KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman bagi Mahasiswa
Berita
15 Nov 2026

Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman bagi Mahasiswa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi. Menyikapi bentrokan antara aparat keamanan dan massa aksi di Yogyakarta beberapa hari lalu, Esti meminta kepolisian mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (HAM). “Kita menolak keras segala bentuk kekerasan, termasuk dalam penanganan aksi demonstrasi. Aparat keamanan seharusnya mengutamakan langkah-langkah humanis dan persuasif,” kata Esti kepada Parlementaria, Jumat (13/11/2026). Diketahui, aksi mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat sipil di Yogyakarta pada momentum Hari Pahlawan, 10 November lalu, diwarnai kericuhan pada malam hari. Bentrokan terjadi ketika sebagian massa masih bertahan di lokasi aksi dan berhadapan dengan aparat keamanan. Dalam peristiwa tersebut, aparat menggunakan gas air mata dan water cannon, sementara massa melempari petugas dengan batu serta kembang api. Sejumlah rekaman kericuhan beredar di media sosial, salah satunya memperlihatkan situasi di sekitar Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Esti menegaskan, penanganan aksi massa tidak boleh mengabaikan prinsip hukum dan HAM. Menurutnya, penyampaian aspirasi dalam demokrasi harus dihormati dan dilindungi, termasuk ketika terjadi dinamika di lapangan. “Penanganan aksi harus mengutamakan pendekatan kemanusiaan, bukan bentuk represif. Dan harus ada penghormatan terhadap hukum dan HAM dalam menyikapi dinamika penyampaian aspirasi di Yogyakarta,” ungkapnya. Terkait insiden tersebut, sebanyak 157 orang sempat ditahan karena diduga terlibat dalam aksi ricuh dan perusakan sejumlah fasilitas umum. UGM menyatakan delapan mahasiswanya turut menjadi pihak yang ditahan polisi. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kemudian menyatakan telah memulangkan 154 orang, termasuk 22 anak di bawah umur. Sementara itu, tiga orang lainnya masih ditahan, masing-masing dua orang karena dinyatakan positif narkoba dan satu orang ditetapkan sebagai tersangka karena membawa barang-barang berbahaya. Salah satu dari dua orang yang dinyatakan positif narkoba tersebut berstatus mahasiswa. Menanggapi hal tersebut, Esti meminta Polda DIY melakukan penegakan hukum secara transparan dan profesional. Ia menekankan pentingnya pendampingan hukum bagi mereka yang masih ditahan serta akses bagi perguruan tinggi untuk mengetahui kondisi dan memberikan pendampingan kepada mahasiswanya. “Pendampingan hukum tetap harus diberikan bagi mereka yang masih ditahan. Penegak hukum juga perlu membuka akses bagi perguruan tinggi yang mahasiswanya ditahan itu,” jelas Esti. Esti juga meminta Polri mengusut secara transparan informasi mengenai dugaan keterlibatan kelompok massa tidak dikenal yang berbeda dengan peserta aksi demonstrasi pada pagi hingga sore hari, yang berlangsung damai. “Kami juga meminta Polri untuk transparan mengenai massa tak dikenal yang berbuat anarkis ini. Termasuk mengenai kemungkinan kelompok massa tersebut hadir dan melakukan kerusuhan usai aksi penyampaian aspirasi dengan tujuan-tujuan tertentu,” tuturnya. Minta Dugaan Penangkapan Sewenang-wenang Diusut Esti turut menyoroti laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengenai penanganan kericuhan pascademonstrasi. Ia meminta dugaan penangkapan secara acak dan sporadis diperiksa dengan mencocokkan keterangan mahasiswa, saksi, serta rekaman kejadian. “Laporan mengenai penangkapan secara acak dan sporadis perlu diperiksa dengan mencocokkan keterangan mahasiswa, saksi, dan rekaman kejadian,” jelas politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut. Berdasarkan data pengaduan LBH Yogyakarta, sejumlah penangkapan massa aksi diduga dilakukan secara tidak proporsional dan acak, serta disertai dugaan kekerasan oleh aparat. LBH Yogyakarta juga menerima puluhan laporan mengenai warga dan peserta aksi yang ditangkap maupun mengalami luka-luka sehingga membutuhkan pertolongan medis darurat di rumah sakit terdekat. Selain itu, belasan orang sempat dilaporkan belum diketahui keberadaannya setelah kericuhan meluas dari kawasan Gedung DPRD DIY hingga ke arah utara Kota Yogyakarta. Menurut Esti, kepolisian harus mampu membedakan pelaku kekerasan dengan peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara damai, warga yang melintas, maupun masyarakat yang sekadar menyaksikan kejadian. “Kericuhan antara aparat dan massa terjadi di tempat terbuka dan di sejumlah lokasi strategis, sehingga sangat mungkin ada warga, bahkan termasuk mahasiswa, yang berada atau terjebak di lokasi kerusuhan,” ujar legislator asal DIY tersebut. Ia juga meminta kepolisian menjelaskan dugaan penganiayaan terhadap peserta demonstrasi selama proses penanganan aksi. Esti menegaskan, aparat memiliki kewajiban memastikan setiap massa aksi yang terluka memperoleh pertolongan medis. “Dan kami sangat menyesalkan adanya penangkapan terhadap puluhan anak di bawah umur meski menurut informasi saat ini sudah dibebaskan. Tindakan itu menyalahi perlindungan terhadap anak,” sebutnya. Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Sekitar Kampus UGM Esti selanjutnya meminta penjelasan kepolisian mengenai laporan penggunaan gas air mata di area pintu masuk kampus UGM saat penanganan kericuhan. Hal tersebut menjadi perhatian karena di depan Bundaran UGM terdapat instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit. UGM sebelumnya mengecam pengerahan aparat dalam jumlah besar di titik masuk strategis kampus yang dinilai telah mengarah pada intimidasi. Sementara itu, kepolisian menyatakan gas air mata ditembakkan ke arah timur Bundaran UGM, bukan ke dalam kampus, karena petugas terdesak dan terdapat massa tidak dikenal yang melakukan perusakan. “Perbedaan keterangan mengenai lokasi tindakan perlu diselesaikan melalui verifikasi bersama universitas. Penjelasan harus mencakup alasan pengerahan, kebutuhan pengamanan, dan dampaknya terhadap keselamatan sivitas,” tutur Esti. Menurutnya, pengerahan aparat di sekitar kampus harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kebutuhan maupun skala pengamanan yang dilakukan. “Mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan harus tetap mempunyai ruang yang aman untuk belajar, bekerja, dan menyampaikan pandangan. Keselamatan mahasiswa dan sivitas serta kegiatan pendidikan harus dilindungi,” lanjutnya. Esti juga mendukung langkah UGM menelusuri keberadaan mahasiswa yang terdampak, termasuk mereka yang sempat kehilangan kontak maupun diduga ditahan aparat. “Saya sangat sepakat dan mendukung penuh sikap Universitas Gadjah Mada (UGM) bahwa kampus harus selalu menjadi ruang yang aman bagi kebebasan berpikir, bersuara, berorganisasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan,” terang Esti. Ia turut mendukung kemungkinan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen oleh UGM untuk menelusuri kericuhan demonstrasi di Yogyakarta, termasuk memastikan apakah aparat memasuki lingkungan kampus saat peristiwa berlangsung. “Pembentukan tim pencari fakta dapat mengungkap bila memang ada kesalahan prosedur penanganan dan pengamanan aksi unjuk rasa,” ujarnya. Esti menegaskan pentingnya perlindungan hak mahasiswa dan kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. “Dan penting untuk kembali diingat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Mahasiswa perlu merasa aman untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat,” imbuh Esti. Dorong Pendampingan dan Pemulihan Mahasiswa Esti menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk kepolisian, guna memastikan keselamatan serta terpenuhinya hak-hak mahasiswa yang terdampak. Ia juga mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memfasilitasi dukungan antarkampus bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan hukum, perawatan medis, maupun pemulihan psikologis. “Penyesuaian kegiatan akademik perlu diberikan berdasarkan keadaan mahasiswa agar proses pendampingan tidak menghilangkan kesempatan belajar mereka,” ucapnya. Menutup pernyataannya, Esti berharap seluruh pihak dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Ia menekankan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjaga ruang kebebasan berpikir dan menyampaikan aspirasi secara damai. “Dan demokrasi harus memberi ruang bagi aspirasi, bukan kekerasan. Serta kampus harus tetap menjadi tempat yang aman bagi generasi penerus bangsa,” pungkas Esti. (rdn/ssb)...

Baca Detail
Ansari Optimistis UIN Madura Mampu Bersaing dengan Perguruan Tinggi Islam Negeri
Berita
15 Nov 2026

Ansari Optimistis UIN Madura Mampu Bersaing dengan Perguruan Tinggi Islam Negeri

PARLEMENTARIA, Pamekasan – Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari menegaskan dukungan Komisi VIII DPR RI terhadap transformasi kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Madura. Namun, perubahan status dari institut menjadi universitas tersebut harus diiringi penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penjaminan mutu pendidikan agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi Islam negeri lainnya. Hal tersebut disampaikan Ansari saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Madura, Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (13/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyerap aspirasi pimpinan dan sivitas akademika terkait pengelolaan pendidikan tinggi. "Kunjungan kerja kali ini dalam rangka melakukan pengawasan dan menyerap aspirasi dari rektor dan sivitas akademika mengenai pengelolaan pendidikan di Universitas Islam Negeri Madura. Secara kelembagaan, UIN Madura telah bertransformasi dari institut menjadi universitas pada tahun 2025. Artinya, UIN Madura merupakan salah satu UIN yang termuda, tetapi saya yakin meskipun yang termuda, bisa meloncat jauh dan bersaing," ujar Ansari. Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai, peningkatan kualitas perguruan tinggi harus dimulai dari penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Perencanaan program, menurutnya, perlu disusun berdasarkan kebutuhan prioritas dan target kinerja yang terukur, disertai pengelolaan anggaran yang efektif serta pengawasan secara konsisten. Ia juga mendorong penyederhanaan pelayanan akademik dan administrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, proses pelayanan pendidikan dapat berlangsung lebih cepat, mudah, dan berkualitas. Selain tata kelola, Legislator Dapil Jawa Timur XI itu menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penentu daya saing universitas. UIN Madura perlu memperkuat kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas akademik, memperluas kolaborasi riset, serta membangun budaya kerja yang inovatif. Menurutnya, kurikulum juga harus terus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, dan tantangan masyarakat, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman sebagai identitas perguruan tinggi. Ansari turut mengaitkan pengembangan UIN Madura dengan kearifan lokal masyarakat Madura, yakni konsep "Tanèyan Lanjhâng" yang merepresentasikan pola permukiman keluarga dengan halaman memanjang dan mencerminkan nilai kebersamaan serta kegotongroyongan. Nilai tersebut, menurutnya, selaras dengan visi UIN Madura dalam mengembangkan konsep Eco-University, termasuk melalui pengembangan program studi di bidang teknologi dan keteknikan. "Jadi kegotongroyongannya itu ada di situ, dan insyaallah ini sudah sesuai dengan visi akan ada Eco-University," tuturnya. Lebih lanjut, Ansari menyebut penguatan daya saing UIN Madura perlu didukung peningkatan akreditasi dan penjaminan mutu, publikasi ilmiah bereputasi, inovasi pembelajaran, serta pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Kerja sama strategis dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat juga perlu diperluas. Seluruh langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ansari juga mengingatkan agar UIN Madura dapat memanfaatkan berbagai kebijakan yang menjadi lingkup tugas Komisi VIII DPR RI sebagai peluang pengembangan kelembagaan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang tentang Pesantren, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, serta program Sekolah Rakyat. Selain itu, keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi UIN Madura. Ia berharap seluruh unsur pimpinan dan sivitas akademika menjadikan peningkatan mutu sebagai komitmen bersama. Menurutnya, transformasi kelembagaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui perubahan kebijakan dan status universitas, tetapi juga harus tercermin dalam budaya kerja yang disiplin, kolaboratif, terbuka terhadap evaluasi, serta berani melakukan inovasi. "Dengan tata kelola yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan, UIN Madura akan semakin mampu bersaing serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," pungkasnya. (mrs/ssb)...

Baca Detail
Data Aset Tak Akurat, Warga yang Layak Terima Bansos Malah Terlewat
Berita
15 Nov 2026

Data Aset Tak Akurat, Warga yang Layak Terima Bansos Malah Terlewat

PARLEMENTARIA, Bogor - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menyoroti ketidakakuratan data sosial ekonomi yang menyebabkan masyarakat layak menerima bantuan justru tidak terakomodasi sebagai penerima bantuan sosial. Salah satunya terjadi di Kota Bogor, di mana sekitar 2.500 warga yang berdasarkan pemeriksaan langsung di lapangan memenuhi kriteria penerima bantuan, tetapi terkendala data kepemilikan kendaraan dan aset atas nama mereka. “Perlu ada ketegasan ini, 2.500 orang yang seharusnya mendapatkan bantuan, masuk desil 1-4. Karena tercatat dia sangat layak untuk mendapat bantuan PBI di antaranya, tetapi dia ternyata punya STNK, punya BPKB, dititipin sama bosnya kelihatannya. Kelakuan seperti ini mesti dihentikan ini, kelakuan orang-orang kaya,” tegas Politisi Fraksi PKS ini saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Persoalan tersebut diungkapkan Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim. Ia menjelaskan, sejumlah warga, terutama pekerja atau pembantu rumah tangga, namanya digunakan oleh pengusaha maupun pemilik toko untuk kepemilikan kendaraan dan aset. Akibatnya, meskipun secara kondisi sosial ekonomi layak menerima bantuan berdasarkan pemeriksaan lapangan (ground check), mereka justru terkendala persyaratan administratif. “Banyak sekali para pengusaha, pemilik toko, pemilik usaha yang menitipkan nama kendaraan atau asetnya itu kepada pembantunya, kepada orang lain. Bogor saja ada kurang lebih 2.500 orang. Padahal secara profil orang ini layak untuk dibantu,” ungkap Dedie. Selain persoalan kepemilikan aset, Dedie juga mengungkapkan hasil pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan. Hasilnya, ditemukan sekitar 24 ribu data warga Kota Bogor yang tidak memiliki atau tidak selaras dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ketidaksesuaian juga ditemukan pada data penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dari sekitar 197 ribu penerima di Kota Bogor, terdapat 4.500 data yang dinilai tidak sesuai. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi ketepatan penyaluran bantuan dan penggunaan anggaran pemerintah. Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ahmad Heryawan menegaskan pentingnya pembenahan data sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelayanan publik. Menurutnya, ketidakakuratan data dapat menyebabkan pelayanan pemerintah meleset dari kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran. “Ketepatan pelayanan publik kita seringkali meleset, tidak tepat karena memang data kita tidak akurat,” ujarnya. (gal/rdn)...

Baca Detail
Hackaton 2026, Penguatan Keamanan Data dan Informasi Jadi Prioritas DPR RI
Berita
15 Nov 2026

Hackaton 2026, Penguatan Keamanan Data dan Informasi Jadi Prioritas DPR RI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menyatakan pihaknya terus mendorong penguatan keamanan data dan informasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui penyelenggaraan Hackathon 2026 bertema Keamanan Data dan Informasi, yang menghadirkan berbagai inovasi dan gagasan untuk memperkuat perlindungan sistem informasi di lingkungan kementerian/lembaga. “Ini merupakan satu kegiatan yang sangat penting, karena bagaimana kita meningkatkan keamanan data dan informasi, khususnya data-data yang ada di DPR RI melalui satu penguatan sistem. Sehingga dengan keamanan data ini, Sekretariat Jenderal dapat lebih meningkatkan dukungan kepada dewan, khususnya dalam melindungi data-data yang ada di DPR RI,” ujar Suprihartini kepada Parlementaria usai menghadiri Awarding Ceremonial Hackathon 2026: Keamanan Data dan Informasi di Ruang Command Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).  Suprihartini mengungkapkan, kegiatan yang diinisiasi oleh Setjen DPR RI melalui Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan keamanan data, khususnya data dan informasi yang dimiliki DPR RI. Menurutnya, penguatan sistem keamanan informasi menjadi kebutuhan penting untuk memastikan Setjen DPR RI dapat memberikan dukungan optimal kepada para anggota dewan. Lebih lanjut, Suprihartini juga menyampaikan bahwa lima gagasan terbaik yang dihasilkan para pemenang Hackathon 2026 memiliki potensi untuk dikembangkan dan ditindaklanjuti. Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi kontribusi dalam membangun sistem perlindungan data dan informasi yang lebih kuat, tidak hanya di lingkungan DPR RI, tetapi juga di kementerian/lembaga lainnya. Suprihartini mengungkapkan, sebagaimana disampaikan dewan juri Prof. Onno W. Purbo, berbagai ide yang dihasilkan para peserta dapat dihimpun dalam sebuah buku sebagai referensi pengembangan sistem keamanan data dan informasi. “Dengan adanya lima pemenang ini, mudah-mudahan gagasan yang tadi disampaikan Prof. dapat dibuat dalam satu buku. Buku ini tidak hanya kita gunakan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memproteksi data dan informasi yang ada di DPR RI, tetapi juga akan kita sampaikan kepada kementerian/lembaga,” jelasnya. Suprihartini berharap, inovasi yang dihasilkan putra-putri terbaik bangsa tersebut dapat menjadi salah satu kontribusi dalam mendorong lahirnya pengaturan terkait perlindungan data dan sistem informasi di Indonesia. Terlebih, kementerian/lembaga negara memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman dan gangguan keamanan data sehingga diperlukan upaya perlindungan yang semakin kuat dan terarah. Pada kesempatan tersebut, Suprihartini juga mengapresiasi Pustekinfo atas inisiatif dan penyelenggaraan Hackathon 2026 yang dikomandoi Kepala Pustekinfo Erdinal Hendradjaja. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan terobosan yang prosesnya telah berlangsung sejak sebelum acara penganugerahan dan menjadi wadah untuk melahirkan berbagai ide serta inovasi dalam pengamanan data dan informasi di lingkungan Setjen DPR RI. Menutup wawancara, Suprihartini turut menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang dan berharap gagasan yang telah dihasilkan dapat terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat nyata bagi penguatan keamanan informasi. Suprihartini juga berharap kegiatan Hackathon dapat kembali diselenggarakan pada tahun mendatang sebagai wadah berkelanjutan bagi lahirnya inovasi dan gagasan baru dalam memperkuat perlindungan data dan informasi di lingkungan kementerian/lembaga negara. “Ke depan, mudah-mudahan acara ini tahun depan dapat terus diselenggarakan sehingga akan melahirkan ide-ide dan gagasan bagaimana kita memproteksi data dan informasi yang ada di kementerian/lembaga negara kita,” pungkas Plt. Sekjen DPR RI tersebut. (pun/rdn)...

Baca Detail
Prabowo Perlu Pertimbangkan Wapres Bisa Perkuat Ekonomi RI, Belajar dari Pengalaman SBY
Berita
15 Nov 2026

Prabowo Perlu Pertimbangkan Wapres Bisa Perkuat Ekonomi RI, Belajar dari Pengalaman SBY

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera berharap Presiden Prabowo Subianto mencari Wakil Presiden (Wapres) yang dapat memperkuat ekonomi Indonesia. Hal ini menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wapres. “Kita berharap Wapres yang terpilih nanti bisa bekerja sama dengan Presiden dalam memimpin bangsa,” kata Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Seperti diketahui, Gibran mengundurkan diri menyusul polemik surat keterangan (suket) ijazah SMA miliknya yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA). Sore ini, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para petinggi partai politik (Parpol) di Istana Kepresidenan Bogor guna membahas pengisian jabatan Wapres setelah Gibran mundur. Berbagai pihak memberikan pandangan mengenai sosok calon wapres yang ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo. Mengenai hal ini, Mardani pun memiliki pandangan. “Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” tutur Politisi Fraksi PKS ini. Mardani pun menyinggung soal Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggandeng Boediono, seorang profesor sekaligus ekonom andal sebagai Wapres di periode kedua. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai lebih di atas 6 persen saat kepemimpinan SBY-Boediono. “Di periode kedua Pak SBY, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,22 persen. Di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi mencapai angka 6,49 persen. Hal ini terjadi saat Pak SBY didampingi Prof Boediono, profesional dan figur yang dipercaya pasar,” ungkap Mardani. Menurut Mardani, pendamping presiden memang harus memiliki keunggulan di sektor perekonomian. “Ke depan kondisi tidak mudah, perlu pelayanan dan kualitas terbaik dari pemerintahan. Dan untuk itu, ekonomi Indonesia harus terjaga demi menjamin kesejahteraan rakyat,” sebut wakil rakyat dari Jakarta Timur itu. Sementara mengenai adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden, Mardani menilai hal tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian administrasi pemerintahan yang tertib. “Perhatian perlu diarahkan pada kesinambungan pekerjaan, kejelasan penanggung jawab, serta kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan agenda pemerintahan,” ujar Mardani. Anggota Komisi di DPR yang membidangi sistem pemerintahan itu pun mendorong Kementerian Sekretariat Negara dan instansi terkait memetakan pekerjaan yang sebelumnya melibatkan koordinasi Wakil Presiden. Menurut Mardani, pemetaan perlu memperjelas agenda yang masih berjalan, keputusan yang memerlukan tindak lanjut, dan penanganannya sesuai arahan Presiden serta ketentuan yang berlaku. "Pekerjaan Pemerintah memiliki rangkaian yang perlu terus dijaga. Setiap agenda yang masih berlangsung harus mempunyai penanggung jawab yang jelas, sehingga tindak lanjutnya dapat berjalan tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi instansi pelaksana,” ujar politisi PKS itu. Ditambahkan Mardani, penyesuaian tersebut perlu disertai pencatatan perkembangan pekerjaan dan pengelolaan dokumen yang memadai. “Informasi mengenai komitmen, hasil koordinasi, dan persoalan yang belum selesai menjadi dasar penting bagi kelanjutan pelaksanaan,” jelas Mardani. Mardani juga mengingatkan agar kementerian dan pemerintah daerah memperoleh penjelasan apabila terdapat perubaha jalur koordinasi. “Pemberitahuan perlu spesifik pada pekerjaan yang terdampak sehingga pelaksana mengetahui pihak yang harus dihubungi dan keputusan yang menjadi pegangannya,” pesan Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu. Mardani mengatakan, kejelasan administrasi membantu Pemerintah menjaga konsistensi pelaksanaan. “Instansi perlu mengetahui kepada siapa melaporkan perkembangan, bagaimana hambatan diselesaikan, dan arahan apa yang tetap dijalankan,” tutup Mardani. (pun/rdn)...

Baca Detail
Sekolah Rakyat Perlu Perkuat Pembelajaran Vokasi dan Ekonomi Kerakyatan
Berita
14 Nov 2026

Sekolah Rakyat Perlu Perkuat Pembelajaran Vokasi dan Ekonomi Kerakyatan

PARLEMENTARIA, Banyuwangi – Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mendorong penguatan kurikulum Sekolah Rakyat (SR) dengan memasukkan pembelajaran ekonomi kerakyatan. Upaya ini dinilai penting untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis dan kreativitas dalam mengolah potensi ekonomi di lingkungan sekitar sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi keluarga dan masyarakat. “Kurikulumnya saya mohon diperlebar untuk dapat memahami ekonomi kerakyatan yang ada di sekitarnya. Dengan kreativitas, siswa dapat menciptakan produk bernilai ekonomi yang pada akhirnya bisa membantu keluarganya dan masyarakat sekitar,” ujar Ina dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) I Banyuwangi, Kecamatan Muncar, Jawa Timur, Jumat (13/11/2026). Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga mengapresiasi antusiasme siswa dalam kegiatan praktik pengolahan limbah menjadi produk bernilai guna. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk penerapan ekonomi kreatif yang dapat menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengembangkan keterampilan kewirausahaan sejak dini. “Kegiatannya luar biasa, anak-anak antusias menjalankan tugas dengan mengembangkan limbah menjadi ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah. Ke depan, limbah rumah tangga maupun limbah lingkungan di sekitar dapat terus dipilah dan diimplementasikan proses daur ulangnya secara tepat guna oleh anak-anak,” tambahnya. Sementara itu, Kepala SMA SRT 1 Banyuwangi Citra Maharani menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat dirancang secara holistik dengan mengintegrasikan pedoman nasional Merdeka Belajar, pendidikan karakter, hingga pembekalan keterampilan vokasi untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Namun, ia mengungkapkan, pelaksanaan pembelajaran masih menghadapi kendala berupa belum tersedianya Learning Management System (LMS) secara terpusat. Padahal, sistem tersebut dibutuhkan untuk mendukung penerapan pola Multi Entry Multi Exit (MEME), yang memungkinkan siswa dari keluarga kurang mampu mengakses pendidikan tanpa harus menunggu awal tahun ajaran. “Kami menganut sistem MEME, di mana siswa bisa masuk kapan saja, mirip dengan sistem SKS. Jika ada LMS yang berbasis modul, anak yang daya tangkapnya cepat bahkan bisa menyelesaikan pendidikan dalam dua tahun. Sayangnya, LMS ini belum turun sehingga kami saat ini masih menyiasati penambahan materi secara mandiri pada pagi dan sore hari,” jelas Citra. Menanggapi hal tersebut, Komisi VIII DPR RI menilai ketersediaan sistem pembelajaran terintegrasi menjadi salah satu kebutuhan penting dalam optimalisasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dukungan modul digital berbasis LMS diperlukan agar proses pembelajaran dapat menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa, sekaligus mendukung penguatan keterampilan ekonomi kreatif dan percepatan capaian akademik secara terukur. (ams/ssb)...

Baca Detail
Dede Yusuf: Layanan Jemput Bola Bisa Pangkas Mata Rantai Pungli
Berita
14 Nov 2026

Dede Yusuf: Layanan Jemput Bola Bisa Pangkas Mata Rantai Pungli

PARLEMENTARIA, Bekasi - Sulitnya akses pelayanan publik secara mandiri kerap memicu praktik pungutan liar (pungli) melalui perantara berbiaya tinggi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai persoalan ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Hal tersebut dikemukakan Dede kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan di kantor Wali Kota Bekasi itu, hadir pula Wakil Wali Kota Bekasi bersama jajaran kepala dinas, Kepala Ombudsman RI, serta perwakilan Kementerian PAN-RB. “Kadang-kadang pungli juga terjadi karena masyarakat tidak datang sendiri, sehingga menitipkan. Inilah yang sangat sulit terjadi ketika ada pameo bahwa ngurus sendiri itu sulit, sehingga dititipkan kepada mediator. Nah mediator inilah yang kemudian meng-upgrade menjadi nilai-nilai yang lebih tinggi,” ungkap Dede. Untuk mencegah celah tersebut, Dede mengapresiasi sejumlah inovasi Pemkot Bekasi dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari penyediaan layanan hingga tingkat kelurahan, hingga perekaman KTP langsung di sekolah-sekolah agar siswa tidak perlu mendatangi kantor Dukcapil. “Nah apa yang dilakukan kota Bekasi untuk menghindari itu adalah melakukan jemput bola. Mendatangi, termasuk dibuat kantor-kantor pelayanan publiknya di kelurahan, sampai pada level kelurahan. Ini sebetulnya fungsinya memotong mata rantai mediator dan menurut kami ini suatu terobosan yang bagus,” ujarnya. Selain itu, ia turut mengapresiasi kebijakan pengaduan (whistleblower) yang diterapkan Pemkot Bekasi, termasuk mekanisme pemberian kompensasi ganda bagi warga yang dirugikan dalam pelayanan publik. Ia menilai inovasi tersebut sebagai langkah yang relatif jarang diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya. Kendati demikian, Dede menegaskan efektivitas berbagai inovasi tersebut tetap perlu dipantau secara berkala. Ia menyarankan agar Ombudsman RI dilibatkan untuk memastikan kebijakan yang berjalan benar-benar berdampak positif bagi peningkatan kualitas layanan masyarakat. “Tetapi terobosan seperti ini termasuk juga membuat peraturan whistleblower melaporkan kalau sampai ada yang dirugikan itu akan dibayar dua kali lipat. Ini juga bagus ya. Menurut kami ini suatu terobosan yang memang jarang dilakukan oleh daerah-daerah lain,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. (nap/rdn)...

Baca Detail
OTT KPK Kerap Terjadi, Zona Integritas Jangan Hanya Dokumen
Berita
14 Nov 2026

OTT KPK Kerap Terjadi, Zona Integritas Jangan Hanya Dokumen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah guna memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berjalan optimal. Pengawasan tersebut juga mencakup penerapan Zona Integritas di seluruh instansi pemerintah agar reformasi birokrasi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan, penerapan Zona Integritas harus diwujudkan melalui perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif. “Komisi II DPR ingin memastikan bahwa penerapan zona integritas tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen. Ini yang jadi penting. Karena kadang-kadang dari sisi dokumen itu terpenuhi apa adanya, baik wilayah bebas korupsi, tapi tiba-tiba OTT KPK (tetap) terjadi,” ujarnya dalam sambutannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Berdasarkan data Ombudsman RI yang disampaikan dalam pertemuan pada 7 September 2026, tercatat 6.456 laporan pengaduan masyarakat hingga 31 Agustus 2026. Mayoritas laporan ditujukan kepada pemerintah daerah, dengan persoalan terbanyak meliputi sektor agraria, pendidikan, dan kepegawaian. Bentuk maladministrasi yang banyak ditemukan antara lain tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut-larut, serta penyimpangan prosedur. Sementara itu, data Kementerian PANRB pada 2026 menunjukkan, dari 546 instansi pemerintah, baru 160 instansi atau 29,30 persen yang telah menerapkan Zona Integritas. Adapun 386 instansi atau 70,70 persen lainnya belum menerapkannya. Secara nasional, terdapat 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan rata-rata 150 jenis layanan. Agun juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil. Pelayanan yang baik, menurutnya, tidak cukup hanya didukung fasilitas, tetapi juga membutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan memiliki empati. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memaparkan upaya pemerintah kota meningkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi dan integrasi layanan. Saat ini, Pemkot Bogor memiliki sekitar 220 aplikasi yang tengah diarahkan agar saling terintegrasi. Dedie juga menyampaikan bahwa layanan MPP Kota Bogor telah berkembang dari 144 menjadi 196 jenis layanan perizinan dan nonperizinan, termasuk 23 layanan pemerintah pusat dan layanan dari 18 instansi vertikal. Selain itu, penerapan Zona Integritas telah dilakukan pada empat unit kerja. (gal/rdn)...

Baca Detail
Aria Bima: Koordinasi Lintas Instansi Jadi Kunci Peningkatan Pelayanan Publik
Berita
14 Nov 2026

Aria Bima: Koordinasi Lintas Instansi Jadi Kunci Peningkatan Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, lemahnya komunikasi dan kolaborasi antar lembaga berpotensi menimbulkan ego sektoral yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Aria saat memimpin kunjungan kerja Komisi II ke Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Jumat (13/11/2026). Ia menilai Pemerintah Kota Tangerang telah menunjukkan praktik koordinasi yang cukup baik dengan sejumlah instansi vertikal, di antaranya Kantor Pertanahan dan instansi di bidang pendidikan serta kesehatan. Aria mencontohkan persoalan pertanahan yang memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, swasta, hingga instansi pemerintah. Namun, melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, penyelesaian persoalan tersebut dinilai dapat berjalan dengan baik. "Kadang bottleneck dari ego sektoral pemerintah daerah dan instansi vertikal ini berakibat pada lambatnya pelayanan publik. Karena itu, koordinasi yang baik seperti di Kota Tangerang ini perlu menjadi perhatian," ujarnya. Ia mengatakan, Komisi II DPR RI akan mempelajari pola koordinasi yang diterapkan di Kota Tangerang untuk melihat peluang pengembangannya sebagai model pelayanan publik di daerah lain. Hal ini penting agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat kurangnya kolaborasi antar lembaga. Selain koordinasi lintas instansi, legislator fraksi PDIP ini juga mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Pengembangan kualitas SDM melalui penerapan sistem meritokrasi dan kerja sama dengan perguruan tinggi dinilai menjadi langkah penting untuk menghasilkan aparatur yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembenahan kualitas aparatur harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, peningkatan kompetensi ASN dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Aria turut menilai keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bentuk integrasi layanan dari berbagai instansi dalam satu tempat. Ditambah dengan pemanfaatan teknologi digital, penambahan jam operasional, serta layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam, upaya tersebut dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ia juga menekankan bahwa digitalisasi pengaduan masyarakat harus diikuti dengan kecepatan respons pemerintah. Sebab, menurutnya, efektivitas pelayanan tidak cukup hanya diukur dari kemudahan menyampaikan pengaduan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menindaklanjuti setiap laporan. "Yang menarik dari pengaduan digital ini adalah kecepatannya. Tidak hanya pengaduannya, tetapi juga responsifnya. Pelayanan terpadu yang didukung digitalisasi dan direspons secara cepat ini menarik untuk dijadikan percontohan," ungkap Politisi.Lebih lanjut, Aria menjelaskan bahwa kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke daerah bertujuan mengevaluasi berbagai kekurangan sekaligus mengidentifikasi praktik pelayanan publik yang dapat dikembangkan menjadi proyek percontohan. Politisi dari daerah pemilihannya Jawa Tengah V ini mengingatkan bahwa meningkatnya ekspektasi masyarakat harus dijawab dengan pelayanan pemerintah yang memberikan manfaat nyata. Menurutnya, masyarakat tidak lagi cukup diberikan penjelasan administratif, melainkan membutuhkan hasil konkret dari penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, Aria menilai Kota Tangerang memiliki sejumlah praktik baik, khususnya dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang dapat menjadi referensi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah lainnya....

Baca Detail
Perkuat Sinergi, Musa Rajekshah Ingatkan Risiko Kawasan Kumuh di Balik Pembangunan Bandung
Berita
14 Nov 2026

Perkuat Sinergi, Musa Rajekshah Ingatkan Risiko Kawasan Kumuh di Balik Pembangunan Bandung

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendorong pemerintah dan pengembang memperkuat sinergi dalam membangun kawasan perumahan yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar. Pasalnya, penyediaan hunian layak tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan unit rumah, tetapi juga harus didukung drainase, fasilitas umum, pengelolaan lingkungan, serta penataan ruang yang berkelanjutan. “Jangan sampai pengembang hanya membangun perumahan di kawasan yang memiliki potensi keuntungan besar, tetapi tidak diiringi pembangunan infrastruktur pendukung,” ujar Musa saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan perumahan Summarecon Bandung, Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Ia menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan pengembang. Infrastruktur di dalam kawasan perumahan perlu terintegrasi dengan sistem pembangunan di luar kawasan agar persoalan seperti banjir, drainase, dan pengelolaan lingkungan dapat diantisipasi sejak awal. Tidak henti, dirinya mengingatkan pemerintah juga harus berkomitmen membangun dan memelihara infrastruktur pendukung di luar kawasan perumahan. Sebab, hal ini menjadi krusial demi menjaga kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat agar tidak mengalami penurunan hingga menjadi kawasan kumuh. “Jangan sampai masyarakat sudah membeli rumah, tetapi karena tidak dibarengi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai, akhirnya kawasan hunian tersebut menjadi tidak layak. Ini yang harus kita hindari agar pembangunan perumahan benar-benar berkesinambungan,” tegasnya. Selain infrastruktur, Musa turut menyoroti pentingnya kepastian tata ruang wilayah. Ia mengingatkan pemerintah agar konsisten menjaga peruntukan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW), sehingga perubahan fungsi kawasan tidak merugikan masyarakat yang telah membeli rumah. Terkait persoalan pembebasan lahan yang kerap disampaikan pengembang, ia menilai tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Pengembang sebagai pelaku usaha, jelasnya, juga harus memiliki perencanaan bisnis jangka panjang sekaligus mampu membaca peluang pembangunan yang sejalan dengan rencana pemerintah. Oleh karena itu, dirinya menekankan sinergi saat pengembang mampu melihat potensi kawasan berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur pemerintah, seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum. Dengan demikian, pengembangan perumahan dapat berjalan searah dengan perencanaan pembangunan wilayah. “Ini tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah. Pengembang juga harus melihat peluang bisnis dan bagaimana peluang tersebut sejalan dengan rencana pembangunan pemerintah ke depan. Jadi, pemerintah dan pengembang harus berjalan bersama,” jelas Musa. Mengakhiri pernyataan, iaa berharap pembangunan perumahan nasional tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jumlah rumah, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan dan keberlanjutan kawasan. Ketersediaan hunian yang layak harus diikuti pembangunan infrastruktur yang memadai serta pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. “Rumah yang layak huni merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, pembangunan perumahan harus dipikirkan secara menyeluruh, mulai dari rumahnya, infrastruktur pendukung, hingga keberlanjutan lingkungannya. Harapannya, manfaat pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya pada saat rumah dibangun dan dijual, tetapi juga seterusnya,” pungkasnya. (rni/um)...

Baca Detail
Musa Rajekshah Ingatkan Summarecon Bandung Kewajiban Pengembang Sediakan Rumah bagi MBR
Berita
14 Nov 2026

Musa Rajekshah Ingatkan Summarecon Bandung Kewajiban Pengembang Sediakan Rumah bagi MBR

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengingatkan pengembang perumahan agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan dan penjualan hunian mewah maupun menengah, tetapi juga memenuhi kewajiban menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui penerapan hunian berimbang, pengembang harus turut memastikan masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Pernyataan ini disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan perumahan Summarecon Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Ia menekankan bahwa pembangunan kawasan perumahan berskala besar juga diikuti pemenuhan kewajiban penyediaan rumah murah bagi MBR. “Pengembang tidak boleh menjadikan tingginya harga tanah atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai alasan untuk tidak membangun rumah murah. Sejak awal perencanaan, pengembang harus sudah memikirkan alokasi lahan untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Musa. Ia juga mengingatkan bahwa pengembang berskala besar semestinya mampu menerapkan pola subsidi silang. Keuntungan dari penjualan rumah mewah dan menengah, jelasnya, dapat menjadi salah satu sumber dukungan untuk menyediakan rumah sederhana yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, dirinya menerangkan ketentuan hunian berimbang tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Menurutnya, pemerintah setempat perlu memperjelas mekanisme pengawasan dan penegakan aturan agar kewajiban tersebut benar-benar dilaksanakan oleh pengembang. “Kalau ketentuan ini tidak ditegaskan dan diawasi secara jelas, pelaksanaan hunian berimbang akan sulit terwujud. Karena itu, pemerintah harus memastikan aturan berjalan dan pengembang benar-benar melaksanakan kewajibannya,” ujarnya. Tidak hanya itu saja, Musa mengingatkan bahwa penyediaan rumah bagi MBR turut menentukan keberhasilan target pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, target tersebut membutuhkan keterlibatan aktif sektor swasta, khususnya pengembang perumahan, dan tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Untuk mendorong kepatuhan pengembang, ia mengusulkan penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) secara jelas. Pengembang yang berkontribusi dalam penyediaan hunian layak bagi MBR dapat diberikan insentif, termasuk mempertimbangkan keringanan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, pengembang yang mengabaikan kewajibannya harus dikenai penegakan aturan. Menutup pernyataannya, Komisi V DPR RI akan terus mengawal kebijakan hunian berimbang agar pelaksanaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berlangsung secara berkelanjutan. “Rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, program penyediaan hunian layak tidak boleh hanya berjalan untuk lima atau sepuluh tahun, tetapi harus berkesinambungan. Kami di Komisi V akan terus mengawal agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari kebijakan perumahan ini,” pungkas Musa. (rni/um)...

Baca Detail
Indah Kurnia: Jangan Jadikan Perbedaan Klaim BPJS dan RS Hambat Keselamatan Pasien
Berita
14 Nov 2026

Indah Kurnia: Jangan Jadikan Perbedaan Klaim BPJS dan RS Hambat Keselamatan Pasien

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurnia menilai persoalan keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit perlu diselesaikan melalui komunikasi dan edukasi berkelanjutan antara rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan pasien. Ketiga pihak dinilai perlu memiliki pemahaman yang sama terkait kriteria kegawatan medis, mekanisme penjaminan, hingga prosedur pembayaran klaim. Hal tersebut disampaikan Indah usai melakukan kunjungan kerja spesifik BURT DPR RI ke Rumah Sakit (RS) St. Elisabeth Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, perbedaan kriteria kegawatan medis yang digunakan rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan pasien dapat menjadi salah satu sumber persoalan dalam proses pengajuan klaim. Indah mencontohkan, dalam kondisi tertentu rumah sakit tetap harus memberikan penanganan medis meskipun kondisi pasien belum memenuhi kriteria yang ditanggung BPJS Kesehatan. Ia mengilustrasikan pasien dengan suhu tubuh 39 derajat Celsius yang sudah mengalami kondisi tidak tertahankan, sementara ketentuan penjaminan tertentu mensyaratkan suhu mencapai 40 derajat Celsius. “Kalau pasien sudah teriak-teriak tidak tahan, rumah sakit mau tidak mau harus menerima. Pada saat dia menerima, misalnya panas 39 derajat, sementara kalau tidak 40 derajat tidak di-cover, maka biaya perawatannya tidak diganti. Padahal, rumah sakit tetap melakukan perawatan dan penyembuhan terhadap pasien,” ujar Indah. Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, situasi ini bisa menimbulkan persoalan dalam proses pengajuan hingga penyelesaian tagihan atau invoice rumah sakit kepada BPJS Kesehatan. Akibatnya, rumah sakit berpotensi menanggung beban finansial ketika pelayanan telah diberikan, tetapi klaim yang diajukan belum dapat diselesaikan. Selain itu, Indah mengungkapkan, persoalan terkait penjaminan layanan kesehatan juga kerap menjadi keluhan yang didengarnya dalam berbagai pertemuan di Komisi IX DPR RI bersama pemangku kepentingan sektor kesehatan. Salah satu isu yang mencuat adalah praktik pasien yang diminta pulang setelah tiga hari menjalani perawatan. “Tiga hari dipulangkan itu sebenarnya sudah menjadi bahasa sehari-hari. Ini tetap harus kita benahi dan perlu ada literasi kepada petugas medis di lapangan, kepada pasien, dan kepada BPJS itu sendiri. Ketiga pihak harus sama-sama diberikan edukasi supaya memahami,” tegasnya. Ia menjelaskan, perbedaan pemahaman mengenai mekanisme penjaminan dapat memengaruhi keputusan pelayanan. Rumah sakit, misalnya, berpotensi khawatir biaya perawatan tidak ditanggung BPJS apabila pasien menjalani rawat inap lebih lama. Sementara itu, pasien juga perlu memperoleh penjelasan mengenai ketentuan penjaminan dan pertimbangan medis yang mendasari keputusan perawatan. Oleh karena itu, Indah mendorong komunikasi yang lebih intensif antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan guna meluruskan informasi yang berkembang. Menurutnya, anggapan bahwa pasien harus dipulangkan setelah tiga hari karena rumah sakit khawatir tidak memperoleh pembayaran perlu diklarifikasi bersama. “Kalau kita tanya ke BPJS, sebenarnya tidak begitu. Jadi, perlu sedikit duduk bersama secara terus-menerus. Semoga ke depan bisa lebih baik,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur I tersebut. Ketentuan Pembayaran Klaim BPJS Sebagai informasi, mekanisme pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 76, pembayaran klaim kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dilakukan paling lambat 15 hari setelah berita acara kelengkapan berkas klaim diterbitkan dan klaim diverifikasi. Ketentuan tersebut juga mengatur batas waktu apabila berita acara kelengkapan berkas klaim tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Sementara itu, berdasarkan keterangan BPJS Kesehatan, rata-rata waktu pembayaran klaim rumah sakit sepanjang 2025 tercatat sekitar 13,6 hari kalender sejak dokumen dinyatakan lengkap. Angka tersebut berada di bawah batas waktu maksimal pembayaran sebagaimana diatur dalam regulasi. Meski demikian, Indah berharap komunikasi antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan terus diperkuat agar perbedaan pemahaman maupun persoalan administrasi penjaminan tidak menghambat pelayanan dan merugikan pasien. (we/um)...

Baca Detail