KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Dana Haji Tembus Rp200 Triliun, Marwan Dorong Fleksibilitas Investasi BPKH
Berita
17 Nov 2026

Dana Haji Tembus Rp200 Triliun, Marwan Dorong Fleksibilitas Investasi BPKH

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diperlukan untuk menyelaraskan regulasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan fleksibilitas lebih luas kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengembangkan nilai manfaat dana haji. Marwan menjelaskan, terdapat dua hal mendasar yang menjadi urgensi revisi undang-undang tersebut. Pertama, perlunya penyesuaian sejumlah ketentuan dalam UU Haji yang telah mengalami perubahan. Kedua, optimalisasi pengelolaan dana haji yang kini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun, tetapi dinilai belum menghasilkan pertumbuhan nilai manfaat yang signifikan bagi jemaah. Hal tersebut disampaikan Marwan usai memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum RI di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). “Dana kelolaan ini cukup besar. Karena bertambah terus, sekarang sudah di atas Rp200 triliun. Tapi dalam hal timbal balik atau nilai manfaat, kita belum melihat pertumbuhan yang signifikan memberikan dampak manfaat bagi jemaah haji,” ujar Marwan. Menurutnya, revisi regulasi diharapkan memberikan keleluasaan kepada BPKH untuk mengembangkan instrumen investasi yang mampu meningkatkan imbal hasil, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan akuntabilitas pengelolaan dana jemaah. Ia menilai pengembangan investasi sebaiknya difokuskan pada ekosistem penyelenggaraan ibadah haji, seperti sektor penerbangan, perhotelan, dan konsumsi. Selain berpotensi meningkatkan nilai manfaat, investasi pada sektor-sektor tersebut dinilai lebih terarah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. “Kalau investasinya lebih cermat, maka kita sebetulnya cukup di ekosistem haji saja. Jadi keuangan ekosistem haji itu meliputi penerbangan, hotel, konsumsi. Mestinya di situ,” jelasnya. Marwan menambahkan, klausul pengamanan investasi juga perlu dirumuskan secara cermat dalam revisi undang-undang. Hal ini mengingat setiap investasi memiliki risiko keuntungan maupun kerugian. Karena itu, mekanisme pertanggungjawaban pengelola perlu diperjelas tanpa menghambat fleksibilitas BPKH dalam mengembangkan dana haji. Politisi Fraksi PKB tersebut turut menyoroti ketentuan tanggung renteng dalam undang-undang sebelumnya yang membebankan kerugian investasi kepada para pengelola. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan alternatif mekanisme perlindungan, termasuk kemungkinan penyediaan dana jaminan kerugian, agar pengembangan investasi dapat berjalan dengan tetap memberikan kepastian perlindungan. “Jangan sampai uang haji ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena salah kelola. Instrumen apa yang akan dipakai untuk mengamankan ini? Kemungkinan-kemungkinan ini saya kira yang akan dimasukkan dalam klausul di pasal-pasal nanti,” tegasnya. Terkait posisi BPKH dalam revisi tersebut, Marwan menegaskan bahwa lembaga pengelola keuangan haji itu membutuhkan ruang gerak yang lebih fleksibel untuk mengoptimalkan nilai manfaat dana haji. Meski demikian, keleluasaan tersebut harus tetap disertai penguatan tata kelola, pengawasan, dan mekanisme mitigasi risiko investasi. Sementara itu, menanggapi perbedaan pandangan mengenai apakah regulasi tersebut akan direvisi atau diganti dengan undang-undang baru, Marwan menegaskan bahwa usulan Komisi VIII DPR RI yang telah diputuskan adalah revisi undang-undang. Dengan demikian, proses pembahasannya harus mengikuti mekanisme dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. “Jadi usulan Komisi VIII itu kan diputuskan sebagai revisi. Maka prosedur melakukan revisi itu kita mengikuti peraturan pembuatan perundang-undangan. Kalau penggantian prosedurnya kan tidak seperti itu,” ungkapnya. Ia berharap pembahasan bersama pemerintah dapat segera dilakukan sesuai mekanisme revisi yang telah ditetapkan, bukan melalui penyusunan undang-undang pengganti. Marwan menekankan, revisi UU Haji diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana haji, tetapi juga membuka peluang optimalisasi nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah. (ayu/ssb)...

Baca Detail
Di Luar Penegakan Hukum, Penyadapan Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politik
Berita
17 Nov 2026

Di Luar Penegakan Hukum, Penyadapan Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mengingatkan agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik di luar penegakan hukum. Ia meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan memastikan adanya batasan yang tegas mengenai tujuan penggunaan penyadapan sekaligus melindungi hak privasi masyarakat. Menurut Hasbiallah, penyadapan semestinya dilakukan untuk mendukung kepentingan penegakan hukum, bukan menjadi instrumen untuk memperoleh informasi demi kepentingan politik tertentu. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi agar kewenangan penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang. “Karena kalau kita melihat, banyak penyadapan ini digunakan untuk kepentingan politik. Bukan semata-mata kepentingan hukum,” ujar Hasbiallah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia kemudian menyinggung isu penyadapan terhadap sekitar 6.000 nama, termasuk Presiden, yang menurutnya menjadi perhatian dalam persoalan tersebut. Hasbiallah mempertanyakan tujuan dan pihak yang memperoleh manfaat dari tindakan penyadapan itu. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi pelajaran agar penyadapan tidak bergeser dari kepentingan hukum. “Seperti yang terjadi ini, hampir 6.000 yang disadap, Pak Presiden disadap, yang dapat manfaat siapa. Jelas ini bukan kepentingan, bukan kepentingan hukum, tapi lebih banyak kepentingan politik,” ungkap politisi dari Fraksi PKB itu. Selain potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik, Hasbiallah juga menyoroti dampak penyadapan terhadap privasi masyarakat. Ia mencontohkan adanya informasi kehidupan pribadi seseorang, seperti perselingkuhan, yang ikut disampaikan kepada publik meskipun tidak berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani. Menurutnya, pengungkapan informasi semacam itu tidak pantas karena penyadapan dapat merekam berbagai komunikasi pribadi, termasuk milik orang yang tidak terkait dengan perkara pidana. Karena itu, hasil penyadapan harus dikelola secara bertanggung jawab dan tidak diumbar untuk kepentingan di luar proses penegakan hukum. Melalui pembahasan RUU tentang Penyadapan, Hasbiallah berharap penggunaan kewenangan tersebut memiliki batasan dan pengawasan yang jelas. Ia menekankan bahwa penyadapan harus tetap berorientasi pada kepentingan hukum, dengan tetap menjamin perlindungan hak privasi dan mencegah penyalahgunaan informasi masyarakat. (fa/rdn)...

Baca Detail
Aria Bima Targetkan RUU Adminduk Rampung Sebelum UU Pemilu
Berita
17 Nov 2026

Aria Bima Targetkan RUU Adminduk Rampung Sebelum UU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) Aria Bima menargetkan pembahasan revisi regulasi tersebut dapat diselesaikan sebelum pembahasan Undang-Undang Pemilu rampung. Salah satu fokus utama dalam revisi ini adalah mewujudkan interoperabilitas atau keterhubungan data melalui penerapan single identity number (nomor identitas tunggal). “Intinya interoperability tadi ya, satu single identity. Kami secepatnya akan selesaikan sebelum undang-undang pemilu ini selesai,” ujar Aria Bima saat diwawancarai Parlementaria bersama awak media usai pembentukan Panja RUU Adminduk dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, Panja akan segera menyusun agenda dan jadwal pembahasan agar pembahasan RUU Adminduk dapat dimulai dalam waktu dekat. Menurutnya, penerapan nomor identitas tunggal menjadi penting untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan pemilu, layanan BPJS, pendidikan, hingga penyaluran bantuan sosial. “Kita harapkan single identity number untuk semua hal. Ini yang penting, termasuk untuk pemilu, termasuk untuk BPJS, termasuk untuk sekolah, untuk hal yang terkait dengan alokasi penduduk miskin yang berhak menerima berbagai hal yang menyangkut bantuan sosial,” jelas Aria Bima. Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan revisi UU Adminduk merupakan inisiatif DPR RI untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi dan mampu mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan pelayanan publik. Legislator Fraksi Partai Nasdem ini mengibaratkan Satu Data Indonesia sebagai sebuah rumah yang membutuhkan satu pintu masuk. Selama ini, berbagai data belum sepenuhnya terkoneksi sehingga diperlukan kebijakan satu pintu melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal. Dengan sistem tersebut, NIK diharapkan menjadi pintu masuk utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun institusi swasta. Pemanfaatan teknologi seperti face recognition juga dinilai dapat mendukung proses verifikasi identitas masyarakat secara lebih praktis dan terintegrasi. Rifqinizamy menegaskan, pembahasan RUU Adminduk akan dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Hal itu untuk memastikan terpenuhinya prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna masyarakat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas inisiatif penyusunan RUU Adminduk. Menurutnya, revisi regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan sekaligus memperbaiki berbagai celah dalam sistem yang telah berjalan.Mendagri Tito menilai penguatan administrasi kependudukan juga akan mendukung pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dan implementasi Satu Data Indonesia. “Kita mengharapkan ini agar dapat dikerjakan paralel, cepat dengan Bapak Ketua Panja, tapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian,” pungkas Mendagri. (pun/rdn)...

Baca Detail
BKSAP DPR RI dan Parlemen Australia Bahas Penguatan Kerja Sama Pendidikan hingga P2P
Berita
17 Nov 2026

BKSAP DPR RI dan Parlemen Australia Bahas Penguatan Kerja Sama Pendidikan hingga P2P

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Australia di Ruang Pimpinan BKSAP, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2026). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh, dihadiri oleh Ravindra Airlangga dan Bramantyo Suwondo, yang membahas berbagai isu strategis untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskan, diskusi berlangsung konstruktif dengan mencakup berbagai sektor, mulai dari pertanian, ekonomi, teknologi dan akal imitasi (artificial intelligence/AI), pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact antara kedua negara. “Kami berdiskusi mengenai banyak hal, mulai dari pertanian, teknologi atau AI, ekonomi, penguatan people to people nya (P2P), hingga edukasi. Mereka juga menanyakan apakah ada masukan atau pertanyaan dari kami mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian Australia ke depan,” ujar Husein kepada Parlementaria usai pertemuan. Dalam kesempatan tersebut, BKSAP turut menyampaikan aspirasi terkait mahasiswa Indonesia penerima beasiswa di Australia. Menurut Husein, masih terdapat kendala yang dihadapi sebagian mahasiswa, khususnya terkait proses keberangkatan anggota keluarga yang mendampingi selama masa studi. “Kami menyampaikan adanya kendala yang dialami mahasiswa Indonesia penerima scholarship dari pemerintah Australia, terutama bagi keluarga yang ikut mendampingi. Masukan itu sudah kami sampaikan dan mereka mengatakan akan melakukan review. Seharusnya tidak ada masalah dan akan terus memberikan kemudahan bagi mahasiswa Indonesia, khususnya penerima beasiswa dari universitas-universitas di Australia,” jelasnya. Husein mengungkapkan, pihak Australia juga menyampaikan bahwa tingkat persetujuan (approval rate) visa pelajar bagi mahasiswa Indonesia telah mencapai sekitar 94 persen. Meski demikian, kedua pihak sepakat untuk terus memperbaiki berbagai kendala administratif yang masih ditemui agar akses pendidikan semakin terbuka. Selain sektor pendidikan, pertemuan juga membahas rencana peningkatan kerja sama antarparlemen melalui program pertukaran delegasi yang diharapkan dapat berlangsung secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara. “Ke depan kami ingin terus mempererat hubungan Indonesia dan Australia. Tadi juga dibahas rencana pertukaran antarparlemen yang diharapkan dapat dilakukan secara berkala sehingga ada keberlanjutannya,” tutup Husein (bit/rdn)...

Baca Detail
Komisi II Tetapkan Aria Bima Ketua Panja RUU Adminduk, Libatkan Pemerintah-DPD
Berita
17 Nov 2026

Komisi II Tetapkan Aria Bima Ketua Panja RUU Adminduk, Libatkan Pemerintah-DPD

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI resmi menetapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I bersama Pemerintah dan DPD RI Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, penetapan Aria Bima sebagai Ketua Panja telah melalui rapat internal Komisi II DPR RI pada 16 November 2026. Penetapan itu juga mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI. “Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 3 Peraturan Tata Tertib dan hasil rapat internal Komisi II DPR RI pada tanggal 16 November 2026, kami telah menetapkan Saudara Aria Bima, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, sebagai Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan Komisi II DPR RI,” ujar Rifqinizamy saat memimpin Raker di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Nasdem tersebut menjelaskan pembahasan RUU Adminduk merupakan langkah penting untuk mendorong sistem administrasi kependudukan Indonesia semakin maju. “Agar sistem administrasi kependudukan kita bisa jauh lebih maju dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman,” tandas Rifqinizamy Pembahasan tingkat I RUU Adminduk ini, lanjutnya, dilaksanakan berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-54/Pres/09/2026 tertanggal 28 September 2026 tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Administrasi Kependudukan. Sementara itu, penugasan pembahasan kepada Komisi II DPR RI ditetapkan melalui surat Pimpinan DPR RI Nomor T/936/PW.11.01/11/2026 tertanggal 10 November 2026. “Karena itu, berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-54/Pres/09/2026 tertanggal 28 September 2026, perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, usulan dari kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden telah menugaskan 7 menteri terkait dengan pembahasan ini dan hari ini kita memulai sekali lagi rapat kerja pembicaraan tingkat satu terkait dengan RUU tersebut,” terangnya. Rapat kerja ini turut melibatkan sejumlah kementerian terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kementerian Hukum. Hadir pula pimpinan Komite I DPD RI. Sebagai simbolis terbentuknya Panja RUU Adminduk, segenap Pimpinan Komisi II DPR RI yaitu Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda beserta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf bersama Pemerintah dan Pimpinan Komite I DPD RI lantas melakukan prosesi penyerahan palu kepada Ketua Panja Aria Bima. (pun/rdn)...

Baca Detail
Bambang Purwanto Minta Sanksi Tegas bagi Korporasi yang Terlibat Karhutla
Berita
17 Nov 2026

Bambang Purwanto Minta Sanksi Tegas bagi Korporasi yang Terlibat Karhutla

PARLEMENTARIA, Palangka Raya - Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Berdasarkan temuan yang dibahas dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, ada 14 perusahaan yang dikenai sanksi administratif terkait karhutla, bahkan salah satunya tercatat mengalami kebakaran berulang hingga lima kali. “Ini sangat kami sayangkan. Korporasi mestinya memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah kerjanya yang telah diberikan izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena itu, harus diberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera ke depannya,” ujar Purwanto kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (13/11/2026). Dirnya menilai penanganan karhutla tidak cukup dilakukan secara parsial, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Menurutnya, penyebab kebakaran di lapangan perlu ditelusuri secara menyeluruh dan tidak serta-merta dikaitkan dengan dugaan sabotase. “Menurut saya, bukan sabotase, tetapi karena kondisi masyarakat setempat yang selama ini tidak pernah mendapat perhatian terhadap aktivitas perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Akibatnya, mereka kecewa dan kesulitan mendapatkan penghasilan,” ujarnya. Sejalan dengan itu, Purawanto mendorong pemerintah memberikan akses legalitas atas lahan yang selama ini dikelola masyarakat secara turun-temurun, tetapi belum memiliki kepastian hukum, termasuk lahan yang berada di kawasan hutan produksi. Pasalnya, program perhutanan sosial dapat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian akses tersebut. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat agar mereka tetap dapat mengembangkan tanaman menjadi sumber penghidupan. “Ke depan, masyarakat kita di Kalimantan Tengah harus diberikan akses legalitas lahannya. Apakah melalui program perhutanan sosial, tetapi dengan pengecualian agar mereka bisa menanam tanaman-tanaman di luar hutan. Saya kira itu yang terpenting,” jelasnya. Selain penegakan hukum dan kepastian akses lahan, ia menekankan pentingnya pemulihan bagi masyarakat yang terdampak karhutla. Perusahaan harus bertanggung jawab memulihkan lahan yang terbakar di wilayah konsesinya, sementara masyarakat yang kehilangan sawah dan hasil pertanian membutuhkan dukungan agar dapat kembali berproduksi. Terkait hal tersebut, dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengupayakan bantuan bibit produktif bagi masyarakat terdampak. Penyalurannya diharapkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan, termasuk melalui penyediaan bibit untuk kebun rakyat. “Kalau lahan masyarakat terbakar, sawahnya terbakar, otomatis hasilnya hilang. Tadi saya sudah bicara dengan Dinas Pertanian supaya ada bantuan bibit produktif yang nantinya bisa dibagikan, meskipun terbatas, tetapi dilakukan secara bertahap. Kemudian juga ada bibit kebun rakyat yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” ungkapnya. Terkait ketentuan pembakaran lahan oleh masyarakat, Purwanto menjelaskan bahwa regulasi memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk melakukan pembakaran dengan sejumlah persyaratan. Ketentuan tersebut, menurutnya, mencakup izin kepala desa, pembakaran secara bertahap dengan luas maksimal dua hektare, serta larangan melakukan pembakaran secara serentak. Ia menegaskan, ketentuan tersebut pada dasarnya telah diatur pemerintah pusat untuk memberikan batasan yang jelas dalam praktik pembukaan lahan oleh masyarakat. “Memang ada ketentuan bahwa masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk melakukan pembakaran dengan izin kepala desa. Namun, pelaksanaannya harus bertahap, maksimal dua hektare, dan harus dijaga. Tidak boleh dilakukan secara serentak,” tutupnya. (/um)...

Baca Detail
RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN Ii TAHUN SIDANG 2026-2027
Berita
17 Nov 2026

RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN Ii TAHUN SIDANG 2026-2027

RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN Ii TAHUN SIDANG 2026-2027AGENDA :1. Pendapat Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-undang Usul Inisatif Badan Legislasi DPR RI Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR RI2. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Statistik,dilanjutkan Dengan Pengambilan KeputusanLink Siaran Langsung :https://s.id/iaHvw...

Baca Detail
Hendry Munief Dorong Kemitraan Industri Besar dan IKM Jadi Bagian Penting RUU Kawasan Industri
Berita
16 Nov 2026

Hendry Munief Dorong Kemitraan Industri Besar dan IKM Jadi Bagian Penting RUU Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong agar kemitraan antara perusahaan industri besar dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur secara wajib dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Langkah ini dinilai penting agar pertumbuhan kawasan industri turut memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Hal tersebut disampaikan Hendry saat memimpin kunjungan kerja spesifik Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE), Batam, Kepulauan Riau, Jumat (13/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, rombongan menerima berbagai masukan terkait pengembangan kawasan industri, termasuk keterlibatan IKM dan UMKM dalam rantai pasok industri besar. Hendry mengungkapkan, salah satu praktik yang menarik perhatiannya adalah pemberian penghargaan oleh BP Batam kepada perusahaan yang berkontribusi dalam pengembangan IKM. Menurutnya, penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi perusahaan untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha lokal. Namun, ia berharap pemberdayaan IKM dan UMKM tidak hanya bergantung pada inisiatif sukarela perusahaan, melainkan diperkuat melalui ketentuan yang mengikat dalam RUU Kawasan Industri. "Dan salah satu yang menarik tadi, ada satu hal yang dilakukan oleh BP Batam dengan memberikan award. Award ini sangat luar biasa, tentu akan memberi motivasi. Tetapi kami inginkan nanti ini bisa menjadi satu regulasi di Panja RUU Kawasan Industri ini betul-betul bersifat mandatori, jadi sudah bersifat wajib bagi seluruh perusahaan industri untuk memperhatikan industri kecil menengah atau IKM dan juga UMKM," tegas Hendry. Ia menjelaskan, pemberdayaan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas. Usaha mikro diharapkan berkembang menjadi usaha kecil dan menengah, bahkan mampu menembus pasar ekspor. Sejalan dengan itu, Kementerian Perindustrian dalam bahan masukan RUU Kawasan Industri mengusulkan sejumlah strategi pemberdayaan IKM. Di antaranya penyediaan lahan atau fasilitas produksi bagi IKM, fasilitasi kemitraan dan temu bisnis antara perusahaan penyewa kawasan industri (tenant) dengan IKM lokal, serta peningkatan kapasitas dan standardisasi produk melalui fasilitasi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi perhatian, antara lain melalui kerja sama dengan politeknik dan balai pendidikan dan pelatihan industri. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan di kawasan industri. Menurut Hendry, kemitraan industri besar dengan IKM dan UMKM perlu menjadi instrumen untuk memperluas pemerataan manfaat pertumbuhan industri. Dengan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok, nilai tambah kegiatan industri diharapkan tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. "Kawasan industri ini kita harapkan betul-betul bisa memberikan dampak yang positif bagi seluruh stakeholder yang ada di kawasan industri tersebut," pungkasnya. (Eno/um)...

Baca Detail
Iman Adinugraha: Jalan Kawasan Industri Jangan Bebani APBD
Berita
16 Nov 2026

Iman Adinugraha: Jalan Kawasan Industri Jangan Bebani APBD

PARLEMENTARIA, Karawang — Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha meminta pemerintah pusat mengambil tanggung jawab pembangunan infrastruktur jalan di kawasan industri. Menurutnya, beban pembangunan tersebut tidak seharusnya ditanggung pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan masih harus memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat. “Tadi kan ada keluhannya dari Pak Bupati tentang infrastruktur di kawasan industri. Saya kira wajar karena memang seharusnya kawasan industri itu infrastrukturnya juga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Iman dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan, pemerintah daerah harus membagi anggaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur desa. Karena itu, pembangunan jalan di kawasan industri perlu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat agar tidak menambah beban keuangan daerah. “Karena Pak Bupati kan juga dengan keterbatasan anggaran dia banyak yang harus diurus ya. Di desa-desa pembangunan infrastruktur. Ini juga harus memikirkan pembangunan infrastruktur di kawasan industri,” jelasnya. Iman mengatakan, usulan tersebut akan menjadi bahan pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri. Komisi VII akan mengkaji kemungkinan memasukkan pengaturan mengenai tanggung jawab pembangunan infrastruktur kawasan industri ke dalam rancangan undang-undang tersebut. “Saya kira tadi usulan yang wajar dan tentu ini akan menjadi masukan bagi kami anggota Panja RUU kawasan industri ini. Bagaimana itu, untuk apakah nanti bisa masuk ke dalam pasal-pasal di dalam rancangan undang-undang,” tambahnya. Persoalan infrastruktur tersebut juga berkaitan dengan kontribusi kawasan industri terhadap pendapatan daerah. Penerimaan dari aktivitas industri, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menjadi bagian dari penerimaan pemerintah pusat. Sementara itu, daerah memperoleh pendapatan melalui pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebelumnya, Bupati Karawang Aep Saepuloh mengeluhkan beban pembangunan jalan di kawasan industri yang harus ditanggung pemerintah daerah. Menurutnya, anggaran daerah juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan petani, nelayan, dan masyarakat di wilayah lainnya. “Jadi jalan, masa sih jalan kawasan industri menjadi kewajiban pemerintah daerah? Kan kasihan gitu loh, kami kan masih banyak (yang harus diperhatikan) petani saya, nelayan saya yang harus saya pikirkan, yang tentunya infrastruktur juga harus bagus,” ungkap Aep. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Kabupaten Karawang memiliki 17 kawasan industri dengan luas lahan mencapai 9.121 hektare dan tingkat okupansi 66,4 persen. Kawasan tersebut menyerap sekitar 165 ribu tenaga kerja dengan nilai investasi mencapai Rp10,21 triliun. (uc/we)...

Baca Detail
Tumpang Tindih Kewenangan Industri, Komisi VII Tampung Keluhan Bupati Karawang
Berita
16 Nov 2026

Tumpang Tindih Kewenangan Industri, Komisi VII Tampung Keluhan Bupati Karawang

PARLEMENTARIA, Karawang — Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menilai pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan industri perlu diperjelas melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Selama ini, tumpang tindih kewenangan membuat pemerintah daerah kesulitan melakukan pengawasan dan menangani persoalan yang muncul akibat aktivitas industri di wilayahnya. “Tadi kita sudah bahas bahwa tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah ini juga harus diluruskan. Tadi Pak Bupati juga sudah banyak mengeluh tentang itu. Contohnya di suatu ketika dia didatangi oleh keluhan warga, padahal Pak Bupati juga tidak mengetahui di mana industri itu ada,” ujar Iman saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengatakan, persoalan tersebut perlu diakomodasi dalam RUU Kawasan Industri agar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah lebih jelas dan tidak saling tumpang tindih. “Jadi saya kira dalam Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri, kita akan sinkronisasi kewenangan-kewenangan itu sehingga tidak menjadi tumpang tindih,” katanya. Keluhan serupa disampaikan Bupati Karawang Aep Saepuloh. Ia berharap pemerintah daerah dilibatkan dan mendapatkan informasi sejak awal terkait perusahaan yang akan berinvestasi atau membangun usaha di wilayahnya. “Harapan dari kami pemerintah daerah, kami ingin hanya dilibatkan minimal ada expose di saat misalkan ada perizinan (perusahaan) yang akan hadir di Kabupaten Karawang, di wilayah kami. Jadi jangan ada tiba-tiba perusahaan hadir di sini ngebangun, terus kami tidak tahu,” ungkap Aep. Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa juga menyoroti minimnya sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait investor yang masuk melalui mekanisme perizinan satu pintu. Menurutnya, informasi tersebut penting agar kepala daerah mengetahui aktivitas investasi di wilayahnya dan dapat merespons persoalan yang muncul. “Regulasi satu pintu ini juga harus disosialisasikan oleh pemerintah ke pimpinan daerah agar mereka tahu siapa-siapa investor yang masuk di daerah tersebut. Jadi, jika ada demonstrasi atau ada apapun di wilayahnya, bupatinya tahu,” ujar Eva. Aep menambahkan, keterbatasan kewenangan juga menyulitkan pemerintah daerah ketika terjadi persoalan di kawasan industri, termasuk kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa. Meski tidak mengetahui aktivitas perusahaan sebelumnya, pemerintah daerah kerap dimintai penjelasan atas kejadian tersebut. Ia juga berharap pengawasan ketenagakerjaan lebih melibatkan pemerintah kabupaten. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kondisi pekerja dan persoalan hubungan industrial di wilayahnya. “Pengawasan untuk mengenai yang masalah perusahaan, maksudnya di dalam industri ada permasalahan, pengawasan itu untuk karyawan itu harusnya ke daerah. Karena daerah yang paham,” tuturnya. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Satori menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal di tengah besarnya aktivitas industri di Karawang. Ia mempertanyakan proporsi warga asli Karawang yang bekerja di perusahaan-perusahaan kawasan industri, mengingat banyak pencari kerja dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon yang datang untuk bekerja di wilayah tersebut. Anggota Komisi VII DPR RI Azikin Solthan turut meminta Pemerintah Kabupaten Karawang menyampaikan rekomendasi terkait penyusunan RUU Kawasan Industri. Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan industri tanpa menambah beban birokrasi pemerintah pusat. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri untuk merumuskan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Komisi VII berharap regulasi tersebut mampu memberikan kepastian pembagian kewenangan sekaligus memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian yang dipaparkan dalam kunjungan tersebut, Kabupaten Karawang memiliki 17 kawasan industri dengan luas lahan 9.121 hektare dan tingkat okupansi 66,4 persen. Kawasan industri tersebut menyerap sekitar 165 ribu tenaga kerja dengan nilai investasi mencapai Rp10,21 triliun. (uc/we)...

Baca Detail
Cegah Sadap Sewenang-wenang, Bimantoro Minta Izin Pengadilan Diatur dalam RUU Penyadapan
Berita
16 Nov 2026

Cegah Sadap Sewenang-wenang, Bimantoro Minta Izin Pengadilan Diatur dalam RUU Penyadapan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur mekanisme izin pengadilan sebelum aparat penegak hukum melakukan penyadapan. Menurutnya, keterlibatan pengadilan diperlukan sebagai bentuk kontrol terhadap kewenangan penyadapan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang serta memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban yang jelas. Bimantoro menilai, mekanisme perizinan melalui pengadilan juga penting untuk mengantisipasi potensi tumpang tindih kewenangan antar-institusi penegak hukum. Ia mencontohkan kemungkinan satu objek perkara disadap oleh beberapa institusi sekaligus, seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pengaturan yang jelas agar pelaksanaan penyadapan tidak berjalan tanpa mekanisme pengawasan. “Contoh misalnya Polri menyadap, Kejaksaan menyadap, KPK menyadap. Ini bagaimana, Pak, kalau kayak gitu? Apakah semuanya itu bisa melakukan penyadapan dalam satu objek perkara? Atau mungkin kita harus rumuskan,  semuanya harus melalui mekanisme izin dari pengadilan. Sehingga ada yang bertanggung jawab di sana,” ujar Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa penyadapan bukan semata-mata persoalan kewenangan aparat untuk memperoleh informasi dalam proses penegakan hukum. Di dalamnya terdapat data dan komunikasi masyarakat yang harus dilindungi. Terlebih, komunikasi pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana berpotensi ikut terekam dalam proses penyadapan. Karena itu, Bimantoro mengingatkan agar data hasil penyadapan tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Ia menyoroti risiko data masyarakat yang tidak terkait tindak pidana justru diperjualbelikan apabila tidak disertai mekanisme perlindungan dan pengawasan yang memadai. “Di situ ada data, Pak. Ada perlindungan data masyarakat yang harus kita lindungi. Terkadang-kadang tidak terkait tindak pidana, data ini, mohon maaf, bisa dijual untuk yang lainnya juga,” tegasnya. Selain mekanisme izin pengadilan, Bimantoro meminta RUU tentang Penyadapan memperjelas batas antara penyadapan untuk kepentingan intelijen dan keamanan negara dengan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan. Menurutnya, pembedaan tersebut diperlukan agar tidak terjadi kerancuan kewenangan yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan oleh aparat. Melalui pengaturan tersebut, Bimantoro berharap pelaksanaan penyadapan memiliki mekanisme kontrol yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kewenangan penyadapan tetap dapat mendukung penegakan hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak privasi dan data masyarakat. (fa/rdn)...

Baca Detail
Ida Fauziyah Minta BUMN Petakan Pasokan Bahan Baku Pupuk dari Dalam Negeri
Berita
16 Nov 2026

Ida Fauziyah Minta BUMN Petakan Pasokan Bahan Baku Pupuk dari Dalam Negeri

PARLEMENTARIA, Gresik — Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Petrokimia Gresik menyusun peta jalan (roadmap) pasokan bahan baku pupuk dari dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor. Upaya tersebut perlu diperkuat melalui sinergi antar-BUMN guna menjaga keberlanjutan produksi pupuk di tengah ketidakpastian geopolitik global. “Saya meminta agar PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Indonesia, untuk membuat roadmap supply kebutuhan pokok, sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor itu bisa kita kurangi,” ujar Ida dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026). Ida menjelaskan, ketahanan pangan nasional membutuhkan dukungan industri pupuk yang kuat dan berkelanjutan. Namun, ketergantungan terhadap bahan baku impor membuat industri pupuk rentan terhadap gangguan rantai pasok dan kenaikan harga akibat dinamika geopolitik global. Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian adalah produksi pupuk majemuk NPK yang membutuhkan bahan baku seperti sulfur, batuan fosfat (rock phosphate), dan kalium (KCl). Menurut Legislator Dapil Jawa Barat IV tersebut, roadmap pasokan bahan baku diperlukan untuk memetakan kebutuhan industri, mengidentifikasi potensi sumber daya domestik, serta menyusun strategi pemenuhan bahan baku secara bertahap. Ida juga mendorong pemanfaatan sulfur dan asam sulfat dari fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral milik BUMN. Untuk itu, PT Pupuk Indonesia dan PT Petrokimia Gresik perlu memperkuat kerja sama dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID serta PT Freeport Indonesia. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka alternatif sumber bahan baku dalam negeri sekaligus memperkuat integrasi rantai pasok antar-BUMN. “Salah satu yang saya dorong tadi adalah bahan baku dari dalam negeri. Dan itu misalnya sulfur, itu bisa didapat kerja sama dengan PT MIND ID, dengan Freeport, dan sebagainya,” tegas mantan Menteri Ketenagakerjaan RI tersebut. Lebih lanjut, Ida meminta Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengawal koordinasi dan sinergi antarperusahaan BUMN. Menurutnya, optimalisasi sumber daya yang dimiliki masing-masing perusahaan perlu dilakukan agar kebutuhan industri pupuk dapat dipenuhi secara lebih mandiri. “Saya minta BP BUMN dan BP Danantara untuk terus melakukan upaya membangun sinergitas antar-perusahaan di lingkup BUMN ini, agar sinergitas dalam membangun ketahanan pangan itu bisa dilakukan,” ujarnya. Ida berharap penguatan pasokan bahan baku domestik dapat mengurangi risiko ketergantungan impor sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pupuk nasional untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. (jih/we)...

Baca Detail