KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Baleg Setujui RUU Provinsi NTB dan NTT Jadi RUU Usul Inisiatif DPR
Berita
19 Nov 2026

Baleg Setujui RUU Provinsi NTB dan NTT Jadi RUU Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancang Undang-Undang (RUU) tentang penyusunan perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur jadi Usul Inisiatif Baleg DPR. “Selanjutnya meminta persetujuan rapat apakah hasil penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan, serentak dijawab "Setuju," oleh anggota Baleg yang hadir. di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2026). Lebih lanjut, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi NTB dan NTT, Sturman Panjaitan menyampaikan bahwa kedua rancangan undang-undang tersebut merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI yang telah ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas Perubahan Keempat Tahun 2026. Sturman menuturkan, Panja telah melakukan rangkaian pembahasan secara intensif, termasuk memenuhi prinsip partisipasi bermakna melalui rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, serta Gubernur NTB dan Gubernur NTT pada 16 November 2026, dilanjutkan rapat Panja pada 17 November 2026. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Panja menyepakati bahwa perubahan kedua undang-undang ini dilakukan secara terbatas dengan fokus memperkuat potensi daerah, khususnya sektor pariwisata, guna meningkatkan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. "Panja menyepakati bahwa rancangan undang-undang tentang Provinsi NTB dan rancangan undang-undang tentang Provinsi NTT dilakukan perubahan secara terbatas dengan semangat memperkuat potensi daerah, khususnya sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Sturman. Adapun pokok-pokok materi perubahan yang disepakati meliputi penyesuaian karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, karakteristik kultural, serta penguatan instrumen pendanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah NTB dan NTT diberikan kewenangan untuk menerbitkan obligasi daerah, melakukan pungutan bagi wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam, menerima bantuan non-pemerintah, dana tanggung jawab sosial lingkungan (CSR), kontribusi sah lainnya, serta menerbitkan instrumen pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.“RUU tersebut merupakan upaya untuk memperkuat fiskal daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya dari masing-masing wilayah. Materi pendanaan pembangunan perlu dipertimbangkan secara cermat dan selaras sehingga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa menimbulkan tumpeng tindih kewenangan antara masyarakat dan dunia usaha”, tambah Anggota Badan Legislasi DPR RI Melly Goeslaw (tn/rdn)...

Baca Detail
18 Tahun Belum Disahkan, Baleg Tegaskan RUU Masyarakat Adat Tak Boleh Terus Tertunda
Berita
19 Nov 2026

18 Tahun Belum Disahkan, Baleg Tegaskan RUU Masyarakat Adat Tak Boleh Terus Tertunda

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung menegaskan, sudah saatnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat kembali menjadi perhatian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. RUU tesebut 18 tahun tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan harus segera dituntaskan karena pembentukannya merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan DPR RI. "Sebenarnya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini sudah ada di Program Legislasi Nasional selama 18 tahun. Jadi, ini ibaratnya kalau manusia sudah akil balig," ujar Martin saat ditemui Patlementaria usai memimpin Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Politisi Fraksi NasDem tersebut menilai, lamanya RUU tersebut berada dalam Prolegnas menjadi pengingat bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat membutuhkan kepastian melalui undang-undang. Terlebih, landasan pembentukannya telah diamanatkan dalam UUD Tahun 1945, yakni Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28I ayat (3). "Ada empat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dijawab dengan undang-undang ini, yaitu Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat," tegasnya. Menurutnya, tidak ada alasan bagi Baleg untuk mengabaikan amanat konstitusi tersebut. Ia menekankan, komitmen menyelesaikan RUU Masyarakat Adat harus menjadi wujud nyata konsistensi DPR RI dalam menjalankan tugas legislasi. "Karena itu, Badan Legislasi berketetapan hati untuk menyelesaikan amanat konstitusi ini. Kalau kita mau konsisten terhadap konstitusi, maka kita harus menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini," pungkas Martin Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, mengemuka sejumlah alasan mendasar yang menjadikan pembentukan regulasi tersebut penting untuk segera diwujudkan. Pertama, pembentukan RUU Masyarakat Adat merupakan amanat konstitusi yang perlu dipenuhi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang agar pengakuan konstitusional tersebut dapat diimplementasikan secara konkret. Kedua, perjuangan untuk menghadirkan undang-undang yang secara khusus mengatur masyarakat adat telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan RUU Masyarakat Adat merupakan kebutuhan yang telah lama diperjuangkan dan membutuhkan kepastian penyelesaian. Ketiga, dari sisi politik, pembentukan RUU Masyarakat Adat juga telah menjadi salah satu janji politik sejak 2014 yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi. Dengan demikian, penyelesaian pembahasan RUU ini menjadi penting sebagai bentuk komitmen politik sekaligus pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat adat. Dalam rapat tersebut juga tercatat sejumlah daerah yang telah memiliki perhatian dan inisiatif pengaturan terkait masyarakat adat, antara lain Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, termasuk Kabupaten. Adapun dalam rapat ini, Anggota Baleg DPR RI Rico Menoza turut menekankan pentingnya memberikan perhatian dan prioritas terhadap kebutuhan masyarakat adat, termasuk dalam aspek perlindungan rumah adat serta dukungan bantuan yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dan kebudayaan masyarakat adat. Selain itu, Anggota Baleg DPR RI La Tinro juga menyoroti masih adanya persoalan terkait pendataan dan identifikasi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai kriteria masyarakat adat, termasuk pengaturan yang berkaitan dengan pengakuan identitas serta wilayah adat. Selain itu, kriteria masyarakat adat perlu dirumuskan secara jelas dan memiliki keterkaitan dengan keberadaan serta wilayah adat. Kejelasan kriteria tersebut diperlukan agar proses identifikasi, pengakuan, dan perlindungan masyarakat adat dapat dilaksanakan secara tepat. (pdt/rdn)...

Baca Detail
Habib Syarief Tegaskan Unsur Pengguna Wajib Masuk Definisi SSN
Berita
19 Nov 2026

Habib Syarief Tegaskan Unsur Pengguna Wajib Masuk Definisi SSN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menegaskan bahwa kata "pengguna" harus tetap dicantumkan dalam definisi Sistem Statistik Nasional (SSN) pada RUU tentang Statistik. Menurutnya, penyelenggaraan statistik negara dibiayai oleh pajak rakyat sehingga orientasi utamanya wajib melayani kepentingan publik.​Hal itu disampaikannya dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I Panja RUU tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama Tim Panja Pemerintah dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian memimpin rapat tersebut.​Habib memaparkan tiga alasan mendasar mengapa unsur pengguna tidak boleh dihilangkan dari definisi SSN. Pertama, untuk mencegah arogansi birokrasi. "Statistik negara sebagaimana kita ketahui dibiayai oleh pajak rakyat," ujarnya. Ia menilai penghapusan unsur pengguna akan membuat SSN terjebak menjadi urusan internal pemerintah semata. "Jika elemen pengguna dihapus, pemerintah menganggap SSN ini hanyalah pabrik angka untuk mereka sendiri. Padahal SSN adalah mesin pelayanan publik, rakyat adalah tuan yang harus dilayani informasinya bukan hanya sebatas dalam posisi penonton," tegasnya.​Kedua, data mentah tidak memiliki nilai guna tanpa kehadiran pengguna. Menurutnya, nilai suatu data baru tercipta ketika dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk pengambilan keputusan. "Nilai sebuah data baru muncul ketika digunakan oleh publik, pemda, akademisi atau dunia usaha untuk mengambil keputusan," katanya. Ia pun menganalogikan penghapusan unsur pengguna seperti pembangunan infrastruktur yang tidak bisa diakses masyarakat. "Mengeluarkan kata pengguna dari definisi SSN ibarat membangun jalan tol yang megah dengan melarang mobil rakyat masuk," ucapnya.​Ketiga, menyangkut kedudukan hukum (legal standing) publik, yang menurutnya merupakan aspek paling fundamental. Tanpa pengakuan dalam definisi SSN, masyarakat akan kehilangan landasan hukum untuk menggugat apabila negara memproduksi data yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. "Jika publik atau pengguna tidak diakui kedudukan hukumnya di definisi SSN, maka rakyat tidak punya dasar hukum untuk menuntut atau legal standing," tegasnya. Ia menilai perumusan tanpa melibatkan pengguna merupakan wujud kesombongan teknokratik yang hanya memosisikan rakyat sebagai objek angka.​Dalam rapat yang sama, BPS menyatakan sependapat dengan pencantuman unsur pengguna karena merujuk pada UN Handbook dan Generic Law on Official Statistics. Meski perwakilan Pemerintah sempat mengingatkan potensi intervensi terhadap independensi metodologi, Panja akhirnya mengetok kesepakatan DIM nomor 20 yang menetapkan SSN sebagai tatanan yang mengatur hubungan antara penyelenggara, sumber daya, dan pengguna statistik. Terkait masukan Pemerintah agar perumusan pengguna di batang tubuh disinkronkan, pimpinan rapat memastikan hal teknis tersebut akan dituangkan dalam pengaturan selanjutnya.​RUU tentang Statistik merupakan usul inisiatif DPR RI yang dibahas Komisi X bersama Pemerintah. RUU ini dirancang untuk memperkuat tata kelola statistik nasional agar terintegrasi, terkoordinasi, dan berstandar internasional, termasuk penguatan peran BPS sebagai National Statistical Office. (ndy/aha)...

Baca Detail
Atasi Kekosongan Hukum, RUU Hak Cipta Pastikan Pencipta Dapatkan Hak Ekonomi dan Moral
Berita
19 Nov 2026

Atasi Kekosongan Hukum, RUU Hak Cipta Pastikan Pencipta Dapatkan Hak Ekonomi dan Moral

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta diharapkan mampu mengatasi berbagai ketimpangan ekonomi dan kekosongan hukum yang selama ini menyebabkan pencipta belum sepenuhnya memperoleh hak atas karya yang dihasilkan. Pemenuhan hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif menjadi perhatian utama dalam penyempurnaan regulasi tersebut.Bob juga menjeladkan bahwa pembahasan beleid Hak Cipta ini bukan merupakan pembentukan regulasi baru, melainkan penyempurnaan terhadap undang-undang yang telah berlaku. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ketentuan hukum dapat menjawab persoalan yang dihadapi para pencipta dalam memperoleh perlindungan dan penghargaan atas karya mereka.Menurutnya, regulasi yang diperbarui harus mampu mengaktualisasikan harapan para pencipta agar hasil karya mereka mendapatkan penghargaan sebagaimana mestinya. Hal tersebut mencakup pemenuhan tiga aspek utama, yakni hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif.“Undang-Undang Hak Cipta ini coba mengelaborasi mengingat bahwa ada eksisting tentang Undang-Undang Hak Cipta. RUU ini bukan RUU yang baru, artinya dia terbentuk oleh karena sudah ada sebelumnya. Hari ini direvisi karena banyaknya ketimpangan atau kekosongan hukum, dalam hal ini pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi, hak moral, maupun hak eksklusif,” ujar Bob Hasan kepada Parlementaria di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).Ia menegaskan, pemenuhan hak pencipta tidak cukup hanya dilihat dari besaran royalti yang diterima. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap pencipta memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan melalui mekanisme pengelolaan royalti yang berjalan dengan baik.Dalam hal tersebut, keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki peran dalam proses pengumpulan maupun pendistribusian royalti. Karena itu, mekanisme tersebut perlu dipastikan berjalan agar hak para pencipta dapat tersalurkan secara menyeluruh.“Terpenting bukan persoalan hanya royaltinya, berapa persennya, tetapi bagaimana kemudian pencipta lagu, hasil karyanya itu para pencipta dapat hasil, mendapatkan haknya. Itu yang penting. Apapun ciptaannya semuanya, siapa penciptanya itu akan mendapatkan haknya,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.Selain persoalan pemenuhan hak pencipta, Baleg DPR RI juga mempertimbangkan perkembangan teknologi Akal Imitasi (AI) dalam pembahasan revisi UU Hak Cipta. Menurut Bob, AI merupakan produk buatan manusia yang juga menghasilkan karya sehingga aspek tersebut perlu menjadi bahan pembahasan dalam penyempurnaan regulasi.Untuk itu, Baleg masih membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform digital dan para pembuat karya berbasis AI. Masukan tersebut diperlukan agar pengaturan hak cipta dapat mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap pencipta."Sehingga karya-karyanya dapat dihargai dan tetap pada tiga pokok tadi, hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif," pungkasnya. (ujm/rdn)...

Baca Detail
Timus-Timsin Rampungkan Naskah RUU Perampasan Aset, Libatkan Ahli Bahasa dan Legal Drafter
Berita
19 Nov 2026

Timus-Timsin Rampungkan Naskah RUU Perampasan Aset, Libatkan Ahli Bahasa dan Legal Drafter

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, merampungkan seluruh naskah hasil pembahasan sebelum pengesahan di Tingkat I. Penyelesaian tugas tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Panja sebagai bagian dari proses finalisasi rancangan undang-undang sebelum dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan di tingkat II atau di Rapat Paripurna, pada Kamis (19/11/2026) besok. Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menyampaikan bahwa Timus dan Timsin telah menuntaskan tugas merumuskan hasil-hasil pembahasan Panja. Dalam menjalankan tugasnya, kedua tim turut melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) untuk memastikan naskah sesuai dengan kaidah bahasa hukum dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. “Dapat kami laporkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Timus dan Timsin telah melibatkan ahli bahasa dan legal drafter guna menyesuaikan tata bahasa dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berbagai peraturan perundangan terkait,” ujar Soedeson saat rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, penyempurnaan naskah mencakup perbaikan redaksional, mulai dari penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, hingga tanda baca. Timus dan Timsin juga memastikan konsistensi penomoran serta sistematika penyusunan pasal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Timus dan Timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” jelas Anggota Komisi III ini. Selain aspek redaksional, kedua tim juga melakukan sinkronisasi antarpasal, termasuk pengacuan pasal dan ketentuan-ketentuan terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan rumusan norma dalam RUU tidak saling bertentangan maupun menimbulkan perbedaan penafsiran. “Timus dan Timsin juga telah melakukan sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, serta tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan. Sinkronisasi isi pasal dilakukan agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran atau ketidaksesuaian antara satu pasal dengan pasal lainnya,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini. Tidak hanya pada batang tubuh RUU, penyelarasan juga dilakukan terhadap bagian penjelasan agar seluruh rumusan tetap sesuai dengan hasil pembahasan di tingkat Panja. Dengan demikian, hasil kerja Timus dan Timsin mencakup penyempurnaan redaksi sekaligus konsistensi pengaturan dalam keseluruhan naskah. Dalam laporannya, Soedeson juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan, judul RUU mengalami penyesuaian menjadi RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh hasil kerja Timus dan Timsin tersebut kemudian diserahkan kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama. “Demikian laporan hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama,” katanya. Dengan rampungnya tugas Timus dan Timsin, pembahasan RUU Perampasan Aset kini berlanjut ke tahapan pengambilan keputusan tingkat I. Tahap ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah sebelum rancangan undang-undang dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI. (fa/rdn)...

Baca Detail
Cegah Penyadapan, Komisi XIII Imbau Evaluasi Personel Lingkar Inti Presiden
Berita
19 Nov 2026

Cegah Penyadapan, Komisi XIII Imbau Evaluasi Personel Lingkar Inti Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengimbau Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengevaluasi personel yang berada di lingkar inti Presiden RI, terutama jika terdapat pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang tengah menjadi sorotan dalam kasus dugaan penyadapan yang melibatkan tersangka LSP (mantan Kapolri dan mantan Kepala KSP). Hal tersebut disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro beserta jajaran Kemensetneg di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menilai evaluasi dan sterilisasi kelembagaan diperlukan untuk mengantisipasi potensi pengkhianatan maupun infiltrasi kepentingan yang dapat mengganggu keamanan Presiden dan jalannya pemerintahan. “Kalau memang ada personalia-personalia di lingkar inti Presiden yang merupakan rekomendasi pihak-pihak yang bermasalah, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianatan masuk di situ. Ini dalam rangka menjaga keamanan fisik Presiden dan memastikan kebijakan Presiden tidak diinfiltrasi maupun disusupi,” ungkap Sugiat. Legislator Fraksi Partai Gerindra itu berharap Kemensetneg mengambil peran strategis dalam memastikan keamanan Presiden sekaligus menjaga integritas proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Menurutnya, penguatan sistem pengamanan dan evaluasi kelembagaan penting agar kebijakan negara tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan berpihak kepada rakyat. “Jangan ada lagi peluang pengkhianatan, dalam rangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden. Menjaga bagaimana kebijakan presiden itu tidak diinfiltrasi, tidak disusupi dan yang paling penting menjaga kebijakan tetap pro terhadap rakyat. Sekali lagi, tolong jaga Presiden kita supaya Presiden kita itu bisa memenangkan pertarungan melawan oligarki rakus dan memenangkan rakyat,” pungkasnya. (pun/um)...

Baca Detail
Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh
Berita
19 Nov 2026

Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperkuat sistem pengamanan Presiden RI Prabowo Subianto, baik dari aspek keamanan fisik maupun perlindungan informasi strategis. Hal ini dinilai penting menyusul mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden yang berpotensi mengganggu keamanan negara dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan. “Dua tahun pemerintahan ini kita tidak boleh anggap remeh persoalan penyadapan itu seorang Presiden bisa disadap. Saya ingin ke depan Kementerian Sekretariat Negara memastikan hal ini tidak boleh terulang lagi dengan segala cara,” tegas Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa dugaan penyadapan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa, terlebih jika berlangsung dalam kurun waktu panjang dan memungkinkan pengumpulan informasi terkait kebijakan strategis Presiden. Karena itu, ia meminta Kemensetneg memastikan seluruh area dan fasilitas di lingkungan Istana Kepresidenan terlindungi dari potensi penyusupan maupun aktivitas penyadapan. Menurut Sugiat, pengamanan Presiden tidak cukup hanya melalui pemeriksaan fisik ruangan dan fasilitas Istana, tetapi juga perlu didukung kemampuan teknologi untuk mendeteksi potensi penyadapan jarak jauh. Dengan demikian, keamanan komunikasi dan informasi Presiden dapat terlindungi secara optimal. “Kami mendukung Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan keamanan secara fisik Presiden, keamanan informasi Presiden itu terjaga dan betul-betul steril. Saya berharap dalam usulan-usulan program ke depan, hal ini menjadi prioritas. Kalau dalam kaitan anggaran, sekali lagi, Komisi XIII pasti mendukung,” ujarnya. Selain penguatan pengamanan, dirinya juga mendorong Kemensetneg mengevaluasi kebijakan-kebijakan strategis yang telah diterbitkan selama dua tahun pemerintahan berjalan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada infiltrasi atau penyusupan kepentingan tertentu yang memengaruhi substansi kebijakan Presiden Prabowo. Ia menilai informasi yang diperoleh melalui dugaan penyadapan berpotensi disalahgunakan untuk melemahkan, bahkan menyabotase, kebijakan pemerintah. Karena itu, jelasnya, evaluasi perlu mencakup berbagai produk kebijakan, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, hingga keputusan menteri. Mengakhiri pernyataan, Sugiat juga mengingatkan bahwa kelompok-kelompok oligarki memiliki kemampuan beradaptasi dan memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan nasional tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, sebagaimana semangat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. “Karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden, kebijakan-kebijakan ini perlu disisir kembali. Apakah ada kebijakan yang telah terkena sabotase atau penyusupan secara halus sehingga menguntungkan kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya. (pun/um)...

Baca Detail
Komunikasi Publik Kunci Bangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu
Berita
19 Nov 2026

Komunikasi Publik Kunci Bangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat komunikasi kelembagaan dan membangun kepercayaan publik sebagai bagian dari upaya penguatan demokrasi. Hal tersebut disampaikan Cucun saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Rapat Komunikasi Lembaga Negara, Kepercayaan Publik, dan Penguatan Demokrasi bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang berlangsung di Kabupaten Bandung, 18–19 November 2026. Menurut Cucun, kegiatan yang melibatkan seluruh jajaran KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat ini merupakan langkah positif untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi. Wakil rakyat dari Dapil Jabar II ini menilai komunikasi publik menjadi aspek penting yang harus terus diperkuat KPU. Sebagai pihak yang juga merupakan produk dari proses demokrasi, Cucun memahami pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. “Kerja-kerja nyata KPU harus terus disampaikan kepada publik. Mulai dari tahapan persiapan, proses yang berkaitan dengan partai politik, tahapan pemilih, hingga seluruh rangkaian penyelenggaraan pesta demokrasi,” ujar Cucun dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia juga mengingatkan bahwa derasnya arus informasi saat ini menuntut KPU untuk lebih aktif menyampaikan informasi yang valid, transparan, dan mudah dipahami masyarakat guna mencegah berkembangnya disinformasi. Menurutnya, komunikasi publik tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan atau di penghujung tahapan pemilu. Sebaliknya, setiap proses dan kinerja KPU harus dikomunikasikan secara konsisten sejak awal. “Jangan lelah untuk menjelaskan kepada publik. Komunikasi harus dibangun sejak awal, bukan hanya di ujung ketika persoalan sudah muncul. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan informasi yang valid dan tidak mudah terpengaruh disinformasi,” tegas Politisi Fraksi PKB ini. Cucun berharap forum komunikasi tersebut dapat menjadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Ia menegaskan, komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan merupakan modal penting dalam membangun penyelenggaraan pemilu yang berkualitas serta memperkuat demokrasi di Indonesia. (rdn)...

Baca Detail
Terima Koalisi Buruh, Pimpinan DPR Ajak Jaga Komunikasi dan Fokus pada Perlindungan Pekerja
Berita
18 Nov 2026

Terima Koalisi Buruh, Pimpinan DPR Ajak Jaga Komunikasi dan Fokus pada Perlindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pimpinan DPR RI berkomitmen menjaga komunikasi intensif dengan gerakan buruh, pemerintah, dan perusahaan guna mengawal pelindungan tenaga kerja serta mendorong terciptanya kondisi perekonomian yang lebih baik. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI). Dalam pertemuan tersebut, Dasco menyampaikan bahwa perwakilan koalisi buruh mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026. Ia pun mengajak kalangan buruh agar tetap berfokus pada perjuangan memperkuat pelindungan pekerja dan tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang beredar di media sosial. “Tadi kami juga sempat berdialog bahwa saya sampaikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh tidak perlu risau dengan framing-framing atau isu-isu yang berseliweran di netizen. Yang penting teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyadarkan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan,” ujar Dasco kepada awak media di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dasco menegaskan, komunikasi antara DPR, pemerintah, pekerja, dan perusahaan perlu terus dibangun agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dibicarakan dan dicarikan penyelesaiannya. Menurutnya, hubungan yang terjalin secara intensif antarpemangku kepentingan menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga pelindungan pekerja sekaligus mendukung kondisi ekonomi nasional. “Kami sudah sepakat bahwa ke depan komunikasi akan terus intensif, baik dengan DPR maupun pemerintah dan pekerja serta perusahaan, agar keadaan ekonomi kita menjadi lebih baik,” ungkap politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang mewakili KBPBI menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI atas dukungan terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia menilai proses pembahasan undang-undang tersebut berlangsung secara terbuka dan komunikatif melalui dialog serta pertukaran argumentasi antara DPR dan kalangan buruh. “Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Dasco khususnya dan seluruh pimpinan DPR atas dukungan terhadap undang-undang yang sangat luar biasa,” kata Andi Gani. Ia juga menegaskan bahwa gerakan buruh yang tergabung dalam KBPBI tetap berpegang pada konstitusi dan mendukung pemerintahan yang sah. Penegasan itu disampaikan untuk merespons berbagai anggapan yang menurutnya beredar di media sosial mengenai sikap gerakan buruh. “Kami setia kepada konstitusi, saya ulangi lagi, setia kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah,” tegasnya. Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Pertemuan juga diikuti perwakilan sejumlah organisasi buruh, antara lain KSPSI AGN, KBMI, ASPIRASI, KSN, KAPN, KASBI, GSBI, SP KAI, FSPGI, FPBI, SPSI 73, SPSI YRS, dan Sarbumusi. Melalui audiensi ini, Pimpinan DPR RI membuka ruang komunikasi berkelanjutan dengan berbagai elemen gerakan buruh. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan sekaligus menjadi saluran bagi pekerja untuk menyampaikan dan mengadvokasi persoalan ketenagakerjaan. (fa/rdn)...

Baca Detail
64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh
Berita
18 Nov 2026

64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang dialami 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi, entitas penerima penggabungan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (KPdP) dalam grup PT Krakatau Steel (Persero). Melalui mediasi dengan manajemen perusahaan, para pekerja yang sebelumnya menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) kini kembali bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), memperoleh upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR), serta mendapatkan kepesertaan BPJS. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari kondisi hubungan kerja para buruh yang selama bertahun-tahun tidak memiliki kejelasan status. Sebagian besar pekerja bahkan telah bekerja sekitar delapan tahun, tetapi tidak memperoleh kepastian mengenai status hubungan kerja, upah yang layak, maupun pemenuhan hak normatif lainnya. “Sebagian besar mereka sudah bekerja delapan tahun, tetapi tidak punya kontrak yang jelas. Hubungan kerjanya tanpa status, tidak jelas statusnya sebagai apa. Upahnya juga di bawah UMR, kemudian tidak ada BPJS. Banyak yang lembur dengan pembayaran yang tidak sesuai,” ujar Anggia kepada awak media usai audiensi bersama pimpinan DPR dan perwakilan Konfederasi KASBI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Politisi dari Fraksi PKB itu mengungkapkan, DPR kemudian memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan untuk mengurai persoalan tersebut. Proses komunikasi dan pencarian solusi berlangsung sekitar satu bulan hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan pada 13 November 2026. Menurutnya, melalui kesepakatan tersebut, 64 pekerja yang sebelumnya terancam diberhentikan memperoleh kepastian untuk kembali bekerja dengan status PKWT. Selain itu, perusahaan juga memenuhi sejumlah hak normatif pekerja, termasuk upah sesuai UMR dan kepesertaan BPJS. “Alhamdulillah, per tanggal 13 kemarin, 64 pekerja yang semestinya diberhentikan itu menjadi PKWT. Dengan gaji UMR, kemudian BPJS juga sudah ada, dengan status yang jelas. Alhamdulillah sudah ditemukan jalan untuk kesejahteraan para pekerja,” jelasnya. Anggia menegaskan, penyelesaian tersebut merupakan bagian dari upaya DPR mengawal pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Ia menyebut, dalam proses pembahasan bersama pekerja dan manajemen, pemenuhan hak buruh harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Anggia mengatakan penyelesaian melalui status PKWT untuk sementara menjadi jalan keluar di tengah upaya pembenahan internal perusahaan. Namun, DPR akan terus mengawal perkembangan hubungan kerja para buruh agar ke depan dapat memperoleh kepastian status yang lebih baik, termasuk peluang menjadi pekerja tetap atau PKWTT. “Sementara ini kita PKWT dulu, nanti harapannya dan kita terus kawal, saya juga sudah ngomong dan Pak Dasco minta juga untuk kita kawal, nanti kita akan jadikan PKWTT. Pekerjaan tetap, karyawan tetap,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno mengapresiasi fasilitasi pimpinan DPR dan Komisi VI dalam membantu menyelesaikan persoalan pekerja KPDP. Ia membenarkan bahwa sebagian besar buruh telah bekerja sekitar delapan tahun, tetapi tidak memperoleh kejelasan status hubungan kerja dan pemenuhan hak normatif sesuai ketentuan. Sunarno menyebut, sebelumnya terdapat 64 pekerja yang diberhentikan secara sepihak. Melalui pertemuan dan musyawarah dengan manajemen Krakatau Steel, para pekerja tersebut akhirnya dipekerjakan kembali. Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan serikat pekerja yang sebelumnya menghadapi persoalan kini kembali diperbolehkan. “Ada 64 orang yang diberhentikan secara sepihak, dan serikat buruhnya juga diberangus. Namun, sekarang sudah dipekerjakan kembali dan serikat pekerjanya diperbolehkan,” kata Sunarno. Ia berharap penyelesaian tersebut dapat menjadi langkah untuk memastikan perusahaan milik negara menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak normatif pekerja. Sunarno juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR dan Komisi VI yang telah membantu membuka ruang komunikasi dengan manajemen perusahaan. Melalui fasilitasi tersebut, DPR diharapkan dapat terus mengawal pemenuhan hak pekerja, khususnya di lingkungan perusahaan BUMN dan grup usahanya, agar hubungan industrial berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memberikan kepastian serta perlindungan bagi buruh. (fa/we)...

Baca Detail
Lasarus Minta Kemendes PDT Perkuat Pengawasan dan Tindak Lanjut Temuan BPK
Berita
18 Nov 2026

Lasarus Minta Kemendes PDT Perkuat Pengawasan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat pengawasan internal, tata kelola keuangan, serta pengelolaan aset negara meski kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi BPK agar akuntabilitas penggunaan anggaran terus terjaga. “Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa dan PDT atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2026 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Keuangan Program TEKAD,” ujar Lasarus dalam rapat kerja bersama Kemendes PDT yang membahas hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2026 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Menurutnya, capaian opini WTP perlu diiringi peningkatan pemantauan dan evaluasi program agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengawasan tersebut juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu turut meminta Kemendes PDT mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK, mulai dari penyelesaian administrasi, pemulihan kerugian negara, hingga Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Koordinasi dengan pihak terkait juga perlu diperkuat agar temuan pemeriksaan tidak berulang. Selain itu, Kemendes PDT diminta meningkatkan sinergi dengan Komisi V DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan program dan anggaran, sekaligus memastikan seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan komitmen kementeriannya untuk mempertahankan opini WTP sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kemendes PDT tercatat telah memperoleh opini WTP sebanyak 10 kali untuk laporan keuangan periode 2016–2025. Sementara itu, laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang didanai International Fund for Agricultural Development (IFAD) telah memperoleh opini WTP sebanyak enam kali selama periode 2020–2026. (rr/we)...

Baca Detail