan ekonomi nasional. “Para pahlawan telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tantangan generasi sekarang adalah mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan, karya, dan kesejahteraan,” jelas Sukamta. “Salah satunya dengan memastikan kemajuan teknologi digital membuka semakin banyak lapangan kerja bagi anak-anak muda kita,” imbuh politisi PKS itu. Sukamta menilai generasi muda Indonesia memiliki kedekatan yang sangat tinggi dengan teknologi digital. Namun, kemampuan menggunakan internet, media sosial, dan berbagai aplikasi belum tentu diikuti keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. “Anak-anak muda kita sudah sangat akrab dengan teknologi. Tetapi kita harus membawa mereka lebih jauh, dari sekadar pengguna menjadi pencipta teknologi, pekerja terampil, dan pelaku usaha digital. Indonesia jangan hanya menjadi pasar yang besar bagi produk teknologi negara lain,” sebut Sukamta. Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan pertahanan dan komunikasi informatika itu mengingatkan, perkembangan kecerdasan artifisial atau AI dan otomatisasi sedang mengubah kebutuhan tenaga kerja. Tantangan ini, kata Sukamta, harus bisa melahirkan potensi bagi generasi muda. “Sebagian pekerjaan mengalami perubahan, sementara berbagai pekerjaan baru muncul di bidang pengembangan perangkat lunak, analisis data, keamanan siber, pengelolaan infrastruktur digital, dan pemanfaatan AI dalam kegiatan ekonomi,” ucapnya. Sukamta pun meminta agar pengembangan talenta digital semakin terhubung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. “Jangan sampai kita berhasil melatih banyak anak muda dan memberikan sertifikat, tetapi setelah itu mereka tetap kesulitan mencari pekerjaan. Keberhasilan program harus dilihat dari berapa banyak peserta yang benar-benar bekerja, memperoleh penghasilan, atau mampu membangun usaha,” tutup Sukamta. (rdn)...

Baca Detail
Ahrie Sonta di-PTDH Buntut Kasus Penyadapan, Tanggung Jawab Etik Harus Ada Efek Jera
Berita
11 Nov 2026

Ahrie Sonta di-PTDH Buntut Kasus Penyadapan, Tanggung Jawab Etik Harus Ada Efek Jera

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendukung langkah Polri yang menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution buntut kasus penyadapan presiden. Ia pun mendorong agar ketegasan Polri dibarengi dengan pengusutan tuntas dalam kasus ini. “Kami mengapresiasi langkah Polri menegakkan pertanggungjawaban etik melalui sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Polri) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution,” kata Abdullah, dalam keterangann tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (11/11/2026). “Penegakan tanggung jawab etik memang harus ada efek jera bagi siapapun yang menyalahgunakan kewenangan, bahwa tidak ada yang kebal hukum di Negara demokrasi,” imbuh Politisi Fraksi PKB tersebut. Seperti diketahui, Ahrie Sonta Nasution yang merupakan salah satu tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Ahrie dijatuhi sanksi berat, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sementara tiga tersangka lainnya juga akan menjalani sidang serupa, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri menyatakan, tidak ada perlakuan istimewa maupun impunitas terhadap jenderal bintang empat itu. “Ini menunjukkan ketegasan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Tentunya masyarakat juga berharap agar langkah yang baik ini diikuti oleh seluruh jajaran Polri,” ujar Abdullah. “Keputusan sanksi etik tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan kewenangan kepolisian yang tunduk pada hukum, prosedur, dan tanggung jawab profesi,” tambahnya. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Abduh itu mendorong agar sanksi etik terhadap para pelaku penyadapan presiden diikuti dengan penegakan hukum yang profesional. Menurutnya penyidikan pidana perlu terus berjalan untuk mengungkap rangkaian perbuatan, pihak yang terlibat, dan tujuan penggunaan informasi hasil penyadapan. “Penegakan etik merupakan langkah penting dalam pertanggungjawaban profesi. Pengusutan pidana perlu menjelaskan siapa yang menjalankan, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, berdasarkan bukti yang dapat diuji,” papar Abduh. Anggota Komisi Hukum ini pun meminta penyidik menelusuri jalur pemberian perintah, penggunaan akses, dan pihak yang menerima hasil penyadapan. Abduh menilai, setiap dugaan keterlibatan tersangka perlu diperiksa sesuai perannya, sehingga pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan perbuatan yang terbukti. “Pengamanan bukti elektronik juga perlu menjadi perhatian, termasuk catatan akses dan informasi yang relevan dengan dugaan penghapusan data,” terang Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI itu. Kemudian mengenai keterangan saksi-saksi, Abduh mengingatkan agar diperiksa bersama bukti pendukung, dengan memastikan saksi dapat memberikan penjelasan secara aman. “Ketegasan hukum akan semakin kuat ketika didukung pemeriksaan yang lengkap dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang setara, dan setiap dugaan harus dibuktikan,” ungkap Abduh. Abduh juga mendorong Polri menjelaskan perbaikan pengendalian internal yang dilakukan setelah temuan perkara.  “Penjelasan perlu menunjukkan bagaimana akses terhadap perangkat dibatasi dan penggunaan kewenangan diperiksa,” sebutnya. Melalui fungsi pengawasan DPR, Abduh mengatakan Komisi III akan mengawal perkembangan penanganan perkara. Komisi III DPR sudah menjadwalkan Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi untuk membahas perkembangan penanganan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional. “Kami juga akan meminta penjelasan mengenai kelengkapan pengusutan, perlindungan proses pembuktian, dan penyelesaian pertanggungjawaban sesuai hukum,” tutup Abduh. (pun/rdn)...

Baca Detail
Safaruddin Ingatkan Perampasan Aset Tak Cukup Hanya dengan Penyitaan
Berita
11 Nov 2026

Safaruddin Ingatkan Perampasan Aset Tak Cukup Hanya dengan Penyitaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengingatkan bahwa keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana tidak cukup diukur dari kemampuan negara melakukan penyitaan. Mekanisme pemulihan aset juga harus diatur secara cermat agar nilai ekonomis barang yang disita tetap terjaga hingga proses perampasan dan pemulihan selesai. Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, aset yang telah disita atau diketahui sedang dalam proses hukum berpotensi mengalami penurunan nilai jual. Persepsi negatif terhadap status hukum suatu aset dapat memengaruhi nilai ekonomisnya, sehingga perlu ada mekanisme untuk mengantisipasi kondisi tersebut. “Pemulihan aset ini kan kalau disita dan sudah ketahuan itu sudah diproses pidana atau diproses di perampasan aset, pasti harganya turun. Oh, ini barang enggak benar, gitu ya,” ujar Safaruddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia mempertanyakan mekanisme yang dapat diterapkan agar nilai aset tidak merosot selama proses hukum berlangsung. Menurutnya, negara perlu memastikan aset yang telah diamankan tetap memiliki nilai ekonomis sehingga manfaat pemulihannya tidak berkurang. “Ini bagaimana caranya supaya aset ini tidak turun sedemikian rupa sehingga masih kita punya nilai?” tanyanya. Untuk memperkaya pembahasan, Safaruddin juga meminta para narasumber menjelaskan konsep pemulihan aset yang diterapkan di sejumlah negara. Ia menyinggung praktik di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman sebagai bahan perbandingan dalam merumuskan mekanisme yang tepat bagi Indonesia. “Bagaimana kira-kira pemulihan aset ini, apakah kita meniru ada yang sudah itu ada Amerika, ada Inggris, ada Jerman, seperti apa kira-kira konsep yang disampaikan, ditawarkan,” ungkapnya. Mengakhiri pernyataan, Safaruddin berharap pengalaman negara lain tersebut dapat menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI dalam mendalami pengaturan pemulihan aset melalui RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Dengan demikian, tandasnya, pengaturan yang disusun tidak hanya memastikan aset hasil tindak pidana dapat dirampas negara, tetapi juga menjamin nilai ekonomisnya tetap terpelihara hingga proses pemulihan dilakukan. (fa/um)...

Baca Detail
Dukung DPR NOW 2026, Rizki Aulia Dorong Penguatan Dialog Parlemen dan Rakyat
Berita
11 Nov 2026

Dukung DPR NOW 2026, Rizki Aulia Dorong Penguatan Dialog Parlemen dan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengapresiasi penyelenggaraan Forum DPR NOW 2026 sebagai upaya memperkuat komunikasi antara parlemen dan masyarakat. Menurutnya, forum yang mempertemukan DPR RI, media, akademisi, praktisi komunikasi, dan mahasiswa tersebut menjadi ruang strategis untuk membangun parlemen yang lebih terbuka, responsif, dan aspiratif. Rizki menegaskan, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat perlu terus memperluas ruang dialog agar masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun aspirasinya secara langsung. Upaya tersebut penting untuk memastikan suara masyarakat dapat didengar dan menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan di parlemen. “Badan Urusan Rumah Tangga mengapresiasi setiap langkah menuju terciptanya DPR yang semakin aspiratif, semakin terbuka, dan semakin mendengar aspirasi dari seluruh masyarakat. Ke depan, kami berharap agenda seperti ini semakin banyak diselenggarakan dan semakin banyak peluang yang dibuka agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung,” ujar Rizki di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menilai, penguatan komunikasi dua arah antara DPR dan masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui saluran komunikasi formal, tetapi juga perlu didukung forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama generasi muda. Melalui interaksi tersebut, DPR dapat memperoleh perspektif yang lebih beragam sekaligus memahami kebutuhan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Masukan publik tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR RI dalam menjalankan tiga fungsi konstitusionalnya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, keterbukaan komunikasi tidak hanya memperkuat hubungan parlemen dengan masyarakat, tetapi juga mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi DPR agar semakin responsif terhadap aspirasi rakyat. Pada kesempatan itu, Rizki juga menyampaikan apresiasi kepada Biro Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI beserta seluruh jajaran yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan Forum DPR NOW 2026. “Saya mengapresiasi Biro Pemberitaan bersama seluruh jajaran dalam penyelenggaraan acara DPR NOW ini,” tuturnya. Forum DPR NOW 2026 mengangkat tema Menakar Kembali Cara Institusi Publik Berkomunikasi dengan Masyarakat Hari Ini. Kegiatan ini menghadirkan anggota DPR RI, akademisi, praktisi komunikasi, pimpinan media, dan mahasiswa untuk bertukar gagasan mengenai strategi komunikasi publik yang relevan dengan perkembangan era digital. Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun pola komunikasi kelembagaan yang semakin terbuka, inklusif, dan partisipatif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI dapat terus diperkuat. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI, M. Najib Ibrahim menjelaskan saat ini perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar cara masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan berinteraksi dengan institusi publik. Media sosial dan berbagai platform digital, tambahnya, memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat. Dalam situasi ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang akurat, kredibel, berimbang, dan mudah dipahami. "Perubahan tersebut membawa tantangan tersendiri bagi komunikasi parlemen. Pemberitaan mengenai DPR RI tidak cukup hanya menyampaikan agenda kegiatan atau aktivitas kelembagaan. Lebih dari itu, informasi yang disampaikan harus mampu menjelaskan substansi, proses, serta dampak dari pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI bagi kehidupan masyarakat," ujar Najib. Dalam konteks tersebut, ia menekankan, Biro Pemberitaan Setjen DPR RI memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung penyebarluasan informasi mengenai kegiatan dan kinerja DPR RI kepada masyarakat. Tanggung jawab ini kami jalankan melalui berbagai kanal pemberitaan, mulai dari media cetak, website, televisi, radio, hingga media sosial. Oleh karena itu, DPR NOW 2026 dihadirkan sebagai ruang dialog dan pertukaran gagasan. Forum ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mendengar berbagai pandangan, mengevaluasi pendekatan komunikasi yang selama ini dilakukan, serta mengidentifikasi strategi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. "Kami berharap diskusi hari ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret bagi penguatan komunikasi publik DPR RI. Masukan dari para narasumber, insan media, akademisi, dan mahasiswa sangat penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan parlemen, baik dari sisi substansi, penyajian, maupun jangkauan informasi," jelasnya. Ia menutup, pada akhirnya, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya diukur dari seberapa banyak informasi yang dipublikasikan atau seberapa luas jangkauannya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami informasi tersebut dan merasa terhubung dengan proses demokrasi. (bit/ssb)...

Baca Detail
Panja RUU Perampasan Aset Kerucutkan 13 Kriteria Tindak Pidana Menjadi Enam, Batasi Abuse of Power Aparat
Berita
11 Nov 2026

Panja RUU Perampasan Aset Kerucutkan 13 Kriteria Tindak Pidana Menjadi Enam, Batasi Abuse of Power Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, mulai mengerucutkan ruang lingkup tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset. Dari semula 13 kriteria tindak pidana lainnya di luar korupsi, kini DPR RI bersama pemerintah menyepakati untuk membatasinya menjadi enam jenis tindak pidana. Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan penyederhanaan tersebut dilakukan untuk memastikan penerapan mekanisme perampasan aset tetap proporsional dan tidak membuka ruang terlalu luas bagi potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Ia mengatakan, pada awal pembahasan, Komisi III DPR RI memasukkan sejumlah tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, serta lingkungan hidup. Namun, cakupan yang terlalu luas justru menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa RUU tersebut berpotensi menyasar masyarakat sipil. Menurutnya, pembatasan ruang lingkup ini juga mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mengatur mekanisme perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah memandang perlu mengembalikan fokus pengaturan pada tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya yang memiliki karakteristik tertentu dan dampak ekonomi yang luas. “Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” kata Habiburokhman dalam rapat Panja RUU Perampasan Aset bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senin (9/11/2026). Habiburokhman menegaskan, dalam menentukan tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset, aspek yang lebih penting bukan semata-mata memperbanyak jenis tindak pidana, melainkan melihat karakteristik kejahatannya. Hal ini juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, khususnya para korban investasi bodong yang beberapa kali mendatangi Komisi III DPR RI untuk meminta agar aset hasil perampasan dapat dikembalikan kepada korban. Ia menyampaikan, masyarakat berharap aset yang berhasil dirampas dari pelaku tindak pidana tidak harus terlebih dahulu masuk ke kas negara, melainkan dapat diberikan kepada pihak yang menjadi korban. Karena itu, pengaturan dalam RUU Perampasan Aset diharapkan mampu memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi korban tindak pidana. Adapun enam jenis tindak pidana lainnya yang disepakati dalam pembahasan tersebut meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme; tindak pidana penyelundupan manusia; tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang; serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Khusus untuk kategori terakhir, penjelasan pasal mencakup sejumlah tindak pidana, antara lain perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto. Dengan demikian, pengaturan tersebut diarahkan pada kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan dampak ekonomi luas, bukan seluruh tindak pidana penipuan maupun penggelapan. Perubahan angka 13 menjadi enam tindak pidana merujuk pada tindak pidana lainnya di luar tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama, sehingga bukan berarti total sasaran perampasan aset hanya enam tindak pidana. Sementara itu, Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mengunci jenis tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset secara limitatif. Menurutnya, penekanan pada unsur dan karakteristik tindak pidana diperlukan agar penerapan ketentuan tidak menimbulkan multitafsir maupun kesulitan pembuktian bagi penyidik. Ia mencontohkan penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah dan investasi yang dapat masuk dalam kategori tersebut apabila memenuhi unsur penggunaan berbagai cara untuk melakukan penipuan. Pengaturan yang terlalu luas, lanjutnya, justru berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap penerapan RUU tersebut. “Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat,” ujar politisi Partai Golkar tersebut. Senada dengan hal itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy menjelaskan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut merupakan core crime atau tindak pidana inti yang dapat menjangkau berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi. Ia mencontohkan, dalam sektor perbankan terdapat sejumlah tindak pidana, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, hingga penipuan. Sementara itu, praktik insider trading di pasar modal juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang. Menurut Prof Eddy, rumusan tersebut memungkinkan mekanisme perampasan aset menjangkau berbagai sektor, tetapi tetap dibatasi oleh karakteristik tindak pidana yang telah disepakati, yakni penggunaan sarana teknologi informasi dan/atau dampaknya terhadap perekonomian masyarakat luas. “Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” pungkasnya. Dengan kesepakatan tersebut, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak lagi berorientasi pada perluasan sebanyak mungkin jenis tindak pidana, melainkan pada pembatasan yang lebih terukur agar instrumen perampasan aset dapat berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. (rdn)...

Baca Detail
65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif
Berita
11 Nov 2026

65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen bersama Kepala Badan Keahlian (BKD) DPR RI. Pertemuan ini fokus membahas perkembangan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU tersebut guna merespons dinamika perekonomian digital saat ini. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyampaikan bahwa pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sangat mendesak. Menurutnya, regulasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade tersebut perlu disesuaikan dengan perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce), serta pola transaksi masyarakat yang semakin kompleks. "Penyusunan RUU ini merupakan agenda strategis untuk merespons perubahan struktur dan dinamika perekonomian nasional. Perlindungan konsumen tidak hanya menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perekonomian yang sehat, adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum," ujar Nurdin saat memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).  Ia menambahkan, tantangan baru seperti keamanan produk, kebenaran informasi, kualitas barang dan jasa, serta akses mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif harus diakomodasi secara komprehensif berbasis bukti (evidence-based). Sementara itu, Kepala Badan Keahlian (Kaban) DPR RI,  Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H   memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian langkah penyusunan yang komprehensif, termasuk melibatkan meaningful participation dari berbagai pemangku kepentingan. Proses ini mencakup pelibatan 9 kementerian/lembaga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di berbagai daerah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), akademisi dari 34 kampus (meliputi rumpun hukum serta ekonomi dan bisnis), organisasi profesi, asosiasi dunia usaha (seperti Kadin, Gaikindo, GP Farmasi), hingga yayasan perlindungan konsumen dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam penyusunan landasan sosiologis kali ini, Badan Keahlian juga melengkapinya dengan instrumen telesurvey serta analisis sentimen media sosial guna menangkap aspirasi riil masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Analis Legislatif Ahli Madya Anih Sri Suryani, yang juga turut tergabung dalam tim ini menyampaikan bahwa berdasarkan analisis sentimen media sosial pada periode Juni hingga September 2026, sekitar 65% percakapan publik didominasi oleh sentimen negatif. Keluhan utama masyarakat berkisar pada kendala transaksi perdagangan elektronik, mulai dari kesulitan pengembalian dana (refund), ketidaksesuaian barang, hingga masalah penagihan dan keamanan data pribadi. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil telesurvey yang melibatkan 1.519 responden dari 32 provinsi pada Juni–Juli 2026. Survei mencatat bahwa sekitar dua dari tiga responden pernah mengalami kendala transaksi dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Menariknya, sebanyak 98,2% responden menyatakan sangat setuju terhadap perlunya pengaturan perlindungan konsumen yang lebih adaptif. Adapun materi pengaturan yang dipandang paling mendesak dalam RUU ini mencakup jaminan perlindungan data pribadi konsumen pada seluruh ekosistem transaksi digital. Selain itu, regulasi baru ini memperketat pengawasan terhadap platform perdagangan elektronik, seperti marketplace dan media sosial, guna mencegah praktik yang merugikan publik. (rnm/we)...

Baca Detail
Herman Khaeron Beri Empat Catatan untuk Penyempurnaan RUU Perlindungan Konsumen
Berita
11 Nov 2026

Herman Khaeron Beri Empat Catatan untuk Penyempurnaan RUU Perlindungan Konsumen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti sejumlah substansi yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menjawab perkembangan pola perdagangan digital sekaligus memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.Hal itu disampaikan Herman dalam pembahasan laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan RUU tentang Perlindungan Konsumen saat RDP Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI dengan BKD DPR RI. Ia mengapresiasi perkembangan draf terbaru yang dinilai telah mengalami sejumlah perubahan signifikan dibandingkan dengan rancangan pada Juni 2025.“Saya melihat, meskipun tidak terlalu detail, dari poin-poin yang telah dipresentasikan sepertinya memang sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Saya kira sudah lengkap dari sisi aspirasi dan harapan para konsumen,” ujar Herman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Meski demikian, Herman menyampaikan beberapa catatan substansial yang perlu diperhatikan sebelum RUU tersebut memasuki tahap pembahasan lebih lanjut. Pertama, terkait pengaturan kelembagaan perlindungan konsumen. Ia mempertanyakan hubungan antara lembaga perlindungan konsumen yang direncanakan dalam RUU dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta Badan Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga yang berada di lingkungan Kementerian Perdagangan.Menurutnya, pengaturan kelembagaan harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Ia juga menilai struktur organisasi perlu dibuat efektif dan proporsional sehingga mampu menjalankan fungsi perlindungan konsumen secara optimal. Kedua, Herman mendorong adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi janji atau informasi dalam promosi dan iklan produk. Ia menilai, ketidaksesuaian antara klaim pemasaran dengan kualitas barang maupun jasa yang diterima konsumen harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas. “Karena kita juga harus memberi efek jera terhadap para pelaku usaha yang tidak sesuai antara promosi, merek, konten, dan iklan dengan produk yang sebenarnya,” tegasnya. Ia mencontohkan kasus pemasaran properti Meikarta, ketika sejumlah konsumen telah membayar uang muka (down payment/DP), tetapi tidak memperoleh produk sebagaimana yang dijanjikan. Menurut Herman, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya jaminan kepastian dan mekanisme pemulihan hak konsumen, termasuk pengembalian dana apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Ketiga, Herman menyoroti perlunya pengaturan yang proporsional terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mengingatkan agar ketentuan dalam RUU Perlindungan Konsumen tidak serta-merta menyamakan perlakuan terhadap UMKM dengan perusahaan berskala besar, mengingat perbedaan kapasitas usaha dan kemampuan pemenuhan kewajiban. “Jangan sampai perlakuannya sama sehingga menjadi tidak adil. Keadilan itu bukan berarti semuanya harus sama, tetapi memperlakukan secara setara,” jelasnya. Keempat, Herman meminta agar penyusunan RUU turut mempertimbangkan perkembangan sistem perdagangan internasional. Menurutnya, aktivitas perdagangan digital saat ini tidak lagi mengenal batas geografis karena transaksi dapat berlangsung lintas negara. Oleh karena itu, regulasi perlindungan konsumen nasional perlu diselaraskan dengan perkembangan standar dan praktik perlindungan konsumen internasional. Herman berharap berbagai catatan tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan RUU Perlindungan Konsumen agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang adil dan berkepastian hukum. (rnm/we) ...

Baca Detail
Perjelas Kepastian Prosedur Hukum jika Permohonan Perampasan Aset Ditolak
Berita
11 Nov 2026

Perjelas Kepastian Prosedur Hukum jika Permohonan Perampasan Aset Ditolak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama meminta kepastian mengenai prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila pengadilan menolak permohonan perampasan aset karena menilai bukti yang diajukan belum mencukupi. Menurutnya, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, perlu memperjelas mekanisme upaya hukum, termasuk siapa yang memiliki kewenangan mengajukannya apabila terjadi perbedaan pandangan antara Jaksa Pengacara Negara dan pengadilan. Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan sejumlah catatan terhadap substansi RUU, mulai dari objek perampasan aset, kecukupan bukti, hingga mekanisme penyelesaian hukum apabila permohonan perampasan tidak dikabulkan pengadilan. Benny mengingatkan bahwa objek perampasan harus benar-benar merupakan aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu, proses perampasan tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa didukung bukti yang memadai. “Yang menjadi objek perampasan aset ini adalah hasil tindak pidana. Itu yang pertama. Kemudian juga, perlu kehati-hatian. Tidak semua aset itu secara sembrono atau secara serampangan bisa dirampas,” tegas Benny dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menilai prinsip kehati-hatian tersebut harus diwujudkan melalui persyaratan bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, proses perampasan aset perlu memiliki standar pembuktian yang jelas sebagaimana penanganan perkara pidana pada umumnya. “Sehingga perlu juga adanya bukti permulaan yang cukup. Tidak sembarangan. Sama dengan kita menghadapi suatu kasus pidana. Tapi tanpa bukti permulaan yang cukup kan tidak bisa diajukan. Jadi, bukti permulaan yang cukup itu penting,” jelasnya. Selain persoalan pembuktian, Benny secara khusus mempertanyakan mekanisme upaya hukum apabila permohonan perampasan aset yang diajukan Jaksa Pengacara Negara tidak diterima oleh pengadilan. Ia menilai persoalan tersebut perlu dijawab agar terdapat kepastian mengenai langkah hukum yang dapat dilakukan setelah pengadilan memberikan penilaian berbeda. “Ini kalau setelah diajukan, kemudian ada perbedaan pendapat antara Jaksa Pengacara Negara dengan pengadilan nantinya, ini bagaimana upaya hukumnya? Perlu tidak ada upaya hukumnya?” ujarnya. Benny kemudian mempertanyakan pihak yang berhak mengajukan upaya hukum apabila hakim menilai bukti yang disampaikan tidak mencukupi. “Kalau ada, siapa yang mengajukan upaya hukum? Bisa tidak Jaksa Pengacara Negara?” tanyanya. Ia kembali menegaskan persoalan tersebut melalui kemungkinan ketika pengadilan menyatakan permohonan tidak didukung bukti yang cukup. “Misalnya, tidak cukup bukti. Bebas atau lepas misalnya. Siapa yang bisa melakukan upaya hukum?” ungkap Benny. Menurutnya, pertanyaan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU agar prosedur perampasan aset tidak hanya mengatur kewenangan negara untuk mengajukan permohonan, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai konsekuensi hukum ketika permohonan tersebut ditolak pengadilan. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian, kecukupan bukti, dan kepastian prosedur dapat berjalan beriringan dalam pelaksanaan perampasan aset. (fa/rdn)...

Baca Detail