KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Darori Wonodipuro Dorong Penambahan Anggaran dan Sarana Badan Karantina Indonesia
Berita
15 Nov 2026

Darori Wonodipuro Dorong Penambahan Anggaran dan Sarana Badan Karantina Indonesia

PARLEMENTARIA, Banjarbaru - Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mendorong penguatan anggaran serta penambahan sarana dan fasilitas Badan Karantina Indonesia (Barantin). Menurutnya, banyaknya pintu masuk barang dari luar negeri ke Indonesia membutuhkan dukungan pengawasan karantina yang memadai untuk mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengancam satwa maupun tumbuhan di dalam negeri. "Maka sarana fasilitas untuk Badan Karantina perlu ditambah, sehingga bisa mengawasi segala sesuatunya, sehingga menghindari kalau itu lolos ternyata bawa hama dan penyakit itu bisa menular ke Indonesia, baik kepada satwa, tumbuhan, dan juga yang lainnya gitu," ujar Darori kepada Parlementaria usai menyaksikan pemusnahan media pembawa dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Satuan Pelayanan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026). Ia menilai pengawasan pada pintu masuk barang dari luar negeri menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tugas karantina. Karena itu, Barantin membutuhkan dukungan yang lebih kuat, termasuk dari sisi anggaran. Selain dukungan anggaran dan fasilitas, Darori menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pemusnahan barang yang melanggar ketentuan karantina. Sebelumnya, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Selatan Erwin A.M. Dabukke memaparkan rencana pengoperasian mesin pencacah di terminal kedatangan internasional Bandara Syamsudin Noor. Rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan General Manager Bandara dan Bea Cukai agar barang bawaan tanpa dokumen dapat langsung dicacah di hadapan pemiliknya. Erwin juga menjelaskan bahwa pengawasan karantina di Kalimantan Selatan dilakukan melalui empat satuan pelayanan, yakni di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, serta bandara dan pelabuhan di Batulicin dan Kotabaru. Menanggapi, Darori mendukung rencana penggunaan mesin pencacah tersebut. Baginya, pemusnahan yang disaksikan langsung pemilik barang dapat mencegah munculnya kecurigaan terhadap petugas karantina. "Alangkah baiknya yang punya barang itu menyaksikan barangnya dimusnahkan, akan puas, tidak menduga-duga barang itu akan dimakan, akan dijualbelikan, dan seterusnya," tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut. Dirinya juga menilai sosialisasi ketentuan karantina kepada masyarakat perlu diperluas. Ia melihat masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan mengenai barang bawaan dari luar negeri, khususnya makanan dan tumbuhan yang wajib dilaporkan untuk menjalani pemeriksaan karantina. Karena itu, ia mendorong penyelenggara perjalanan umrah dan haji memberikan informasi kepada calon jemaah sebelum keberangkatan. Dengan demikian, jemaah memahami kewajiban melaporkan (declare) barang bawaan serta ketentuan pemeriksaan karantina. "Makanya penyuluhan perlu di bandara-bandara kepada masyarakat sehingga tidak kecewa kalau ada barang yang disita untuk dimusnahkan," tegasnya. Darori menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus mendorong penguatan Barantin, baik melalui dukungan anggaran, penambahan sarana dan fasilitas, maupun peningkatan sosialisasi. Upaya tersebut diperlukan agar pengawasan di setiap pintu masuk berjalan optimal dan risiko masuknya hama serta penyakit ke Indonesia dapat dicegah. (arl/um)...

Baca Detail
Hanan A. Rozak Dorong Karantina Gunakan Teknologi agar Pemeriksaan Barang Lebih Cepat
Berita
15 Nov 2026

Hanan A. Rozak Dorong Karantina Gunakan Teknologi agar Pemeriksaan Barang Lebih Cepat

PARLEMENTARIA, Banjarbaru - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendorong Badan Karantina Indonesia (Barantin) memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempercepat pemeriksaan barang bawaan penumpang dari luar negeri di bandara. Menurutnya, pemeriksaan yang selama ini masih banyak mengandalkan cara manual dan pengamatan visual perlu ditingkatkan agar lebih efektif. "Saya kira karantina harus mengikuti perkembangan teknologi untuk mempercepat pemeriksaan. Jadi mungkin selama ini manual atau dengan visual, ke depan tentunya kita harus mengikuti itu," ujar Hanan kepada Parlementaria usai menyaksikan pemusnahan barang bawaan penumpang dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Satuan Pelayanan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026). Hanan menilai, pemanfaatan teknologi dapat membantu petugas mengidentifikasi lebih cepat barang bawaan yang berpotensi melanggar ketentuan karantina. Dirinya menegaskan buah-buahan, hasil pertanian, perikanan, maupun produk peternakan dari luar negeri yang masuk tanpa dokumen persyaratan karantina harus ditindak, termasuk melalui pemusnahan. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Selatan Erwin A.M. Dabukke menjelaskan, barang yang dimusnahkan berasal dari bawaan penumpang pesawat AirAsia rute Kuala Lumpur, Malaysia, selama Oktober hingga November 2026. Sebagian besar berupa buah-buahan dengan total berat mencapai 97,05 kilogram berdasarkan data BKHIT Kalimantan Selatan. Selain itu, turut dimusnahkan sisa sampel bungkil kelapa sawit atau ampas sawit yang telah diuji di laboratorium sebelum diekspor. Seluruh barang dimusnahkan dengan cara dibakar dan disaksikan petugas Bea Cukai, Imigrasi, serta Karantina di bandara. Selain peningkatan teknologi pemeriksaan, Hanan menilai sosialisasi aturan karantina kepada masyarakat juga perlu diperluas. Menurutnya, masih banyak penumpang yang belum memahami bahwa membawa buah, makanan, atau hewan dari luar negeri harus memenuhi persyaratan dokumen karantina untuk memastikan komoditas tersebut bebas dari hama dan penyakit. Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengusulkan agar materi mengenai aturan karantina turut disampaikan kepada calon jemaah haji melalui kegiatan manasik. Dengan begitu, jemaah memahami jenis barang yang boleh dan tidak boleh dibawa masuk kembali ke Indonesia setelah menunaikan ibadah haji. Jika dibiarkan, menurut Hanan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat memperpanjang proses pemeriksaan dan waktu tunggu penumpang di bandara. (arl/um)...

Baca Detail
Rina Sa'adah Dorong Hilirisasi Ikan Endemik agar Pembudidaya Nikmati Nilai Tambah
Berita
15 Nov 2026

Rina Sa'adah Dorong Hilirisasi Ikan Endemik agar Pembudidaya Nikmati Nilai Tambah

PARLEMENTARIA, Banjar - Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah mendorong pengembangan hilirisasi ikan endemik Kalimantan Selatan melalui integrasi kegiatan budi daya hingga pengolahan produk. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi pembudidaya dan masyarakat. "Pembudidaya diuntungkan, dan di hilirnya juga market, masyarakat bisa mendapatkan ikan dengan kualitas yang bagus dan baik, dan harganya juga terjangkau," ujar Rina kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026). Rina mengapresiasi BPBAT Mandiangin yang mengembangkan kegiatan budi daya ikan secara terintegrasi, mulai dari pembenihan hingga pengolahan menjadi produk bernilai tambah. Menurutnya, pengembangan tersebut "bisa memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi di sektor budidaya perikanan air tawar". Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Bupati Banjar serta Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut, ia turut menyoroti potensi komoditas lokal Kalimantan Selatan, seperti ikan gabus haruan, papuyu, dan belida. Ia mempertanyakan peluang pengembangan produk olahan ikan endemik melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, UMKM, dan koperasi. Pasalnya, produk olahan bernilai tambah yang tersedia dinilainya masih terbatas pada beberapa jenis. Menurut Rina, hilirisasi dapat membantu pembudidaya memperoleh nilai ekonomi lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada penjualan ikan segar yang harganya berfluktuasi. Ia juga menanyakan sejauh mana bahan baku pakan lokal dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi. "Tadi kami melihat juga bagaimana proses pemijahannya ikan gabus yang memang ternyata butuh proses yang luar biasa," jelas politisi Fraksi PKB tersebut. Rina berharap ikan endemik Kalimantan Selatan dapat dikonsumsi masyarakat secara lebih luas. Mengingat BPBAT Mandiangin menjadi satu-satunya balai sejenis di Kalimantan, ia mendorong pembangunan UPT-UPT yang tersebar sesuai dengan usulan KKP, agar pengembangan budi daya ikan endemik dapat menjangkau lebih banyak daerah. (arl/um)...

Baca Detail
Hendry Munief Soroti Kenaikan Harga Gas dan Listrik, Daya Saing Industri Batam Perlu Diperkuat
Berita
15 Nov 2026

Hendry Munief Soroti Kenaikan Harga Gas dan Listrik, Daya Saing Industri Batam Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyoroti kenaikan harga gas industri dan tarif listrik yang dinilai dapat menekan biaya produksi serta daya saing industri di Batam, Kepulauan Riau. Persoalan energi tersebut menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja spesifik Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE), Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (13/11/2026). Hendry mengatakan, berbagai persoalan yang disampaikan pengelola kawasan dan pelaku usaha akan dihimpun sebagai bahan penyusunan RUU Kawasan Industri. Ia meminta pengelola kawasan dan BP Batam menyampaikan persoalan tersebut secara tertulis agar dapat dipelajari lebih mendalam. "Seluruh masukan yang tadi disampaikan akan kami belanja masalah, akan kami serap dan kami dapatkan. Saya berharap kita bisa menyampaikan secara tertulis, dan kami akan tindak lanjuti ini," ujar Hendry. Dalam pertemuan dengan pengelola kawasan industri dan pelaku usaha, disampaikan bahwa kenaikan harga energi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan investasi. Berdasarkan paparan pengelola KIIE, harga gas industri yang sebelumnya berada pada kisaran USD 8,87 per MMBTU naik menjadi USD 13 per MMBTU bagi pelanggan lama dan USD 20 per MMBTU bagi pelanggan baru. Tarif listrik industri juga menjadi perhatian. Dalam paparan yang sama disebutkan, tarif layanan industri I-3 reguler mencapai Rp1.650 per kWh sejak 1 September 2026. Sementara itu, sejumlah industri menggunakan layanan khusus dengan tarif Rp1.800 per kWh. Adapun tarif listrik untuk kebutuhan data center disampaikan mencapai Rp2.400 per kWh. Kenaikan harga gas dan listrik secara bersamaan dikhawatirkan meningkatkan beban operasional perusahaan. Pengelola kawasan bahkan menyampaikan kekhawatiran bahwa kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan mempertimbangkan relokasi ke negara lain di kawasan Asia Tenggara apabila biaya produksi terus meningkat. Menurutnya, penyusunan RUU Kawasan Industri perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Persoalan energi, logistik, hingga tata kelola kawasan merupakan aspek yang saling berkaitan dan perlu diperhatikan agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan pelaku industri. Melalui pembahasan RUU tersebut, Komisi VII DPR RI berharap berbagai hambatan yang dihadapi kawasan industri memperoleh solusi regulatif. Dengan begitu, kawasan industri di Batam maupun daerah lain di Indonesia dapat berkembang, menjaga daya saing, dan memberikan kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. (/um)...

Baca Detail
Karhutla Kalteng, Komisi IV Dalami Penyebab Kebakaran hingga Tanggung Jawab Korporasi
Berita
15 Nov 2026

Karhutla Kalteng, Komisi IV Dalami Penyebab Kebakaran hingga Tanggung Jawab Korporasi

PARLEMENTARIA, Palangka Raya - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta penelusuran menyeluruh terhadap penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, termasuk dugaan keterlibatan manusia dan tanggung jawab perusahaan pemegang izin kehutanan. Menurutnya, penegakan hukum dan penyempurnaan regulasi diperlukan agar kebakaran serupa tidak terus berulang. Alex menjelaskan, Kalimantan Tengah dipilih sebagai lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI karena berdasarkan data yang diterima, wilayah tersebut memiliki jumlah titik panas (hotspot) terbanyak dan areal kebakaran terluas. "Kalimantan Tengah merupakan titik hotspot terbanyak kemarin ini dan areal kebakarannya juga yang terluas di seantero Nusantara," ujarnya kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (13/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI menghimpun keterangan dari Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, serta sejumlah korporasi yang telah dikenai sanksi administratif. Pendalaman dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan karhutla sepanjang 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi IV adalah besarnya dugaan peran aktivitas manusia dalam kejadian karhutla. Berdasarkan paparan yang diterima, faktor manusia disebut menjadi penyebab hingga 99 persen kebakaran hutan dan lahan. "Ada satu hal tadi yang menjadi perhatian bahwa semua mengakui 99 persen kebakaran hutan dan lahan itu disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu tentu harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku sehingga kejadian ini tidak berulang lagi," tegasnya. Komisi IV DPR RI juga mendalami dasar pemberian sanksi administratif yang berbeda terhadap 14 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Berdasarkan paparan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki total konsesi seluas 512.463,87 hektare, dengan areal terbakar mencapai 32.872,37 hektare. Sanksi yang dijatuhkan terdiri atas pembekuan perizinan terhadap sembilan perusahaan, pencabutan izin terhadap tiga perusahaan, serta teguran tertulis kepada dua perusahaan. Komisi IV meminta penjelasan mengenai pertimbangan yang mendasari perbedaan sanksi tersebut. "Itu yang kita mintakan secara tertulis dari Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Dirjen Penegakan Hukum, kenapa ada pembedaan-pembedaan sanksi," ucap Alex. Selain menyoroti perbedaan sanksi, Alex meminta karakteristik usaha perusahaan tersebut turut menjadi bahan penelusuran. Ia menjelaskan, perusahaan yang menjadi subjek penanganan bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan, bukan perkebunan. Karena itu, menurutnya, penyebab kebakaran dan kemungkinan keterlibatan masing-masing pihak perlu diusut secara menyeluruh. "Perusahaan-perusahaan ini bukanlah perusahaan perkebunan, tapi adalah perusahaan yang hidup berdasarkan hasil hutan. Jadi memang logikanya agak tidak masuk menurut kami kalau mereka yang kemudian melakukan pembakaran. Nah, untuk itu kemudian ini harus bisa kita usut dan kita urai secara tuntas," ungkapnya. Aspek tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan juga menjadi perhatian. Berdasarkan paparan Kementerian Kehutanan dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto, terdapat perusahaan yang dinilai belum menjalankan tanggung jawab dalam membangun sinergi dengan masyarakat, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran. "Ada pengabaian-pengabaian dari perusahaan bahwa mereka juga bertanggung jawab terhadap masyarakat di lingkungan hutan. Mereka juga harusnya bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan pemadaman. Hal-hal ini yang kemudian tidak dilakukan," tutur Alex. Seluruh keterangan dan masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan Komisi IV melalui Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah dibentuk. Hasil pendalaman akan dirumuskan menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti. Dirinya menambahkan, penyempurnaan regulasi diperlukan untuk memperjelas dan mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam mencegah serta menanggulangi karhutla. "Oleh karena itu menurut saya kita juga harus menyempurnakan aturan-aturan tersebut sehingga upaya pencegahan ini bisa berhasil," tutupnya. (/um)...

Baca Detail
Hanya 1,3 Persen Miliki NIB, Komisi VII Minta Pendampingan UMKM Jateng
Berita
15 Nov 2026

Hanya 1,3 Persen Miliki NIB, Komisi VII Minta Pendampingan UMKM Jateng

PARLEMENTARIA, Semarang - Komisi VII DPR RI menyoroti rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Dari sekitar 4,4 juta pelaku UMKM, baru 1,3 persen yang tercatat memiliki NIB. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat akses pelaku usaha kecil terhadap pembiayaan dan berbagai program pemberdayaan pemerintah. Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan, pemerintah perlu memperkuat pendampingan agar jutaan pelaku UMKM dapat memperoleh legalitas usaha dan merasakan manfaat fasilitas yang telah disediakan. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026). “Dari 4,4 juta para pedagang, para pengusaha UMKM di Jawa Tengah ini, hanya 1,3 persen yang punya NIB. Sisanya 97 persen tidak punya. Mereka paling juga mau meminjam Rp5 juta, Rp10 juta, sampai Rp20 juta. Padahal pemerintah sudah menyiapkan pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa agunan. Faktanya, zonk di lapangan,” ujar Yoyok. Menurutnya, ketersediaan fasilitas pembiayaan belum cukup apabila pelaku UMKM tidak memiliki akses untuk memanfaatkannya. Karena itu, ia mempertanyakan efektivitas program pemerintah jika kemudahan yang disampaikan dalam kebijakan belum dirasakan oleh masyarakat di lapangan. Yoyok menilai negara perlu hadir melalui pendampingan yang lebih konkret, terutama bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah relatif kecil. Kepemilikan NIB menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah. Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pemerintah telah menjalankan sejumlah program untuk mendorong pengembangan UMKM, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di Jawa Tengah, terdapat program Waras Ekonomi yang dijalankan pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah pusat memiliki program Sapa UMKM. “Sebenarnya banyak sekali UMKM kita yang belum memiliki NIB. Tapi tadi program-program UMKM sudah dipaparkan juga, ada Waras Ekonomi yang sudah dijalankan oleh Pemprov. Dari pemerintah pusat ada Sapa UMKM. Jadi semuanya ini memang sedang dilakukan pembenahan-pembenahan supaya ke depannya UMKM kita punya NIB,” jelas Evita. Ia berharap berbagai program tersebut dapat memperbaiki pendataan sekaligus mendorong semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha. Dengan kepemilikan NIB, pelaku usaha diharapkan lebih mudah mengakses pembiayaan dan fasilitas pemberdayaan yang disediakan pemerintah. Menutup pernyataan, Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat pendampingan serta mempermudah proses pengurusan NIB. Upaya tersebut penting agar fasilitas pembiayaan tidak hanya tersedia dalam kebijakan, tetapi juga benar-benar dapat dijangkau pelaku UMKM, khususnya usaha mikro yang membutuhkan dukungan modal untuk berkembang. (est/um)...

Baca Detail
Komisi VII Dorong Percepatan Status Kota Lama Semarang Menuju UNESCO World Heritage
Berita
15 Nov 2026

Komisi VII Dorong Percepatan Status Kota Lama Semarang Menuju UNESCO World Heritage

PARLEMENTARIA, Semarang - Komisi VII DPR RI mendorong percepatan peningkatan status Kota Lama Semarang dari daftar sementara (tentative list) menjadi Warisan Dunia UNESCO (UNESCO World Heritage). Kawasan bersejarah tersebut telah masuk dalam daftar sementara UNESCO sejak 2015, tetapi hingga kini belum berlanjut ke tahap penetapan. Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan, percepatan tersebut membutuhkan sinergi kementerian terkait dengan Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan UNESCO. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026). “Status tentatif ini sudah cukup lama, sejak tahun 2015 ketika kita mengajukan. Jadi kita harapkan ini bisa dipercepat. Kita minta kementerian terkait bekerja sama dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah bagaimana status ini bisa ditingkatkan,” ujar Evita. Menurutnya, persoalan banjir dan penurunan muka tanah yang sebelumnya menjadi perhatian dalam proses pengusulan perlu kembali dikaji. Upaya penanganan melalui pembangunan seawall dan kolam retensi dinilai dapat menjadi bagian dari argumentasi pendukung dalam penyempurnaan dokumen pengajuan Kota Lama Semarang. Evita menilai, Kota Lama memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah bertaraf internasional. Ia mencontohkan kawasan Dubrovnik di Kroasia yang dikenal sebagai tujuan wisata dunia karena kekayaan sejarah dan status warisan dunianya. “Old Town ini merupakan satu ikon pariwisata. Di negara-negara lain, mereka sangat menjual potensi kota-kota tua. Ini kesempatan bagi kita bagaimana Kota Lama menjadi destinasi yang ketika orang datang ke Semarang, bahkan ke Indonesia, mereka ingin melihat Kota Lama,” jelasnya. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan bahwa pemerintah kota telah berupaya melengkapi dokumen persyaratan untuk mendorong pengakuan UNESCO. Namun, proses tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak karena terdapat sejumlah aspek yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. “Kami berterima kasih atas kunjungan spesifik ini, karena ini akan memacu kami mendorong kembali upaya untuk bisa mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Mudah-mudahan kehadiran beberapa kementerian terkait ini juga membantu kita segera merealisasikan proses melengkapi dokumen dan mempersiapkan bagian-bagian yang perlu dimatangkan,” ujar Agustina. Melalui kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI berharap koordinasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang semakin kuat. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar berbagai persyaratan dapat dipenuhi sehingga Kota Lama Semarang memiliki peluang lebih besar untuk ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO. (est/um)...

Baca Detail
Hendry Munief: RUU Kawasan Industri Harus Beri Manfaat bagi Semua Pihak
Berita
15 Nov 2026

Hendry Munief: RUU Kawasan Industri Harus Beri Manfaat bagi Semua Pihak

PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri harus mampu memastikan pertumbuhan industri memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya bagi perusahaan dan pengelola kawasan, regulasi tersebut juga diharapkan berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja serta masyarakat di sekitar kawasan industri. Hal tersebut disampaikan Hendry saat memimpin kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Terpadu Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE), Batam, Kepulauan Riau, Jumat (13/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan langsung dari pelaku industri untuk menyempurnakan substansi regulasi yang tengah disusun. Hendry menjelaskan, Panja RUU Kawasan Industri melakukan identifikasi berbagai persoalan atau belanja masalah yang dihadapi pengelola kawasan maupun perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Masukan tersebut diperlukan agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan industri sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. "Kalau bahasa kawan-kawan ini belanja masalah. Dari rancangan undang-undang kawasan industri, kami dari Panja RUU Kawasan Industri ini memang selalu bekerja dan berusaha mengoptimalkan bagaimana agar kita mendapatkan masukan yang betul-betul bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi target Presiden Prabowo, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Hendry. Menurutnya, RUU Kawasan Industri perlu memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perusahaan tenant, pengelola kawasan industri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sekitar. Dengan kepastian tersebut, pengembangan kawasan industri diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. Ia menekankan, pertumbuhan industri harus diikuti peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sektor usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, keberadaan kawasan industri dapat membangun ekosistem ekonomi yang memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk berkembang. "Esensi dari RUU Kawasan Industri ini adalah bagaimana kita bisa memberikan dampak yang begitu positif, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan semua merasakan manfaat yang luar biasa. Kalau bahasa saya, semua happy, semua mendapatkan," tegasnya. Hendry turut menyoroti posisi strategis Batam yang berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Keunggulan geografis tersebut, menurutnya, perlu dimanfaatkan untuk memperkuat daya tarik investasi, hilirisasi, dan industrialisasi nasional. Untuk itu, ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, BP Batam, pemerintah daerah, dan pelaku industri terus diperkuat. Berbagai masukan yang dihimpun dalam kunjungan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan pasal-pasal dalam RUU Kawasan Industri. Hendry menargetkan pembahasan RUU tersebut dapat diselesaikan pada masa sidang ini. "Kami berharap mudah-mudahan di masa sidang ini bisa kita tuntaskan. Kita terus mengejar agar bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya," pungkas Hendry. (/um)...

Baca Detail
Sofwan Dedy Dukung Redesain Alur Layanan Whoosh di Tengah Keterbatasan Fiskal
Berita
15 Nov 2026

Sofwan Dedy Dukung Redesain Alur Layanan Whoosh di Tengah Keterbatasan Fiskal

PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto mendorong pembenahan layanan kereta cepat Whoosh melalui redesain alur layanan dan penguatan integrasi antarmoda. Menurutnya, sejumlah persoalan akses stasiun dan perpindahan penumpang dapat diatasi melalui penataan layanan serta koordinasi lintas instansi, tanpa harus selalu bergantung pada anggaran besar. Hal tersebut disampaikan Sofwan usai kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Ia menilai, sejak awal Whoosh dirancang sebagai bagian dari sistem transportasi terpadu sehingga perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain semestinya berlangsung lancar. “Program kereta cepat Whoosh KCIC ini didesain awalnya sebagai bagian dari moda transportasi yang integrated system. Integrated system itu artinya antarmoda terhubung dan tidak ada lag, tidak ada hambatan untuk berpindah ke moda transportasi lain. Penumpang mau ke sini pakai moda transportasi, keluar juga pakai moda transportasi,” ujarnya. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, Sofwan melihat integrasi tersebut belum berjalan optimal. Ia mencatat dua persoalan utama, yakni konektivitas Whoosh dengan kereta feeder serta akses jalan menuju stasiun. Terkait layanan feeder, ia mempertanyakan kesesuaian jadwal dan kapasitas angkut dengan jumlah penumpang kereta cepat. Menurutnya, perencanaan kapasitas kedua layanan tersebut perlu diselaraskan agar tidak terjadi ketimpangan daya angkut. “Apakah jadwalnya sudah sinkron? Jumlah kapasitas kursinya bagaimana? Kadang-kadang penuh, kadang-kadang kosong. Kereta ini kursinya 600-an, feeder cuma 300, bagaimana perencanaannya? Itu yang pertama,” katanya. Persoalan berikutnya adalah akses menuju stasiun, baik di Karawang maupun Padalarang. Sofwan menilai, lokasi stasiun yang berada di kawasan padat membuat perjalanan penumpang menuju stasiun kerap terkendala kemacetan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sofwan mengusulkan redesain atau perencanaan ulang dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi setelah Whoosh beroperasi. Baginya, proses perencanaan harus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyesuaian berdasarkan kondisi aktual di lapangan. “Dalam ilmu perencanaan kan begitu: direncanakan, dieksekusi, dievaluasi, lalu dapat feedback. Yang perlu dibenahi sekarang adalah redesigning, perencanaan ulang atas dasar perkembangan yang ada,” ucapnya. Ia menegaskan, redesain yang dimaksud bukan pembangunan fisik baru, melainkan pembenahan alur layanan. Salah satu contohnya adalah penataan kendaraan yang menurunkan penumpang di Stasiun Halim agar tidak menghambat arus kendaraan lain. “Bukan desain fisik, tapi desain flow-nya. Lakukan improvisasi. Di Halim, pintu masuknya terhambat karena sering ada penumpukan mobil yang menurunkan penumpang. Mestinya cuma 2 sampai 3 menit, tapi sampai 10 menit di situ. Itu tidak butuh uang,” jelasnya. Sementara untuk mengurai kemacetan di sekitar Stasiun Padalarang, ia mendorong rekayasa lalu lintas melalui koordinasi dengan kepolisian, termasuk kemungkinan pengaturan atau penutupan ruas jalan tertentu pada jam sibuk. Dirinya juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menunda seluruh pembenahan. “Dalam kunjungan hari ini, saya menekankan bahwa tidak selalu solusinya langsung anggaran. Lakukan dulu yang anggarannya minim. Jangan sedikit-sedikit anggarannya tidak ada, pembebasan lahan tidak ada. Kalau memang belum bisa membebaskan lahan, ya jangan direncanakan dulu,” tegasnya. Ia menambahkan, setiap pengeluaran negara harus mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas, terlebih di tengah kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. “Setiap pengeluaran negara, meskipun untuk kepentingan masyarakat, harus dihitung dengan benar. Sudah prioritas atau belum. Itu tanggapan saya,” pungkasnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono mengakui kebutuhan akses menuju Stasiun Padalarang semakin besar seiring meningkatnya jumlah penumpang. Menurutnya, stasiun tersebut tidak hanya menjadi titik keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga simpul yang menghubungkan berbagai moda transportasi. “Diperlukan dukungan peningkatan kapasitas dan kualitas akses jalan, pengaturan lalu lintas, serta fasilitas naik-turun penumpang agar mobilitas masyarakat dari dan menuju stasiun dapat berlangsung lebih lancar,” kata Allan. Ia menjelaskan, Whoosh saat ini melayani empat stasiun, yakni Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dari total jalur sepanjang 142 kilometer, sekitar 104,8 kilometer berada di wilayah kerja BTP Bandung. Ia juga menyebut Padalarang sebagai stasiun penting bagi layanan kereta cepat di Jawa Barat. Hingga Oktober 2026, Whoosh telah melayani lebih dari 18 juta penumpang sejak beroperasi. Rata-rata jumlah penumpang harian meningkat dari 12.618 orang pada 2023 menjadi 17.630 orang pada Oktober 2026. Bahkan, pada akhir pekan, jumlahnya dapat melampaui 20.000 penumpang per hari. Peningkatan penumpang juga terjadi pada kereta feeder yang menghubungkan Stasiun Padalarang dengan Stasiun Bandung. Allan menyebut rata-rata penumpang harian layanan tersebut naik dari 6.459 orang pada 2023 menjadi 7.901 orang pada Oktober 2026, dengan tingkat keterisian 53 hingga 65 persen. Menurut Allan, pembenahan aksesibilitas Stasiun Padalarang membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan infrastruktur pendukung. Ia berharap pengembangan akses tersebut tidak hanya memperlancar lalu lintas di sekitar stasiun, tetapi juga memperkuat integrasi antarmoda. Selain itu, Allan melihat Stasiun Padalarang berpotensi menjadi gerbang wisata baru bagi Jawa Barat seiring semakin terbukanya konektivitas menuju berbagai pusat ekonomi dan destinasi wisata. “Stasiun Padalarang juga menyimpan potensi untuk menjadi gerbang wisata baru bagi Jawa Barat. Ini berdampak positif karena semakin banyak pusat ekonomi dan wisata yang terhubung langsung ke ibu kota lewat kereta cepat. Potensi ekonominya sangat bagus, tidak hanya bagi Padalarang, tetapi juga bagi Jawa Barat secara umum,” tuturnya. (APP/um)...

Baca Detail
Mohammad Toha Dorong Paket Wisata Terpadu untuk Kembangkan Potensi Pariwisata Semarang
Berita
15 Nov 2026

Mohammad Toha Dorong Paket Wisata Terpadu untuk Kembangkan Potensi Pariwisata Semarang

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha mendorong Pemerintah Kota Semarang mengintegrasikan berbagai destinasi wisata melalui pengembangan paket wisata terpadu. Upaya ini dinilai dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar destinasi. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, Semarang memiliki beragam potensi wisata, mulai dari alam, budaya, religi, hingga wisata buatan dan minat khusus yang dapat dikemas dalam satu rangkaian perjalanan. “Potensi wisata di Kota Semarang ini banyak. Ada wisata alam seperti Waduk Jatibarang dan Goa Kreo, kemudian wisata budaya seperti Kota Lama, Pecinan, Kampung Melayu, dan Kampung Batik. Kalau disatukan menjadi paket-paket wisata, khusus Kota Semarang, itu sudah sangat bagus,” ujar Toha. Ia menilai, pengembangan paket wisata perlu didukung target kunjungan yang jelas dan program yang terukur. Setiap destinasi perlu saling terhubung sehingga wisatawan dapat menikmati beragam pengalaman dalam satu perjalanan, bukan sekadar mengunjungi tempat wisata secara terpisah. Selain itu, Toha menyoroti pentingnya mengangkat cerita sejarah, mitos, dan legenda yang melekat pada setiap destinasi melalui dokumentasi dan digitalisasi. Menurutnya, narasi yang menarik dapat menjadi daya tarik tambahan sekaligus mendorong wisatawan mengenal lebih jauh kekayaan sejarah dan budaya Semarang. “Cerita-cerita itu kalau dibukukan dan didigitalisasikan akan menarik. Ketika orang tertarik dengan cerita atau legenda, mereka akan penasaran dan datang untuk membuktikannya. Ketika wisatawan berkunjung, dagangan UMKM juga akan laku dan ekosistem ekonominya terbentuk,” jelasnya. Dirinya juga mendorong pengembangan wisata pesisir, seperti Kampung Bahari serta kawasan pantai di Genuk, Tugu, dan Semarang Utara, agar terhubung dengan destinasi lainnya. Potensi tersebut dapat dikemas melalui paket wisata yang mencakup kuliner, pelelangan ikan, sejarah, hingga pengalaman menikmati kawasan pesisir. Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan di setiap destinasi. Pengelola juga perlu menyediakan ruang kreativitas untuk menghadirkan kegiatan dan atraksi yang dapat memperkaya pengalaman wisatawan. Ia mencontohkan pemanfaatan teknologi pencahayaan untuk menampilkan kisah sejarah bangunan bersejarah seperti yang dilakukan di kawasan Kota Tua Jakarta. Menurut Toha, pengemasan destinasi dalam paket wisata yang menarik, terjangkau, dan nyaman dapat memperkuat daya tarik pariwisata Semarang. Dengan demikian, peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata. “Jangan dibiarkan apa adanya. Yang senang ke sana silakan, yang senang ke sini silakan, tetapi harus diberi paket supaya semua destinasi itu bersinergi. Syukur-syukur dibuat paket yang murah dan nyaman. Sekarang wisata dan healing itu sudah menjadi kebutuhan primer,” pungkas Toha. (est)...

Baca Detail
Enam Santri di Pangandaran Jadi Korban Kekerasan Oknum TNI, Abdullah: Pecat dan Pidanakan!
Berita
15 Nov 2026

Enam Santri di Pangandaran Jadi Korban Kekerasan Oknum TNI, Abdullah: Pecat dan Pidanakan!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum anggotanya yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026) malam. “Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin,” tegas Abdullah, yang akrab disapa Abduh, dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (14/11/2026). Peristiwa bermula ketika Oknum anggota Yonif TP 336/MS bernama Serda Herric Chois Buiswarin mendatangi pesantren sekitar pukul 01.00 WIB dan meminta bertemu pimpinan ponpes. Namun, ketika diarahkan ke kediaman Kiai Utay, oknum tersebut justru berbalik arah dengan alasan bokongnya panas. Ia kemudian memasuki ruangan tempat para santri mengaji dengan tetap mengenakan sepatu. Situasi semakin tidak terkendali ketika oknum tersebut masuk ke asrama putra dan memukul sejumlah santri hingga enam orang menjadi korban. Tidak berhenti di situ, ia juga berusaha memasuki asrama putri. Namun, para santriwati kompak menghadang dan menutup pintu sehingga upaya tersebut berhasil digagalkan. Sekitar 30 menit kemudian, oknum tersebut kembali melakukan intimidasi dengan mendesak seorang santriwati memberikan nomor teleponnya. Ketika permintaannya ditolak, ia justru melontarkan ancaman bahwa santriwati tersebut harus menyerahkan nomor telepon jika ingin selamat. Seluruh tindakan tersebut diduga dilakukan pelaku di bawah pengaruh minuman keras atau alkohol. Abduh menilai dugaan konsumsi alkohol oleh oknum tersebut harus didalami dalam proses pemeriksaan. Menurutnya, peristiwa ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya. “Saya meminta TNI melakukan evaluasi dan pemeriksaan tes urine terhadap anggotanya secara berkala. Ini penting sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya. Jangan sampai perilaku anggota justru merugikan masyarakat dan mencoreng institusi TNI,” ujar Politisi Fraksi PKB ini. Mengingat enam santri yang menjadi korban dilaporkan mengalami ketakutan dan tekanan psikologis, bahkan tiga di antaranya langsung pulang pada malam kejadian, Abduh meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak TNI dan pesantren untuk melakukan pemulihan terhadap para korban maupun santri lainnya. Menurut Abduh, langkah tersebut penting untuk memastikan para korban mendapatkan pemulihan sekaligus menjamin pesantren tetap menjadi lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk intimidasi maupun kekerasan, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal pesantren. “Saya minta seluruh korban dan santri mendapatkan pemulihan dari dampak peristiwa ini. Negara harus hadir dan memastikan seluruh biaya pemulihan, baik fisik maupun psikologis, ditanggung. Ini merupakan bentuk zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan pesantren,” pungkas Abduh. (ujm/rdn)...

Baca Detail
Komisi II Atensi Bekasi Kota Rawan Maladministrasi, Sudah Banyak Ditindaklanjuti
Berita
15 Nov 2026

Komisi II Atensi Bekasi Kota Rawan Maladministrasi, Sudah Banyak Ditindaklanjuti

PARLEMENTARIA, Bekasi - Sektor pertanahan masih menjadi sorotan utama dalam pengawasan pelayanan publik, di mana tercatat 580 laporan aduan yang masuk ke Ombudsman RI. Kota Bekasi menjadi salah satu dari enam kota yang mendapat atensi khusus Ombudsman karena dinilai rawan terjadi maladministrasi. Hal ini menjadi salah satu concern Komisi II DPR RI saat kunjungan kerja spesifik ke Kota Bekasi untuk mengevaluasi langsung kualitas layanan publik di daerah. Usai pertemuan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengungkap, berdasarkan paparan serta hasil penilaian dari Ombudsman RI dan Kementerian PAN-RB, Pemerintah Kota Bekasi dinilai telah menindaklanjuti berbagai laporan dengan baik dan meraih indeks pelayanan publik kategori prima. “Nah, Ombudsman ini juga memberikan laporan (ke Komisi II) yang kemudian ternyata sudah di-follow up. Artinya, ketika semua menyampaikan paparan-paparan ya kebetulan sudah dijelaskan juga dengan hasil survei ataupun juga laporan Ombudsman ternyata Bekasi mendapatkan peringkat yang bagus. Kemen PAN-RB  juga memberikan penilaian fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrat juga mendapatkan nilai prima,” ujar Dede Yusuf kepada Parlementaria, di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/112026). Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, capaian indeks pelayanan publik Kota Bekasi yang menyentuh angka 4,7 dari skala 5 menunjukkan berbagai regulasi dan inovasi daerah telah berjalan efektif merespons keluhan warga, sekaligus meluruskan sejumlah isu di ruang publik yang tidak berbasiskan data. “4,7 dari skala 1 sampai 5. Artinya kalau bintang 5 itu yang terbaik dan ini mungkin bintangnya sudah bintang 4 ya mendekati 5. Kita pada dasarnya melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah kota Bekasi melalui berbagai peraturan-peraturan yang ada inovasi-inovasi yang ada ternyata mampu menjawab berbagai keluhan. Ketika kami juga bertanya apakah yang muncul di publik, di media masa sudah di-follow up ketika  di-follow up ternyata banyak yang sifatnya tidak berbasiskan data,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Ombudsman RI Nuzran Joher menyatakan pihaknya telah bergerak proaktif memanggil Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi guna memetakan dan mempercepat penyelesaian kendala maladministrasi pertanahan sebelum kunjungan kerja Komisi II berlangsung. “Alhamdulillah kami telah memanggil kantah dan Kepala Kantor Kota Bekasi cukup proaktif. Sebelum Komisi II menemukan terjadi perlambatan penanganan kasus ternyata kami sudah melakukan proaktif untuk memanggil Kepala Kantor Bekasi untuk merespons pemetaan problem maladministrasi yang menjadi kendala masyarakat. Alhamdulillah sudah ada pemetaan dan sudah ada respons dari Kantah dan itu sudah ada penyelesaian,” ungkap Nuzran. Kendati sejumlah persoalan di tingkat kota telah direspons dan diselesaikan, Ombudsman memastikan pengawasan tetap berjalan terhadap sisa laporan pertanahan yang masih ditangani di tingkat perwakilan maupun pusat.  “Walaupun masih ada laporan-laporan masuk yang masih diselesaikan di kantor pusat Ombudsman, ini terutama pertanahan, termasuk di kantor perwakilan Jakarta Raya. Pemerintah Kota Bekasi ini sangat baik,” jelasnya. (nap/rdn)...

Baca Detail