KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Edoardus Ingatkan Pemerintah Tak Boleh Abaikan Karhutla di Papua
Berita
18 Nov 2026

Edoardus Ingatkan Pemerintah Tak Boleh Abaikan Karhutla di Papua

PARLEMENTARIA, Palangka Raya - Anggota Komisi IV DPR RI Edoardus Kaize meminta pemerintah memberikan perhatian yang setara terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua dan Kalimantan. Ia mengingatkan, penanganan karhutla tidak boleh hanya terkonsentrasi di Kalimantan karena kebakaran juga terjadi di sejumlah provinsi di wilayah Papua. Sebagai informasi, ada sekitar 2.000 titik api tersebar di sejumlah provinsi di Papua. Kebakaran tidak hanya terjadi di Papua Selatan, tetapi juga di Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua. “Jangan kita berpikir Papua Selatan aman-aman saja. Sampai hari ini Papua Selatan masih terbakar. Perhatian yang fokus kepada Kalimantan memang perlu, tetapi jangan lupa bahwa Papua Selatan juga mengalami kebakaran,” ungkap Edoardus kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, kemudahan akses menuju Kalimantan tidak seharusnya membuat penanganan karhutla terkonsentrasi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ia menegaskan pemerataan perhatian diperlukan agar masyarakat di Papua juga memperoleh penanganan yang setara. “Penanganan ini harus merata. Tidak bisa karena akses kita paling mudah ke Kalimantan, semua datang dan menumpuk di Kalimantan. Papua juga bagian dari negara ini, jadi harus diurus sama seperti Kalimantan,” tuturnya. Ia  menegaskan, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Karena itu, seluruh pihak harus menghindari sikap saling menyalahkan dan mengedepankan evaluasi serta langkah penanganan terpadu. “Ini bukan kebakaran lahannya masyarakat, perusahaan, atau pemerintah, tetapi ini urusan negara. Jadi, harus ditangani secara bersama-sama,” tegasnya.Ia menilai, evaluasi perlu dilakukan terhadap upaya pencegahan yang selama ini dijalankan pemerintah maupun perusahaan. Salah satunya menyangkut keberlanjutan patroli hutan yang sebelumnya dinilai cukup baik, tetapi kini dipertanyakan pelaksanaannya. Pemerintah daerah juga, tegasnya, perlu mengevaluasi kembali pengawasan dan pencegahan kebakaran agar tidak hanya menyalahkan masyarakat ketika terjadi karhutla. Selain pencegahan kebakaran, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan hasil hutan dan kewajiban menjaga kelestariannya. Perusahaan pemegang izin pengelolaan kawasan hutan harus menerapkan sistem tebang pilih tanam serta melakukan penanaman kembali setelah penebangan. Dirinya mengingatkan bahwa aktivitas penebangan perlu mengikuti ketentuan dan memperhatikan dampaknya terhadap vegetasi di sekitar kawasan. Pun, tekannya, pemanfaatan hasil hutan juga harus diimbangi dengan upaya pemulihan ekosistem agar kelestariannya tetap terjaga bagi generasi mendatang. “Walaupun kita mengambil hasil hutan, pelestariannya tetap harus dijaga. Hutan ini bukan hanya dinikmati oleh kita, tetapi juga oleh anak cucu kita. Jangan sampai nanti mereka hanya bisa memaki-maki kita karena tidak melakukan apa-apa untuk mereka,” kata Edoardus. Terkait keterlibatan perusahaan dalam pencegahan karhutla, dirinya meminta evaluasi dilakukan secara terbuka. Hal itu mencakup pelaksanaan edukasi kepada masyarakat, kegiatan penghijauan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman. Menurutnya, perusahaan juga harus jujur melihat kontribusi dan tanggung jawabnya dalam mencegah kebakaran di kawasan yang dikelola. “Jangan masyarakat terus yang menjadi kambing hitam. Perusahaan juga harus jujur melihat apakah ada kontribusinya terhadap kebakaran hutan ini. Misalnya, kurang memberikan edukasi kepada masyarakat, kurang memperhatikan penanaman atau penghijauan, maupun keterbatasan alat pemadam ketika terjadi kebakaran,” tegasnya. Ia menambahkan, kesiapan menghadapi potensi bencana harus menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan sejak awal mengelola kawasan hutan. Risiko kebakaran maupun bencana lain, seperti tanah longsor, perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan dan kesiapan penanganan. Menutup keterangannya, Edoardus menegaskan bahwa pengelolaan hutan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah melalui kementerian terkait. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemegang hak ulayat di sekitar kawasan hutan, harus dilibatkan karena keberlanjutan hutan merupakan tanggung jawab bersama. (mun/um)...

Baca Detail
Baleg: Capaian Legislasi 2026 Sesuai Target, Jadi Pijakan Prolegnas 2027
Berita
18 Nov 2026

Baleg: Capaian Legislasi 2026 Sesuai Target, Jadi Pijakan Prolegnas 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai capaian legislasi sepanjang 2026 telah berjalan sesuai target dan menjadi pijakan dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan produktivitas pembentukan undang-undang, termasuk melalui pembaruan metode penyusunan regulasi. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan, sepanjang 2026 terdapat komisi yang berhasil menyelesaikan lebih dari satu rancangan undang-undang dalam tahapan penyusunan. Sementara itu, Baleg juga telah merampungkan lebih dari lima RUU dalam proses penyusunan, disertai penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang dalam daftar kumulatif terbuka. “Capaian prioritas di 2026 sangat luar biasa besar, tinggi. Sangat sesuai target,” ujar Bob Hasan kepada Parlementaria usai Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Menurutnya, pengalaman pembentukan undang-undang sepanjang 2026 perlu menjadi bahan evaluasi agar proses legislasi pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih produktif. Karena itu, Baleg menyiapkan pendekatan melalui sejumlah metodologi pembentukan undang-undang yang telah dirumuskan dalam RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang. Bob Hasan menyebut harmonisasi, kodifikasi, dan omnibus sebagai metodologi yang akan menjadi bagian dari pendekatan pembentukan undang-undang pada 2027. Ia meyakini penerapan metode tersebut dapat meningkatkan produktivitas penyusunan dan pembentukan regulasi. “Dengan tiga metodologi ini kami berkeyakinan bahwa tahun 2027 kita akan signifikan meningkat lagi dalam rancangan atau pembentukan undang-undang,” tegas politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu. Ia menambahkan, persiapan Prolegnas 2027 juga perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembaruan hukum nasional. Menurutnya, regulasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara, terutama dalam menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Bob Hasan menilai kebutuhan pembaruan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan undang-undang baru, tetapi juga revisi terhadap regulasi yang sudah berlaku. Revisi diperlukan apabila ketentuan yang ada belum mampu menjawab persoalan hukum atau menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. “Sangat membutuhkan revisi-revisi perundang-undangan karena kemaslahatan itu dapat dicapai juga dari perspektif tentang regulasi. Sistemlah yang akan mencapai kepada tujuan bernegara ini, yaitu tentang keadilan dan kemaslahatan,” jelasnya. Selain revisi regulasi, pembentukan undang-undang baru yang sebelumnya belum memiliki pengaturan juga menjadi perhatian dalam penyusunan agenda legislasi mendatang. Dengan demikian, Prolegnas 2027 diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan penyempurnaan aturan yang telah ada sekaligus menjawab kebutuhan hukum baru. “Selain itu pun juga ada undang-undang yang baru atau non-existing yang dimulai dari nol itu juga menjadi penting,” tuturnya. Melalui evaluasi capaian legislasi 2026, Baleg bersama komisi dan fraksi di DPR diharapkan dapat menyusun agenda Prolegnas 2027 secara lebih terarah. Upaya peningkatan produktivitas tersebut tetap perlu disertai perhatian terhadap kebutuhan pembaruan hukum agar undang-undang yang dihasilkan mampu memberikan manfaat serta menjawab persoalan masyarakat. (fa/rdn)...

Baca Detail
Keselamatan Pasien Harus Jadi Prioritas Penjaminan Kesehatan
Berita
17 Nov 2026

Keselamatan Pasien Harus Jadi Prioritas Penjaminan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Indah Kurniawati, menyoroti perlunya evaluasi terhadap ketentuan penjaminan kesehatan, terutama terkait cakupan obat, tindakan medis, hingga batas lama rawat inap. Menurutnya, kebijakan penjaminan harus lebih mempertimbangkan kondisi medis dan kebutuhan pemulihan pasien, bukan semata-mata berpedoman pada batasan administratif. Hal tersebut disampaikan Indah dalam kunjungan spesifik BURT DPR RI ke Rumah Sakit (RS) JIH Solo, Jawa Tengah, Senin (16/11/2026). Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, dalam praktik pelayanan kesehatan masih ditemukan sejumlah kendala ketika kebutuhan pengobatan pasien tidak sepenuhnya terakomodasi oleh ketentuan penjaminan. Indah mencontohkan, pasien terkadang menghadapi keterbatasan penjaminan ketika obat maupun tindakan medis yang direkomendasikan dokter tidak termasuk dalam cakupan yang ditanggung. Padahal, kebutuhan pengobatan setiap pasien berbeda dan harus disesuaikan dengan kondisi medis masing-masing. “Kami cuma mengingatkan karena (keluhan) itu yang sering kami terima sebagai bahan masukan ya. Karena kami ditolak, gak bisa, obat tertentu gak boleh, treatment tertentu gak boleh, kayak gitu,” ujar Indah, yang merupakan Legislator Dapil Jawa Timur I tersebut. Selain cakupan obat dan tindakan medis, Indah turut menyoroti ketentuan batas lama rawat inap yang dinilai perlu lebih fleksibel mengikuti perkembangan kondisi pasien. Menurutnya, batas waktu perawatan secara administratif tidak serta-merta menjadi indikator bahwa pasien telah pulih dan siap menjalani perawatan di rumah. “Kalau masih sakit gak harus tiga hari, tapi pasien merasa aku masih kepingin di rumah sakit ini. Kalau pulang aku tidak ada yang rawat, begitu gitu kan,” ungkapnya. Ia menilai, keputusan mengenai lama perawatan perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan pasien sekaligus kesiapan lingkungan tempat tinggal dalam mendukung proses pemulihan. Sebab, kebutuhan pasien tidak berhenti pada tindakan medis selama berada di rumah sakit, tetapi juga mencakup kesinambungan perawatan setelah diperbolehkan pulang. Indah juga mengingatkan adanya potensi perbedaan penilaian antara kebutuhan medis dan parameter yang digunakan pihak penjamin, khususnya dalam penanganan kondisi darurat. Menurutnya, kondisi yang dinilai membutuhkan penanganan segera oleh pasien belum tentu mendapatkan penilaian serupa berdasarkan kriteria penjaminan. “Bagi pasien mungkin 38 (derajat) sudah kejang gawat ya, sementara itu bagi BPJS enggak, enggak bisa. Kalau enggak segitu ya kalau kamu tetap lakukan tindakan seolah-olah itu gawat maka kamu tanggung sendiri kayak gitu-gitu loh Pak,” jelasnya. Ia menegaskan, keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas dalam setiap keputusan medis, terutama pada penyakit yang membutuhkan penanganan cepat. Indah pun mengingatkan pentingnya golden period atau periode emas penanganan medis, ketika keterlambatan tindakan dapat memengaruhi keberhasilan pengobatan maupun prognosis pasien. Dalam kesempatan tersebut, Indah turut mengapresiasi kesiapan RS JIH Solo dalam menangani pasien stroke melalui sistem alarm khusus yang memungkinkan tim medis bergerak secara bersamaan. Melalui sistem tersebut, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa tindakan awal ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu tidak lebih dari satu jam. Indah berharap, berbagai ketentuan penjaminan kesehatan dapat terus dievaluasi melalui koordinasi antara rumah sakit dan pihak penjamin. Menurutnya, diperlukan keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan penjaminan dan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan medis pasien. “Saya tahu tidak segampang itu rumah sakit akan membuat suatu diskresi untuk suatu tindakan yang memang tidak sering tapi kadang terjadi, tetapi tentu saya percaya bahwa utamakan keselamatan terlebih dahulu,” pungkasnya. (sqa/ssb)...

Baca Detail
Produk Impor Membanjiri Pasar, Kaisar Abu Hanifah: Standardisasi Produk Nasional Perlu Satu Atap
Berita
17 Nov 2026

Produk Impor Membanjiri Pasar, Kaisar Abu Hanifah: Standardisasi Produk Nasional Perlu Satu Atap

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Kaisar Abu Hanifah menyoroti perlunya penguatan kelembagaan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menghadapi derasnya arus produk impor yang masuk ke pasar domestik. Menurutnya, penguatan kewenangan, otoritas, jangkauan, hingga dukungan anggaran BSN menjadi langkah penting untuk melindungi daya saing industri dalam negeri sekaligus menjamin mutu produk dan keamanan konsumen. Kaisar mengungkapkan, persoalan standardisasi nasional menjadi salah satu perhatian hampir seluruh fraksi di Komisi VII DPR RI. Pasalnya, pasar domestik saat ini dibanjiri berbagai produk impor, mulai dari barang industri strategis hingga produk kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam melindungi daya saing industri nasional dinilai belum berjalan optimal. Ia pun mempertanyakan kemungkinan restrukturisasi BSN agar penanganan standardisasi nasional dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Menurutnya, pengelolaan urusan standardisasi yang masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga menjadi salah satu tantangan dalam mengoptimalkan penerapan SNI. “Apakah memungkinkan jika kita bikin satu atap dan secara kelembagaan tentu dengan penambahan kewenangan, penambahan otoritas dan juga budget untuk penanganannya?” ujar Kaisar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) Komisi VII DPR RI bersama pakar Waluyo Marto Wiyoto di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Selain penguatan kelembagaan, Politisi Fraksi PKB tersebut juga meminta pandangan Waluyo mengenai urgensi revisi undang-undang yang mengatur standardisasi nasional. Ia berharap regulasi yang diperbarui nantinya mampu menjadikan SNI sebagai instrumen perlindungan produk dalam negeri, tanpa sekadar menjadi hambatan perdagangan. Menanggapi hal tersebut, Waluyo menyatakan sepakat bahwa BSN perlu diperkuat, terutama dari sisi kewenangan penegakan, jangkauan, dan dukungan kelembagaan. Ia menilai pembentukan Panja SNI merupakan langkah tepat untuk menghimpun berbagai masukan pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan regulasi. Terkait upaya membendung produk impor, Waluyo mengingatkan agar kebijakan standardisasi disusun secara cermat. Ia mencontohkan produk jeruk asal Cina yang melimpah di pasar domestik dengan harga lebih kompetitif, sementara produk Indonesia justru menghadapi tantangan besar ketika hendak memasuki pasar luar negeri, seperti Jepang. Waluyo mengusulkan agar Panja mempertimbangkan proyek percontohan dengan memetakan tiga hingga lima jenis produk yang dinilai mengancam keberlangsungan produsen dalam negeri. Namun, penerapan kewajiban SNI juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Jangan sampai SNI baru nanti malah membebankan UMKM,” tegasnya. Ia menilai, penerapan standar terhadap UMKM perlu dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi, internalisasi, dan pendampingan hingga pelaku usaha mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Waluyo mencontohkan pengalamannya saat menerapkan sistem manajemen keselamatan kontraktor di British Petroleum (BP). Pada tahap awal, para kontraktor belum mampu memenuhi standar sehingga diperlukan pendampingan dan pelatihan sebelum penerapan kewajiban secara penuh. Lebih lanjut, Waluyo mendorong pemetaan menyeluruh terhadap produk dalam negeri agar pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Selain pendampingan standardisasi, dukungan pemasaran dan peningkatan daya saing juga diperlukan agar produk lokal mampu menembus pasar internasional. Ia turut menyinggung peluang penguatan kerja sama industri nasional melalui konsep ‘Indonesia Incorporated’, yakni kolaborasi berbagai sektor industri untuk menawarkan kemampuan dan produk Indonesia secara terintegrasi di pasar global. Menurut Waluyo, penguatan SNI pada akhirnya perlu didasarkan pada analisis risiko dan dampak agar kebijakan perlindungan industri nasional tidak justru menjadi beban bagi pelaku usaha. (gal/we)...

Baca Detail
Azis Subekti: RUU Adminduk Dorong Perubahan Paradigma Pelayanan Kependudukan
Berita
17 Nov 2026

Azis Subekti: RUU Adminduk Dorong Perubahan Paradigma Pelayanan Kependudukan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) diarahkan untuk mengubah paradigma pelayanan administrasi kependudukan, dari yang semula pasif menjadi lebih aktif dan responsif. Melalui perubahan tersebut, negara diharapkan semakin hadir dalam memenuhi kebutuhan administrasi setiap warga negara. Hal itu disampaikan Azis saat memberikan keterangan kepada Parlementaria dan awak media usai Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI terkait pembahasan RUU Adminduk di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurut Azis, salah satu pokok penting dalam revisi regulasi tersebut adalah perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi kependudukan. Negara tidak lagi sekedar menunggu masyarakat mengurus dokumen kependudukannya, tetapi harus aktif merespons setiap dinamika kependudukan. “Pertama adalah mengenai paradigma tentang administrasi kependudukan. Kita akan mengubah dari status quo pasif menjadi status quo aktif. Artinya, negara hadir, negara harus responsif terhadap dinamika kependudukan. Anak lahir itu bukan hanya hak, tapi kewajiban negara untuk memberikan akta kelahiran, dan seterusnya,” jelasnya. Selain perubahan paradigma, Azis menyebut pembaruan landasan yuridis dan sosiologis juga menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU tersebut. Secara yuridis, penyusunan regulasi perlu diselaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas data. Menurut Legislator Fraksi Partai Gerindra ini, integrasi data kependudukan menjadi kebutuhan mendasar untuk membangun sistem administrasi yang lebih terpadu. Hal tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan kebijakan lain, seperti reforma agraria, yang memerlukan kepastian identitas dan keterlacakan riwayat kepemilikan tanah. Dalam konteks tersebut, penerapan single identity number atau nomor identitas tunggal melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi salah satu arah pembaruan yang didorong dalam RUU Adminduk. Sistem ini diharapkan dapat menghubungkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk data perpajakan dan kepemilikan. “Kita semangatnya adalah kepemilikan lahan itu bisa di-trace, bisa dilihat riwayatnya sesuai dengan kepemilikan masing-masing dan itu tentu menuntut adanya single identity number atau NIK yang di situ memuat juga tentang kepemilikan, NPWP, dan lain-lain,” tandasnya. Sehingga, single identity number ini akan merepresentasikan kehadiran warga negara dalam setiap pelayanan publik. Tetapi di saat yang sama RUU ini punya tantangan untuk melindungi ini sebagai data pribadi yang memang tidak mudah untuk disalahgunakan. Azis juga menilai perubahan sosial yang berlangsung cepat, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas penduduk harus menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi administrasi kependudukan. Ia mencontohkan, meskipun Indonesia telah menerapkan KTP elektronik, masyarakat masih kerap diminta menyerahkan fotokopi KTP ketika mengakses layanan BPJS maupun perbankan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan integrasi dan digitalisasi pelayanan agar data identitas yang telah dimiliki negara dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. “Karena kita nanti akan punya single identity number, berarti single identity number ini akan mempresentasikan kehadiran warga negara dalam setiap pelayanan publik. Tetapi di saat yang sama kita punya tantangan untuk melindungi ini sebagai data pribadi yang memang tidak mudah untuk disalahgunakan,” ungkap Azis. Menutup wawancara, Azis menekankan pembaruan UU Adminduk tidak boleh hanya menjawab persoalan pelayanan saat ini, tetapi juga harus mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam lima, sepuluh, hingga dua puluh tahun mendatang. Menurutnya, pemanfaatan teknologi seperti pengenalan wajah dan biometrik dapat menjadi bagian dari pengembangan pelayanan publik yang lebih praktis dan terintegrasi. Dengan sistem yang semakin terkoneksi, masyarakat tidak perlu berulang kali menjalani proses verifikasi identitas ketika mengakses berbagai layanan. (pun/rdn)...

Baca Detail
Kebijakan Hukum Terbuka Tidak Boleh Abaikan Hak Konstitusional Masyarakat
Berita
17 Nov 2026

Kebijakan Hukum Terbuka Tidak Boleh Abaikan Hak Konstitusional Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas. Setiap aturan yang dibuat DPR bersama pemerintah tetap harus berpijak pada konstitusi dan mempertimbangkan hak-hak warga negara. Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat membahas konsep Open Legal Policy atau kebijakan hukum terbuka dalam forum diskusi di Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dalam pidato kuncinya pada Diskusi Terpumpun bertajuk “Analisis Batas Konstitusional Open Legal Policy dan Penggunaannya dalam Penyusunan Keterangan DPR”, Nasir menjelaskan bahwa kebijakan hukum terbuka merupakan ruang yang diberikan konstitusi kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan berbagai ketentuan yang tidak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ruang tersebut mencakup berbagai keputusan, mulai dari penentuan batas usia, beratnya ancaman pidana, jangka waktu, hingga rancangan kelembagaan. Dalam menentukan kebijakan tersebut, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan kondisi sosial, kemampuan anggaran, kesiapan kelembagaan, serta aspirasi masyarakat. Namun, Nasir mengingatkan bahwa kewenangan tersebut tetap memiliki batas konstitusional. “Kebebasan memilih kebijakan berbeda dengan kebebasan dari batas konstitusi. Ruang pilihan itu berada di dalam konstitusi dan tidak pernah berada di atasnya,” tegasnya. Menurut Politisi Fraksi PKS ini, semakin besar suatu ketentuan undang-undang bersinggungan dengan hak konstitusional warga negara, semakin kuat pula alasan yang harus disiapkan oleh pembentuk undang-undang. Pengaturan teknis dan administratif pada umumnya memiliki ruang kebijakan yang lebih luas. Sebaliknya, aturan yang membatasi kebebasan, membedakan perlakuan antarkelompok masyarakat, atau mengurangi hak warga negara membutuhkan pertimbangan yang lebih mendalam. Ia juga mengingatkan bahwa pembatasan hak asasi manusia harus memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni dilakukan berdasarkan undang-undang dan untuk tujuan yang dibenarkan konstitusi. Belajar dari Perubahan Batas Usia Perkawinan Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan hukum terbuka bekerja dalam praktik, Nasir mengangkat perjalanan pengujian ketentuan batas usia perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 2015, MK menolak permohonan pengujian ketentuan batas usia perkawinan dan mempertimbangkan penentuannya sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Namun, pada 13 Desember 2018, melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, MK menyatakan ketentuan usia minimum perkawinan 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan UUD 1945. MK kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. DPR bersama pemerintah selanjutnya menindaklanjuti putusan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan baru itu menyamakan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Nasir menilai perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap kebijakan hukum terbuka tidak serta-merta menutup kemungkinan suatu norma diuji kembali di MK. Terlebih, apabila terdapat dasar pengujian atau argumentasi konstitusional yang berbeda. Keterangan DPR Harus Didukung Alasan dan Data Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai PKS ini menekankan bahwa dalam menghadapi pengujian undang-undang, DPR tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu ketentuan merupakan kebijakan hukum terbuka. Keterangan DPR harus mampu menjelaskan tujuan pembentukan aturan, alasan pemilihan norma tertentu, serta jawaban terhadap keberatan konstitusional yang diajukan pemohon. Menurutnya, penjelasan tersebut perlu didukung dokumen dan data yang dapat ditelusuri, seperti Naskah Akademik, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), risalah rapat panitia kerja, risalah rapat kerja, serta data yang menjadi dasar pembahasan undang-undang. Karena itu, Nasir mengingatkan pentingnya mendokumentasikan setiap pertimbangan pembentukan undang-undang sejak proses legislasi berlangsung. Dengan demikian, ketika suatu ketentuan diuji di kemudian hari, DPR memiliki landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menegaskan bahwa persidangan pengujian undang-undang tidak seharusnya dipandang sebagai arena pertentangan antara DPR dan Mahkamah Konstitusi. Keduanya memiliki kewenangan berbeda, tetapi bekerja dalam kerangka konstitusi yang sama. DPR bersama Presiden menjalankan kewenangan pembentukan undang-undang, sedangkan MK bertugas menguji kesesuaiannya dengan UUD 1945. Dalam konteks tersebut, keterangan DPR menjadi bagian penting untuk membantu hakim memahami latar belakang dan alasan pembentukan suatu norma. Dengan demikian, Legislator Dapil Aceh III ini mengingatkan bahwa kepercayaan konstitusi kepada pembentuk undang-undang harus dijaga melalui kebijakan yang memiliki dasar pemikiran kuat dan dapat diuji oleh publik. “Kepercayaan itu kita jaga dengan alasan yang dapat ditelusuri, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan Mahkamah maupun di hadapan rakyat,” pungkasnya. (aas/rdn)...

Baca Detail
Dari Reformasi ke Mahkamah Konstitusi, Rudianto Lallo Ajak Sivitas Akademika Trisakti Kawal Demokrasi
Berita
17 Nov 2026

Dari Reformasi ke Mahkamah Konstitusi, Rudianto Lallo Ajak Sivitas Akademika Trisakti Kawal Demokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perjuangan mahasiswa dalam mengawal reformasi memiliki arti penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Salah satu perubahan besar setelah reformasi adalah hadirnya Mahkamah Konstitusi (MK), yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menguji undang-undang apabila dinilai bertentangan dengan konstitusi. Merespons hal itu, Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengajak masyarakat untuk mengingat kembali peran historis Universitas Trisakti dalam perjalanan reformasi Indonesia. Menurutnya, perjuangan mahasiswa Trisakti menjadi salah satu bagian penting dari peristiwa yang mendorong perubahan dari Orde Baru menuju era reformasi. "Universitas Trisakti punya sejarah dan menurut hemat saya, sejarah itulah sehingga lahir Mahkamah Konstitusi," ujar Rudianto Lallo saat sambutan serta pembukaan dalam Diskusi Terpumpun dengan tema "Analisis Batas Konstitusional Open Legal Policy Dan Penggunaannya Dalam Penyusunan Keterangan DPR" yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian (BK) DPR RI, di Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (16/11/2026). Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan, reformasi telah membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini termasuk mengoreksi produk undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme pengujian undang-undang di MK, masyarakat memiliki jalur konstitusional untuk mempersoalkan norma hukum yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. "Betul-betul rakyat diberi kebebasan untuk kemudian mengoreksi apabila ada norma dari pembuat undang-undang (DPR dan pemerintah) yang dianggap atau dipandang keliru oleh masyarakat," jelasnya. Kendati demikian, Legislator Dapil Sulawesi Selatan I ini juga mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan ruang demokrasi tersebut dengan berpartisipasi aktif dalam mengawal kebijakan negara. Ia menegaskan DPR terbuka terhadap kritik, koreksi, dan masukan dari kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Menurutnya, semangat reformasi harus terus dijaga melalui partisipasi publik dalam mengawasi kekuasaan dan pembentukan hukum. Dengan keterlibatan masyarakat, nilai-nilai reformasi diharapkan tidak berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi terus hadir dalam praktik demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. (aas/rdn)...

Baca Detail
HNW Resmi Pimpin BKSAP DPR RI, Siap Perkuat Diplomasi Parlemen di Berbagai Forum
Berita
17 Nov 2026

HNW Resmi Pimpin BKSAP DPR RI, Siap Perkuat Diplomasi Parlemen di Berbagai Forum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI resmi berganti ketua. Hidayat Nur Wahid menerima estafet kepemimpinan dari Syahrul Aidi Maazat dalam Rapat Pleno Pergantian Pimpinan BKSAP DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Usai resmi memimpin BKSAP DPR RI, Hidayat menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia di berbagai forum internasional. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di antara negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan demokrasi yang tidak hanya besar dari sisi jumlah, tetapi juga berkualitas. “Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di antara negara-negara OKI dan negara demokrasi terbesar ketiga di antara negara-negara demokrasi dunia. Karena itu, sangat penting menghadirkan bukan hanya demokrasi yang terbesar dari sisi volume, tetapi juga terbesar dari sisi kualitas,” ujar Hidayat kepada Parlementaria usai pertemuan. Ia menjelaskan, BKSAP akan mengoptimalkan kehadiran Indonesia dalam berbagai forum parlemen internasional, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Asian Parliamentary Assembly (APA), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), serta ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA). Melalui forum-forum tersebut, BKSAP diharapkan menjadi saluran efektif untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan perdamaian dunia. “Program kami adalah menghadirkan BKSAP sebagai saluran yang efektif untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan perdamaian dunia melalui organisasi-organisasi parlemen yang diikuti Indonesia,” tegasnya. Menanggapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, Hidayat menilai kehadiran Indonesia dalam forum-forum internasional harus mampu memberikan pengaruh dan menghasilkan solusi, bukan sekadar memenuhi undangan. “Kehadiran kita harus menjadi kehadiran yang berpengaruh dan berdampak, bukan sekadar hadir sebagai pelengkap, pendengar, atau hanya menambah jumlah peserta. Pengalaman demokrasi Indonesia harus dapat menjadi model bagaimana demokrasi mampu menghadirkan solusi, termasuk menunjukkan harmonisasi antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara,” jelasnya. Selain memperkuat diplomasi parlemen, Hidayat menegaskan pentingnya sinergi antara BKSAP dengan pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, dalam memperjuangkan berbagai kepentingan nasional di tingkat internasional. Salah satu isu yang akan terus menjadi perhatian BKSAP adalah dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan melalui jalur diplomasi parlemen. “Dalam konteks diplomasi luar negeri, BKSAP tentu satu kata dengan pemerintah. Kami akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sebagaimana amanat konstitusi,” katanya. Hidayat menambahkan, BKSAP juga akan terus memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai organisasi parlemen dan organisasi non pemerintah (NGO) di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, dukungan terhadap Palestina telah menjadi gerakan global yang melibatkan banyak negara dan berbagai elemen masyarakat dunia. “Isu Palestina bukan lagi isu tunggal. Sudah banyak negara dan organisasi yang terlibat. Melalui diplomasi parlemen, BKSAP akan terus merajut kebersamaan tersebut agar arus dukungan terhadap kemerdekaan Palestina semakin kuat,” pungkasnya (bit/rdn)...

Baca Detail
RUU Hak Cipta Harus Lindungi Seniman dari Eksploitasi Platform Digital
Berita
17 Nov 2026

RUU Hak Cipta Harus Lindungi Seniman dari Eksploitasi Platform Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Habib Syarief Muhammad, menegaskan revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta harus memberikan perlindungan nyata bagi pencipta, musisi, koreografer, dan seniman tradisional dari praktik eksploitasi di tengah perkembangan industri digital. Menurutnya, pembaruan regulasi tidak cukup hanya mengatur administrasi pendaftaran karya, tetapi juga harus menjamin keadilan ekonomi, kepastian hukum, serta hak pencipta atas pemanfaatan karya mereka. Hal tersebut disampaikan Habib Syarief dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang menghadirkan praktisi musik, budayawan, akademisi, dan pakar hukum, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menilai, perkembangan platform digital menghadirkan ketimpangan dalam industri kreatif. Karya musik, tarian, dan seni budaya Indonesia dapat dinikmati jutaan hingga miliaran kali melalui platform digital, tetapi penciptanya belum tentu memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan. “Jangan sampai musisi, koreografer, dan seniman tradisional kita justru hidup dalam kesulitan ekonomi ketika karya mereka terus diputar, digunakan, dan menghasilkan keuntungan bagi pihak lain. Ada ketimpangan antara nilai ekonomi yang dihasilkan industri digital dengan kesejahteraan para penciptanya,” ujarnya. Habib Syarief mengidentifikasi tiga persoalan utama yang perlu diperkuat dalam RUU Hak Cipta. Pertama, transparansi pengelolaan dan distribusi royalti. Ia menyoroti masih adanya kritik terhadap transparansi dan akurasi penghimpunan serta penyaluran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Selain itu, perkembangan layanan streaming digital atau Digital Service Provider (DSP), seperti Spotify dan YouTube, juga menuntut kejelasan mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta. Karena itu, ia mendorong penguatan mekanisme pengawasan, audit, dan transparansi pengelolaan royalti agar hak ekonomi pencipta dapat terpenuhi. “Negara harus memastikan tata kelolanya transparan, akuntabel, dan memberikan ruang bagi musisi untuk menentukan mekanisme pengelolaan haknya,” tegas Politisi Fraksi PKB ini. Kedua, perlindungan koreografi dan seni tradisional di ruang digital. Menurutnya, platform seperti TikTok dan Instagram Reels memang membuka peluang bagi karya seni Indonesia untuk dikenal lebih luas. Namun, pemanfaatan karya tersebut juga berisiko dilakukan tanpa izin maupun tanpa mencantumkan identitas penciptanya. Karena itu, RUU Hak Cipta perlu memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya koreografi, karawitan, dan seni tradisional lainnya. Ketiga, kepastian hukum dan valuasi kekayaan intelektual. Habib Syarief menilai pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah belum tersedianya mekanisme penilaian atau appraisal kekayaan intelektual yang kredibel serta ekosistem pasar yang mampu memberikan kepastian nilai ekonominya. Kondisi tersebut membuat lembaga perbankan masih ragu menerima hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan. Ia berharap revisi UU Hak Cipta dapat menjawab berbagai persoalan tersebut sehingga karya kreatif tidak hanya memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan kesejahteraan ekonomi bagi para penciptanya. (rr/rdn)...

Baca Detail
Hasbiallah Minta RUU Penyadapan Seragamkan Aturan Antar-Institusi
Berita
17 Nov 2026

Hasbiallah Minta RUU Penyadapan Seragamkan Aturan Antar-Institusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur mekanisme penyadapan yang seragam bagi seluruh institusi, baik aparat penegak hukum maupun lembaga intelijen. Menurutnya, selama ini setiap institusi memiliki standar dan mekanisme perizinan penyadapan yang berbeda, sehingga diperlukan satu payung hukum untuk memberikan kepastian mengenai tata cara dan batas kewenangan penyadapan. Politisi dari Fraksi PKB itu mencontohkan perbedaan mekanisme perizinan di sejumlah institusi. KPK, misalnya, memiliki mekanisme perizinan melalui Dewan Pengawas, sedangkan Polri menggunakan mekanisme izin pimpinan. Sementara itu, ia mempertanyakan mekanisme perizinan penyadapan yang berlaku di lingkungan intelijen. “KPK misalnya (untuk penyadapan) izin dengan Dewas, Polri izin pimpinan, intelijen belum tahu, Pak, izinnya ke mana ini intelijen. Ini yang selama ini (berbeda-beda mekanisme pendanannya),” ujar Hasbiallah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menilai, perbedaan mekanisme itu menunjukkan pentingnya pengaturan penyadapan secara menyeluruh melalui satu regulasi. Terlebih, ia mengingatkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru telah mengamanatkan kewenangan penyadapan dalam proses penyidikan, tetapi tata cara pelaksanaannya belum diatur secara terperinci dalam undang-undang. “Padahal di dalam undang-undang KUHAP kita yang baru sudah jelas, mengamanahkan penyidikan diberi kewenangan untuk menyadap, tetapi caranya belum diatur di dalam undang-undang,” jelasnya. Selain menyeragamkan mekanisme, Hasbiallah mengingatkan bahwa pengaturan penyadapan harus tetap memperhatikan perlindungan hak privasi masyarakat. Ia menyoroti adanya informasi kehidupan pribadi seseorang, seperti perselingkuhan, yang justru disampaikan kepada publik meskipun tidak berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani. Menurutnya, informasi pribadi yang diperoleh melalui penyadapan tidak seharusnya diumbar apabila tidak memiliki relevansi dengan proses penegakan hukum. Sebab, penyadapan berpotensi merekam komunikasi masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara pidana. Hasbiallah juga mengingatkan agar kewenangan penyadapan tidak digunakan untuk kepentingan politik di luar penegakan hukum. Ia menilai, RUU tentang Penyadapan harus mampu menjadi landasan hukum yang tidak hanya memperjelas kewenangan setiap institusi, tetapi juga mencegah penyalahgunaan penyadapan untuk kepentingan tertentu. Melalui pembahasan RUU tersebut, Hasbiallah berharap tercipta satu payung hukum yang memberikan keseragaman standar penyadapan bagi seluruh institusi, sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privasi warga negara. (fa/rdn)...

Baca Detail
Legislator Dorong Platform Digital Bertanggung Jawab Cegah Pelanggaran Hak Cipta
Berita
17 Nov 2026

Legislator Dorong Platform Digital Bertanggung Jawab Cegah Pelanggaran Hak Cipta

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan tanggung jawab platform digital atau aplikator perdagangan daring dalam mencegah peredaran produk yang diduga melanggar hak cipta. Langkah tersebut menjadi salah satu poin yang didorong dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta guna memberikan perlindungan lebih kuat bagi para pencipta karya. Anggota Baleg DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengatakan, dalam rangkaian pembahasan RUU tersebut, Baleg telah melakukan sejumlah rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi aplikator perdagangan daring. Dalam pembahasan itu, Baleg menekankan pentingnya kewajiban platform untuk melakukan seleksi terhadap barang yang diperdagangkan melalui layanan mereka. Menurutnya, selama ini masih ditemukan produk di berbagai aplikasi jual beli daring yang diduga merupakan hasil pemalsuan karya anak bangsa, baik dari segi corak, warna, maupun bentuk karya lainnya. Kondisi tersebut berpotensi merugikan pencipta yang tidak memperoleh pengakuan maupun manfaat ekonomi atas penggunaan karyanya. “Dalam undang-undang ini kami dorong aplikator punya tanggung jawab terhadap barang dagangan mereka. Mereka harus menyeleksi seluruhnya tanpa kecuali agar tidak merugikan para pencipta dan setiap pencipta harus mendapat royalti dari tindakan jual beli tersebut,” ujar Umbu dalam wawancara dengan TVR Parlemen di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menegaskan, tanggung jawab platform digital perlu dirumuskan secara tegas dalam revisi UU Hak Cipta. Dengan demikian, aplikator tidak hanya berperan sebagai perantara transaksi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan produk yang diperdagangkan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain. Baleg juga mendorong adanya konsekuensi bagi platform yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Umbu menyebut pemerintah, melalui kementerian terkait, perlu mengambil tindakan apabila aplikator membiarkan praktik perdagangan yang merugikan pencipta dan masyarakat. “Kalau aplikator tidak menjalankan kewajiban, pemerintah dirugikan, negara dirugikan, masyarakat pencipta dirugikan. Maka dari pemerintah dan Komdigi nanti kita sarankan aplikator-aplikator tersebut akan ditegur, bila perlu diblokir,” tegas politisi dari fraksi Golkar tersebut. Umbu berharap pengaturan tersebut dapat menjadi bagian penting dari pembaruan regulasi hak cipta, sehingga perkembangan ekonomi digital berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap karya intelektual masyarakat. Baleg pun menargetkan pembahasan RUU Hak Cipta dapat diselesaikan pada tahun ini. (rr/rdn)...

Baca Detail
Komisi III Dorong Percepatan RUU Penyadapan, Perkuat Perlindungan Masyarakat dari Penyadapan Ilegal
Berita
17 Nov 2026

Komisi III Dorong Percepatan RUU Penyadapan, Perkuat Perlindungan Masyarakat dari Penyadapan Ilegal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik penyadapan ilegal. Urgensi pengaturan tersebut dinilai semakin relevan seiring munculnya berbagai persoalan terkait dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan yang berpotensi mengancam hak privasi warga negara. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, pembahasan mengenai RUU Penyadapan sebenarnya telah menjadi perhatian Komisi III sejak periode DPR sebelumnya. Bahkan, pada periode lalu, Komisi III telah melakukan sejumlah kegiatan pendalaman, termasuk studi perbandingan secara daring dengan negara-negara lain untuk memperoleh gambaran mengenai praktik dan mekanisme pengaturan penyadapan. “Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurutnya, kebutuhan terhadap regulasi penyadapan semakin mendesak seiring berkembangnya persoalan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya adanya dugaan makar yang dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama jajaran di kepolisian. Ia menilai, masyarakat kini semakin menyadari adanya potensi ancaman terhadap privasi dan keamanan komunikasi akibat aktivitas penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas. “Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Sebagai langkah awal, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026). Rapat tersebut secara khusus mengagendakan pendengaran masukan terkait RUU tentang Penyadapan, terutama dari perspektif kebutuhan penegakan hukum dan keamanan. Habiburokhman menjelaskan, Komisi III tidak hanya akan meminta masukan dari Polri. Pihaknya juga berencana mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk kalangan akademisi, guna memperoleh pandangan yang komprehensif dalam penyusunan RUU tersebut. “Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” ungkapnya. Melalui serangkaian pertemuan tersebut, Komisi III berharap penyusunan RUU Penyadapan dapat mengakomodasi kebutuhan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sekaligus memastikan adanya batasan kewenangan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat. (rdn)...

Baca Detail