KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


RUU Adminduk Larang Fotokopi KTP, Legislator Komisi II: Ada Aturan Sanksinya
Berita
18 Nov 2026

RUU Adminduk Larang Fotokopi KTP, Legislator Komisi II: Ada Aturan Sanksinya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menjadi momentum untuk mengubah paradigma pelayanan publik. Salah satu yang diatur dalam RUU ini adalah perubahan pola pelayanan administrasi kependudukan, seperti KTP yang nantinya tidak boleh lagi di-fotokopi untuk kebutuhan apapun.Menurut Khozin, RUU Adminduk yang saat ini berjalan di Panja Komisi II DPR membawa perubahan paradigma pelayanan administrasi kependudukan menuju sistem penyelenggaraan yang lebih proaktif, terintegrasi berbasis digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan,” kata Khozin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2026).Khozin menambahkan, perubahan paradigma tersebut menjadi salah satu arah penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Melalui pendekatan stelsel aktif, kata Khozin, Pemerintah didorong untuk lebih proaktif dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. “Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah,” jelas Anggota Fraksi PKB DPR RI tersebut.Khozin menambahkan, perubahan tersebut juga perlu didukung oleh integrasi data kependudukan antarlembaga. RUU Adminduk mengarahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal untuk berbagai layanan publik. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi kerumitan akibat penggunaan beragam nomor identitas dan dokumen dari masing-masing instansi. “Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” tegas Khozin.Dengan aturan ini, nantinya fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang biasa digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan masyarakat akan dilarang. Data kependudukan masyarakat nantinya akan terintegrasi melalui sistem digital dan berlaku di semua instansi negeri maupun swasta.“Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan. Ini transformasi substansial,” ungkapnya. Meski begitu, Khozin memastikan transformasi pelayanan berbasis digital akan berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan data kependudukan. Untuk itu, RUU Adminduk juga memuat sejumlah materi terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan. “Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas,” sebut Khozin.Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pemerintahan dan reformasi birokrasi ini menyatakan, RUU Adminduk juga merupakan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, juga diperlukan beleid baru guna mendukung transformasi digital dan modernisasi sistem pelayanan administrasi kependudukan.“RUU ini juga mengatur penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sebagai sistem pengelolaan informasi kependudukan yang terpadu, akurat, dan mendukung pelayanan publik,” papar ujar Legislator dari Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) itu.Khozin berharap pembaruan regulasi Adminduk dapat menghadirkan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi, dan mudah diakses. Ia juga menyebut, RUU Adminduk berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat. “Dengan perubahan tersebut, administrasi kependudukan tidak semata-mata menjadi urusan pencatatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi warga untuk memperoleh berbagai layanan dan hak sebagai warga negara,” tutup Khozin. (aha)...

Baca Detail
RUU Penyadapan Diminta Batasi Penggunaan Sadap untuk Cari Bukti Awal
Berita
18 Nov 2026

RUU Penyadapan Diminta Batasi Penggunaan Sadap untuk Cari Bukti Awal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan memperjelas batas penggunaan penyadapan dalam proses penegakan hukum, terutama terkait kemungkinan penggunaannya untuk mencari bukti awal. Ia berpandangan, penyadapan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan tanpa adanya indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, penggunaan penyadapan untuk mencari bukti awal berpotensi membuka ruang pengawasan berlebihan terhadap seseorang. Tanpa batasan yang jelas, seseorang dapat menjadi sasaran penyadapan hanya karena dianggap mencurigakan, meskipun belum terdapat bukti awal yang menunjukkan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana.“Kalau bukti awal dicari, setiap saat orang bisa memelototi, bisa mengikuti, bisa mengejar. Wah, ini kayaknya mencurigakan. Tapi tidak ada bukti awal, lalu disadap. Itu kan berbahaya banget,” ujar Wayan saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).Ia berpandangan, dalam kondisi normal, penyadapan seharusnya digunakan untuk memperkuat atau menyempurnakan bukti yang telah dimiliki aparat penegak hukum. Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak menjadi sarana untuk mencari-cari kesalahan seseorang tanpa dasar awal yang jelas.Meski demikian, Wayan mengemukakan adanya pengecualian untuk empat kategori perkara, yakni keamanan negara, terorisme, narkotika, dan korupsi. Dalam pandangannya, penyadapan untuk mencari bukti awal dapat dimungkinkan pada perkara-perkara tersebut karena memiliki karakteristik dan kepentingan penanganan yang berbeda.“Untuk empat hal, keamanan negara, teroris, korupsi, narkoba, boleh digunakan untuk mencari bukti awal. Di luar itu harus berhati-hati,” jelasnya.Ia menekankan, pembedaan fungsi penyadapan tersebut perlu dibahas secara cermat agar pengaturan yang dihasilkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Batas kewenangan yang jelas diperlukan untuk mencegah penyadapan dilakukan secara sewenang-wenang.Karena itu, Wayan berharap masukan dari masyarakat dapat memperkaya pembahasan RUU Penyadapan, khususnya mengenai tujuan dan batas penggunaan kewenangan tersebut. Menurutnya, persoalan apakah penyadapan dapat digunakan untuk menemukan bukti awal atau hanya menyempurnakan bukti yang telah ada harus dijawab secara tegas dalam pengaturan ke depan. (fa/aha)...

Baca Detail
Maman Imanulhaq Minta Pemerintah Pastikan Bantuan Banjir Aceh Merata
Berita
18 Nov 2026

Maman Imanulhaq Minta Pemerintah Pastikan Bantuan Banjir Aceh Merata

​PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak pemerintah untuk segera mempercepat proses evakuasi serta memastikan distribusi bantuan logistik menjangkau seluruh warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Provinsi Aceh. Ia menegaskan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi prioritas utama agar beban masyarakat tidak semakin berat.​"Kami meminta pemerintah segera melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir di Aceh. Langkah cepat ini penting untuk meminimalkan risiko dan menyelamatkan masyarakat. Selain itu, kebutuhan dasar para korban juga harus dipenuhi," ujar Maman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).​Berdasarkan laporan sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 November 2026, bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang berdampak pada 18.158 jiwa atau 5.785 kepala keluarga (KK), dengan total 5.088 warga terpaksa mengungsi. Bencana ini juga merendam sekitar 885 unit rumah, merusak 158 hektare lahan persawahan, serta memutus enam ruas jalan di Kecamatan Tenggulun.​Selain Aceh Tamiang, genangan banjir dilaporkan meluas ke Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan sejumlah wilayah lainnya. Di Kabupaten Aceh Tengah, bencana banjir dan tanah longsor bahkan dilaporkan telah menelan korban jiwa.​Merespons kondisi tersebut, Politisi Fraksi PKB ini meminta BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah setempat untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral. Hal ini dinilai krusial agar bantuan segera menembus wilayah-wilayah yang terisolasi akibat akses jalan yang terputus.​"Jangan sampai penderitaan masyarakat bertambah karena bantuan terlambat datang. Mereka sudah kehilangan tempat tinggal dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Negara harus hadir memastikan seluruh warga mendapatkan pertolongan," tegas legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IX tersebut.​Lebih lanjut, Maman menekankan pentingnya penyaluran bantuan secara spesifik, meliputi makanan siap saji, air bersih, pakaian layak, selimut, serta perlengkapan khusus bagi bayi dan perempuan. Ia juga meminta ketersediaan posko pengungsian yang layak, fasilitas sanitasi, dan layanan kesehatan yang memadai, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.​Menurutnya, keterlambatan penanganan di lapangan berisiko memicu dampak lanjutan, mulai dari penyebaran penyakit menular hingga hilangnya mata pencaharian warga akibat rusaknya lahan pertanian. Oleh karena itu, langkah pemulihan harus dirancang beriringan sejak masa tanggap darurat.​Ke depan, ia mendorong penguatan sistem mitigasi bencana melalui optimalisasi sistem peringatan dini (early warning system), pemantauan debit air sungai secara berkala, serta kesiapsiagaan personel dan cadangan logistik. Penanganan bencana pun diharapkan tuntas hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.​"Komisi VIII akan terus mengawal dan mengawasi penanganan bencana ini. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari evakuasi, pemenuhan kebutuhan pengungsi, hingga pemulihan pascabencana. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong membantu saudara-saudara kita di Aceh," pungkasnya. (ndy/aha)...

Baca Detail
Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin
Berita
18 Nov 2026

Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyiapkan gagasan untuk mendorong revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku lebih dari satu dekade tersebut perlu diperbarui agar kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan mampu menjawab persoalan mendasar dalam penentuan sasaran maupun intervensi pemerintah. Syahrul menyampaikan gagasan tersebut setelah menerima amanah sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029. Ia menggantikan Ansory Siregar yang mendapat penugasan di Komisi XIII DPR RI. Politisi dari Fraksi PKS tersebut menilai, terdapat sejumlah aspek substantif dan fundamental dalam regulasi penanganan fakir miskin yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah pendefinisian kembali fakir miskin sebagai landasan dalam menentukan kelompok sasaran serta bentuk intervensi kebijakan pemerintah. “Ini gagasan besar yang akan saya coba gulirkan di Komisi VIII. Saya melihat belum ada revisi terhadap regulasi kita, sehingga penanganan kemiskinan seharusnya bisa lebih efektif. Ada hal-hal substantif dan fundamental yang menyebabkan penanganan kemiskinan kita belum efektif,” ungkap Syahrul dalam wawancara kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menambahkan, gagasan revisi UU Penanganan Fakir Miskin tersebut telah mulai didiskusikan bersama sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI. Respons positif dari rekan-rekannya menjadi salah satu modal untuk mendorong pembahasan lebih lanjut, meskipun momentum pengusulannya masih perlu disiapkan. “Selain yang sekarang sedang dibahas teman-teman Komisi VIII, termasuk revisi Undang-Undang BPKH, yang akan menjadi konsen saya adalah Undang-Undang Fakir Miskin. Sudah ada diskusi-diskusi dengan teman-teman dan semuanya setuju, tinggal mencari waktunya,” jelasnya. Selain agenda legislasi tersebut, Syahrul berkomitmen mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi Komisi VIII terhadap kementerian dan lembaga mitra kerja. Ia juga menaruh perhatian pada pengembangan kebijakan pendidikan keagamaan, terutama pendidikan pondok pesantren yang berada dalam lingkup Kementerian Agama. Dengan latar belakang pendidikan pesantren, Syahrul berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan keagamaan nasional. Menurutnya, penguatan sektor tersebut membutuhkan perhatian agar penyelenggaraan pendidikan keagamaan dapat terus berkembang. “Saya ingin betul-betul mengoptimalkan segala potensi untuk memaksimalkan kinerja di Komisi VIII ini. Sebagai alumni pondok pesantren, saya akan memberikan sumbangan pikiran tentang bagaimana arah kebijakan pendidikan keagamaan,” ujar Syahrul. Di bidang pengawasan, ia juga menaruh perhatian terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Pengalaman personalnya mengikuti pelaksanaan ibadah haji diharapkan menjadi bekal untuk memperkuat pengawasan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan ibadah tersebut. Syahrul merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sebelum berkiprah di tingkat nasional, ia pernah menjadi dosen di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Ma'had Aly Al-Badr, serta menjabat Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar periode 2009–2014 dan anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2014–2019. Dengan amanah barunya di Komisi VIII, Syahrul berharap dapat mengoptimalkan peran DPR dalam mengawal kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam penanganan fakir miskin, pendidikan keagamaan, dan penyelenggaraan ibadah haji. (fa/rdn)...

Baca Detail
Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ
Berita
18 Nov 2026

Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mendorong agar pengaturan mengenai ojek online (ojol) dimasukkan secara komprehensif dalam revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan kesejahteraan, serta jaminan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. Edi mengatakan, selama ini pengaturan ojol masih bertumpu pada peraturan menteri dan keputusan menteri sehingga membutuhkan penguatan melalui regulasi yang lebih tinggi. Menurutnya, pengaturan dalam undang-undang dapat memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi. “Intinya bahwa ojol harus masuk dalam undang-undang. Karena selama ini ojol itu hanya diatur dalam Permen dan Kepmen. Nah, kalau itu tentu kekuatannya tidak kuat. Kepastiannya juga tidak jelas. Di situ sanksinya seperti apa, pidana seperti apa, itu harus kita atur,” ujar Edi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Politisi PDIP itu menegaskan, pengaturan ojol dalam revisi UU LLAJ tidak boleh hanya berfokus pada aspek pendapatan atau pembagian hasil antara aplikator dan pengemudi. Aspek keselamatan pengemudi, perlindungan penumpang, serta ketertiban berlalu lintas juga harus menjadi bagian dari pembahasan. “Harus menyeluruh. Artinya kita atur pendapatannya, kita atur keselamatan pengemudi, keselamatan penumpang juga kita atur. Kemudian bagaimana kita memberikan edukasi kepada kawan-kawan ojol tentang tertib lalu lintas, itu juga penting,” jelasnya. Edi menilai, peningkatan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas perlu dibangun secara kolektif, baik oleh pengemudi maupun aplikator sebagai penyelenggara layanan. Ia mencontohkan perilaku melawan arus yang berpotensi membahayakan pengemudi sekaligus menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan bagi penumpang. Menurutnya, regulasi yang disusun harus mampu mencegah munculnya persoalan baru ketika pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai persoalan dalam ekosistem transportasi daring. “Ketertiban itu penting. Kepatuhan juga penting, bukan hanya pada pihak regulator, operator juga penting untuk menjaga betul-betul bagaimana undang-undang itu bisa diberlakukan. Goal-nya adalah keselamatan rakyat,” tegasnya. Legislator Dapil Jambi itu berharap revisi UU LLAJ dapat menghadirkan pengaturan yang seimbang antara kepentingan aplikator, kesejahteraan pengemudi, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi daring. (rr/we)...

Baca Detail
Mafirion Minta I-GHAS 24/7 Bisa Perkuat Pengawasan Lalu Lintas Perbatasan Nasional
Berita
18 Nov 2026

Mafirion Minta I-GHAS 24/7 Bisa Perkuat Pengawasan Lalu Lintas Perbatasan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo mendorong pemerintah mengoptimalkan implementasi Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7) untuk memperkuat pengawasan perbatasan dan menjaga keamanan nasional. Ia mengingatkan, peluncuran sistem tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni atau sekadar pencapaian teknologi, tetapi harus menghasilkan peningkatan nyata dalam pengawasan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. “Indonesia tidak boleh menjadi tempat persembunyian yang aman bagi buronan internasional. Jangan sampai orang-orang yang dicari oleh aparat penegak hukum negara lain dapat dengan mudah masuk, tinggal, atau melintasi wilayah Indonesia karena lemahnya sistem pengawasan perbatasan kita. Negara harus hadir dengan sistem deteksi dini yang kuat dan terintegrasi,” tegas Mafirion dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, perkembangan kejahatan transnasional semakin kompleks. Perdagangan orang, penyelundupan manusia, peredaran narkotika internasional, terorisme, kejahatan siber, hingga kejahatan terorganisasi telah melampaui batas yurisdiksi negara. Karena itu, meningkatnya mobilitas manusia harus diimbangi dengan kemampuan pengawasan perbatasan yang semakin kuat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan geografis dalam mengawasi ribuan pulau dan berbagai pintu masuk. Bandara internasional, pelabuhan, serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan titik strategis yang harus dijaga. Pasalnya, kelemahan pengawasan di satu pintu perlintasan saja dapat dimanfaatkan jaringan kejahatan internasional. Ia menjelaskan, I-GHAS 24/7 merupakan sistem yang dikembangkan melalui kolaborasi Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mempercepat penyampaian peringatan serta pertukaran informasi kepolisian internasional melalui jaringan Interpol. Sistem tersebut memungkinkan petugas imigrasi memperoleh informasi ketika pemeriksaan terhadap seseorang atau dokumen perjalanan menemukan kecocokan dengan data yang menjadi perhatian Interpol. Informasi itu selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti. Dalam jaringan Interpol terdapat sejumlah instrumen informasi, antara lain red notice, yang berkaitan dengan pencarian individu untuk kepentingan proses hukum, serta basis data Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) yang memuat informasi dokumen perjalanan yang dilaporkan hilang atau dicuri. Dirinya mengingatkan bahwa red notice bukan surat perintah penangkapan internasional yang otomatis berlaku di semua negara. Setiap tindakan terhadap individu yang teridentifikasi tetap harus melalui proses verifikasi dan mengikuti ketentuan hukum Indonesia. “Yang kita butuhkan bukan sekadar kemampuan mengetahui siapa yang masuk dalam daftar pencarian internasional. Yang lebih penting adalah bagaimana informasi itu segera diverifikasi, bagaimana aparat merespons, dan bagaimana tindakan hukum dilakukan secara tepat. Jangan sampai sistem memberikan peringatan, tetapi aparat terlambat mengambil tindakan,” ujarnya. Ia juga menyoroti peluncuran I-GHAS 24/7 pada 5 November 2026 di Mabes Polri sebagai langkah awal yang harus segera ditindaklanjuti dengan implementasi menyeluruh. Melalui kerja sama Polri dan Ditjen Imigrasi, Indonesia mulai memanfaatkan sistem yang terhubung dengan jaringan Interpol yang mencakup 196 negara anggota. Namun, Mafirion meminta pemerintah tidak berpuas diri hanya karena sistem telah diluncurkan. Ia mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Polri menjelaskan secara terbuka cakupan penerapan sistem tersebut, termasuk jumlah tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yang telah terhubung dan beroperasi secara aktif. “Saya ingin memastikan, apakah seluruh bandara internasional dan pelabuhan internasional kita sudah terhubung? Bagaimana dengan PLBN di wilayah perbatasan? Berapa jumlah TPI yang sudah menggunakan sistem ini secara aktif? Apakah petugas di lapangan sudah siap dan memiliki prosedur penanganan ketika muncul peringatan dari Interpol? Ini harus dijawab secara konkret, bukan hanya dengan laporan bahwa aplikasinya sudah diluncurkan,” tegasnya. Untuk itu, ia meminta pemerintah menyusun target waktu dan peta jalan implementasi I-GHAS 24/7, termasuk penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas petugas, serta standar operasional penanganan setiap peringatan. Koordinasi antara Imigrasi dan Polri juga harus disertai pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, mulai dari pemeriksaan awal, verifikasi identitas, koordinasi internasional, hingga tindakan hukum. “Jangan ada ego sektoral dalam menjaga keamanan negara. Imigrasi dan Polri harus bekerja sebagai satu kesatuan sistem pengamanan perbatasan. Ketika ada informasi penting dari Interpol, harus jelas siapa yang menerima, siapa yang memverifikasi, siapa yang mengambil tindakan, dan berapa lama prosesnya. Jangan sampai ada ancaman yang lolos hanya karena persoalan koordinasi antarlembaga,” katanya. Selain itu, Mafirion juga mendorong percepatan pengembangan I-GHAS 24/7 melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan integrasi data biometrik yang direncanakan pada 2027. Pengembangan tersebut, menurutnya, harus disertai jaminan keamanan sistem, keakuratan data, serta kemampuan mencegah kesalahan identifikasi. Menurutnya, keberhasilan program tersebut harus diukur melalui indikator yang jelas, seperti cakupan TPI yang terhubung, kecepatan verifikasi, efektivitas tindak lanjut peringatan, serta kemampuan aparat mendeteksi ancaman lintas negara. “Jangan hanya mengukur keberhasilan dari berapa aplikasi yang dibangun atau berapa perangkat yang dipasang. Ukurannya adalah apakah sistem ini benar-benar mampu mencegah buronan internasional melintasi perbatasan kita, apakah dokumen perjalanan bermasalah dapat terdeteksi, dan apakah aparat mampu bertindak cepat ketika ancaman ditemukan,” ujarnya. Di sisi lain, Mafirion mengingatkan bahwa penguatan keamanan perbatasan harus tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), pelindungan data pribadi, dan kedaulatan hukum Indonesia. Ia menegaskan, keamanan nasional tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan HAM dan hak privasi masyarakat. Karena itu, tegasnya, pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan setiap informasi diverifikasi dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat akibat kesalahan identifikasi maupun penyalahgunaan data. Ia juga menambahkan, penguatan pengawasan perbatasan bukan semata persoalan keimigrasian, melainkan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan internasional. Terakhir, dirinya meminta pemerintah memastikan I-GHAS 24/7 berfungsi secara optimal di lapangan, menjangkau seluruh pintu perlintasan strategis, serta memberikan hasil nyata bagi keamanan nasional. Menurutnya, Indonesia harus berperan aktif dalam pemberantasan kejahatan transnasional dan tidak membiarkan kedaulatan negara terancam akibat lemahnya pengawasan perbatasan. (gal/um)...

Baca Detail
Komisi XIII Minta Program HAM Lebih Efektif dan Berkelanjutan
Berita
18 Nov 2026

Komisi XIII Minta Program HAM Lebih Efektif dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan hak asasi manusia (HAM) agar tidak sekadar berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut mencakup penguatan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM), termasuk pemenuhan hak saksi dan korban melalui program perlindungan yang terukur dan berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menyampaikan hal tersebut dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM Natalius Pigai serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Dirinya mengapresiasi kinerja dan capaian Kementerian HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan sepanjang 2026. Namun, ia menegaskan capaian tersebut perlu diikuti peningkatan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan program kerja agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Mengapresiasi kinerja dan capaian Kementerian HAM RI, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2026 serta menekankan pentingnya peningkatan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan program kerja dalam mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia serta pemenuhan hak saksi dan korban,” ujar Rinto. Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menjelaskan, pelaksanaan program HAM harus disertai evaluasi terhadap efektivitas dan kesinambungan program. Dengan demikian, keberhasilan kementerian dan lembaga mitra tidak hanya diukur dari terpenuhinya target kegiatan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Selain peningkatan kualitas program, Komisi XIII DPR RI juga menekankan penguatan koordinasi antara Kementerian HAM dan Komnas HAM, khususnya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat. Sinergi tersebut perlu dijalankan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihaknya juga mendorong peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi secara berkelanjutan antara Kementerian HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan HAM dapat ditangani secara terintegrasi, mulai dari penguatan kebijakan dan pelaksanaan program prioritas hingga penyelesaian pengaduan serta pemenuhan hak saksi dan korban. “Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi secara berkelanjutan antara Kementerian HAM RI, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dengan Komisi XIII DPR RI sebagai mitra kerja strategis, khususnya dalam penguatan kebijakan, pelaksanaan program prioritas, serta penyelesaian berbagai permasalahan hak asasi,” pungkas Rinto. (pun/um)...

Baca Detail
Perkuat Daya Ikat Rekomendasi Komnas HAM Lewat Revisi UU HAM
Berita
18 Nov 2026

Perkuat Daya Ikat Rekomendasi Komnas HAM Lewat Revisi UU HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad siap mendorong penguatan regulasi dan mekanisme kelembagaan agar rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki daya ikat dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran rekomendasi. Pasalnya, penguatan tersebut dinilai penting agar rekomendasi Komnas HAM tidak sekadar menjadi dokumen administratif tanpa tindak lanjut yang jelas. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hak Asasi Manusia serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Musababnya, berdasarkan informasi yang ia terima, dari 132 rekomendasi yang disampaikan, baru 24 rekomendasi yang telah dilaksanakan. Sementara itu, tingkat tindak lanjut oleh pemerintah daerah tercatat sekitar lima persen dan oleh kepolisian mencapai 56 persen. Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, rendahnya tindak lanjut rekomendasi tersebut merupakan persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan perlu dicarikan solusi melalui penguatan regulasi. Ia pun mempertanyakan perlunya penegasan dalam revisi Undang-Undang tentang HAM agar rekomendasi Komnas HAM memiliki kekuatan mengikat. "Ini kan problem yang sudah bertahun-tahun kita alami. Oleh karena itu, kita mesti carikan solusinya. Apakah revisi Undang-Undang HAM harus menegaskan bagaimana rekomendasi itu dijalankan dengan baik sehingga mengikat?" ungkap Anwar. Ia menegaskan Komisi XIII DPR RI siap memberikan dukungan untuk memperkuat ketentuan tersebut. Baginya, revisi UU HAM perlu mengakomodasi mekanisme yang memberikan daya paksa terhadap pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM melalui regulasi yang jelas. “Harus ada ketegasan dan saya yakinkan jangan ragu-ragu bahwa Komisi XIII akan memiliki energi untuk memberikan support dorongan agar pemenuhan HAM ini bisa terlaksana dengan baik. Sehingga dalam revisi Undang-Undang nomor 33 nanti ada rekomendasi bahwa dia punya daya paksa, dan itu nanti dituangkan dalam bentuk regulasi yang jelas,”jelasnya. Selain itu, ia meminta Komnas Perempuan memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai 333 kebijakan yang dikategorikan diskriminatif terhadap perempuan. Diirnya menilai perlu ada identifikasi mengenai bentuk dan tingkat regulasi yang dimaksud, baik berupa peraturan daerah (Perda), peraturan gubernur (Pergub), peraturan kepala daerah, maupun bentuk peraturan lainnya. Menurutnya, kejelasan identifikasi tersebut diperlukan agar langkah penyelesaian dapat disesuaikan dengan kewenangan masing-masing lembaga. Dengan demikian, penanganan kebijakan diskriminatif dapat dilakukan secara tepat berdasarkan bentuk regulasi dan substansi persoalannya. Terakhir, ia menegaskan, identifikasi terhadap 333 kebijakan tersebut harus disertai pemahaman mengenai persoalan yang terkandung di dalamnya sehingga solusi yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan permasalahan. "Menurut saya ini harus juga jelas agar formula 'obat'-nya. Jangan kita ngomong soal 'sakit'nya, tapi kita enggak tahu 'sakit'nya apa. Karena itu, 333 kebijakan yang diskriminatif itu, kita konsen kita selesaikan, tapi kita mesti tahu ini 'sakit'nya ini apa, supaya 'obat'nya sesuai," pungkas Anwar. (pun/um)...

Baca Detail
Anwar Sadad Dorong Percepatan Revisi Inpres Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat
Berita
18 Nov 2026

Anwar Sadad Dorong Percepatan Revisi Inpres Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad mendorong Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) segera menuntaskan revisi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. Ia menegaskan, revisi tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pemulihan dan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM Natalius Pigai serta RDP dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang digelar di  Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). "Bagaimana kita mau menentukan jenis pemulihannya, misalnya, kalau kita tidak punya datanya. Ini yang membuat Inpres itu akhirnya tidak executable. Menurut saya, Pak Menteri harus bisa menjelaskan kepada kami kapan selesainya revisi ini," tegas Anwar. Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai, salah satu kendala pelaksanaan Inpres tersebut adalah ketidaksesuaian nomenklatur serta belum lengkapnya data korban, termasuk identitas dan alamat (name and address). Kondisi itu berpengaruh terhadap penentuan bentuk dan skema pemulihan yang akan diberikan kepada para korban. Anwar lantas meminta Kementerian HAM memberikan penjelasan konkret mengenai perkembangan dan target penyelesaian revisi Inpres tersebut. Menurutnya, persoalan revisi regulasi yang merupakan kebijakan pemerintah perlu diselesaikan melalui koordinasi internal pemerintahan, termasuk antara Kementerian HAM dan kementerian koordinator terkait. Tak hanya itu, Anwar juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antara Kementerian HAM, LPSK, dan Komnas HAM. Sebab, masing-masing kementerian dan lembaga memiliki program perlindungan maupun pemenuhan hak korban yang perlu diselaraskan melalui aturan dan mekanisme koordinasi yang jelas. "Ini tidak bisa berjalan tanpa ada satu aturan yang tegas. Saya ingin ada ketegasan dalam hal ini, sehingga pemenuhan hak korban pelanggaran HAM benar-benar bisa teratasi dengan baik," ungkapnya. Selain persoalan pemulihan korban pelanggaran HAM berat, Anwar menyoroti kesenjangan perhitungan restitusi yang diajukan LPSK dengan nilai restitusi dalam tuntutan di pengadilan. Ia menyebut terdapat perbedaan yang cukup besar, yakni perhitungan LPSK mencapai sekitar Rp10 triliun, sementara nilai dalam tuntutan pengadilan hanya sekitar Rp13 miliar. Pasalnya, perbedaan tersebut perlu ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya perbedaan metode penghitungan serta belum optimalnya koordinasi antara LPSK dan aparat penegak hukum (APH) yang menangani penuntutan. Dengan demikian, perhitungan kerugian dan pemenuhan hak korban dapat menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses penegakan hukum. "Ini perlu koordinasi juga, agar jangan sampai kita menghitung begitu besar, ternyata faktanya begitu kecil. Ini problem legislasi kita juga yang menurut saya harus diselesaikan dengan baik antara LPSK dengan yang lain," pungkas Anwar. (pun/um)...

Baca Detail
Komisi XII Jajaki Kerja Sama Pengelolaan Sampah dan Investasi PLTN dengan Korea Selatan
Berita
18 Nov 2026

Komisi XII Jajaki Kerja Sama Pengelolaan Sampah dan Investasi PLTN dengan Korea Selatan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menggelar pertemuan strategis dengan delegasi Korean Parliamentary League on Children, Population, and Environment (CPE) Majelis Nasional Republik Korea di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama penanganan perubahan iklim, pengelolaan sampah berbasis edukasi dini, hingga penjajakan investasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan delegasi parlemen Korea Selatan berlangsung sangat produktif karena kedua belah pihak saling bertukar informasi mendalam terkait isu lingkungan hidup. Diketahui, pembahasan mencakup penanganan perubahan iklim, pengelolaan sampah, hingga opsi pemanfaatan nuklir sebagai alternatif energi bersih yang ramah lingkungan. "Pemerintah kita sedang mengkaji lebih mendalam agar salah satu alternatif untuk membangkit tenaga listrik tenaga nuklir karena itu juga ramah lingkungan, cuma kita harus pikirkan safety-nya. Dan mereka sangat mendukung itu, dan kita juga diundang tahun depan mereka ada konferensi tentang perubahan iklim di Korea dan kita menyambut dengan baik," ujar Mekeng kepada Parlementaria. Mekeng juga menyoroti pengalaman Korea Selatan dalam mengatasi persoalan sampah yang sempat menumpuk sejak era 1980-an. Dari pengalaman tersebut, Korsel membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk menyelesaikan masalah sampah secara tuntas melalui edukasi dasar yang dimulai sejak usia dini di bangku sekolah. Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menilai diskusi yang terbangun sangat strategis dalam memperkuat komitmen investasi Korea Selatan di Indonesia. Ia mencatat bahwa Korsel selama ini telah menanamkan investasi di berbagai sektor, mulai dari teknologi, kelistrikan, otomotif, hingga finansial. "Tadi dengan Pak Ketua, Pak Mekeng, kita diskusi bagaimana persoalan-persoalan sampah ini bisa diatasi. Ternyata ada satu hal, sampah ini diajarkan dari mulai sekolah, dari mulai Taman Kanak-Kanak, SD, tentang bagaimana mengatasi sampah di rumah tangga. Ini sangat-sangat strategis," ungkap Rokhmat. Lebih lanjut, Rokhmat menambahkan bahwa pihak Korea Selatan juga memiliki rencana investasi terkait energi listrik nuklir, yang ke depannya hasil energinya juga direncanakan untuk dipasok ke Singapura. Selain itu, Indonesia turut mendorong adanya transfer teknologi serta pemanfaatan potensi besar mahasiswa Indonesia yang sedang menimba ilmu di Korea Selatan. "Korea Selatan punya komitmen itu, dan salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Korea Selatan. Tadi disampaikan, kita belajar ke sana, dan energi sampah ini kita ubah menjadi energi hijau, energi bersih," pungkas Rokhmat. Sebagai catatan historis, keberhasilan Korea Selatan dalam pengelolaan sampah dan transisi energi hijau merupakan buah dari reformasi kebijakan lingkungan yang konsisten sejak akhir era 1980-an hingga 1990-an. Menghadapi krisis penumpukan sampah seiring pesatnya industrialisasi pasca-Olimpiade Seoul 1988, pemerintah Korsel memberlakukan sistem pembuangan sampah berbasis volume (volume-Based Waste Fee System atau Jongnyangje) pada tahun 1995 serta larangan pembuangan limbah makanan langsung ke tempat pembuangan akhir pada 2005. Kebijakan tegas yang dibarengi edukasi lingkungan sejak pendidikan anak usia dini tersebut sukses mendongkrak tingkat daur ulang nasional melampaui 85 persen, sekaligus membuka jalan bagi pengembangan teknologi pengolahan limbah menjadi energi (waste-to-energy) dan ekosistem energi rendah karbon yang kini menjadi rujukan global. (Ndy/um)...

Baca Detail
Ledia Hanifa: RUU Hak Cipta Antisipasi Tumpang Tindih Karya Kreatif
Berita
18 Nov 2026

Ledia Hanifa: RUU Hak Cipta Antisipasi Tumpang Tindih Karya Kreatif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, terutama terkait potensi tumpang tindih kepemilikan suatu karya. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada karya musik dan film, tetapi juga mencakup grafis, desain produk, hingga rancangan mesin dan manufaktur.Oleh karena itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai, diperlukan pengaturan yang mampu memberikan kejelasan identitas setiap karya agar perlindungan hak cipta dapat diterapkan secara tepat. Identitas karya menjadi penting karena dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengenali asal-usul dan kepemilikan suatu ciptaan.Menurutnya, perkembangan teknologi telah memperluas jenis karya yang berpotensi menghadapi persoalan tumpang tindih. Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta perlu mengakomodasi berbagai bentuk karya kreatif maupun hasil inovasi di bidang industri.“Yang paling susah itu grafis, musik, kemudian film, kemudian juga kriya. Itu jadi bagian-bagian yang banyak sekali potensi untuk tumpang tindihnya, maka perlu diberikan perlindungan. Identitasnya itu menjadi bagian yang sangat perlu,” ujar Ledia saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).Ia menjelaskan, pembahasan RUU Hak Cipta selama ini memang lebih banyak menyoroti persoalan musik. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya kasus yang muncul pada sektor tersebut sehingga menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU).Namun, cakupan perlindungan ke depan perlu diperluas dengan mempertimbangkan perkembangan bidang lain. Bahkan, karya berupa desain produk, desain mesin, hingga manufaktur juga perlu menjadi bagian dari pembahasan agar pengaturannya sesuai dengan karakteristik masing-masing karya.“Kita sama-sama duduk bareng, terus kemudian kita pilih mana yang sebetulnya cocok pengaturannya, identitasnya. Nah, identitasnya menjadi bagian yang penting karena itu yang bisa jadi alat ukur,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.Dalam proses penyusunannya, Baleg juga terus menyerap masukan dari para pencipta dan pihak yang memiliki pengalaman dalam menghasilkan karya melalui RDPU. Selain itu, kepentingan konsumen turut diperhatikan agar pengaturan hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan kepada pencipta, tetapi juga mempertimbangkan hak masyarakat sebagai pengguna karya.“Kita tetap melakukan RDPU supaya memastikan, tidak semua anggota DPR yang ada di Baleg inovator. Tentu kita harus tanya sama yang memang punya proses karya cipta yang cukup banyak. Kita banyak tanyakan, diskusikan, tapi juga kita melihat kepentingan konsumen,” pungkasnya. (ujm/rdn)...

Baca Detail
I Wayan Sudirta Dorong Pembentukan Badan Pengawas Penyadapan Independen
Berita
18 Nov 2026

I Wayan Sudirta Dorong Pembentukan Badan Pengawas Penyadapan Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendorong pembentukan badan pengawas independen dalam pengaturan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Menurutnya, kewenangan penyadapan yang memiliki dampak besar terhadap privasi dan keamanan pribadi seseorang harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak disalahgunakan. Wayan menilai, badan pengawas tersebut tidak cukup hanya menjalankan fungsi pemeriksaan dan audit, tetapi juga harus memiliki peran pencegahan. Pengawasan perlu mencakup seluruh tahapan penyadapan, termasuk penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan hasil penyadapan yang tidak lagi diperlukan. “Kewenangannya, kekuasaannya itu sangat besar. Kekuasaan yang besar agar tidak menyimpang itu harus ada kontrol, harus ada badan pengawas,” ujar Wayan kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menjelaskan, badan pengawas harus dapat memastikan hasil penyadapan digunakan sesuai kebutuhan penegakan hukum. Hasil penyadapan yang telah digunakan, masih tersimpan, maupun yang harus dimusnahkan perlu berada dalam pengawasan ketat agar tidak dimanfaatkan di luar kepentingan yang dibenarkan. Menurutnya, independensi menjadi syarat penting dalam pembentukan badan tersebut. Badan pengawas harus berada di luar institusi yang melaksanakan penyadapan sehingga dapat menjalankan fungsi kontrol tanpa intervensi dari pihak yang diawasi. “Untuk pengawasan yang ketat harus badan pengawas itu independen, harus berada di luar institusi itu,” tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu. Wayan juga mengingatkan agar pembentukan badan pengawas tidak sekadar menjadi formalitas kelembagaan. Ia menginginkan anggota badan tersebut berasal dari unsur eksternal dengan proses seleksi yang ketat. Sebagai perbandingan, ia menilai model Dewan Pengawas KPK belum cukup kuat karena menurut pandangannya terlalu bergantung pada unsur internal. “Ini harus diambil dari orang luar. Dan proses seleksinya harus ketat,” kata legislator dari dapil Bali itu. Lebih lanjut, Wayan menegaskan bahwa pengaturan badan pengawas menjadi salah satu hal yang perlu didalami dalam pembahasan RUU Penyadapan. Komisi III, menurutnya, telah mulai mengundang sejumlah narasumber untuk menghimpun pandangan mengenai substansi yang perlu diatur. Ia berharap, pengawasan independen nantinya dapat menjadi instrumen untuk memastikan kewenangan penyadapan tetap digunakan secara bertanggung jawab, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi pelanggaran hak privasi. (fa/rdn)...

Baca Detail