KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Adian Soroti Penahanan Dana Reseller oleh Platform
Berita
19 Nov 2026

Adian Soroti Penahanan Dana Reseller oleh Platform

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menilai masih terdapat persoalan serius dalam penyelesaian sengketa antara platform TikTok Shop/Tokopedia dengan para reseller. Hal itu disampaikannya usai BAM DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama manajemen PT Tokopedia (TikTok Shop), Senin, (18/11/2026), di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Menurut Adian, penjelasan yang disampaikan manajemen belum menjawab substansi pengaduan yang sebelumnya diterima BAM DPR RI dari para reseller. Ia bahkan menduga terdapat ketidaksesuaian data yang dipaparkan dalam rapat.“Pandangan saya, mereka memanipulasi. Ada pengaduan dari PERADI dengan yang memberikan kuasa kepada mereka, jumlahnya berbeda dengan angka yang tadi disampaikan, yaitu 217. Jadi yang mereka sampaikan tadi di luar dari PERADI,” ujar Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.Ia menyoroti masih adanya dana milik reseller yang ditahan platform selama bertahun-tahun. Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus menjadi perhatian negara.“Sampai hari ini ternyata belum ada yang selesai. Setelah empat tahun, uang para reseller ini masih ditahan oleh platform. Bagi saya itu tidak benar. Negara harus bertindak, membuat regulasi yang tegas dan memberikan sanksi yang tegas terhadap kesewenang-wenangan platform. Masa empat tahun uang orang ditahan? Mereka bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa,” tegasnya.Adian menegaskan, apabila penahanan dana dianggap sebagai bentuk sanksi, maka kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh negara melalui mekanisme hukum, bukan oleh perusahaan.“Kalau penahanan uang itu bagian dari mekanisme sanksi, maka yang bisa memberikan sanksi terhadap sebuah pelanggaran bukan platform, tetapi negara. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan memiliki kewenangan lebih besar daripada negara. Menahan uang orang bertahun-tahun itu adalah sanksi, dan menurut saya itu tidak bisa dilakukan begitu saja,” katanya.Untuk itu, BAM DPR RI akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mempertemukan kedua belah pihak dalam agenda mediasi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. “Kita akan coba mediasi. Saya berpikir tadi dari penjelasan mereka persoalan itu sudah selesai, ternyata belum. Ketika kami konfirmasi kepada pihak pengadu, mereka menyatakan belum selesai,” ungkap Adian. Ia juga mengingatkan bahwa penentuan seseorang atau suatu pihak bersalah hanya dapat diputuskan melalui pengadilan. Menurutnya, mekanisme internal perusahaan tidak dapat menggantikan proses hukum yang berlaku.“Semua orang bisa menuduh siapa pun melakukan apa pun. Tetapi yang memiliki kewenangan membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah hanyalah pengadilan. Tidak ada mekanisme lain yang lebih tinggi dari itu. Kalau platform menahan uang reseller, mekanisme apa yang dipakai? Mekanisme pengadilan atau mekanisme internal perusahaan? Itu tidak bisa. Kalau memang ada sengketa, bawa ke pengadilan. Jangan menahan uang orang seenaknya,” pungkasnya. (bit/aha)...

Baca Detail
Tinjau Kodam III/Siliwangi, Komisi I Pastikan TNI Siap Hadapi Situasi OMSP
Berita
19 Nov 2026

Tinjau Kodam III/Siliwangi, Komisi I Pastikan TNI Siap Hadapi Situasi OMSP

PARLEMENTARIA, Bandung - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Markas Komando Daerah Militer (Makodam) III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Utut menjelaskan kunjungan ini untuk melihat secara langsung kesiapan operasional satuan TNI AD, khususnya dalam menghadapi kemungkinan pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP). Utut menjelaskan, Kodam III/Siliwangi memiliki posisi strategis sebagai salah satu penyangga ibu kota sekaligus wilayah dengan tanggung jawab teritorial yang besar. Karena itu, Komisi I ingin memperoleh gambaran terkini mengenai kesiapan personel, satuan, serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki. “Singkat kata, kunjungan kami adalah melihat kesiapan mereka apabila ada situasi yang memang akhir-akhir ini perlu untuk teman-teman TNI masuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” ujar Utut kepada Parlementaria usai pertemuan di Makodam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi I turut mencermati kesiapan 29 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang telah terbentuk. Menurut Utut, kesiapan satuan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi personel, perlengkapan, alutsista, hingga dukungan amunisi. “Kita melihat Batalion TP, Yonif Teritorial Pembangunan sudah 29 terbangun. Dari 29 ini kesiapannya seperti apa? Terus kemudian juga alutsista utama, amunisi seperti apa? Jadi singkat kata kali ini kita mendapatkan potret terkini kesiapan Kodam III/Siliwangi,” jelasnya. Utut menegaskan, kesiapan tersebut penting mengingat Kodam III/Siliwangi memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Jawa Barat yang dihuni sekitar 52 juta penduduk. Ia berharap hasil kunjungan ini dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para kepala staf angkatan. “Yang lebih penting adalah teman-teman Kodam III/Siliwangi semuanya siap. Siap sebagai TNI yang profesional. TNI yang memang alat negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan kita,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut. Sementara itu, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi I DPR RI. Ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat memberikan masukan bagi DPR dalam mendukung kesiapan operasional Kodam III/Siliwangi. (rr/rdn)...

Baca Detail
Komisi I: PT Pindad Siap Perkuat Kemandirian Industri Pertahanan Nasional
Berita
19 Nov 2026

Komisi I: PT Pindad Siap Perkuat Kemandirian Industri Pertahanan Nasional

PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pindad (Persero) di Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka melihat kesiapan dan akselerasi PT Pindad dalam menjalin kerja sama guna memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai, berdasarkan paparan yang disampaikan PT Pindad mengenai capaian, produk yang telah dihasilkan, serta rencana pengembangan ke depan, perusahaan tersebut menunjukkan kesiapan yang kuat dalam mendukung kemandirian industri pertahanan Indonesia. Menurut Dave, kemampuan PT Pindad tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpotensi menjangkau pasar internasional. PT Pindad dinilai telah memiliki kapasitas untuk memproduksi berbagai kebutuhan pertahanan, mulai dari senjata, kendaraan tempur, kendaraan taktis (rantis), hingga produk lainnya yang dapat dipasarkan ke luar negeri. "Terlihat bahwa Pindad amat siap untuk mendukung kemandirian industri pertahanan kita, bahkan tidak hanya untuk internal, tapi juga untuk eksternal. Sehingga Pindad sanggup dan mampu untuk memproduksi baik senjata, kendaraan tempur, kendaraan rantis, ataupun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dapat kita pasarkan ke market internasional," ujar Dave kepada Parlementaria, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Ia menambahkan, pengembangan industri PT Pindad tidak hanya akan mendorong hilirisasi, tetapi juga memperkuat proses industrialisasi di Indonesia. Dave melihat berbagai capaian yang telah diraih perusahaan tersebut sebagai modal untuk merealisasikan target pengembangan ke depan. "Kita yakin dan mampu Pindad ini akan bukan hanya mentransformasikan, akan tapi bisa menyelesaikan target-target tersebut," katanya. Lebih lanjut, Dave menyoroti kualitas produk PT Pindad yang dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan pengguna di sejumlah negara, termasuk negara-negara anggota NATO. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa produk industri pertahanan dalam negeri memiliki daya saing dan peluang untuk terus dikembangkan di pasar internasional. Ia juga melihat proses produksi PT Pindad telah berjalan dan akan diperluas melalui pengembangan lokasi produksi atau site berikutnya yang memiliki area cukup luas. Dave turut mengapresiasi peningkatan kualitas dan pengembangan produk PT Pindad yang terus dilakukan. Menurutnya, berbagai produk yang dihasilkan mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi, perubahan zaman, serta kebutuhan pasar. Selain produk pertahanan, Dave juga menilai sejumlah kendaraan yang dikembangkan PT Pindad telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, produk tersebut berpeluang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. "Jadi ada beberapa kendaraan yang dicipta oleh Pindad, dan kita melihat bahwa produksinya ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, dan ini bisa akan diserap untuk domestic market kita," pungkas Dave. (skr/rdn)...

Baca Detail
Legislator Dorong RUU Adminduk Atur Sanksi Secara Proporsional
Berita
19 Nov 2026

Legislator Dorong RUU Adminduk Atur Sanksi Secara Proporsional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menilai pengaturan sanksi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), perlu mempertimbangkan batas yang jelas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Penegakan aturan administrasi kependudukan harus tetap mengedepankan penyelesaian administratif, sepanjang pelanggaran tersebut masih dapat diperbaiki tanpa harus menempuh jalur pidana. Menurutnya, pembentukan regulasi perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan proporsionalitas pemberian sanksi. Pasalnya, tidak setiap kesalahan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan harus berujung pada pemidanaan, terutama apabila persoalan tersebut masih dapat diselesaikan melalui mekanisme koreksi administratif.  "Perlu ada batasan yang jelas mengenai perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jangan sampai setiap persoalan administrasi langsung diselesaikan melalui pendekatan pidana," ujar Irawan dalam Rapat Panja RUU Adminduk Komisi II yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Lebih lanjut, pengaturan tersebut juga perlu memperhatikan karakteristik pelanggaran serta tingkat kesalahan pihak yang terlibat. Kesalahan administratif yang dapat dipulihkan tentu perlu dibedakan dari tindakan yang mengandung unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan lain yang menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat. Menurutnya, pembelajaran dari praktik penyelenggaraan administrasi kependudukan di negara lain juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan ketentuan sanksi. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Melalui pembahasan RUU Adminduk, legislator Fraksi Partai Golkar ini pun berharap ketentuan sanksi dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat. Pengaturan yang proporsional diperlukan agar penegakan administrasi kependudukan tidak menjadi beban bagi warga, tetapi tetap memberikan efek pencegahan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran yang merugikan kepentingan publik. "Jangan sampai kita justru menerapkan kriminalisasi terhadap persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan secara administratif. Tetapi di sisi lain, perbuatan yang memang memiliki unsur pelanggaran serius juga harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas," pungkasnya. (ujm/rdn)...

Baca Detail
RUU Masyarakat Adat Perlu Atur Klausul Khusus Masyarakat Asli sebagai Mitra Strategis Pemda
Berita
19 Nov 2026

RUU Masyarakat Adat Perlu Atur Klausul Khusus Masyarakat Asli sebagai Mitra Strategis Pemda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rycko Menoza menyoroti pentingnya kehadiran klausul khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Hal itu agar pemerintah daerah dapat menempatkan lembaga adat dan penduduk asli sebagai mitra strategis. Menurutnya, klausul khusus ini penting untuk mencegah terjadinya marginalisasi serta potensi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Rycko Menoza dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat dengan agenda mendengarkan paparan Tim Ahli di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rycko mengungkapkan, masyarakat adat yang merupakan penduduk asli di berbagai daerah kerap kali terpinggirkan akibat jumlah yang semakin sedikit serta kalah bersaing secara ekonomi dengan para pendatang. Ia mencontohkan dinamika sosial yang pernah terjadi di wilayah Lampung, di mana perbedaan tingkat ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang sempat memicu kecemburuan sosial. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar regulasi ini mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus dan prioritas kepada masyarakat adat, baik melalui penyediaan fasilitas tempat tinggal seperti rumah adat maupun akses bantuan program pemerintah agar taraf hidup mereka tidak tertinggal. "Jadi saya kira mungkin ada satu klausul yang mengharuskan pemerintah daerah harus juga memberikan prioritas kepada masyarakat adat dalam hal-hal tertentu, misalnya memberikan lahan sebagai mereka tinggal seperti rumah adat, kemudian juga dalam hal beberapa fasilitas-fasilitas bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan, supaya mereka juga ada kegiatan-kegiatan yang positif karena selama ini hampir dikatakan tertinggal," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu. Selain aspek ekonomi dan sosial, politisi tersebut juga mengingatkan agar masyarakat adat tidak sekadar dijadikan komoditas politik saat momentum pemilihan umum semata. Ia mendorong adanya ruang dan jaminan agar masyarakat adat dapat memiliki perwakilan yang sejajar, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, di masa depan. (han/rdn)...

Baca Detail
BAM Desak Penyelesaian Kasus Apartemen Lenteng Agung City dan Forest Residence
Berita
19 Nov 2026

BAM Desak Penyelesaian Kasus Apartemen Lenteng Agung City dan Forest Residence

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima aspirasi dari konsumen Apartemen Lenteng Agung City dan Forest Residence yang mengadukan belum tuntasnya penyelesaian proyek apartemen yang telah mereka beli. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan pengembang harus segera memenuhi kewajibannya kepada konsumen, baik dengan menyerahkan unit maupun mengembalikan dana apabila proyek tidak dapat diselesaikan. Pria yang kerap disapa Aher ini menjelaskan, terdapat dua kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada BAM DPR RI. Kelompok pertama merupakan konsumen Apartemen Lenteng Agung City yang membeli unit dari PT Spektra Property Indonesia (SPI), yang kini telah diakuisisi oleh PT Reliance Group. Sementara kelompok kedua berasal dari Paguyuban Forest Residence yang mengadukan keterlambatan pembangunan apartemen oleh PT Griya Karunia Sejahtera (GKS). “Mereka sudah membeli apartemen. Ada yang masih mencicil, ada yang sudah lunas, bahkan ada yang membeli secara tunai. Tetapi sampai hari ini apartemennya tidak kunjung selesai dan tidak kunjung diserahkan kepada mereka. Bahkan apartemen yang sudah selesai pun, menurut pengaduan, justru disewakan kepada pihak lain,” ujar Aher itu kepada Parlementaria usai menerima aspirasi di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan karena masyarakat telah memenuhi kewajibannya sebagai konsumen. Oleh sebab itu, pengembang juga harus segera menuntaskan kewajibannya. “Kalau memang apartemennya mau diselesaikan, segera selesaikan dan serahkan kepada para konsumen. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, ya segera kembalikan uang mereka. Mereka sudah bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian,” tegas Politisi Fraksi PKS ini. Aher menjelaskan, persoalan serupa juga dialami konsumen Forest Residence. Pengembang sebelumnya menjanjikan penyelesaian tiga tower pada 2018, kemudian diperbarui melalui perjanjian perdamaian menjadi 2026, 2027, dan 2028. Namun hingga kini, menurutnya, belum terlihat tanda-tanda penyelesaian proyek tersebut. Sebagai tindak lanjut, BAM DPR RI akan mendatangi kedua pengembang bersama instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, BAM juga membuka kemungkinan memanggil pihak pengembang ke DPR RI untuk meminta komitmen penyelesaian terhadap para konsumen. “Kita akan datang ke PT tersebut, baik PT SPI maupun PT GKS, bersama pihak-pihak terkait. Kalau perlu, mereka juga akan kita undang ke BAM untuk meminta komitmen menyelesaikan kewajiban mereka kepada konsumen,” kata mantan Gubernur Jawa Barat tersebut  Selain mendorong penyelesaian kasus yang tengah berlangsung, Aher menilai perlu adanya pembenahan regulasi guna memberikan kepastian hukum bagi konsumen maupun pengembang. Menurutnya, regulasi harus mampu menjamin dana masyarakat yang telah dibayarkan sehingga tidak menimbulkan kerugian apabila proyek mangkrak. “Ke depan memang perlu ada regulasi yang lebih memberikan kepastian hukum bagi konsumen maupun pengembang. Ketika konsumen sudah membayar, harus ada jaminan bahwa pembayaran tersebut akan menjadi rumah yang dijanjikan. Kalau tidak jadi, harus ada jaminan uang mereka kembali. Itu yang saat ini belum memberikan kepastian bagi masyarakat,” pungkasnya (bit/rdn)...

Baca Detail
Tidak Hanya Pemidanaan Pelaku, RUU Perampasan Aset Akan Kejar Harta Pelaku Korupsi
Berita
19 Nov 2026

Tidak Hanya Pemidanaan Pelaku, RUU Perampasan Aset Akan Kejar Harta Pelaku Korupsi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Hal itu, khususnya, melalui penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana yang selama ini belum berhasil ditemukan atau dipulihkan. Menurutnya, RUU Perampasan Aset merupakan salah satu instrumen yang dinantikan masyarakat karena tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan tidak dapat terus dinikmati oleh pelaku maupun pihak-pihak yang terkait. Hal ini disampaikannya jelang pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam Rapat Paripurna, pada Kamis (19/11/2026).  “Dengan adanya RUU Perampasan Aset ini, mudah-mudahan ada efek jera atau efek deteran bagi siapa pun yang berniat melakukan korupsi. Jadi, bukan hanya perkara pidananya yang diselesaikan, tetapi hartanya juga akan terus dikejar,” ujar Rikwanto kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menerangkan, salah satu substansi penting dalam RUU tersebut adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Mekanisme ini memungkinkan negara menelusuri dan mengajukan perampasan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana asal, meskipun proses pemidanaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dilanjutkan dalam kondisi tertentu. Rikwanto mencontohkan, mekanisme tersebut dapat diterapkan ketika aset yang berkaitan dengan tindak pidana baru ditemukan setelah perkara pidana terhadap pelakunya selesai. Selain itu, mekanisme tersebut juga dapat digunakan apabila tersangka melarikan diri, meninggal dunia, mengalami sakit keras, atau berada dalam kondisi yang menyebabkan proses pidananya tidak dapat dilanjutkan. “Jadi, ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana asal, aset itu bisa ditelusuri, diverifikasi, kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan perampasan. Tidak harus mengulang lagi proses tindak pidananya,” jelasnya. Lebih lanjut, Rikwanto menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset juga mencakup penentuan batas minimal nilai aset yang dapat dikenakan mekanisme perampasan. Dari berbagai usulan yang berkembang, pembahasan Komisi III mengarah pada ambang batas minimal sebesar Rp1 miliar agar proses penanganan aset tetap proporsional dan tidak menimbulkan beban administratif yang tidak sebanding. Ia menegaskan, RUU Perampasan Aset bukan dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan pidana yang telah berlaku. Undang-undang tersebut justru menjadi instrumen lanjutan ketika ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, tetapi belum berhasil ditelusuri atau dipulihkan melalui mekanisme hukum yang sudah ada. “Undang-undang ini bersifat ultimum remedium. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berjalan. RUU Perampasan Aset ini menjadi lapisan berikutnya ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut,” papar Politisi Fraksi Partai Golkar ini. Rikwanto juga mengungkapkan bahwa Komisi III telah menerima hampir 100 pihak dalam rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), mulai dari kalangan akademisi, mahasiswa, aktivis, ulama, hingga praktisi hukum. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan substansi agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat segera diselesaikan dengan tetap mengedepankan kualitas norma dan kepastian hukum. Menurutnya, kehadiran undang-undang tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang bagi pelaku korupsi untuk menyembunyikan atau menikmati hasil kejahatannya. “Koruptor jangan sampai menikmati hasil-hasil korupsinya, termasuk ketika aset itu disimpan melalui orang lain. Kita akan kejar aset-aset yang memang memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi,” pungkas Mantan Kapolda Kalsel itu. (ujm/rdn)...

Baca Detail
Komisi VIII Akan Panggil Kemenhaj, Klarifikasi Petugas Haji Non-Muslim
Berita
19 Nov 2026

Komisi VIII Akan Panggil Kemenhaj, Klarifikasi Petugas Haji Non-Muslim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat, menanggapi wacana Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengenai kemungkinan melibatkan petugas haji dari kalangan nonmuslim dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, wacana tersebut perlu diperjelas, terutama terkait jenis tugas dan lokasi penempatan petugas yang dimaksud. Syahrul menilai pelibatan tenaga profesional nonmuslim pada sejumlah pekerjaan pendukung di dalam negeri, seperti pelayanan administrasi keimigrasian dan pengurusan kesehatan, pada prinsipnya tidak menjadi persoalan. Namun, ia berpandangan bahwa pelibatan petugas nonmuslim yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk menjalankan tugas pelayanan langsung di Tanah Suci perlu dipertimbangkan secara lebih cermat. "Perlu diperjelas petugas haji di mana maksudnya. Kalau di dalam negeri, misalnya untuk pembuatan paspor atau pengurusan kesehatan, itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya di Tanah Suci, toleransi tidak harus seperti itu," ujar Syahrul. Ia menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji memiliki ketentuan dan karakteristik tersendiri yang perlu diperhatikan. Karena itu, menurutnya, kebijakan terkait penempatan petugas haji tidak cukup hanya didasarkan pada semangat toleransi, tetapi juga harus mempertimbangkan sensitivitas umat Islam serta karakteristik pelaksanaan ibadah haji. Syahrul menegaskan, pandangannya bukan berarti menolak keterlibatan tenaga kerja nonmuslim dalam seluruh aspek pelayanan haji. Ia justru membuka ruang bagi tenaga profesional nonmuslim untuk terlibat dalam pekerjaan yang bersifat teknis dan administratif, sepanjang sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku. "Kalau hal-hal yang sifatnya profesional, silakan saja dari nonmuslim. Misalnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau keimigrasian, itu boleh. Tetapi kalau petugas haji yang sekarang dilatih untuk dikirim ke Arab Saudi, menurut saya kurang tepat dan tidak elok karena bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam," tegas Politisi Fraksi PKS ini. Lebih lanjut, Syahrul menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI akan meminta penjelasan langsung dari Kementerian Haji dan Umrah mengenai wacana tersebut. Langkah itu diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai maksud kebijakan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji mempertimbangkan aspek pelayanan, profesionalitas, dan sensitivitas keagamaan masyarakat. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi wacana pelibatan petugas haji nonmuslim tersebut. "Kita bukan menolak, tetapi hal ini sensitif bagi umat Islam. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi ini," pungkas Syahrul. Ia berharap, penjelasan pemerintah nantinya dapat memberikan kepastian mengenai kriteria, ruang lingkup pekerjaan, serta penempatan petugas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tetap mengedepankan profesionalitas pelayanan tanpa mengabaikan karakteristik dan ketentuan khusus dalam pelaksanaan ibadah haji. (rdn)...

Baca Detail
Kasus Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok, Abdullah Desak Polri Selidiki Dugaan Kelalaian Medis
Berita
19 Nov 2026

Kasus Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok, Abdullah Desak Polri Selidiki Dugaan Kelalaian Medis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mendesak Polri proaktif melakukan penyelidikan atas meninggalnya seorang bayi di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diduga berkaitan dengan kelalaian dalam pelayanan medis. “Polri harus proaktif melakukan penyelidikan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan kewenangan kepada penyelidik untuk melakukan penyelidikan ketika mengetahui adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Jadi, tidak harus menunggu laporan dari keluarga,” ujar Abduh, sapaan akrab Abdullah dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Peristiwa ini mencuat setelah orang tua bayi, Lina Apriyanti dan Asep Saefudin, mengungkapkan dugaan keterlambatan penanganan saat Lina menjalani persalinan. Lina mengaku sempat meminta pemeriksaan pembukaan kepada perawat, tetapi diminta menunggu petugas sif pagi. Ia juga mengaku telah menyampaikan bahwa kepala bayi mulai terlihat, tetapi justru diminta menahan atau menghimpit agar bayi tidak segera keluar. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) dengan melibatkan organisasi profesi. Audit tersebut bertujuan menelusuri penyebab kematian dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dicegah untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan. Terkait hal itu, Abduh yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi III DPR RI meminta audit dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemeriksaan harus mampu mengungkap persoalan secara objektif, mulai dari kelemahan sistem pelayanan, kelayakan peralatan medis, hingga kemungkinan kelalaian tenaga medis dan tenaga kesehatan. “Jangan sampai audit hanya menjadi formalitas atau sekadar menggugurkan kewajiban. Audit harus dilakukan secara serius untuk mengungkap seluruh kekurangan dan kemungkinan kelalaian yang menyebabkan peristiwa ini terjadi,” tegas Politisi Fraksi PKB ini. Abduh menegaskan, penyelidikan Polri dan audit AMP memiliki fungsi berbeda sehingga dapat berjalan secara paralel. Audit AMP berfokus pada penelusuran penyebab kematian dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, penyelidikan Polri diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. “Jika ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan hukum, baik melalui mekanisme etik, disiplin profesi, administratif, maupun pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi,” jelas Abduh. Lebih lanjut, Abduh meminta agar hasil audit dan proses penyelidikan ditindaklanjuti dengan perbaikan menyeluruh di lingkungan rumah sakit. Perbaikan tersebut harus mencakup kualitas sumber daya manusia, kesiapan peralatan medis, standar pelayanan, serta sistem pengawasan dan evaluasi secara berkala. “Rumah sakit tidak cukup hanya memberikan penjelasan setelah terjadi persoalan, harus ada evaluasi dan perbaikan nyata, mulai dari kesiapan tenaga medis, kelayakan peralatan, hingga sistem pelayanan dan rujukan. Jangan sampai ada lagi orang tua kehilangan anaknya akibat pelayanan yang tidak sesuai standar, lemahnya pengawasan, atau buruknya tata kelola rumah sakit,” pungkas Abduh. (rdn)...

Baca Detail
Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna
Berita
19 Nov 2026

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan tersebut menjadi hasil pembahasan tingkat I setelah Panitia Kerja (Panja), seluruh fraksi, dan pemerintah menyelesaikan pembahasan serta menyampaikan pendapat akhir masing-masing. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah untuk membawa RUU tersebut ke pembahasan tingkat selanjutnya. Setelah mendengarkan laporan Panja serta pandangan mini fraksi dan pemerintah, seluruh peserta rapat menyatakan setuju. “Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Dasco dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Dalam pendapat mini masing-masing, fraksi turut menekankan pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset. Sejumlah catatan tersebut diarahkan untuk memastikan kewenangan perampasan aset berjalan secara akuntabel dan tidak disalahgunakan. Sebelumnya, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ia menjelaskan, Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Dalam proses pembahasan, Panja juga menggali saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli. Masukan tersebut menjadi bahan pengayaan agar RUU yang disusun tidak hanya mendukung efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjamin prinsip partisipasi dan keadilan. Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian Panja. Pertama, penegasan judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset dengan mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong. Ketiga, penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, pengaturan prosedur dan pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik melalui beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang. Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya, RUU mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, termasuk penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Pengaturan lainnya mencakup pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen, pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. “Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyampaikan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Setelah persetujuan bersama tersebut, Dasco meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU. Penandatanganan tersebut menandai penyelesaian Pembicaraan Tingkat I dan menjadi bagian dari proses sebelum RUU dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dengan kesepakatan tersebut, RUU Perampasan Aset memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat II. Selanjutnya, Rapat Paripurna DPR RI akan menentukan persetujuan RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang. (fa/rdn)...

Baca Detail
RUU NTB dan NTT Didorong Tingkatkan PAD dari Pariwisata
Berita
19 Nov 2026

RUU NTB dan NTT Didorong Tingkatkan PAD dari Pariwisata

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hal itu dapat dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dengan mengoptimalkan sektor pariwisata. Hal ini dinilai penting mengingat kemampuan NTB dan NTT dalam menghasilkan pendapatan daerah masih terbatas. Menurut Aturan, pembaharuan beleid tersebut diarahkan untuk memberikan ruang bagi kedua provinsi dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah. Menurutnya, sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk menjadi sumber pendapatan apabila dikelola dan diberdayakan secara optimal."Intinya perubahan ini adalah bagaimana PAD dua provinsi ini meningkat dari pariwisata dan hal-hal lain," ujar Sturman saat ditemui di Nusantara I, Senayan, Jakarta Rabu (18/11/2026). Ia menjelaskan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menarik retribusi dari wisatawan asing. Kebijakan tersebut dapat mengacu pada praktik di Bali yang memanfaatkan kontribusi wisatawan untuk mendukung pelestarian budaya dan lingkungan.Dengan demikian, peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Potensi seperti kawasan Komodo di NTT dan Mandalika di NTB dinilai perlu dikembangkan melalui dukungan investasi dan pengelolaan yang lebih optimal."Seperti Bali, mereka menarik retribusi dari wisatawan asing agar budaya dan alam mereka tetap dipertahankan, tidak rusak. NTB dan NTT juga memiliki potensi pariwisata yang mirip, hanya saja belum diberdayakan secara optimal," jelasnya.Selain pariwisata, legislator dari Fraksi PDlP ini pun menilai peningkatan PAD perlu didukung pengembangan sektor ekonomi lainnya, seperti pertambangan, pertanian, dan energi terbarukan. Pemerintah pusat diharapkan turut berperan melalui dukungan investasi maupun pendanaan agar potensi ekonomi kedua provinsi dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.Ia juga menyinggung peluang bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi apabila dibutuhkan sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Berbagai sumber pendapatan tersebut diharapkan dapat memperluas kapasitas fiskal daerah sehingga tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah pusat."Tanpa ada pemberdayaan dari pemerintah pusat dan investasi ke sana, mereka akan biasa-biasa saja. Karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan agar potensi yang dimiliki NTB dan NTT bisa berkembang," ungkap Wakil.Lebih lanjut, ia berharap penguatan kapasitas fiskal melalui revisi kedua undang-undang tersebut dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pariwisata dan sektor ekonomi lainnya diyakini dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas di NTB maupun NTT."Kalau PAD meningkat, maka rakyat NTB dan NTT insyaallah sejahtera," pungkasnya. (ujm/rdn) ...

Baca Detail
RUU Adminduk Perlu Jamin Keamanan Data Warga
Berita
19 Nov 2026

RUU Adminduk Perlu Jamin Keamanan Data Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) Aria Bima menegaskan bahwa pembaruan regulasi administrasi kependudukan harus menjamin perlindungan data pribadi masyarakat. Penguatan integrasi data kependudukan melalui sistem digital perlu diimbangi dengan pembatasan akses dan penggunaan data agar tidak membuka ruang penyalahgunaan informasi pribadi warga.Menurutnya, perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan RUU tersebut. Berbagai masukan yang disampaikan para narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) menjadi bahan pendalaman Panja, terutama terkait risiko pengelolaan dan integrasi data kependudukan. Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang mengemuka adalah batas antara integrasi dan sentralisasi data. Integrasi memang dibutuhkan untuk mendukung keterhubungan layanan antarsektor, tetapi pengaturannya harus mencegah pemusatan data secara berlebihan yang berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi kependudukan.Selain itu, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga perlu ditempatkan secara proporsional. NIK semestinya berfungsi sebagai pengenal identitas, bukan sekaligus menjadi kredensial yang memberikan akses terhadap berbagai informasi pribadi masyarakat."Integrasi data kependudukan harus tetap menempatkan perlindungan data pribadi sebagai prinsip utama. Jangan sampai kebutuhan mengintegrasikan data justru membuka ruang sentralisasi berlebihan dan mengabaikan hak masyarakat atas data pribadinya," ujar Aria Bima dalam rapat yang terselenggara di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PDIP ini menambahkan, prinsip perlindungan data pribadi seperti minimalisasi data dan pembatasan tujuan penggunaan perlu tercermin secara jelas dalam pengaturan RUU. Masyarakat juga harus mendapatkan jaminan atas haknya untuk mengakses, memperbaiki, serta mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data pribadi.Di samping itu, diperlukan mekanisme pengamanan yang memadai, termasuk pengendalian akses berdasarkan kewenangan, pencatatan aktivitas akses data, serta pengawasan independen. Hal tersebut penting agar integrasi data kependudukan tidak hanya berorientasi pada kemudahan pelayanan, tetapi juga menjamin akuntabilitas pengelolaannya."Komisi perlu mendalami batas antara integrasi dan sentralisasi data, harmonisasi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta kelembagaan pengawas dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan," ungkapnya.Terakhir, Aria Bima menyampaikan bahwa seluruh pandangan dan masukan dalam RDPU akan menjadi bahan berharga bagi Panja untuk menyempurnakan substansi RUU Adminduk. Panja juga membuka kemungkinan untuk kembali mengundang para narasumber guna mendalami sejumlah persoalan secara lebih terperinci dalam pembahasan berikutnya."Kami berharap pengaturan administrasi kependudukan ke depan lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu menjawab berbagai kekhawatiran serta mengantisipasi ekses-ekses yang disampaikan para narasumber, sehingga benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan ke depan," pungkasnya. (ujm/rdn)...

Baca Detail