KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Korporasi Terkait Karhutla, Legislator: Proses Hukum Juga Pihak yang Terindikasi Suap Izin Konsesi
Berita
24 Oct 2026

Korporasi Terkait Karhutla, Legislator: Proses Hukum Juga Pihak yang Terindikasi Suap Izin Konsesi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta Pemerintah tak hanya sekadar membekukan perusahaan atau korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ia juga meminta ada tindakan hukum kepada korporasi tersebut dan setiap pihak yang terindikasi melakukan atau menerima suap terkait Karhutla yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. “Jangan hanya membekukan korporasi yang terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan, tapi harus diproses juga lewat pranata hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban,” kata Sarifuddin Sudding dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/10/2026). “Termasuk proses hukum juga pihak-pihak yang ikut memberi izin konsesi lahan bilamana ditemukan ada indikasi tindak pidana suap di dalamnya,” lanjut Legislator dari Dapil Sulawesi Tengah (Sulteng) itu. Sudding mengatakan, sudah banyak warga terdampak Karhutla yang harus menanggung beban perbuatan nakal pembakaran hutan dan lahan demi keuntungan korporasi. “Meskipun tidak sebesar di Kalimatan dan Sumatera, di Sulawesi Tengah juga terjadi Karhutla. Bahkan ada juga di wilayah Hutan Lindung seperti di Kabupaten Sigi dan beberapa daerah lain,” ungkap Sudding. Sejauh ini, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administrasi terhadap 32 korporasi atau perusahaan terkait karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Sanksi yang diberikan pun beragam, mulai dari pencabutan hingga pembekuan izin usaha yang disertai dengan paksaan pemulihan ekosistem. Terbaru, ada enam perusahaan di Kalimantan yang diberikan sanksi berupa pembekuan dan paksaan pemulihan ekosistem hutan. Bahkan Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada perusahaan yang berkali-kali melanggar aturan terkait perizinan konsesi pemanfaatan hutan dan lahan. Termasuk adanya perusahaan yang melakukan pelanggaran hingga 19 kali selama belasan tahun tetapi tetap mendapat izin konsesi. Oleh karena itu, Sudding mendorong penegak hukum beserta instansi terkait bertindak tegas mengenai hal ini. “Bagaimana bisa sudah berkali-kali melakukan pelanggaran tapi masih juga mendapat izin konsesi. Berarti kan ada yang bermain di balik proses pemberian izin itu. Ini harus diusut siapa-siapa saja pihak yang bertanggung jawab,” tukasnya. Sudding juga meminta agar pengawasan izin konsesi lahan terus dilakukan dengan seksama. Ia meminta masyarakat terus membantu melakukan pengawasan. “Jangan sampai fokus hanya dilakukan saat ramai persoalan Karhutla. Ini harus dikawal terus sepanjang waktu agar tidak ada celah bagi pihak yang ingin memanfaatkan momen saat perhatian tidak lagi tertuju pada persoalan Karhutla,” ujar Sudding. Anggota Komisi Hukum DPR tersebut pun mendukung arahan Presiden Prabowo agar dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan diusut secara tuntas. Sudding juga sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo yang meminta pencabutan izin konsesi bagi perusahaan yang 2 kali kedapatan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. “Dan pastikan juga penanganan kasus dapat mengungkap penyebab kejadian, pelaksanaan kewajiban perusahaan, serta keputusan atau kelalaian yang relevan dengan terjadinya kebakaran,” sebutnya. Lebih lanjut, Sudding menilai hasil pengawasan administratif dapat menjadi bahan penting bagi penyelidikan. Sebab penetapan pertanggungjawaban pidana tetap memerlukan pembuktian unsur perbuatan dan peran masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum. "Pengusutan perlu menjelaskan bagaimana kebakaran terjadi dan siapa yang memiliki tanggung jawab atas tindakan yangdiperiksa. Bukti yang lengkap akan memperkuat ketepatan penanganan perkara,” jelas Sudding. Sudding juga mendorong Polri bersama penyidik terkait untuk membangun koordinasi pemeriksaan yang tertib. “Data lokasi, riwayat kejadian, catatan operasional, komunikasi internal, serta dokumen pencegahan dan penanganan kebakaran perlu diperiksa sesuai kebutuhan perkara,” urainya. Menurut Sudding, pemeriksaan juga perlu menelusuri hubungan antara tindakan di lapangan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan dan birokrasi penerbitan izin. “Apabila ditemukan dugaan perintah, pembiaran, atau kelalaian, penyidik perlu mendalami pihak yang memiliki kewenangan serta kemampuan untuk mencegah atau menanganinya,” terangnya. Di sisi lain, Sudding meminta koordinasi antarlembaga memperjelas pembagian penanganan dan pertukaran bukti. Ia memandang, setiap perkara perlu memiliki perkembangan yang dapat ditelusuri sehingga pemeriksaan berjalan konsisten sejak penyidikan hingga penuntutan. “Perlindungan bagi saksi juga penting, termasuk pekerja dan warga yang mengetahui keadaan sebelum maupun saat kebakaran. Mereka perlu dapat memberikan keterangan melalui saluran yang aman, dengan pendampingan sesuai kebutuhan dan ketentuan,” papar Sudding. "Pekerja dan masyarakat dapatmemiliki informasi penting untuk mengungkap peristiwa. Pemeriksaan perlu memberi ruang yang aman agar mereka dapat menyampaikan fakta secara bebas,” tambah politisi PAN itu. Sudding memastikan, Komisi III DPR akan mengawal profesionalisme penegakan hukum dengan tetap menghormati independensi penyidik dan asas praduga tak bersalah. “Pengawasan DPR akan diarahkan pada kelengkapan pemeriksaan, kejelasan perkembangan perkara, serta pertanggungjawaban setiap pihak berdasarkan perbuatannya,” tutup Sudding. (aha)...

Baca Detail
Yuliansyah Salurkan 2.000 Paket Bantuan Karhutla di Ketapang
Berita
24 Oct 2026

Yuliansyah Salurkan 2.000 Paket Bantuan Karhutla di Ketapang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, menyalurkan 2.000 paket bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga kesehatan di tengah memburuknya kualitas udara. Penyaluran bantuan dilakukan di 20 titik wilayah terdampak. Paket yang dibagikan meliputi bahan makanan pokok, masker, dan obat-obatan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. “Kita menyerahkan bantuan sembako dan juga obat. Ini adalah kepedulian dan perhatian kita untuk Kabupaten Ketapang. Semoga cuaca segera normal dan semoga aktivitas kita bisa pulih kembali. Saya juga menyampaikan salam dari Bapak Prabowo untuk masyarakat Ketapang,” ujar Yuliansyah dalam keterangannya kepada Parlementaria, Kamis (22/10/2026). Selain menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat, legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I tersebut juga menyerahkan bantuan kesehatan tambahan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan dampak karhutla di tingkat daerah. Bantuan yang diserahkan kepada BPBD meliputi 10.000 masker, 5.000 tablet vitamin, kacamata pelindung atau goggles, serta vitamin Biolisin yang diperuntukkan bagi anak-anak. Penyediaan perlengkapan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat melindungi diri.  "Terutama kelompok rentan yang lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap," tegas legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.  Lebih lanjut, penyaluran bantuan telah menjangkau 20 titik dengan total 2.000 paket itu dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga kesehatan selama penanganan karhutla berlangsung. Bagi Yuliansyah, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perlu berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan selama kualitas udara belum membaik. Ketersediaan masker dan vitamin menjadi salah satu bentuk dukungan untuk mengurangi risiko paparan asap, khususnya bagi anak-anak dan warga yang rentan mengalami gangguan pernapasan. Yuliansyah berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan kesehatan selama kondisi lingkungan belum sepenuhnya pulih.  "Saya juga berharap kondisi cuaca dan kualitas udara segera membaik sehingga aktivitas masyarakat Ketapang dapat kembali berjalan normal," pungkasnya. (ujm/we)...

Baca Detail
Puan: Perlindungan Karhutla Harus Jangkau Petugas dan Relawan, Keluarga Tunggu Mereka Pulang
Berita
23 Oct 2026

Puan: Perlindungan Karhutla Harus Jangkau Petugas dan Relawan, Keluarga Tunggu Mereka Pulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas gugurnya sejumlah petugas dan relawan yang membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurutnya, Pemerintah harus memberikan perlindungan dan perhatian kepada para petugas dan relawan tersebut. “Tentunya kita banyak berterima kasih atas dedikasi para petugas dan bantuan relawan dalam proses penanganan Karhutla. Untuk itu, kami atas nama DPR juga menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya sejumlah petugas dah relawan saat berjibaku memadamkan api,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026). Seperti diketahui, sejumlah petugas dan relawan gugur saat berjuang memadamkan api Karhutla. Setidaknya 9 petugas dan relawan pemadaman Karhutla gugur, terdiri dari 3 orang di Kalimatan Tengah, 5 orang petugas/relawan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Probolinggo, dan terbaru satu orang di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, bernama Nurdin. Bahkan seorang warga lansia yang membantu memadamkan Karhutla untuk mencegah api menjalar ke permukiman di Samarinda, Kalimantan Timur, juga meninggal dunia. Menurut Puan, rangkaian kehilangan itu memperkuat urgensi mempercepat pengendalian Karhutla dan menjaga seluruh pihak yang menghadapi dampaknya, termasuk dampak dari asap kebakaran. “Selain untuk warga, perhatian pemerintah juga perlu menjangkau petugas dan relawan yang membantu pemadaman api Karhutla. Harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan bagi para petugas dan relawan, keluarga menunggu mereka pulang,” tuturnya. “Para petugas dan relawan yang membantu penanganan berangkat dengan harapan dapat menyelamatkan sesama dan kembali kepada keluarganya. Pengabdian itu perlu ditopang perlindungan yang dapat diandalkan,” tambah Puan. Banyaknya petugas dan relawan yang gugur, dinilai Puan, menuntut Negara untuk mengevaluasi standar operasional prosedurproses pemadaman Karhutla, khususnya standar keselamatan bagi mereka yang terlibat membantu penanganan Karhutla. “Petugas dan relawan pemadaman Karhutla adalah pahlawan kemanusiaan karena berjuang demi membantu keselamatan masyarakat. Pengorbanan mereka seharusnya mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak dari Negara,” tegasnya. Puan juga menyampaikan penghargaan kepada perempuan yang turut menjadi relawan dalam penanganan karhutla. “Keterlibatan para perempuan, kelompok ibu-ibu yang ikut membantu pemadaman Karhuta juga perlu memperoleh dukungan yang layak dan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan serta pengalaman selama bertugas,” ungkap Puan. Sebagai informasi, banyak kelompok perempuan yang ikut terlibat dalam penanganan Karhutla. Di Kalimatan terdapat kelompok relawan bernama The Power of Mama yang aktif berpatroli, mencatat titik api, dan ikut memadamkan kebakaran di sekitar wilayah mereka. Selain itu, banyak perempuan yang tergabung langsung sebagai petugas atau relawan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta petugas pemadam Karhutla. Tak sedikit pula mahasiswa dan tokoh publik perempuan yang ikut membantu. Bahkan beberapa lansia perempuan terlihat ikut membantu menyiapkan logistik dan makanan di dapur umum bagi para petugas pemadaman Karhutla. Menurut Puan, keterlibatan relawan perempuan dalam penanganan Karhutla sangat penting karena dapat membantu memastikan dukungan penugasan, tempat beristirahat, akses pelayanan, dan perlindungan bagi orang-orang yang bekerja di lapangan. “Para perempuan yang ikut membantu penanganan Karhutla membawa kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki. Peran perempuan dalam penanganan bencana sangat signifikan,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. “Mereka perlu didengar dan memperoleh dukungan yang memungkinkan pengabdiannya berlangsung dengan aman. Pemerintah harus bisa memberikan jangkauan perlindungan kepada mereka,” lanjut Puan. Di sisi lain, Puan menilai perhatian juga perlu menjangkau tanggung jawab Negara kepada keluarga yang ditinggalkan petugas dan relawan selama penugasan. “Petugas dan relawan yang memiliki tanggungan pengasuhan atau menjadi penopang penghasilan keluarga membutuhkan kejelasan dukungan, termasuk mereka yang mengalami cedera, sakit, atau harus menjalani pemulihan,” paparnya. Pada saat yang sama, Puan mengingatkan warga di wilayah terdampak memerlukan bantuan untuk mempertahankan kehidupan mereka. “Orang tua yang mendampingi anak sakit, pekerja yang mengurangi aktivitas, dan pelaku usaha yang kehilangan pendapatan perlu menjadi perhatian dalam keputusan Pemerintah,” sebut Puan. Puan pun mendorong Pemerintah pusat dan daerah memastikan langkah perlindungan kesehatan terhubung dengan dukungan terhadap kebutuhan keluarga. “Daerah yang kemampuannya terbatas perlu memperoleh bantuan tepat waktu agar pelayanan dan pertolongan tetap berjalan,” tambahnya. Sementara bagi petugas/relawan dan warga yang meninggal dunia buntut Karhutla, Puan meminta Pemerintah memberikan pendampingan bagi para keluarga korban secara berkelanjutan setelah masa duka awal. “Pemerintah perlu membantu mereka memperoleh hak dan dukungan yang tersedia, termasuk untuk menjaga pengasuhan, penghidupan, serta keberlanjutan pendidikan anak,” ucap Puan. DPR melalui komisi terkait disebut akan mengawal tindak lanjut Pemerintah. Termasuk, kata Puan, kesinambungan perlindungan selama penanganan hingga pemulihan pasca Karhutla. “Kesungguhan Negara perlu dirasakan oleh warga yang terdampak Karhutla dan mereka yang datang membantu,” kata cucu Bung Karno tersebut. “Setiap keluarga yang menanggung beban akibat Karhutla beserta dampak kabut asap berhak memperoleh perhatian yang layak, termasuk ketika harus menata kembali kehidupannya setelah kehilangan,” tutup Puan. (aha)...

Baca Detail
Said Abdullah Minta Mitigasi Kekeringan dan Karhutla di Jatim Diperkuat
Berita
23 Oct 2026

Said Abdullah Minta Mitigasi Kekeringan dan Karhutla di Jatim Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang selama musim kemarau. Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada bantuan darurat dan pemadaman api, tetapi harus disertai solusi jangka panjang untuk melindungi masyarakat serta memulihkan lingkungan. Said menilai, kejadian kekeringan dan karhutla yang berulang di sejumlah wilayah Jawa Timur seharusnya menjadi dasar untuk memetakan daerah rawan dan menyiapkan langkah pencegahan sejak dini. Dengan demikian, masyarakat tidak terus menghadapi krisis air setiap musim kemarau, sementara kawasan hutan kembali terancam kebakaran. “Kita prihatin melihat saudara-saudara kita di berbagai daerah harus menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan. Kejadian seperti ini berulang hampir setiap musim kemarau. Karena itu yang harus diperkuat adalah mitigasinya. Jangan menunggu sumur mengering atau hutan terbakar baru semua bergerak,” kata Said melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (23/10/2026). Ia menegaskan, wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan perlu mendapat perhatian khusus melalui penyediaan solusi air yang berkelanjutan. Bantuan tangki air tetap diperlukan dalam keadaan darurat, tetapi upaya tersebut harus diikuti langkah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan serupa pada tahun-tahun berikutnya. “Kalau setiap tahun desa yang mengalami kekeringan relatif sama, persoalannya sebenarnya sudah bisa dipetakan. Tangki air sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat, tetapi tugas kita adalah memastikan pada tahun-tahun mendatang masyarakat di desa tersebut tidak terus menunggu tangki datang,” tegasnya. Said juga mengingatkan keterkaitan antara kondisi hutan dan ketersediaan air. Kerusakan kawasan hutan dapat berdampak pada fungsi daerah tangkapan air, sehingga pencegahan karhutla dan perlindungan lingkungan perlu menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat. “Karhutla dan kekeringan saling berhubungan. Hutan adalah penyangga kehidupan dan daerah tangkapan air. Kalau hulunya rusak, masyarakat di hilir akhirnya menerima dampaknya. Karena itu menjaga lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat,” ujarnya. Ia turut mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Menurut Said, pesan tersebut perlu diwujudkan melalui keterlibatan nyata dalam membantu masyarakat dan menjaga lingkungan. “Pesan Ibu Megawati jelas, kader PDI Perjuangan harus menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Artinya ketika alam terluka, kader tidak boleh hanya melihat. Harus hadir, bekerja dan ikut memulihkannya,” katanya. Bergerak di Sejumlah Daerah Said mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, struktur dan kader PDI Perjuangan di Jawa Timur telah bergerak membantu masyarakat yang menghadapi kekeringan maupun karhutla. Di Bojonegoro, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri bersama jaringan partai telah menyalurkan sekitar 262 ribu liter air bersih ke 52 titik terdampak kekeringan.  Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Gresik menyalurkan sekitar 20 ribu liter air bersih kepada masyarakat Randuboto, Sidayu. Distribusi bantuan air juga dilakukan di Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso, Lamongan, dan sejumlah daerah lainnya. Di Lamongan, unsur partai bersama kader di legislatif dan eksekutif menyalurkan air secara serentak ke enam desa di lima kecamatan. Informasi mengenai kesulitan air di sejumlah daerah lainnya dihimpun melalui struktur Ranting dan Pengurus Anak Cabang (PAC) untuk ditindaklanjuti dengan bantuan. “Kekuatan PDI Perjuangan ada pada struktur yang sampai ke desa. Ranting dan PAC harus menjadi mata dan telinga. Kalau sumber air mulai mengering, sawah mulai kekurangan air atau muncul titik api, informasi harus bergerak cepat agar pertolongan juga cepat,” ujar Said. Dalam penanganan karhutla, struktur PDI Perjuangan di Kota Batu turut membantu kebutuhan logistik petugas dan relawan yang menangani kebakaran Gunung Butak. Di Magetan, kader dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, penanganan kebakaran di kawasan Gunung Lawu dan Gunung Botak di Ngawi antara lain dilakukan melalui pembasahan serta pembuatan sekat bakar. Said menambahkan, untuk menghadapi dampak kebakaran di kawasan Arjuno, Ringgit, dan Welirang, PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air guna membantu masyarakat terdampak. Ia menegaskan, keterlibatan kader dalam kegiatan tersebut bukan untuk mengambil alih tugas pemerintah, melainkan sebagai bentuk gotong royong sekaligus upaya memahami langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. “Partai harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Tetapi dari lapangan kita juga harus belajar. Kalau setiap musim kemarau kita kembali membawa tangki ke desa yang sama, berarti ada persoalan yang belum diselesaikan. Bantuan darurat harus berjalan, solusi permanennya juga harus dikerjakan,” katanya. Pemulihan Hutan Harus Berlanjut  Selain mendorong mitigasi, Said meminta pemulihan kawasan hutan pascakebakaran menjadi bagian dari penanganan karhutla. Setelah api padam dan kondisi dinyatakan aman, perlu dilakukan evaluasi terhadap kerusakan vegetasi, habitat, sumber mata air, dan daerah tangkapan air. Langkah tersebut kemudian perlu dilanjutkan dengan rehabilitasi sesuai kebutuhan ekologis masing-masing kawasan. “Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat yang terdampak harus dipastikan kembali mendapatkan akses air. Menolong manusia dan merawat alam berasal dari tanggung jawab yang sama: menjaga kehidupan,” ungkapnya. Ia menekankan, keberhasilan mitigasi perlu diukur dari berkurangnya dampak kekeringan dan luas kawasan hutan yang terbakar, bukan semata-mata dari banyaknya bantuan air yang disalurkan atau kegiatan pemadaman yang dilakukan. “Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak tangki yang dikirim atau berapa kali kita memadamkan api. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah semakin sedikit desa yang setiap tahun mengalami krisis air dan semakin kecil kawasan hutan yang terbakar. Itulah mitigasi yang harus kita bangun bersama,” pungkas Said. (um)...

Baca Detail
Ateng Sutisna Desak Pemerintah Audit Pasokan hingga Kuota Demi Tekan Antrean BBM
Berita
23 Oct 2026

Ateng Sutisna Desak Pemerintah Audit Pasokan hingga Kuota Demi Tekan Antrean BBM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah mengungkap penyebab antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berulang di berbagai daerah. Ia meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina membuka data pasokan, kuota, serta hasil pengawasan untuk mengidentifikasi hambatan distribusi dan memastikan pihak yang bertanggung jawab. Berdasarkan pemantauan Ombudsman RI per 13 Oktober 2026 yang dikutip dalam keterangan tersebut, gangguan layanan BBM ditemukan di 11 provinsi, yakni Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat. Di sejumlah lokasi, antrean dilaporkan mencapai satu kilometer, dengan waktu tunggu dua hingga tiga jam di Sumatera Barat. “Persoalan ini berulang meski sudah berkali-kali dibahas bersama Komisi XII. Pemerintah harus menjelaskan apa tindak lanjutnya, di mana BBM tersendat, dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai rapat hanya menghasilkan kesimpulan tanpa perbaikan nyata,” tegas Ateng melalui rilis yang disampaikan oleh Parlementaria di Jakarta, Jumat (23/10/2026). Ia mengingatkan, klaim stok nasional yang aman tidak serta-merta menjamin ketersediaan BBM di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Karena itu, Ateng mendorong audit investigatif dengan mencocokkan data stok di terminal, pengiriman, penerimaan di SPBU, persediaan harian, hingga transaksi penjualan. Data pembelian, penggunaan QR, dan rekaman CCTV juga perlu diperiksa untuk mendeteksi ketidakwajaran. “Jika BBM tersedia di terminal tetapi masyarakat tetap kesulitan, pemerintah harus menjelaskan penyebabnya secara terbuka. Apakah armada kurang, pengiriman terlambat, kuota tidak sesuai kebutuhan, atau ada penyimpangan distribusi?” ujarnya. Ateng turut meminta evaluasi menyeluruh terhadap penetapan kuota BBM dengan mempertimbangkan konsumsi aktual, kebutuhan angkutan barang, musim panen, dan aktivitas ekonomi daerah. Dugaan pembatasan penyaluran harian, lanjutnya, perlu diperiksa berdasarkan dokumen resmi, termasuk dasar kebijakan, pejabat yang menetapkan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Ia juga meminta dugaan penyelewengan ditelusuri hingga penerima manfaat akhir. Penelusuran tersebut mencakup kendaraan yang diduga melakukan pembelian berulang atau disebut “helikopter”, SPBU pemasok, gudang penampung, pemodal, hingga pembeli industri. Jika ditemukan bukti keterlibatan pengelola, pegawai perusahaan, atau oknum aparat, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan. Namun, dugaan penyimpangan tidak boleh mengalihkan perhatian dari persoalan perencanaan dan distribusi pemerintah. “Telusuri berapa liter yang dikirim, diterima, dan dijual serta siapa penerimanya. Jika ada kebocoran, tutup. Jika ada indikasi pidana, tindak lanjuti. Masyarakat tidak boleh terus menanggung akibat buruknya tata kelola,” tegasnya. Pun, dirimya menekankan perlunya pembagian tanggung jawab yang jelas. Kementerian ESDM perlu memastikan konsistensi kebijakan dan koordinasi lintas lembaga, BPH Migas menjalankan fungsi pengaturan kuota dan pengawasan, sedangkan Pertamina beserta badan usaha pelaksana penugasan bertanggung jawab atas kinerja pasokan, pengiriman, dan pelayanan. Sebagai langkah tindak lanjut, Ateng mengusulkan agar peta SPBU bermasalah, dugaan penyebab awal, dan rencana pemulihan darurat diumumkan dalam tujuh hari. Dalam 30 hari, hasil awal audit dan evaluasi kuota diharapkan disampaikan kepada DPR RI dan publik. Sementara itu, rencana perbaikan 90 hari perlu mencakup penguatan stok penyangga di daerah rawan, kesiapan armada, penyesuaian distribusi, dan perbaikan pelayanan. Ia juga mendorong agar perkembangan penanganan diumumkan setiap minggu berdasarkan sejumlah indikator, antara lain waktu tunggu antrean, durasi kekosongan BBM di SPBU, ketepatan pengiriman, dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Selain itu, Ateng meminta digelar rapat evaluasi khusus untuk memeriksa tindak lanjut kesimpulan rapat sebelumnya.  Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan, para pejabat dan direksi yang terbukti lalai perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan pencopotan jabatan apabila kegagalan terus berulang. Adapun pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pemulihan layanan tidak boleh menunggu audit selesai. Tambahan pasokan harus disalurkan berdasarkan kebutuhan yang telah diverifikasi agar penanganan di satu daerah tidak memicu kelangkaan di daerah lain. Penataan penerima subsidi juga harus memiliki dasar hukum yang jelas, melindungi kelompok rentan dan pelaku usaha kecil yang berhak, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang responsif. “Sopir kehilangan penghasilan karena berjam-jam mengantre, sementara warga kehilangan waktu kerja dan menanggung biaya tambahan. Pemerintah harus segera memulihkan layanan, membuka penyebab masalah, dan menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab. Masyarakat berhak mendapat jawaban, bukan terus menghadapi antrean untuk persoalan yang berulang,” pungkas Ateng. (um)...

Baca Detail
Hari Santri Nasional, Maman Imanulhaq Dorong Santri Kuasai Teknologi dan Ilmu Pengetahuan
Berita
23 Oct 2026

Hari Santri Nasional, Maman Imanulhaq Dorong Santri Kuasai Teknologi dan Ilmu Pengetahuan

PARLEMENTARIA, Cirebon — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menegaskan bahwa Hari Santri Nasional harus menjadi momentum bagi santri untuk mengambil peran aktif dalam perubahan di tengah pesatnya perkembangan zaman. Menurutnya, santri tidak cukup hanya menjadi penonton, tetapi harus mampu berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur pesantren. Hal tersebut disampaikan Maman usai menerima penghargaan Imam Jazuli Award dalam pertemuan 1.000 Tokoh Pesantren se-Jawa Barat yang diselenggarakan Imam Jazuli Foundation di Ballroom Hotel Aston Cirebon, Kamis (22/10/2026). Maman menerima penghargaan tersebut bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam kategori Tokoh Inspiratif dan Berpengaruh di Jawa Barat. Ia menilai penghargaan itu bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan amanah untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. “Saya menerima penghargaan ini bukan sebagai pencapaian pribadi, tetapi sebagai amanah untuk terus mengabdi. Santri hari ini harus mampu hadir di tengah masyarakat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai pesantren: keikhlasan, kedisiplinan, kemanusiaan, dan pengabdian,” ujar Maman. Politisi Fraksi PKB itu menambahkan, modal sosial dan moral yang diwariskan tradisi pesantren menjadi kekuatan penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan harus berjalan beriringan dengan pembentukan akhlak agar santri mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional yang lebih adil dan berkeadaban. “Santri tidak boleh hanya menjadi penonton perubahan. Santri harus menjadi bagian dari perubahan itu sendiri, di bidang pendidikan, ekonomi, politik kebangsaan, teknologi, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat,” tegas pimpinan Pondok Pesantren Al Mizan Jatiwangi tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Pendiri Imam Jazuli Foundation KH Imam Jazuli menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh yang konsisten berkontribusi dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ia berharap peringatan Hari Santri tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi menjadi pemantik semangat bagi generasi muda untuk mengambil peran lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. “Kami ingin Hari Santri menjadi ruang untuk memberikan penghormatan kepada para tokoh yang selama ini bekerja, mengabdi, dan memberikan inspirasi bagi masyarakat. Santri harus percaya diri mengambil peran di semua ruang kehidupan karena pesantren memiliki tradisi ilmu, akhlak, kemandirian, dan pengabdian yang sangat relevan,” ungkap KH Imam Jazuli. Sementara itu, Direktur Imam Jazuli Foundation Hj Imtiyaz Zay Balqis menyatakan bahwa pihaknya siap membangun sinergi berkelanjutan dengan 17 penerima penghargaan untuk mengembangkan gagasan strategis. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain transformasi sosial, ekologi, dan kesetaraan gender. Selain Maman Imanulhaq dan Cucun Ahmad Syamsurijal, penerima Imam Jazuli Award tahun ini berasal dari kalangan ulama, akademisi, dan tokoh nasional asal Jawa Barat. Mereka di antaranya Dedi Wahidi, Juhadi Muhammad, Abun Bunyamin, Hasan Nuri Hidayatullah, Rokhmin Dahuri, Muhammad Nuh Addawami, Addin Jauharudin, Muhammad Cholil Nafis, Asrorun Ni’am, Husein Muhammad, Rina Saadah, Masriyah Amva, Jujun Junaedi, Imrod Rosyadi, dan Musthofa Aqil. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Redefinisi Tindak Pidana Korupsi Patut Ditolak, Makin Masif Koruptor Bawa Kabur Uang Negara
Berita
23 Oct 2026

Redefinisi Tindak Pidana Korupsi Patut Ditolak, Makin Masif Koruptor Bawa Kabur Uang Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil menilai usulan redefinisi tindak pidana korupsi yang disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tidak diperlukan. Menurut dia, penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam undang-undang.Nasir mengatakan, penanganan korupsi seharusnya difokuskan pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, bukan mengubah definisi korupsi yang berpotensi mempersempit ruang penindakan. “Pertama, coba Pak Luhut baca UU Tipikor, ada beberapa jenis yang disebut korupsi. Penyuapan adalah satu bentuknya,” kata Nasir dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menilai, Luhut seharusnya menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto langkah konkret untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nasir juga mendorong evaluasi komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi penegak hukum dan lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut dia, evaluasi tersebut diperlukan untuk memperbaiki penanganan perkara korupsi di Indonesia. “Selama ini kalau mau jujur, hampir semua terdakwa korupsi yang disidangkan di pengadilan dikenai pasal-pasal yang sama,” ujarnya. Selain evaluasi regulasi dan penegakan hukum, Politisi Fraksi PKS itu menekankan pentingnya peningkatan integritas aparat penegak hukum (APH). Salah satu langkah yang diusulkannya ialah memperbaiki sistem penggajian aparat. “Indonesia sudah lama nyaman dengan sistem penggajian yang rendah terhadap aparat penegak hukumnya,” kata Nasir. Ia juga meminta pemerintah membangun integrity criminal justice system secara menyeluruh. Menurutnya, koordinasi antarlembaga penegak hukum perlu diperkuat agar penanganan tindak pidana korupsi berjalan secara terintegrasi dan terukur. Nasir menilai, selama ini pemahaman mengenai definisi korupsi di antara institusi penegak hukum masih terkesan berbeda-beda. “Usulan Pak Luhut patut ditolak karena berpotensi semakin terstruktur, sistematis, dan masifnya korupsi yang menyebabkan uang negara dibawa lari oleh koruptor kerah putih dan kelas kakap. Apa pun alasannya, usulan Pak Luhut ahistoris dan layak ditolak,” tegasnya. Nasir turut menanggapi sikap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menilai usulan redefinisi korupsi tersebut layak dipertimbangkan. Ia menegaskan, penyuapan tidak bisa dipisahkan dari persoalan kerugian negara karena praktik tersebut dapat membuat kebijakan pemerintah menguntungkan kelompok tertentu dan mengesampingkan kepentingan masyarakat luas. “Suap menyuap adalah pintu terjadinya kerugian keuangan negara. Itu sebabnya, subjek penindakan tipikor itu adalah penyelenggara negara. Jika ada pihak swasta yang terlibat, karena dia melakukan penyuapan terhadap penyelenggara negara,” ujarnya. Menurut Nasir, praktik suap dapat membuat kebijakan publik dinikmati oleh segelintir orang, sementara kepentingan masyarakat luas terabaikan. Karena itu, ia meminta pemerintah berfokus menghadirkan penyelenggara negara yang bermartabat dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)....

Baca Detail
Komisi III: Penegakan Hukum Era Presiden Prabowo Sudah Berada di Jalur yang Tepat
Berita
23 Oct 2026

Komisi III: Penegakan Hukum Era Presiden Prabowo Sudah Berada di Jalur yang Tepat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berada di jalur yang tepat. Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah perkembangan di bidang reformasi hukum, perlindungan kebebasan sipil, serta upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara. “Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum krusial untuk membaca kembali arah kompas negara hukum Indonesia. Di tengah pusaran dinamika geopolitik dan tantangan ekonomi global, pemerintah berhasil meletakkan fondasi pembaruan hukum yang kokoh sekaligus membuktikan bahwa keadilan tidak lagi berhenti sebagai jargon politik,” ujar Habiburokhman dalam keterangan resminya kepada Parlementaria, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menurut Habiburokhman, salah satu tonggak penting reformasi hukum nasional adalah pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan kedua regulasi tersebut menandai babak baru pembaruan sistem hukum pidana Indonesia, sekaligus mengakhiri penggunaan KUHP warisan kolonial Belanda dan memperbarui sistem hukum acara pidana yang selama ini berlaku. Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menilai, pembaruan kedua regulasi tersebut merupakan langkah strategis yang semestinya dapat diwujudkan sejak awal era reformasi. “Dengan segala hormat, seharusnya dua UU pidana terpenting tersebut dibentuk di awal reformasi, setelah menunggu hampir 30 tahun baru di era kepemimpinan Presiden Prabowo , mimpi tersebut bisa diwujudkan,” terangnya. Pembaruan kedua kitab hukum utama tersebut ditegaskannya bukan sekadar pergantian teks undang-undang, melainkan sebuah revolusi paradigma. Habiburokhman menilai KUHP baru telah menggeser cara pandang berhukum dari keadilan formalistik yang kaku dan semata-mata menjadi alat pembalasan (retributif) menuju keadilan substansial yang mengedepankan aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif. “Sejalan dengan itu, kehadiran KUHAP baru secara signifikan memperkuat kedudukan warga negara dihadapan aparat penegak hukum. Hak-hak warga negara, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka, dijamin secara lebih setara guna menutup celah penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh alat negara,” tegas Habiburokhman. (pun/rdn)...

Baca Detail
Hari Santri 2026, Puan Dorong Pesantren Terlibat Aktif dalam Pembangunan Nasional
Berita
23 Oct 2026

Hari Santri 2026, Puan Dorong Pesantren Terlibat Aktif dalam Pembangunan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan selamat Hari Santri Nasional 2026 kepada seluruh santri dan keluarga besar pesantren di Indonesia. Puan juga menyampaikan penghargaan kepada para kiai, nyai, ustaz, ustazah, serta keluarga yang mendampingi santri dengan ketekunan dan pengabdian."Selamat Hari Santri Nasional tahun 2026. Terima kasih kepada keluarga besar pesantren yang terus merawat ilmu dan menumbuhkan tanggung jawab kepada masyarakat,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10/2026). Di momen Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober ini, Puan berharap para santri dan santriwati semakin percaya diri mengambil peran dan memberikan manfaat bagi Indonesia seperti KH. Hasyim Asy'ari yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).“Kita ingat Resolusi Jihad yang diserukan KH. Hasyim Asy'ari saat berjihad melakukan perlawanan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Semangat seperti itu yang harus terus dikobarkan di kalangan santri, meski saat ini perjuangan yang dilakukan berbeda,” tuturnya.Puan menilai, tema ‘Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas’ perlu diwujudkan  melalui kepercayaan kepada santri dan santriwati untuk menyumbangkan gagasan dan kemampuan mereka. “Kedekatan para santri dan santriwati dengan masyarakat memberi pengalaman untuk memahami kebutuhan warga serta mengenali potensi di lingkungannya,” sebut Puan.Mantan Menko PMK ini pun mendorong Pemerintah untuk membuka ruang bagi para santri. Dengan begitu, kata Puan, gagasan yang dimiliki santri-santriwari memperoleh tanggapan dan kesempatan untuk dikembangkan. “Santri dan santriwati yang telah merintis kegiatan bermanfaat perlu dipertemukan dengan pihak yang dapat membantu memperluas jangkauan pengabdian mereka sehingga capaian dan kebermanfaatannya semakin lebih luas,” ungkapnya."Banyak gagasan lahir dari pengalaman Santri mendampingi masyarakat. Pemerintah perlu mendengarnya dengan sungguh-sungguh dan membantu gagasan yang baik memperoleh jalan untuk diwujudkan,” imbuh Puan.Menurut Puan, keterlibatan santri perlu dimulai ketika persoalan dipetakan dan pilihan penyelesaian dibicarakan. “Dengan demikian, pengalaman mereka dapat ikut memperkaya keputusan atau kebijakan yang diambil,” terangnya.Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah untuk memperkuat kerja sama dengan Pesantren yang banyak melahirkan santri dan santriwati unggul. “Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah perlu menjadikan pesantren sebagai salah satu mitra dalam mengenali kebutuhan pembangunan nasional,” imbau cucu Bung Karno itu.Puan menambahkan, ruang tersebut juga perlu menjangkau pesantren yang jauh dari pusat pemerintahan dan kegiatan nasional. “Pemerintah daerah dapat membantu mengenali karya serta pengabdian yang telah berjalan, lalu menghubungkannya dengan dukungan yang sesuai,” jelas Puan.“Cara ini akan memberi kesempatan lebih merata kepada santri yang belum memiliki jaringan luas,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.Puan pun menekankan pentingnya kesinambungan setelah momen peringatan Hari Santri sehingga dukungan diberikan secara berkelanjutan. “Kepercayaan akan tumbuh ketika santri mengetahui bahwa kontribusinya dihargai dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, bukan diingat hanya saat setiap momen Hari Santri saja,” papar Puan.Puan memastikan DPR akan mengawal dukungan negara untuk santri dan pesantren sesuai tugas dan fungsi dewan. Termasuk keterhubungan kebijakan agar santri memiliki kesempatan mengambil peran dan memperluas manfaat pengabdiannya. "Santri dan santriwati perlu mendapat melihat masa depan dengan keyakinan bahwa ilmu dan pengabdiannya memiliki tempat dalam pembangunan bangsa,” ucapnya.“Dengan memberi kepercayaan serta ruang untuk berkontribusi bagi santri dan santriwati, kita memperkuat kemampuan Indonesia menjawab kebutuhan masyarakat,” tutup Puan. (aha)...

Baca Detail
Soroti Monopoli Sertifikasi Kapal, Syaiful Huda: Keselamatan Pelayaran Harus Dievaluasi
Berita
22 Oct 2026

Soroti Monopoli Sertifikasi Kapal, Syaiful Huda: Keselamatan Pelayaran Harus Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti sistem sertifikasi dan pengawasan kelaikan kapal menyusul terbakarnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi di sekitar Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ia meminta pemerintah mengevaluasi sistem klasifikasi kapal yang melibatkan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai bagian dari upaya memperkuat keselamatan pelayaran nasional. “Biro Klasifikasi Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikasi kelaikan kapal di Tanah Air. Pertanyaannya, banyak kasus kecelakaan kapal yang dipicu aspek kelayakan teknis, mulai dari struktur kapal, permesinan, kelistrikan, hingga perlengkapan keselamatan (safety equipment) yang menjadi tanggung jawab BKI. Ini salah satu masalah struktural yang harus diselesaikan,” ujar Syaiful Huda dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Menurut Politisi Fraksi PKB tersebut, rangkaian kecelakaan kapal perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan keselamatan pelayaran, termasuk mekanisme pemeriksaan teknis dan sertifikasi kapal sebelum diizinkan beroperasi. Ia menilai, posisi BKI dalam sistem klasifikasi kapal berbendera Indonesia perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan mekanisme penjaminan mutu yang transparan. Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya berfokus pada penyebab langsung kecelakaan, tetapi juga perlu menyentuh sistem yang memastikan kapal memenuhi persyaratan keselamatan. “Kapal berusia 39 tahun seperti Virgo Transport 8, misalnya, tetap bisa mengantongi sertifikat dan diizinkan berlayar jauh. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata-mata faktor cuaca, melainkan bagaimana negara menilai kelaikan sebuah kapal,” ungkapnya. Huda juga menyoroti terbakarnya KMP Batumandi yang terjadi ketika kapal dalam proses menuju sandar di Pelabuhan Merak. Insiden pada Selasa (20/10) tersebut menambah perhatian terhadap keselamatan transportasi laut, meskipun penyebab kebakaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemerintah menyatakan seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Lebih lanjut, Huda mencontohkan praktik klasifikasi kapal di sejumlah negara yang memberikan ruang bagi lebih dari satu badan klasifikasi untuk menjalankan fungsi tersebut. Ia menyebut Jepang, Singapura, dan Korea sebagai negara yang perlu dipelajari dalam merumuskan sistem pengawasan dan sertifikasi kapal yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. “Di Jepang, misalnya, selain Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) sebagai badan klasifikasi nasional, pemilik kapal juga memiliki pilihan menggunakan badan klasifikasi terkemuka dunia seperti Lloyd’s Register, DNV, hingga ABS,” jelasnya. Atas dasar itu, Huda mendesak Kementerian Perhubungan mengkaji kembali regulasi terkait kewajiban klasifikasi kapal berbendera Indonesia, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 yang mengubah ketentuan mengenai kewajiban klasifikasi pada badan klasifikasi. Regulasi tersebut mengatur perubahan atas PM 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi. Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan akses terbatas bagi badan klasifikasi lain yang memenuhi standar internasional, termasuk anggota International Association of Classification Societies (IACS), dengan tetap menerapkan persyaratan teknis dan pengawasan yang ketat. “Kami memahami bahwa sertifikasi kelaikan kapal hanya salah satu masalah dari banyak pemicu kecelakaan kapal di Indonesia. Namun, ini merupakan hulu masalah yang memang harus diperbaiki, di samping persoalan lainnya, agar darurat pelayaran nasional tidak terus berlarut,” pungkasnya. (fa/we)...

Baca Detail
70 Ribu Balita Terkena ISPA Karhutla, Puan: Perlindungan Anak Harus Jadi Komitmen Nasional
Berita
22 Oct 2026

70 Ribu Balita Terkena ISPA Karhutla, Puan: Perlindungan Anak Harus Jadi Komitmen Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas laporan 70 ribu lebih balita yang terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ia pun menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai dampak Karhutla, termasuk masalah kesehatan. “Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2026). Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, jumlah penderita ISPA di tujuh provinsi terdampak Karhutla sudah mencapai 311.363 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.239 kasus merupakan anak di bawah lima tahun atau balita. Terkait hal ini, Puan mengingatkan Pemerintah untuk secepat mungkin menyelesaikan persoalan Karhutla mengingat dampaknya yang cukup signifikan. “Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” tuturnya. "Setiap orang tua ingin melihat anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kembali bermain. Harapan yang sederhana ini perlu menjadi perhatian utama kita dalam menentukan langkah penanganan,” imbuh Puan. Puan pun menyoroti banyaknya laporan masyarakat di daerah terdampak Karhutla mengenai kondisi anak-anak mereka yang mengalami gangguan kesehatan buntut kabut asap Karhutla. “Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegasnya. Lebih lanjut, Puan memandang keputusan mengenai prioritas wilayah dan penggunaan sumber daya perlu mempertimbangkan beratnya beban yang dihadapi keluarga di wilayah terdampak Karhutla, dengan perhatian lebih besar kepada mereka yang memiliki kemampuan perlindungan terbatas. “Laporan kasus pada balita yang cukup banyak perlu diikuti komitmen yang berlanjut sampai masa pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga dukungan agar kebutuhan anak yang masih berlangsung tetap memperoleh perhatian ketika keadaan udara mulai membaik dan aktivitas masyarakat berangsur kembali,” papar Puan. Besarnya dampak terhadap anak akibat Karhutla juga menimbulkan berbagai kekhawatiran sejumlah pihak. Termasuk Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) yang khawatir akan terjadi potensi lost generation karena Karhutla yang berlangsung setiap tahun mengancam kesehatan dan tumbuh kembang anak.  Menurut data yang dihimpun dalam laporan ‘Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan’, bencana Karhutla pada 1997 mengakibatkan janin dan anak yang terpapar asap Karhutla tumbuh 3,3 cm lebih pendek atau stunting di usia 17 tahun.  Laporan tersebut dihimpun oleh PFI, Yayasan Amanah Daya Nusantara, Center for Policy and Public Management SBM ITB, dan Rumah Zakat. Dalam laporan yang sama, bencana Karhutla pada tahun 1997 mengakibatkan 15.600 kematian bayi. Untuk itu, PFI mewanti-wanti Pemerintah untuk mencegah kembalinya terjadi ‘kehilangan generasi’ akibat Karhutla. Kehilangan generasi dalam konteks ini merujuk pada hilangnya potensi satu generasi anak-anak akibat penurunan kecerdasan, produktivitas, serta kualitas hidup akibat terus menerus terpapar asap karhutla sejak dini.  Terlepas dari laporan itu, Puan mengingatkan, bencana yang berulang memang berpotensi menyebabkan dampak berkepanjangan terhadap anak. “Kita ketahui bersama, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana. Mereka juga tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa sehingga membutuhkan pertolongan saat mengalami krisis kesehatan,” sebutnya. “Maka dalam menghadapi dampak Karhutla, kita perlu memastikan penanganannya dilakukan dengan sungguh-sungguh serta memastikan anak tetap memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik,” lanjut Puan. Mantan Menko PMK ini juga mendorong Pemerintah mendengar pengalaman keluarga terdampak Karhutla dalam menilai penanganan. Menurut Puan, orang tua dapat membantu menunjukkan hambatan yang mereka hadapi untuk melindungi anak, memperoleh pertolongan, dan mempertahankan penghidupan. “Pengalaman tersebut perlu digunakan untuk menentukan dukungan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Di sisi lain, Puan mendorong Pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jernih mengenai kondisi anak-anak terdampak Karhutla dan langkah pemulihannya. “Informasi harus membantu keluarga memahami keadaan serta pilihan pertolongan, dengan tetap menjaga harapan dan menghindari kesimpulan tentang masa depan anak yang belum didukung pemeriksaan,” ujar Puan. Puan juga meminta Pemerintah melakukan intervensi kesehatan untuk membantu anak-anak yang mengalami krisis kesehatan akibat Karhutla. “Penyediaan peralatan medis yang memadai bagi masyarakat terdampak Karhutla adalah sebuah keniscayaan,” tukas Cucu Bung Karno tersebut. Puan juga mendorong Pemerintah untuk membebaskan biaya pengobatan bagi korban Karhutla. “Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” pesan Puan. Puan mengatakan pimpinan DPR akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal keputusan dan dukungan dalam mengatasi bencana Karhutla. “Dan tentunya perlindungan anak yang tetap terjaga sepanjang penanganan Karhutla harus menjadi komitmen kita bersama. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga masa depan anak-anak,” tambahnya. Selain anak-anak, kelompok lanjut usia (lansia) juga cukup besar terdampak Karhutla. Kemenkes mencatat 49.634 kasus ISPA pada kelompok tersebut. Sementara Karhutla dilaporkan terjadi di 65 kabupaten/kota di tujuh provinsi, yakni di Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. “Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan bantuan kepada para orang tua yang anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Kemudian dukungan untuk tenaga kesehatan, serta petugas dan relawan yang terus membantu penanganan Karhutla,” tutup Puan. (aha)...

Baca Detail
Tekankan Mitigasi Karhutla Sejak Dini, Edi Purwanto: Perkuat Kesiapan Sarana Pemadaman
Berita
21 Oct 2026

Tekankan Mitigasi Karhutla Sejak Dini, Edi Purwanto: Perkuat Kesiapan Sarana Pemadaman

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto, menekankan pentingnya memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini, terutama di kawasan gambut yang rawan terbakar saat musim kemarau. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui pengecekan kawasan rawan, kesiapan personel, serta penyediaan sarana dan sumber air untuk mendukung pemadaman. Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut menceritakan pengalamannya saat menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi, ketika bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan lapangan sekitar satu bulan sebelum musim kemarau. “Dulu pada saat saya Ketua DPRD Provinsi Jambi, satu bulan sebelum musim kemarau kami bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati dan kepala daerah turun ke lapangan melihat kondisi gambut di kawasan hutan, Taman Nasional Berbak dan lain-lain,” ujar Edi dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, Jakarta, (21/10/2026). Menurut Edi, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan berbagai pihak dalam mengantisipasi karhutla, termasuk perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan kebakaran. Kesiapan itu meliputi keberadaan regu pemadam kebakaran, kecukupan alat berat, serta ketersediaan sumur bor sebagai sumber air untuk pemadaman. Selain memastikan kesiapan peralatan, mitigasi juga perlu diperkuat melalui pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan gambut. Upaya tersebut mencakup penyediaan pipa sumur bor, pembuatan parit sebagai cadangan air, hingga pembangunan embung untuk menunjang operasi pemadaman. Ketersediaan sumber air menjadi salah satu aspek penting agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat ketika titik api muncul. Infrastruktur tersebut juga dapat mendukung operasi pemadaman melalui water bombing, yakni pemadaman dari udara dengan menjatuhkan air ke lokasi kebakaran. Edi juga menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan kepala desa, tokoh masyarakat, serta organisasi nonpemerintah atau NGO. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur diperlukan agar pencegahan dan penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah dan aparat, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. “Mitigasi ini juga bagian penting agar kita benar-benar siap menghadapi kemarau, termasuk karhutla,” tulisnya. Di tengah upaya penanganan karhutla di Provinsi Jambi, Edi mengajak masyarakat mendukung langkah gubernur bersama Danrem, Kapolda, dan Kajati untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan yang tersedia. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan kebakaran berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. “Ayo kita dukung Pak Gubernur, Pak Danrem, Pak Kapolda dan Pak Kajati untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan yang ada guna mempercepat penyelesaian karhutla di Jambi agar udara kita kembali bersih,” kata Legislator Dapil Jambi ini. Edi menegaskan, penanganan karhutla perlu mengedepankan langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas. Kesiapan personel, peralatan pemadaman, sumber air, serta koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk menekan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan (bit/we)...

Baca Detail