KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Siswa Sekolah Rakyat Harus Rendah Hati dan Peduli Lingkungan
Berita
15 Nov 2026

Siswa Sekolah Rakyat Harus Rendah Hati dan Peduli Lingkungan

PARLEMENTARIA, Banyuwangi – Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengajak para siswa Sekolah Rakyat (SR) untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap fasilitas pendidikan yang telah disediakan pemerintah. Kepedulian tersebut perlu diwujudkan melalui kebiasaan menjaga kebersihan, merawat sarana dan prasarana, serta membangun kemandirian dan empati sosial sejak dini. Menurut Ina, fasilitas pendidikan yang memadai harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Namun, para siswa juga perlu memiliki kepekaan terhadap kondisi sekolah lain yang belum memperoleh dukungan fasilitas serupa, sehingga tidak tumbuh sikap berlebihan dalam menyikapi berbagai keistimewaan yang mereka terima. "Kita berharap hal ini tidak membuat jealous (cemburu) kepada sekolah-sekolah lainnya yang fasilitasnya mungkin belum tercukupi seperti di SR ini. Oleh karena itu, para siswa harus tetap rendah hati," pesan Ina dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) I Banyuwangi, Kecamatan Muncar, Jawa Timur, Jumat (13/11/2026). Sebagai bentuk konkret penanaman karakter tersebut, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III ini mendorong agar siswa dilibatkan secara aktif dalam menjaga kebersihan dan merawat lingkungan sekolah maupun asrama. Menurutnya, kegiatan tersebut harus menjadi bagian dari rutinitas harian untuk membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian siswa. Ia menegaskan, keberadaan tenaga kebersihan dan petugas pendukung lainnya bukan berarti seluruh tanggung jawab menjaga lingkungan sekolah diserahkan kepada mereka. Sebaliknya, para siswa perlu dibiasakan mengambil peran sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing. "Mereka harus mempunyai jadwal rutin, seperti membersihkan kamar mandi, tempat tidur, kelas, dan halaman. Tukang kebun, office boy, dan cleaning service sifatnya membantu, tetapi tanggung jawab menjaga kebersihan tetap ada pada siswa-siswa SR," urainya. Gagasan pembentukan karakter melalui kepedulian terhadap lingkungan sekolah tersebut mendapat dukungan dari pihak pengelola. Namun, untuk menunjang kenyamanan aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari siswa, masih terdapat sejumlah fasilitas yang membutuhkan penyempurnaan dari kementerian terkait. Kepala Sekolah SD dan SMP SRT I Banyuwangi, Winarno, menyampaikan bahwa salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian adalah penyempurnaan sistem sanitasi di area asrama. Menurutnya, kondisi sejumlah kamar mandi masih memerlukan perbaikan agar fasilitas tersebut dapat digunakan secara optimal. "Ada beberapa kamar mandi yang secara lantai resapan airnya belum sempurna, sehingga air tidak mengalir dengan lancar," ungkap Winarno. Selain fasilitas sanitasi, pihak sekolah juga mengusulkan pemasangan teralis di laboratorium komputer untuk meningkatkan keamanan perangkat pembelajaran. Pengadaan gorden di ruang kelas turut menjadi kebutuhan agar kegiatan belajar mengajar lebih nyaman dan tidak terganggu debu maupun paparan sinar matahari. Winarno juga berharap adanya dukungan penghijauan di kawasan sekolah yang memiliki luas sekitar tujuh hektare tersebut. Terlebih, lokasinya berada di wilayah pesisir Muncar yang memiliki suhu relatif hangat. "Kami mengharapkan dukungan penanaman pohon yang lebih banyak, sehingga sirkulasi oksigen semakin baik dan lingkungan sekolah terasa lebih sejuk bagi anak-anak," pungkasnya. (ams/ssb)...

Baca Detail
Syaiful Huda: Hunian Berimbang Bukan Sekadar Kewajiban Administratif Pengembang
Berita
15 Nov 2026

Syaiful Huda: Hunian Berimbang Bukan Sekadar Kewajiban Administratif Pengembang

PARLEMENTARIA, Bandung — Kewajiban pembangunan hunian berimbang oleh pengembang perumahan harus diwujudkan dalam penyediaan rumah yang benar-benar dapat diakses masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu, pemerintah didorong memperkuat pengawasan dan penegakan aturan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi berkontribusi nyata dalam memperluas akses rumah layak dan terjangkau serta menekan angka kekurangan rumah (backlog) nasional. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Perumahan Summarecon, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, pihak Summarecon menyampaikan bahwa kewajiban pembangunan hunian berimbang sebagaimana diatur dalam regulasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Menanggapi, Syaiful meminta pemerintah mengambil langkah konkret melalui koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh pengembang, khususnya pengembang berskala besar. Menurutnya, hunian berimbang bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. “Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 secara tegas mewajibkan pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum untuk mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan. Ini bukan imbauan, tetapi mandatory yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengembang,” tegas Syaiful. Ia menilai, optimalisasi kebijakan hunian berimbang dapat menjadi salah satu upaya untuk memperluas ketersediaan rumah bagi masyarakat. Di tengah besarnya kebutuhan perumahan nasional, kepatuhan pengembang terhadap kewajiban tersebut perlu didorong agar potensi penyediaan hunian dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, implementasi hunian berimbang juga perlu diselaraskan dengan target pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Apabila dilaksanakan secara konsisten, kewajiban pengembang tersebut diharapkan dapat menambah pasokan rumah sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh hunian dengan harga terjangkau. “Kami meminta pemerintah betul-betul menegakkan undang-undang ini. Komisi V DPR RI juga akan terus melakukan pengawasan agar kewajiban hunian berimbang tidak berhenti pada pemenuhan administrasi semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pembangunan rumah yang bisa diakses oleh masyarakat,” ujarnya. Syaiful mengingatkan, pengawasan pemerintah harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan rumah yang disediakan pengembang tidak hanya memenuhi ketentuan jumlah, tetapi juga memperhatikan keterjangkauan harga, kualitas bangunan, dan kelayakan lingkungan. Baginya, keberhasilan kebijakan hunian berimbang tidak cukup diukur dari jumlah unit rumah yang dibangun. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Dalam konteks kelembagaan, Syaiful turut mendorong percepatan langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menjalankan mandat penyelenggaraan perumahan. Ia mengingatkan bahwa perubahan pembagian kewenangan kelembagaan harus diikuti langkah kerja yang lebih cepat, terarah, dan efektif agar pelaksanaan kewajiban hunian berimbang tidak kembali terhambat. “Artinya, pemerintah harus bergerak cepat. Jangan sampai kewajiban pengadaan hunian oleh pengembang ini hanya menjadi aturan di atas kertas. Harus ada langkah nyata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai memastikan rumah yang dibangun benar-benar terjangkau oleh rakyat,” ungkapnya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pengembang untuk memastikan ketentuan hunian berimbang dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen pemerataan pembangunan perumahan sekaligus mengurangi kesenjangan akses kepemilikan rumah di tengah masyarakat. “Semangatnya adalah bagaimana kewajiban hunian berimbang ini benar-benar dilaksanakan oleh para pengembang di Indonesia. Jika seluruh potensi ini dapat dioptimalkan, kita berharap backlog perumahan nasional bisa ditekan dan target penyediaan tiga juta rumah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. Sebagai informasi, kewajiban hunian berimbang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketentuan tersebut mewajibkan pembangunan perumahan skala besar oleh badan hukum untuk mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan. Sementara itu, Pasal 21D ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan hunian berimbang bagi pembangunan perumahan selain skala besar yang tidak berada dalam satu hamparan, yakni dalam satu daerah kabupaten/kota. Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko H. Roberia, Sekretaris Daerah Kota Bandung H. Iskandar Zulkarnain, Executive Director PDV III Summarecon Hindarko Hasan, serta jajaran mitra kerja Komisi V DPR RI. (Rni/um)...

Baca Detail
Komisi IV Usul Pembentukan BUMN Khusus Pakan Ikan dan Ternak, Pabriknya Tidak Hanya di Jawa
Berita
15 Nov 2026

Komisi IV Usul Pembentukan BUMN Khusus Pakan Ikan dan Ternak, Pabriknya Tidak Hanya di Jawa

PARLEMENTARIA, Banjar – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong pemerintah segera membentuk badan usaha milik negara (BUMN) yang khusus menangani pakan. Komisi IV juga akan mengusulkan agar pakan bagi peternak dan pembudidaya ikan disubsidi pemerintah seperti halnya pupuk. "Jadi kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog gitu. Bulog ngurusin beras, pangan, nah (yang kita usulkan) ini khusus ngurusin pakan," ujar Siti Hediati kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, Komisi IV selalu menerima keluhan soal pakan, baik dari peternak maupun pembudidaya ikan. "Jadi urusan pakan ini penting untuk kita segera ditangani," tegasnya. Siti Hediati juga berharap produksi pakan tidak terpusat di Pulau Jawa. "Kalau bisa nanti pabrik-pabrik pakannya tidak hanya di Jawa saja, tapi ada di Sumatera, ada di Kalimantan, gitu, Indonesia Timur, untuk menyuplai pakan-pakan daripada ternak dan ikan ini," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut. Ia berharap BUMN pakan dapat segera terbentuk. Menurutnya, Presiden Prabowo sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga, di antaranya, Kemenko Pangan, Badan Pangan, dan Danantara untuk segera membentuk BUMN khusus pakan ternak dan ikan itu. Selain pembentukan BUMN, Komisi IV akan mendorong adanya subsidi pakan. "Dan kami juga nanti akan mengusulkan, karena itu dibutuhkan, bisa disubsidi pakan ini oleh pemerintah. Sama halnya seperti pupuk itu disubsidi, ini juga pakan disubsidi supaya cepatlah kita bisa swasembada pangan," ungkapnya. Usulan tersebut sejalan dengan aspirasi dalam diskusi yang dihadiri Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb. Haeru Rahayu, serta pembudidaya dan penyuluh perikanan. Perwakilan penyuluh perikanan menyampaikan, hampir 85 persen biaya produksi pembudidaya berasal dari pakan. Harga pakan tahun ini sudah empat kali naik, sementara harga jual ikan tidak ikut naik. Dalam pertemuan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra mengusulkan agar pemerintah mulai memikirkan pakan bersubsidi. Menurutnya, bantuan sarana budi daya tidak akan bertahan lama tanpa dukungan pakan. "Pada saat kita bantu petani dengan bioflok dan lain-lain, usaha itu hanya berjalan satu periode saat pakan gratisnya masih ada dari bantuan kita. Setelah itu berhenti karena mereka harus membeli pakan sendiri dan merugi," papar Ketut. Di sisi lain, perempuan yang kerap disapa Titiek Soeharto ini mengapresiasi capaian BPBAT Mandiangin dalam pembenihan ikan lokal. "Jadi, ternyata di balai ini sudah lama sebetulnya bisa memijahkan ikan gabus dan ikan belida," tambahnya. Menurutnya, BPBAT Mandiangin perlu didukung dengan unit pelaksana teknis (UPT) serupa di provinsi lain. "Dan balai ini adalah satu-satunya yang ada di Kalimantan. Jadi, memasok ke seluruh Kalimantan. Ini kami minta kepada Kementerian supaya dibuat lagi UPT-UPT di provinsi-provinsi yang lainnya untuk yang mengenai perikanan ini," lanjutnya. Dalam diskusi, Tb. Haeru Rahayu menyampaikan bahwa UPT Ditjen Perikanan Budi Daya saat ini hanya ada di 15 lokasi di seluruh Indonesia, dan KKP tengah mengusulkan penambahan enam UPT baru. Siti Hediati menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus mendukung pengembangan perikanan budi daya yang produktif, berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komisi IV juga akan terus mendorong sektor ini agar mendapat perhatian khusus dari aspek regulasi, anggaran, kelembagaan, pemberdayaan rakyat, dan kemitraan dengan pelaku usaha perikanan. (arl/rdn)...

Baca Detail
Komisi VI Dorong Penguatan Bio Farma untuk Kemandirian Farmasi Nasional
Berita
15 Nov 2026

Komisi VI Dorong Penguatan Bio Farma untuk Kemandirian Farmasi Nasional

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mengawal penguatan industri farmasi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi dan dukungan investasi bagi PT Bio Farma (Persero). Langkah tersebut dinilai strategis dalam mewujudkan kemandirian industri kesehatan yang menjadi salah satu arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk farmasi impor. Andre mengatakan, Bio Farma Group memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan industri kesehatan nasional. Karena itu, dukungan terhadap pengembangan perusahaan, baik melalui pemenuhan kebutuhan pendanaan maupun ekspansi fasilitas produksi, perlu menjadi perhatian bersama. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian Komisi VI ialah pengembangan lini produksi vaksin dan pembangunan fasilitas pabrik baru. Penambahan kapasitas tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan produksi yang lebih kuat, termasuk dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi di masa mendatang. Untuk mendukung rencana tersebut, Komisi VI turut mengawal proses Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Bio Farma yang hingga kini masih berjalan. Andre menjelaskan, proses pencairan PMN senilai sekitar Rp1 triliun telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan dan saat ini menunggu rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) "Kita sudah konfirmasi, sekarang lagi ada di BPKP, tunggu hasil rekomendasi BPKP mudah-mudahan bulan ini selesai," ujar Andre. Meski demikian, kebutuhan pengembangan Bio Farma tidak hanya bergantung pada PMN tersebut. Komisi VI juga mendorong dukungan investasi tambahan dari Danantara untuk membiayai rencana ekspansi perusahaan. Andre menyebut Komisi VI telah meminta agar kebutuhan tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Pengembangan (RKP) Danantara 2027. "Tentu tidak cukup, tapi tadi saya dengar Danantara akan melakukan injeksi (suntikan modal). Tunggu saja hasil kajian konsultannya, setelah itu nanti Danantara pasti akan melakukan injeksi. Ini yang kita kawal nanti di RKP 2027," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Di samping penguatan kapasitas produksi, Andre turut menyoroti persoalan tata kelola perusahaan, termasuk praktik kecurangan (fraud) dan korupsi yang perlu dibenahi. Ia menyebut, meskipun Bio Farma telah mendapat pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mengekspor produknya ke sekitar 150 negara, pembenahan internal tetap menjadi perhatian. Ia berharap penguatan pengawasan melalui kebijakan pemerintah, termasuk peran Danantara Asset Management, dapat membantu memperbaiki tata kelola perusahaan guna mendukung penguatan industri farmasi nasional. "InsyaAllah dengan kebijakan pemerintah membentuk Danantara Asset Management yang langsung mengkontrol, memperbaiki. InsyaAllah permasalahan ini bisa kita selesaikan satu persatu" Tutupnya. (krs/rdn)...

Baca Detail
24.000 Penduduk Kota Bogor Belum Punya NIP, Komisi II Minta Evaluasi
Berita
15 Nov 2026

24.000 Penduduk Kota Bogor Belum Punya NIP, Komisi II Minta Evaluasi

PARLEMENTARIA, Bogor - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa terkejut setelah memperoleh informasi bahwa terdapat sekitar 24.000 penduduk Kota Bogor yang tidak memiliki nomor penduduk. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan data kependudukan yang selama ini menjadi dasar berbagai layanan publik“Saya jujur terkaget-kaget ya, sampai terdapat data 24 ribu penduduk di Bogor tidak memiliki nopen (nomor penduduk),” ungkapnya kepada Parlementaria usai melakukan kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Selain itu, ditemukan penerima bantuan sosial yang tidak lagi tercatat sebagai penerima karena namanya terdaftar sebagai pemilik kendaraan bermotor. Padahal, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, warga tersebut dinilai masih layak menerima bantuan. Menurut Agun, temuan itu perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem administrasi kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia mengingatkan bahwa gagasan Single Identity Number (SIN) telah lama disuarakan untuk mengintegrasikan data kependudukan sebagai basis berbagai pelayanan publik. Ia juga mengungkapkan bahwa pada 2002 pernah terjadi pemutusan penggunaan data (cut off), sebelum data tersebut kembali dibuka dan dikirimkan ke daerah. Kondisi itu, menurutnya, perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui persoalan yang terjadi pada sistem pengelolaan data kependudukan. Atas dasar itu, Agun mengusulkan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik, bahkan investigasi, ke pusat data kependudukan di Kalibata serta meninjau sistem pencadangan data yang sebelumnya disebut berada di Batam. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah persoalan muncul akibat sistem yang tidak berjalan optimal atau kurangnya pemeliharaan. “Sehingga saya mengusulkan pada Komisi II untuk melakukan kunjungan spesifik, investigasi kalau perlu, terhadap pusat data kependudukan yang ada di Kalibata. Dan dulu kalau tidak salah ada cadangannya itu ada di Batam. Kita mau melihat kenapa itu sampai bisa seperti itu? Apakah sistemnya yang tidak jalan atau tidak dirawat atau kami tidak ngerti,” ungkapnya. Agun menegaskan, revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tengah menjadi perhatian harus mengatur integrasi SIN secara lebih terperinci. Data kependudukan harus menjadi data utama (single entry) bagi berbagai layanan publik, mulai dari penerbitan KTP, ijazah, perizinan usaha, hingga pendaftaran paten dan merek. “Maka revisi undang-undang adminduk ingin menyatukan Single Identity Number itu harus lebih detail, harus dipastikan bahwa data kependudukan itu adalah data entry bagi pelayanan-pelayanan publik yang lain. Mulai dari pembuatan KTP, ijazah, ijin usaha, untuk dapatkan paten, merek, dan sebagainya hanya dengan data dari kependudukan. Nah, tapi juga harus diatur dalam undang-undang ini bagaimana prosesnya,” jelasnya.Selain integrasi data, ia menilai mekanisme pemutakhiran data juga perlu diubah menjadi lebih aktif. Pemerintah tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada laporan masyarakat, terutama untuk pencatatan peristiwa kematian. “Nah, prosesnya menurut hemat saya harus aktif. Jadi, kalau aktif menyerahkan ke penduduk, kepada warga, seperti misalkan mencatatkan, melaporkan orang kematian, mungkin ya untuk apa lagi, buang ongkos, buang biaya gitu ya, tidak efektif gitu,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini. Menurutnya, ketergantungan pada pelaporan masyarakat berpotensi menyebabkan data tidak mutakhir. Salah satu dampaknya terlihat pada daftar pemilih dalam pemilu, ketika warga yang telah meninggal dunia masih tercatat karena kematiannya belum dilaporkan.  “Nah, ini semua menjadi bahan masukan penting untuk revisi Undang-Undang Single Identity Number (Administrasi Kependudukan) di Komisi II,” pungkasnya. (gal/rdn)...

Baca Detail
Syaiful Nuri Dorong UIN Madura Kembangkan Potensi Lokal untuk Kemajuan Daerah
Berita
15 Nov 2026

Syaiful Nuri Dorong UIN Madura Kembangkan Potensi Lokal untuk Kemajuan Daerah

PARLEMENTARIA, Pamekasan — Anggota Komisi VIII DPR RI Syaiful Nuri mendorong Universitas Islam Negeri (UIN) Madura untuk mengambil peran strategis dalam mengembangkan potensi lokal Madura melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam dan komoditas unggulan Madura perlu mendapat perhatian agar dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung kemajuan daerah. Syaiful menilai, Madura memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergali, mulai dari sektor garam, tembakau, hingga hasil pertanian dan berbagai sumber daya alam lainnya. Potensi tersebut perlu dikembangkan secara terarah dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Hal itu disampaikan Syaiful dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Madura, Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia mengungkapkan bahwa sejumlah aspirasi yang disampaikan Wakil Rektor I, II, dan III UIN Madura, termasuk pengembangan program berbasis hasil pertanian dan komoditas garam, telah dicatat dan diteruskan melalui Sekretariat Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, keberadaan UIN Madura harus menjadi kekuatan dalam mendorong kemajuan daerah. Perguruan tinggi tidak hanya berperan mencetak sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga perlu berkontribusi dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi unggulan daerah agar memiliki daya saing. "Kontribusi Madura terhadap negara ini sangat besar. Ada garam, tembakau, dan kekayaan sumber daya alam yang masih banyak belum diketahui pemerintah. Ini harus menjadi perhatian dan diangkat melalui keberadaan UIN Madura," ujar Syaiful. Politisi Fraksi PAN tersebut mengaku bangga dengan perkembangan UIN Madura sebagai perguruan tinggi Islam yang terus melakukan berbagai terobosan dan transformasi kelembagaan. Ia berharap penguatan kualitas pendidikan di kampus tersebut juga diiringi dengan perhatian terhadap potensi, karakter, dan kearifan lokal masyarakat Madura. Syaiful juga mengajak sivitas akademika UIN Madura untuk terus menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara, daerah, serta bahasa dan budaya sendiri. Menurutnya, karakter masyarakat Madura yang religius merupakan kekuatan sosial dan budaya yang perlu dipertahankan sekaligus dikembangkan sebagai identitas daerah. Di sisi lain, Syaiful menyatakan kesiapan Komisi VIII DPR RI untuk mendorong berbagai program prioritas UIN Madura, termasuk dukungan terhadap penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada tahun anggaran 2027. Ia menilai perluasan akses pendidikan tinggi menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi daerah. "Pada prinsipnya, kami di Komisi VIII siap mendorong, meskipun Madura ini bukan dapil kami. Meskipun bukan saudara kandung, kita disatukan oleh dhârâ sèttong, satu darah dari Madura," ungkapnya. Terkait aspirasi penambahan kuota KIP Kuliah yang disampaikan Wakil Rektor III UIN Madura, Prof. Dr. Mohammad Ali, Syaiful menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi memperjuangkan tambahan dukungan apabila kuota yang tersedia masih belum mencukupi. "Kalau kuota KIP yang diperjuangkan Bu Ansari masih kurang mumpuni lagi, nanti tahun 2027 insyaallah kami siap berkolaborasi memberikan KIP kepada UIN Madura, terlebih nanti kita sama-sama menghadap pimpinan Komisi VIII," tuturnya. Ia berharap berbagai aspirasi dan program prioritas UIN Madura dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI. Dengan demikian, keberadaan perguruan tinggi tersebut tidak hanya memperkuat kualitas pendidikan, tetapi juga menjadi motor penggerak pengembangan potensi lokal dan kemajuan masyarakat Madura. (mrs/ssb)...

Baca Detail
Sekolah Rakyat Perlu Dilengkapi Klinik dan Tenaga Pendamping
Berita
15 Nov 2026

Sekolah Rakyat Perlu Dilengkapi Klinik dan Tenaga Pendamping

PARLEMENTARIA, Banyumas — Anggota Komisi VIII DPR RI F. Alimudin Kolatlena menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan peserta didik Sekolah Rakyat, terutama bagi siswa yang tinggal di asrama selama 24 jam. Menurutnya, penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, tetapi juga harus menjamin kesehatan fisik dan mental serta keamanan seluruh peserta didik. Alimudin menilai, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga pendamping menjadi kebutuhan penting untuk memastikan siswa memperoleh pelayanan dan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah. Salah satu fasilitas yang perlu dipertimbangkan adalah klinik di lingkungan Sekolah Rakyat agar penanganan kebutuhan kesehatan peserta didik dapat dilakukan secara cepat dan optimal. “Anak-anak kita ini kan 24 jam di asrama. Itu artinya mereka juga selain butuh pendampingan dari sisi kesehatan mental, tapi dari sisi kesehatan fisik juga haruslah tersedia. Karena itu upaya-upaya untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana itu penting, termasuk di antaranya ada klinik di sekolah,” ujar Alimudin saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). Selain layanan kesehatan, Alimudin mengingatkan pentingnya sistem pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan asrama. Menurutnya, intensitas interaksi antarsiswa selama 24 jam berpotensi memunculkan kasus perundungan maupun kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan serta pendampingan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut. Ia menambahkan, keberadaan guru bimbingan konseling (BK) dan tenaga pendamping perlu menjadi perhatian agar peserta didik memiliki akses terhadap bantuan ketika menghadapi persoalan. Ketersediaan tenaga tersebut juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. “Potensi bullying, potensi kekerasan baik fisik maupun mental dan juga kekerasan seksual itu bisa saja terjadi. Karena itu soal konseling, guru, tenaga pengajar itu penting. Jadi ini tentu akan kita dorong kepada pemerintah sehingga sekolah ini kalau dia harus memiliki semua itu,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut. Alimudin menyatakan, Komisi VIII DPR RI akan menyampaikan kebutuhan fasilitas kesehatan dan tenaga pendamping tersebut kepada pimpinan komisi untuk diperjuangkan melalui pembahasan anggaran negara. Ia berharap dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai dapat memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sehingga program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu juga berjalan seiring dengan pemenuhan hak atas kesehatan dan perlindungan. “Karena itu tentu kami akan sampaikan kepada pimpinan dan Komisi VIII, sehingga ini bisa diperjuangkan di dalam anggaran belanja negara kita untuk ada klinik bagi Sekolah Rakyat,” papar Alimudin. Senada dengan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menilai penguatan sistem perlindungan peserta didik perlu didukung dengan ketersediaan tenaga pendamping dalam jumlah yang memadai. Menurutnya, rasio ideal pendampingan yang dapat diterapkan adalah satu pendamping untuk setiap 10 anak agar proses pembinaan, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan siswa dapat berlangsung optimal. Atalia menjelaskan, efektivitas pendampingan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga yang tersedia, tetapi juga koordinasi seluruh unsur di lingkungan sekolah. Guru, wali asuh, dan wali asrama perlu membangun kerja sama yang baik untuk memastikan kebutuhan serta keselamatan peserta didik selama tinggal di asrama terpenuhi. “Yang paling ideal itu adalah satu pendamping dengan 10 anak. Tapi tentu menyesuaikan. Saya kira selama masih bisa untuk kemudian anak-anak ini dibina, dibimbing dengan maksimal, saya kira mungkin bisa lebih banyak dari itu,” ujar Atalia. Selain rasio pendamping, legislator Fraksi Partai Golkar tersebut juga menekankan pentingnya penguatan satuan tugas (satgas) perlindungan yang mudah diakses peserta didik ketika menghadapi persoalan, termasuk perundungan. Menurutnya, mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau akan memberikan rasa aman sekaligus memastikan setiap persoalan yang dialami siswa dapat ditangani secara tepat. “Di sekolah mana pun, bullying itu tidak pernah bisa kita hindarkan. Tetapi semakin dekat ada satgas-satgas tertentu yang bisa diakses oleh anak-anak, maka anak-anak semakin terlindungi,” pungkas Atalia. (ujm/ssb)...

Baca Detail
Komisi VI Pastikan Kesiapan Tol Jogja–Solo dan Jogja–Bawen Hadapi Nataru 2026/2027
Berita
15 Nov 2026

Komisi VI Pastikan Kesiapan Tol Jogja–Solo dan Jogja–Bawen Hadapi Nataru 2026/2027

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Komisi VI DPR RI meninjau perkembangan pembangunan Jalan Tol Jogja–Bawen dan Jogja–Solo guna memastikan kesiapan infrastruktur dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Dalam peninjauan tersebut, Komisi VI mendalami progres pembangunan setiap seksi, termasuk kesiapan sejumlah ruas yang direncanakan dapat dimanfaatkan secara fungsional selama periode libur akhir tahun. Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, mengatakan pembangunan kedua koridor tol tersebut memiliki nilai strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah, khususnya Yogyakarta dan Jawa Tengah. Menurutnya, kelancaran konektivitas tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. HaI ini disampaikan Anggia Erma Rini bersama rombongan Komisi VI DPR RI meninjau perkembangan pembangunan Jalan Tol Jogja–Bawen dan Jogja–Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).  “Komisi VI DPR melakukan pembinaan, meninjau langsung perkembangan pembangunan tol dari Jogja-Bawen, berikut Jogja-Solo. Wilayah-wilayah ini tentu sangat strategis, Solo-Jogja ini adalah kota pariwisata, kami berharap ini berjalan dengan baik dan bisa segera terwujud. Dengan adanya pembangunan ini, tentu akan memperlancar semua konektivitas, tak hanya itu dari segi ekonomi pun pasti akan berkembang,” ungkap Legislator Fraksi Partai PKB tersebut. Anggia mengungkapkan, dari enam seksi pembangunan Tol Jogja–Bawen, saat ini Seksi 1 dan Seksi 6 telah siap, sementara seksi lainnya masih dalam proses pengerjaan. Meski demikian, ia menilai perkembangan pembangunan secara keseluruhan menunjukkan kemajuan yang baik, kendati masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan. “Sejauh ini perkembangannya sudah bagus, memang belum semua. Jogja–Bawen ada enam seksi dan hanya dua seksi yang sudah ready, yakni Seksi 6 dan Seksi 1, sementara yang lainnya sedang berproses,” ujar Anggia. Melalui kunjungan kerja spesifik ini, Komisi VI DPR RI mendorong agar perkembangan pembangunan Tol Jogja–Bawen dan Jogja–Solo terus dikawal, terutama dalam memastikan kesiapan ruas yang akan dimanfaatkan pada Nataru serta keberlanjutan penyelesaian pembangunan menuju Lebaran 2027. Penguatan konektivitas tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi wilayah yang dilalui. (blf/rdn)...

Baca Detail
Whoosh Makin Ramai, Komisi V Minta Akses Stasiun Padalarang Segera Dibenahi
Berita
15 Nov 2026

Whoosh Makin Ramai, Komisi V Minta Akses Stasiun Padalarang Segera Dibenahi

PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan akses di sekitar Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Padalarang harus segera dibenahi. Menurutnya, kecepatan Whoosh tidak banyak berguna kalau penumpang masih terjebak macet begitu keluar dari stasiun. “Keunggulan waktu tempuh kereta cepat akan kehilangan maknanya apabila penumpang justru terhambat begitu keluar dari stasiun,” kata Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Rombongan Komisi V datang dengan Whoosh dari Stasiun Halim untuk merasakan langsung pengalaman penumpang. Kunjungan ini bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap perkeretaapian, jalan, serta lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam kesempatan itu, Andi Iwan turut mengapresiasi capaian Whoosh sejak beroperasi pada Oktober 2023, dengan frekuensi perjalanan naik dari 14 menjadi 62 kali per hari. Namun ia mencatat masalah di luar stasiun. “Kawasan di luar stasiun kerap mengalami penumpukan kendaraan pada jam sibuk akibat aktivitas antar-jemput dengan jalan masuk yang sempit dan ruang yang diperebutkan oleh kendaraan pribadi, taksi daring, dan angkutan umum,” ujarnya. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti jalan akses langsung dari Kota Baru Parahyangan ke stasiun, lengkap dengan area antar-jemput dan jembatan penghubung. Rencana itu sudah disepakati sejak Agustus 2025 tetapi masih tahap perencanaan. “Tiga tahun setelah Whoosh beroperasi, solusi akses utama stasiun belum terwujud,” katanya. Soal angkutan lanjutan, Andi Iwan Darmawan Aras menilai kapasitas kereta api feeder terlalu kecil. “Kapasitas kereta api feeder yang hanya 200 kursi per rangkaian jauh lebih kecil dibandingkan satu rangkaian Whoosh, sementara integrasi tiket dan jadwal belum sepenuhnya terwujud,” tuturnya. Menurut Andi, semua itu berpangkal pada satu hal. “Persoalan ini berakar pada lemahnya koordinasi kelembagaan yang tersebar di antara operator, kementerian, pemerintah daerah, dan pengembang kawasan, ditambah keterbatasan keuangan KCIC di tengah restrukturisasi utang,” ucapnya. Karena itu, Komisi V meminta mitra kerja memaparkan rencana induk penataan kawasan beserta pembagian tugas dan target waktunya. DPR juga menanyakan kepastian jadwal jalan akses, rencana menambah kapasitas dan frekuensi kereta api feeder, serta skema dana yang tidak membebani APBN secara berlebihan. “Keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia harus menjadi perhatian serius bagi kita semua,” kata Andi Iwan Darmawan Aras. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono mengakui kebutuhan akses ke Padalarang kian besar. Rata-rata penumpang harian Whoosh naik dari 12.618 orang pada 2023 menjadi 17.630 orang pada Oktober 2026, dan pada akhir pekan sering melewati 20.000 orang. Penumpang kereta api feeder juga naik dari 6.459 menjadi 7.901 orang per hari, dengan keterisian 53 hingga 65 persen. Allan menilai jalan akses, pengaturan lalu lintas, dan tempat naik-turun penumpang perlu ditingkatkan, dan ia mengajak semua pihak bekerja sama. “Kami memandang perlu adanya sinergi lintas sektor dalam pengembangan aksesibilitas Stasiun Padalarang, termasuk tentunya swasta yang bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan jalan akses yang lebih baik,” ujarnya. Ia juga melihat peluang lain. “Stasiun Padalarang memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan hub integrasi antarmoda,” katanya. Menurutnya, stasiun ini bisa menjadi gerbang wisata baru yang menguntungkan ekonomi Padalarang dan Jawa Barat. (app/rdn)...

Baca Detail
Bahas RUU Kawasan Industri, Komisi VII Dalami Tujuh Aspek Strategis di Karawang
Berita
15 Nov 2026

Bahas RUU Kawasan Industri, Komisi VII Dalami Tujuh Aspek Strategis di Karawang

PARLEMENTARIA, Karawang - Tata ruang, kewenangan pemerintah daerah, hingga pengawasan kawasan industri menjadi perhatian Komisi VII DPR RI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Setidaknya terdapat tujuh aspek yang disinggung dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Komisi VII DPR RI melalui Panja Penyusunan RUU Kawasan Industri telah melakukan serangkaian kegiatan sepanjang 2026. Tahapan tersebut mencakup penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU bersama Badan Keahlian DPR RI, serta pelaksanaan focus group discussion (FGD), rapat dengar pendapat (RDP), dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Kementerian Perindustrian, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), dan para pakar. “Kunjungan kerja hari ini kami arahkan khusus ke Kabupaten Karawang karena daerah ini merupakan salah satu daerah dengan konsentrasi kawasan industri terbesar di Indonesia. Di Kabupaten Karawang terdapat 13 (tiga belas) kawasan industri. Besarnya konsentrasi tersebut menjadikan penataan ruang dan koordinasi antara pengelola kawasan dengan pemerintah daerah sebagai isu yang sangat penting,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha dalam sambutannya di Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat pada Jumat (13/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII mendalami sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Kawasan Industri, antara lain, tata ruang dan kepastian status lahan; kewenangan daerah, perizinan, dan koordinasi; ketenagakerjaan dan kontribusi bagi daerah; infrastruktur pendukung di luar kawasan; serta pengawasan dan penegakan sanksi oleh pemerintah daerah. Selain itu, pembahasan juga mencakup kemitraan industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk dampak sosial dari keberadaan kawasan industri. Komisi VII turut menghimpun rekomendasi pemerintah daerah terhadap norma yang akan diatur dalam RUU Kawasan Industri. “Kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai peran, kewenangan, dan pengalaman pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan kewenangan di lapangan, termasuk praktik pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pengelola kawasan maupun tenant, mengingat pengaturan pengawasan dan sanksi bagi kawasan industri saat ini masih tersebar di berbagai peraturan dan belum terintegrasi,” kata Politisi Fraksi NasDem itu. Menurutnya, masukan dari pemerintah daerah diperlukan untuk menyelaraskan berbagai ketentuan yang selama ini mengatur kawasan industri. Data dan informasi yang dihimpun dalam kunjungan tersebut akan menjadi bahan perumusan norma agar regulasi yang dihasilkan memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, sekaligus mendukung pengembangan kawasan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan. “Kami berharap pertemuan hari ini dapat menjadi ruang diskusi yang terbuka dan konstruktif untuk mendalami berbagai isu strategis,” pungkas Iman. Kabupaten Karawang dipilih sebagai lokasi pendalaman karena memiliki konsentrasi kawasan industri yang besar sekaligus berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan luas wilayah lebih dari 1.900 kilometer persegi, Karawang terdiri atas 30 kecamatan, 297 desa, dan 12 kelurahan, serta dihuni lebih dari 2,5 juta penduduk. Belasan kawasan industri di Karawang menjadi tempat beroperasinya ribuan perusahaan nasional dan multinasional dari berbagai sektor, mulai dari otomotif, elektronik, logistik, hingga manufaktur berteknologi tinggi. Aktivitas industri tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, realisasi investasi daerah sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai lebih dari Rp70,78 triliun. Di tengah perkembangan industri, Karawang juga mempertahankan peran strategisnya dalam ketahanan pangan. Pada 2025, produksi padi Karawang mencapai 1.194.712 ton dengan luas panen lebih dari 202.000 hektare. (uc/rdn)...

Baca Detail
Menuju Warisan Budaya UNESCO, Kota Lama Semarang Butuhkan Sinergi Lintas Sektor
Berita
15 Nov 2026

Menuju Warisan Budaya UNESCO, Kota Lama Semarang Butuhkan Sinergi Lintas Sektor

PARLEMENTARIA, Semarang – Upaya menjadikan Kota Lama Semarang sebagai warisan budaya dunia (world heritage) UNESCO membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama dalam penguatan pengelolaan kawasan, pelestarian keaslian bangunan bersejarah, serta pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung. Hal ini dinilai penting agar proses pengusulan Kota Lama Semarang sebagai World Heritage UNESCO dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Fikri Faqih saat kunjungan Komisi VII DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/10/2026). Ia menilai perlu adanya satu tim pengelola kawasan yang terintegrasi, termasuk tim khusus yang menangani pengelolaan aset, sehingga seluruh upaya penataan dan pelestarian Kota Lama dapat berjalan dalam satu manajemen. Menurutnya, proses menuju penetapan sebagai warisan dunia UNESCO bukan perkara mudah. Selain membutuhkan waktu panjang, UNESCO juga memiliki standar ketat dalam menjaga keaslian bangunan dan karakter kawasan bersejarah. “Ini nampaknya ada juga harus tim yang mengelola aset supaya satu pintu atau satu manajemen. Kalau enggak, ini agak susah. Kemudian, cita-cita ke UNESCO untuk dijadikan heritage ini agak lama. UNESCO juga cukup ketat untuk menjaga keaslian,” ujar Fikri. Ia menjelaskan, sebagian besar bangunan di kawasan Kota Lama Semarang memiliki karakter arsitektur abad ke-17. Karena itu, apabila bangunan tersebut dialihfungsikan menjadi kafe, kantor, maupun fasilitas modern lainnya, perubahan yang dilakukan harus tetap mempertahankan bentuk dan karakter aslinya. Fikri menekankan perlunya keterlibatan tenaga ahli, khususnya arsitek, dalam tim pengelola kawasan. Dengan demikian, pemanfaatan bangunan bersejarah untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata tidak menghilangkan nilai historis maupun keaslian arsitekturnya. Selain persoalan pelestarian fisik, Fikri juga menyoroti pentingnya kelengkapan dokumen perencanaan dan kesesuaian regulasi. Menurutnya, pengembangan kawasan wisata harus didukung dokumen perencanaan yang selaras antara pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa penyusunan peraturan daerah terkait penataan kawasan harus mengacu pada Undang-Undang tentang Penataan Ruang serta memperhatikan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). “Kalau tidak ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang linier, yang kemudian juga terhubung dengan provinsi dan pusat, nampaknya nanti akan batal terus. Tidak akan jadi-jadi, karena pada akhirnya lingkungan menjadi alarm atau peringatan yang sangat keras,” tegas Doktor Ilmu Lingkungan dari Undip itu. Lebih lanjut, Fikri mengingatkan ancaman lingkungan yang dihadapi Kota Semarang, terutama penurunan muka tanah land subsidence dan risiko banjir rob. Menurutnya, upaya pelestarian Kota Lama harus disertai perencanaan teknis yang jelas untuk melindungi kawasan dari berbagai ancaman tersebut. Politisi Fraksi PKS ini pun mendorong adanya kajian dan langkah perlindungan kawasan secara komprehensif, termasuk mempertimbangkan solusi pengelolaan air dan pengendalian dampak penurunan muka tanah agar keberadaan bangunan bersejarah tetap terjaga. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat dan sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk melengkapi dokumen persyaratan menuju penetapan Kota Lama Semarang sebagai warisan dunia UNESCO. “Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, kami butuh bantuan ke depannya agar kelengkapan dokumen ini bisa segera direalisasikan,” ujar Agustina. Kota Lama Semarang sendiri telah masuk dalam Tentative List UNESCO sejak 2015. Status tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengusulan sebagai warisan dunia, yang selanjutnya membutuhkan pemenuhan berbagai persyaratan dan kelengkapan dokumen. Melalui kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI mendorong agar pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga terkait memperkuat koordinasi, menyatukan tata kelola kawasan, serta memastikan aspek pelestarian bangunan dan perlindungan lingkungan menjadi bagian utama dalam perencanaan. Dengan dukungan lintas sektor, upaya menjadikan Kota Lama Semarang sebagai warisan budaya dunia diharapkan dapat terus dipercepat tanpa mengesampingkan keaslian dan keberlanjutan kawasan bersejarah tersebut. (est/rdn)...

Baca Detail
Jelang Nataru, Pemerintah Perlu Kendalikan Harga Tiket Pesawat
Berita
15 Nov 2026

Jelang Nataru, Pemerintah Perlu Kendalikan Harga Tiket Pesawat

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi mendorong pemerintah segera memperkuat kebijakan pengendalian tarif angkutan udara. Hal ini menyusul kenaikan inflasi tiket pesawat yang mencapai 15,33 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026.  Menurutnya, langkah cepat dan terukur diperlukan untuk menjaga keterjangkauan harga tiket, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, saat kebutuhan masyarakat untuk bepergian cenderung meningkat. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saiful Huda, Bandung,Provinsi Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menilai kenaikan tarif pesawat berpotensi semakin membebani daya beli masyarakat, terutama mereka yang ingin bepergian untuk berlibur maupun bersilaturahmi bersama keluarga. Karena itu, Komisi V DPR RI akan mendorong Kementerian Perhubungan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan kenaikan harga tiket. “Ini menjadi warning bagi kita. Mudah-mudahan pemerintah segera melakukan aksi cepat supaya harga bisa dikendalikan lagi,” ujarnya. Teguh menegaskan, persoalan kenaikan tarif penerbangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kebijakan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari biaya operasional penerbangan hingga kondisi global.  Dalam hal ini, Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan melalui evaluasi kebijakan, pemantauan tarif di lapangan, serta mendorong dialog bersama pemerintah dan maskapai untuk mencari solusi yang tepat. Menurutnya, pemberian insentif transportasi juga dapat menjadi salah satu langkah jangka pendek untuk meringankan beban perjalanan masyarakat. Selain pengendalian tarif, Politisi Dapil Sumatera Selatan II ini juga mendorong agar program mudik gratis dan stimulus transportasi diperluas hingga ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Ia menilai program tersebut harus disertai sosialisasi yang lebih masif dan sistem pendaftaran yang terintegrasi agar tepat sasaran.  “Program yang baik jangan berhenti pada pelaksanaannya saja, tetapi komunikasi publiknya juga harus berhasil, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkannya,” tegasnya. Ia juga mengusulkan sistem informasi transportasi terpadu yang menghubungkan Kementerian Perhubungan, kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, dan instansi terkait untuk menyediakan informasi tiket, perjalanan, lalu lintas, hingga kondisi cuaca secara real time. Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tarif angkutan udara mencapai 15,33 persen (yoy) pada Oktober 2026, dengan inflasi kumulatif Januari-Oktober sebesar 5,32 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan semakin besarnya beban biaya perjalanan yang harus ditanggung masyarakat. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyiapkan stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) senilai Rp722 miliar untuk penerbangan domestik kelas ekonomi selama periode Nataru 2026/2027.  Teguh berharap stimulus tersebut dapat berjalan efektif menekan biaya perjalanan, sehingga masyarakat tetap dapat menikmati layanan penerbangan dengan tarif terjangkau tanpa mengabaikan keberlanjutan industri penerbangan nasional. (rni/rdn)...

Baca Detail