KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna
Berita
11 Nov 2026

120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditandatangani 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi. Usulan tersebut akan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Saan menjelaskan, jumlah tersebut diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR RI. Dukungan terhadap usulan HMP berasal dari anggota lintas fraksi dengan jumlah yang telah melampaui persyaratan minimal pengajuan hak tersebut. “Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11). Ia merinci, dukungan tersebut terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat. Menurut Saan, jumlah dan sebaran dukungan tersebut telah memenuhi ketentuan pengajuan HMP. Ia menjelaskan bahwa usulan hak tersebut harus memenuhi persyaratan jumlah minimal anggota DPR serta berasal dari lintas fraksi. “Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. Saan menambahkan, pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke tahapan pembahasan internal sebelum diproses lebih lanjut dalam forum DPR. Tahapan itu diperlukan untuk memastikan tindak lanjut usulan berjalan sesuai mekanisme kelembagaan. “Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” jelas Saan. Adapun materi usulan HMP tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan dengan para anggota pengusul, Saan menyampaikan bahwa substansi yang diajukan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ia menjelaskan, ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. “Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan hak tersebut diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR. Saan menegaskan, usulan yang telah diterima pimpinan DPR tersebut akan ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku. Dengan demikian, masuknya usulan HMP dalam agenda paripurna menjadi bagian dari proses kelembagaan DPR untuk menindaklanjuti hak yang diajukan para anggotanya. Substansi mengenai polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka dalam hal ini merupakan materi dan pendapat yang disampaikan para pengusul. Proses selanjutnya akan berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang mengatur penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI. Diketahui, dalam Agenda Rapat Paripurna yang diterima Parlementaria, salah satu agenda yang akan dibahas pada Rapat Paripurna, Kamis (12/11/2026) esok hari adalah membahas "Pengumuman Usul Penggunaan Hak Anggota DPR RI". Selain itu, juga terdapat pengesahan RUU Pembentukan UU menjadi RUU Inisiatif DPR dan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik. (fa/rdn)...

Baca Detail
Ratna Juwita Ingatkan Risiko APBN dan Pasokan BBM Subsidi Akibat Rupiah Melemah
Berita
11 Nov 2026

Ratna Juwita Ingatkan Risiko APBN dan Pasokan BBM Subsidi Akibat Rupiah Melemah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita mengingatkan risiko membengkaknya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terganggunya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Menurutnya, tekanan terhadap kedua indikator tersebut perlu diantisipasi agar keberlanjutan subsidi energi dan ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap terjaga. "Setiap pelemahan rupiah langsung menambah biaya impor minyak, sementara harga jual BBM subsidi tetap. Selisihnya ditanggung APBN. Ini bukan angka kecil, dan dampaknya akan terbawa ke APBN 2027," ujar Ratna kepada Parlementaria saat menyikapi dinamika sektor energi usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dirinya juga mengapresiasi komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 demi menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia mengingatkan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi fiskal yang perlu diperhitungkan, terutama terhadap keberlanjutan APBN hingga 2027. Berdasarkan informasi yang ia terima, alokasi subsidi energi 2026 yang awalnya ditetapkan sebesar Rp338 triliun disusun dengan asumsi harga minyak mentah US$70 per barel dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS. Namun, dengan harga minyak yang kini berada di kisaran US$96 per barel dan nilai tukar rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS, beban subsidi dan kompensasi diperkirakan meningkat hingga melampaui Rp400 triliun. Selain tekanan fiskal, Ratna juga menyoroti potensi dampak keterlambatan pembayaran kompensasi pemerintah terhadap arus kas (cash flow) PT Pertamina (Persero). Baginya, kondisi tersebut berisiko memengaruhi kemampuan Pertamina dalam membiayai impor dan menjaga kelancaran pasokan BBM hingga ke tingkat penyalur. "Masalahnya, beban anggaran ini berkaitan langsung dengan stok. Kalau kewajiban kompensasi tertunda, arus kas Pertamina menipis, dan kemampuannya mendatangkan pasokan juga ikut terganggu," tegas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, dirinya juga berencana mengusulkan kepada Pimpinan Komisi XII DPR RI agar segera menggelar rapat kerja khusus bersama Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina. Dalam rapat tersebut, ia akan mendorong empat langkah strategis, yakni transparansi data stok dan sisa kuota BBM bersubsidi per daerah, penyampaian proyeksi beban subsidi, kepastian pasokan biodiesel B50, serta percepatan skema penyaluran subsidi tepat sasaran. "Pada intinya, negara harus hadir untuk rakyat, tapi APBN juga harus tetap sehat. Lebih baik kita antisipasi sekarang daripada menunggu kelangkaan berubah menjadi krisis," pungkasnya. Sebagai gambaran, berdasarkan laporan resmi BPH Migas per 31 Oktober 2026, realisasi konsumsi Solar bersubsidi telah mencapai 88 persen dari kuota, melampaui batas normal bulanan sebesar 83 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi kenaikan konsumsi harian dari 50 ribu menjadi 59 ribu kiloliter, sehingga pemerintah menambah kuota nasional dari 18,64 juta menjadi 20,27 juta kiloliter. Sementara itu, realisasi konsumsi Pertalite tercatat mencapai 83 persen dari kuota, dengan delapan provinsi mengalami konsumsi melebihi alokasi. Untuk mengantisipasi ketimpangan tersebut, Kementerian ESDM menempuh kebijakan penggeseran kuota antardaerah guna mengakomodasi peningkatan konsumsi akibat semakin kecilnya selisih harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi. (Ndy/um)...

Baca Detail
Yanuar Arif Wibowo Ajukan Surat Usulan Hak Menyatakan Pendapat ke Pimpinan DPR
Berita
11 Nov 2026

Yanuar Arif Wibowo Ajukan Surat Usulan Hak Menyatakan Pendapat ke Pimpinan DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyampaikan surat usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Pimpinan DPR RI terkait aspirasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang meminta kejelasan hukum terkait kepemimpinan nasional. "Saya sebagai anggota tadi sudah menyampaikan kepada pimpinan melalui surat usulan menyatakan hak menyatakan pendapat agar ini kemudian bisa menjadi agenda DPR RI," kata Yanuar saat memberikan tanggapan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI yang menerima audiensi pengurus DPP Gema Keadilan di Ruang Rapat BAM, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia berharap Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi dapat segera bermusyawarah untuk membahas dan menentukan tindak lanjut atas usulan tersebut. Menurutnya, pembahasan lebih lanjut diperlukan agar aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diproses melalui mekanisme konstitusional. "Mudah-mudahan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi dalam waktu dekat ini bisa mengambil keputusan untuk kita bisa tindak lanjuti lagi, kemudian membawa hak menyatakan pendapat ini ke Mahkamah Konstitusi," tandas Politisi Fraksi PKS itu. Dalam kesempatan yang sama, Gema Keadilan melalui pernyataan sikapnya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menjaga supremasi hukum serta memastikan agenda kenegaraan berjalan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. (Ndy)...

Baca Detail
Sebelum Palestina Merdeka, Jangan Sekali-kali Kerja Sama dengan Israel
Berita
11 Nov 2026

Sebelum Palestina Merdeka, Jangan Sekali-kali Kerja Sama dengan Israel

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan penolakannya terhadap segala upaya kerja sama dengan Israel, sebelum Palestina meraih kemerdekaan. Ia mengajak masyarakat turut mengawal pemerintah agar tetap berpegang pada amanat konstitusi yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, dukungan Indonesia terhadap Palestina harus terus dijaga melalui sikap pemerintah, diplomasi parlemen, maupun gerakan masyarakat. Menurutnya, komitmen tersebut tidak boleh berhenti pada pernyataan solidaritas, tetapi juga harus tercermin dalam kebijakan dan langkah nyata Indonesia. “Jadi jangan sekali-sekali melakukan upaya untuk melakukan kerja sama dengan Israel. Karena bagi kita haram hukumnya kerja sama dengan Israel sebelum Palestina ini merdeka,” tegas Syahrul saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia mengingatkan bahwa amanat konstitusi Indonesia secara jelas menempatkan penghapusan penjajahan sebagai prinsip yang harus dijunjung. Karena itu, perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan. Syahrul juga meminta masyarakat bersama-sama mengawal pemerintah agar konsisten menjalankan amanat tersebut. Menurutnya, dukungan publik diperlukan untuk memastikan sikap Indonesia terhadap Palestina tetap terjaga, termasuk dalam menyikapi berbagai kemungkinan hubungan kerja sama dengan Israel. “Kita juga, ya masyarakat, kita minta sama-sama mengawal untuk pemerintah melaksanakan amanah undang-undang,” ujarnya. Di sisi lain, Syahrul menegaskan BKSAP akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina dalam berbagai forum diplomasi parlemen internasional. Ia menilai, isu Palestina harus tetap disampaikan dalam setiap kesempatan, termasuk ketika forum yang diikuti tidak secara khusus membahas persoalan tersebut. “Kita parlemen harus selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum. Dengan berbagai, baik di forum apa pun, tema apa pun, Palestina harus selalu disuarakan. Kemudian jangan pernah berhenti,” ungkap legislator dari dapil Riau II itu. Menurutnya, perjuangan diplomasi tersebut juga perlu diperkuat dengan dukungan masyarakat dari berbagai kalangan. Ia mengapresiasi gerakan Ride for Palestine yang menempuh perjalanan sekitar 1.000 kilometer dari Surabaya menuju Jakarta sebagai salah satu bentuk nyata solidaritas masyarakat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Syahrul berharap dukungan dari berbagai elemen masyarakat dapat terus diperluas sehingga memperkuat pesan Indonesia di tingkat internasional. Dengan demikian, upaya diplomasi parlemen dan pemerintah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat. (fa/rdn)...

Baca Detail
RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Berita
11 Nov 2026

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang mandiri, berupa Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Pemisahan kelembagaan ini dirancang untuk memastikan pengelolaan, pemeliharaan, hingga pelelangan barang rampasan berjalan secara profesional tanpa konflik kepentingan.  ​Pernyataan tersebut disampaikan Soedeson saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim, serta Peserta Pemagangan Nasional (Maganghub) Badan Keahlian DPR RI, bertempat di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat strategis dengan agenda mendengarkan masukan terhadap penyusunan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana ini diselenggarakan guna menegaskan partisipasi bermakna (meaningful participation) dari publik.  Politisi Fraksi Partai Golkar ini memaparkan bahwa Panja menangkap aspirasi kuat dari berbagai elemen masyarakat dan peserta magang nasional agar fungsi penindakan (penyidikan/penuntutan) dipisahkan secara mutlak dari fungsi pengelolaan dan pengawasan aset. Dengan struktur komando yang jelas di bawah pimpinan seorang kepala badan, tata kelola aset sitaan diharapkan dapat meminimalisir risiko penurunan nilai barang serta menutup celah penyimpangan internal.  ​"Kami juga memisahkan antara badan pengelola dan badan pengawas. Namun wewenangnya, strukturnya, cara kerjanya, penggajiannya, semua kita serahkan kepada eksekutif dalam hal ini Presiden. Badan ini kita taruh di bawah Presiden, sehingga hampir 100 persen sejalan dengan pendapat umum dari masyarakat yang menginginkan agar badan pengelola ini independen," ujar Soedeson.  ​Sebagai data dukung substansi perumusan undang-undang, kajian dari Peserta Maganghub Badan Keahlian DPR RI dalam RDPU tersebut secara khusus menyoroti pentingnya akses dokumen, transparansi laporan pertanggungjawaban, serta mekanisme pengawasan fungsional guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam rantai pemeliharaan aset sitaan negara. (ndy/rdn)...

Baca Detail
Melly Goeslaw Dorong Platform Digital Terapkan Audio Fingerprint Lindungi Hak Cipta
Berita
11 Nov 2026

Melly Goeslaw Dorong Platform Digital Terapkan Audio Fingerprint Lindungi Hak Cipta

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Melly Goeslaw mendorong platform digital untuk menerapkan teknologi audio fingerprint, guna mengidentifikasi, mendeteksi, dan melacak penggunaan karya musik secara akurat. Melly menegaskan, pemanfaatan teknologi tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak cipta sekaligus memastikan pencipta memperoleh royalti sesuai penggunaan karyanya. Hal tersebut disampaikan Melly dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Indonesian E-Commerce Association (idEA) dan Microsoft dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta yang digelar di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Melly mengungkapkan berdasarkan pengalamannya sebagai pencipta lagu, hampir 50 persen karyanya mengalami penyalahgunaan (abuse) di sejumlah platform digital, seperti TikTok, Meta, dan Shopee. Kondisi tersebut dinilainya menunjukkan masih perlunya penguatan sistem pendeteksian dan pengawasan penggunaan karya di ruang digital. “Sampai sekarang saya mendapatkan royalti dari TikTok dan Meta itu flat karena mereka tidak bisa memberikan data yang akurat, yang akuntabel, sejauh mana pemakaiannya. Dan kalau saya komplain atau melaporkan sesuatu yang dilakukan pelanggaran terhadap karya saya, dari pelaporan segala macam itu abai, tidak ada sanksi segala macam,” ungkap Melly menyayangkan dalam rapat tersebut. Legislator Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta yang dinilai belum berjalan efektif. Menurutnya, pelaporan yang dilakukan pencipta belum selalu diikuti dengan penanganan maupun pemberian sanksi yang memadai. Bahkan, konten yang telah diturunkan (takedown) kerap kembali diunggah sehingga pelanggaran terus berulang. Oleh karena itu, Melly meminta agar revisi UU Hak Cipta turut mempertimbangkan penguatan ketentuan penegakan hukum, termasuk pembahasan mengenai penerapan delik umum. Dengan demikian, penanganan pelanggaran hak cipta tidak semata-mata bergantung pada pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, ia secara khusus mendorong idEA agar memastikan seluruh platform digital yang tergabung di dalamnya memiliki sistem audio fingerprint. Teknologi tersebut dinilai dapat membantu mengidentifikasi lagu, mendeteksi penggunaan musik, serta melacak pemanfaatan karya sehingga distribusi royalti dapat dilakukan berdasarkan data yang objektif dan terukur. Maka, Melly menegaskan Indonesia perlu membangun sistem perlindungan hak cipta yang mampu memberikan kepastian bagi para pencipta. Menurutnya, pembahasan mengenai hak cipta tidak seharusnya hanya berfokus pada persoalan pembagian royalti, tetapi juga harus memastikan adanya sistem yang transparan untuk mengetahui penggunaan karya dan pihak yang berhak menerima pembayaran. "Saya tidak ingin Indonesia ini hanya menjadi negara yang sibuk memperdebatkan siapa yang berhak menarik pembagian-pembagian royalti, tetapi kita harus menjadi negara yang mampu membangun sistem untuk mengetahui secara objektif siapa yang menggunakan karya, karya siapa yang digunakan, dan siapa yang harus dibayar,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Menutup pernyataannya, Melly berharap revisi UU Hak Cipta dapat menghadirkan regulasi yang lebih kuat dalam melindungi hak para pencipta sekaligus mendorong platform digital untuk bertanggung jawab dalam pemanfaatan karya musik di ekosistem digital. “Jangan sampai pencipta yang terus-menerus harus berjuang mencari haknya sendiri sementara teknologi untuk mendeteksi penggunaan karyanya sebenarnya sudah tersedia tapi tidak ingin digunakan oleh platform-platform tertentu,” pungkas Melly. (pun/rdn)...

Baca Detail
Komisi III Dukung PTDH Ahrie Sonta, Zero Tolerance Pelanggaran Berat Kepolisian
Berita
11 Nov 2026

Komisi III Dukung PTDH Ahrie Sonta, Zero Tolerance Pelanggaran Berat Kepolisian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta. Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, keputusan pemecatan ini sudah sangat tepat, adil, dan terukur. Hal itu karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat. “Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (11/10/2026). Skandal penyadapan ini, tegasnya, patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar. “Oleh sebab itu, langkah berani ini menegaskan bahwa Polri memegang teguh komitmen zero tolerance terhadap setiap pelanggaran berat anggotanya tanpa pandang bulu, terlepas dari pangkat maupun jabatan yang disandang,” ujar Mantan Advokat ini. Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka yang terbukti bersalah, tegasnya, harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum. “Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga,” pungkasnya. (ujm/rdn)...

Baca Detail
Pemerintah Harus Pastikan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi dalam Rencana Pembangunan PLTN
Berita
11 Nov 2026

Pemerintah Harus Pastikan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi dalam Rencana Pembangunan PLTN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari diversifikasi energi dan transisi menuju energi rendah karbon. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap aspek regulasi, kesiapan sumber daya manusia (SDM), dan sistem keselamatan harus dimulai sejak awal sebelum reaktor berdiri. Pernyataan tersebut disampaikan Ratna Juwita seusai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Lobby Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ratna menyoroti pentingnya kejelasan regulasi mengenai tanggungan ganti rugi apabila terjadi risiko kecelakaan nuklir. Berdasarkan aturan sebelumnya, batas tanggung jawab operator sempat diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, yang kemudian diperbarui lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2009 serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2012 menjadi sebesar Rp4 triliun. Namun, ia menilai nilai tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. "UU Ketenaganukliran awalnya membatasi tanggung jawab operator sebesar Rp900 miliar per kejadian. Batas ini kemudian dinaikkan menjadi Rp4 triliun melalui PP 46/2009 dan diatur lebih lanjut dalam Perpres 74/2012," ujar Politisi Fraksi PKB ini. Ia menambahkan, penyesuaian regulasi tersebut dilakukan lebih dari satu dekade lalu ketika proyek PLTN belum direncanakan secara nyata dan belum melibatkan investor swasta. Mengingat adanya pelemahan nilai tukar rupiah serta perbandingan biaya penanganan bencana nuklir seperti insiden Fukushima yang mencapai ribuan triliun rupiah, Ratna memperingatkan agar negara tidak menanggung beban kerugian terbesar. "Namun penyesuaian itu dilakukan lebih dari sepuluh tahun lalu, ketika PLTN belum direncanakan secara nyata dan belum melibatkan investor swasta. Dengan pelemahan rupiah sejak saat itu, nilai riilnya sudah menurun. Bandingkan dengan Fukushima yang biaya penanganannya mencapai ribuan triliun rupiah. Kalau aturan ini tidak diperbarui, kerugian terbesar justru bisa ditanggung negara, dan itu artinya ditanggung rakyat," tegasnya. Lebih lanjut, dengan dibukanya ruang partisipasi bagi investor swasta maupun asing dalam proyek PLTN, Komisi XII DPR RI menekankan prinsip keadilan agar keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati korporasi sementara risiko kebencanaan dibebankan kepada masyarakat. Untuk itu, Ratna menyampaikan empat poin utama yang akan didorong oleh DPR RI. Pertama, revisi UU Ketenaganukliran harus segera dilakukan untuk mengkaji ulang batas ganti rugi agar lebih realistis serta mempertegas tanggung jawab vendor teknologi sebelum izin PLTN diterbitkan. Kedua, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) diminta agar tidak menerbitkan izin sebelum operator membuktikan kepemilikan asuransi dan jaminan keuangan yang memadai. Ketiga, APBN tidak boleh menjadi penjamin tersembunyi bagi risiko proyek swasta. Keempat, pemerintah wajib menyiapkan mekanisme kompensasi yang jelas bagi masyarakat di sekitar lokasi PLTN. "Kami tidak menolak kemajuan teknologi energi. Reaktor modern memang jauh lebih aman, dan kita juga tidak ingin terus bergantung pada energi fosil. Tetapi justru karena itu, kepastian tanggung jawab harus diatur sejak awal agar pembangunan PLTN mendapat kepercayaan publik," pungkas Ratna. Sebagai data dukung dari dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah telah menargetkan kapasitas nuklir nasional sebesar 500 MW, yang direncanakan beroperasi melalui pembangunan 250 MW di wilayah Sumatera-Bangka pada tahun 2032 serta 250 MW di Kalimantan pada tahun 2033 sebagai instrumen pencapaian transisi energi rendah karbon. (ndy/rdn)...

Baca Detail
Panja Komisi X Mulai Bedah DIM RUU Statistik, Target Rampung 2026
Berita
11 Nov 2026

Panja Komisi X Mulai Bedah DIM RUU Statistik, Target Rampung 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara terperinci bersama tim pemerintah. Pembahasan DIM satu per satu ini menjadi langkah penting untuk mempercepat proses legislasi sekaligus mengejar target penyelesaian RUU Statistik pada 2026. Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU tentang Statistik Lalu Hadrian Irfani menegaskan, sejak awal pembahasan, Panja telah menargetkan agar RUU tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini. Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat menjaga komitmen dan mempercepat pembahasan setiap substansi yang masih menjadi perhatian bersama. “Pada awal pembahasan RUU Statistik, Panja telah menargetkan untuk pembahasan RUU Statistik dapat diselesaikan pada tahun ini. Jadi kita sepakati Bapak-Ibu, tahun ini Insyaallah kita akan tuntaskan bersama,” ujar Lalu saat membuka Rapat Panja RUU tentang Statistik di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Lalu menjelaskan, pembahasan RUU Statistik kini telah memasuki rapat Panja ketujuh, setelah melalui sejumlah tahapan sejak rapat kerja tingkat I pada 6 April 2026. Dalam rapat tersebut, Komisi X DPR RI bersama pemerintah menyepakati 1.026 DIM, yang terdiri atas 695 DIM pada batang tubuh dan 331 DIM pada bagian penjelasan RUU. Selanjutnya, pada 2 Juni 2026, Panja menyepakati metode pembahasan. Dalam prosesnya, Panja juga telah melakukan sejumlah penyempurnaan substansi. Pada 14 Juli 2026, misalnya, Panja menyepakati perubahan klasifikasi jenis statistik, dari sebelumnya statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus menjadi statistik resmi negara dan non-statistik resmi negara. Perubahan klasifikasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam pembahasan norma RUU Statistik. Pembahasan kemudian berlanjut pada pendalaman substansi Sistem Statistik Nasional (SSN) dalam rapat 13 Agustus 2026. Panja berpandangan, pengaturan SSN perlu disempurnakan agar mampu menjawab perkembangan dan berbagai persoalan penyelenggaraan statistik. Penyempurnaan tersebut mencakup transformasi dan integrasi penyelenggaraan statistik, penguatan perlindungan data, penjaminan kualitas, serta evaluasi dengan tetap mengacu pada standar global dan karakteristik nasional. Sebagai bagian dari percepatan pembahasan, dalam rapat 22 September 2026, Panja meminta tim asistensi DPR RI dan pemerintah menyesuaikan serta mengelompokkan materi berdasarkan klaster dan DIM dengan mempertimbangkan hasil kajian substansi SSN. Sementara itu, pada rapat 30 September 2026, Panja memutuskan menunda sementara pembahasan sejumlah substansi yang masih memerlukan pendalaman dan komunikasi lebih lanjut antartim asistensi. Lalu menegaskan, pembahasan DIM yang dimulai pada rapat kali ini tidak hanya mengacu pada draf RUU dan DIM pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan hasil kajian Panja selama proses pembahasan. “Pada rapat Panja RUU Statistik hari ini, kita akan mulai langsung memasuki pembahasan DIM per DIM. Perlu kami sampaikan dan ingatkan kembali bahwa RUU Statistik ini disusun oleh Badan Legislasi. Setelah Komisi X DPR RI menerima penugasan dari Pimpinan DPR RI dan menerima DIM dari pemerintah, Panja RUU Statistik Komisi X DPR RI melakukan kajian kembali terhadap DIM tersebut,” jelasnya. Ia menambahkan, kajian tersebut dihimpun melalui berbagai mekanisme, mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar dan pemangku kepentingan, kunjungan kerja, hingga masukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) selaku mitra kerja Komisi X DPR RI. “Oleh karenanya, dalam bahan ini kami menyajikan hasil kajian dan juga catatan terhadap draf RUU dan DIM pemerintah yang telah dilakukan oleh tim asistensi,” ungkap Lalu. Dengan dimulainya pembahasan DIM secara terperinci, Panja berharap pembahasan RUU Statistik dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan menghasilkan kesepakatan terhadap setiap substansi yang dibahas. Komisi X DPR RI bersama pemerintah pun berkomitmen mengoptimalkan tahapan pembahasan agar RUU Statistik dapat dituntaskan sesuai target pada 2026. (gal/ssb)...

Baca Detail
BKSAP Apresiasi Ride for Palestine, Dorong Solidaritas Meluas ke Berbagai Komunitas
Berita
11 Nov 2026

BKSAP Apresiasi Ride for Palestine, Dorong Solidaritas Meluas ke Berbagai Komunitas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengapresiasi gerakan komunitas pesepeda Ride for Palestine yang menempuh perjalanan sekitar 1.000 kilometer dari Surabaya menuju Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi inovasi solidaritas kemanusiaan yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina dapat melibatkan berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas pada komunitas keagamaan. Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut sekitar 100 pesepeda mengikuti kegiatan tersebut hingga mencapai garis akhir. Bahkan, dalam perjalanan, sejumlah pesepeda dari berbagai daerah turut bergabung untuk menyampaikan dukungan bagi Palestina. “Ini adalah sebuah inovasi gerakan kemanusiaan baru untuk Palestina. Sehingga ini menjadi isyarat bahwa dukungan kepada Palestina itu bukan hanya pada komunitas agamawan saja, tetapi juga pada olahragawan, dalam hal ini para pesepeda,” ujar Syahrul saat menerima perwakilan Ride for Palestine di Sport Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menilai, kegiatan Ride for Palestine dapat menginspirasi masyarakat di berbagai daerah untuk turut menyuarakan solidaritas. Perjalanan yang melintasi sejumlah wilayah, mulai dari Ngawi, Yogyakarta, hingga Bandung, dinilainya menjadi kesempatan untuk menyebarkan pesan dukungan kepada Palestina secara lebih luas. Menurutnya, gerakan solidaritas semacam ini juga berkembang di berbagai negara. Dukungan terhadap Palestina tidak hanya disampaikan melalui forum keagamaan atau politik, tetapi juga melalui kegiatan olahraga, kesenian, dan kebudayaan. Ia mencontohkan aksi pengibaran bendera Palestina di stadion serta dukungan para musisi yang menyuarakan kemerdekaan Palestina dalam pertunjukan mereka. Karena itu, Syahrul mendorong agar gerakan serupa diperluas dengan melibatkan lebih banyak komunitas. Ia berharap kegiatan Ride for Palestine tidak berhenti pada satu perjalanan, tetapi dapat dilanjutkan dengan skala yang lebih besar sehingga pesan solidaritas Indonesia terhadap Palestina semakin terlihat. “Pertama tadi saya sampaikan kepada teman-teman agar ini bisa dilanjutkan terus dan bahkan diperbesar skalanya. Sehingga dukungan itu tidak hanya pada forum-forum atau acara-acara seremonial, tapi memang nampak,” jelasnya. Ia bahkan membayangkan keterlibatan ribuan pesepeda yang bersama-sama membawa simbol dukungan bagi Palestina. Dokumentasi kegiatan tersebut juga diharapkan disebarluaskan melalui media sosial agar gaung solidaritas dari Indonesia dapat menjangkau masyarakat internasional. “Menarik itu kalau ada ribuan orang yang bersepeda kemudian memakai atribut Palestina, itu luar biasa. Gaungnya luar biasa. Dan itu sebarkan semuanya di media-media sosial kita, ini supaya dari Indonesia untuk Palestina itu nampak,” ungkap Syahrul. Lebih lanjut, ia mendorong komunitas olahraga lain serta kelompok masyarakat di bidang seni dan budaya untuk melakukan gerakan serupa. Menurutnya, semakin luas keterlibatan masyarakat, semakin kuat pula pesan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan aspirasi berbagai elemen bangsa Indonesia. Syahrul menegaskan, BKSAP akan terus membawa aspirasi tersebut dalam perjuangan diplomasi parlemen di berbagai forum internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral. Dengan demikian, gerakan masyarakat seperti Ride for Palestine dapat menjadi penguat bagi upaya diplomasi yang selama ini dilakukan DPR RI untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. (fa/rdn)...

Baca Detail
Soroti Isu Kelangkaan BBM Subsidi, Ramson Siagian Pastikan Anggaran Energi Masih Cukup
Berita
11 Nov 2026

Soroti Isu Kelangkaan BBM Subsidi, Ramson Siagian Pastikan Anggaran Energi Masih Cukup

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian memastikan anggaran subsidi energi tetap aman dan mencukupi hingga akhir tahun, di tengah sorotan publik mengenai potensi kelangkaan BBM dan tekanan alokasi APBN. Pihaknya menilai pemerintah telah bertindak fleksibel dan kreatif dalam mengelola serta menggeser alokasi anggaran demi menjamin kebutuhan energi masyarakat.  ​Keterangan tersebut disampaikan Ramson seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Lobby Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). ​Menanggapi laporan media massa nasional yang menyoroti potensi menipisnya stok BBM subsidi di sejumlah wilayah, Ramson menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan memprioritaskan pembahasan isu ketersediaan energi dan kesiapan pasokan BBM dalam agenda rapat kerja awal masa sidang ini.  ​"Masih cukup. Artinya pemerintah kreatif untuk men-switch posisi-posisi anggaran, sehingga tetap terpenuhi untuk anggaran subsidi energi," kata Ramson merespons kekhawatiran terkait kecukupan alokasi subsidi.  ​Ia menekankan, pengawasan ketat akan terus dilakukan DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait guna merumuskan solusi konkret atas dinamika BBM serta penyediaan energi listrik nasional.  ​"Ini baru selesai reses, nanti di rapat terawal untuk persidangan ini, kita akan mengajukan solusi-solusi, termasuk soal BBM, soal energi listrik, nanti kita akan bahas," pungkasnya.  Sebagai data dukung dari sumber terpercaya, pemberitaan riset editorial media Tempo per awal November 2026 sebelumnya menyoroti ancaman krisis BBM dan kelangkaan bahan bakar di daerah akibat melebarnya defisit anggaran subsidi serta ketatnya kuota distribusi bulanan. Oleh karena itu, pengawasan Komisi XII DPR RI dinilai menjadi kunci utama untuk memastikan realisasi alokasi APBN untuk BBM bersubsidi tepat sasaran serta mencegah terjadinya kekosongan stok di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). (ndy/rdn)...

Baca Detail
Benny Utama Soroti Usulan Ambang Batas Nilai Aset dalam RUU Perampasan Aset
Berita
11 Nov 2026

Benny Utama Soroti Usulan Ambang Batas Nilai Aset dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama meminta kejelasan mengenai batas nilai aset yang dapat menjadi objek perampasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, besaran nilai tersebut perlu dibahas lebih lanjut agar terdapat kriteria yang jelas dalam menentukan aset yang dapat diproses melalui mekanisme perampasan. Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menilai, perbedaan usulan mengenai batas nilai aset yang disampaikan sejumlah narasumber dalam pembahasan sebelumnya perlu mendapat pendalaman. Ia pun meminta pandangan para pakar hukum mengenai besaran nilai yang tepat untuk menjadi pertimbangan dalam pengaturan RUU tersebut. “Berapa kira-kira yang bisa kita minta untuk melakukan perampasan ini? Nilai kerugian yang seperti berapa nilainya,” ujar Benny dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Benny mengungkapkan, dalam pembahasan sebelumnya terdapat sejumlah usulan mengenai besaran nilai yang dapat dipertimbangkan dalam mekanisme perampasan aset. Usulan tersebut memiliki rentang yang cukup berbeda, mulai dari Rp100 juta hingga Rp1 miliar. “Karena juga sebelum-sebelumnya ada beberapa narasumber yang memberikan pendapatnya. Ada yang Rp100 juta, ada yang Rp1 miliar dan lain sebagainya. Ini tentu perlu juga kita ingin masukkan dari Bapak-bapak sekalian,” jelasnya. Menurut Benny, perbedaan usulan tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan masukan para ahli. Kejelasan mengenai besaran nilai aset dinilai menjadi salah satu hal yang perlu didalami agar ketentuan dalam RUU memiliki dasar pertimbangan yang memadai. Ia juga mengingatkan bahwa penentuan nilai aset tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian dalam proses perampasan. Sebab, objek perampasan harus benar-benar merupakan hasil tindak pidana dan didukung bukti permulaan yang cukup. “Yang menjadi objek perampasan aset ini adalah hasil tindak pidana. Itu yang pertama. Kemudian juga, perlu kehati-hatian. Tidak semua aset itu secara sembrono atau secara serampangan bisa dirampas,” tegas Benny. Melalui pendalaman tersebut, Benny berharap pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menghasilkan ketentuan yang jelas mengenai kriteria aset yang dapat dirampas. Dengan demikian, upaya pemulihan aset hasil tindak pidana dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. (fa/rdn)...

Baca Detail