KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


BURT Apresiasi RS St. Elisabeth Utamakan Keselamatan Pasien di Tengah Tantangan Klaim BPJS
Berita
14 Nov 2026

BURT Apresiasi RS St. Elisabeth Utamakan Keselamatan Pasien di Tengah Tantangan Klaim BPJS

PARLEMENTARIA, Semarang — Keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas pelayanan kesehatan, termasuk ketika rumah sakit menghadapi tantangan dalam proses klaim BPJS Kesehatan. Pernyataan ini secara tegas disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurnia saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Rumah Sakit (RS) St. Elisabeth Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026). Indah menilai, keputusan RS St. Elisabeth untuk tetap mengutamakan penanganan pasien menunjukkan komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan. Langkah tersebut tetap ditempuh meskipun berisiko menimbulkan kerugian finansial apabila klaim pelayanan tidak disetujui BPJS Kesehatan. “Kadang-kadang mereka mengambil risiko boncos atau rugi karena kalau BPJS tidak menerima dan tidak membayar klaimnya, mereka akan rugi secara finansial. Tetapi, itu tetap mereka tempuh karena mengutamakan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan pasien,” ujar Indah kepada Parlementaria. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai, perbedaan pertimbangan dalam menentukan tingkat kegawatan medis antara pasien, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit menjadi tantangan tersendiri dalam proses pelayanan. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah RS St. Elisabeth yang tetap mengutamakan kebutuhan dan keselamatan pasien dalam menentukan penanganan medis. Tidak henti, dirinya juga mengapresiasi pendekatan pelayanan humanis yang diterapkan rumah sakit tersebut. Dengan pengalaman pelayanan kesehatan hampir satu abad, RS St. Elisabeth dinilai memiliki budaya pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dengan sepenuh hati, mulai dari setingkat direktur hingga tenaga pelayanan. Selain kualitas pelayanan, Indah turut mencermati kelengkapan fasilitas dan layanan unggulan yang dimiliki rumah sakit tersebut. Salah satunya adalah klinik yang menyediakan layanan penanganan cedera otot dan tulang, termasuk keluhan akibat aktivitas olahraga, cedera keseleo, hingga pemulihan pascaoperasi. “Jadi, mereka memiliki klinik untuk melakukan treatment atau penyembuhan seperti itu. Itu salah satu layanan andalan yang tadi dipresentasikan,” ungkapnya. Menyambut baik apresiasi tersebut, Direktur Utama RS St. Elisabeth Semarang, Inge Hartini menuturkan bahwa rumah sakit RS St. Elisabeth memiliki sejarah panjang dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan mengedepankan keselamatan pasien. Lewat konsep Heritage & Green Hospital, RS St. Elisabeth mengintegrasikan kepakaran tenaga medis dengan pemanfaatan teknologi diagnostik modern, seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI) 1,5 Tesla dan Multi-Slice Computed Tomography (MSCT) 16 Slice. Selain telah meraih akreditasi Paripurna, rumah sakit ini juga menyediakan sejumlah layanan unggulan. Di antaranya penanganan cepat pasien stroke melalui terapi recombinant tissue Plasminogen Activator (rTPA), layanan kardiovaskuler dengan fasilitas Catheterization Laboratory (Cath Lab), serta Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Kombinasi tenaga medis profesional, teknologi diagnostik, dan layanan spesialis tersebut merupakan bagian dari upaya RS St. Elisabeth untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. (we/um)...

Baca Detail
Nasim Khan: RUU Perkoperasian Harus Kembalikan Jati Diri Koperasi sebagai Sokoguru Bangsa
Berita
13 Nov 2026

Nasim Khan: RUU Perkoperasian Harus Kembalikan Jati Diri Koperasi sebagai Sokoguru Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan pembaruan regulasi perkoperasian harus bisa mengembalikan jati diri koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Hal ini menjadi krusial demi memastikan koperasi benar-benar tumbuh sebagai wadah ekonomi bersama yang berpihak kepada masyarakat lewat prinsip gotong royong. “RUU Perkoperasian masih terus berjalan, sudah 80 persen, yang penting ghirah-nya, jiwa, dan niat kita untuk undang-undang perkoperasian di Indonesia ini betul-betul sesuai dengan embrio kelahiran dari perkoperasian itu sendiri untuk masyarakat. Sebagai sokoguru bangsa betul-betul berjalan,” ujar Nasim kepada Parlementaria usai Seminar Nasional Outlook BUMN 2027 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pasalnya, koperasi harus dibangun melalui ekosistem yang sehat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Apabila dikelola sesuai prinsip dan tujuan pembentukannya, koperasi berpotensi menjadi salah satu kekuatan penting dalam menopang perekonomian nasional, sebagaimana berkembang di sejumlah negara. Politisi Fraksi PKB ini juga menekankan pentingnya RUU Perkoperasian mengakomodasi beragam bentuk dan model koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Seluruh model tersebut perlu diatur dalam satu kerangka regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong sinergi antarkoperasi. Selain itu, politisi Fraksi PKB ini mendorong agar prinsip ekonomi syariah turut mendapat ruang dalam regulasi tersebut. Menurutnya, penguatan koperasi syariah menjadi salah satu hal yang diperjuangkan fraksinya agar dapat berkembang sebagai bagian dari sistem perkoperasian nasional. “Dan kita tetap memperjuangkan juga bagaimana koperasi ini bisa berjalan secara syariah juga. Di PKB kita juga memperjuangkan itu, untuk koperasi syariah di dalamnya,” ungkapnya.Menutup pernyataannya, penyelesaian RUU Perkoperasian tidak hanya menyempurnakan aspek regulasi, tetapi juga menghidupkan kembali semangat kebersamaan yang menjadi fondasi koperasi. Ia menilai, kekuatan ekonomi berbasis koperasi dapat berkembang besar apabila dikelola dengan prinsip tersebut. “Kalau ini berjalan benar semuanya, bangsa kita akan berjalan luar biasa. Seperti beberapa negara, perusahaan-perusahaan besar hanya karena koperasi. Kebersamaan itu unsur dari negara kita,” pungkasnya. (Ayu/um)...

Baca Detail
Andi Yuliani Paris: Pembangunan Daerah Tak Bisa Terus Bergantung pada APBN
Berita
13 Nov 2026

Andi Yuliani Paris: Pembangunan Daerah Tak Bisa Terus Bergantung pada APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakomodasi skema alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Musababnya, pemerintah daerah perlu memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan transfer ke daerah, seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur. Apalagi, jelasnya, dinamika fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan. Karena itu, revisi kedua undang-undang tersebut perlu membuka peluang pemanfaatan berbagai skema, seperti obligasi daerah dan pinjaman, agar daerah memiliki alternatif pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. “Dengan dinamika saat ini tentu kita harus memberikan kebebasan untuk daerah, untuk mengembangkan inovasi-inovasi pendanaan pembiayaan pembangunan daerahnya,” ujar Andi saat memberikan keterangan terkait pembahasan perubahan UU Provinsi NTT dan NTB di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Politisi Fraksi PAN ini menegaskan, keleluasaan dalam mengembangkan skema pembiayaan tersebut penting agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat. Dengan begitu, daerah dapat memiliki lebih banyak pilihan untuk membiayai pembangunan sesuai kebutuhan dan kapasitasnya. Menutup pernyataan, Andi berharap revisi Undang-Undang tentang Provinsi NTT dan NTB dapat memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi pembiayaan, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan kapasitas pengelolaan pembangunan daerah semakin meningkat. (fa/um)...

Baca Detail
Sekolah Rakyat Harus Beri Kesempatan Setara bagi Anak Kurang Mampu
Berita
13 Nov 2026

Sekolah Rakyat Harus Beri Kesempatan Setara bagi Anak Kurang Mampu

PARLEMENTARIA, Banyumas — Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menekankan pentingnya penerapan skala prioritas dalam proses penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat. Anak-anak dari keluarga paling membutuhkan, khususnya yang masuk kelompok Desil 1 dan 2, harus menjadi prioritas agar program tersebut tepat sasaran dan memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Atalia menilai, jumlah masyarakat yang berada dalam kelompok ekonomi terbawah masih sangat besar, sementara daya tampung Sekolah Rakyat terbatas. Karena itu, diperlukan mekanisme seleksi yang mempertimbangkan tingkat kebutuhan calon peserta didik sehingga kesempatan memperoleh pendidikan dapat diberikan terlebih dahulu kepada mereka yang paling membutuhkan. “Kalau kita bicara Desil 1 dan 2, jumlahnya memang sangat banyak. Artinya, harus ada skala prioritas. Mana yang paling membutuhkan dulu, itu yang harus kita utamakan,” ujar Atalia saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). Meski demikian, Atalia mengingatkan bahwa penerimaan peserta didik tidak cukup hanya didasarkan pada kondisi ekonomi keluarga. Kesiapan anak, baik secara fisik maupun mental, juga perlu menjadi pertimbangan agar mereka mampu mengikuti proses pembelajaran sekaligus beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan sekolah. Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak sekadar memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun potensi dan mengembangkan kemampuan mereka secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemenuhan kriteria ekonomi perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesiapan masing-masing anak. “Yang paling penting juga adalah kesiapan anaknya. Jadi bukan hanya soal Desil 1 dan 2 sebagai kategori ekonomi, tetapi kesiapan anak secara fisik dan mental juga perlu diperhatikan,” jelasnya. Di sisi lain, Atalia mengapresiasi perkembangan peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas yang dinilainya menunjukkan kemajuan positif. Sejumlah siswa telah memperlihatkan potensi dan prestasi melalui berbagai kegiatan, mulai dari olahraga atletik, pencak silat, baris-berbaris, hingga seni tari. Ia menilai, capaian tersebut menjadi bukti bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang apabila memperoleh pendidikan dan pembinaan yang tepat. Prestasi para siswa juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat. “Ketika anak-anak ini sudah menunjukkan prestasi, bisa beradaptasi, dan melakukan hal-hal baik bagi masyarakat, itu akan menjadi harapan bagi keluarga lain. Mereka akan datang dengan sendirinya karena melihat bahwa Sekolah Rakyat memberikan kesempatan dan pendidikan yang berkualitas,” tutur Atalia. Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Lale Syifaun Nufus turut mengapresiasi potensi dan bakat yang ditunjukkan para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas. Menurutnya, keterbatasan ekonomi keluarga, termasuk anak-anak yang berasal dari kelompok Desil 1 dan 2, tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk berprestasi selama memperoleh kesempatan, pendampingan, dan pembinaan yang memadai. Lale mencontohkan penampilan para siswa yang dinilainya luar biasa, meskipun baru mendapatkan pembinaan selama dua hari. Kekompakan dan kemampuan yang ditunjukkan para peserta didik tersebut menjadi gambaran bahwa setiap anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan yang tepat. “Begitu luar biasanya anak-anak kita dibimbing hanya dalam waktu dua hari, mereka sudah memberikan penampilan yang luar biasa. Kompak semuanya dalam waktu dua hari. Belum tentu kita bisa seperti itu,” ujar Lale. Selain mengapresiasi perkembangan siswa, Lale mengingatkan pihak sekolah untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan perlakuan yang setara dan terbebas dari perundungan. Ia menegaskan bahwa latar belakang sosial dan ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk melakukan diskriminasi terhadap peserta didik. Lale juga menyampaikan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam membantu menyelesaikan berbagai kendala penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Banyumas, termasuk persoalan kebutuhan sumber daya manusia (SDM). “Tugas Bapak, Ibu bagaimana caranya agar mereka memang benar-benar sama seperti yang lainnya. Tidak dibuli oleh yang lainnya. Kami dari Komisi VIII dan staf nanti akan berkoordinasi agar permasalahan yang ada di Sekolah Rakyat ini bisa diselesaikan secepat mungkin, seperti tadi SDM,” pungkas Lale. (ujm/ssb)...

Baca Detail
RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan
Berita
12 Nov 2026

RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mengakomodasi pengaturan khusus bagi provinsi kepulauan. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan berbeda kepada daerah kepulauan karena karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan infrastrukturnya tidak dapat disamakan dengan provinsi yang didominasi wilayah daratan. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, pengakuan terhadap karakteristik kepulauan dalam undang-undang harus disertai konsekuensi kebijakan yang nyata. Ia menilai, potensi besar yang dimiliki daerah kepulauan tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana serta kebijakan pendanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah. “Kita ini kan menganut negara kesatuan, negara kesatuan bukan negara federal. Meskipun demikian, kami ingin sekali ada perhatian khusus terhadap daerah ini, seperti halnya pemerintah pusat memperhatikan kekhususan-kekhususan yang ada di daerah-daerah lain,” ujar Benny dalam rapat pleno Baleg DPR RI yang membahas penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT, di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan, kebutuhan provinsi kepulauan berbeda karena masyarakatnya tersebar di pulau-pulau dengan kondisi geografis dan aksesibilitas yang beragam. Keterbatasan sarana transportasi dan infrastruktur dasar membuat pelayanan pemerintah kepada masyarakat di pulau-pulau kecil membutuhkan dukungan lebih besar. “Tidak bisa pemerintah pusat memperlakukan secara sama provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, terutama provinsi kepulauan. Mengapa? Provinsi-provinsi kepulauan membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang bukan provinsi kepulauan,” jelasnya. Benny juga mengingatkan, apabila kebijakan transfer ke daerah diterapkan dengan pendekatan yang sama, provinsi kepulauan akan terus menghadapi keterbatasan dalam mengejar ketertinggalan pembangunan. Padahal, daerah-daerah tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Konsekuensinya dari pasal ini nanti apa? Misalnya transfer daerah, ya bedalah. Janganlah disamakan dengan provinsi yang bukan kepulauan. Nah, kami ingin itu dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang ini,” tegasnya. Karena itu, ia meminta agar perubahan undang-undang tidak berhenti pada pencantuman karakteristik wilayah, tetapi juga mengatur bentuk dukungan pemerintah pusat yang lebih sesuai dengan kebutuhan provinsi kepulauan. Benny menilai, afirmasi tersebut penting agar pembangunan dan pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Ia menambahkan, usulan tersebut tidak hanya relevan bagi NTT, tetapi juga bagi provinsi-provinsi lain yang memiliki karakteristik kepulauan. Menurutnya, perhatian khusus yang dimaksud bukan tuntutan untuk memisahkan diri atau memperoleh status otonomi khusus seperti Aceh dan Papua, melainkan dukungan pembangunan yang proporsional berdasarkan kondisi geografis masing-masing daerah. (fa/rdn)...

Baca Detail
Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum
Berita
12 Nov 2026

Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisinya sebagai wakil presiden merupakan langkah yang tepat. Mundurnya Gibran ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA-nya yang dinyatakan tidak sah. “Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sarifuddin Sudding dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Seperti diketahui, Gibran memutuskan mengundurkan diri menyusul polemik dokumen pendidikannya yang menjadi syarat dalam pencalonan di Pilpres. Setelah menyampaikan mundur kepada Presiden Prabowo, Gibran hari ini memberikan langsung surat pengunduran dirinya ke MPR RI. Gibran datang ke kompleks parlemen untuk memberikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR hanya 2 jam sebelum dilaksanakannya Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran yang dianggap sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres. Usulan soal HMP sendiri telah ditandatangani oleh 120 anggota dewan dari delapan atau seluruh fraksi yang ada di DPR dan akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk diputuskan. Namun karena Gibran sudah mengundurkan diri, usulan soal HMP dibatalkan sehingga Rapat Paripurna DPR pun dibatalkan digelar. “Karena Gibran sudah mengundurkan diri, kita ikuti aturan MPR. Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama,” papar Sudding yang juga merupakan Ketua Fraksi PAN MPR ini. Adapun Sudding menjadi salah satu Anggota DPR yang memulai dorongan soal usul HMP pemakzulan Gibran. Ia juga menjadi satu-satunya anggota Fraksi PAN yang memberikan tanda tangan dalam usulan HMP. Menurut Sudding, usulan HMP atau proses pergantian Wapres di MPR merupakan hal mendesak mengingat Gibran sudah tidak lagi memiliki legitimasi hukum dengan adanya putusan MA, yang juga didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya. “Ini tentang persoalan ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diamanatkan dalam konstitusi kita,” ungkap Sudding. Ditambahkan Sudding, keputusan Gibran mengundurkan diri juga dapat menjaga stabilitas politik. “Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP DPR,” jelasnya. “Konsekuensi hukum itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi regulasi yang akan berpengaruh terhadap sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban,” imbuh Sudding. Sudding juga menyoroti bagaimana kesolidan anggota DPR dalam menyikapi permasalahan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. “Dengan adanya suara bulat dari semua fraksi, itu menunjukkan proses politik DPR berjalan dengan baik,” ucapnya. “Saya juga melihat, kawan-kawan di DPR menjalankan fungsi pengawasan dewan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Semua dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan konstitusi,” sambung Sudding. Sudding mengingatkan, jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata diperoleh melalui dukungan politik dan hasil pemilihan umum. Lebih dari itu, proses pencalonan dan pengisian jabatan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. “Dalam negara hukum, tidak boleh ada pengecualian terhadap persyaratan jabatan publik. Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi,” ujarnya. Dengan pengunduran diri Gibran, MPR RI nantinya akan menggelar Sidang Paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti yang harus diselenggarakan maksimal 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi. Dalam proses pemilihan pengganti Gibran, Presiden akan mengajukan dua nama calon Wapres pengganti beserta syaratnya selambat-lambatnya 14 hari sebelum paripurna. Setelahnya, MPR membentuk tim verifikasi (maksimal 5 persen anggota MPR) yang bekerja selama 7 hari untuk memeriksa dokumen kandidat. Calon Wapres pengganti yang lolos verifikasi lalu akan menyampaikan pernyataan kesiapan, kemudian dipilih melalui pemungutan suara terbanyak dalam Sidang Paripurna MPR untuk meneruskan sisa masa jabatan. Sudding berpandangan pengunduran diri Gibran berkaitan juga dengan legitimasi moral dalam penyelenggaraan jabatan publik. “Pejabat Negara harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih ketika menghadapi persoalan hukum yang menyangkut persyaratan dan legitimasi jabatannya,” urai Sudding. “Dan perlu diingat, stabilitas Negara harus dibangun di atas kepastian hukum, integritas kelembagaan, dan penghormatan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegasnya. Sudding menilai, pergantian Wapres akan menjadi jawaban atas polemik yang muncul dalam kasus Gibran. “Bahwa keresahan masyarakat yang belakangan muncul mengenai isu kelayakan persyaratan Wakil Presiden diharapkan dapat segera berakhir,” tutup Sudding. (rdn)...

Baca Detail
Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak
Berita
12 Nov 2026

Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas undang-undang khusus penyadapan. Ia menilai, regulasi ini diperlukan untuk memperjelas pihak yang berwenang, tujuan, prosedur, serta mekanisme pengawasan penyadapan. Menurut TB Hasanuddin, aturan penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dengan mekanisme dan batas kewenangan yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman pelaksanaan sekaligus membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. "Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (12/11/2026). “Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang," lanjutnya. TB Hasanuddin pun menjelaskan, urgensi pembentukan UU khusus Penyadapan memiliki landasan hukum, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Selain itu, Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan diatur melalui undang-undang khusus. "Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya," jelas TB Hasanuddin. Lebih lanjut, anggota Komisi DPR yang membidangi urusan pertahanan serta komunikasi dan informatika itu menilai kewenangan penyadapan yang dimiliki Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, dan Kejaksaan Agung harus disertai pembatasan serta pengawasan yang jelas. TB Hasanuddin juga memandang UU khusus penyadapan menjadi semakin penting menyusul kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri. “Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. "Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuh TB Hasanuddin. TB Hasanuddin juga menyoroti peredaran perangkat penyadapan yang kini semakin mudah diakses dan diperjualbelikan. Menurutnya, kepemilikan serta penggunaan perangkat tersebut perlu dibatasi hanya bagi lembaga yang memiliki kewenangan dan kepentingan penegakan hukum. "Harus ada aturan yang jelas mengenai lembaga mana saja yang boleh memiliki dan menggunakan alat penyadapan. Organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakannya," ujar TB Hasanuddin. Selain soal pembatasan kepemilikan perangkat, TB Hasanuddin mendorong penguatan pengawasan untuk memastikan penyadapan tidak melanggar hak privasi dan hak konstitusional masyarakat, termasuk melalui parlemen. “UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” tutup TB Hasanuddin. (rdn)...

Baca Detail
Revisi UU Provinsi NTT dan NTB Diharapkan Perkuat Pembangunan Berbasis Kepulauan
Berita
12 Nov 2026

Revisi UU Provinsi NTT dan NTB Diharapkan Perkuat Pembangunan Berbasis Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendorong agar revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mampu mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan. Menurutnya, kondisi geografis kedua provinsi tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, terutama dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan pemerataan pelayanan masyarakat. Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menilai, karakteristik wilayah NTT dan NTB tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis yang didominasi wilayah perairan. Luas wilayah laut yang lebih besar dibandingkan daratan menjadi salah satu fakta yang perlu diperhatikan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. “Fakta di lapangan mengatakan bahwa luas daratan lebih kecil daripada luas lautan. Jadi, bagaimana undang-undang ini memberi penguatan terhadap pendekatan pelayanan, baik itu di laut, semakin nyata dan semakin masif menghubungkan antarpulau, dari pulau ke pulau,” ujar Umbu saat diwawancarai Parlementaria di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan, keterhubungan antarpulau menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Penguatan transportasi dan pelayanan laut dinilai dapat mempermudah mobilisasi masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, jarak geografis yang selama ini menjadi tantangan pembangunan dapat diatasi melalui konektivitas yang lebih baik. Menurutnya, kemudahan mobilisasi tersebut juga akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika akses transportasi antarpulau semakin terhubung, biaya distribusi dapat ditekan sehingga kegiatan perdagangan dan pembangunan ekonomi daerah memiliki peluang untuk berkembang lebih optimal. “Bagaimana mobilisasi barang dan jasa semakin mudah, akan menekan biaya dan juga meningkatkan ekonomi pembangunan di Nusa Tenggara Timur,” jelas legislator dari dapil NTT II itu. Umbu menambahkan, pendekatan pembangunan di NTT perlu mempertimbangkan kondisi wilayah kepulauan secara menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur di daratan, tetapi juga perlu memperkuat sarana dan prasarana yang menghubungkan wilayah-wilayah pulau. Konektivitas laut, menurutnya, menjadi bagian penting dari pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Ia berharap perubahan UU Provinsi NTT dan NTB dapat memberikan penguatan terhadap arah kebijakan pemerintah dalam membangun kedua daerah tersebut. Dengan adanya landasan regulasi yang lebih memperhatikan karakteristik geografis, kebijakan pembangunan diharapkan tidak lagi menggunakan pendekatan yang seragam dengan provinsi yang memiliki kondisi wilayah daratan. Karena itu, Umbu menilai pembahasan perubahan kedua undang-undang tersebut perlu melihat kebutuhan riil masyarakat di daerah. Regulasi yang disusun diharapkan mampu menjawab tantangan geografis, memperkuat hubungan antarpulau, serta mendorong pemerataan akses pelayanan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara. (fa/rdn)...

Baca Detail
Habib Aboe Desak Polri Telusuri Aliran Hasil Sadapan Ilegal terhadap Presiden
Berita
12 Nov 2026

Habib Aboe Desak Polri Telusuri Aliran Hasil Sadapan Ilegal terhadap Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka secara transparan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan ke mana informasi yang diperoleh oleh para tersangka dialirkan. Hal itu disampaikan Habib Aboe dalam rilis media kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). “Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” tandas Habib Aboe. Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi keberanian Kapolri dalam mengungkap dan menangkap para tersangka. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari semangat Bhayangkara yang harus didukung, seraya mengingatkan bahwa pengungkapan perkara harus dilanjutkan hingga seluruh jaringan dan aktor di belakangnya terungkap. “Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya. Menurut Habib Aboe, penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi pihak mana pun untuk secara melawan hukum mengintervensi, memata-matai, atau mengendalikan informasi strategis milik Presiden dan negara. Menutup pernyataannya, Habib Aboe pun lantas mengingatkan Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian agar memegang teguh nilai Satya Haprabu, yakni kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara. “Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah Kepala Negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak,” pungkasnya. Habib Aboe menegaskan, Komisi III DPR RI akan mengawal langkah-langkah Polri dalam menuntaskan perkara tersebut demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. (pun/rdn)...

Baca Detail
Akomodir Putusan MK, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas dan RUU
Berita
12 Nov 2026

Akomodir Putusan MK, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas dan RUU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta para akademisi memberikan masukan yang konkret mengenai pengaturan, khususnya masa transisi pemilu nasional dan pemilu lokal dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu. Menurutnya, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dijawab secara jelas melalui pengaturan hukum. Tak hanya itu, Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menyoroti konsekuensi pemisahan pemilu nasional dan lokal, termasuk skema transisi masa jabatan anggota DPRD serta pengisian jabatan kepala daerah. Taufan menjelaskan, jika mengikuti skema pemisahan tersebut, maka menurutnya, Pemilu nasional direncanakan berlangsung pada 2029, sedangkan pemilu lokal dilaksanakan pada 2031. Namun demikian, jeda waktu ini memunculkan pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang telah terpilih melalui pemilu sebelumnya. Ia mempertanyakan apakah masa jabatan anggota DPRD perlu diperpanjang hingga pelaksanaan pemilu lokal berikutnya atau diperlukan mekanisme pemilu transisi untuk mengisi jeda tersebut. Menurutnya, setiap pilihan harus dikaji secara serius, termasuk dari sisi efisiensi anggaran dan kepastian hukum. “Kalau kita berbicara mengenai teori transisi, apakah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu diperpanjang? Mereka sudah dipilih. Namun, dasar untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dari semua tingkatan tentu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu,” ujar Taufan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia juga menyoroti kemungkinan penyerahan pengaturan masa transisi kepada partai politik, termasuk terkait pergantian anggota legislatif setelah masa jabatan lima tahun berakhir. Namun, menurutnya, pilihan tersebut juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan sistem kepemiluan. Selain masa jabatan legislatif daerah, Taufan mengingatkan persoalan pengisian penjabat kepala daerah selama masa transisi. Ia menilai, mekanisme penunjukan penjabat oleh pemerintah perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu independensi dan kualitas proses demokrasi. Karena itu, ia meminta para akademisi tidak berhenti pada gagasan rekonstruksi sistem pemilu secara umum, tetapi memberikan rekomendasi yang lebih terperinci dan dapat diterjemahkan ke dalam norma undang-undang. “Kita jangan hanya melempar bahwa rekonstruksi hukumnya itu untuk sistem kepemiluan, tetapi harus dikonkretkan. Seperti apa yang dimaksudkan, sehingga kami dapat menerjemahkannya secara akademis, faktual, dan empiris,” tegasnya. Taufan menambahkan, penyusunan RUU Pemilu harus tetap berpedoman pada perspektif negara hukum dan konstitusional. Seluruh norma yang dirumuskan harus konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi. “Perspektif negara hukum dan konstitusional betul-betul memastikan seluruh norma pemilu konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ini patron kita yang tidak boleh diabaikan,” pungkas legislator dari dapil Sulawesi Selatan II itu. (fa/rdn)...

Baca Detail
Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik
Berita
12 Nov 2026

Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama Tim Panja Pemerintah melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pembahasan kali ini menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghadapi perkembangan teknologi serta kebutuhan tata kelola data nasional. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik diperlukan untuk memastikan regulasi tersebut mampu mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, revisi juga diarahkan untuk mempertegas sekaligus memperkuat kewenangan BPS sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan statistik nasional. “Kami sedang membahas revisi Undang-Undang Statistik agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Yang kedua, kami ingin mempertegas kewenangan lembaga negara yang mengurusi bidang statistik justru diperkuat, jangan diperlemah,” ujar Lalu Hadrian kepada Parlementaria usai rapat. Menurutnya, revisi UU Statistik harus mampu mengakomodasi kebutuhan data lintas kementerian dan lembaga, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Penguatan tata kelola tersebut juga perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satu substansi yang masih menjadi perhatian dalam pembahasan DIM, lanjut Lalu Hadrian, adalah batas kewenangan BPS dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data. Ia menilai, kewenangan BPS sebagai lembaga yang melaksanakan sensus dan berbagai survei nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperkuat. “Kalau BPS hanya mengurus statistik tanpa data, itu menjadi persoalan. Sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, survei kemiskinan hingga survei pertumbuhan ekonomi semuanya menghasilkan data. Pencacahan dilakukan oleh BPS, sehingga kewenangan itu tidak boleh dihilangkan,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut. Ia menambahkan, Komisi X DPR RI mendorong terbangunnya sinergi antarkementerian dan lembaga dalam pengelolaan data nasional. Menurutnya, pembaruan regulasi tersebut tidak boleh menjadi ruang bagi tumpang tindih kewenangan ataupun persaingan antarlembaga, melainkan harus memperkuat koordinasi dan integrasi data. “Yang kami inginkan adalah sinergi kementerian dan lembaga harus benar-benar diperkuat. Semangat revisi undang-undang ini adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bukan untuk kepentingan pihak tertentu,” pungkasnya. Dalam rapat tersebut, Tim Panja Pemerintah diwakili Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, Menteri Hukum, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pembahasan DIM RUU Statistik akan terus dilanjutkan untuk mendalami berbagai substansi pengaturan hingga tercapai kesepakatan bersama antara DPR RI dan pemerintah. (bit/ssb)...

Baca Detail
Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal
Berita
12 Nov 2026

Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran untuk menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik. Komisi III menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar sehingga perlu ditangani secara serius melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penegasan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). “Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman. Lebih lanjut, Habiburokhman menyampaikan pihaknya mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Namun, Komisi III menegaskan agar penanganan perkara tidak berhenti pada pengungkapan para tersangka, melainkan juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut juga mengungkapkan Komisi III DPR RI menekankan pentingnya penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kesimpulan lainnya, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau illegal acces dan atau penghilangan data elektronik dan meminta penanganan dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. (pun/rdn)...

Baca Detail