KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Bahas RUU Hak Cipta, Legislator: Jangan Ada Kekosongan Hukum soal Platform dan AI
Berita
12 Nov 2026

Bahas RUU Hak Cipta, Legislator: Jangan Ada Kekosongan Hukum soal Platform dan AI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan agar RUU Hak Cipta tidak menyisakan kekosongan hukum bagi platform e-commerce dan pengguna akal imitasi (Artificial Intelligence/AI). Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR RI dalam rangka membahas RUU Hak Cipta di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). RDPU tersebut mendengarkan masukan Indonesian E-Commerce Association (IdEA) dan Microsoft untuk pembahasan RUU Hak Cipta. Firman menilai RUU inisiatif DPR ini merupakan kebutuhan mendasar sekaligus hak warga negara, sehingga perumusannya harus cermat. "Kalau kita salah menempatkan pasal, maka ini akan menjadi sulit bagi semua pihak," ujarnya. Firman menyoroti tanggung jawab platform ketika ada penjual yang memperdagangkan barang atau konten bajakan, termasuk apakah platform masih bisa dituntut setelah konten dihapus. Ia juga mempertanyakan mekanisme notice and takedown yang belum memiliki aturan jelas, misalnya mulai dari batas waktunya, 1x24 jam atau maksimal tiga hari, hingga perlindungan bagi pelaku usaha kecil yang kerap buru-buru menurunkan konten. "Jangan sampai ini menjadi salah satu kekosongan hukum sehingga mereka kapanpun bisa menuntut," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. Isu akal imitasi juga tak luput dari sorotan. Menurut Firman, status hak cipta konten buatan AI, seperti deskripsi produk, foto produk, dan iklan di marketplace, masih menjadi area abu-abu, apakah menjadi milik penjual, platform, atau tidak ada yang memiliki. Ia pun mempertanyakan apakah pemakaian buku, artikel, foto, dan lagu Indonesia untuk melatih AI tanpa izin merupakan pelanggaran, atau perlu pengecualian seperti fair use. Ia juga meminta kejelasan soal pemilik hak cipta karya yang dihasilkan lewat Copilot, serta siapa yang bertanggung jawab bila Copilot menghasilkan kode yang sama persis dengan milik orang lain. Selain itu, Firman menyinggung maraknya barang palsu, barang tiruan (KW), dan barang asli yang dijual tanpa izin pemegang merek (impor paralel), serta siapa yang wajib membayar royalti kepada lembaga manajemen kolektif (LMK), penjual atau platform. Untuk pembajakan perangkat lunak, ia meminta data kerugian akibat Windows dan Microsot Office bajakan di Indonesia dan menanyakan apakah pidananya perlu diperberat agar menimbulkan efek jera. Di bidang penegakan hukum, Firman mempertanyakan apakah pemblokiran situs pembajak harus melalui putusan pengadilan atau boleh langsung dilakukan pemerintah. "Sekarang ini kan pemblokiran dilakukan dengan tiba-tiba. Tanpa proses hukum kan dianggap berbahaya," katanya. Ia juga mendorong adanya pengecualian hak cipta untuk pendidikan, riset, serta text and data mining, agar dosen dan mahasiswa yang memakai AI tidak terancam jerat hukum. Firman menegaskan, tanpa kepastian hukum, risikonya akan sangat tinggi, mulai dari pelaku usaha, pencipta, hingga dunia pendidikan. Karena itu, ia berharap RUU Hak Cipta nantinya mampu memberi kepastian hukum bagi semua pihak. (nar/rdn)...

Baca Detail
Partai Kerap Kali Berorientasi Elektoral, Sistem Pemilu Harus Evaluasi Menyeluruh
Berita
12 Nov 2026

Partai Kerap Kali Berorientasi Elektoral, Sistem Pemilu Harus Evaluasi Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2029 perlu dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi elektoral. Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya menyentuh desain teknis pemilu, tetapi juga harus memperhatikan peran partai politik, penyelenggara pemilu, hingga partisipasi masyarakat. Agun menyoroti fungsi partai politik yang dinilainya masih cenderung berorientasi pada kepentingan elektoral atau sekadar memperoleh kursi dalam pemilu. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada belum optimalnya fungsi rekrutmen dan kaderisasi partai politik. “Metode rekrutmen, fungsi kepartaian tidak berjalan efektif. Tinggal rekrutmen yang terjadi itu lebih kepada hasil survei, atau yang memiliki kemampuan keuangan cukup kuat, atau memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama para pakar terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia juga menilai penguatan partai politik perlu disertai tata kelola yang akuntabel dan profesional. Untuk itu, Agun meminta para pakar perguruan tinggi memberikan kajian mengenai skema pembiayaan partai politik yang memadai, terukur, serta dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Menurutnya, terdapat ketimpangan yang perlu dikaji antara besarnya anggaran penyelenggaraan pemilu dengan dukungan pembiayaan negara bagi partai politik. Ia menyebut biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp71,3 triliun dan meminta adanya penelitian untuk membandingkan besaran tersebut dengan dukungan pendanaan partai politik. Selain itu, Agun menekankan pentingnya membangun integritas penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Ia bahkan membuka wacana agar kewajiban memilih turut dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi pemilu. “Kalau perlu (dibuat aturan) memilih (di Pemilu) itu wajib. Kalau tidak memilih ya didenda saja kayak di Australia,” katanya. Agun berharap masukan dari kalangan akademisi dapat memperkaya perumusan RUU Pemilu. Dengan evaluasi menyeluruh, regulasi yang disusun diharapkan mampu memperbaiki kualitas demokrasi elektoral dan memperkuat sistem kepemiluan ke depan. (gal/rdn)...

Baca Detail
Khilmi: Pasokan BBM Nasional Aman, Pertamina Perlu Benahi Distribusi
Berita
12 Nov 2026

Khilmi: Pasokan BBM Nasional Aman, Pertamina Perlu Benahi Distribusi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menegaskan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik internasional berpotensi mengganggu rantai pasok energi. Namun, ia meminta PT Pertamina (Persero) membenahi sistem distribusi dan memperketat pengawasan penyaluran BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Berdasarkan informasi yang ia terima, cadangan BBM nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga sekitar 21 hari. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik menghadapi potensi gangguan pasokan akibat dinamika geopolitik global. Hal tersebut disampaikan Khilmi usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) beserta subholding di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurut Khilmi, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga ketepatan distribusi dan praktik penyaluran ilegal. Ia menilai masih terdapat alokasi BBM yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat, tetapi justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan praktik ilegal. “Sebetulnya pasokan BBM di Indonesia ini tidak akan langka kalau masyarakat bisa melaksanakan pemilihan secara benar. Karena sekarang ini banyak alokasi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat, tetapi banyak dilakukan oleh pemain-pemain BBM ilegal,” ujar Khilmi. Dirinya menjelaskan, kebutuhan BBM nasional saat ini masih lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Produksi minyak domestik berada di kisaran 639 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan nasional telah melampaui satu juta barel per hari. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah maupun BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di sisi lain, situasi geopolitik internasional turut memengaruhi kelancaran pengiriman energi. Politisi Fraksi Gerindra tersebut menyoroti gangguan jalur pelayaran di kawasan Selat Hormuz dan Laut Merah yang berpotensi memperpanjang waktu pengiriman minyak ke Indonesia. “Biasanya pengiriman dari Hormuz ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Namun, sekarang bisa mencapai 45 hari. Artinya, ada tambahan waktu pengiriman sekitar 25 hari yang harus diantisipasi,” jelasnya. Meski demikian, Khilmi menegaskan keterlambatan pengiriman dari luar negeri tidak serta-merta menunjukkan terjadinya kelangkaan BBM nasional. Ia mencontohkan antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali yang menurutnya lebih disebabkan kendala distribusi dan keterlambatan kapal pengangkut BBM. Salah satu kapal tanker pengangkut BBM dilaporkan mengalami kendala saat menunggu proses bongkar muatan di laut sehingga menyebabkan keterlambatan sekitar 18 jam. Kondisi tersebut berdampak pada pengisian stok di SPBU dan memicu antrean kendaraan. “Antrean panjang itu bukan karena BBM-nya tidak ada, tetapi karena keterlambatan distribusi. Kalau satu sepeda motor membutuhkan waktu lima menit untuk mengisi BBM, sementara ada 500 sepeda motor yang mengantre, tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang,” ungkapnya. Karena itu, Khilmi meminta Pertamina mengevaluasi tata kelola distribusi BBM, mengantisipasi keterlambatan pengiriman, serta memastikan alokasi BBM sampai kepada masyarakat yang berhak. Pengawasan terhadap praktik penyaluran BBM ilegal juga perlu diperkuat agar tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Mengakhiri pernyataan, dirinya berharap Pertamina mampu menjaga kesinambungan pasokan dan memperkuat kesiapan distribusi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Dengan demikian, ketersediaan BBM nasional tetap terjaga dan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi gangguan pasokan. (RR/um)...

Baca Detail
Dukung Pembatalan Impor KRL Bekas, Syafiuddin Minta Kebutuhan Armada Segera Dipenuhi
Berita
12 Nov 2026

Dukung Pembatalan Impor KRL Bekas, Syafiuddin Minta Kebutuhan Armada Segera Dipenuhi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin mendukung keputusan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Namun, pembatalan tersebut harus segera diikuti langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek yang terus meningkat dengan mengoptimalkan kemampuan industri perkeretaapian nasional. Syafiuddin menilai, keputusan pembatalan impor tepat apabila didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya risiko terhadap kelayakan dan keberlanjutan operasional kereta. Menurutnya, pengadaan sarana transportasi publik harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang, bukan semata-mata mengejar penambahan jumlah armada. “Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Karena itu, saya mendukung keputusan KAI membatalkan rencana impor KRL bekas apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya risiko terhadap kelayakan dan keberlanjutan operasional kereta,” ujar Syafiuddin dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan, keputusan bisnis terkait pengadaan sarana transportasi merupakan kewenangan PT KAI. Terlebih, pembatalan tersebut dilakukan setelah tim KAI melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi kereta di Jepang. Sejumlah pertimbangan, seperti usia kereta yang rata-rata telah mencapai 28 tahun, keberlanjutan pemeliharaan, serta risiko kelelahan material pada struktur kereta, perlu diperhitungkan secara cermat. Meski mendukung pembatalan impor, Syafiuddin mengingatkan agar keputusan tersebut tidak menghambat pemenuhan kebutuhan armada. Pasalnya, peningkatan jumlah penumpang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) membutuhkan penambahan kapasitas layanan KRL. Untuk itu, ia mendorong PT KAI memperkuat kerja sama dengan industri perkeretaapian nasional, khususnya PT Industri Kereta Api (INKA). Menurutnya, industri dalam negeri perlu mendapatkan ruang dan kepercayaan lebih besar untuk memproduksi rangkaian kereta sesuai kebutuhan transportasi publik nasional. Syafiuddin menilai, optimalisasi kemampuan PT INKA tidak hanya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan armada KRL, tetapi juga bagian dari upaya membangun kemandirian industri transportasi nasional. Dengan demikian, kebutuhan sarana transportasi publik dapat dipenuhi secara bertahap melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Berdasarkan data PT KAI yang disampaikan dalam rilis tersebut, kebutuhan tambahan armada untuk operasional KRL Jabodetabek mencapai 23 rangkaian. Kebutuhan itu terdiri atas tujuh rangkaian yang masing-masing memiliki 12 kereta dan 16 rangkaian yang masing-masing memiliki delapan kereta. “Jangan sampai pembatalan impor justru membuat pengadaan kereta menjadi terhambat. Kita punya industri dalam negeri, yaitu PT INKA, yang harus dioptimalkan. Pemerintah dan KAI perlu mendorong INKA agar mampu mempercepat produksi kereta sesuai kebutuhan nasional,” tegasnya. Karena itu, Syafiuddin berharap PT KAI bersama Kementerian Perhubungan dan PT INKA segera menyusun langkah percepatan pengadaan armada baru secara terukur. Perencanaan tersebut perlu mencakup kapasitas produksi, skema pembiayaan, hingga jadwal kedatangan rangkaian kereta agar peningkatan kebutuhan layanan KRL Jabodetabek dapat terpenuhi. (fa/um)...

Baca Detail
Baleg Dorong Perlindungan Karya Kreator dari Pemanfaatan Tanpa Izin
Berita
12 Nov 2026

Baleg Dorong Perlindungan Karya Kreator dari Pemanfaatan Tanpa Izin

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan perlindungan hak cipta terhadap karya kreator yang dimanfaatkan pihak lain tanpa izin, terutama untuk kepentingan komersial melalui platform media sosial. Penguatan aturan ini dinilai penting untuk memastikan pencipta tetap memperoleh perlindungan atas karya yang digunakan sebagai materi promosi maupun aktivitas perdagangan digital. Anggota Baleg DPR RI Abdul Hakim Bafagih meminta Meta dan TikTok menjelaskan mekanisme perlindungan terhadap karya digital, baik berupa foto, video, maupun musik, yang digunakan oleh akun lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi. “Nah, ketika pada proses berjualan itu menggunakan ciptaan baik itu yang sudah dideklarasi sehingga menjadi hak cipta ataupun belum menjadi hak cipta, bagaimana mekanisme perlindungan terhadap ciptaan dan hak ciptanya?,” ujar Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Ketua Dewan Pers, 1LISENSI, Google Indonesia, Meta Indonesia, dan TikTok Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Menurut Hakim, perkembangan perdagangan digital memungkinkan karya kreator digunakan sebagai bagian dari promosi produk tanpa sepengetahuan penciptanya. Salah satu contohnya adalah penggunaan musik dalam konten promosi yang dilengkapi tautan pembelian produk. Praktik tersebut perlu mendapat perhatian karena karya yang digunakan tidak hanya menjadi materi hiburan, tetapi juga mendukung aktivitas komersial. Selain musik, Legislator Fraksi PAN tersebut menyoroti penggunaan foto dan video milik kreator oleh akun lain untuk kepentingan bisnis. Ia mencontohkan karya fotografi yang diambil oleh akun usaha perjalanan wisata untuk mempromosikan paket tur melalui media sosial tanpa sepengetahuan pemilik karya. Dirinya menilai, persoalan perlindungan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan karya yang telah dicatatkan, tetapi juga karya kreator yang dipublikasikan secara mandiri di media sosial dan kemudian dimanfaatkan pihak lain. Karena itu, diperlukan mekanisme yang memberikan kepastian perlindungan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta di tengah semakin luasnya pemanfaatan konten digital. Untuk memperkaya pembahasan RUU tentang Hak Cipta, dirinya Hakim juga meminta Meta dan TikTok memberikan referensi atau benchmark penerapan regulasi perlindungan hak cipta di negara lain. Perbandingan kebijakan dari sejumlah negara tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi Baleg dalam merumuskan aturan yang mampu menjawab tantangan perlindungan karya di platform digital. “Saya ingin tanya, contoh negara-negara di luar sana yang memang memiliki regulasi terhadap perlindungan hak cipta. Mohon diberi benchmark kepada kami tiga atau empat negara supaya ini bisa menjadi masukan dalam pembahasan RUU Hak Cipta ini,” pungkas Hakim. (pun/um)...

Baca Detail
Komisi II Dorong Bawaslu Miliki Kewenangan Eksekutorial
Berita
12 Nov 2026

Komisi II Dorong Bawaslu Miliki Kewenangan Eksekutorial

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendorong penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasalnya, rekomendasi pencegahan pelanggaran yang dikeluarkan Bawaslu perlu memiliki daya paksa dan konsekuensi hukum agar tidak diabaikan oleh pihak-pihak terkait. Aria menilai, selama ini Bawaslu sebenarnya telah mampu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini pada setiap tahapan pemilu. Namun, peringatan dan rekomendasi yang disampaikan belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga fungsi pencegahan belum berjalan optimal. “Bawaslu sudah mendeteksi potensi pelanggaran-pelanggaran itu di setiap tahapan, bahkan beberapa peringatan sudah diberikan sejak dini. Tetapi, peringatan-peringatan itu diabaikan begitu saja,” ujar Aria dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama para pakar terkait penyusunan RUU tentang Pemilu di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Sebagai contoh, paparnya, potensi pelanggaran berupa mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan ketidaknetralan aparat yang sebenarnya dapat diidentifikasi sebelum masa kampanye. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mekanisme tindak lanjut yang lebih kuat agar rekomendasi Bawaslu tidak sekadar menjadi catatan administratif. Karena itu, Aria menekankan revisi UU Pemilu perlu memberikan kekuatan eksekutorial kepada Bawaslu. Dengan kewenangan tersebut, rekomendasi dan peringatan pencegahan yang dikeluarkan lembaga pengawas pemilu diharapkan memiliki konsekuensi hukum sehingga dapat dipatuhi oleh pihak yang menjadi sasaran pengawasan. Penguatan kewenangan tersebut juga dinilai penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi elektoral. Dirinya mengingatkan, persoalan dalam penyelenggaraan pemilu yang terus berulang tanpa langkah korektif berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Selain melalui penguatan regulasi, ia menilai peningkatan integritas dan kapasitas anggota Bawaslu serta pengawasan partisipatif perlu menjadi perhatian. Kolaborasi antarlembaga negara, masyarakat, pengawas independen, dan mahasiswa juga perlu diperkuat, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung efektivitas pengawasan. “Kami ingin memberikan satu kekuatan yang eksekutorial kepada Bawaslu yang mempunyai mandat penegakan, sehingga Bawaslu mempunyai kekuatan untuk menindak,” tegasnya. (gal/um)...

Baca Detail
Krisis BBM Bali Jadi Evaluasi Mitigasi Ketahanan Energi
Berita
12 Nov 2026

Krisis BBM Bali Jadi Evaluasi Mitigasi Ketahanan Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan meminta PT Pertamina (Persero) mengevaluasi sistem mitigasi ketahanan energi, mulai dari perencanaan kuota, rantai pasok, hingga distribusi bahan bakar minyak (BBM). Evaluasi ini menyusul antrean panjang BBM yang melanda sejumlah wilayah di Bali selama sembilan hari pada Oktober lalu. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Pertamina di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Kelakan menyoroti ketidaksinkronan informasi antara jajaran Pertamina di daerah dan Direktur Utama Pertamina saat krisis BBM terjadi. Politisi yang akrab disapa Pak Kelakan itu menjelaskan, ketika antrean BBM terjadi di Denpasar, Badung, Tabanan, hingga meluas ke sejumlah kabupaten di Bali, pihak Pertamina di daerah sempat menyampaikan bahwa stok dan kesiapan armada dalam kondisi aman. Namun, beberapa hari kemudian, Direktur Utama Pertamina menyampaikan adanya kendala teknis akibat kerusakan kapal pengangkut serta lonjakan konsumsi BBM. "Kami serba sulit mengklarifikasi kepada masyarakat, karena informasi yang kita dapat berbeda antara Pak Dirut dengan informasi di lapangan. Dan kerugiannya luar biasa Pak. Jadi UMKM kami, kemudian mereka yang hidupnya bergantung pada transportasi, industri perusahaan, kacau waktu itu Pak," ujar Kelakan. Ia juga mempertanyakan ketepatan proyeksi kuota dan perhitungan lonjakan konsumsi BBM, terutama pada periode hari besar ketika kebutuhan masyarakat meningkat. Menurutnya, perencanaan pasokan harus memperhitungkan kondisi riil di lapangan agar gangguan distribusi tidak kembali terjadi. Kelakan mengingatkan, persoalan serupa tidak boleh hanya menjadi perhatian di Bali, tetapi perlu diantisipasi di seluruh wilayah Indonesia. Ia meminta Pertamina menjelaskan langkah perbaikan yang akan dilakukan agar gangguan pasokan dan distribusi dapat dicegah. "Kami minta penjelasan, agar ini tidak terjadi terulang lagi Pak di kemudian hari. Bukan di Bali saja Pak. Di seluruh Indonesia kalau begini polanya akan selalu akan terjadi persoalan seperti itu," tegasnya. Menutup pernyataan, Kelakan mengapresiasi kehadiran langsung Direktur Utama Pertamina untuk meninjau kondisi di lapangan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya perbaikan koordinasi dan komunikasi antara jajaran pusat dan daerah agar informasi mengenai ketersediaan BBM dapat disampaikan secara akurat. (han/um)...

Baca Detail
Komisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik
Berita
12 Nov 2026

Komisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperjelas arah kebijakan dan pembagian kewenangan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan kebijakan Satu Data Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola data nasional berjalan terintegrasi tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Hal itu mengemuka dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Statistik bersama Tim Panja Pemerintah di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro. Dalam pembahasan DIM, Komisi X menyoroti perlunya batasan yang tegas antara pengertian statistik dan data dalam draf revisi undang-undang tersebut. Pasalnya, keberadaan BPS sebagai lembaga penyelenggara statistik telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kebijakan Satu Data Indonesia juga perlu ditempatkan secara proporsional agar keduanya dapat berjalan selaras. Agung meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka arah kebijakan yang ingin dibangun melalui revisi UU Statistik, termasuk peta jalan penataan kelembagaan dan tata kelola data nasional. “Kami mohon secara transparan, Pak. Sebenarnya, pemerintah ini maunya bagaimana? Ada BPS, ada Satu Data. Ini mau diapakan? Saya minta roadmap-nya, peta jalannya seperti apa, sehingga semua bisa lega dan legawa,” tegas Agung. Menurutnya, kejelasan arah kebijakan diperlukan agar tidak terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Terlebih, BPS telah memiliki infrastruktur dan jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga daerah. Bahkan, terdapat rencana penguatan pendampingan statistik hingga tingkat kecamatan. Karena itu, Komisi X meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penjelasan komprehensif mengenai desain koordinasi, sinkronisasi, serta pembagian peran antara BPS dan pengelola kebijakan Satu Data Indonesia. Dengan demikian, pengaturan dalam undang-undang nantinya tidak justru menciptakan tumpang tindih fungsi maupun kelembagaan. Selain persoalan tata kelola, Komisi X juga menekankan pentingnya pengkajian substansi RUU secara mendalam dan berbasis metode ilmiah. Agung mengingatkan bahwa setiap rumusan norma harus didukung kajian yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Polri kan juga bilang penanganan kasus berdasarkan kajian-kajian metode ilmiah, tindakan tegas dan terukur. Yang di sini pun juga kami berharap diberlakukan,” ujarnya. Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota Panja Komisi X DPR RI serta perwakilan pemerintah dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum, dan BPS. Melalui pembahasan DIM secara mendalam, Komisi X berharap RUU Statistik dapat menghadirkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan statistik nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, menjamin kejelasan kewenangan, serta mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi dan akuntabel sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan nasional. (naj/ssb)...

Baca Detail
Nasim Khan: Restrukturisasi BUMN Jangan Korbankan Tenaga Kerja
Berita
12 Nov 2026

Nasim Khan: Restrukturisasi BUMN Jangan Korbankan Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan meminta Danantara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan negara tidak mengorbankan tenaga kerja. Penataan aset, penggabungan perusahaan, hingga pembentukan holding harus diarahkan untuk meningkatkan kinerja BUMN sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Kasihlah kesempatan buat Danantara dan BUMN untuk mengelola betul aset-aset negara kita. Yang pasti, semua itu bukan hanya kepentingan dividen untuk kepentingan korporasi saja, tapi bagaimana itu bermanfaat buat masyarakat, bagi bangsa Indonesia ke depannya," ujar Nasim usai Seminar Nasional Outlook BUMN 2027 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan, restrukturisasi sejumlah BUMN bukan berarti perusahaan-perusahaan tersebut akan ditutup atau dihilangkan. Penataan dapat dilakukan melalui berbagai skema, seperti akuisisi, penggabungan, dan pembentukan holding agar pengelolaan perusahaan lebih terintegrasi dan efisien. Ia mencontohkan penataan sektor perkebunan melalui PTPN yang sebelumnya terdiri atas PTPN I hingga PTPN XIV, kemudian disederhanakan menjadi empat entitas. Meski struktur organisasi dan pengelolaan berubah, keberlangsungan operasional perusahaan serta nasib tenaga kerja harus tetap menjadi perhatian. Karena itu, politisi Fraksi PKB tersebut mengingatkan agar transformasi dan pembentukan holding BUMN tidak dimaknai sebagai upaya mengurangi atau menutup lapangan pekerjaan. Dirinya juga meminta Danantara dan BUMN memberikan kejelasan serta menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, termasuk kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah perusahaan. "Transformasi, restrukturisasi, holdingisasi dan yang semua terjadi ini bukan berarti menutup tenaga kerja kepada masyarakat. Permasalahan-permasalahan PHK yang terjadi, beberapa perusahaan-perusahaan ada terjadi masalah dengan karyawan-karyawan itu harus jelas. Kami minta tolong untuk Danantara dan BUMN untuk menyelesaikan semuanya," tegasnya. Ia juga menyoroti sejumlah BUMN yang menghadapi persoalan keuangan hingga tidak lagi mampu menghasilkan keuntungan. Menurutnya, persoalan perusahaan-perusahaan tersebut harus diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk penanganan aset yang telah memasuki proses kurator. Ia mencontohkan persoalan yang terjadi di Jiwasraya, PT Pos Indonesia, PT Leces, dan Merpati. Berbagai persoalan lama tersebut, lanjutnya, menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam agenda penyehatan BUMN. Dengan demikian, restrukturisasi tidak hanya menghasilkan perusahaan yang lebih efisien, tetapi juga memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban perusahaan, termasuk kepada para pekerja. Nasim menegaskan, tanggung jawab BUMN tidak sebatas menghasilkan keuntungan dan dividen. Pengelolaan aset negara yang diperkirakan mencapai Rp16.000 triliun harus turut mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "BUMN tetap intinya memang harus mendapatkan dividen besar, tapi mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan, dan masyarakat. Jadi tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi dia punya tanggung jawab bagaimana kelompok bangsa ini, rakyat kita," ungkapnya. Dalam seminar tersebut, dirinya turut menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi dan mengawal proses transformasi BUMN serta pengelolaan Danantara. Ia berharap kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya manusia di Danantara dapat memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja perusahaan negara. "Dan kita di Komisi VI akan terus mengawasi dan mengawal perjalanan dari Danantara dan BUMN ke depannya," pungkasnya. (Ayu/um)...

Baca Detail
Bahas Rendahnya Penyerapan KUR, Bambang Haryo Sesalkan Ketidakhadiran Gubernur Sumsel
Berita
12 Nov 2026

Bahas Rendahnya Penyerapan KUR, Bambang Haryo Sesalkan Ketidakhadiran Gubernur Sumsel

PARLEMENTARIA, Palembang - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan kekecewaan keras terhadap ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam agenda kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Auditorium Bina Praja Pemerintah, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (6/11/2026). Ia menilai ketidakhadiran kepala daerah tersebut tidak mencerminkan sikap saling menghargai antarlembaga pemerintahan, terlebih agenda pertemuan telah disampaikan jauh-jauh hari. Bambang menegaskan, Komisi VII DPR RI telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak sekitar satu bulan sebelum kunjungan dilaksanakan. Karena itu, ia menyayangkan tidak adanya kehadiran Gubernur Sumsel untuk menyambut rombongan DPR RI beserta jajaran kementerian dan lembaga mitra yang turut dibawa dalam kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan kerja tersebut memiliki kepentingan strategis karena bertujuan membangun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan sektor industri, pengembangan pariwisata, serta pemberdayaan UMKM. Bambang bahkan secara terbuka menilai sikap tersebut tidak etis dan tidak dapat diterima. Terlebih, rombongan Komisi VII DPR RI datang bersama sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang memiliki kedudukan setingkat dalam koordinasi pemerintahan. “Tolong sampaikan ke Pak Gubernur, ini tidak punya etika. Tidak etis, kami tidak bisa terima seperti ini. Mereka-mereka ini sama dengan setingkat dengan gubernur. Deputi pangkatnya sama dengan bintang tiga, Dirjen sama dengan bintang tiga, gubernur juga bintang tiga,” tegas Bambang. Ia menilai, setidaknya Gubernur Sumatera Selatan dapat meluangkan waktu untuk hadir menyambut rombongan, meskipun hanya beberapa menit. Kehadiran tersebut bukan semata-mata persoalan protokoler, melainkan bentuk penghormatan terhadap lembaga negara dan upaya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami bukan gila hormat, tetapi tolong kita saling menghargai. Kalau memang ada acara lain, silakan. Paling tidak hadir sebentar, 10 menit untuk menyambut. Kami datang membawa mitra dengan tujuan mendorong ekonomi yang ada di daerah,” ujarnya. Bambang juga mengingatkan bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai program dan kebijakan pemerintah pusat dibahas bersama DPR RI, termasuk melalui proses pembahasan anggaran hingga persetujuan dalam rapat paripurna. Setelah itu, DPR RI juga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. “Kami yang dari DPR RI setelah menganalisa usulan dari pemerintah dan kami sahkan di paripurna, kemudian kami minta kepada Presiden dan menterinya untuk melaksanakan dan kami mengawasi. Jangan begini jadinya!” tegasnya. Menurut Bambang, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah seharusnya dibangun atas dasar koordinasi, komunikasi, dan penghormatan terhadap tugas serta kewenangan masing-masing. Jangan sampai kepentingan masyarakat justru terhambat karena lemahnya komunikasi antarpemangku kepentingan. Ia menambahkan, Komisi VII DPR RI merupakan komisi strategis karena membidangi sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan perekonomian masyarakat, mulai dari UMKM, perindustrian, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Karena itu, kunjungan kerja tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat. “Komisi VII itu komisi yang sangat strategis. Karena di dalamnya semua ekonomi kerakyatan ada di sini, termasuk industri. Mulai dari UMKM, industri, hingga pariwisata. Semuanya langsung berhubungan dengan rakyat dan masyarakat,” jelasnya. Soroti Rendahnya Penyerapan KUR di Sumsel Selain menyampaikan kekecewaan terhadap ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan, Bambang juga menyoroti rendahnya penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di provinsi tersebut. Ia menilai kondisi itu menjadi indikasi bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha kecil dan pelaku UMKM masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan kerja tersebut, penyaluran KUR di Sumatera Selatan baru mencapai sekitar Rp7 triliun atau sekitar 2,5 persen dari total penyaluran secara nasional. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan potensi ekonomi Sumatera Selatan yang memiliki sektor unggulan, seperti pertambangan, minyak dan gas bumi, pertanian, industri, serta UMKM. Bambang menegaskan, KUR merupakan salah satu instrumen penting pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh akses permodalan dengan biaya yang lebih terjangkau. Program tersebut seharusnya menjadi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas kegiatan ekonomi. “Ini bukti bahwa pemerintah daerah kurang perhatian terhadap rakyat kecil, karena KUR-nya penting untuk kepentingan rakyat,” kata Bambang. Ia menyayangkan apabila fasilitas pembiayaan yang telah disediakan pemerintah pusat belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Padahal, dukungan permodalan merupakan salah satu kebutuhan utama bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan skala usaha dan mengembangkan kegiatan produktif. Bambang juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang telah memberikan keringanan bunga KUR menjadi 6 persen serta membuka akses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil agar tidak kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Dengan berbagai kemudahan tersebut, ia meminta pemerintah daerah lebih aktif mendorong masyarakat memanfaatkan program KUR. Sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi dengan perbankan penyalur perlu diperkuat agar pelaku usaha yang membutuhkan modal dapat memperoleh akses pembiayaan. Ia menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat. Diperlukan langkah nyata untuk memastikan program tersebut benar-benar menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah, terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal. Menurutnya, rendahnya penyerapan KUR harus menjadi bahan evaluasi serius. Pemerintah daerah perlu mengetahui apakah persoalannya terletak pada kurangnya sosialisasi, persyaratan administrasi, keterbatasan akses perbankan, atau belum optimalnya pendampingan terhadap calon penerima KUR. Sejumlah Agenda Strategis Terpaksa Tertunda Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VII DPR RI sebenarnya telah menyiapkan sejumlah agenda penting bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kementerian serta lembaga mitra. Rombongan turut membawa perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, kementerian yang membidangi UMKM dan ekonomi kreatif, Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta RRI, TVRI, dan ANTARA. Sejumlah persoalan strategis yang sedianya dibahas meliputi optimalisasi penyaluran KUR, pengembangan kawasan industri, pembinaan desa wisata, penguatan ekonomi kreatif, serta percepatan pengembangan sektor industri di Sumatera Selatan. Selain itu, Komisi VII juga berencana membahas percepatan proyek Pelabuhan Tanjung Carat yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas logistik dan aktivitas perdagangan. Pengembangan pelabuhan tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing industri serta membuka peluang ekonomi baru bagi Sumatera Selatan. Agenda pembinaan ratusan desa wisata juga menjadi perhatian karena sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengembangan desa wisata tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat melalui produk lokal, kerajinan, kuliner, dan berbagai kegiatan ekonomi kreatif. Namun, karena ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan, pertemuan yang telah dipersiapkan tersebut akhirnya ditunda. Padahal, kehadiran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menyampaikan kondisi riil, kendala, serta kebutuhan daerah kepada kementerian dan lembaga mitra Komisi VII DPR RI. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menjelaskan bahwa Gubernur Herman Deru tidak dapat menghadiri agenda tersebut karena sedang melaksanakan kegiatan Safari Jumat bersama masyarakat. Penundaan pertemuan ini menjadi catatan penting bagi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bambang berharap ke depan komunikasi dan penghormatan antarlembaga dapat lebih diperhatikan sehingga agenda strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak terganggu oleh persoalan koordinasi.Ia menegaskan, kunjungan kerja DPR RI bersama kementerian dan lembaga bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya memastikan program pemerintah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya memanfaatkan forum tersebut untuk memperjuangkan kepentingan daerah, bukan justru kehilangan kesempatan membahas berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat (mro/rdn)...

Baca Detail
Akomodasi Tuntutan Publik, RUU Perampasan Aset Tutup Celah Under Valuation dan Tegaskan Efektivitas Hukum
Berita
12 Nov 2026

Akomodasi Tuntutan Publik, RUU Perampasan Aset Tutup Celah Under Valuation dan Tegaskan Efektivitas Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mengakomodasi sejumlah aspirasi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain penegasan ketentuan hukuman mati bagi pelaku korupsi sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta transparansi penjualan aset rampasan untuk mencegah praktik manipulasi nilai atau under valuation. Pimpinan rapat Timus dan Timsin RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan bahwa perhatian terhadap tuntutan masyarakat merupakan bagian dari komitmen DPR dalam merumuskan regulasi yang responsif terhadap aspirasi publik. “Itu kan tuntutan masyarakat yang kita penuhi, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar serius dan memperhatikan suara tuntutan masyarakat,” kata Soedeson kepada Parlementaria usai memimpin rapat pencermatan dan perapian pasal-pasal hasil pembahasan Panja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menjelaskan, salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat adalah penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Meski RUU Perampasan Aset berfokus pada mekanisme hukum terkait perampasan aset hasil tindak pidana, pembahasan mengenai sanksi tersebut tetap memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam UU Tipikor. Soedeson menegaskan, ketentuan hukuman mati sebenarnya telah memiliki dasar hukum dalam UU Tipikor. Karena itu, pencantuman atau penegasan isu tersebut dalam pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan bentuk perhatian terhadap aspirasi masyarakat, bukan pembentukan jenis sanksi pidana baru melalui regulasi tersebut. “Kalau kita enggak masukkan pun, apakah tidak bisa dihukum mati? Bisa, karena Undang-Undang Tipikor kan mengatur,” imbuhnya. Selain persoalan sanksi pidana, pembahasan RUU Perampasan Aset juga memberikan perhatian pada tata cara penjualan aset rampasan. Panja mengatur agar penjualan benda atau aset hasil perampasan dilakukan di muka umum dengan mengedepankan asas publisitas dan transparansi. Mekanisme ini diharapkan dapat mencegah manipulasi harga atau praktik under valuation yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dengan keterbukaan proses penjualan, nilai ekonomis aset rampasan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang optimal. Pengaturan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan aset hasil tindak pidana berjalan secara akuntabel. Saat ini, pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana telah memasuki tahap Timus dan Timsin. Tahapan tersebut difokuskan pada pencermatan, sinkronisasi, dan perapian rumusan pasal serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hasil pembahasan Panja bersama Badan Keahlian DPR RI dan pemerintah sebelum melanjutkan ke tahapan legislasi berikutnya. (Ndy/um)...

Baca Detail
RUU Perampasan Aset Harus Bisa Jaga Keseimbangan Hak Negara dan Warga
Berita
12 Nov 2026

RUU Perampasan Aset Harus Bisa Jaga Keseimbangan Hak Negara dan Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana harus mampu menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menindak pelaku kejahatan dan perlindungan hak masyarakat yang beritikad baik. Pengaturan tersebut juga diperlukan untuk memastikan kewenangan aparat penegak hukum tidak disalahgunakan dalam proses perampasan aset. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pimpinan rapat Timus dan Timsin RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra usai memimpin rapat pencermatan dan perapian pasal-pasal hasil pembahasan Panja RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan negara dalam merampas aset hasil tindak pidana. Di sisi lain, baginya, hak masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana juga harus mendapatkan perlindungan hukum. “Undang-undang ini kan mengatur keseimbangan, antara hak negara untuk menindak mereka yang melanggar, tapi juga di satu sisi melindungi masyarakat yang beritikad baik,” ujar Soedeson kepada Parlementaria. Ia menjelaskan, draf RUU tersebut juga telah mencermati potensi celah hukum dalam pengelolaan dan penguasaan aset hasil perampasan. Salah satunya menyangkut kemungkinan pembelian aset oleh keluarga aparat melalui pihak ketiga, seperti sopir atau perusahaan cangkang (nominee). Pengaturan mengenai hal tersebut diarahkan untuk mencegah konflik kepentingan dan penyamaran kepemilikan aset dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Panja memberikan perhatian terhadap mekanisme pengawasan agar kewenangan aparat tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dirinya mengingatkan setiap tindakan hukum terkait perampasan aset harus memperoleh persetujuan pengadilan. Pihak yang terdampak juga tetap diberikan ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum yang tersedia. Menurut Soedeson, mekanisme tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan proses perampasan aset berjalan secara akuntabel dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, negara tetap memiliki kewenangan untuk memulihkan aset hasil tindak pidana, tetapi pelaksanaannya harus berada dalam koridor hukum dan pengawasan peradilan. “Kita kunci bahwa semua tindakan harus persetujuan pengadilan. Kita juga kunci bahwa tindakan itu dapat dilawan, ada upaya hukumnya. Ini semua kan bentuk-bentuk yang kita memberikan keseimbangan, kita juga tidak menciptakan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum,” tegasnya. Saat ini, pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana telah memasuki tahap Timus dan Timsin. Tahapan tersebut difokuskan pada pencermatan, sinkronisasi, dan perapian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta rumusan pasal demi pasal hasil pembahasan Panja Komisi III DPR RI bersama pemerintah dan tim ahli sebelum melanjutkan tahapan pembahasan legislasi berikutnya. (Ndy/um)...

Baca Detail