KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun, Legislator Khawatir Produksi Terganggu
Berita
16 Nov 2026

Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun, Legislator Khawatir Produksi Terganggu

PARLEMENTARIA, Gresik — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendesak pemerintah segera melunasi piutang subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mencapai Rp14,5 triliun. Tunggakan tersebut dinilai membebani arus kas perusahaan dan berpotensi mengganggu keberlanjutan produksi serta distribusi pupuk bersubsidi bagi petani. “Tagihan dari pemerintah, dalam hal ini piutang Pupuk Indonesia, belum terbayar sepenuhnya kurang lebih Rp14,5 triliun dari tahun 2020 hingga 2026. Nah, kami menginisiasi, mempertemukan atau ingin mengawal. Bagaimana caranya pemerintah membayarkan untuk Pupuk Indonesia,” ujar Eko dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026). Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia per 31 Oktober 2026, total piutang subsidi pupuk pemerintah tercatat sebesar Rp14,565 triliun. Sekitar 85,5 persen di antaranya merupakan tunggakan pembayaran penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025. Politisi Fraksi PAN tersebut menjelaskan, keterlambatan pembayaran membuat Pupuk Indonesia harus memanfaatkan pinjaman dari Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi. Kondisi ini menambah beban bunga dan menekan arus kas perusahaan. “Walaupun ada pembayaran, mereka juga mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dalam hal ini Himbara. Itu ada bunga di dalamnya, tinggi juga. Akan lebih bagus kalau ada cash flow, akhirnya bisa produksi bagus, distribusi bagus, dan manajemen lebih baik lagi,” jelas Legislator Dapil DKI Jakarta I itu. Eko juga mengapresiasi kontribusi Pupuk Indonesia dalam mendukung swasembada pangan nasional, termasuk kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap sektor pertanian harus diimbangi dengan penyelesaian kewajiban pembayaran pemerintah kepada produsen pupuk. Selain persoalan piutang, Eko menyoroti risiko pasokan bahan baku pupuk akibat dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu perdagangan melalui Selat Hormuz. Gangguan tersebut dapat memicu kenaikan harga dan menghambat pasokan bahan baku impor, seperti sulfur, batuan fosfat, dan kalium (KCl).Menurutnya, kenaikan harga bahan baku yang terjadi bersamaan dengan belum terbayarnya piutang subsidi akan semakin menekan industri pupuk nasional. Dampaknya dikhawatirkan berujung pada terganggunya pasokan pupuk bagi petani. “Saya takut kalau misalnya tidak terbayarkan, bagaimana kelanjutan ke depannya kaitan dengan masalah subsidi untuk para petani. Takut terganggu. Belum juga kaitan dengan masalah bahan baku dari luar, terkait geopolitik di Hormuz. Kalau itu (semakin) tinggi, tagihan belum terbayarkan, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah petani. Nah, itu (yang) tidak kita mau,” tegasnya. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Eko mendorong optimalisasi pemanfaatan bahan baku dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. Penguatan pasokan domestik dinilai penting untuk menjaga ketahanan industri pupuk di tengah ketidakpastian rantai pasok global. Komisi VI DPR RI juga akan mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencari solusi penyelesaian piutang subsidi tersebut. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kondisi keuangan Pupuk Indonesia sekaligus menjamin keberlanjutan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi. “Makanya kita hari ini ada pertemuan mencari solusi agar semuanya happy. Dan inilah fungsi dari DPR, (khususnya) Komisi VI, mencari solusi yang terbaik untuk ke depannya lebih baik lagi untuk para petani, untuk pupuk, dan juga kemajuan kaitan dengan swasembada pangan,” tutup Eko. (jih/we)...

Baca Detail
Legislator Minta BUMN Libatkan Kontraktor Lokal dalam Pembangunan Jalan Tol
Berita
16 Nov 2026

Legislator Minta BUMN Libatkan Kontraktor Lokal dalam Pembangunan Jalan Tol

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto meminta BUMN melibatkan perusahaan lokal dan usaha kecil menengah (UKM) dalam pembangunan jalan tol. Pelibatan tersebut penting agar proyek infrastruktur tidak hanya menguntungkan kontraktor besar, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. “Proyek-proyek seperti ini yang dikelola oleh BUMN kami utamakan juga adalah membawa manfaat ekonomi untuk setempat. Tidak hanya menguntungkan kontraktor pusat yang besar-besar. Jadi kami harapkan BUMN terus melibatkan perusahaan-perusahaan menengah dan kecil dalam pembangunan ini,” ujar Adisatrya saat meninjau Gerbang Tol Banyurejo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (13/11/2026). Ia mengatakan, pelibatan perusahaan lokal perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Jalan Tol Jogja–Bawen dan Jogja–Solo. Kesempatan tersebut dapat diberikan melalui penyediaan material maupun keterlibatan langsung dalam pekerjaan konstruksi. Hal itu juga menjadi perhatian Komisi VI dalam pembahasan bersama manajemen Jasa Marga dan sejumlah BUMN karya. Menurut Adisatrya, pembangunan infrastruktur harus mampu menggerakkan perekonomian daerah, bukan hanya memperkuat konektivitas antarwilayah. Selain manfaat ekonomi, Adisatrya menyoroti kesiapan jalan penghubung di sekitar akses keluar tol. Ia mengingatkan, kapasitas jalan yang tidak memadai berpotensi menimbulkan kemacetan baru ketika volume kendaraan meningkat. “Jangan sampai di lokasi terjadi bottleneck karena jalannya kecil. Akhirnya orang mau berwisata dengan nyaman, nunggu berjam-jam macet, anak-anaknya sudah capek, ketiduran dan lain sebagainya, jadinya kan kurang nyaman,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pembangunan infrastruktur yang dikerjakan BUMN. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pembangunan jalan tol oleh Jasa Marga, PT Adhi Karya, PT PP, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya (WIKA) berjalan sesuai peruntukan dan kebutuhan masyarakat. “Ini salah satu tugas konstitusional kami dari Komisi VI, karena kita melakukan pengawasan sejauh mana BUMN, dalam hal ini Jasa Marga, Adhi Karya, PP, Waskita, dan WIKA melakukan pembangunan jalan tol. Ujung-ujungnya bagaimana pembangunan ini bisa memfasilitasi masyarakat. Kita lihat perkembangannya seperti apa, itu adalah fungsi pengawasan yang kita lakukan,” jelas Anggia. Menanggapi potensi kepadatan lalu lintas, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan Achmad Purwantono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas berdasarkan proyeksi volume kendaraan dan rasio volume terhadap kapasitas jalan (Volume to Capacity Ratio/V/C Ratio). Menurutnya, distribusi kendaraan menuju Yogyakarta dapat dilakukan melalui sejumlah pintu keluar tol, antara lain Kalasan, Prambanan, dan Klaten. Skema tersebut mempertimbangkan kapasitas jalan nasional di kawasan Prambanan, baik jalur utara maupun selatan. “Pembagian ini diharapkan tidak muncul satu stagnasi atau bottleneck, sehingga semua diatur. Ini sudah dicoba dan nanti dalam pelaksanaannya akan ada simulasi serta rekayasa lalu lintas yang dipimpin Korlantas bersama jajaran kepolisian daerah untuk memastikan setiap kondisi kepadatan dapat ditangani,” jelas Rivan. Ia menambahkan, pengaturan lalu lintas juga memperhatikan konektivitas antarruas tol dan akses menuju sejumlah wilayah. Pengoperasian ruas Tol Bawen–Ambarawa diharapkan membantu mengurai kepadatan di kawasan Ambarawa. Sementara itu, persiapan Seksi 1 Tol Jogja–Bawen diharapkan membuka alternatif akses menuju Sleman dan Magelang. Komisi VI DPR RI berharap pembangunan jalan tol tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. (blf/we)...

Baca Detail
RUU Penyadapan Harus Atur Mekanisme Pengawasan dan Audit Seluruh Server Perangkat
Berita
16 Nov 2026

RUU Penyadapan Harus Atur Mekanisme Pengawasan dan Audit Seluruh Server Perangkat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur mekanisme pengawasan dan audit terhadap server serta perangkat penyadapan yang dimiliki institusi penegak hukum. Menurutnya, pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh perangkat penyadapan digunakan sesuai kepentingan penegakan hukum dan tidak disalahgunakan. Politisi Fraksi PKS itu mengaku mencermati penjelasan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri bahwa lembaga tersebut tidak melakukan penyidikan, melainkan memberikan dukungan berupa bantuan teknis, taktis, dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum. Berangkat dari penjelasan itu, ia ingin mengetahui sejauh mana Kabaintelkam telah memiliki gambaran mengenai mekanisme pengawasan terhadap server dan alat sadap yang digunakan oleh institusi penegak hukum. “Kami ingin mendapatkan informasi, apakah sudah ada gambaran dari Kabaintelkam terkait server dan alat sadap yang dimiliki oleh instansi penegak hukum, sehingga kemudian bisa diawasi, bisa diaudit, sehingga tidak disalahgunakan,” ujar Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurutnya, audit terhadap server dan perangkat penyadapan menjadi penting agar penggunaan teknologi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme audit, penggunaan perangkat penyadapan dapat diperiksa untuk membantu memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan penegakan hukum, bukan untuk kepentingan lain di luar ketentuan. Nasir juga menyoroti persoalan penggunaan perangkat penyadapan yang dapat berpindah-pindah tempat, sementara server berada di lokasi tertentu. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan regulasi agar penggunaan alat sadap dapat terpantau dan diawasi secara jelas. “Selama ini kan kemudian mendengar bahwa ada alat sadap yang dibawa kemari, alat sadap yang dibawa ke situ, server-nya memang di satu tempat, tapi alat sadapnya ke mana-mana kira-kira begitu. Nah, ini seperti apa kira-kira ke depan dalam konteks penegakan hukum,” ungkapnya. Lebih lanjut, Nasir mengingatkan bahwa pengaturan penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang, antara lain undang-undang tentang telekomunikasi, narkotika dan psikotropika, tindak pidana perdagangan orang, KPK, terorisme, serta tindak pidana pencucian uang. Karena itu, pembahasan RUU tentang Penyadapan diharapkan dapat memperjelas tata kelola penyadapan, termasuk aspek pengawasan terhadap infrastruktur dan perangkat yang digunakan. Bagi Nasir, kepastian mekanisme audit menjadi salah satu hal penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjaga agar tindakan penyadapan tetap berada dalam koridor penegakan hukum. (fa/rdn)...

Baca Detail
Maman Imanulhaq Desak TNI-Polri Transparan Usut Dugaan Kekerasan di Pesantren
Berita
16 Nov 2026

Maman Imanulhaq Desak TNI-Polri Transparan Usut Dugaan Kekerasan di Pesantren

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak pemerintah memberikan perlindungan maksimal kepada santri dan lingkungan pesantren menyusul mencuatnya dugaan tindakan kekerasan dan intimidasi oleh oknum aparat di lingkungan pesantren di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Pangandaran, Jawa Barat. Menurut Maman, kedua peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan institusi penegak hukum. Ia menilai, kasus tersebut tidak cukup dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan individu, tetapi juga harus menjadi momentum evaluasi terhadap pola relasi antara aparat negara dan lingkungan pendidikan pesantren. "Pesantren adalah tempat anak-anak bangsa menuntut ilmu, membangun karakter, dan memperkuat akhlak. Santri datang untuk belajar, bukan untuk mengalami ketakutan, intimidasi, apalagi kekerasan. Negara wajib memastikan pesantren menjadi ruang pendidikan yang aman dan bermartabat," tegas Maman dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (14/11/2026). Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut menyoroti dugaan tindakan aparat kepolisian di lingkungan pesantren putri di Sukoharjo serta insiden dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI terhadap sejumlah santri dan santriwati di Pangandaran. Ia menegaskan, kewenangan aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur maupun hak-hak masyarakat, terlebih ketika berhadapan dengan anak-anak dan perempuan. "Seragam dan kewenangan negara melekat pada tanggung jawab untuk melindungi rakyat. Aparat adalah pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan. Tidak boleh ada arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan atas nama penegakan hukum," ujarnya. Minta TNI dan Polri Transparan Terkait penanganan kedua kasus tersebut, Maman meminta institusi TNI dan Polri melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia mengingatkan agar permintaan maaf dari institusi tidak menjadi akhir penyelesaian persoalan tanpa disertai pertanggungjawaban hukum dan pemulihan hak-hak korban. "Jangan sampai permintaan maaf hanya menjadi cara meredam persoalan. Jika terbukti terjadi kekerasan atau penyalahgunaan kewenangan, harus ada sanksi tegas. Korban juga harus mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang memadai," kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX tersebut. Meski demikian, Maman mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi sentimen permusuhan antara komunitas pesantren dan institusi TNI maupun Polri. "Kita menghormati TNI dan Polri sebagai institusi negara. Mayoritas aparat tentu menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Namun, kesalahan oknum tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan masyarakat. Justru penindakan yang tegas akan memperkuat kehormatan institusi," tambahnya. Dorong Sistem Perlindungan Santri Lebih lanjut, Maman mendorong Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta lembaga terkait untuk membangun sistem perlindungan santri dan pesantren yang komprehensif. Sejumlah langkah konkret yang diusulkannya antara lain penyusunan protokol tindakan aparat di lingkungan pesantren, penguatan mekanisme pengaduan, penyediaan pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis bagi santri yang menjadi korban kekerasan. Menurutnya, pengakuan negara terhadap pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang menjamin keamanan dan keberlangsungan pendidikan pesantren. "Negara tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan kontribusi pesantren dalam pembangunan moral dan kebangsaan. Negara juga harus hadir ketika santri dan pesantren membutuhkan perlindungan," tegasnya. Maman menilai pesantren memiliki kontribusi historis dan strategis dalam perjalanan bangsa. Selain sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren juga merupakan kekuatan sosial dan kebudayaan yang turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri harus menjadi komitmen bersama yang berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat ketika muncul kasus yang menyita perhatian publik. "Santri bukan warga negara kelas dua. Pesantren bukan wilayah tanpa perlindungan hukum, dan seragam aparat bukan lisensi untuk bertindak sewenang-wenang. Negara harus hadir, hukum harus tegak, dan santri harus terlindungi. Melindungi santri berarti menjaga masa depan Indonesia," pungkasnya. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Nanang Samodra Dorong Penguatan Dukungan Anggaran bagi Pesantren
Berita
16 Nov 2026

Nanang Samodra Dorong Penguatan Dukungan Anggaran bagi Pesantren

PARLEMENTARIA, Pamekasan – Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi lembaga pendidikan keagamaan. Perjuangan tersebut mencakup penguatan pendanaan pesantren, perluasan akses beasiswa bagi santri, hingga pengangkatan guru swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komitmen tersebut disampaikan Nanang saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026). Ia menegaskan, seluruh anggota Komisi VIII memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan aspirasi lembaga pendidikan keagamaan tanpa membedakan latar belakang partai politik. "Insyaallah kami perjuangkan, Bapak-Bapak. Semua teman-teman Komisi VIII, tidak ada partai A, B, C, D, semua kompak satu partai: Komisi VIII," ujar Nanang. Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mengaku memahami persoalan pendanaan pesantren karena memiliki pengalaman langsung sebagai ketua yayasan pesantren. Menurutnya, keterbatasan dana operasional kerap menyulitkan pengelola pesantren, terutama dalam memenuhi kewajiban membayar gaji para pendidik setiap bulan. Ia mencontohkan, memasuki tanggal 20-an, pengelola pesantren sering kali mulai menghadapi kesulitan keuangan karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional lembaga. Nanang menjelaskan, keterbatasan dukungan anggaran daerah untuk kegiatan keagamaan juga berkaitan dengan pengaturan kewenangan dalam undang-undang pemerintahan daerah. Urusan agama tidak termasuk urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Akibatnya, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan keagamaan kerap menghadapi persoalan dalam pemeriksaan keuangan. Karena itu, menurutnya, kehadiran Undang-Undang tentang Pesantren pada 2019 menjadi salah satu landasan penting untuk membuka ruang dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pesantren dan kegiatan keagamaan. Ia mengapresiasi Kabupaten Pamekasan yang telah memiliki peraturan daerah (perda) tentang pesantren. Namun, Nanang berharap keberadaan regulasi tersebut benar-benar diikuti kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan pesantren dan kegiatan keagamaan di daerah. Selain persoalan pendanaan, Nanang juga menyoroti ketimpangan perlakuan terhadap kelembagaan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Ia mencontohkan perbedaan jenjang eselonisasi kepala kantor Kementerian Agama dengan pejabat yang menangani pendidikan umum, padahal cakupan pelayanan Kemenag sangat luas. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya perhatian terhadap kesetaraan kelembagaan agar pelayanan pendidikan dan keagamaan memperoleh pengakuan serta dukungan yang proporsional. Pada aspek pendidikan, Nanang turut menyoroti pentingnya memperluas akses beasiswa bagi santri melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia mengungkapkan, Komisi VIII telah beberapa tahun memperjuangkan peningkatan alokasi beasiswa, meskipun sebelumnya terkendala keterbatasan anggaran. Namun, sejak tahun lalu, peluang untuk memperluas dukungan tersebut mulai terbuka melalui pembahasan bersama pemerintah. Ia berharap penambahan alokasi beasiswa dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran negara. "Jangan langsung minta banyak, yang penting ada dulu, pelan-pelan bertahap nanti kita tambah," ujarnya. Nanang juga menyoroti nasib lebih dari 700.000 guru swasta yang dinilai perlu mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan melalui pengangkatan sebagai PPPK. Menurutnya, meskipun pimpinan DPR telah menyepakati pentingnya pengangkatan guru swasta, ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi kendala bagi pembiayaan melalui APBN. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi VIII telah meminta Komisi II DPR RI mendorong revisi UU ASN agar guru-guru di lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren, dapat memperoleh kesempatan pengangkatan dan dukungan pembiayaan dari APBN. Namun, pembahasan revisi tersebut masih menunggu penyelesaian agenda legislasi lainnya. Nanang menegaskan Komisi VIII akan terus mendorong agar persoalan tersebut mendapat perhatian dan penyelesaian. "Kalau belum lagi, kita akan gedor lagi," katanya. Dalam pertemuan tersebut, Nanang juga menyambut usulan Prof. Munir mengenai penerapan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi alternatif bagi mereka yang memiliki pengalaman dan kompetensi untuk memperoleh pengakuan akademik sehingga masa studi dapat ditempuh lebih singkat. Ia menyatakan Komisi VIII akan menyuarakan usulan tersebut dalam pembahasan bersama Kementerian Agama sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan pendidikan yang setara. "Kita tidak mau dibeda-bedakan, kita ingin keadilan," tegasnya. Sementara itu, terkait pengembangan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren, Nanang menyinggung dampak peristiwa robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny terhadap mekanisme penyaluran bantuan pembangunan pesantren. Ia menyebut, setelah peristiwa tersebut, penyaluran anggaran pembangunan pesantren oleh Kementerian Agama menghadapi pembatasan sehingga permohonan bantuan rehabilitasi harus melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menurutnya, mekanisme pembangunan melalui Kementerian PU perlu dievaluasi karena berpotensi membutuhkan biaya lebih besar dan belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pesantren. Ia berharap Kementerian Agama dapat kembali memperoleh ruang kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan pesantren, dengan tetap mengutamakan standar keselamatan bangunan. "Kalau kita ingin swakelola, yang saya inginkan cukup didampingi oleh tenaga ahli dari PU pada saat pembangunan supaya terjamin keselamatannya. Ini masih kami upayakan," tutur Nanang. Ia menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal berbagai persoalan tersebut dan memperjuangkan aspirasi lembaga pendidikan keagamaan di daerah. Menurutnya, kekompakan seluruh anggota Komisi VIII menjadi modal penting untuk mendorong kebijakan yang lebih adil bagi pesantren, santri, dan para tenaga pendidiknya. "Jadi jangan khawatir, kami di Komisi VIII sekali lagi kompak semua untuk memperjuangkan teman-teman dari daerah," pungkasnya. (mrs/ssb)...

Baca Detail
Sekolah Rakyat Beri Kesempatan Anak Kembangkan Potensi dan Prestasi
Berita
16 Nov 2026

Sekolah Rakyat Beri Kesempatan Anak Kembangkan Potensi dan Prestasi

PARLEMENTARIA, Banyumas — Prestasi dan perkembangan positif siswa Sekolah Rakyat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya para orang tua, terhadap program pendidikan tersebut. Capaian siswa dalam berbagai bidang dinilai menjadi bukti bahwa Sekolah Rakyat mampu memberikan ruang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi. Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi perkembangan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Banyumas, Jawa Tengah. Menurutnya, meski baru berjalan dalam waktu relatif singkat, para siswa telah menunjukkan kemampuan dan prestasi di berbagai bidang, mulai dari olahraga, pencak silat, seni, hingga keterampilan baris-berbaris. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). “Program ini adalah program yang baik sekali, menumbuhkan sebuah harapan bahwa setiap anak itu punya kesempatan untuk menjadi anak yang lebih baik dan mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan terbaik,” ujar Atalia. Ia menilai, berbagai capaian tersebut perlu terus dikembangkan agar Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga mampu menunjukkan hasil nyata melalui prestasi dan perkembangan peserta didiknya. Menurut Atalia, keberhasilan siswa dalam mengembangkan kemampuan, menunjukkan prestasi, serta merasa nyaman selama mengikuti pendidikan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan orang tua terhadap Sekolah Rakyat akan tumbuh melalui pengalaman dan bukti nyata keberhasilan program, bukan semata-mata melalui sosialisasi atau ajakan untuk mendaftar. “Ketika anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat ini kemudian menunjukkan prestasinya, mereka betah, kemudian juga melakukan hal-hal kebaikan yang banyak berdampak kepada masyarakat, maka banyak masyarakat yang terdorong tanpa perlu lagi harus diajak-ajak,” jelasnya. Atalia berharap penyelenggara Sekolah Rakyat dapat terus menjaga kualitas pendidikan dan pembinaan siswa. Dengan begitu, semakin banyak orang tua yang yakin bahwa program tersebut mampu memberikan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus mengembangkan potensi diri secara optimal. “Jadi dengan sendirinya nanti mereka akan mendaftar. Seperti di beberapa wilayah di Indonesia, ini dengan senang hati orang tuanya yang mendaftarkan anaknya,” tutur legislator Fraksi Partai Golkar tersebut. Senada dengan Atalia, Anggota Komisi VIII DPR RI Lale Syifaun Nufus juga mengapresiasi kemampuan yang ditunjukkan para siswa selama kunjungan kerja tersebut. Ia melihat para siswa telah memperlihatkan potensi di berbagai bidang, seperti olahraga, lari, pencak silat, seni, hingga baris-berbaris. Menurut Lale, capaian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki bakat dan kemampuan yang dapat berkembang apabila memperoleh kesempatan, fasilitas, serta pendampingan yang memadai. Ia menegaskan, Sekolah Rakyat perlu terus memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri. Dengan demikian, pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademis, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan, dan kemampuan nonakademis siswa. Sementara itu, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Dedy Noerhasan memandang Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui program tersebut, pemerintah berharap peserta didik memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan memiliki peluang lebih baik dalam memperbaiki taraf kehidupannya. Menurutnya, penyelenggaraan Sekolah Rakyat diharapkan memberikan dampak jangka panjang bagi keluarga dan masyarakat. Akses pendidikan serta pembinaan yang memadai menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan. “Kami mengharapkan masukan dan rekomendasi dari Komisi VIII DPR RI sebagai bahan perbaikan sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi mandiri dan berprestasi sejalan dengan Banyumas PAS, yaitu Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera,” pungkasnya. (ujm/ssb)...

Baca Detail
Sekolah Rakyat Berasrama Perlu Didukung Fasilitas Kesehatan Memadai
Berita
16 Nov 2026

Sekolah Rakyat Berasrama Perlu Didukung Fasilitas Kesehatan Memadai

PARLEMENTARIA, Banyumas — Anggota Komisi VIII DPR RI Lale Syifaun Nufus mendorong pemerintah melengkapi setiap Sekolah Rakyat dengan fasilitas klinik kesehatan. Keberadaan klinik dinilai penting untuk memastikan peserta didik mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan memadai, mengingat sebagian besar aktivitas mereka berlangsung di lingkungan sekolah dan asrama. Menurut Lale, kebutuhan fasilitas kesehatan tersebut semakin mendesak mengingat jumlah peserta didik di Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas mencapai lebih dari 300 orang. Dengan jumlah siswa yang cukup besar, keberadaan klinik di lingkungan sekolah dapat mempermudah akses pemeriksaan sekaligus mempercepat penanganan apabila peserta didik mengalami gangguan kesehatan. Ia menilai fasilitas tersebut terutama dibutuhkan oleh Sekolah Rakyat yang berlokasi jauh dari pusat layanan kesehatan maupun rumah sakit di wilayah kabupaten. Dengan demikian, siswa tidak harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pemeriksaan atau penanganan medis. “Kami sangat mendukung adanya klinik di sekolah-sekolah di mana pun itu. Karena siswanya banyak. Apalagi kalau sentranya atau rumah sakit di kabupaten tersebut itu jauh,” ujar Lale saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). Lale menambahkan, penyediaan klinik perlu menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, terutama karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama. Dengan pola tersebut, siswa tinggal dan beraktivitas di lingkungan sekolah sepanjang hari sehingga membutuhkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Karena itu, ia berharap fasilitas klinik dapat dimasukkan dalam pengembangan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Menurutnya, penyelenggaraan program tersebut tidak cukup hanya berorientasi pada perluasan akses pendidikan, tetapi juga harus menjamin kesehatan dan kesejahteraan anak-anak yang menjadi peserta didik. “Jadi sudah layak semua Sekolah Rakyat itu ditambah dengan klinik,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem tersebut. Senada dengan Lale, Anggota Komisi VIII DPR RI F. Alimudin Kolatlena juga menilai keberadaan fasilitas kesehatan di Sekolah Rakyat perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, sistem pendidikan berasrama yang mengharuskan siswa tinggal di sekolah selama 24 jam membutuhkan dukungan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Alimudin menegaskan, perhatian terhadap kesehatan peserta didik tidak hanya terbatas pada kondisi fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental. Oleh karena itu, keberadaan klinik di lingkungan sekolah diharapkan dapat menjadi fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan kesehatan siswa secara menyeluruh. Ia menyatakan akan menyampaikan kebutuhan tersebut kepada pimpinan Komisi VIII DPR RI agar penyediaan klinik di Sekolah Rakyat dapat diperjuangkan melalui dukungan anggaran negara. “Saya akan menyampaikan kepada pimpinan, bagaimana supaya klinik ini bisa kita perjuangkan dalam anggaran negara,” pungkas Alimudin. (ujm/ssb)...

Baca Detail
Wujudkan Ekosistem Guru Ideal, Fikri Faqih Perjuangkan Satu Status Bermartabat Bagi Pendidik Indonesia
Berita
16 Nov 2026

Wujudkan Ekosistem Guru Ideal, Fikri Faqih Perjuangkan Satu Status Bermartabat Bagi Pendidik Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih, mendorong percepatan peta jalan transformasi guru non-ASN menjelang batas akhir penghapusan status honorer pada 31 Desember 2026. Gagasan ini mencakup konversi otomatis PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tanpa tes pada awal 2027 serta penyatuan status guru melalui revisi RUU Sisdiknas.  Hal itu disampaikan Abdul Fikri saat menyampaikan paparan bertajuk Mewujudkan Ekosistem Guru Ideal & Peta Jalan Non-ASN Menuju 2027 dalam Konvensi Guru bertema Transformasi Tata Kelola Guru Masa Depan dan Masa Depan Guru Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua di Universitas Harkat Negeri (UHN), Kota Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (14/11/2026).  Politisi dari Dapil Jateng IX ini memetakan transisi aman untuk mengamankan ratusan ribu pendidik non-ASN yang terdata di Dapodik agar tidak memicu kekosongan guru di sekolah negeri, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bagi eks tenaga honorer kategori K1 dan K2 yang melampaui batas usia CPNS, ia menekankan jalur afirmasi PPPK dengan tambahan nilai dari masa pengabdian serta sertifikasi.  "Sesuai amanat UU ASN, akhir 2026 menjadi batas penutupan status honorer di sekolah negeri. Pada awal 2027, kita dorong skema transisi yang aman melalui konversi otomatis PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tanpa tes, sekaligus menghapus kastanisasi profesi guru," ujar politisi Fraksi PKS ini. Untuk sisa guru non-ASN setelah transisi tersebut, Fikri merinci skema berbasis usia. Pendidik berusia di atas 35 tahun diarahkan masuk jalur PPPK atau konversi sertifikasi, sedangkan yang berusia di bawah 35 tahun mengikuti seleksi CPNS.  Lebih jauh, Anggota Komisi VII DPR RI yang sebelumnya membidangi pendidikan di Komisi X pada periode Juni 2025–November 2026 ini mengusulkan penghapusan kesenjangan antara guru negeri dan swasta. Melalui revisi RUU Sisdiknas, ia mendorong penyatuan nomenklatur agar tidak ada lagi kasta pembeda antara PNS, PPPK, honorer, negeri, maupun swasta.  Perjuangan yang dirintis di Komisi X tersebut juga meliputi dorongan kepada Presiden untuk mengangkat guru yang memenuhi kriteria menjadi PNS tanpa sistem kontrak.  Selain persoalan status, Fikri menyoroti tantangan pemerataan dan mutu pendidikan. Secara nasional, rasio guru dan murid Indonesia berada di angka 1:14, melampaui standar ideal 1:20 dan lebih baik dibandingkan Vietnam yang berada di rasio 1:24. Namun, distribusi guru dinilai masih menumpuk di perkotaan sehingga terjadi defisit di wilayah 3T.  Sebagai solusi, ia menawarkan redistribusi presisi dan penerapan guru multi-subjek yang dibekali kompetensi mengajar kelas rangkap, mengadopsi model pedesaan di Brasil dan India. Di sisi kesejahteraan, guru swasta perlu mendapatkan standar upah minimum melalui subsidi pemerintah serta akses setara ke Pendidikan Profesi Guru (PPG).  Untuk mendongkrak skor Programme for International Student Assessment (PISA), Fikri menekankan tiga langkah peningkatan mutu. Langkah tersebut meliputi seleksi ketat calon mahasiswa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), penguatan budaya kolaborasi mingguan lewat lesson study seperti di Tiongkok dan Vietnam, serta pengurangan beban administrasi agar guru kembali fokus menuntun literasi, numerasi, dan nalar siswa. (rdn)...

Baca Detail
Habiburokhman Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang
Berita
16 Nov 2026

Habiburokhman Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) proaktif mengusut dugaan kasus pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan seorang kepala daerah di Kabupaten Kupang. Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, termasuk pejabat publik. Habiburokhman mengungkapkan, dirinya telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan dugaan tindak pidana tersebut segera ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus diproses secara serius dan cepat tanpa memandang kedudukan maupun jabatan pihak yang dilaporkan. “Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (14/11/2026). Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil langkah hukum apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Ia menegaskan, penahanan terhadap pihak yang dilaporkan perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum apabila persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. “Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tegasnya. Selain mendorong proses penegakan hukum, Habiburokhman menyatakan bahwa partainya juga akan mengambil langkah tegas apabila dugaan tersebut terbukti. Ia menyebut, sanksi internal berupa pemecatan akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Ia juga mendorong agar yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sikap tersebut, menurutnya, menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penanganan perkara harus mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), sekaligus memastikan hak korban memperoleh perlindungan dan keadilan. Latar Belakang Kasus Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tersebut diduga bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut. Laporan itu kemudian menjadi perhatian publik dan mendorong desakan agar aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Hingga proses hukum berjalan, dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengusut perkara secara objektif, mengumpulkan alat bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memberikan perlindungan kepada korban dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (rdn)...

Baca Detail
Harus Ada Kejelasan Kewenangan Sebelum Bahas Anggaran Pelebaran Akses Whoosh Padalarang
Berita
16 Nov 2026

Harus Ada Kejelasan Kewenangan Sebelum Bahas Anggaran Pelebaran Akses Whoosh Padalarang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menyoroti perihal pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, hingga PT KCIC, khususnya dalam pelebaran akses menuju Stasiun Whoosh di Stasiun KCIC Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Menurutnya, segenap pihak harus memiliki perencanaan bersama sebelum membahas soal pendanaan.  Hal ini ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun KCIC Padalarang, Bandung Barat, Jumat (13/11/2026). Menurut Hamka, pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan PT KCIC masih belum jelas. Saat Komisi VI meninjau lapangan, ia melihat masing-masing pihak seperti saling menunggu. Tadi kami lihat itu bingung sendiri kita, yang mana sih? Saling mengharap gitu lho, Pak. Kami dari sisi di Komisi V hanya mau mengetahui skemanya seperti apa,” ujarnya. Hamka mengakui aturan sudah jelas. Bahwa pembangunan jalan provinsi dibiayai dan dibangun oleh provinsi, jalan kabupaten oleh kabupaten, sedangkan jalan nasional menjadi tanggung jawab kementerian. Namun, ia juga memahami kondisi keuangan daerah yang terbatas. Sebagai anggota Badan Anggaran, ia mengaku mengikuti perkembangan keuangan negara, sehingga memahami bahwa APBD daerah tidak mudah untuk menanggung semuanya. “Kami juga pahami,  bahwa APBD daerah pasti agak susah. (Tapi) provinsi masih bisalah bergerak,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini. Karena itu, Hamka meminta Kementerian PU menjadi leading sector menyelesaikan hal ini dengan berkoordinasi stakeholder terkait. Menurutnya, tahap pertama yang harus diselesaikan adalah jadwal dan pembagian tanggung jawab. Setelah itu disepakati, barulah sumber dana dibahas bersama secara konsorsium. “Kalau nanti kesepakatan-kesepakatan itu ada, siapa punya tanggung jawab dan sebagainya, sumber pendanaannya masih bisa kita pikirkan,” ucapnya. Salah satu pilihan yang ia sebut adalah Instruksi Presiden Jalan Daerah (Inpres Jalan Daerah). Bila terpaksa, kebutuhan di lokasi ini bisa dimasukkan ke program tersebut setelah dikoordinasikan dengan Kementerian PU, tanpa mengganggu anggaran daerah masing-masing. Hamka mengingatkan bahwa program IJD tahun ini belum sepenuhnya berjalan lancar. Dari kebutuhan sekitar Rp12 triliun, baru Rp4 triliun yang tersedia. Meski begitu, ia menegaskan Komisi V siap menganggarkan IJD tahun depan jika skema dan perencanaannya sudah jelas. “Jadi pada saat pendanaan kita sepakati semuanya, saya kira itu bisa jalan. Perencanaannya dulu dipastikan secara cermat,” pungkasnya. (app/rdn)...

Baca Detail
Legislator Soroti Kontribusi Kawasan Industri bagi Daerah, Realisasi PPh 21 Jadi Masukan RUU
Berita
16 Nov 2026

Legislator Soroti Kontribusi Kawasan Industri bagi Daerah, Realisasi PPh 21 Jadi Masukan RUU

PARLEMENTARIA, Karawang - Besarnya investasi di kawasan industri perlu diikuti pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Persoalan kontribusi pajak, pelibatan pengusaha lokal, serta distribusi manfaat investasi menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Merespons hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menilai keberadaan investor di daerah seharusnya turut mendorong perekonomian masyarakat sekitar. Menurutnya, pengusaha lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu dilibatkan dalam rantai pasok industri. “Jadi jangan sampai investor di sini banyak tapi tidak ada dampaknya bagi masyarakat sekitar,” ujar Eva dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Eva turut menyoroti persoalan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pekerja yang beraktivitas di daerah, tetapi pemberi kerjanya terdaftar di wilayah lain. Ia menyebut persoalan tersebut menjadi keluhan pemerintah daerah karena aktivitas ekonomi berlangsung di daerah, sementara penerimaan pajak belum tentu tercatat di wilayah yang sama. “Ini juga sebenarnya keluhan semua pemerintah daerah. Pekerja-pekerjanya, investornya itu bekerja di daerah tapi pajaknya ada di pusat (Jakarta),” kata politisi Fraksi PKB itu. Persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU). Dalam ketentuan penghitungan DBH PPh, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 didasarkan pada tempat wajib pajak terdaftar, yang merujuk pada tempat kegiatan usaha pemberi kerja. PMK tersebut juga mengatur alokasi DBH PPh sebesar 20 persen untuk daerah. Pembagiannya meliputi 7,5 persen untuk provinsi yang bersangkutan, 8,9 persen untuk kabupaten/kota penghasil, serta 3,6 persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama. Ketentuan pembagian tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati dalam melihat kontribusi kawasan industri terhadap daerah. Terlebih, pemerintah daerah berharap aktivitas industri yang berlangsung di wilayahnya dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata. Bupati Karawang Aep Saepuloh menyampaikan harapan agar pekerja yang bekerja dan tinggal di Karawang turut memberikan kontribusi pajak bagi daerah. Ia juga meminta pemerintah daerah dilibatkan dalam koordinasi perizinan serta pengawasan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. “Saya berharap mudah-mudahan dengan RUU yang baru (RUU Kawasan Industri) minimal orang yang kerja di Karawang ya toh bayar pajaknya ya di Karawang. Jangan bayar pajaknya juga di Jakarta,” ujar Aep. Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha turut menekankan pentingnya menyelaraskan keberadaan kawasan industri dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Ia menilai Karawang memiliki karakter strategis sebagai kawasan industri sekaligus lumbung pangan nasional. “Sama untuk meng-sinkronisasi juga bagaimana ada Kawasan Industri, ada lumbung pangan, tapi apakah ekonomi masyarakat ini sudah merata atau belum? Nah ini tentu dalam RUU nanti kita akan masukkan pasal-pasal yang sekiranya bisa mendorong pada peningkatan ekonomi masyarakat kita,” kata Iman. Berdasarkan paparan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Try Supondy, terdapat 17 kawasan industri di Kabupaten Karawang berdasarkan data perizinan Kementerian Perindustrian. Kawasan tersebut memiliki total luas lahan 9.121 hektare dengan tingkat okupansi 66,4 persen dan menyerap sekitar 165 ribu tenaga kerja. Total investasi kawasan industri di Karawang dalam paparan tersebut mencapai Rp10,21 triliun. Besarnya aktivitas industri tersebut menjadi salah satu konteks penting bagi Komisi VII dalam mendalami kontribusi kawasan industri terhadap daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang melalui Sakernas Agustus 2026 menunjukkan, penduduk bekerja di Karawang mencapai 1,21 juta orang. Lapangan usaha manufaktur menyerap 34,46 persen tenaga kerja, jasa 47,55 persen, dan pertanian 17,99 persen. Komisi VII DPR RI menghimpun berbagai masukan tersebut sebagai bahan penyusunan RUU Kawasan Industri, agar pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga memperhatikan pemerataan manfaat ekonomi, keterlibatan pemerintah daerah, serta peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. (uc/rdn)...

Baca Detail
Aspirasi Ponpes se-Pamekasan Jadi Pijakan Komisi VIII Rumuskan Kebijakan Ramah Pesantren
Berita
16 Nov 2026

Aspirasi Ponpes se-Pamekasan Jadi Pijakan Komisi VIII Rumuskan Kebijakan Ramah Pesantren

PARLEMENTARIA, Pamekasan – Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengapresiasi masukan dari para pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Pamekasan, Jawa timur. Menurutnya, masukan ini akan menjadi pijakan Komisi VIII DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang ramah pesantren kepada pemerintah.  Apresiasi itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026).  "Kunjungan kerja kali ini adalah dalam rangka melakukan pengawasan dengan menyerap aspirasi permasalahan pondok pesantren. Masukan-masukan yang kami dapatkan hari ini dari pondok pesantren akan menjadi pijakan Komisi VIII dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang ramah pesantren kepada pemerintah," ujar Ansari kepada Parlementaria usai pertemuan. Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan, pada 2019 Komisi VIII DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mengatur tiga fungsi pondok pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang tersebut diharapkan menjadi instrumen bagi negara untuk merekognisi, memfasilitasi, dan mengafirmasi pengembangan pesantren. Menurutnya, pesantren telah berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Legislator Dapil Jawa Timur XI ini menyampaikan, pada 2026 pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama RI, dengan Direktur Jenderal pertamanya yang telah dilantik pada 15 September lalu. Ia berharap kehadiran Ditjen Pesantren dapat lebih fokus mengembangkan pesantren, khususnya di Madura yang tercatat memiliki 430 pondok pesantren. "Luar biasa," ujarnya. Meski negara telah menghadirkan instrumen regulasi dan kelembagaan, Ansari mengakui masih terdapat permasalahan dalam menghadirkan kebijakan yang memihak pesantren. "Komisi VIII DPR RI akan terus mengupayakan perbaikan kebijakan pemerintah agar memihak kepada pesantren," tegasnya. (mrs/rdn)...

Baca Detail