KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA (MENDENGARKAN MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA.)
Berita
09 Nov 2026

KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA (MENDENGARKAN MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA.)

KOMISI III DPR RIRDPU DENGAN:1. PROF. DR. ERMA RUSDIANA, S.H., M.H. (GURU BESAR BIDANG HUKUM PIDANA KORUPSI DAN KORPORASI UNIVERSITAS TRUNOJOYO).2. PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PPKHI).3. PENGURUS PUSAT ASOSIASI MAHASISWA HUKUM TATA NEGARA.AGENDA: MENDENGARKAN MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA.Siaran Langsung : https://s.id/o7Pyr...

Baca Detail
Rokhmat Ardiyan Sebut Aspirasi Pelajar Penting bagi RUU Perubahan Iklim
Berita
07 Nov 2026

Rokhmat Ardiyan Sebut Aspirasi Pelajar Penting bagi RUU Perubahan Iklim

PARLEMENTARIA, Kuningan – Anggota Komisi XII DPR Rokhmat Ardiyan, mendorong generasi muda untuk berperan aktif mengawal kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi penting dalam memastikan persoalan lingkungan mendapat perhatian dan menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Rokhmat saat menghadiri kegiatan Edu Day, Literasi Parlemen Perpustakaan DPR RI di SMA Negeri 3 Kuningan, Jawa Barat, pada Jumat (6/11/2026). Acara yang mengusung tema 'Generasi Muda Peduli Lingkungan, Parlemen Mengawal Masa Depan Berkelanjutan' ini menjadi ruang edukasi sekaligus dialog antara parlemen dan generasi muda untuk memperkenalkan fungsi DPR RI. Rokhmat mengapresiasi berbagai prestasi yang telah diraih SMA Negeri 3 Kuningan, mulai dari bidang olimpiade, lingkungan hidup, hingga pencak silat. Menurutnya, sekolah yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan merupakan ruang strategis untuk membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya keterlibatan dalam pengawalan kebijakan pemerintah. “Apalagi ini SMA yang unggulan di bidang lingkungan hidup. Kami punya kepentingan di sini agar bagaimana generasi muda ini mengawal kebijakan pemerintah di bidang lingkungan. Kami juga menerima masukan-masukan yang sangat penting dan sangat berharga,” ujar Rokhmat. Ia menilai, masukan dari kalangan pelajar menjadi relevan di tengah upaya mendorong perhatian lebih besar terhadap persoalan perubahan iklim. Rokhmat juga mengungkapkan bahwa DPR RI tengah merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim, sehingga dialog dengan generasi muda dalam kegiatan tersebut dinilainya memiliki arti penting. “Apalagi kami juga sedang merancang Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim, jadi ini sangat penting sekali pertemuan ini. Luar biasa bisa turut melibatkan anak muda agar semakin kritis dalam berdemokrasi dan mengawasi kebijakan,” ungkapnya. Lebih lanjut, Rokhmat menekankan pentingnya pengenalan fungsi dan tugas parlemen kepada generasi muda sejak dini. Dengan memahami peran DPR RI, pelajar diharapkan tidak hanya mengenal lembaga legislatif, tetapi juga mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi serta menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kegiatan Edu Day menjadi salah satu upaya mendekatkan parlemen kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Melalui ruang dialog tersebut, generasi muda diharapkan dapat memahami peran lembaga perwakilan rakyat sekaligus turut mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan lingkungan bagi masa depan. Sementara itu, Plt. Kepala Sekolah SMAN 3 Kuningan, Nining Cartini, menyampaikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah menjadi bagian dari budaya yang dibangun di lingkungan sekolah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui lingkungan sekolah yang hijau, dipenuhi berbagai tanaman, serta menjadikan SMAN 3 Kuningan sebagai salah satu sekolah percontohan dalam aspek kebersihan.  “Pembentukan karakter peduli lingkungan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar siswa tidak hanya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki keberanian untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan,” ungkap Nining kepada Parlementaria. Rokhmat pun menyampaikan apresiasi kepada SMAN 3 Kuningan, Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Perpustakaan DPR RI, bekerja sama dengan Bagian Humas dan Museum serta Bagian Arsip atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap interaksi antara parlemen dan dunia pendidikan dapat terus diperkuat sehingga aspirasi generasi muda turut menjadi perhatian dalam pengawalan kebijakan publik, termasuk di bidang lingkungan hidup. (blf/we)...

Baca Detail
Mercy Barends Minta Pengelolaan Aset Hasil Perampasan Diawasi DPR dan Publik
Berita
06 Nov 2026

Mercy Barends Minta Pengelolaan Aset Hasil Perampasan Diawasi DPR dan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta pengelolaan aset hasil perampasan tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia menilai, mekanisme pengawasan dan pelaporan berkala kepada DPR RI serta keterbukaan informasi kepada masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam pengaturan tersebut. Menurut Mercy, kejelasan tata kelola diperlukan agar setiap aset yang berhasil dirampas atau dipulihkan negara dapat terdata, terpelihara, dan dimanfaatkan secara tepat. Informasi mengenai jumlah, bentuk, lokasi, hingga status pengelolaan aset juga harus dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan RUU Perampasan Aset adalah penentuan institusi yang bertanggung jawab mengelola aset setelah proses perampasan dilakukan. Sebab, saat ini pengelolaan aset hasil tindak pidana masih tersebar di sejumlah institusi, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan. Dalam diskusi bersama sejumlah pakar, lanjutnya, muncul usulan pembentukan lembaga independen yang secara khusus menangani pengelolaan aset hasil tindak pidana. Gagasan tersebut dinilai layak dipertimbangkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan maupun benturan kepentingan antarlembaga negara. “Daripada di kemudian hari terjadi bentrok antarinstansi, terjadi bentrok kepentingan antarberbagai institusi negara ini, maka sebaiknya dibentuk satu lembaga yang sifatnya independen,” ujar Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama sejumlah pakar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menambahkan, pengelolaan aset harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari pencatatan atau registrasi, penataan, penilaian, hingga pemeliharaan dan pemanfaatan. Proses penilaian juga penting untuk memastikan nilai aset tetap terpantau, termasuk mengantisipasi penyusutan atau depresiasi selama masa pengelolaan. Lebih jauh, Mercy berpandangan bahwa aset yang telah dirampas negara tidak semestinya hanya disimpan, tetapi juga dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan publik. Misalnya, mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan maupun memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, ia menekankan pentingnya sistem pengawasan dan pelaporan yang jelas. Menurutnya, pertanggungjawaban pengelolaan aset tidak cukup hanya disampaikan kepada Presiden, tetapi juga harus dilaporkan kepada DPR RI sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, termasuk terhadap pengelolaan keuangan dan aset negara. “Pelaporan tidak hanya ke Presiden. Pelaporan ke DPR karena ini lembaga yang termasuk juga bertanggung jawab berkaitan dengan seluruh keuangan negara, termasuk aset-aset negara,” tegasnya. Selain pengawasan parlemen, Mercy juga mendorong agar masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi pengelolaan aset hasil perampasan. Publik perlu mengetahui jumlah aset yang berhasil dirampas atau dipulihkan negara setiap tahun, bentuk dan lokasi aset, hingga status serta mekanisme pemanfaatannya. Keterbukaan informasi tersebut, menurutnya, tidak hanya mencakup aset fisik, tetapi juga aset nonfisik, termasuk dana yang tersimpan dalam rekening perbankan. Dengan demikian, masyarakat dapat turut mengawasi sekaligus memastikan aset hasil tindak pidana benar-benar dikelola untuk kepentingan negara. “Rakyat juga harus bisa mengakses, berapa banyak dalam satu tahun aset yang berhasil dirampas atau dipulihkan oleh negara, bentuknya apa saja, di mana saja dirampas, sekarang ditempatkan di mana, dan pengelolaannya seperti apa,” ungkap legislator dari daerah pemilihan Maluku tersebut. Mercy berharap, pengaturan mengenai kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan pelaporan pengelolaan aset menjadi perhatian serius dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, keberhasilan negara merampas aset hasil tindak pidana dapat diikuti dengan pengelolaan yang optimal dan memberikan manfaat nyata bagi negara maupun masyarakat. (fa/ssb)...

Baca Detail
Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA
Berita
06 Nov 2026

Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menekankan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan, sosialisasi secara masif, serta pengawasan bersama untuk mencegah kecurangan dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam menjaga integritas pelaksanaan asesmen pendidikan tersebut. Hal itu disampaikan Ferdiansyah menanggapi temuan dugaan pelanggaran TKA di 308 satuan pendidikan yang tersebar di 33 provinsi. Menurutnya, pelaksanaan TKA dari tahun ke tahun memang menunjukkan kemajuan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Namun, temuan tersebut tetap harus menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). “Untuk Tes Kemampuan Akademik atau yang biasa disebut TKA, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya, menurut kami dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Hanya saja, kalau ditanya apakah masih terindikasi terjadi kecurangan, tentu di sini harus ada introspeksi kita sendiri, termasuk dari Kemendikdasmen untuk lebih melibatkan para pemangku kepentingan,” ujarnya kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia menilai, keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat di daerah, masih perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap pelaksanaan TKA dapat berjalan lebih optimal. Kemendikdasmen, menurutnya, perlu membuka ruang partisipasi bagi para pemangku kepentingan untuk turut memantau dan meninjau pelaksanaan asesmen tersebut. “Seharusnya Kemendikdasmen melibatkan para pemangku kepentingan di seluruh daerah untuk bersama-sama melihat dan meninjau pelaksanaan TKA tersebut,” katanya. Selain pelibatan publik, Ferdiansyah juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan penyampaian informasi secara luas kepada masyarakat. Minimnya informasi dinilai dapat mengurangi partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan TKA sekaligus memperbesar potensi terjadinya pelanggaran. “Pelibatan masyarakat pada pelaksanaan TKA tahun ini kami anggap masih kurang, begitu juga informasi yang disampaikan. Karena itu, untuk mengurangi indikasi kecurangan di 308 satuan pendidikan jenjang SMA tersebut, kuncinya adalah pelibatan, sosialisasi, dan pengawasan bersama sejak awal hingga akhir pelaksanaan TKA,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut. Lebih lanjut, Ferdiansyah mengingatkan bahwa TKA pada dasarnya bertujuan memetakan capaian proses pembelajaran peserta didik, bukan sekadar mengejar hasil atau nilai tinggi. Karena itu, praktik kecurangan justru berpotensi merugikan siswa dan sekolah dalam jangka panjang. “Apabila terjadi kecurangan, yang dirugikan adalah siswa dan sekolah itu sendiri. Mungkin saat ini mereka merasa diuntungkan, tetapi saya yakin dua atau tiga tahun yang akan datang mereka akan merasa dirugikan,” jelasnya. Ia menjelaskan, hasil TKA menjadi salah satu dasar dalam memetakan mutu pendidikan. Apabila hasil asesmen tidak mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya akibat kecurangan, pemerintah berpotensi keliru dalam mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Akibatnya, sekolah yang sebenarnya masih membutuhkan pembinaan justru dapat dinilai telah mencapai standar kemampuan yang baik sehingga tidak memperoleh pendampingan atau perhatian khusus yang semestinya diberikan. “Dengan kecurangan tersebut, sekolah dan siswanya dianggap sudah mampu sehingga tidak mendapat pendampingan. Padahal, apabila dianggap masih kurang mampu, mereka bisa memperoleh pendampingan bahkan perhatian khusus. Konsekuensi kecurangan itulah yang pada akhirnya akan merugikan sekolah maupun peserta didik,” pungkasnya. (bit/ssb)...

Baca Detail
Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok
Berita
06 Nov 2026

Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok PT Indofood. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke PT Indofood di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (6/9/2026). Samuel menilai, sebagai perusahaan yang telah menembus pasar global, Indofood memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah. Namun, besarnya kapasitas produksi juga harus diimbangi dengan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, pengolahan limbah perlu diarahkan pada pemanfaatan kembali melalui konsep daur ulang dan energi hijau (green energy). Ia meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah industri, termasuk pemanfaatan limbah sebagai sumber energi alternatif. Selain itu, Samuel mendorong Indofood memperluas keterlibatan IKM lokal sebagai pemasok bahan baku, tidak hanya dari sektor pertanian dan peternakan, tetapi juga pemasok berbagai bahan bumbu dan kebutuhan produksi lainnya. “Standarisasi pemasok memang harus tinggi, tetapi bagaimana dengan pengelolaan limbah dari para pemasok? Apakah mereka juga mendapatkan arahan agar proses produksinya memperhatikan lingkungan,” ujarnya. Legislator Dapil Jawa Tengah I itu turut menyoroti tingginya biaya produksi akibat kenaikan biaya energi. Ia meminta penjelasan lebih rinci mengenai upaya perusahaan mengendalikan biaya tersebut, termasuk pemanfaatan bonggol sawit sebagai sumber energi alternatif. Di sisi lain, ia juga meminta klarifikasi perusahaan terkait informasi yang beredar di masyarakat mengenai kandungan dan keamanan produk mi instan. Menurutnya, informasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar dan tidak terpengaruh kabar yang belum terverifikasi. Samuel juga menyinggung peluang substitusi bahan baku impor dengan bahan baku lokal, khususnya gandum yang selama ini masih diimpor. Ia mengapresiasi upaya perusahaan menguji penggunaan tepung tapioka lokal, meskipun kualitasnya dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar produksi.Ia berharap industri besar seperti Indofood terus membuka peluang bagi bahan baku lokal melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pemasok dalam negeri. “Industri besar harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Karena itu, peluang penggunaan bahan baku lokal, pemberdayaan IKM, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah harus terus diperkuat,” tutup Samuel. (mr/we)...

Baca Detail
Siarkan Persidangan yang Terbuka, Setjen DPR Raih State Institution Award CNN Indonesia Awards 2026
Berita
06 Nov 2026

Siarkan Persidangan yang Terbuka, Setjen DPR Raih State Institution Award CNN Indonesia Awards 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI meraih penghargaan State Institution Award pada ajang CNN Indonesia Awards 2026 untuk nominasi “Outstanding Parliamentary Public Communication Innovation”. Penghargaan diserahkan pada malam penganugerahan yang berlangsung di Ballroom Dua Mutiara, JW Marriott Hotel, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (6/11/2026), dan diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Suprihartini. Penghargaan ini diberikan atas inovasi komunikasi publik parlemen dalam membuka akses masyarakat terhadap berbagai aktivitas dan kinerja DPR RI. Melalui TVR Parlemen, Setjen DPR RI menyiarkan persidangan dan kegiatan kedewanan secara terbuka, sehingga publik dapat mengikuti secara langsung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. “Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja bersama seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menghadirkan parlemen yang terbuka. Bagi kami, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan amanah masyarakat berhak mengetahui dan mengikuti setiap proses kerja wakilnya di DPR RI. Sebanyak 2.611 siaran persidangan yang kami hadirkan secara terbuka adalah wujud komitmen tersebut, dan akan terus kami jaga,” ujar Plt. Sekjen DPR RI, Suprihartini.  Berdasarkan data Divisi Riset TVR Parlemen, selama masa Keanggotaan DPR RI periode 2024-2029, sebanyak 2.611 siaran persidangan itu telah disiarkan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik sejak 1 Oktober 2024 hingga 28 Oktober 2026. Seluruh siaran dapat diikuti secara daring melalui kanal YouTube TVR Parlemen dan portal tvrparlemen.dpr.go.id, serta didistribusikan melalui jaringan televisi terestrial maupun televisi berlangganan. Rekaman siaran juga tersimpan sebagai arsip digital yang dapat ditonton kembali kapan saja. Pelaksanaan siaran persidangan tetap memperhatikan status rapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib DPR RI. TVR Parlemen mengudara 24 jam, sehingga akses publik atas informasi kedewanan tidak dibatasi oleh jam kerja. Setjen DPR RI menyampaikan apresiasi kepada CNN Indonesia dan dewan juri atas penghargaan ini. Penghargaan ini semakin memperkuat komitmen Setjen DPR RI untuk terus menghadirkan layanan informasi publik yang terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. (aha)...

Baca Detail
Kasus Penyadapan Presiden, Alarm Keras bagi Perlindungan Privasi dan Keamanan Negara
Berita
06 Nov 2026

Kasus Penyadapan Presiden, Alarm Keras bagi Perlindungan Privasi dan Keamanan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Rofik Hananto, memberikan respons menyusul menguatnya sorotan publik terhadap penyadapan ilegal yang diduga melibatkan anggota Polri terhadap Presiden Republik Indonesia. Rofik menyatakan bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai pelanggaran etik internal semata. "Penyadapan ilegal yang melibatkan oknum aktif Polri terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pejabat negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa." ujar Rofik dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (6/11/2026). Diketahui, berita penyadapan ini berawal dari mencuatnya kabar pengawasan tak berizin terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang disinyalir melibatkan jaringan oknum di tubuh kepolisian. Dugaan peretasan dan penyadapan akses informasi strategis kepala negara tersebut memicu perhatian luas publik, pakar hukum, hingga parlemen karena menyangkut langsung kerahasiaan komunikasi simpul tertinggi kepemimpinan nasional. Rofik menyoroti bahwa insiden tersebut membawa implikasi luas terhadap rasa aman masyarakat secara keseluruhan. "Kalau penyadapan ilegal diduga terjadi terhadap Presiden dan pejabat negara, maka ini bukan lagi sekadar persoalan internal aparat. Ini adalah alarm bagi perlindungan privasi seluruh rakyat Indonesia. Negara tidak boleh menjadi sumber ketakutan bagi rakyatnya sendiri," ujar Politisi Fraksi PKS ini. Rofik mendesak agar Bareskrim Polri dan aparat penegak hukum terkait tidak bekerja setengah-setengah. Pengungkapan perkara harus menyasar dalang di balik layar, bukan sekadar operator teknis di lapangan. "Kasus ini harus diusut sampai ke aktor utama. Publik tidak cukup hanya mengetahui siapa pelaksana penyadapan, tetapi juga harus mengetahui apa motifnya, siapa yang memerintahkan, dan untuk kepentingan siapa penyadapan ilegal itu dilakukan. Jangan berhenti di permukaan, bongkar sampai ke akar persoalannya," ungkap Anggota Komisi XIII DPR RI itu. Untuk memastikan akuntabilitas proses penyidikan, Rofik menekankan pentingnya penelusuran barang bukti secara komprehensif. Seluruh perangkat komunikasi, rekaman, hingga alur diseminasi informasi harus diaudit secara profesional demi membongkar jejaring yang terlibat. "Seluruh bukti, termasuk perangkat, rekaman, aliran informasi, komunikasi terkait, dan penggunaan hasil penyadapan, harus ditelusuri secara profesional untuk memastikan tidak ada pihak yang lolos dari pertanggungjawaban hukum," paparnya. Rofik menegaskan bahwa penerapan pasal hukum berat, seperti ketentuan makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan proses pembuktian yang objektif, bukan spekulasi semata. Perlu dicatat bahwa Pasal 191 KUHP Nasional mengatur tentang makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud tertentu, sementara Pasal 193 berkaitan dengan makar terhadap pemerintah dengan maksud menggulingkan pemerintah. "Apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 maupun Pasal 193 KUHP Nasional, maka penerapan pasal tersebut harus dilakukan secara tegas dan sesuai ketentuan hukum," ujar Rofik. Rofik menegaskan bahwa ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola institusi penegak hukum agar pengawasan terhadap kewenangan intelijen dan penyadapan semakin diperketat. Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI, akan terus mengawal proses hukum ini secara transparan, profesional, independen, dan menyeluruh demi menjaga supremasi hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. (rdn)...

Baca Detail
RUU Pembentukan UU Disetujui, Baleg Pisahkan Aturan dari Peraturan Bawah UU
Berita
06 Nov 2026

RUU Pembentukan UU Disetujui, Baleg Pisahkan Aturan dari Peraturan Bawah UU

PARLEMENTARIA, Jakarta- ​Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang. RUU ini disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta merupakan amanat langsung dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.  ​Ketua Panja RUU yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI, Iman Sukri, menjelaskan bahwa regulasi baru ini secara khusus mengatur kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang secara terpisah dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bagian dari amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pengaturan kewenangan legislasi menjadi lebih terfokus.  ​"Hari ini kita penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang. Ini akan menggantikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang peraturan pembentukan Undang-Undang. Ini juga adalah amanat dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 45," ujar Iman Sukri dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (05/11/2026). ​Iman menambahkan, seluruh fraksi di DPR RI menyetujui penyusunan RUU ini karena menyangkut penguatan kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang. Selain itu, dalam rapat tersebut juga muncul aspirasi dan masukan agar pembahasan transfer keuangan daerah di komisi-komisi dapat dipertegas kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MD3.  ​Dalam kesempatan yang sama, Iman Sukri juga menyoroti urgensi RUU Satu Data Indonesia (SDI) yang dinilai memiliki perspektif luar biasa untuk membenahi persoalan data yang masih belum terintegrasi di Indonesia. Keberadaan satu data ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi seluruh kementerian dan kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan, termasuk meminimalisir kebocoran dalam penyaluran program bantuan sosial.  ​"Dengan satu data Indonesia dan ini terintegrasi, maka kita akan mengurangi bahkan tidak ada double data nanti, atau data yang salah atau data yang sudah tidak aktif. Ini luar biasa lah. Otomatis nanti akan terintegrasi dengan adminduk," pungkas Iman.  ​Proses penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang ini memiliki nilai strategis dan urgensi tinggi untuk memberikan kepastian hukum serta menata tata kelola pembentukan undang-undang yang lebih berfokus dan responsif terhadap amanat konstitusi. Setelah melalui serangkaian tahapan pembahasan di Panja, keberadaan RUU ini secara resmi telah disetujui dan disahkan pada Pengambilan Keputusan Tingkat I dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI hari ini, untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI. (ndy/rdn)...

Baca Detail
Disetujui di Baleg, RUU Pembentukan UU Siap Dibawa ke Paripurna sebagai Inisiatif DPR
Berita
06 Nov 2026

Disetujui di Baleg, RUU Pembentukan UU Siap Dibawa ke Paripurna sebagai Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg DPR RI) telah mengambil keputusan tingkat satu terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang untuk dibawa ke Rapat Paripurna sebagai RUU Inisiatif DPR. Pengesahan tahap awal ini memuat sejumlah catatan strategis guna meningkatkan efektivitas kinerja legislasi ke depannya.  ​Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mengungkapkan bahwa RUU ini telah mengakomodasi fleksibilitas serta responsivitas DPR RI sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Di samping itu, keluhan dari para kepala daerah terkait siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bergantung pada siklus APBN juga telah diwadahi dalam pasal-pasal terkait. ​"Yang pertama, terkait fleksibilitas atau responsivitas dari DPR RI sebagai pembentuk undang-undang sudah diakomodasi dalam rancangan undang-undang ini. Kemudian yang kedua, yang sering digeluhkan oleh teman-teman kepala daerah terkait pembahasan APBD yang bergantung pada siklus APBN, itu juga diwadahi dalam pasal-pasal yang terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang APBN," jelas Azis Subekti dalam Rapat Badan Legislasi di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). ​Azis menegaskan bahwa ke depannya DPR akan bergerak lebih lincah dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui model pembentukan undang-undang cepat atau fast track legislation. Mekanisme ini disiapkan untuk melakukan koreksi atau pembetulan terhadap undang-undang yang mendesak, merespons perjanjian internasional dengan negara lain, maupun menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.  ​Kendati demikian, Azis memastikan bahwa penerapan metode fast track tidak akan mengorbankan kualitas substansi peraturan yang dibentuk. Seluruh tahapan krusial, termasuk mekanisme kumulatif terbuka, akan tetap dijalankan secara disiplin demi menjaga mutu produk hukum.  ​"Fast-track ini bukan upaya sembarangan, tetap harus menjaga kualitas, yang dipadatkan itu adalah waktunya, tetapi seluruh tahapan yang dilaksanakan melalui kumulatif terbuka juga dilaksanakan di fast track. Jadi kita tetap akan menjaga mutu itu," tegas Azis.  ​Pengadopsian mekanisme baru dalam RUU ini krusial untuk menjawab dinamika kebutuhan hukum masyarakat secara lebih cepat dan akurat tanpa mengurangi asas supremasi hukum dan kualitas produk legislasi. Melalui pembahasan intensif yang mempertimbangkan urgensi penataan norma hukum nasional, RUU ini akhirnya resmi disetujui pada pengambilan keputusan Tingkat I di Baleg DPR RI hari ini dan siap dilanjutkan ke tahapan pengesahan berikutnya di Rapat Paripurna DPR RI. (ndy/rdn)...

Baca Detail
Komisi III Tunggu Hasil Penyidikan Kasus Penyadapan Ilegal, Harus Profesional dan Transparan
Berita
06 Nov 2026

Komisi III Tunggu Hasil Penyidikan Kasus Penyadapan Ilegal, Harus Profesional dan Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman terkejut mendengar informasi dugaan penyadapan yang dilakukan secara ilegal oleh beberapa orang jenderal polisi terhadap Presiden, sejumlah tokoh politik, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI. Menurutnya, jika hal itu dilakukan secara ilegal, maka akan menjadi persoalan serius. “Kami juga agak kaget mendapat informasi (penyadapan) seperti itu. Kalau memang kami disadap secara ilegal, tentu kami kecewa. Kita lihat nanti perkembangan bagaimana,” uja Habiburokhman menanggapi pertanyaan wartawan yang menemuinya di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia menegaskan, apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya tindakan ilegal, termasuk dugaan insubordinasi, maka persoalan tersebut harus diselesaikan melalui proses hukum. Menurutnya, dalam suatu dugaan tindak pidana, penyidik perlu mengungkap tidak hanya peristiwa yang terjadi, tetapi juga motif di balik tindakan tersebut. Apakah tindakan itu sekadar untuk mengamankan posisi dan jabatan atau memiliki tujuan lain yang berkaitan dengan kepentingan politik. “Kita tunggu para penyidik, apa motifnya? Apakah hanya membaca peta, mengamankan diri dan posisi jabatannya, atau ada yang lebih jauh lagi, misalnya terkait konstelasi politik, aspirasi politik, dan sikap politik yang bersangkutan,” jelasnya. Habiburokhman menilai persoalan insubordinasi di institusi militer maupun kepolisian merupakan hal yang sangat sensitif. Karena itu, Komisi III mendorong agar proses hukum berjalan cepat, terbuka, transparan, dan profesional. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI juga mendorong pembentukan regulasi khusus mengenai penyadapan. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada Presiden dan pejabat negara, tetapi juga menjamin hak seluruh warga negara dari praktik penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum. “Kita dorong agar tak hanya Presiden yang harus kita lindungi dari penyadapan ilegal, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai warga negara dirampas haknya dengan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum,” tegasnya. Habiburokhman mengungkapkan, RUU tentang Penyadapan saat ini masih berada dalam tahap penyusunan. Setelah pembahasan RUU Perampasan Aset, Komisi III berencana mengintensifkan pembahasan sejumlah RUU lainnya, yakni RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Advokat, dan RUU tentang Penyadapan. “Insyaallah selesai undang-undang perampasan aset ini, setelah itu kita ”gass” undang-undang jabatan hakim, undang-undang advokat, dan undang-undang penyadapan. Jadi tiga undang-undang itu akan kita “gass”  juga di periode ini,” pungkasnya. (ayu/rdn)...

Baca Detail
Hamka Baco Kady: Pengelolaan Pelabuhan di Bali Perlu Libatkan Pemerintah Daerah
Berita
06 Nov 2026

Hamka Baco Kady: Pengelolaan Pelabuhan di Bali Perlu Libatkan Pemerintah Daerah

PARLEMENTARIA, Bali - Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady meminta pemerintah pusat melimpahkan kewenangan pengelolaan pelabuhan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, pelimpahan kewenangan tersebut penting agar keberadaan infrastruktur pelabuhan yang telah dibangun pemerintah pusat dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah, khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hamka mengungkapkan, pembangunan pelabuhan tersebut telah mendapat bantuan dari Kementerian Perhubungan sejak periode kedua dirinya menjadi anggota DPR RI pada 2019–2024. “Setahu saya sejak periode kedua saya, 2019–2024, pembangunan pelabuhan ini sudah dibantu oleh Kementerian Perhubungan,” ujarnya kepada Parlementaria usai mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bali, Kamis (5/11/2026). Namun, ia menyayangkan masih adanya kendala dalam pengelolaan pelabuhan karena pemerintah pusat belum menyerahkan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi Bali. "Memang terjadi kendala sekarang, seperti yang dikemukakan dan ditunjukkan kepada kami tadi, bahwa pemerintah pusat belum menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi Bali,” jelasnya. Oleh karena itu, Politisi Fraksi Golkar tersebut meminta agar pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pelabuhan tersebut. Ia juga memastikan persoalan ini akan menjadi perhatian Komisi V DPR RI untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan. " Untuk meningkatkan pendapatan daerah, kami mohon agar diberikan kewenangan atau pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan tersebut kepada pemerintah daerah. Ini nanti juga akan kami bicarakan dan sampaikan kepada Kementerian Perhubungan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. Lebih lanjut, legislator Dapil Sulawesi Selatan I tersebut menekankan bahwa proses penyerahan aset maupun pengelolaan pelabuhan harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap fasilitas yang telah dibangun menggunakan dukungan pemerintah pusat tersebut dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi daerah. "Penyerahan aset dan seluruh pengelolaannya tentu ada aturan-aturannya. Silakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengapa demikian? Agar pendapatan asli daerah (PAD) juga dapat ditingkatkan melalui keberadaan sarana dan prasarana pelabuhan yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Itu harapan kami,” pungkas Hamka. (pdt/we)...

Baca Detail
Helikopter Mi-17V5 Kecelakaan, Nurul Arifin Minta Evaluasi Keselamatan Operasi Pemadaman Karhutla
Berita
06 Nov 2026

Helikopter Mi-17V5 Kecelakaan, Nurul Arifin Minta Evaluasi Keselamatan Operasi Pemadaman Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul kecelakaan helikopter water bombing Mi-17V5 di perairan Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026). Evaluasi tersebut perlu mencakup aspek keselamatan personel, kelayakan peralatan, hingga prosedur operasional di lapangan.Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa atas gugurnya satu kru helikopter Mi-17V5 dalam kecelakaan tersebut. Ia menyebut pengorbanan almarhum sebagai bentuk dedikasi dan pengabdian kepada negara dalam menjalankan tugas kemanusiaan.“Saya menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya satu kru helikopter Mi-17V5 saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Pengorbanan almarhum merupakan bentuk dedikasi dan pengabdian kepada negara. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Nurul dalam keterangan yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (5/11).Ia juga berharap lima kru yang selamat segera pulih dan dua kru lainnya dapat dievakuasi dengan selamat. Menurutnya, keselamatan petugas harus menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan misi kemanusiaan, termasuk operasi pemadaman karhutla.“Saya juga berharap lima kru yang selamat segera pulih dan dua kru lainnya dapat dievakuasi dengan selamat. Keselamatan para petugas yang menjalankan misi kemanusiaan harus menjadi perhatian utama. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan,” katanya.Lebih lanjut, Nurul menegaskan bahwa pengabdian petugas yang menjalankan misi berisiko tinggi harus diimbangi dengan perlindungan dan dukungan keselamatan yang memadai. Karena itu, evaluasi terhadap peralatan dan prosedur operasional diperlukan agar seluruh aspek keselamatan benar-benar diperhatikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.“Saya juga berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi pemadaman karhutla, termasuk aspek keselamatan personel, kelayakan peralatan, dan prosedur operasional di lapangan. Jangan sampai pengabdian para petugas yang mempertaruhkan nyawa untuk melindungi masyarakat dan lingkungan tidak diimbangi dengan perlindungan serta dukungan keselamatan yang memadai,” tegas politisi dari dapil Jawa Barat I itu.Dalam peristiwa tersebut, satu orang kru dilaporkan meninggal dunia, lima orang selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit, sementara dua kru lainnya masih dalam proses evakuasi. (fa/aha)...

Baca Detail