KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS
Berita
10 Nov 2026

Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menekankan pentingnya menjaga kualitas pembiayaan dan pendampingan usaha seiring penurunan suku bunga program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang disalurkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pasalnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya memberikan keringanan bunga bagi perempuan prasejahtera, tetapi juga harus memastikan pemanfaatan modal mampu mendorong perkembangan usaha secara berkelanjutan. “Dari total bunga 18 persen tersebut, sebesar 8 persen dibebankan kepada nasabah, sedangkan 10 persen sisanya menjadi beban APBN,” jelas Amin saat ditemui Parlementaria usai Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka penelaahan skema pendampingan usaha pada kebijakan penurunan suku bunga UMKM di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan, penurunan suku bunga tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar bunga kredit Mekaar yang sebelumnya berada di kisaran 22–23 persen dapat ditekan menjadi 8 persen flat per tahun bagi nasabah. Sementara itu, pemerintah menanggung subsidi bunga sebesar 10 persen flat per tahun melalui APBN, sehingga total imbal hasil yang diterima penyalur menjadi 18 persen. Subsidi tersebut diberikan paling lama selama 24 bulan untuk setiap akad pembiayaan. Menurutnya, penurunan beban bunga tersebut harus diikuti pengawasan terhadap penggunaan subsidi agar benar-benar mendukung pemberdayaan usaha. Dalam pembahasan bersama PNM, ia meminta pemerintah merinci peruntukan subsidi 10 persen, termasuk untuk biaya operasional penyalur, pendampingan, dan pengelolaan pembiayaan. Dengan demikian, ungkapnya, anggaran negara tidak hanya terserap untuk menopang biaya operasional lembaga penyalur, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengembangan usaha nasabah. Ia juga menyoroti perlunya pengaturan batas penerimaan subsidi dan mekanisme graduasi bagi penerima manfaat yang telah berkembang secara ekonomi. Selain itu, dirinya mengingatkan pentingnya mencegah moral hazard, termasuk kemungkinan pemindahan portofolio kredit yang kualitasnya menurun ke dalam program pembiayaan bersubsidi. Selain aspek pembiayaan, Amin menekankan pentingnya menjaga mutu pendampingan usaha bagi para penerima manfaat. Ia meminta PNM memastikan keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan debitur atau rendahnya rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL), tetapi juga dari perkembangan usaha nasabah hingga mampu naik kelas. Melalui penelaahan tersebut, pungkasnya, BAKN DPR RI mendorong agar penyesuaian skema bunga Mekaar melalui program KPPS diiringi penguatan pengawasan dan pembinaan usaha. Dengan demikian, perempuan prasejahtera tidak hanya memperoleh kemudahan akses permodalan, tetapi juga pendampingan yang mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi keluarga. (In/um)...

Baca Detail
Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, Segera Bentuk Timus dan Timsin
Berita
10 Nov 2026

Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, Segera Bentuk Timus dan Timsin

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menyebut bahwa Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, mulai memasuki tahap akhir. Ratusan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menjadi materi pembahasan bersama pemerintah telah diselesaikan dan kini berlanjut pada tahap perumusan serta sinkronisasi substansi dan redaksi.Legislator dari Fraksi PKS ini menyampaikan, pembahasan RUU tersebut berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan pengayaan, baik dari pihak DPR maupun pemerintah. Ia optimistis seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah disampaikan pimpinan DPR kepada masyarakat. “Alhamdulillah, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Komisi III DPR RI berjalan lancar, sangat kondusif, sangat dinamis, dan penuh pengayaan baik dari pemerintah maupun dari DPR RI itu sendiri. Ratusan DIM yang dibahas juga sudah sampai kepada tahap akhir,” ujar Nasir saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).Sebagai tindak lanjut pembahasan tersebut, Komisi III DPR RI dalam waktu dekat akan membentuk tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin). Kedua tim tersebut akan bertugas memastikan seluruh substansi yang telah disepakati dapat dituangkan secara tepat dalam rumusan pasal maupun redaksi RUU.Nasir menjelaskan, pembentukan kedua tim tersebut dijadwalkan berlangsung dalam satu hingga dua hari ke depan. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk menyelaraskan berbagai rumusan yang telah dibahas agar tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan dalam naskah RUU.“Jadi, merumuskan substansi dan redaksi dan juga menyinkronkan diksi-diksi yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu. Alhamdulillah, itu insyaallah akan selesai sebelum batas waktu yang dijanjikan oleh pimpinan DPR kepada masyarakat,” jelasnya. Lebih lanjut, Nasir pun menegaskan bahwa secara substansi pembahasan RUU Perampasan Aset pada dasarnya telah mencapai tahap akhir. Dengan demikian, pekerjaan yang tersisa lebih difokuskan pada penyempurnaan rumusan melalui tim kecil yang akan mengonsolidasikan seluruh hasil pembahasan.“Sudah selesai sebenarnya, tinggal bagaimana nanti tim kecil itu akan merumuskan dan menyinkronkan semua substansi, redaksi yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tersebut,” pungkasnya. (ujm/rdn)...

Baca Detail
BAKN Soroti Keberlanjutan Pembiayaan Program KPPS PNM
Berita
10 Nov 2026

BAKN Soroti Keberlanjutan Pembiayaan Program KPPS PNM

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyoroti keberlanjutan skema pembiayaan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang disalurkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Menurutnya, kebijakan penurunan suku bunga bagi pelaku usaha mikro harus diimbangi dukungan pembiayaan dan efisiensi operasional agar tidak mengganggu keberlangsungan lembaga penyalur maupun kualitas pendampingan usaha. “Kalau berbicara persoalan Permodalan Nasional Madani dengan program Mekaar ini kan sudah jalan. Dan tentu kalau pun memang harus berbunga rendah ya harus ada subsidi yang tentu itu memungkinkan untuk menekan biaya,” ujar Herman saat ditemui Parlementaria usai Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka penelaahan skema pendampingan usaha pada kebijakan penurunan suku bunga UMKM di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026). Herman menjelaskan, penerapan suku bunga rendah membutuhkan dukungan subsidi pemerintah untuk menekan biaya pembiayaan yang ditanggung masyarakat. Berdasarkan perhitungan PNM, skema bunga 8 persen bagi nasabah dengan subsidi pemerintah sebesar 10 persen atau total imbal hasil 18 persen hanya menyisakan margin sekitar 0,2 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan margin 2,3 persen pada 2025. Kondisi tersebut terjadi setelah PNM menekan biaya impas (breakeven) dari 20,6 persen menjadi 17,8 persen melalui efisiensi operasional. Meski demikian, keberlanjutan skema pembiayaan tersebut masih membutuhkan dukungan pendanaan berbunga rendah dari bank-bank Himbara dan Danantara. Ia menilai, kebijakan penurunan bunga perlu dikaji secara menyeluruh agar keberpihakan kepada pelaku usaha mikro tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya. Herman menyatakan dukungannya terhadap program KPPS yang berawal dari arahan Presiden untuk mengatasi ketidakadilan suku bunga hingga 24 persen yang sebelumnya dibebankan kepada perempuan prasejahtera. Namun, ia mempertanyakan besaran bunga KPPS sebesar 8 persen yang lebih tinggi dibandingkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro sebesar 3 persen. Selain itu, dirinya meminta pemutakhiran data kelompok masyarakat desil 1–4 agar penyaluran program lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga mengingatkan agar upaya efisiensi PNM, termasuk penurunan biaya pemberdayaan dari 3,2 persen menjadi 2,8 persen, tidak berdampak pada penurunan kualitas pendampingan terhadap pelaku usaha mikro. “Nah ini yang harus dicarikan solusi sebetulnya secara komprehensif apa yang harus dilakukan,” tegasnya. Melalui penelaahan ini, pungkasnya, BAKN DPR RI mendorong perumusan skema pembiayaan KPPS yang tepat dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan bunga terjangkau tetap dapat memberikan akses permodalan bagi perempuan prasejahtera tanpa mengorbankan keberlangsungan pembiayaan dan kualitas pendampingan usaha oleh PNM. (In/um)...

Baca Detail
Pengakuan Ojol sebagai Angkutan Umum Harus Diikuti Perlindungan Pengemudi
Berita
10 Nov 2026

Pengakuan Ojol sebagai Angkutan Umum Harus Diikuti Perlindungan Pengemudi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendukung pengakuan ojek online (ojol) dalam skema angkutan umum. Menurutnya, pengaturan tersebut dapat memperkuat perlindungan bagi penumpang maupun pengemudi, terutama jika disertai persyaratan terkait standar keselamatan kendaraan serta jaminan perlindungan bagi pengemudi. Politisi Fraksi Partai Nasdem itu menilai, selama ini terdapat perbedaan standar antara kendaraan yang digunakan untuk layanan ojol dan angkutan umum konvensional. Kendaraan ojol pada dasarnya berstatus sebagai kendaraan pribadi sehingga tidak menjalani pemeriksaan berkala sebagaimana kendaraan angkutan umum, seperti taksi. Padahal, kendaraan tersebut juga digunakan untuk mengangkut penumpang dan menjalankan aktivitas transportasi setiap hari. “Kalau masuk dalam angkutan umum, tentu harus ada standar yang sama. Kendaraannya harus diperiksa secara berkala, termasuk aspek keselamatannya,” ujar Mori saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia berpandangan, pengakuan ojol sebagai bagian dari angkutan umum perlu diikuti dengan penerapan standar kelayakan kendaraan. Pemeriksaan berkala atau uji kendaraan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar kendaraan yang digunakan benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan dalam melayani masyarakat. Menurut Mori, langkah tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi pengemudi, tetapi juga meningkatkan rasa aman penumpang. Masyarakat sebagai pengguna layanan berhak memperoleh jaminan bahwa kendaraan yang mengangkut mereka berada dalam kondisi layak jalan. Selain keselamatan kendaraan, Mori turut menyoroti aspek perlindungan terhadap pengemudi. Ia menilai, status dan pengaturan layanan ojol perlu mempertimbangkan jaminan sosial bagi para pengemudi, termasuk perlindungan asuransi dan kesehatan. Hal ini penting mengingat pekerjaan pengemudi ojol memiliki risiko, terutama ketika mereka harus berada di jalan dalam waktu lama. “Jangan-jangan asuransinya tidak ada, mungkin kesehatannya juga tidak ada jaminan. Ini yang perlu kita pikirkan,” ungkapnya. Karena itu, menurutnya, pembahasan mengenai posisi ojol dalam sistem transportasi tidak cukup hanya menyangkut pengakuan jenis layanan. Regulasi juga perlu memastikan adanya standar yang memberikan perlindungan kepada seluruh pihak, baik pengguna maupun pengemudi. Mori berharap pengaturan yang lebih jelas dapat mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi berbasis aplikasi. Dengan standar keselamatan kendaraan dan jaminan perlindungan yang lebih baik, keberadaan ojol diharapkan semakin memberikan rasa aman serta kepastian bagi masyarakat. Ia menegaskan, dukungannya tersebut merupakan pandangan pribadi dan bukan pernyataan resmi Komisi V DPR RI. Meski demikian, ia menilai pandangan serupa juga menjadi perhatian sebagian besar anggota Komisi V. (fa/we)...

Baca Detail
Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ
Berita
10 Nov 2026

Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendorong agar perkembangan transportasi berbasis aplikasi menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Menurutnya, perubahan pola transportasi selama 17 tahun terakhir menuntut penyempurnaan regulasi agar mampu menjawab kebutuhan dan persoalan yang berkembang di masyarakat. Mori mengatakan, ketika UU LLAJ terakhir dibentuk pada 2009, layanan ojek online (ojol) seperti Gojek, Grab, dan Maxim belum berkembang seperti sekarang. Kehadiran layanan transportasi berbasis aplikasi telah mengubah pola masyarakat dalam menggunakan angkutan jalan sehingga perlu mendapatkan kepastian pengaturan dalam undang-undang. “Dari 2009 itu ojol belum ada. Bayangkan, belum ada Grab, belum ada Maxim, belum ada Gojek, belum ada pemesanan secara online dan sebagainya. Jadi, banyak sekali dalam perkembangan 17 tahun terakhir ini hal-hal baru di dalam dunia lalu lintas dan angkutan jalan yang perlu kita sempurnakan,” ujar Mori saat diwawancarai di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan, penyempurnaan regulasi tersebut tidak berarti harus mengubah seluruh ketentuan yang sudah ada. Menurutnya, perubahan perlu diarahkan untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan transportasi, termasuk mengakomodasi keberadaan ojol yang kini menjadi bagian penting dalam mobilitas masyarakat. “Bukan kita ubah secara total. Karena memang bisa dibayangkan, ojek online ini bahkan sudah mendominasi, melebihi alat transportasi yang sebelumnya konvensional. Nah, kita bayangkan perkembangan 10 tahun lagi, akan seperti apa,” ungkap Politisi Fraksi Partai Nasdem itu. Mori juga menyampaikan bahwa pembahasan RUU tersebut akan segera dimulai. Komisi V DPR RI dijadwalkan menggelar rapat internal sebelum memasuki pembahasan pada hari berikutnya. Ia berharap berbagai perubahan dalam sektor transportasi dapat menjadi bahan penyempurnaan materi RUU LLAJ. Selain pengaturan transportasi berbasis aplikasi, Mori menyoroti aspek keselamatan kendaraan. Ia menyebut ketentuan mengenai berat kendaraan, tonase, panjang, dan dimensi kendaraan berpeluang menjadi bagian dari materi pembahasan. Pengaturan tersebut dinilai penting untuk memastikan aktivitas transportasi berlangsung dengan memperhatikan keselamatan masyarakat. “Kalau kecelakaan kan tidak bisa diatur. Tapi mungkin, misalnya, terkait dengan berat kendaraan itu akan kita atur. Tonasenya, panjangnya, dimensi dan sebagainya, ini kelihatannya akan masuk di dalam pembahasan RUU LLAJ,” jelasnya. Lebih lanjut, Mori berharap regulasi baru nantinya memberikan manfaat bagi seluruh pihak, bukan hanya kelompok tertentu. Masyarakat sebagai pengguna jalan harus memperoleh perlindungan dan jaminan keselamatan, sedangkan pelaku usaha membutuhkan kepastian agar dapat memperhitungkan investasi dan biaya operasional secara lebih aman. “Dampak kepada masyarakat tentunya masyarakat lebih terlindungi, keselamatannya terjaga. Kemudian dari sisi pembiayaan juga ada yang lebih bersahabat. Dari sisi pengusahanya juga tentunya lebih aman dalam memperhitungkan nilai investasi yang mereka keluarkan. Jadi, semuanya saling kita jaga dalam pembahasan ini,” tuturnya. Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan ruang pengaturan bagi pemerintah dan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Dengan demikian, RUU LLAJ diharapkan tidak hanya mengatur penyelenggaraan transportasi, tetapi juga memberikan landasan yang jelas ketika terjadi pelanggaran. “Tentu kita berharap undang-undang ini betul-betul bermanfaat bagi semua pihak, tidak cuma satu pihak atau dua pihak. Pemerintah dan para pemangku kepentingan juga harus terakomodasi. Dari sisi kepolisian juga ada regulasi-regulasi sehingga mereka bisa melakukan penindakan apabila memang terjadi pelanggaran,” pungkas Legislator Dapil NTB I itu. (fa/we)...

Baca Detail
KUR Sumsel Baru Terserap Rp7 Triliun, Lamhot Sinaga Nilai Potensi Ekonomi Daerah Belum Tergarap Maksimal
Berita
10 Nov 2026

KUR Sumsel Baru Terserap Rp7 Triliun, Lamhot Sinaga Nilai Potensi Ekonomi Daerah Belum Tergarap Maksimal

PARLEMENTARIA, Palembang – Lamhot Sinaga turut menyoroti rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan. Ia mengungkapkan, realisasi penyaluran KUR di provinsi tersebut baru mencapai sekitar Rp7 triliun atau sekitar 2,5 persen dari total penyaluran KUR secara nasional. Menurutnya, angka tersebut belum mencerminkan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Sumatera Selatan. Sebagai daerah yang memiliki kekuatan pada sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, industri, pertanian, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Sumsel seharusnya mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan pemerintah secara lebih optimal. “Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang di bawah pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional,” kata Lamhot dalam agenda kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (6/11/2026). Ia menilai, rendahnya penyerapan KUR menjadi persoalan yang perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun lembaga penyalur. Sebab, KUR merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja. Lamhot mengingatkan bahwa besarnya potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi yang dimiliki Sumatera Selatan tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti dengan penguatan akses permodalan dan pemberdayaan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan KUR. Evaluasi tersebut mencakup kemudahan akses pembiayaan, kesiapan pelaku UMKM, sosialisasi program, hingga efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga terkait. Ia juga menilai, penyaluran KUR tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka penyaluran, tetapi harus benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan perkembangan usaha masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memastikan pelaku UMKM yang memiliki potensi usaha mendapatkan akses pembiayaan secara mudah dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga harus aktif mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang dapat dikembangkan dengan dukungan KUR. Lamhot menegaskan, Komisi VII DPR RI berkepentingan memastikan berbagai program pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan perindustrian, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, dapat berjalan efektif hingga ke daerah. Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan tersebut dan membangun koordinasi yang lebih kuat dengan kementerian serta lembaga terkait. Baginya, potensi besar yang dimiliki Sumatera Selatan harus diikuti dengan kebijakan yang tepat, keberpihakan terhadap pelaku usaha, serta keseriusan pemerintah daerah dalam memanfaatkan berbagai program pemerintah pusat. Komisi VII DPR RI pun berharap pertemuan yang tertunda tersebut dapat dijadwalkan kembali sehingga berbagai persoalan strategis Sumatera Selatan dapat dibahas secara langsung dan menghasilkan langkah penyelesaian yang konkret. (mr/we)...

Baca Detail
Kecewa Gubernur Sumsel Tak Hadir, Lamhot Sinaga Tunda Rapat Kunjungan Kerja
Berita
10 Nov 2026

Kecewa Gubernur Sumsel Tak Hadir, Lamhot Sinaga Tunda Rapat Kunjungan Kerja

PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan dalam agenda pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Palembang, Jumat (6/11/2026). Akibatnya, rapat yang sedianya membahas sejumlah persoalan strategis pembangunan dan penguatan ekonomi daerah tersebut terpaksa ditunda. Lamhot menegaskan, kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum penting untuk mempertemukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga mitra Komisi VII DPR RI. Pertemuan itu diharapkan dapat menjadi ruang koordinasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan kebijakan dan program pemerintah pusat. Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI turut membawa sejumlah mitra kerja, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, kementerian yang membidangi UMKM dan ekonomi kreatif, Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional, yakni RRI, TVRI, dan ANTARA. Namun, agenda pertemuan yang berlangsung di Graha Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu tidak dapat dilanjutkan sebagaimana direncanakan. Pasalnya, Gubernur Sumatera Selatan tidak hadir dan hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra. Ketidakhadiran gubernur disebut karena sedang menjalankan agenda Safari Jumat bersama masyarakat. Lamhot yang bertindak sebagai pimpinan rombongan menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak sekitar satu bulan sebelum pelaksanaan kunjungan kerja. Karena itu, ia menyayangkan ketidakhadiran kepala daerah dalam forum yang telah dipersiapkan dengan melibatkan banyak kementerian dan lembaga tersebut. “Karena begitu strategisnya sebenarnya pertemuan ini, seluruh stakeholder kami bawa, maka forum hari ini terpaksa kami tunda,” tegas Lamhot. Menurutnya, kehadiran kepala daerah sangat penting agar pembahasan dapat berlangsung secara menyeluruh dan menghasilkan komitmen konkret. Terlebih, persoalan yang hendak dibicarakan menyangkut berbagai sektor yang menjadi penopang perekonomian Sumatera Selatan, mulai dari penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengembangan kawasan industri, desa wisata, ekonomi kreatif, hingga penguatan sektor perindustrian. Ia menilai, pembahasan berbagai persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan langsung pimpinan daerah agar setiap persoalan dapat disampaikan secara terbuka, sekaligus menentukan langkah tindak lanjut bersama pemerintah pusat. “Dengan berat hati kami terpaksa harus menunda. Karena kalau ini kami lanjutkan kan juga rasanya tidak elok,” ujarnya. Lamhot menambahkan, kehadiran kementerian dan lembaga mitra dalam kunjungan tersebut merupakan bentuk keseriusan Komisi VII DPR RI untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut seharusnya dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan, kendala, serta potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan pemerintah pusat. (mr/we)...

Baca Detail
Ramson Siagian Ingatkan PLTN Gunakan Teknologi Terbaru dan Aman
Berita
10 Nov 2026

Ramson Siagian Ingatkan PLTN Gunakan Teknologi Terbaru dan Aman

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menekankan pentingnya pemilihan teknologi terkini dan lokasi yang aman dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Pasalnya, kedua aspek tersebut harus menjadi prioritas dalam studi kelayakan untuk memastikan pembangunan dan pengoperasian PLTN memenuhi standar keselamatan. Ia menilai, PLTN dapat menjadi salah satu alternatif diversifikasi energi baru dan terbarukan sekaligus mendukung percepatan transisi energi nasional, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). "Salah satu alternatif untuk diversifikasi energi, energi baru dan energi terbarukan, antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi kita sudah minta serius agar dilakukan studi-studi untuk pertama memilih teknologi yang tepat, karena teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir itu berkembang. Jadi supaya dipilih yang terbaru dan aman," ujar Ramson kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menambahkan, perencanaan pembangunan PLTN harus mencakup kesiapan regulasi, kelembagaan pengawasan, serta dukungan anggaran sejak tahap awal. Menurutnya, aspek pengawasan dan mitigasi risiko harus terintegrasi dalam perencanaan agar keselamatan operasional PLTN dapat terjamin. "Makanya nanti di dalam studi-studi itu, dalam membuat juga perencanaan anggaran, itu sudah dikombinasikan, baik perencanaannya, anggarannya. Di dalam perencanaan sudah termasuk dan anggaran persiapan pengawasan nantinya. Kedua lokasi yang aman, yang tidak menimbulkan gangguan-gangguan, misalnya mengurangi dampak dari potensi seperti gempa bumi," tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut. Sebagai gambaran, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 menargetkan masuknya kapasitas listrik tenaga nuklir sebesar 500 megawatt (MW). Kapasitas tersebut direncanakan terbagi masing-masing 250 MW di wilayah Sumatera-Bangka pada 2032 dan 250 MW di Kalimantan pada 2033. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat bahwa pengoperasian PLTN membutuhkan dukungan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu. Sebanyak 15 persen tenaga kerja diproyeksikan merupakan tenaga ahli khusus ketenaganukliran, sedangkan 85 persen lainnya berasal dari disiplin rekayasa dan industri pendukung. (Ndy/um)...

Baca Detail
Puan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat
Berita
10 Nov 2026

Puan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, akan diarahkan pada 12 isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan memerlukan tindak lanjut dari Pemerintah. Sejumlah isu tersebut mencakup penanganan kasus penyadapan Presiden RI, perlindungan anak, persoalan bantuan sosial, hingga penguatan ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Puan saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). “Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah,” ujar Puan dalam pidatonya. Puan menjelaskan, terdapat 12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR RI. Secara rinci, isu tersebut meliputi Penanganan kasus penyadapan Presiden RI; Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak; Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak; Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana; Penanganan gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri. Selain itu, juga terdapat Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial; Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak; Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Pemerataan program revitalisasi sekolah; Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; serta Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri. Selanjutnya, DPR RI juga akan mengawasi percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri. Pada sektor perlindungan sosial dan kesehatan, pengawasan akan diarahkan pada perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak, dan kesiapan serta akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara itu, di bidang pendidikan dan perekonomian, DPR RI akan memberikan perhatian terhadap pemerataan program revitalisasi sekolah, perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal, serta penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak dan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri. Puan menegaskan bahwa berbagai isu tersebut menjadi perhatian DPR RI untuk memastikan Pemerintah mengambil langkah penyelesaian yang tepat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Puan juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan diplomasi parlemen DPR RI pada akhir Masa Persidangan sebelumnya. DPR RI telah menghadiri Sidang Umum ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) yang diselenggarakan di Arusha, Tanzania. “Melalui peran diplomasi parlemen, Delegasi DPR RI turut berpartisipasi pada sejumlah agenda multilateral strategis untuk merespons berbagai tantangan global dan agenda internasional,” ungkap Puan. Partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPR RI memperkuat kontribusi parlemen Indonesia dalam forum internasional sekaligus mendorong kerja sama antarparlemen dalam menghadapi berbagai tantangan global. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan diplomasi parlemen, DPR RI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional serta memastikan berbagai kebijakan yang dijalankan Pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat. (rdn)...

Baca Detail
DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga Hak Cipta pada Masa Persidangan II
Berita
10 Nov 2026

DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga Hak Cipta pada Masa Persidangan II

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI bersama Pemerintah akan melanjutkan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi inisiatif DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Beberapa RUU yang menjadi prioritas pembahasan tersebut di antaranya RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, serta RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Puan menegaskan, selain melanjutkan pembahasan sejumlah RUU tersebut, DPR RI juga berkomitmen mempercepat penyusunan berbagai RUU yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat. Menurutnya, percepatan pembentukan undang-undang harus tetap memperhatikan kualitas substansi, kehati-hatian dalam proses legislasi, serta memastikan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna. “DPR RI berkomitmen untuk mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat dengan mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna,” demikian disampaikan Puan dalam pidatonya. Di samping agenda legislasi, Puan menyampaikan bahwa DPR RI juga akan memberikan perhatian terhadap ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Hal ini dinilai penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional. Sejumlah faktor yang menjadi perhatian antara lain dinamika harga minyak bumi, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), serta perkembangan pasar modal. Puan menekankan bahwa DPR RI akan memastikan ketahanan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap terjaga sehingga kebijakan anggaran negara mampu melindungi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. “DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat,” tegas Puan. Melalui pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran tersebut, DPR RI berupaya memastikan agenda pembentukan regulasi berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap kondisi sosial dan ekonomi rakyat. (rdn)...

Baca Detail
Rofik Hananto Usul DPR Dalami Polemik Ijazah Gibran Lewat Pansus
Berita
10 Nov 2026

Rofik Hananto Usul DPR Dalami Polemik Ijazah Gibran Lewat Pansus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rofik Hananto mendorong DPR mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami polemik keabsahan administratif dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pembentukan Pansus diperlukan untuk memastikan proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel. "Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus 'Ijazah Gate' sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik," ujar Rofik melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (9/11/2026). Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan, polemik ini berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan wakil presiden dan turut bersinggungan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).                                                                                                                                                                             "Putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setara SMA. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon," ujar Rofik. Berdasarkan hal tersebut, ia menilai DPR perlu mendalami aspek administratif dan proses verifikasi dokumen pencalonan secara objektif dan terbuka. Dirinya menegaskan, pembentukan Pansus bukan dimaksudkan untuk mengintervensi putusan MK, melainkan memberikan kejelasan mengenai proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan wakil presiden. "Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden," jelasnya. Rofik juga mengingatkan bahwa prinsip kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law) harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. "Kami berpandangan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan," tegasnya. Menutup pernyataan, dirinya menilai, transparansi dan konsistensi penegakan hukum menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan negara dan pemilu. Jangan sampai muncul anggapan bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat, tetapi tidak berlaku sama ketika berhadapan dengan pemegang kekuasaan. "Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan," pungkas Rofik. (ayu/um)...

Baca Detail
Fast Track Legislation Tetap Junjung Kajian Akademis dan Partisipasi Publik
Berita
10 Nov 2026

Fast Track Legislation Tetap Junjung Kajian Akademis dan Partisipasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Nyoman Parta menegaskan bahwa penerapan konsep fast track legislation dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak akan mengurangi kualitas maupun prosedur pembentukan undang-undang. Menurutnya, percepatan hanya dilakukan pada aspek waktu pembahasan tanpa menghilangkan tahapan yang diwajibkan.“Pertama, harus ada kajian akademis, itu mutlak. Kedua, harus ada partisipasi yang bermakna,” ujar Nyoman kepada Parlementaria usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026).Ia menjelaskan, partisipasi bermakna (meaningful participation) merupakan prinsip yang harus tetap dijalankan dalam setiap pembentukan undang-undang. Prinsip tersebut mencakup tiga hak utama masyarakat, yakni hak untuk mengetahui atau mendengar rencana pembentukan undang-undang, hak memperoleh penjelasan mengenai substansi yang dibahas, serta hak untuk menyampaikan pendapat yang didengar oleh pembentuk undang-undang.Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, mekanisme fast track legislation hanya diterapkan terhadap rancangan undang-undang yang memiliki tingkat urgensi tinggi, misalnya berkaitan dengan kepentingan negara, hajat hidup orang banyak, maupun peluang strategis yang memerlukan respons regulasi secara cepat.“Walaupun cepat, bukan berarti satu hari selesai. Kajian akademis tetap ada, partisipasi bermakna tetap ada, RDP dan RDPU juga tetap dilaksanakan. Yang dipercepat adalah waktunya,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Bali tersebut.Nyoman menjelaskan, percepatan dapat dilakukan melalui pemadatan jadwal rapat ataupun penyelesaian pembahasan dalam satu masa sidang. Namun, seluruh prosedur yang diatur tetap harus dipenuhi sehingga kualitas pembentukan undang-undang tetap terjaga.Lebih lanjut, ia menilai kehadiran mekanisme fast track legislation juga akan memperjelas pembahasan terhadap RUU yang belum selesai pada akhir masa keanggotaan DPR. Menurutnya, RUU tersebut cukup dilaporkan dalam rapat paripurna untuk kemudian dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya melalui mekanisme Program Legislasi Nasional (Prolegnas).“Harusnya tidak ada lagi pemahaman carry over. Kalau ada RUU yang belum selesai di akhir masa jabatan, disampaikan saja di paripurna untuk dilanjutkan oleh DPR berikutnya melalui Prolegnas,” jelasnya.Terkait target penyelesaian, Nyoman berharap pembahasan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dirampungkan secepatnya karena regulasi tersebut akan menjadi pedoman utama dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.“Karena ini menjadi pedoman prosedur pembentukan undang-undang di DPR, menurut saya jangan lebih dari dua minggu. Targetnya harus selesai pada masa sidang ini,” pungkasnya. (bit/aha)...

Baca Detail