KABAR PARLEMEN

Berita

24 Dec 2025

Tindak Lanjuti Pernyataan Presiden, Komisi VII Desak Penyusunan Aturan Penghapusan KUR

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Padang Pariaman, Sumatra Barat, Senin (22/12/2025). Foto: Ndy/Karisma. PARLEMENTARIA, Padang Pariaman – Komisi VII DPR RI menyoroti pernyataan Presiden terkait kebijakan penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan agar kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan, khususnya bagi pelaku UMKM terdampak bencana di Padang Pariaman. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa setiap pernyataan Presiden akan menjadi perhatian publik.  “Pernyataan-pernyataan Presiden itu selalu diperhatikan oleh masyarakat luas. Masyarakat pasti menantikan kapan dilaksanakan dan kapan dieksekusi,” ujarnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Padang Pariaman, Sumatra Barat, Senin (22/12/2025). Menurut Saleh, kepastian teknis menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti pada wacana.  “Kalau Presiden sudah berbicara, saya yakin sudah menggagas dan mendesain aturan-aturan itu. Karena itu kita harapkan dalam minggu-minggu ini sudah bisa dikerjakan,” tegas Politisi Fraksi PAN ini. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis menyatakan bahwa kebijakan tersebut sangat ditunggu masyarakat. “Karena orang Padang Pariaman kebanyakan dagang dan banyak memanfaatkan KUR, tentu stimulus seperti ini sangat diterima oleh masyarakat,” ujarnya. Berdasarkan Laporan Kunres Komisi VII DPR RI, ketidakpastian kebijakan pembiayaan berpotensi menghambat pemulihan ekonomi daerah bencana yang mayoritas bergantung pada sektor UMKM dan perdagangan rakyat. •ndy/rdn ...

Baca Detail

Berita

24 Dec 2025

Muslim Ayub: Bulan Ramadan Kian Dekat, Penyintas Banjir Sumatra Butuh Segera Huntara!

Anggota DPR RI Muslim Ayub kembali menyerahkan bantuan tahap kedua bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, beberapa waktu lalu. Foto : Dok/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Muslim Ayub kembali menyerahkan bantuan tahap kedua bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam keterangan resminya kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (23/12/2025), Muslim Ayub menerangkan penyaluran bantuan dilakukan di sejumlah titik terdampak dengan melibatkan pemerintah daerah dan aparat keamanan. “Bantuan yang diangkut menggunakan dua truk berisi berbagai kebutuhan dasar masyarakat, antara lain popok bayi, pakaian dalam pria dan wanita, beras, minyak goreng, mi instan, pakaian pria dan wanita, jilbab, kasur, perlengkapan kebersihan bayi, bubur bayi, selimut, serta sarden dan kornet. Sebagian bantuan juga telah lebih dahulu disalurkan ke Desa Simpur dan Desa Rumah Bundar,” terang Politisi Fraksi Partai NasDem ini. Dalam kunjungannya, Muslim Ayub menekankan bahwa persoalan paling mendesak pascabencana bukan hanya logistik, tetapi ketersediaan hunian sementara yang layak bagi para pengungsi. Menurut dia, banyak warga hingga kini masih bertahan di posko darurat dengan keterbatasan ruang, sanitasi, dan privasi. “Bantuan logistik sifatnya sementara. Yang jauh lebih penting adalah rumah sementara atau barak pengungsian agar masyarakat bisa hidup lebih manusiawi, terutama anak-anak, lansia, dan perempuan,” kata Muslim Ayub. Ia juga mengingatkan bahwa bulan Ramadan semakin dekat, sehingga tanpa hunian yang layak, pengungsi akan mengalami kesulitan menjalankan ibadah dengan khusyuk. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi memperpanjang penderitaan korban jika tidak segera ditangani. Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Tenggara Hasbi mengakui kebutuhan hunian sementara menjadi salah satu prioritas penanganan pascabencana. “Kami mendorong adanya solusi tempat tinggal sementara agar pengungsi tidak terlalu lama berada di posko darurat,” ujar Anggota Komisi XIII ini. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yulhendri, S.I.K., memastikan aparat kepolisian terus mengawal distribusi bantuan dan menjaga keamanan di lokasi pengungsian. “Stabilitas dan kenyamanan pengungsi menjadi perhatian kami selama masa tanggap darurat,” kata Yulhendri. Sebagai bentuk kepedulian langsung, Muslim Ayub juga menginap di posko pengungsian untuk melihat langsung kondisi warga dan memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Sebagaimana diketahui, Muslim Ayub didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara Hasbi, Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yulhendri, S.I.K., serta Anggota DPRK Aceh Tenggara Fraksi NasDem, Kamirun Munthe. Bantuan disalurkan di Desa Kati Paket, Desa Kute Lawe Penanggalan, dan Desa Rumah Bundar, Kecamatan Ketambe. •pun/rdn ...

Baca Detail

Berita

24 Dec 2025

Irma Suryani Ingatkan Efektivitas Program MBG Saat Libur Sekolah

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani. Foto : Dok/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilaksanakan meski memasuki masa libur sekolah. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menilai pelaksanaan MBG saat libur tidak menjadi persoalan, tetapi ia mengingatkan terkait efektivitas program tersebut. “Saya yakin jarang sekali anak yang mau ke sekolah cuma sekadar mengambil satu porsi makanan, apalagi kalau jarak rumahnya jauh,” ujar Irma dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (23/12/2025). Irma menegaskan, kelanjutan program MBG di masa libur sekolah sepenuhnya bergantung pada kesiapan Badan Gizi Nasional (BGN). Jika secara teknis dan logistik dinilai mampu, maka program tersebut dapat tetap dijalankan. “Kalau mereka (BGN) mampu dan yakin tidak akan ada masalah, silakan saja dilanjutkan,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. Sementara itu, BGN telah menyiapkan sejumlah skema penyaluran MBG selama masa libur sekolah. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap berjalan seperti biasa. “Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap seperti biasa. Untuk anak sekolah, masing-masing SPPG perlu melakukan inventarisasi berapa banyak dan seberapa sering anak-anak bersedia datang ke sekolah,” kata Dadan, Minggu (21/12/2025). Dadan menjelaskan, pada awal masa libur sekolah siswa akan mendapatkan menu siap santap berupa telur, buah, susu, abon, atau dendeng. Skema ini akan berlangsung maksimal selama empat hari. “Untuk hari berikutnya, jika siswa bersedia datang ke sekolah, makanan dibagikan di sekolah. Jika tidak, perlu didata mekanisme pengantaran ke rumah atau pengambilan di SPPG,” ujarnya. BGN, lanjut Dadan, saat ini tengah merancang sistem distribusi berbasis pengantaran (delivery) untuk memastikan program MBG tetap menjangkau penerima manfaat selama masa libur sekolah. •rdn ...

Baca Detail

Berita

24 Dec 2025

Komisi VII Dorong Relaksasi KUR dan Pembiayaan Khusus untuk Pemulihan UMKM Padang Pariaman

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (22/12/2025). Foto: Ndy/Karisma. PARLEMENTARIA, Padang Pariaman – Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman harus diprioritaskan melalui relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan khusus bagi pelaku UMKM.  Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (22/12/2025). Ia menyatakan, relaksasi KUR merupakan afirmasi yang dibutuhkan pelaku UMKM terdampak bencana. “Mereka butuh waktu untuk recovery. Maka mereka butuh relaksasi untuk membayar cicilan. Bahkan kalau dampaknya memang luas sekali dan tidak sanggup membayar sama sekali, pemerintah bisa melakukan restrukturisasi atau penghapusan dengan cara yang dimiliki oleh pemerintah sendiri,” ujar Saleh kepada Parlementaria di sela-sela pertemuan. Saleh juga mengingatkan pentingnya pengawasan bersama terhadap penyaluran KUR.  “Kalau ada yang dinilai menyeleweng dari ketentuan, laporkan kepada kami Komisi VII. Kami akan memeriksa dan memanggil seluruh bank penyalur untuk mempertanggungjawabkan amanah tersebut,” tegas Politisi Fraksi PAN ini. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menambahkan bahwa bahwa daerah terdampak bencana harus menjadi prioritas penyaluran pembiayaan.  “Bagaimana di daerah-daerah bencana ini penyaluran KUR menjadi prioritas. Mereka sudah kena bencana, harus memulihkan keadaan, dan masih harus memikirkan cicilan. Ini yang perlu mendapat relaksasi,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan bahwa pemulihan UMKM tidak bisa disamakan dengan sektor formal.  “UMKM itu pendapatannya langsung mati. Yang paling urgent bagaimana pemulihan, bagaimana mereka bisa berusaha lagi. Akses permodalannya harus dikembalikan dan pembayaran utangnya perlu direlaksasi sampai mereka benar-benar pulih,” ujarnya. Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menambahkan, daerah terdampak bencana membutuhkan alokasi pembiayaan lebih besar dari kondisi normal.  “Kalau normalnya satu daerah dapat Rp100 miliar, karena sekarang tidak normal, setidak-tidaknya harus dua kali lipat. Alat-alat usaha mereka rusak, hanyut oleh banjir, dan itulah yang harus kita tolong,” tegasnya. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis menyampaikan bahwa kebijakan pembiayaan sangat dinantikan masyarakatnya.  “Orang Padang Pariaman kebanyakan dagang dan banyak memanfaatkan KUR. Kalau ada stimulus seperti itu tentu sangat diterima oleh masyarakat,” ujarnya. Berdasarkan Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, bencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman menyebabkan kerusakan infrastruktur dengan estimasi kerugian sekitar Rp2 triliun, meliputi 29 jembatan, 23 ruas jalan, 49 titik irigasi, serta berdampak langsung pada aktivitas UMKM, perdagangan rakyat, dan perekonomian daerah. •ndy/rdn ...

Baca Detail

Berita

24 Dec 2025

Komisi VII Serahkan Bantuan Rp500 Juta untuk UMKM Terdampak Bencana di Padang Pariaman

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyalurkan bantuan senilai Rp500 juta bagi para UMKM saat kunres di Kabupaten Padang Pariaman, Subar, Senin (22/12/2025). Foto: Ndy/Karisma. PARLEMENTARIA, Padang Pariaman – Komisi VII DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp500 juta bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (22/12/2025). Bantuan tersebut diserahkan dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI yang digelar sebagai bentuk kepedulian DPR RI terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menjelaskan, bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen DPR RI untuk memastikan negara hadir dalam situasi darurat.   “Kami datang ke sini karena ingin memastikan bahwa negara tidak diam. Bantuan ini memang tidak bisa mengganti seluruh kerugian, tetapi ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian kami kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Saleh kepada Parlementaria, di sela-sela pertemuan. Politisi Fraksi PAN ini menambahkan, format kunjungan kerja kali ini juga disesuaikan dengan kondisi darurat daerah. “Biasanya kunjungan kerja dilakukan dengan agenda-agenda tertentu, tetapi karena Padang Pariaman sedang tertimpa musibah, maka kami ubah formatnya. Fokusnya adalah bagaimana membantu masyarakat untuk bisa segera bangkit,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam proses pemulihan. Menurutnya, penanganan dampak bencana tidak bisa dilakukan secara parsial.  “Pemulihan UMKM harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur, dukungan permodalan, dan pendampingan berkelanjutan agar usaha masyarakat bisa kembali berjalan,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengingatkan bahwa UMKM merupakan sektor yang paling cepat merasakan dampak bencana.  “Ketika bencana terjadi, UMKM ini langsung berhenti. Maka yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa kembali berusaha dan mendapatkan akses bantuan yang tepat,” ujar Politisi Fraksi PKB ini. Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menambahkan, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi daerah.  “UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Kalau UMKM bisa bertahan, maka roda ekonomi daerah juga akan bergerak kembali,” katanya. Selain menyerahkan bantuan, Komisi VII DPR RI juga melakukan dialog dengan pemerintah daerah dan perwakilan pelaku UMKM untuk menyerap aspirasi serta memetakan kebutuhan pemulihan pascabencana. Berdasarkan Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, bencana banjir dan longsor di Padang Pariaman mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan sektor ekonomi dengan estimasi kerugian mencapai sekitar Rp2 triliun. •ndy/rdn ...

Baca Detail

Berita

24 Dec 2025

Pembukaan Sawit di Papua Harus Pertimbangkan Keselamatan Lingkungan dan Keadilan Sosial

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan. Foto : Ist/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendorong pemerintah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara terbuka sebelum merealisasikan rencana besar pembangunan energi di Papua. Ia juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap perizinan lahan serta pelibatan masyarakat adat Papua sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Dorongan tersebut disampaikan Johan menyusul wacana Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi, melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal yang dikelola masyarakat setempat. “Imbauan saya jelas, pembangunan energi harus sejalan dengan keselamatan lingkungan dan keadilan sosial. Papua bukan laboratorium coba-coba kebijakan. Sekali salah langkah, dampaknya bisa jauh lebih serius dan sulit dipulihkan,” tegas Johan dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (23/12/2025). Johan secara khusus menyoroti wacana penanaman kelapa sawit di Papua yang disebut-sebut sebagai salah satu solusi energi. Menurutnya, rencana tersebut tidak boleh dipandang semata dari sisi ekonomi atau ketahanan energi, melainkan harus diuji secara serius dari aspek ekologi, sosial, dan tata kelola lahan. “Pengalaman bencana ekologis di Aceh dan Sumatra harus menjadi pelajaran nasional. Sawit bukan tanaman yang otomatis salah, tetapi ketika ditanam tanpa perencanaan ekologis yang ketat, tanpa menghormati daya dukung lingkungan dan hak masyarakat adat, maka risikonya sangat besar,” ujar Politisi Fraksi PKS ini. Ia menegaskan, Papua memiliki karakter ekologis yang sangat sensitif, dengan hutan alam yang luas, wilayah adat yang kompleks, serta fungsi hidrologi yang jauh lebih rentan dibandingkan daerah lain di Indonesia. Oleh sebab itu, menurut Johan, kebijakan penanaman sawit di Papua tidak bisa disamakan dengan pendekatan yang diterapkan di wilayah lain. “Papua itu berbeda. Pendekatan pembangunan harus berbasis kehati-hatian, berbasis ilmu pengetahuan, dan berbasis penghormatan terhadap masyarakat adat,” katanya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemerintah menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dikelola masyarakat setempat. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) dari luar daerah sekaligus menekan harga energi agar lebih terjangkau. Prabowo juga menekankan pemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi bagi wilayah terpencil di Papua, seperti tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Selain energi terbarukan, Prabowo turut mendorong pengembangan tanaman penghasil bahan bakar di Papua, seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong. Menurutnya, langkah tersebut dapat mendukung target swasembada energi nasional dalam lima tahun ke depan. •hal/rdn ...

Baca Detail

Berita

23 Dec 2025

Reses ke Hulu Sungai Tengah, Habib Aboe: Polri Harus Jadi Penjaga Konservasi Pegunungan Meratus

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Foto : Dok/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya peran kepolisian dalam menjaga kelestarian lingkungan serta memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda reses yang berlangsung di Aula Polres Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu.  Di hadapan pejabat utama dan seluruh kapolsek jajaran Polres HST, Habib Aboe menyampaikan peringatan keras terkait pentingnya konservasi Pegunungan Meratus. Ia mengingatkan bahwa kerusakan hutan merupakan hulu dari berbagai bencana besar yang mengancam keselamatan masyarakat. Habib Aboe meminta jajaran Polri belajar dari pengalaman pahit bencana alam yang terjadi di Sumatra dan Aceh. Menurutnya, penggundulan hutan, dan terganggunya keseimbangan alam akan berujung pada bencana yang tinggal menunggu waktu menghantam permukiman warga. “Kita sudah mendapat pembelajaran berharga dari bencana di Sumatera dan Aceh. Saat hutan digunduli, bencana akan datang ke tengah masyarakat. Saya minta seluruh jajaran kepolisian di HST menjadi penjaga Meratus yang tangguh,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (22/12/2025). Politisi Fraksi PKS ini juga menegaskan agar tidak ada ruang sedikit pun bagi para pelaku perusakan lingkungan, khususnya di kawasan konservasi. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten demi melindungi kelestarian alam. “Tidak ada toleransi bagi perusak lingkungan di area konservasi. Hukum harus ditegakkan secara lurus untuk melindungi paru-paru dunia kita,” tambahnya. Selain isu lingkungan, Habib Aboe juga menyoroti maraknya peredaran gelap narkotika di wilayah HST. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya temuan narkotika jenis sabu serta obat-obatan terlarang golongan G yang mulai merambah berbagai lapisan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polri harus menerapkan prinsip zero tolerance terhadap jaringan narkoba. Penindakan, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pengguna, tetapi harus memutus mata rantai peredaran hingga ke akar-akarnya. “Narkoba berupa sabu dan obat-obatan daftar G sudah banyak dijumpai di tengah masyarakat. Ini sangat membahayakan generasi kita. Polri harus menerapkan zero tolerance. Jangan beri celah sedikit pun,” tegas wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Selatan I ini. Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan diskusi interaktif mengenai berbagai kendala lapangan yang dihadapi para kapolsek di wilayah HST. Habib Aboe menyatakan komitmennya untuk membawa aspirasi serta kebutuhan penguatan infrastruktur keamanan Polres HST ke tingkat pusat guna mendukung kinerja Polri yang lebih optimal. Sementara itu, Kapolres HST menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti instruksi terkait pelestarian Pegunungan Meratus serta penguatan operasi pemberantasan narkoba di wilayah Bumi Murakata. •tn/rdn ...

Baca Detail

Berita

23 Dec 2025

Dari Rahim Kehidupan hingga Ruang Keputusan: Perempuan dan Amanat Menjaga Bumi

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Ist/Karisma. PARLEMENTARIA, Jakarta – Tanggal 22 Desember selalu mengingatkan pada sosok ibu—pada tangan yang merawat, suara yang menenangkan, dan perhatian yang sering kali bekerja dalam diam. Namun di Indonesia, Hari Ibu menyimpan makna yang lebih luas dari sekadar perayaan keluarga. Ia lahir dari kesadaran kolektif perempuan untuk ikut menentukan arah kehidupan bangsa. Sejarah mencatat, hampir satu abad lalu, perempuan-perempuan Indonesia berkumpul dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada Desember 1928. Dari ruang sederhana di Yogyakarta, mereka menyuarakan tekad: perempuan tidak lagi berada di pinggir sejarah. Semangat itulah yang kembali diangkat Ketua DPR RI Puan Maharani dalam peringatan Hari Ibu 2025. Baginya, perjuangan perempuan hari ini menemukan relevansi baru ketika dihadapkan pada persoalan keberlanjutan—tentang bumi yang diwariskan, dan kehidupan yang hendak dijaga. “Keberlanjutan bukan hanya soal alam, tetapi tentang masa depan manusia,” ujar Puan dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (22/12/2025). Sebagai perempuan dan seorang ibu, Puan menekankan bahwa kedekatan perempuan dengan kehidupan memberi perspektif yang khas. Dari rahim perempuan kehidupan bermula. Dari tangan perempuan, anak-anak tumbuh dan belajar mengenali dunia. Pengalaman itu, menurut Puan, membentuk kepekaan terhadap dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Ketika perempuan berbicara tentang lingkungan, yang terbayang bukan sekadar angka emisi atau luasan hutan, melainkan udara yang dihirup anak-anak, air yang diminum keluarga, dan tanah yang kelak diwariskan kepada cucu-cicit. Namun kepedulian saja tidak cukup. Puan menilai suara perempuan harus hadir di ruang-ruang tempat keputusan dibuat. Sebab kebijakan tentang tata ruang, energi, hutan, dan air akan menentukan apakah kehidupan tetap berlanjut secara layak atau justru meninggalkan beban bagi generasi berikutnya. Perempuan, katanya, tidak diminta menggantikan peran siapa pun. Kehadiran perempuan justru untuk melengkapi cara pandang, agar pembangunan tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Terlebih, hampir setengah penduduk Indonesia adalah perempuan, dengan kebutuhan dan pengalaman hidup yang tak selalu sama. Di sinilah Hari Ibu menemukan maknanya hari ini. Bukan sekadar mengenang perjuangan masa lalu, tetapi menegaskan tanggung jawab masa depan. Dari rumah hingga parlemen, dari peran pengasuhan hingga pengambilan keputusan, perempuan membawa satu pesan yang sama: kehidupan harus dijaga. “Ketika perempuan ikut dilibatkan, alam ikut dilestarikan. Ketika perempuan ikut memutuskan, masa depan ikut diselamatkan,” jelas perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini. Kalimat itu bukan sekadar penutup pidato. Ia adalah ajakan. Agar perempuan Indonesia terus berdaya, mengubah gagasan menjadi aksi, dan memastikan bumi tetap menjadi rumah yang aman bagi generasi yang belum lahir. •ssb/rdn ...

Baca Detail

Berita

23 Dec 2025

Penyerahan DIPA 2026: Upaya DPR RI Antisipasi Efisiensi dan Tidak Bergantung Perjalanan Dinas

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar usai penyerahan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh eselon II dan KPA di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/12/2025). Foto : Opie/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 dilakukan lebih awal sebagai langkah kesiapan DPR RI dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Diketahui, penyerahan DIPA tersebut disampaikan oleh Indra Iskandar kepada seluruh eselon II dan KPA di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI. Indra menjelaskan bahwa Pagu DIPA DPR RI Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp9,9 triliun, yang terdiri atas alokasi untuk Satuan Kerja Dewan dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pagu tersebut belum sepenuhnya bersifat final karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. “Pagu DIPA pasca efisiensi yang Bapak-Ibu terima saat ini adalah bukan pagu final,” ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/12/2025). Lebih lanjut, Indra Iskandar menjelaskan bahwa penyerahan DIPA lebih awal dimaksudkan agar unit kerja dapat segera melakukan antisipasi, termasuk terkait kontrak layanan dan pemeliharaan fasilitas pendukung kegiatan DPR RI. “Dengan angka DIPA yang sudah teralokasi ini, Bapak-Ibu bisa mulai memprediksi mulai hari ini apa saja yang bisa dilakukan berkaitan dengan Tahun Anggaran 2026,” pungkasnya. Ia menyampaikan bahwa pemerintah melalui kebijakan Menteri Keuangan menetapkan efisiensi belanja yang akan dialokasikan untuk Prioritas Direktif Presiden. Efisiensi tersebut mencakup seluruh jenis belanja dengan besaran antara 5 hingga 50 persen, dengan efisiensi terbesar pada belanja perjalanan dinas. “Efisiensi tersebut dilakukan di seluruh kegiatan belanja, dengan kisaran efisiensi sebesar 5 sampai 50 persen, persentase efisiensi besar pada belanja perjalanan yaitu sebesar 50 persen,” katanya. Seiring dengan kebijakan tersebut, Indra Iskandar mengingatkan seluruh unit kerja agar tidak lagi bergantung pada kegiatan perjalanan dinas dan mulai memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan. “Unit kerja harus lebih inovatif memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan agar lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Indra. Dalam kesempatan tersebut, Indra Iskandar juga menyinggung hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap disiplin belanja pada tahun sebelumnya. Ia menyebut masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pada Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait perencanaan dan realisasi anggaran. “Rencana penarikan dana yang disusun oleh unit kerja hanya disusun berdasarkan SPD tanpa memperhitungkan pencapaian target output,” katanya. Untuk itu, ia meminta agar pada Tahun Anggaran 2026 seluruh unit kerja dapat memanfaatkan aplikasi perencanaan yang telah disediakan dalam menyusun rencana aksi dan rencana penarikan dana yang selaras dengan target kinerja. Selain aspek perencanaan, Indra Iskandar juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya belanja modal, agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. “Pelaksanaan pengadaan belanja modal sangat banyak dilakukan pada akhir tahun, sehingga pada triwulan I dan II realisasi pengadaan barang dan jasa sangat rendah,” ujarnya. •fr/rdn ...

Baca Detail

Berita

23 Dec 2025

Setjen DPR RI Peringati Hari Ibu ke-97, Tegaskan Bukti Nyata Perempuan dalam Kerja Parlemen

Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini saat Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/12/2025). Foto: Tari/Karisma. PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/12/2025). Dipimpin oleh Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, ia menegaskan momentum ini tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan harus dimaknai sebagai refleksi penguatan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa, termasuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI. “Peringatan Hari Ibu bukan hanya tentang mengenang jasa ibu dalam keluarga, tetapi juga tentang mengakui dan memperkuat kontribusi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kerja-kerja kelembagaan dan pelayanan publik di DPR RI,” ujar Suprihartini saat menyampaikan pidato dihadapan seluruh pegawai parlemen. Lebih lanjut, dirinya mengingatkan perempuan berperan mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI melalui kerja profesional, integritas, serta dedikasi di lingkungan kesekretariatan. “Perempuan di Setjen DPR RI harus terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat berperan aktif, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tugas konstitusional DPR RI,” tegasnya. Kontribusi Perempuan Setjen DPR RI 2024–2025 Sepanjang tahun 2024-2025, kontribusi perempuan di lingkungan Setjen DPR RI tercatat signifikan dalam berbagai sektor kerja kelembagaan. Perempuan terlibat aktif dalam penyelenggaraan rapat-rapat alat kelengkapan dewan (AKD), sidang paripurna, serta dukungan teknis masa persidangan DPR RI, termasuk pada periode transisi keanggotaan DPR hasil Pemilu 2024. Di bidang persidangan, aparatur perempuan berperan dalam perencanaan agenda, penyusunan risalah rapat, pengelolaan sistem persidangan elektronik, hingga penguatan tata kelola administrasi persidangan agar berjalan tertib, akurat, dan akuntabel. Sementara itu, di bidang keahlian dan dukungan substansi, perempuan turut berkontribusi dalam penyusunan bahan kajian, analisis kebijakan, serta layanan keahlian bagi anggota dan komisi-komisi DPR RI. Selain itu, perempuan di Setjen DPR RI juga terlibat dalam penguatan fungsi kelembagaan melalui peran sebagai pejabat struktural dan fungsional, termasuk di bidang keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, serta pengelolaan program-program internal. Tentu, partisipasi ini mencerminkan peningkatan kepercayaan institusi terhadap kapasitas kepemimpinan dan profesionalisme perempuan aparatur sipil negara. Berdaya dan Berkarya Maka dari itu, Suprihartini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berkembang dan menempati posisi strategis sesuai kompetensi. “Kesetaraan dan pemberdayaan bukan berarti menyamakan segalanya, tetapi memastikan bahwa perempuan memiliki ruang, kesempatan, dan dukungan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal,” jelasnya. Ia pun berkomitmen Setjen DPR RI akan konsisten mendorong kebijakan internal yang mendukung keseimbangan peran perempuan antara tanggung jawab keluarga dan profesionalisme kerja, tanpa mengurangi kualitas kinerja kelembagaan. Sebab itu, ia mengajak seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk menjadikan Hari Ibu sebagai pengingat pentingnya kolaborasi, saling menghargai, dan penguatan peran perempuan dalam setiap lini kerja. “Mari kita jadikan peringatan Hari Ibu ini sebagai komitmen bersama untuk terus mendorong perempuan agar berdaya, berkarya, dan hadir secara nyata dalam pembangunan serta pelayanan publik,” pungkas Suprihartini. Sebagai informasi, Upacara peringatan Hari Ibu ke-97 ini mengusung tema nasional “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045”. Melalui momentum ini, Setjen DPR RI berusaha menegaskan peran penting perempuan dalam pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjang. •um/rdn ...

Baca Detail

Berita

23 Dec 2025

Puan Maharani Ajak Perempuan Jaga Keberlanjutan Lingkungan di Momentum Hari Ibu

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Ist/Karisma. PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup pada momentum peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember. Puan menegaskan bahwa Hari Ibu di Indonesia memiliki makna historis yang khas karena berakar dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 22–25 Desember 1928. “Hari Ibu yang kita peringati di Indonesia merupakan perayaan kebangkitan pergerakan perempuan Indonesia,” ujar Puan dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (22/12/2025). Menurut Puan, warisan sejarah tersebut menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar penonton dalam pembangunan, melainkan pelaku aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan hanya kebijakan afirmatif, tetapi bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sejalan dengan tema Hari Ibu 2025 Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045, Puan menilai keterlibatan perempuan semakin penting di tengah tantangan isu keberlanjutan. Ia menjelaskan bahwa keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan alam, tetapi juga mencakup persoalan kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, serta upaya menghadirkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. “Isu keberlanjutan adalah isu tentang keberlangsungan hidup generasi masa depan,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini. Puan juga mendorong perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya di sektor tata ruang, energi, kehutanan, dan pengelolaan air, yang sangat menentukan masa depan bumi. “Ketika perempuan ikut dilibatkan, alam ikut dilestarikan. Ketika perempuan ikut memutuskan, masa depan ikut diselamatkan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. •ssb/rdn ...

Baca Detail

Berita

23 Dec 2025

Komisi X Soroti Penurunan Jumlah Mahasiswa dan Penguatan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Universitas Udayana, Provinsi Bali, Kamis, (11/12/2025). Foto: Ulfi/vel. PARLEMENTARIA, Denpasar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyoroti fenomena penurunan jumlah mahasiswa baru yang kini dialami banyak perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Hal itu ia sampaikan usai melakukan kunjungan dan dialog dengan pimpinan Universitas Udayana, perguruan tinggi swasta, serta LLDIKTI Wilayah Bali,NTB,NTT. Menurut My Esti, penurunan jumlah mahasiswa terjadi secara nasional dan bukan hanya dialami satu atau dua kampus. Bahkan, Universitas Udayana sendiri mengungkapkan bahwa daya tampungnya hanya terisi sekitar 86 persen, sementara beberapa perguruan tinggi swasta di Bali hanya terisi 70 persen. “Ini terjadi di banyak daerah. Kita perlu mengoreksi apa penyebabnya. Apakah karena keberadaan PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga) yang membuka program studi sama dengan perguruan tinggi umum? Atau memang jumlah anak muda yang melanjutkan kuliah menurun?” ujarnya My Esti saat diwawancarai Parlementaria saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Universitas Udayana, Provinsi Bali, Kamis, (11/12/2025). My Esti menyoroti bahwa angka partisipasi pendidikan tinggi Indonesia baru mencapai 30 persen. Artinya, sebagian besar lulusan SMA/SMK belum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. “Kalau kita bisa meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, tentu jumlah mahasiswa akan naik. Tapi saat ini angkanya masih rendah,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa persoalan bukan hanya terletak pada keberadaan PTKL, meskipun PTKL tetap menjadi masalah tersendiri karena bersifat kedinasan namun juga membuka program studi yang sama dengan PTN/PTS. Komisi X, katanya, telah memutuskan agar pembatasan PTKL diberlakukan bertahap hanya diperbolehkan membuka prodi yang tidak dimiliki perguruan tinggi umum. Minimnya Peluang Kerja Legislator Fraksi PDI-Perjuangan, menurunnya minat kuliah anak muda juga dipengaruhi realitas dunia kerja yang mereka lihat sehari-hari. “Mungkin mereka berpikir: ‘Temanku lulusan kuliah tapi kerjaannya sama seperti lulusan SMA’, atau malah menganggur bertahun-tahun. Ini PR besar kita,” imbuhnya. Ia menekankan bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan link and match antara perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Kurangnya relevansi kurikulum membuat lulusan tidak siap masuk pasar kerja. Sebagai solusi, My Esti mendorong agar mata kuliah kewirausahaan wajib diberikan di seluruh jurusan perguruan tinggi, tanpa terkecuali. “Menurut saya, semua jurusan harus diberikan mata kuliah kewirausahaan. Mau itu komunikasi, sosial politik, teknik, apa pun. Anak-anak harus punya kemampuan membuka lapangan kerja sendiri,” tegasnya. Ia memberi contoh bahwa banyak mahasiswa dari jurusan non-bisnis akhirnya lebih sukses membuka usaha sendiri seperti produksi makanan, hampers, dan produk kreatif dibandingkan bekerja formal dengan gaji setara UMP. “Kalau sejak SMA/SMK dan kuliah mereka dibekali kemampuan kewirausahaan, mereka punya daya tahan hidup. Mereka tidak hanya tergantung pada lapangan kerja formal,” tambahnya. My Esti menegaskan bahwa temuan dan aspirasi dari Universitas Udayana akan menjadi masukan penting bagi Komisi X dalam menyempurnakan kebijakan pendidikan tinggi nasional, termasuk dalam pembahasan RUU Sisdiknas. “Kami harus memastikan regulasi yang dibuat bisa menjawab persoalan riil di lapangan, termasuk soal menurunnya jumlah mahasiswa dan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja,” tutupnya. Dengan demikian, Komisi X DPR RI berkomitmen mendorong pendidikan tinggi yang lebih adaptif, inklusif, dan mampu menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. •upi/aha ...

Baca Detail