KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Kecelakaan Helikopter di Barito, Rina Sa'adah Desak Evaluasi Menyeluruh Operasi Karhutla
Berita
10 Nov 2026

Kecelakaan Helikopter di Barito, Rina Sa'adah Desak Evaluasi Menyeluruh Operasi Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah menegaskan pentingnya mengutamakan keselamatan petugas dan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat kecelakaan helikopter pemadam karhutla di Sungai Barito, Kalimantan Selatan (Kalsel). “Penanganan karhutla harus melindungi dua pihak sekaligus, masyarakat yang terdampak dan petugas yang berjuang menyelamatkan mereka. Keselamatan keduanya harus menjadi ukuran utama keberhasilan operasi,” ujar Rina kepada Media, Jakarta, Senin (9/11/2026). Dijelaskannya, kecelakaan tersebut harus menjadi perhatian serius untuk memperkuat perlindungan terhadap seluruh petugas penanggulangan karhutla, baik awak udara, personel darat, maupun relawan. Oleh karena itu menurut politisi dari Fraksi PKB ini, evaluasi keselamatan perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup perawatan armada, kesiapan awak, prosedur pengambilan air, kondisi cuaca, karakteristik lokasi, hingga koordinasi operasi udara dan darat. Termasuk pentingnya kewenangan yang jelas bagi petugas untuk menunda atau menghentikan operasi apabila kondisi dinilai tidak aman. “Mereka menjalankan tugas berisiko tinggi untuk melindungi masyarakat. Negara harus memastikan perlindungan itu hadir melalui armada yang laik, peralatan yang memadai, waktu istirahat yang cukup, layanan kesehatan, serta jaminan perlindungan kerja,” katanya. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa penanganan karhutla yang melanda sejumlah daerah tetap berlanjut dengan memperketat aspek keselamatan setelah adanya kecelakaan helikopter saat menjalankan misi pemadaman karhutla. "Kami ingin menegaskan bahwa kejadian ini tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk terus melakukan penanganan karhutla. Operasi pemadaman tetap harus berjalan, tetapi harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan secara ketat," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan. Sebelumnya, helikopter angkut jenis Super Puma H-225 dengan registrasi VH-HGM jatuh di Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalsel pada Minggu (8/11). Satu orang kru helikopter, Yayan Supyansuri yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah kecelakaan itu ditemukan meninggal dunia. Menyikapi kejadian itu, Berton menyatakan BNPB berkomitmen memfasilitasi investigasi resmi oleh pihak berwenang untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat. (ayu/we)...

Baca Detail
Edukasi Parlemen di Kuningan, Pelajar Diajak Pahami Fungsi Representasi DPR
Berita
10 Nov 2026

Edukasi Parlemen di Kuningan, Pelajar Diajak Pahami Fungsi Representasi DPR

PARLEMENTARIA, Kuningan – Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Rudi Rochmansyah menilai pemahaman masyarakat mengenai perbedaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dan eksekutif masih perlu diperkuat. Karena itu, literasi keparlemenan di kalangan generasi muda, khususnya pelajar SMA, menjadi penting agar mereka memahami kedudukan, fungsi, dan peran DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. “Ini adalah salah satu tugas kita bagaimana memberikan informasi atau sosialisasi bahwa peran legislatif dan peran eksekutif itu berbeda. Kita ingin memberikan pendidikan politik tentang keparlemenan sehingga generasi muda, khususnya pelajar SMA, dapat memahami dan mengenal apa itu DPR, kemudian apa tugas dan fungsinya,” ujar Rudi dalam kegiatan Edu Day—Literasi Parlemen Perpustakaan DPR RI di SMA Negeri 3 Kuningan, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Menurut Rudi, berdasarkan hasil survei yang menjadi perhatian pihaknya, masih terdapat persepsi masyarakat yang menyamakan tugas dan tanggung jawab legislatif dengan eksekutif. Padahal, kedua lembaga negara tersebut memiliki kedudukan dan fungsi berbeda. Kurangnya pemahaman ini turut memengaruhi cara masyarakat menilai kinerja DPR. Ia menjelaskan, salah satu aspek mendasar yang perlu dipahami masyarakat adalah fungsi representasi atau perwakilan DPR. Fungsi tersebut menjadi landasan pelaksanaan tiga fungsi utama parlemen, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Yang terpenting dari fungsi parlemen adalah fungsi representasi, fungsi perwakilan. Jadi, dalam melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, semuanya dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat,” jelas Rudi. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa edukasi parlemen juga menjadi sarana bagi pelajar untuk mengenal praktik demokrasi secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, dua alumni Parlemen Remaja 2026 asal Kuningan, yakni Khedira Pratama Azalia Handani dari SMAN 3 Kuningan dan Shalwa Agnia Fariha dari SMAN 2 Kuningan, dijadwalkan berbagi pengalaman selama mengikuti program tersebut. Program Edu Day yang diinisiasi Perpustakaan DPR RI ini menyasar pelajar SMA, terutama mereka yang akan memasuki usia sebagai pemilih pemula. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini memperkenalkan fungsi DPR, proses demokrasi, serta pentingnya kemampuan menilai informasi secara kritis. Selain itu, pelajar juga diperkenalkan dengan sumber informasi resmi yang dapat dimanfaatkan untuk mempelajari kebijakan publik dan kinerja lembaga perwakilan rakyat. Rudi berharap, kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap parlemen. Dengan demikian, pelajar tidak hanya mengenal DPR melalui pemberitaan atau informasi yang beredar, tetapi juga memahami secara langsung bagaimana lembaga perwakilan rakyat menjalankan tugas dan mandatnya. (blf/we)...

Baca Detail
BK DPR dan Leiden Law School Jajaki Kolaborasi Penguatan Riset dan Legislasi
Berita
10 Nov 2026

BK DPR dan Leiden Law School Jajaki Kolaborasi Penguatan Riset dan Legislasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI menjajaki kerja sama dengan Leiden Law School, Leiden University, untuk memperkuat riset dan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI. Kolaborasi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyusunan naskah akademik, rancangan undang-undang, serta rekomendasi kebijakan berbasis riset dan pengalaman internasional. Penjajakan tersebut berlangsung saat pertemuan antara Kepala BK Setjen DPR RI Bayu Dwi Anggoro dengan delegasi Leiden Law School di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Delegasi Leiden Law School, Leiden University dipimpin Prof. Simone van der Hof dari E-Law Department dengan didampingi oleh Prof. Bart Krans dari bidang International Civil and Commercial Law serta Anette van Sandwijk, Head Office for International Education, Leiden University. Lebih lanjut, Bayu menyampaikan, kerja sama internasional menjadi penting untuk memperkuat kapasitas dan kualitas dukungan keahlian DPR RI, khususnya dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Kedua pihak menargetkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada bulan Desember mendatang agar program kolaborasi dapat mulai direalisasikan tahun depan. “Ada lima area kerja sama yang sedang kami siapkan bersama Leiden Law School. Pertama, peningkatan kompetensi dan pendidikan staf Badan Keahlian melalui program magister maupun doktor. Kedua, pengembangan kompetensi melalui short course dan summer course di berbagai bidang hukum,” ujar Bayu. Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, jelasnya, kerja sama juga mencakup penguatan analisis perbandingan legislasi negara lain (foreign legislative analysis) untuk mendukung penyusunan naskah akademik, publikasi ilmiah bersama melalui jurnal dan buku, serta pengembangan transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam proses legislasi. Kedua pihak juga menjajaki penyelenggaraan seminar, lokakarya, diskusi, dan pertukaran peneliti. Dirinya juga menilai, kolaborasi dengan Leiden Law School akan memperkaya referensi akademik BK untuk mendukung keahlian kepada DPR RI. Dengan demikian, produk kajian yang dihasilkan diharapkan semakin komprehensif dan memiliki landasan akademik yang kuat.“Semakin banyak referensi akademik dan pengalaman internasional yang kita miliki, semakin baik pula kualitas naskah akademik dan rekomendasi kebijakan yang dapat kita hasilkan untuk mendukung fungsi legislasi DPR RI,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Prof. Simone van der Hof menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia melihat kesamaan kepentingan antara Leiden Law School dan BK DPR RI dalam mengembangkan kajian hukum, terutama untuk merespons berbagai isu global yang terus berkembang. “Pertemuan hari ini berlangsung sangat baik. Kami melihat banyak peluang untuk berkolaborasi dengan Badan Keahlian DPR RI dan Leiden Law School dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah teknologi digital, bagaimana teknologi tersebut diimplementasikan oleh pembentuk undang-undang, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat,” jelasnya. Menurut Prof. Simone, ruang kolaborasi tidak hanya terbatas pada penelitian mengenai digitalisasi, tetapi juga mencakup isu kesejahteraan, perubahan iklim, dan perlindungan hak anak. Berbagai program dapat diwujudkan melalui pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian bersama, penulisan jurnal dan buku, penyelenggaraan seminar dan lokakarya, hingga program summer school. “Kami ingin staf kami datang ke Indonesia dan juga belajar dari Indonesia. Kami juga berharap lebih banyak mahasiswa Indonesia belajar di Leiden. Selain itu, kita dapat menulis artikel jurnal, buku, dan melakukan penelitian bersama,” katanya. Ia menekankan bahwa hubungan antarmanusia menjadi fondasi penting dalam membangun kolaborasi internasional yang berkelanjutan. Melalui komunikasi dan pemahaman terhadap bidang kerja masing-masing, kedua institusi dapat mengidentifikasi peluang kerja sama yang lebih luas. “Hal yang paling penting adalah kita saling mengenal sebagai manusia. Setelah itu, kita akan menemukan banyak peluang kolaborasi karena memahami apa yang sedang dikerjakan oleh masing-masing pihak,” tuturnya. Lebih lanjut, Prof. Simone menilai perkembangan teknologi digital membutuhkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa menghambat inovasi. Karena itu, pembentuk undang-undang perlu memahami manfaat sekaligus risiko perkembangan teknologi agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat. “Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif. Perkembangan dunia digital membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang harus direspons melalui regulasi yang tepat,” pungkasnya. (bit/um)...

Baca Detail
RUU Perampasan Aset Perlu Lindungi Korban Investasi Bodong
Berita
10 Nov 2026

RUU Perampasan Aset Perlu Lindungi Korban Investasi Bodong

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemulihan aset bagi korban investasi bodong menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah pengaturan tindak pidana di bidang perbankan, mengingat praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dapat dilakukan melalui berbagai modus, termasuk dengan menggunakan kedok koperasi. Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa pengaturan tersebut berkaitan dengan upaya memastikan aset hasil kejahatan dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian masyarakat. Selama ini, para korban investasi bodong telah beberapa kali menyampaikan aspirasi melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, termasuk harapan agar aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada korban. Menurut Bob, persoalan tersebut perlu mendapat tempat dalam RUU Perampasan Aset agar mekanisme pemulihan tidak berhenti pada perampasan aset dan penyetoran hasilnya ke kas negara. Pengaturan yang tepat diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. "Saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, para korban investasi bodong yang sudah beberapa kali datang ke sini dalam RDP. Harapannya, aset yang dirampas dari pelaku tindak pidana itu bisa langsung dikembalikan kepada mereka melalui undang-undang ini, tidak semuanya masuk ke kas negara," ujar Bob dalam Rapat Panja Komisi III dengan Pemerintah di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).  Selain aspek pemulihan korban, Bob menyoroti pentingnya ketepatan dalam merumuskan karakteristik tindak pidana yang masuk dalam cakupan RUU tersebut. Ia menilai pengaturan tidak cukup hanya mengacu pada nomenklatur tindak pidana dalam undang-undang sektoral, tetapi juga perlu melihat pola dan karakteristik kejahatan yang dilakukan. Salah satu contohnya ialah penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui lembaga yang menggunakan kedok koperasi. Meskipun secara kelembagaan menggunakan nama koperasi, aktivitas yang dijalankan dapat memiliki karakteristik tindak pidana perbankan. Karena itu, penghapusan tindak pidana di bidang perbankan dalam rumusan pemerintah perlu dicermati agar modus kejahatan semacam ini tetap dapat dijangkau. Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini juga mengingatkan bahwa cakupan pengaturan harus dirumuskan secara proporsional. Ruang lingkup yang terlalu sempit berisiko membuat sejumlah tindak pidana yang merugikan masyarakat tidak terakomodasi. Sebaliknya, pengaturan yang terlalu luas juga dapat mengaburkan batasan tindak pidana yang menjadi objek perampasan aset. "Jangan sampai persoalan masyarakat yang selama ini mengadu kepada kita justru tidak tertampung. Namun, ruang lingkupnya juga jangan terlalu luas. Jadi, yang harus kita lihat adalah karakteristik tindak pidananya," pungkasnya. (ujm/rdn)...

Baca Detail
Prabowo Undang 10 Mantan Kapolri, Sejumlah Fraksi Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas
Berita
10 Nov 2026

Prabowo Undang 10 Mantan Kapolri, Sejumlah Fraksi Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal turut menjadi salah satu materi pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama 10 mantan Kapolri. Pertemuan tersebut turut membahas sejumlah persoalan strategis, sementara penanganan dugaan penyadapan ilegal saat ini telah berjalan melalui aparat penegak hukum. Dasco mengatakan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, pembahasan mengenai dugaan penyadapan ilegal memang sempat disinggung dalam pertemuan tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan apakah Presiden Prabowo memberikan perhatian atau instruksi khusus terkait penanganan kasus tersebut karena dirinya tidak menghadiri pertemuan itu. “Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan Presiden,” ujar Dasco kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya atensi khusus Presiden Prabowo terhadap pengungkapan kasus tersebut, Dasco mengaku belum mengetahui secara pasti substansi pembicaraan dalam pertemuan itu. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam pertemuan Presiden bersama para mantan Kapolri tersebut. “Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” ungkapnya. Di sisi lain, Dasco menyampaikan bahwa persoalan penyadapan juga berpotensi menjadi bagian dari agenda legislasi DPR RI melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Menurutnya, sebelum DPR memasuki masa sidang, sejumlah fraksi telah menyampaikan usulan secara informal agar pembahasan regulasi tersebut dapat segera dilakukan. “Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” jelas Dasco. Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa DPR masih akan melihat perkembangan dinamika politik dan pembahasan di internal parlemen sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah pembahasan RUU Penyadapan akan segera dimulai atau menjadi salah satu prioritas legislasi DPR pada masa sidang mendatang. “Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” pungkasnya. (aha/rdn)...

Baca Detail
Benny Utama Minta Perluasan Perampasan Aset Dibatasi Norma yang Jelas
Berita
09 Nov 2026

Benny Utama Minta Perluasan Perampasan Aset Dibatasi Norma yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mengingatkan agar perluasan jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, disertai batasan normatif yang jelas. Kejelasan tersebut diperlukan agar penguatan kewenangan negara dalam merampas aset tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun mengabaikan perlindungan hak masyarakat. Menurut Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu, RUU Perampasan Aset merupakan regulasi yang memiliki konsekuensi luas sehingga setiap ketentuan di dalamnya perlu dibahas secara hati-hati. Perumusan norma, khususnya mengenai tindak pidana yang menjadi dasar perampasan, harus memiliki ukuran yang tegas agar penerapannya tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas. “Perluasan jenis tindak pidana dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini harus disertai batasan normatif yang jelas,” ujar Benny dalam RDPU Komisi III DPR RI bersama akademisi terkait pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Dalam pembahasan tersebut, Benny juga menyoroti sejumlah aspek substansial yang perlu dicermati, antara lain ketentuan non-conviction based (NCB), hubungan antara aset dan tindak pidana yang mendasarinya (asset-crime nexus), pembuktian terbalik, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties). Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang memadai. Terutama, hubungan antara aset dan tindak pidana perlu dirumuskan secara jelas agar tindakan perampasan tidak dilakukan tanpa keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Benny menegaskan, efektivitas perampasan aset tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembentukan regulasi tersebut. Di sisi lain, kepastian hukum dan rasa keadilan juga harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini penting karena kewenangan untuk menelusuri, membekukan, hingga merampas aset berpotensi berdampak langsung terhadap hak kepemilikan seseorang maupun pihak lain yang berkaitan dengan aset tersebut. “Efektivitas perampasan aset itu juga harus berjalan bersama kepastian hukum dan keadilan. Jadi tidak hanya kita merampas, ini yang menjadi catatan betul bagi kita, tetapi harus ada kepastian hukum dan keadilan,” ungkapnya. Ia menilai, pengaturan mengenai perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik juga perlu mendapat perhatian. Jangan sampai pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana justru kehilangan hak atas aset hanya karena memiliki hubungan kepemilikan atau keterkaitan tertentu dengan pihak yang sedang diproses hukum. Karena itu, Benny berharap seluruh aspek tersebut dapat dicermati dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Rumusan yang jelas dan proporsional diperlukan agar regulasi ini mampu memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus menjaga prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat. Sebelumnya, pada Kamis (5/11/2026), Komisi III DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan tersebut dilakukan untuk mempertegas fokus pengaturan sekaligus ruang lingkup tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas fokus pengaturan, dengan tindak pidana korupsi sebagai perhatian utama, sementara tindak pidana lainnya akan dibatasi melalui pembahasan dalam batang tubuh RUU. Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa usulan pemerintah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa judul sebelumnya masih terlalu umum dan belum secara tegas menggambarkan sasaran pengaturan. Meski demikian, tindak pidana lain di luar korupsi tetap dimungkinkan masuk dalam cakupan undang-undang, sepanjang jenisnya disepakati bersama dalam pembahasan. Adapun selain tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya yang dimaksud dalam RUU ini adalah Tindak pidana narkotika dan psikotropika, Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, Tindak pidana penyelundupan manusia, Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, Tindak pidana di bidang kehutanan, Tindak pidana di bidang lingkungan hidup, Tindak pidana di bidang perpajakan, Tindak pidana di bidang perbankan, Tindak pidana di bidang perasuransian, Tindak pidana di bidang pertambangan, Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, Tindak pidana perdagangan orang. (fa/rdn)...

Baca Detail
Nasir Djamil Tekankan Integritas Pengelola dalam RUU Perampasan Aset
Berita
09 Nov 2026

Nasir Djamil Tekankan Integritas Pengelola dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekankan pentingnya integritas sumber daya manusia dan desain kelembagaan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, keberhasilan regulasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum yang disusun, tetapi juga oleh kemampuan dan integritas pihak yang nantinya diberi amanah untuk mengelola serta mengawasi aset hasil tindak pidana. Politisi dari Fraksi PKS itu menilai, pengaturan kelembagaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu dicermati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sebab, seluruh norma yang nantinya disepakati harus dapat dijalankan secara konsisten oleh institusi yang bertanggung jawab. Karena itu, penentuan pihak pengelola aset perlu disertai pertimbangan mengenai kapasitas, independensi, dan integritas para penyelenggaranya. “Yang paling penting juga di antara banyak isu yang disampaikan oleh narasumber itu adalah soal kemampuan penyelenggara undang-undang ini nanti ke depan. Bagaimana orang-orang yang diserahkan amanah untuk mengurus ini adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi,” ujar Nasir saat diwawancarai Parlementaria di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan, pembahasan desain kelembagaan juga mencakup pilihan apakah pengelolaan aset hasil tindak pidana tetap berada di bawah Kejaksaan Agung atau ditangani oleh badan independen yang dibentuk secara khusus. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dikaji dengan melihat praktik terbaik atau best practice dari sejumlah negara yang telah menerapkan mekanisme pengelolaan dan perampasan aset. “Apakah nanti kelembagaan itu masih tetap menempel di Kejaksaan Agung atau lembaga yang akan mengurus undang-undang ini dikeluarkan menjadi badan independen. Dan tentu nanti kita akan melihat best practice-nya yang ada di beberapa negara terkait dengan pengelolaan dan perampasan aset tadi itu,” jelasnya. Selain lembaga pengelola, Nasir juga menyoroti perlunya membentuk mekanisme pengawasan yang kuat. Ia mengingatkan, kewenangan besar dalam pengelolaan dan perampasan aset harus diimbangi sistem kontrol agar pelaksanaannya tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Menurutnya, persoalan integritas aparat penegak hukum masih menjadi perhatian. Ia menyebut, selama ini masyarakat kerap dihadapkan pada perilaku oknum aparat yang justru melampaui kewenangan, menyalahgunakan jabatan, bahkan terlibat dalam tindak kejahatan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa lembaga yang menjalankan undang-undang harus memiliki pengawasan yang memadai. “Jangan sampai terjadi abuse dalam pelaksanaannya. Dan kita juga selama ini sering disuguhi dengan oknum-oknum aparat penegak hukum yang justru mereka melampaui kewenangan, menyalahi kewenangan, bahkan ikut dalam kejahatan itu sendiri,” tegas Nasir. Karena itu, ia berpandangan bahwa desain kelembagaan pengelola dan lembaga pengawas harus dirumuskan secara cermat sejak pembahasan RUU. Keduanya memiliki peran penting untuk memastikan seluruh norma dalam undang-undang dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Nasir menambahkan, tujuan utama pembentukan regulasi tersebut adalah menghadirkan keadilan, tidak hanya dalam pengertian distributif, tetapi juga keadilan substantif. Dengan demikian, pengaturan kelembagaan yang tepat dan pengawasan yang kuat menjadi bagian penting agar kewenangan perampasan aset benar-benar dijalankan untuk mencapai tujuan hukum, bukan justru menimbulkan persoalan baru. (fa/rdn)...

Baca Detail
Safaruddin Harap Aset Sitaan Penipuan Langsung Dikembalikan kepada Korban
Berita
09 Nov 2026

Safaruddin Harap Aset Sitaan Penipuan Langsung Dikembalikan kepada Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur mekanisme pengembalian aset hasil penelusuran dan penyitaan kepada korban penipuan. Pengembalian tersebut diharapkan dapat dilakukan secara langsung agar masyarakat yang dirugikan, khususnya korban investasi bodong dan penipuan perjalanan umrah, segera memperoleh kembali haknya.Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, selama ini korban penipuan kerap menghadapi persoalan ketika pelaku telah diproses hukum, tetapi uang yang mereka setorkan tidak kunjung kembali. Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan jalan bagi pemulihan kerugian korban melalui penelusuran dan penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.“Dan kita utamakan nanti ketika ada investasi bodong, penipuan dari umrah itu dimasukkan dan kita utamakan untuk mengembalikan aset-aset itu kepada yang korban,” ujar Safaruddin saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).Ia menjelaskan, aset yang berhasil ditelusuri dan disita diharapkan dapat segera dikembalikan kepada para korban. Dengan demikian, proses pemulihan kerugian tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh kembali hak ekonominya.Safaruddin juga berpandangan pengembalian aset tersebut sebaiknya tidak harus melalui badan pengelola aset terlebih dahulu. Menurutnya, mekanisme yang terlalu panjang berpotensi membuat proses pengembalian kepada korban menjadi tidak segera terlaksana.“Kita mengharapkan seperti itu supaya kalau melalui badan itu nanti dikelola masuk ke negara lagi. Tapi kita harapkan untuk segera dikembalikan kepada para korban,” jelasnya.Ia berharap pengaturan tersebut dapat menjadi salah satu upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan. Safaruddin juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum menempatkan dana dalam suatu investasi maupun menggunakan jasa perjalanan umrah.“Kita akan memasukkan itu dan akan segera dikembalikan. Mudah-mudahan dengan undang-undang perampasan aset ini bisa terlindungi korban-korban,” pungkasnya.Lebih lanjut, Safaruddin mengimbau masyarakat untuk memastikan kredibilitas penyelenggara investasi maupun biro perjalanan umrah sebelum melakukan transaksi. Menurutnya, masyarakat perlu meneliti kemampuan finansial dan kelayakan penyelenggara agar tidak terjerat penawaran yang berujung pada kerugian. (fa/aha)...

Baca Detail
Charles M: Satu Orang Satu Rekening, Perluas Akses Keuangan
Berita
09 Nov 2026

Charles M: Satu Orang Satu Rekening, Perluas Akses Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyambut baik Program Satu Orang Satu Rekening yang tengah disiapkan pemerintah. Menurutnya, pembukaan rekening gratis bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal merupakan langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempermudah masyarakat beradaptasi dengan era digital.“Program Satu Orang Satu Rekening ini menjadi dukungan dari Negara untuk memperluas akses perbankan kepada masyarakat. Ini sebuah program yang baik dan sangat bermanfaat, khususnya bagi kelompok warga menengah ke bawah,” kata Charles Meikyansah dalam keterangan persnya, Jakarta, Senin (9/11/2026).Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat pada akhir 2026. Salah satunya melalui Program Satu Orang Satu Rekening yang menargetkan pembukaan rekening bank gratis bagi sekitar 25,16 juta penduduk dewasa berusia 17 tahun ke atas dari kelompok desil 1 hingga desil 4 yang belum memiliki rekening bank.Setiap rekening nantinya akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50 ribu dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp1,28 triliun. Program ini juga diharapkan mendukung perluasan inklusi keuangan sekaligus mempercepat penyaluran bantuan sosial secara lebih tepat sasaran.Charles menilai program tersebut akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akses terhadap layanan keuangan digital yang kini semakin berkembang. “Hari ini kita ketahui, digitalisasi sudah menyentuh semua lini termasuk dalam transaksi keuangan sehari-hari. Program Satu Orang Satu Rekening akan mempermudah akses digitalisasi keuangan masyarakat,” tuturnya.Selain memperluas akses perbankan, Charles menilai program ini menjadi langkah tepat untuk mendukung transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, mayoritas sasaran Program Satu Orang Satu Rekening merupakan masyarakat penerima manfaat bansos sehingga keberadaan rekening bank akan mempermudah mekanisme penyaluran bantuan secara langsung.“Program Satu Orang Satu Rekening juga menjadi pendekatan yang tepat untuk mendukung digitalisasi bansos yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Charles.Anggota Komisi XI DPR RI itu juga mendorong pemerintah bersama otoritas dan perbankan pelaksana memperkuat sosialisasi kepada masyarakat sebelum program diluncurkan. “Selagi Pemerintah mematangkan program ini, lembaga otoritas dan bank pelaksana perlu memperluas informasi mengenai ketentuan sebelum program diluncurkan,” ungkap Anggota Fraksi Partai NasDem itu.Charles menilai pihak bank perlu memberikan informasi secara jelas mengenai biaya administrasi, saldo minimum, ketentuan penarikan dan transfer, hingga perlakuan terhadap rekening yang tidak aktif. “Warga perlu mengetahui berapa saldo yang dapat digunakan dan biaya yang mungkin timbul setelah rekening dibuka. Kepastian tersebut membantu masyarakat memilih cara bertransaksi yang sesuai kebutuhan,” sebut Charles.Menurutnya, pemerintah juga dapat memanfaatkan perangkat desa, RT, dan RW untuk memperluas penyebaran informasi mengingat sasaran program merupakan kelompok masyarakat yang masih minim akses terhadap layanan perbankan.“Karena sasarannya adalah kelompok masyarakat rentan yang biasanya awam terhadap akses perbankan, maka penjelasan melalui perangkat RT/RW bisa lebih memudahkan penyaluran informasi,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Timur IV tersebut.Charles juga mendorong adanya pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan membuka rekening, termasuk melalui layanan jemput bola. “Bisa menggunakan metode jemput bola sehingga sasaran masyarakat yang dituju dalam program ini betul-betul mendapat kemudahan saat pembukaan rekening,” ujarnya.Selain itu, ia meminta perbankan menyiapkan infrastruktur pelayanan hingga tingkat cabang dan agen, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor bank. “Kesiapan juga perlu memperhitungkan kebutuhan sarana bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi bank terdekat,” terangnya.Charles juga mengingatkan perlunya mekanisme untuk mengantisipasi masyarakat yang sebenarnya telah memiliki rekening namun kehilangan akses karena rekening lama tidak lagi aktif. “Mekanisme pembukaan juga perlu mengantisipasi warga yang memiliki rekening lama tetapi kehilangan akses. Pemeriksaan terhadap keadaan tersebut diperlukan agar solusi yang diberikan sesuai kebutuhan, termasuk pemulihan akses apabila memungkinkan,” paparnya.Ia pun meminta agar pihak bank menyediakan layanan bantuan aktivasi maupun pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat. “Warga harus memperoleh penjelasan apabila terjadi kendala, langkah penyelesaian, dan pihak yang dapat membantu untuk mengatasi persoalan tersebut,” ucapnya.Lebih lanjut, Charles berharap rekening yang dibuka melalui program tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk menerima bantuan pemerintah, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana transaksi keuangan sehari-hari. “Masyarakat harus dapat menggunakan rekening untuk menerima penghasilan, menyimpan uang, atau memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari,” tukas Charles.Di akhir keterangannya, Charles mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara berkala agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. “Program yang baik ini akan semakin maskimal jika disertai evaluasi yang dapat menjangkau setiap adanya kendala. Hal tersebut diperlukan dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan program Pemerintah dengan sebesar-besarnya,” tutup Charles. (bit/aha)...

Baca Detail