KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Jelang Raker dengan Kapolri, Komisi III Minta Buka Semua Fakta Penyadapan Ilegal
Berita
12 Nov 2026

Jelang Raker dengan Kapolri, Komisi III Minta Buka Semua Fakta Penyadapan Ilegal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI terjadwal akan menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kapolri pagi ini, Kamis (12/11/2026),  pukul 8.30. Dalam keterangan yang diterima Parlementaria, Komisi III akan meminta penjelasan terkait, pertama, penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI; Kedua, tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan kepada para tersangka penyadapan ilegal (illegal interception). Merespons hal ini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya meminta Kapolri buka semua fakta-fakta  soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal, khususnya yang diduga dilakukan kelompok Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang diduga saling terkait. “Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya, seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong promgram pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain lain, yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” Jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan informasi terkait hal tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka, sambungnya, ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP. “Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” pungkasnya. (rdn)...

Baca Detail
Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Berita
12 Nov 2026

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga pendidikan keagamaan. Menurutnya, kebijakan pendidikan nasional harus berlandaskan prinsip keadilan (fairness) agar seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan dan kualitas layanan pendidikan yang setara. Hal tersebut disampaikan Hetifah usai mengikuti diskusi DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menilai, selain memperkuat integritas dan menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, kebijakan publik juga harus mampu menjawab persoalan ketidakadilan yang masih terjadi di masyarakat. “Selain integritas yang lebih tinggi dan pemerintahan yang lebih responsif, kita juga diharapkan menghadirkan kebijakan yang mendorong keadilan atau fairness,” ujar Hetifah. Ia menjelaskan, berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan belum sepenuhnya menghapus kesenjangan antarlembaga pendidikan. Ketimpangan masih terlihat, baik antara sekolah negeri dan swasta, wilayah perkotaan dan daerah terpencil, maupun pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Menurutnya, persoalan tersebut semakin nyata di tengah percepatan transformasi digital pendidikan. Salah satu contohnya adalah perbedaan ketersediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi antara madrasah dan sekolah umum. “Misalnya, belum ada madrasah yang memiliki papan interaktif digital. Sementara sekolah negeri maupun sekolah swasta umum sekarang minimal sudah memiliki beberapa papan interaktif digital. Perlakuannya menjadi sangat berbeda,” ungkapnya. Hetifah menegaskan, kesenjangan fasilitas tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam merumuskan kebijakan transformasi digital pendidikan. Ia berharap pemerintah dapat memastikan pemerataan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran tanpa membedakan jenis maupun status lembaga pendidikan. Menurutnya, DPR RI juga perlu merespons persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan agar transformasi pendidikan tidak justru memperlebar kesenjangan, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. “Ini yang menurut saya harus direspons juga oleh DPR,” pungkasnya. (bit/ssb)...

Baca Detail
BAM DPR RI - RDPU TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA
Berita
12 Nov 2026

BAM DPR RI - RDPU TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA

BAM DPR RIBAM DPR RI RDPU DENGAN : 1. FORUM TANAH AIR (FTA) 2. KOALISI NASIONAL PEREMPUAN INDONESIA (KNPRI) 3. DEWAN PENGURUS PUSAT ALIANSI PENJAGA & PECINTA BANGSA (APP-BANGSA) 4. ALIANSI KOLEKTIF SIPIL (AKSI) AGENDA : MENDENGARKAN ASPIRASI MASYARAKAT MENGENAI TINDAKLANJUT ATAS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAKIL PRESIDEN GIBRAN RAKABUMING RAKA....

Baca Detail
KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
Berita
12 Nov 2026

KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

KOMISI III DPR RIRAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA DENGAN:TIM PANJA RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA (UNSUR PEMERINTAH):1. KEMENTERIAN HUKUM (KEMENKUM).2. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (KEMENSETNEG).3. KEMENTERIAN KEUANGAN (KEMENKEU).4. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPANRB).AGENDA: PEMBAHASAN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBAHASAN TIMUS DAN TIMSIN.Link Siaran Langsung https://s.id/Q8vaZ...

Baca Detail
RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
Berita
12 Nov 2026

RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027

RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN Ii TAHUN SIDANG 2026-2027AGENDA :1. PENGUMUMAN USUL PENGGUNAAN HAK ANGGOTA DPR RI;2. PENDAPAT FRAKSI - FRAKSI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF BADAN LEGISLASI DPR RI DILANJUTKAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENJADI RUU USUL DPR RI;3. PERSETUJUAN PERPANJANGAN WAKTU PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK, DILANJUTKAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSANLink Siaran Langsung : https://s.id/DgCT3...

Baca Detail
Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi
Berita
11 Nov 2026

Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya pelibatan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI bersama akademisi. “Keterlibatan perguruan tinggi memiliki arti strategis karena menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian akademik yang dapat memberikan perspektif objektif, kritis, dan komprehensif. Kehadiran akademisi dari lima universitas ini diharapkan mampu memperkaya pembahasan melalui beragam perspektif akademik, termasuk pengalaman dan karakteristik penyelenggaraan Pemilu di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Bahtra saat memimpin RDPU Komisi II dengan akademisi dari Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Airlangga, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Lambung Mangkurat, di ruang rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Gerindra, Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme prosedural pergantian kekuasaan, tetapi juga merupakan pondasi utama bagi konsolidasi demokrasi, legitimasi pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap sistem politik nasional. Oleh karena itu, menurutnya, evaluasi dan perumusan desain penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan secara cermat, inklusif, dan berbasis bukti dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, hukum, serta pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Menurutnya, kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai persoalan krusial dalam dua kali penyelenggaraan Pemilu, yakni pada 2019 dan 2024, yang sama-sama berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan pengaturan Pemilu secara komprehensif, baik sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, penyelesaian norma-norma yang masih tumpang tindih, maupun pengisian kekosongan hukum yang ditemukan dalam praktik penyelenggaraan Pemilu. "Regulasi Pemilu ke depan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi," demikian disampaikan Bahtra. Lebih lanjut, ia mengungkapkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Pemilu. Di antaranya sistem Pemilu, pemilihan presiden, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), penataan daerah pemilihan (dapil), pendaftaran partai politik baru, besaran daerah pemilihan (district magnitude), metode konversi suara menjadi kursi, serta ambang batas parlemen (parliamentary threshold). “Kami berharap RDPU ini menjadi ruang dialog substantif untuk menghasilkan tata kelola Pemilu yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas,”tambahnya. (ayu/rdn)...

Baca Detail
Platform Digital Bertanggung Jawab Lindungi Hak Cipta Motif Tenun
Berita
11 Nov 2026

Platform Digital Bertanggung Jawab Lindungi Hak Cipta Motif Tenun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menekankan pentingnya tanggung jawab platform digital dalam melakukan pengawasan dan seleksi terhadap produk yang dipasarkan melalui layanan mereka. Menurut Umbu, perlindungan hak cipta tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pencipta atau masyarakat, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab platform yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan digital. Hal tersebut disampaikan Umbu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Indonesian E-Commerce Association (idEA) dan Microsoft dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta  yang digelar di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026). “Nah, yang kita mau ini di sini bahwa platform ini juga punya tanggung jawab menyeleksi seluruh produk. Jadi penting di sini bahwa ada tanggung jawab daripada platform itu untuk menyeleksi semua konten tanpa kecuali. Ini tuntutan, supaya tidak ada yang namanya melanggar hak cipta,” ujar Umbu. Umbu menilai, platform digital harus memiliki tanggung jawab untuk menyeleksi seluruh konten dan produk yang dipasarkan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Ia mengingatkan, tidak semua pencipta memiliki kemampuan dan akses untuk memantau penggunaan maupun pemasaran karyanya di berbagai platform digital. Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan kondisi geografis dan keterbatasan akses juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pencipta, khususnya mereka yang berada di daerah. Karena itu, tidak tepat apabila pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat atau pencipta untuk melakukan pelaporan secara mandiri. Sebagaimana diketahui, Umbu pada rapat tersebut menyoroti dugaan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual komunal melalui penjualan produk bermotif Kain Tenun Sumba di salah satu platform digital. Ia mengungkapkan adanya produk yang dipasarkan dengan harga sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 120 ribu, jauh di bawah harga kain tenun asli Sumba yang dapat mencapai jutaan rupiah. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai perbedaan harga, melainkan adanya dugaan peniruan motif dan warna khas Kain Tenun Sumba yang kemudian diproduksi secara massal menggunakan teknik printing. Umbu menjelaskan, Kain Tenun Sumba memiliki proses pembuatan dan nilai karya tersendiri. Bahkan, satu lembar kain tenun dapat membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk diselesaikan, sementara produk bermotif serupa yang dibuat dengan teknik printing dapat diproduksi hingga ratusan lembar dalam sehari. “Nah, ini fakta yang kita dapatkan. Apa ada pengaduan atau menunggu masyarakat melapor ini? Berapa juta jenis ini, terus berapa platform?” tanyanya. Umbu menilai, mekanisme perlindungan hak cipta harus mampu mengantisipasi pelanggaran tanpa harus menunggu pencipta atau masyarakat menemukan dan melaporkan setiap produk yang diduga melanggar. Terlebih, jumlah produk dan platform digital yang beroperasi sangat banyak sehingga tidak mungkin seluruhnya diawasi secara mandiri oleh para pencipta. Menutup pendapatnya, Umbu juga mengingatkan platform digital memiliki kewajiban untuk memastikan kegiatan bisnis yang dijalankannya tidak mengabaikan hak para pencipta dan pemilik kekayaan intelektual. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan digital ditegaskannya harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi karya. (pun/rdn)...

Baca Detail
Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah
Berita
11 Nov 2026

Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerataan akses teknologi perlu menjadi perhatian dalam transformasi pendidikan nasional, termasuk bagi madrasah. Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai, kesenjangan fasilitas pembelajaran digital antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan perlu diatasi agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara. “Kita juga diharapkan menghadirkan kebijakan yang mendorong keadilan atau fairness,” ujar Hetifah dalam diskusi DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Berdasarkan pengamatan Politisi Fraksi Golkar itu, ketimpangan pendidikan masih ditemukan dalam berbagai aspek, mulai dari status sekolah negeri dan swasta, perbedaan kondisi geografis antara perkotaan dan pedesaan, hingga jenis pendidikan umum dan keagamaan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh satuan pendidikan memperoleh dukungan yang proporsional. Salah satu persoalan yang disorotinya adalah kesenjangan ketersediaan papan interaktif digital sebagai sarana pendukung pembelajaran. Hetifah menilai, fasilitas tersebut belum menjangkau madrasah secara memadai, sementara sekolah umum, baik negeri maupun swasta, mulai mendapatkan dukungan teknologi serupa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada pengadaan teknologi di sekolah umum. Pemerintah juga perlu memastikan madrasah memperoleh dukungan infrastruktur dan fasilitas pembelajaran digital agar tidak semakin tertinggal dalam perkembangan metode pembelajaran. Oleh karena itu, ia menekankan, pemerataan teknologi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan pendidikan. Dengan akses dan fasilitas yang lebih setara, peserta didik di madrasah diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi dan mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. “Misalnya, belum ada madrasah yang memiliki papan interaktif digital. Sementara sekolah negeri maupun sekolah swasta umum sekarang minimal sudah memiliki beberapa papan interaktif digital. Perlakuannya menjadi sangat berbeda,” ungkap Hetifah. (bit/um)...

Baca Detail
Komisi III Minta Kapolda Mediasi Sengketa Lahan Tambang di Luwu
Berita
11 Nov 2026

Komisi III Minta Kapolda Mediasi Sengketa Lahan Tambang di Luwu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Selatan memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan perusahaan tambang untuk menyelesaikan sengketa pembebasan lahan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penyelesaian konflik agraria tersebut diharapkan tidak mengganggu operasional perusahaan yang menjadi sumber mata pencaharian lebih dari 4.000 pekerja lokal. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Bupati Luwu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Luwu, serta perwakilan aliansi masyarakat adat dan UMKM lingkar tambang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menjelaskan, persoalan tersebut melibatkan aspirasi dari dua kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda. Sebagian warga mengadukan belum diterimanya ganti rugi atas tanah adat atau tanah negara yang telah dikuasai dan dikelola secara turun-temurun. Sementara itu, kelompok masyarakat lainnya mengkhawatirkan dampak konflik terhadap keberlangsungan operasional perusahaan dan pekerjaan ribuan warga lokal. "Di satu sisi ada RDPU juga permohonan dari pemilik tanah di wilayah pertambangan tersebut yang dianggap belum mendapat ganti rugi dari perusahaan karena tanah-tanah disebut itu tanah adat atau tanah negara yang dikuasai oleh tokoh adat atau masyarakat turun-temurun," ujar Rano kepada Parlementaria. Politikus Fraksi PKB tersebut menilai, penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan kepastian status dan riwayat penguasaan tanah, termasuk peluang penyelesaian melalui kebijakan Reforma Agraria. Namun, proses mediasi dan penyelesaian hukum juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi apabila konflik berujung pada terhentinya aktivitas perusahaan. "Hanya yang paling penting adalah Komisi III memfasilitasi agar tidak berhenti kegiatan perusahaan karena di situ ada 4 ribu lebih masyarakat pekerja masyarakat Luwu yang bekerja di perusahaan tersebut sehingga kalau sampai ada konflik sosial tadi ada pemblokiran jalan dan lain-lain kita minta Pak Kapolda dan seluruh jajaran menertibkan," tegas Rano. Mediasi dan Penyelesaian Klaim Ganti Rugi Rano mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima Komisi III DPR RI, perusahaan telah melakukan pembayaran sesuai prosedur. Namun, masih terdapat persoalan klaim kepemilikan dan pembayaran ganti rugi yang diduga tumpang tindih di antara pihak-pihak yang mengaku memiliki hak atas lahan tersebut. Karena itu, ia meminta Kapolda Sulawesi Selatan tidak hanya menjaga situasi keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendorong mediasi agar perbedaan klaim masyarakat dapat diselesaikan tanpa memicu konflik berkepanjangan. "Fokus kami adalah karena menurut kami perusahaannya tidak salah karena sudah melakukan pembayaran dengan benar dan sudah berjalan, tetapi mungkin ada klaim-klaim tanah lain yang dianggap tumpang tindih untuk pembayarannya. Jadi kita minta Kapolda melakukan mediasi tetapi (tetap) tindak tegas untuk masyarakat biar berjalan perusahaannya," pungkasnya. Adapun sengketa agraria di Kecamatan Latimojong tersebut berkaitan dengan pembebasan lahan seluas 286,5 hektare untuk proyek pertambangan emas PT Masmindo Dwi Area (MDA). Kelompok Aliansi Peduli Penggaran Lahan Rante Balla dan Anak Adat Rante Balla menuntut kejelasan ganti rugi atas tanah waris dan tanaman mereka. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat serta Gerakan UMKM Lingkar Tambang mendesak pembukaan blokade jalan demi menjaga keberlangsungan pekerjaan lebih dari 4.000 karyawan lokal. (Ndy/um)...

Baca Detail