KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Komisi I Usulkan Pangdam Siliwangi hingga Brawijaya Dipimpin Perwira Bintang Tiga
Berita
19 Nov 2026

Komisi I Usulkan Pangdam Siliwangi hingga Brawijaya Dipimpin Perwira Bintang Tiga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan agar sejumlah komando daerah militer (kodam) strategis, yakni Kodam III/Siliwangi, Kodam IV/Diponegoro, dan Kodam V/Brawijaya, idealnya dipimpin perwira tinggi TNI berpangkat letnan jenderal atau bintang tiga. Menurut Utut, peningkatan pangkat pimpinan kodam tersebut diperlukan untuk memperkuat gelar dan struktur komando teritorial, seiring besarnya tanggung jawab yang diemban. Ia menilai, beban tugas teritorial tidak ringan karena mencakup tanggung jawab menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat di wilayah masing-masing. “Kalau dari orang seperti saya harapannya jelas, Kodam III/Siliwangi, Kodam Diponegoro, Kodam Brawijaya itu idealnya dipimpin oleh panglima dengan pangkat bintang tiga. Sekali lagi pangkat bintang tiga karena Kodam Jaya itu juga sudah bintang tiga,” ujar Utut usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Makodam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Ia menjelaskan, usulan tersebut bukan semata-mata untuk menambah jumlah perwira tinggi, melainkan sebagai upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan mengisi kebutuhan dalam struktur organisasi TNI. “Ini lebih untuk kegelaran naik, naik, naik sehingga semua nanti yang bottleneck itu terisi. Ada pertanyaan nanti inflasi jenderal? Oh tidak. Karena kewenangan teritorial tugasnya itu kewenangan pasti ada tanggung jawab,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. Utut mencontohkan besarnya tanggung jawab Kodam III/Siliwangi yang harus menjaga wilayah Jawa Barat dengan jumlah penduduk sekitar 52 juta jiwa. Menurutnya, tanggung jawab teritorial tersebut membutuhkan dukungan struktur organisasi dan kepemimpinan yang sepadan. Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para kepala staf angkatan dalam waktu dekat. (rr/rdn)...

Baca Detail
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban
Berita
19 Nov 2026

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana. Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan. “RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI. Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id. Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan. Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak. Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen. “Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan. Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (rdn)...

Baca Detail
Amin AK Minta Pemerintah Kejar Pajak Sektor Usaha Besar dan Tutup Kebocoran
Berita
19 Nov 2026

Amin AK Minta Pemerintah Kejar Pajak Sektor Usaha Besar dan Tutup Kebocoran

PARLEMENTARIA, Cikarang — Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mendesak pemerintah memperluas basis penerimaan pajak dengan menyasar sektor usaha berskala besar serta menutup celah kebocoran di internal perpajakan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun pada periode November–Desember 2026 agar target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dapat tercapai. Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada November–Desember 2026 masih kurang Rp514 triliun untuk memenuhi target APBN 2026. Merespons hal tersebut, ia menegaskan bahwa percepatan pencapaian target pajak tidak boleh dilakukan dengan membebani konsumen maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebaliknya, pemerintah perlu menggali potensi penerimaan dari aktivitas bisnis besar yang selama ini belum tergarap maksimal. Dirinya menyatakan, Komisi XI DPR RI telah berulang kali mengingatkan pemerintah dalam rapat kerja agar berani menyasar sektor-sektor usaha besar. Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang mulai mengarahkan perluasan basis pajak pada bisnis daring (online), tetapi menekankan bahwa penegakan pajak juga harus menyasar pelaku usaha berskala besar. "Pemerintah perlu memperluas basis pajak. Jangan hanya mengejar pajak-pajak untuk UMKM atau rakyat kecil yang harus menanggung beban itu, tetapi kejar kegiatan bisnis besar yang selama ini belum tersentuh. Saya yakin potensinya masih sangat banyak, asal pemerintah serius dan berani," tegas Amin saat ditemui Parlementaria seusai agenda kunjungan kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Politisi Fraksi PKS tersebut mencontohkan keberhasilan penindakan oleh satuan tugas aparat penegak hukum yang disebut mampu menyelamatkan potensi pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah dari sektor-sektor yang sebelumnya sulit tersentuh. Menurutnya, keberanian serupa perlu diterapkan dalam penegakan regulasi perpajakan nasional. Selain memperluas basis pajak, Amin menyoroti pentingnya mencegah kebocoran penerimaan negara melalui penguatan pengawasan terhadap aparatur perpajakan. Ia mengingatkan agar tidak ada oknum aparat pajak yang bekerja sama dengan pengusaha besar sehingga berpotensi menggerus penerimaan negara. "Ditegakkanlah regulasi, dan jangan sampai ada aparat pajak yang bermain dengan pelaku usaha besar. Pintu-pintu kebocoran itu harus benar-benar dimitigasi sebaik-baiknya. Saya yakin target pajak akan tercapai seandainya tidak ada penyimpangan, khususnya yang dilakukan oleh para aparat pajak," pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Timur IV tersebut. (clr/um)...

Baca Detail
Merger BUMN Karya Ditarget Rampung November, Ida Ingatkan Kepastian Nasib Pekerja
Berita
19 Nov 2026

Merger BUMN Karya Ditarget Rampung November, Ida Ingatkan Kepastian Nasib Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, meminta Danantara memastikan kepastian status dan masa depan pekerja dalam rencana penggabungan sejumlah perusahaan BUMN Karya. Menurutnya, restrukturisasi perusahaan negara tidak boleh hanya berorientasi pada penataan bisnis, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan pekerja agar mereka tidak dirugikan oleh kebijakan merger. Politisi dari Fraksi PKB itu menyoroti rencana penggabungan PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk. Ia menegaskan, kepastian nasib karyawan harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan penggabungan perusahaan tersebut. “Rencana Danantara merger BUMN Karya yang PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk, harus memperhatikan nasib pekerjanya,” kata Ida dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ia meminta Danantara memastikan seluruh tahapan merger berlangsung secara tertib, transparan, dan matang. Menurutnya, proses restrukturisasi perusahaan negara harus diselesaikan secara menyeluruh agar tidak menyisakan persoalan yang berpotensi merugikan berbagai pihak, khususnya pekerja. “Saya minta Danantara agar merger tersebut berlangsung kondusif tanpa cacat sedikit pun. Jangan sampai di kemudian hari ada problem terkait merger BUMN Karya,” tambahnya. Ida kembali menekankan bahwa penggabungan perusahaan harus disertai kejelasan mengenai status dan masa depan para pekerja. Ia mengingatkan agar karyawan tidak menjadi pihak yang harus menanggung dampak dari perubahan struktur perusahaan tanpa adanya kepastian. “Untuk itu, saya minta merger BUMN Karya ini benar-benar tuntas, nasib pekerjanya juga harus jelas. Jangan sampai mereka menjadi korban,” tegas Ida. Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN, Dony Oskaria, menargetkan proses penggabungan empat perusahaan BUMN Karya tersebut rampung paling lambat akhir November 2026. Penggabungan itu mencakup dua kelompok perusahaan, yakni PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk. Dony menyampaikan target penyelesaian tersebut dalam keterangannya. “Ini kita harapkan nanti paling telat itu di akhir November sudah selesai,” ujar legislator dari dapil DKI Jakarta II itu. (fa/we)...

Baca Detail
Hamka B. Kady Minta Aturan Ojol Diselaraskan dengan Revisi UU LLAJ
Berita
19 Nov 2026

Hamka B. Kady Minta Aturan Ojol Diselaraskan dengan Revisi UU LLAJ

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menyoroti keberadaan ojek online (ojol) yang telah memiliki sejumlah pengaturan melalui kebijakan Pemerintah. Atas dasar itu, Hamka mengingatkan ketentuan yang sudah ada perlu diselaraskan dengan landasan hukum yang akan dibentuk melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Ditegaskannya, pembentukan norma dalam UU menjadi dasar penyesuaian berbagai regulasi turunannya, termasuk Perpres maupun Peraturan Menhub. Hal tersebut disampaikan Hamka saat RDPU Panja Pembahasan RUU tentang LLAJ bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). “Kami berharap nanti kita jabarkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan, soal apa yang disampaikan Saya perlu bicara ojol misalnya walaupun ada peraturan Perpres, tapi Perpres itu dibawah Undang-Undang. Undang-Undang nya dulu, Perpresnya akan menyesuaikan lagi nanti dan selanjutnya kepada Peraturan Menteri Perhubungan,” ujar Hamka. Selain persoalan transportasi roda dua, Hamka turut menyoroti pembahasan mengenai pemanfaatan pajak kendaraan bermotor untuk preservasi atau pemeliharaan jalan. Ia menyebutkan, ketentuan mengenai penggunaan penerimaan terkait kendaraan untuk preservasi jalan perlu dikaji bersama pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Menurut Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan penerimaan tersebut agar dapat mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkelanjutan. Hal ini juga berkaitan dengan konsep earmarking tax, yakni pengalokasian penerimaan pajak untuk tujuan tertentu. “Biaya STNK dan lain-lain selama ini dalam Undang-Undang disebutkan digunakan untuk preservasi jalan. Ini akan kita bicarakan dengan Menteri Keuangan, karena ini juga berkaitan dengan pajak. Bagaimana mekanismenya, itu akan menjadi pembahasan nanti,” ungkapnya. Menutup pernyataannya, Hamka mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan YLKI, MTI, dan KAWAT dalam konsultasi publik tersebut. Ia memastikan masukan dari para pemangku kepentingan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut, baik dalam perumusan norma UU maupun penyusunan peraturan pelaksana. “Saya kira semua apa yang menjadi masukan di sini, menjadi positif bagi kami, banyak sekali saya dapat masukan. Mudah-mudahan dengan teman-teman dan Pimpinan akan kita bahas lebih lanjut untuk menyempurnakan Undang-Undang ini,” pungkas Hamka. (pun/we)...

Baca Detail
Roberth Rouw: Pelanggaran ODOL Tak Bisa Hanya Dibebankan kepada Sopir
Berita
19 Nov 2026

Roberth Rouw: Pelanggaran ODOL Tak Bisa Hanya Dibebankan kepada Sopir

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan penanganan kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih (Over Dimension Over Loading/ODOL) harus melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan operasional angkutan barang. Roberth menegaskan tanggung jawab atas pelanggaran ODOL tidak boleh hanya dibebankan kepada pengemudi, tetapi juga harus mencakup pemilik kendaraan dan pemilik barang. Hal tersebut disampaikan Roberth saat wawancara dengan Parlementaria usai RDPU Panja Pembahasan RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Koalisi Warga Untuk Transportasi (KAWAT) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Legislator Fraksi Partai Nasdem tersebut menilai, praktik ODOL menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam pembahasan revisi UU LLAJ. Pasalnya, kendaraan angkutan barang dengan muatan maupun dimensi berlebih berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Roberth lantas menyoroti penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL selama ini yang dinilai masih cenderung menempatkan pengemudi sebagai pihak paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, pengemudi merupakan pekerja yang menjalankan perintah operasional dan tidak selalu menjadi pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari kegiatan pengangkutan barang tersebut. “Selama ini dalam penegakan ODOL, yang hampir selalu bertanggung jawab hanya sopir. Padahal sopir ini tidak mendapat keuntungan yang besar. Dia hanya sebagai sopir yang mendapat gaji, dia ini buruh. Sedangkan pemilik barang dan pemilik kendaraan yang mendapat manfaat paling besar,” tegas Roberth. Oleh karena itu, Roberth mendorong agar revisi UU LLAJ memberikan kepastian hukum mengenai pembagian tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam praktik ODOL. Termasuk di dalamnya pihak yang melakukan perubahan dimensi kendaraan sehingga tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Ke depan yang bertanggung jawab itu bukan cuma sopir, tetapi juga pemilik barang, pemilik kendaraan, dan pelaku perubahan over dimension. Karena ini semua merupakan satu kesatuan,” tandasnya. Lebih lanjut, Roberth menjelaskan  persoalan over dimension dan overload memiliki keterkaitan erat. Perubahan dimensi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dapat meningkatkan kapasitas angkut dan berpotensi mendorong terjadinya kelebihan muatan. Oleh sebab itu, pencegahan harus dilakukan sejak awal, termasuk melalui pengawasan terhadap kendaraan sebelum memperoleh izin angkut maupun izin operasional. Tak hanya itu, Roberth juga menekankan pentingnya identifikasi terhadap kendaraan dan pihak-pihak yang melakukan perubahan dimensi. Dengan demikian, praktik modifikasi kendaraan yang melanggar ketentuan, termasuk yang dilakukan oleh bengkel atau pihak terkait, dapat ditelusuri dan dicegah. “Jangan sampai ada pihak yang mengubah-ubah aturan dimensi ini. Ada dua faktor utama, yaitu over dimension dan overload. Ketika kendaraan yang sudah ditentukan ukurannya kemudian diubah dimensinya, kapasitas muatannya juga bisa meningkat dan berujung pada overload,” jelasnya. Menutup wawancara, Roberth turut menyoroti dampak kelebihan muatan terhadap kondisi infrastruktur jalan nasional. Pengendalian ODOL dinilainya menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur transportasi yang dibangun pemerintah. Untuk itu, Roberth berharap revisi UU LLAJ tidak hanya memperkuat aspek pengaturan dan sanksi, tetapi juga mendorong pembenahan sistem pengawasan serta penegakan hukum. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan sistem otomatis perlu dikembangkan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan tidak semata-mata bergantung pada pemeriksaan manual maupun tindakan terhadap individu di lapangan. “Ke depan, sistem penegakan hukum kita juga harus diperbaiki. Kita tidak perlu hanya berhadapan dengan orang, tetapi menggunakan sistem. Semua harus sudah bisa dijalankan secara otomatis agar kedepan tidak ada lagi masalah,” pungkas Roberth. (pun/we)...

Baca Detail
Tolak Relokasi Badak Jawa, Riyono: Kepentingan Ekonomi Tak Boleh Kalahkan Konservasi
Berita
19 Nov 2026

Tolak Relokasi Badak Jawa, Riyono: Kepentingan Ekonomi Tak Boleh Kalahkan Konservasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menolak wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke kawasan lain. Ia menilai habitat asli satwa langka tersebut harus dipertahankan karena telah mendukung kelangsungan hidup badak jawa sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah Banten. Riyono menegaskan, pemindahan satwa langka bukanlah kebijakan sederhana karena berpotensi menimbulkan risiko terhadap kemampuan adaptasi, keberlangsungan populasi, hingga keseimbangan lingkungan di habitat asalnya. “Kelestarian badak jawa adalah wujud tanggung jawab negara dalam menjaga hewan langka yang dilindungi oleh undang-undang. Habitat badak jawa yang sudah lama berada di Banten merupakan habitat ideal yang selama ini mendukung kehidupan dan pelestariannya,” ujar Riyono dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026). Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu berpandangan, pemerintah seharusnya memprioritaskan perlindungan dan penguatan habitat asli badak jawa, bukan membuka opsi pemindahan tanpa urgensi yang jelas. “Memindahkan badak jawa bukan hanya mengancam kelestarian dan keberlangsungan hidup mereka, tetapi juga dapat memberikan kerugian bagi keseimbangan alam yang ada di Banten,” tegas Politisi Fraksi PKS ini. Ia menambahkan, pemindahan badak jawa perlu dihindari selama habitat aslinya masih dalam kondisi baik dan tidak menghadapi ancaman lingkungan nyata yang membahayakan kelangsungan hidup satwa tersebut. “Perpindahan hewan langka harus betul-betul dihindari selama habitat aslinya masih bagus dan tidak ada ancaman lingkungan yang nyata bagi keberlangsungan hidup badak jawa,”tambahnya. Selain persoalan kelestarian habitat, pihaknya juga mempertanyakan urgensi pemindahan badak jawa, terutama apabila wacana tersebut berkaitan dengan potensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di kawasan habitatnya. Menurutnya, kepentingan ekonomi tidak boleh mengesampingkan perlindungan satwa langka dan kelestarian lingkungan. “Badak jawa harus tetap dipertahankan di Banten dan hidup berkembang biak di sana. Apa urgensi utama kalau mau dipindah? Kalaupun ada potensi SDA, maka tidak boleh mengorbankan kelestarian hewan dan alam disekitarnya,” pungkasnya. (ayu/we)...

Baca Detail
Bob Hasan: Prolegnas 2027 Harus Prioritaskan Regulasi Berdampak bagi Masyarakat
Berita
19 Nov 2026

Bob Hasan: Prolegnas 2027 Harus Prioritaskan Regulasi Berdampak bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027 harus berorientasi pada kebutuhan dan dampak regulasi bagi masyarakat. Karena itu, penentuan rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar prioritas perlu memperhatikan kebutuhan pembaruan hukum, baik melalui revisi undang-undang yang telah berlaku maupun pembentukan regulasi baru. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan, setiap undang-undang yang dibentuk harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan regulasi tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan administratif atau melengkapi sistem hukum, tetapi juga harus menghadirkan keadilan dan kemaslahatan. “Pada intinya setiap undang-undang itu harus berdampak pada masyarakat,” ujar Bob Hasan kepada Parlementaria usai Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menjelaskan, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian Baleg dalam menyusun agenda legislasi adalah mengevaluasi undang-undang yang telah berlaku. Apabila regulasi yang ada belum mampu menjawab persoalan hukum atau belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka revisi diperlukan untuk memperbaiki pengaturannya. “Revisi itu adalah untuk bagaimana adanya sistem undang-undang tersebut, sahnya undang-undang tersebut, tetapi tidak ada pencapaian rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu berarti ada kekosongan hukum di situ,” jelas politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu. Selain mengevaluasi dan merevisi undang-undang yang sudah ada, Bob Hasan menyebut pembentukan regulasi baru dari awal juga menjadi bagian penting dalam penyusunan Prolegnas 2027. Pembentukan undang-undang baru diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum yang belum memiliki pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Selain itu pun juga ada undang-undang yang baru atau non-existing yang dimulai dari nol itu juga menjadi penting,” tutur legislator dari dapil Lampung II itu. Untuk mendukung pencapaian agenda legislasi tersebut, Baleg juga menyiapkan pembaruan tata cara pembentukan undang-undang melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang. Salah satu mekanisme yang dimuat di dalamnya adalah Fast Track Legislation atau pembentukan undang-undang melalui jalur cepat. Bob Hasan menegaskan, mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan partisipasi publik. Menurutnya, percepatan pembentukan undang-undang tetap harus menjamin keterbukaan sejak tahap penyusunan, pembahasan, hingga penyelesaian. “Fast Track Legislation pada intinya tidak menghilangkan, mengenyampingkan tentang partisipasi publik atau partisipasi publik yang bermakna,” ungkapnya. Ia menambahkan, masyarakat tetap memiliki ruang untuk memberikan pandangan terhadap materi muatan, pasal, dan norma yang dirumuskan dalam rancangan undang-undang. Bahkan, penghimpunan pendapat publik dapat dilakukan sebelum proses pembentukan undang-undang dimulai. “Yang terpenting adalah bahwa keterbukaan. Keterbukaan dalam konteks penyusunan, pembahasan sampai dengan penyelesaian undang-undang,” tegasnya. Melalui penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027, Baleg bersama komisi dan fraksi di DPR diharapkan dapat menetapkan agenda legislasi yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan pembentukan regulasi, tetapi juga manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pembaruan hukum melalui revisi maupun pembentukan undang-undang baru dapat diarahkan untuk menjawab persoalan hukum sekaligus memperkuat pencapaian keadilan dan kemaslahatan. (fa/rdn)...

Baca Detail
RUU Perkoperasian Jawab Tantangan Zaman, Pangkas Rantai Distribusi
Berita
19 Nov 2026

RUU Perkoperasian Jawab Tantangan Zaman, Pangkas Rantai Distribusi

PARLEMENTARIA, Cikarang - Komisi VI DPR RI tengah mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian dengan fokus membenahi aturan main tata kelola serta memperkuat ekosistem bisnis koperasi agar lebih modern dan dipercaya masyarakat. Evaluasi terhadap berbagai kendala perkoperasian di masa lalu menjadi pijakan penting bagi parlemen untuk merancang regulasi yang konkret, akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan anggota dan masyarakat luas. Kepada Parlementaria, Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menegaskan bahwa pembaruan regulasi sangat mendesak agar koperasi mampu beradaptasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang profesional, efisien, dan berdaya saing tinggi. Menurutnya, penyusunan norma-norma baru dalam RUU Perkoperasian diarahkan untuk menutup celah kelemahan tata kelola sebelumnya sehingga kepercayaan publik terhadap koperasi dapat terbangun secara berkelanjutan. "Kendala-kendala yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menuangkan aturan main yang lebih jelas dan konkret. Dengan regulasi yang kuat, koperasi benar-benar dapat mengadopsi lebih banyak kegiatan ekonomi masyarakat secara sehat, sekaligus membuka kemudahan akses permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar," ujar Gde saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai, selama ini potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia belum terkelola secara optimal karena keterbatasan wadah usaha yang terintegrasi. Melalui RUU Perkoperasian, DPR RI mendorong terciptanya iklim dan kebijakan yang memungkinkan koperasi terhubung langsung dengan rantai pasok strategis, termasuk sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun jaringan ritel modern. Ia mencontohkan, koperasi ke depan didorong untuk memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang seperti penyaluran pupuk dari pabrikan langsung ke koperasi tanpa melalui berlapis-lapis distributor maupun praktik tengkulak yang selama ini menekan petani. Efisiensi rantai pasok berbasis sistem modern ini diyakini akan membuat harga kebutuhan pokok maupun sarana produksi jauh lebih terjangkau, sehingga mampu menarik partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi produktif dan pelaku UMKM. Menutup keterangannya terkait pembahasan RUU Perkoperasian yang saat ini terus bergulir di Komisi VI DPR RI, Gde menegaskan, "Jangan sampai persoalan yang terus menekan petani ini kita biarkan berlarut-larut. Harapan saya ini (RUU Perkoperasian) menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini terus menekan petani, dari sebelum panen, sampai setelah panen. Ini menjadi bagian penting untuk mengembangkan masyarakat." (clr/aha)...

Baca Detail
Tekan Biaya Logistik, BAKN Dorong Tata Kelola JTCC
Berita
19 Nov 2026

Tekan Biaya Logistik, BAKN Dorong Tata Kelola JTCC

PARLEMENTARIA, Cikarang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan urgensi pembenahan tata kelola serta integrasi tarif pada ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) agar tidak membebani pengguna jalan dan mampu menekan biaya logistik nasional. Penegasan tersebut mengemuka saat BAKN menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengusahaan jalan tol bernilai investasi hampir Rp13 triliun tersebut.Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan bahwa secara esensi, kehadiran Tol Cibitung-Cilincing sangat krusial untuk mengurai simpul kemacetan di akses keluar-masuk Pelabuhan Tanjung Priok yang kerap merembet ke berbagai ruas jalan lain. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan perencanaan tarif yang terukur dan terintegrasi."Diharapkan pembangunan seluruh ruas jalan tol itu harus terintegrasi dengan tarif yang terukur. Jangan sampai para pengguna jalan tol merasa tarifnya terlalu mahal, sehingga akhirnya kembali ke jalan arteri dan kemacetan terus terjadi," ujar Herman usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN terkait Tata Kelola Investasi dan Kinerja Pengusahaan JTCC di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, integrasi sistem jalan tol seharusnya melahirkan efisiensi, bukan justru membuat beban biaya semakin tinggi. Menurutnya, setiap satuan biaya logistik yang membengkak pada akhirnya akan berdampak langsung pada harga jual barang yang harus ditanggung oleh masyarakat.Oleh karena itu, BAKN mempertemukan seluruh pemangku kepentingan lintas sektor (cross-cutting), mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, BUMN, pengelola jalan tol seperti Jasa Marga dan Hutama Karya, hingga Pelindo beserta anak usahanya selaku investor dan pengguna utama. Sinergi ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan tarif dan operasional yang efisien serta produktif.Dongkak VolumeSelain itu, BAKN meminta pengelola dan pemangku kepentingan terkait untuk segera merumuskan langkah strategis guna mendongkrak volume Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) JTCC. Pasalnya, tingkat keterisian kendaraan tercatat baru mencapai kisaran 30 persen dari target yang ditetapkan.Herman menegaskan bahwa LHR merupakan indikator utama efektivitas sekaligus penopang pendapatan pengusahaan jalan tol. Rendahnya capaian trafik menjadi salah satu fokus penelaahan BAKN dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pengelolaan investasi negara berjalan optimal dan tidak menimbulkan persoalan berulang di kemudian hari."Ukuran jalan tol efektif adalah lintasan harian kendaraan yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan, dan ini masih jauh, baru sekitar 30 persen dari target. Karena itu, kami menelaah bagaimana upaya untuk mencapai target tersebut, sekaligus memastikan setiap kewajiban hasil temuan BPK ditindaklanjuti secara akuntabel," katanya.Herman menjelaskan, BAKN sengaja mengurai persoalan ini dengan menghadirkan seluruh entitas yang terlibat, mulai dari regulator di Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, hingga BUMN karya, pengelola, serta Pelindo sebagai pengguna dan investor. Pendekatan kolaboratif ini diambil untuk melahirkan solusi komprehensif atas berbagai catatan tata kelola lintas institusi.Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setiap satuan anggaran yang dikelola dalam proyek strategis tersebut masuk dalam kategori keuangan negara. Dengan demikian, seluruh proses perbaikan tata kelola wajib mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi memberikan manfaat maksimal bagi publik."Kami tidak ingin persoalan tata kelola ini menjadi temuan berulang ke depan. BAKN hadir untuk mengurai dan menyatukan para pemangku kepentingan agar lahir solusi terbaik, sehingga pengelolaan jalan tol ini terukur, transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi rakyat," tutupnya. (clr/aha)...

Baca Detail
Kadin Harus Mandiri dan Independen
Berita
19 Nov 2026

Kadin Harus Mandiri dan Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan pentingnya menjaga kemandirian dan independensi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar mampu menjalankan perannya sebagai pengawal sektor riil sekaligus mitra strategis pemerintah. Menurutnya, Kadin harus memiliki posisi yang kuat untuk memberikan masukan secara objektif serta mengkritisi kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap dunia usaha.“Pada intinya kita menginginkan Kadin yang mandiri, yang independen dan juga yang kuat. Karena bagaimanapun juga untuk pengawal real sector ini begitu besar dan kompleks,” ujar Adisatrya dalam RDPU Panja Pembahasan RUU tentang Kamar Dagang dan Industri Komisi VI DPR RI bersama pakar dan akademisi, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).Ia menjelaskan, pemerintah membutuhkan masukan yang valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan dari Kadin sebagai wadah para pelaku usaha. Dengan pemahaman langsung terhadap dinamika dunia usaha, Kadin diharapkan mampu memberikan kritik dan pertimbangan terhadap rencana kebijakan pemerintah.“Kadin sebagai pelaku usaha yang seharusnya juga lebih paham terkait kondisi di lapangan bisa memberikan banyak masukan kepada pemerintah. Jadi Kadin yang mandiri, yang kuat harusnya secara objektif bisa memberikan masukan, mengkritisi juga rencana kebijakan-kebijakan pemerintah,” jelasnya.Adisatrya juga menekankan bahwa komunikasi antara pemerintah dan Kadin harus berjalan dua arah. Menurutnya, pemerintah semestinya melibatkan Kadin sebelum menerapkan kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian dan dunia usaha.“Pemerintah juga sebelum mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dampaknya luas terhadap perekonomian dan dunia usaha juga seharusnya mengajak Kadin lebih dahulu untuk diskusi. Karena masukan-masukan Kadin ini sangat penting terkait dampak. Jangan sampai kebijakan-kebijakan tersebut malah mempersulit dunia usaha, khususnya implementasi di lapangan,” tegasnya.Meski demikian, ia menilai independensi Kadin tidak menutup peluang kerja sama dengan pemerintah. Kolaborasi tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, sebagaimana keterlibatan Kadin dalam mendukung program vaksinasi bagi pekerja industri pada masa pandemi Covid-19.“Kalau soal kerja sama dengan pemerintah, apakah itu penugasan sifatnya, itu mungkin di saat-saat yang tentu diperlukan. Saya ingat seperti waktu Covid kemarin, pemerintah juga dalam mendistribusikan vaksin dan lain-lain, terutama industri yang padat karya, Kadin dilibatkan untuk vaksinasi,” ungkap Adisatrya.Lebih lanjut, Adisatrya menyatakan dukungannya terhadap usulan perluasan keanggotaan Kadin melalui integrasi otomatis perusahaan yang telah terdaftar dalam sistem Administrasi Hukum Umum. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan semangat revisi undang-undang untuk memperkuat keberpihakan Kadin terhadap UMKM.“Kami mendukung revisi ini salah satunya adalah memberikan peran yang lebih, keberpihakan Kadin harus lebih terhadap UMKM,” katanya.Ia menjelaskan, kebutuhan pelaku usaha besar dan UMKM tidak selalu sama. Jika pelaku usaha besar lebih membutuhkan dukungan kebijakan yang berpihak pada dunia bisnis, UMKM justru memerlukan pembinaan dan pendampingan agar dapat berkembang.“Kalau UMKM untuk berkembang itu mungkin lebih di antara kebijakan, tapi justru lebih di antara pembinaan, pendampingan,” ujarnya.Namun, perluasan keanggotaan tersebut harus diikuti kesiapan Kadin dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi anggota. Semakin banyak anggota yang aktif memanfaatkan organisasi, semakin besar pula tanggung jawab Kadin untuk memberikan pelayanan dan memperkuat tata kelola internal.“Jadi Kadin harus bisa merespons. Jadi akan muncul juga tanggung jawab dari Kadin ini. Saya kira Kadin harus siap dengan ekspektasi yang lebih tinggi. Terus juga tentu keanggotaan yang bertambah pasti kritikan terhadap internal Kadin juga akan lebih tinggi. Jadi pembenahan di internal Kadin sendiri juga harus secara paralel,” paparnya.Dalam kesempatan tersebut, Adisatrya turut meminta pandangan para pakar mengenai perlunya pengaturan konsultasi Kadin dengan DPR dalam undang-undang. Ia mempertanyakan apakah mekanisme konsultasi tersebut perlu diformalkan atau cukup dilakukan melalui komunikasi dan pemanggilan sesuai kebutuhan.Selain itu, ia menyoroti ketentuan mengenai pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin oleh pemerintah. Menurutnya, penggunaan istilah persetujuan berpotensi memberikan ruang bagi pemerintah untuk menolak keputusan internal organisasi.“Kalau kata disetujui, kan berarti juga bisa tidak disetujui. Jadi sifatnya mungkin kalau lebih administratif persetujuan apa disahkan oleh pemerintah mungkin kami setuju untuk menjaga independensi Kadin,” jelasnya.Namun, ia mengingatkan agar kewenangan pemerintah tidak sampai menyentuh substansi keputusan organisasi, seperti pemilihan ketua umum maupun perubahan AD/ART.“Kalau sifatnya itu konstitutif, kan akhirnya bisa tidak setuju dengan ketua umum yang baru dipilih atau perubahan AD/ART, mereka bisa menahannya di situ pemerintah. Jadi ini kan juga yang harus kita perhatikan terkait independensi dari Kadin sendiri,” pungkas Adisatrya. (gal/aha)...

Baca Detail
Pengaturan Angkutan Roda Dua Didorong Masuk RUU LLAJ
Berita
19 Nov 2026

Pengaturan Angkutan Roda Dua Didorong Masuk RUU LLAJ

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menyoroti pentingnya pengaturan kendaraan roda dua dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Hamka menegaskan, revisi UU tersebut perlu memberikan landasan hukum yang jelas terhadap keberadaan ekosistem transportasi roda dua yang selama ini telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat.Hal tersebut disampaikan Hamka saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan salah satu substansi penting yang tengah ditelusuri dalam revisi UU LLAJ adalah kedudukan kendaraan roda dua, khususnya apakah kendaraan tersebut dapat diatur sebagai angkutan umum dalam kerangka perundang-undangan.Menurutnya, keberadaan transportasi roda dua selama ini telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem transportasi sekaligus sumber pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum agar aktivitas tersebut memiliki landasan pengaturan yang memadai.“Pertanyaan selama ini yang sudah berpuluh-puluh tahun, belum pernah roda dua menjadi angkutan umum. Itu key point-nya. Apa yang ingin kami capai adalah agar seluruh komponen atau ekosistem angkutan roda dua ini, yang sudah merupakan sumber pendapatan orang banyak, dapat diatur di dalam undang-undang,” tandas Hamka.Hamka menambahkan, pembahasan mengenai pengaturan kendaraan roda dua maupun kemungkinan kendaraan roda tiga sebagai angkutan umum masih akan dikaji lebih lanjut. DPR ingin memastikan norma dasar pengaturannya terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang, sementara ketentuan teknis dapat dijabarkan melalui peraturan pelaksana.Termasuk, sambung Hamka, di dalamnya kemungkinan pengaturan mengenai perlindungan asuransi bagi pengguna maupun penyelenggara transportasi roda dua. Hamka menilai berbagai aspek teknis tersebut perlu dibahas secara bertahap setelah landasan hukumnya dirumuskan.“Cantolan undang-undangnya dulu yang harus kita selesaikan. Kalau urusan teknis, termasuk kemungkinan tanggungan asuransi seperti kendaraan umum, itu juga akan masuk dalam pembahasan nanti. Secara teknis bisa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perhubungan,” tegas Hamka. (pun,nar/aha)...

Baca Detail