KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Perkuat Puskesmas dan Lindungi Relawan dalam Penanganan Karhutla
Berita
20 Oct 2026

Perkuat Puskesmas dan Lindungi Relawan dalam Penanganan Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti belum optimalnya penanganan kesehatan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Ia meminta pemerintah daerah dan kementerian terkait memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga yang terpapar kabut asap, terutama mereka yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, dan gangguan pernapasan lainnya. Menurut Edy, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api dan pengendalian kerusakan lingkungan. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat terdampak memperoleh akses pelayanan kesehatan dan pengobatan yang cepat, tepat, dan merata. “Penanganannya belum efektif. Dibutuhkan kerja keras pemerintah daerah dan kementerian terkait, terutama untuk menangani gangguan saluran pernapasan, asma, dan penyakit akibat polusi udara,” ujar Edy kepada Parlementaria dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI, baru-baru ini. Ia mengungkapkan, masih terdapat laporan masyarakat terdampak karhutla yang belum memperoleh penanganan kesehatan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas instansi agar pelayanan medis dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah yang sulit diakses. Edy menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif tanpa menunggu peningkatan jumlah pasien. Kesiapan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan dan oksigen, serta mekanisme rujukan harus dipastikan sejak dini untuk mengantisipasi peningkatan kasus gangguan pernapasan akibat paparan asap. “Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung risiko kesehatan akibat kabut asap setiap musim karhutla. Negara harus hadir melalui layanan kesehatan yang siap, perlindungan kelompok rentan, dan langkah pencegahan yang nyata,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut. Puskesmas dan Perlindungan Kelompok Rentan Edy menilai puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Karena itu, kesiapan puskesmas perlu diperkuat agar mampu memeriksa warga terdampak, menangani keluhan pernapasan, menyediakan pengobatan sesuai kebutuhan medis, serta merujuk pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan. “Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu diperkuat agar mampu melakukan deteksi dini, menangani keluhan pernapasan, serta merujuk pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan,” jelasnya. Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan, terutama bayi, balita, anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Kelompok tersebut membutuhkan perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk akibat karhutla, baik melalui akses layanan kesehatan maupun upaya pencegahan paparan asap. Urgensi penguatan pelayanan kesehatan ini turut tercermin dalam data Kementerian Kesehatan yang mencatat 283.270 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota hingga 13 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.711 kasus dialami anak berusia 0–5 tahun atau balita. Data tersebut menjadi perhatian di tengah paparan kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Edy menekankan, penguatan fasilitas kesehatan dan langkah pencegahan harus berjalan beriringan dengan upaya pengendalian kebakaran agar dampak kesehatan terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Relawan Karhutla Juga Perlu Dilindungi Selain menyoroti pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Edy meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap para relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, para relawan menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan, tetapi masih menghadapi keluhan terkait keterbatasan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama bertugas. “Banyak keluhan dari relawan yang belum mendapat perhatian. Mereka adalah pekerja sosial. Saya berharap pemerintah daerah memperhatikan para relawan yang selama ini menangani karhutla,” tegasnya. Edy menilai, perlindungan terhadap relawan merupakan bagian penting dari penanganan karhutla secara menyeluruh. Dukungan terhadap kebutuhan dasar, keselamatan, dan kondisi mereka selama bertugas perlu menjadi perhatian agar relawan dapat menjalankan misi kemanusiaan secara optimal. Ia menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup pengendalian kebakaran, penguatan pelayanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, koordinasi lintas instansi, serta dukungan bagi relawan di lapangan. Edy berharap pemerintah membangun kesiapsiagaan secara berkelanjutan dan tidak hanya bergerak ketika dampak karhutla meluas. Dengan demikian, masyarakat terdampak kabut asap dapat memperoleh perlindungan dan penanganan medis yang layak, sekaligus menekan risiko gangguan kesehatan akibat karhutla. (ayu/ssb)...

Baca Detail
Karhutla Meluas ke 17 Provinsi, Slamet Desak Presiden Tetapkan Target Terukur
Berita
20 Oct 2026

Karhutla Meluas ke 17 Provinsi, Slamet Desak Presiden Tetapkan Target Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, mendesak Presiden menetapkan target waktu dan indikator keberhasilan yang terukur bagi kementerian dan lembaga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026. Langkah konkret dinilai mendesak menyusul meluasnya kebakaran yang berdampak pada sedikitnya 17 provinsi.Slamet menilai penanganan karhutla yang berlarut-larut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Menurutnya, koordinasi antar lembaga harus disertai target penyelesaian yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta evaluasi berdasarkan hasil di lapangan.“Jika persoalan terus berlarut, Presiden harus memastikan langkah konkret apa yang dilakukan, kapan target penanganan tercapai, dan siapa yang bertanggung jawab. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban keterlambatan negara,” kata Slamet dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.Ia mengingatkan, ancaman karhutla telah terdeteksi sejak awal tahun. Pada Februari 2026, luas lahan terbakar dilaporkan meningkat hingga 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dampaknya pun meluas, tidak hanya di Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga menjangkau sejumlah wilayah di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua.Politisi Fraksi PKS itu turut menyoroti laporan mengenai sekitar 3,4 juta jiwa yang terdampak langsung asap di tujuh provinsi episentrum karhutla. Sementara itu, di Kalimantan Barat, lebih dari 165 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dilaporkan sejak Januari 2026.Menurutnya, karhutla tidak bisa semata-mata dipandang sebagai persoalan lingkungan. Bencana tersebut juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu kegiatan belajar-mengajar, serta memengaruhi mata pencaharian warga, termasuk petani dan nelayan.Ia menegaskan, negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari dampak bencana tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.“Ketika jutaan warga terpapar asap, anak-anak tidak dapat bersekolah dengan aman, dan masyarakat kehilangan akses terhadap lingkungan yang sehat, negara tidak boleh hanya hadir melalui imbauan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi,” ujarnya.Karena itu, Slamet meminta pemerintah memperluas pendekatan penanganan karhutla, tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Perlindungan kesehatan masyarakat terdampak, pemulihan kondisi sosial-ekonomi, dan penguatan langkah pencegahan harus menjadi bagian dari strategi terpadu.Ia juga mendorong Presiden menetapkan indikator keberhasilan bagi setiap kementerian dan lembaga yang terlibat, disertai pelaporan berkala serta evaluasi berdasarkan capaian nyata. Dengan demikian, kinerja penanganan karhutla tidak hanya diukur melalui rapat koordinasi dan laporan administratif, tetapi juga dari efektivitas upaya pengendalian kebakaran dan perlindungan masyarakat.Legislator Dapil Jawa Barat IV itu menambahkan, kegagalan mencapai target akibat lemahnya kinerja harus menjadi dasar evaluasi jabatan. Pejabat yang diberi mandat, menurutnya, harus bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.“Jika target tidak tercapai akibat lemahnya kinerja atau kegagalan menjalankan tanggung jawab, evaluasi jabatan harus menjadi konsekuensi serius. Jika seorang pejabat merasa tidak mampu menjalankan mandatnya, mengundurkan diri secara terhormat juga merupakan bentuk tanggung jawab,” tegasnya.Selain mengevaluasi kinerja birokrasi, Slamet meminta pemerintah memperluas layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap, memastikan kegiatan pendidikan tetap berlangsung dengan aman, serta membuka data dampak karhutla secara transparan.Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat sistem pencegahan sejak dini menjelang musim kemarau 2027. Kesiapsiagaan yang terencana diperlukan agar kebakaran tidak kembali meluas dan menimbulkan dampak berkepanjangan bagi masyarakat.“Jangan sampai rakyat terus menghirup asap dan menghadapi ancaman kesehatan, sementara kinerja pemerintah tidak menghasilkan perubahan berarti. Presiden harus memastikan negara hadir melindungi rakyat, dan setiap pejabat bertanggung jawab atas mandat yang diberikan,” pungkasnya. (rr/we)...

Baca Detail
Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan
Berita
20 Oct 2026

Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menilai keberulangan bencana di Indonesia tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca, tetapi juga lemahnya tata kelola lingkungan dan pengawasan perizinan. Ia mendorong penghentian sementara penerbitan izin usaha baru di daerah aliran sungai (DAS) kritis serta penerapan prinsip polluter pays principle atau pencemar membayar secara tegas agar biaya kerusakan lingkungan tidak terus dibebankan kepada masyarakat dan negara. “Bencana kita berulang karena ada semacam 'amnesia kebijakan'. Setiap kali bencana terjadi, perhatian langsung tinggi: ada rapat, ada satgas, ada janji perbaikan. Tapi beberapa bulan kemudian perhatian mulai memudar, dan semuanya kembali seperti biasa sampai bencana berikutnya datang,” tegas Ratna melalui jawaban tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Dirinya menjelaskan, risiko bencana terbentuk dari interaksi antara ancaman bahaya (hazard) dan tingkat kerentanan (vulnerability). Ancaman cuaca, seperti curah hujan ekstrem, memang tidak dapat dicegah. Namun, tingkat kerentanan wilayah dapat meningkat akibat tata ruang yang buruk, pemberian izin yang tidak terukur, serta lemahnya pengawasan di lapangan. Ia juga menyoroti pengelolaan kawasan hutan di wilayah hulu yang cenderung dipandang sebagai komoditas ekstraktif, bukan sebagai penyangga kehidupan.  Kondisi tersebut, menurutnya, memunculkan ketimpangan keadilan karena keuntungan pembukaan lahan dinikmati kelompok tertentu, sedangkan risiko bencana ditanggung masyarakat di wilayah hilir. “Kita melihat bencana sebagai bentuk penagihan utang ekologis. Setiap hutan yang dibuka adalah utang kepada alam, dan ketika utang itu ditagih lewat banjir dan longsor, yang membayar justru masyarakat, bukan yang berutang. Lebih buruk lagi, setelah bencana kita sering membangun kembali di tempat dan dengan pola yang sama, sehingga risikonya ikut kita bangun ulang,” ujarnya. Untuk memutus siklus bencana ekologis, Ratna mengusulkan empat langkah reformasi kebijakan lingkungan. Pertama, melakukan audit lingkungan secara komprehensif dan memberlakukan moratorium izin usaha baru di wilayah DAS kritis. Kedua, mewajibkan korporasi yang beroperasi di wilayah hulu menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan. Ketiga, memasukkan analisis risiko bencana secara transparan ke dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Keempat, melibatkan masyarakat di kawasan hulu dalam program pemulihan hutan melalui skema yang memberikan insentif ekonomi nyata. Ratna menilai, reformasi tersebut penting agar upaya mitigasi tidak berhenti pada penanganan setelah bencana terjadi. Penerapan prinsip pencemar membayar juga perlu memastikan pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab atas pemulihannya, sesuai ketentuan yang berlaku. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ribuan kejadian bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, melanda berbagai wilayah Indonesia setiap tahun. Sementara itu, laporan analisis Auriga Nusantara menyebutkan deforestasi Indonesia pada 2024 mencapai 261.575 hektare, dengan mayoritas terjadi di kawasan konsesi. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam penguatan tata kelola lingkungan dan pengurangan risiko bencana. (Ndy/um)...

Baca Detail
BAM Soroti Persoalan Administrasi Pertanahan di Balik Kasus ‘Zona Merah’ Jambi
Berita
20 Oct 2026

BAM Soroti Persoalan Administrasi Pertanahan di Balik Kasus ‘Zona Merah’ Jambi

PARLEMENTARIA, Jambi — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti persoalan ‘zona merah’ Jambi yang berujung pada pemblokiran ribuan sertifikat tanah milik masyarakat. Pemblokiran dilakukan tanpa verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap status tanah tersebut menjadi perhatian BAM DPR RI, mengingat dampaknya terhadap kepastian hukum dan hak masyarakat atas tanah yang mereka miliki.Wakil Ketua BAM DPR RI Taufiq R. Abdullah, menilai persoalan tersebut tidak seharusnya terjadi apabila pengelolaan aset negara dan administrasi pertanahan berjalan dengan baik. “Kali ini kita melihat ada satu peristiwa yang diakibatkan dari tidak beresnya administrasi dan pengelolaan aset negara,” ujarnya ke Parlementaria usai Kunjungan Kerja BAM DPR RI di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (19/10/2026).Ia menjelaskan, persoalan administrasi aset negara yang tidak jelas dapat memicu konflik dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan perusahaan. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan antar instansi pemerintah.Dalam kasus ‘zona merah’ Jambi, persoalan muncul ketika sebagian lahan diklaim sebagai aset negara eks Pertamina, sementara di atas lahan tersebut terdapat sertifikat tanah atas nama masyarakat. Akibatnya 5.506 sertifikat masyarakat terdampak dan diblokir. Menurutnya, kondisi ini semestinya ditangani melalui pemeriksaan menyeluruh sebelum dilakukan pemblokiran.“Akhirnya menjadi cukup menyulitkan bagi masyarakat adalah tanpa melakukan kajian, tanpa melakukan identifikasi dan validasi terhadap data dan juga lapangan, ternyata tiba-tiba Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengajukan permintaan blokir kepada BPN,” jelasnya.Taufiq juga menyoroti langkah pemblokiran yang dilakukan tanpa verifikasi lebih lanjut terhadap status tanah yang dipersoalkan. Menurutnya, dampak pemblokiran tersebut sangat merugikan masyarakat. “Blokir itu sudah berlangsung lama dan masyarakat pemilik sertifikat, pemilik aset tidak tahu kalau itu diblokir,” tuturnya.Politisi Dapil Jawa Tengah VII itu menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembenahan tata kelola agraria dan administrasi pertanahan agar hak masyarakat tidak dirugikan akibat persoalan administratif. “Pengelolaan tata kelola agraria yang semacam ini, administrasi pertanahan yang semacam ini sungguh sangat memprihatinkan. Karena ini sangat merugikan bagi masyarakat,” ujar Politisi Fraksi PKB itu.Taufiq menegaskan komitmen BAM DPR RI untuk mengawal penyelesaian persoalan zona merah hingga tuntas. Koordinasi dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait akan dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai kewenangan. “Komitmen teman-teman semua anggota di BAM DPR RI memiliki prinsip ketuntasan di dalam menyelesaikan persoalan. Intinya adalah bagaimana menuntaskan ini,” pungkasnya. (dai/aha)...

Baca Detail
Kasus DBD Naik, Puan Dorong Peran Puskesmas dan Kader Jumantik Diperkuat
Berita
20 Oct 2026

Kasus DBD Naik, Puan Dorong Peran Puskesmas dan Kader Jumantik Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti adanya kenaikan kasus demam berdarah dengue (DBD). Ia pun mendorong agar Pemerintah memperkuat peran Puskesmas dan kader jumantik (Juru Pemantau Jentik) untuk membantu mencegah penyebaran berkembangnya jentik nyamuk. “Perubahan iklim dan fenomena cuaca, termasuk kemarau panjang dan pancaroba, dapat menyebakan berkembangbiaknya jentik nyamuk. Upaya pencegahan harus dimaksimalkan, termasuk di lingkungan terkecil di setiap rumah tangga,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (19/10/2026). Seperti diketahui, kasus DBD mengalami kenaikan di sejumlah daerah seperti di DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Bahkan di media sosial, warga banyak mengeluhkan ‘serangan’ nyamuk yang cukup ganas di musim kemarau ini. Di DKI Jakarta, sebanyak 1.314 kasus DBD ditemukan di Jakarta Selatan hingga September 2026, dan 1.591 kasus sampai Agustus lalu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta pun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pencegahan DBD Melalui Sinergi Lintas Sektor dan Integrasi Data dalam Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD. Kenaikan kasus DBD juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan total 2.250 kasus untuk periode Januari-September 2026. Di Tulungagung, Jawa Timur, terdapat 315 kasus DBD selama 9 bulan terakhir, di mana 2 di antaranya meninggal dunia. Terkait hal ini, Puan meminta Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk mengetahui sebaran penyakit DBD. “Data tersebut perlu menjadi dasar menentukan wilayah yang membutuhkan penguatan pencegahan dan pelayanan,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Meskipun Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dapat menekan Case Fatality Rate (CFR) atau jumlah orang yang meninggal karena sakit DBD, Puan mengingatkan upaya pengendalian penyakit yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus itu harus tetap menjadi perhatian. “Adanya angka penurunan kasus DBD dibandingkan tahun lalu juga perlu dipertahankan melalui pengendalian yang lebihterarah,” tutur Puan. Sementara sebagai langkah antisipasi melonjaknya kasus DBD jelang musim hujan, Puan mendorong Kementerian Kesehatan mendukung pemerintah daerah memetakan penularan sampai tingkat kelurahan dan lingkungan. “Pemetaan perlu menghubungkan laporan kasus, hasil pemeriksaan jentik, serta kondisi tempat perkembangbiakan nyamuk agar tindakan dapat diarahkan pada sumber risiko yang ditemukan,” ungkapnya. "Setiap laporan kasus perlu membantu petugas mengenali lingkungan yang membutuhkan penanganan. Warga harus mengetahui siapa yang dapat dihubungi dan tindakan apa yang akan dilakukan setelah laporan diterima,” imbuh Puan. Tak hanya itu, mantan Menko PMK ini juga meminta Pemerintah Daerah menggalakkan program pencegahan DBD di masing-masing wilayahnya. Termasuk, kata Puan, gerakan sosialisasi dan edukasi jemput bola kepada masyarakat. “Penguatan peran Puskesmas dan kader Jumantik diperlukan untuk membantu mengedukasi masyarakat untuk mencegah berkembangnya jentik nyamuk. Dan disertai dukungan pelatihan, sarana, serta tindak lanjut temuan,” ucapnya. Lebih lanjut, Puan mengingatkan agar temuan tempat perkembangbiakan nyamuk harus diteruskan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk diselesaikan. “Pemeriksaan lingkungan perlu menjangkau rumah, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum sesuai hasil penilaian risiko,” sebut cucu Bung Karno tersebut. Dalam penanganan DBD, Puan pun menilai Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus perlu dilakukan secara rutin dan serentak untuk mencegah penyakit DBD. Adapun gerakan 3M plus yaitu pertama ‘Menguras’ dan menyikat tempat penampungan air (bak mandi, drum, dll), kedua ‘Menutup’ rapat-rapat wadah penampungan air, dan ketiga ‘Mengmendaur ulang’ atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kemudian untuk plusnya adalah menggunakan losion anti nyamuk, memasang kelambu, memelihara ikan pemakan jentik, serta melakukan fogging jika diperlukan. “Pencegahan perlu mengutamakan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus. Sementara pengasapan (fogging) dilakukan sesuai penilaian petugas kesehatan dan kebutuhan pengendalian, dengan tetap menjaga tindak lanjut terhadap jentik serta tempat perkembangbiakannya,” papar Puan. Puan menegaskan, pemberantasan sarang nyamuk harus menjadi bagian utama dalam pencegahan DBD. “Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai gejala, tanda bahaya, dan tempat pemeriksaan. Puskesmas dan rumah sakit perlu mempunyai koordinasi rujukan yang dapat digunakan ketika pasien memerlukan penanganan lanjutan,” urainya. Di sisi lain, Puan memandang evaluasi perlu memperlihatkan perkembangan kasus, kecepatan tindak lanjut laporan, dan penyelesaian sumber risiko di lingkungan. “Dengan demikian, penurunan kasus dapat dipertahankan melalui pekerjaan yang berkelanjutan dan pengendalian DBD menghasilkan lingkungan yang lebih terlindungi dan pertolongan yang tepat waktu bagi warga yang sakit,” tutup Puan. (aha)...

Baca Detail
Dari Canberra, Mahasiswa Indonesia Suarakan Persoalan Pendidikan dan Ekonomi
Berita
20 Oct 2026

Dari Canberra, Mahasiswa Indonesia Suarakan Persoalan Pendidikan dan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Persoalan pendidikan, biaya hidup, lapangan kerja, hingga pembangunan daerah menjadi aspirasi mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Australia. Berbagai persoalan tersebut disampaikan dalam dialog bersama Anggota DPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono di Australian National University (ANU), Canberra, pada Jumat (16/10).Pertemuan dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) itu juga membahas demokrasi, kepercayaan publik terhadap pemerintah, pendanaan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan. “To lead is to listen. Seorang pemimpin harus mau mendengar karena dari sana kita dapat memahami harapan, kebutuhan, dan pemikiran masyarakat,” ujar politisi yang akrab disapa Ibas, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Minggu (18/10/2026).Ibas menjelaskan, DPR RI memiliki tanggung jawab menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Masukan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat sesuai kewenangan lembaga terkait.Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan publik.Selain persoalan kebijakan, Ibas mengingatkan mahasiswa agar mempersiapkan diri menghadapi persaingan dunia kerja dan meningkatnya biaya hidup. Pendidikan tinggi perlu terhubung dengan kebutuhan industri agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan peluang lebih besar untuk mengembangkan karier.Dukungan pendidikan juga perlu diperluas, termasuk melalui beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang menghadapi keterbatasan pembiayaan. Kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas harus terbuka bagi generasi muda dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi.“Fokuslah pada pengembangan diri. Jadilah pribadi yang adaptif, disiplin, dan gigih. Bermimpilah sebesar-besarnya, tetapi iringi dengan kerja keras dan konsistensi,” pesannya.Ibas juga mengajak mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk tetap kritis terhadap persoalan bangsa dan menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab. “Kita boleh kritis, boleh memberikan koreksi, dan boleh menyampaikan pandangan yang tajam. Namun, kita harus tetap mencintai negeri kita dan berkontribusi agar Indonesia menjadi lebih baik,” tegasnya.Menurut Ibas, pengalaman akademik dan jejaring internasional yang dibangun mahasiswa selama belajar di Australia dapat menjadi modal untuk berkontribusi bagi pembangunan Indonesia. Mahasiswa dan kalangan akademisi juga didorong menyampaikan kajian, hasil penelitian, serta rekomendasi berbasis bukti sebagai masukan bagi pemerintah dan lembaga legislatif. (uc/aha)...

Baca Detail
Maman Dorong Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana, dari Reaktif ke Preventif
Berita
20 Oct 2026

Maman Dorong Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana, dari Reaktif ke Preventif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong pemerintah mengubah paradigma penanggulangan bencana nasional dari pendekatan reaktif menjadi preventif berbasis mitigasi. Menurutnya, investasi dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana harus menjadi prioritas agar dampak terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian dapat ditekan. “Indonesia tidak boleh lebih siap membiayai kehancuran daripada mencegahnya,” tegas Maman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Senin (19/10/2026). Maman menyoroti kesenjangan pembiayaan penanggulangan bencana nasional yang masih lebar. Kebutuhan penanggulangan bencana diperkirakan mencapai Rp22,8 triliun per tahun, sedangkan dana siap pakai yang tersedia sekitar Rp5 triliun. Kondisi tersebut menyisakan kesenjangan pembiayaan hingga Rp17,8 triliun. Di sisi lain, alokasi anggaran khusus untuk pencegahan dan mitigasi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam lima tahun terakhir disebut hanya berkisar Rp17 miliar hingga Rp19 miliar per tahun. Besaran tersebut dinilai belum sebanding dengan tingginya risiko kebencanaan di Indonesia, yang mencakup sekitar 53.000 desa rawan bencana dan 271 juta jiwa yang terpapar berbagai ancaman bencana. “Anggaran mitigasi bukan beban negara, melainkan investasi untuk menyelamatkan nyawa, melindungi lingkungan, dan mengurangi kerugian ekonomi,” ujar politisi Fraksi PKB tersebut. Karena itu, Maman meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan alokasi anggaran mitigasi dalam APBN dan APBD. Ia juga mendorong pembenahan sistem pembiayaan risiko bencana serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat melalui pengembangan desa tangguh bencana dan sistem peringatan dini. Menurutnya, upaya mitigasi perlu diperkuat sejak tingkat komunitas agar masyarakat memiliki kapasitas untuk mengenali ancaman, memahami langkah evakuasi, dan merespons potensi bencana secara cepat. Langkah tersebut juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan penanganan darurat dan pemulihan setelah bencana terjadi. Sementara itu, data historis anggaran BNPB yang dihimpun dari LKPP dan Nota Keuangan APBN menunjukkan tren penurunan anggaran lembaga tersebut. Setelah mencapai Rp11,78 triliun pada 2020, anggaran BNPB tercatat sebesar Rp7,14 triliun pada 2021, Rp5,05 triliun pada 2022, Rp5,43 triliun pada 2023, dan Rp4,92 triliun pada 2024. Anggaran tersebut kemudian turun menjadi Rp2,01 triliun pada 2025, sedangkan pagu indikatif 2026 ditetapkan sebesar Rp491 miliar. Maman menegaskan, penguatan mitigasi harus menjadi bagian penting dari kebijakan penanggulangan bencana nasional. Dengan perencanaan dan pembiayaan yang memadai, pemerintah diharapkan tidak hanya mampu merespons bencana, tetapi juga mengurangi risiko dan melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Tutik Kusuma Wardhani Ingatkan Ancaman ISPA Akibat Karhutla, Anak-anak Harus Dilindungi
Berita
20 Oct 2026

Tutik Kusuma Wardhani Ingatkan Ancaman ISPA Akibat Karhutla, Anak-anak Harus Dilindungi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mengingatkan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkepanjangan, terutama terhadap anak-anak yang rentan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Ia meminta pemerintah memastikan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terpapar kabut asap. “Dari Kementerian Kesehatan sudah ada instruksi agar seluruh layanan kesehatan di daerah terdampak karhutla senantiasa siaga terhadap dampak kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang sangat rentan terkena ISPA,” ujar Tutik kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (19/10/2026). Menurutnya, perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas selama karhutla masih berlangsung. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit penyerta membutuhkan perhatian khusus karena paparan asap dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka. Tutik mengimbau masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anak, untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Ia juga menyarankan agar masyarakat tetap berada di dalam rumah dan meminimalkan masuknya asap dengan menutup pintu serta jendela. Penggunaan pendingin udara (AC) atau alat penyaring udara (air purifier), apabila tersedia, dapat membantu mengurangi paparan partikel di dalam ruangan. Namun, ia menyayangkan tidak semua keluarga memiliki fasilitas tersebut. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan informasi kesehatan dan akses pelayanan medis menjangkau seluruh masyarakat terdampak, termasuk kelompok ekonomi rentan. “Yang sangat memprihatinkan adalah masyarakat yang tidak memiliki fasilitas seperti AC atau air purifier. Mereka tetap harus mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai,” ungkapnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dalam Situation Report per 27 Agustus 2026, karhutla di tujuh provinsi berdampak terhadap sekitar 10,67 juta penduduk. Pada periode tersebut, tercatat 4.082 kasus ISPA dalam pelaporan terbaru, dengan jumlah kumulatif mencapai 13.449 kasus di 63 kabupaten/kota terdampak. Data tersebut menunjukkan besarnya beban kesehatan yang ditimbulkan karhutla, meskipun angka itu menggambarkan kondisi pada akhir Agustus dan bukan jumlah kasus terkini per 19 Oktober 2026. Adapun tujuh provinsi yang tercatat terdampak dalam laporan tersebut meliputi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemenkes juga telah mengerahkan tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Ancaman karhutla pun masih perlu diwaspadai hingga Oktober. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terdeteksinya 1.297 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di berbagai wilayah Indonesia pada 14 Oktober 2026. Pada pemantauan citra satelit 15 Oktober, sebaran asap juga terpantau di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG selanjutnya melaporkan bahwa asap karhutla sempat memasuki wilayah Jawa bagian barat, termasuk Jakarta dan sekitarnya, pada 16 Oktober, sebelum berangsur menjauh pada 17 Oktober. Pemantauan tersebut menunjukkan bahwa pergerakan asap dapat menjangkau wilayah di luar lokasi kebakaran, meskipun keberadaan asap di atmosfer tidak selalu berarti kualitas udara di permukaan ikut memburuk. Menanggapi kondisi tersebut, Tutik mengingatkan pentingnya langkah pencegahan dan penanganan dini. Ia meminta masyarakat menjaga kondisi tubuh, mencukupi kebutuhan cairan, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gejala seperti sesak napas, batuk yang memburuk, atau demam yang disertai gangguan pernapasan. Ia juga menekankan agar fasilitas pelayanan kesehatan tetap siap menangani peningkatan kebutuhan layanan, baik melalui puskesmas maupun rumah sakit. Kesiapsiagaan tersebut diperlukan agar masyarakat terdampak tidak mengalami keterlambatan memperoleh pemeriksaan dan pengobatan. Lebih lanjut, Tutik menilai karhutla berkepanjangan tidak hanya menimbulkan persoalan kesehatan dan lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial serta perekonomian masyarakat. Kabut asap dapat membatasi mobilitas warga, menghambat kegiatan pendidikan dan pekerjaan, serta menambah beban rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. “Karhutla yang berlangsung begitu lama dan bahkan terus meluas sungguh memprihatinkan. Saya berharap persoalan ini segera tertanggulangi agar penderitaan masyarakat tidak berlangsung lebih lama dan aktivitas perekonomian dapat kembali berjalan,” tegasnya. Di sisi lain, Tutik meminta aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. Menurutnya, proses penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga memerintahkan, mendanai, atau terlibat dalam tindak pidana tersebut berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. “APH harus sigap dan menindak tegas tanpa pandang bulu. Jangan hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi siapa pun yang memerintahkan harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat,” pungkas Tutik. Ia berharap penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui pengendalian kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, keselamatan warga, terutama anak-anak dan kelompok rentan, dapat terlindungi, sekaligus mencegah terulangnya bencana serupa. (ssb)...

Baca Detail
PA3KN DPR Luncurkan Aplikasi Syakura, Modernisasi Analisis Anggaran
Berita
20 Oct 2026

PA3KN DPR Luncurkan Aplikasi Syakura, Modernisasi Analisis Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI resmi meluncurkan dan mensosialisasikan inovasi Sistem Layanan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (Syakura) di Ruang Command Center, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/10/2026). Langkah strategis ini diambil guna mempercepat serta modernisasi proses analisis kilat terkait keuangan negara. Layanan yang sebelumnya diproses secara manual dan terbatas melalui pesan singkat, kini diintegrasikan ke dalam satu platform digital yang terpola dan sistematis. Sistem inovatif ini dirancang khusus untuk memperkuat dukungan teknis dan substansi bagi seluruh pemangku kepentingan di DPR RI, mulai dari Anggota Komisi 1–13, Badan Anggaran (Banggar), hingga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Selain Syakura, P3KN juga mengenalkan aplikasi Prisma untuk optimalisasi tata kelola internal.Dalam sambutannya, Kepala PA3KN Sekretariat Jenderal DPR RI, Furcony Putri Syakura, menegaskan komitmen lembaganya dalam menghadirkan layanan berbasis digital yang terukur dan akuntabel. Penamaan inovasi ini disengaja agar mudah diingat sekaligus menjadi simbol semangat pembaharuan tata kelola di lingkungan Kesekjenan."Syakura hadir agar semua permintaan dan analisis anggaran yang selama ini diproses secara manual maupun lewat pesan singkat dapat terstandarisasi serta terintegrasi dalam satu platform digital," ujar Furcony saat membuka acara secara resmi.Ia juga menyampaikan bahwa pembenahan ini menjadi bagian dari komitmen P3KN dalam menerapkan standar manajemen mutu berskala internasional. "Kami bertekad menjaga transparansi dan kualitas layanan publik dengan meraih serta memperbarui sertifikasi ISO Manajemen Mutu dan Anti-Penyuapan, sejalan dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK," tambahnya.Kegiatan sosialisasi yang dihadiri para pejabat administrator, pengawas, analis APBN, hingga tenaga ahli komisi ini diakhiri dengan pelatihan teknis penggunaan aplikasi secara langsung. P3KN berharap platform Syakura dan Prisma terus berkembang menjadi inovasi yang berkelanjutan demi menunjang fungsi pengawasan anggaran DPR RI secara optimal. "Tujuan sosialisasi ini adalah mempermudah layanan yang sebelumnya sudah dikerjakan, tetapi kali ini kita buat agar berpatokan pada evidence-based, ada permintaan terstruktur yang ditandatangani secara bertanggung jawab, serta ada SOP jangka waktu penyelesaiannya," ujar Furcony.Sementara itu, untuk kebutuhan internal para analis, P3AKN meluncurkan platform pendukung bernama PRISMA. Aplikasi ini berfungsi sebagai repositori digital terpusat untuk menyimpan seluruh data analisis agar terintegrasi dengan baik dan mudah diakses oleh sesama analis. Adapun ke depan, Syakura ditargetkan dapat diikutsertakan dalam ajang kompetisi inovasi di tingkat Setjen DPR RI hingga Kementerian PAN-RB. (naj,nar/aha)...

Baca Detail
Eric Hermawan: Peringatan MSCI Jadi Momentum Benahi Pasar Modal
Berita
19 Oct 2026

Eric Hermawan: Peringatan MSCI Jadi Momentum Benahi Pasar Modal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan menilai peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia harus menjadi momentum untuk membenahi transparansi dan tata kelola pasar modal. Menurutnya, pemerintah dan regulator perlu menjawab kekhawatiran investor melalui langkah konkret, bukan sekadar menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih solid. “MSCI sejatinya bukan pihak lawan, melainkan cermin atas pekerjaan rumah tata kelola pasar modal yang tertunda,” kata Eric melalui keterangan pers yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Senin (19/10/2026). Ia mengingatkan, gejolak pasar keuangan berpotensi merambat ke sektor riil apabila tekanan terhadap rupiah dan kenaikan imbal hasil instrumen keuangan berlangsung berkepanjangan. Pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi, sedangkan kenaikan biaya pendanaan berisiko mendorong bunga kredit, menekan ekspansi usaha, serta mengurangi konsumsi rumah tangga. Dirinya juga menyoroti estimasi potensi arus keluar modal sebesar US$3 miliar hingga US$6 miliar apabila reklasifikasi Indonesia oleh MSCI benar-benar terjadi. Namun, angka tersebut merupakan proyeksi berdasarkan skenario alokasi dana indeks pasif, bukan kepastian bahwa arus modal sebesar itu sedang atau akan langsung keluar dari Indonesia. Untuk memulihkan kepercayaan investor, Eric mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkuat keterbukaan informasi, khususnya mengenai pemilik manfaat akhir (beneficial ownership). Ia juga menekankan pentingnya peta jalan yang realistis dan transparan dalam rencana peningkatan batas minimum saham publik (free float) menjadi 15 persen. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul gejolak pasar saham Indonesia pada Oktober 2026, setelah MSCI membuka periode konsultasi terkait potensi penurunan status Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market. MSCI menyoroti sejumlah persoalan, antara lain transparansi kepemilikan saham, indikasi transaksi terkoordinasi, dan konsistensi penegakan hukum di pasar modal. Tekanan pasar terlihat pada 16 Oktober 2026, ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sekitar 11,6 persen ke level 5.185. Pada periode yang sama, rupiah berada di kisaran Rp18.012 per dolar AS dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun mencapai 7,36 persen. Oleh karena itu, ia menegaskan, ketahanan ekonomi nasional tidak cukup hanya ditopang pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, dan disiplin fiskal. Integritas pasar serta kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. “Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa dan disiplin fiskal, tetapi juga membutuhkan integritas pasar serta kepastian hukum,” tandas politisi Fraksi Golkar tersebut. (um)...

Baca Detail
Bramantyo Suwondo Dorong PBB Kembangkan Skema Pembiayaan Alternatif
Berita
19 Oct 2026

Bramantyo Suwondo Dorong PBB Kembangkan Skema Pembiayaan Alternatif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengkaji sumber pembiayaan alternatif guna memperkuat keberlanjutan keuangan organisasi internasional tersebut. Hal ini menjadi perhatiannya sebab organisasi tersebut tengah menghadapi tekanan keuangan.Menurutnya, saat menyampaikan pandangannya dalam forum Bureau Standing Committee on UN Affairs pada Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, Selasa (6/10/2026), negara-negara anggota tetap memiliki tanggung jawab penting untuk memenuhi kewajiban kontribusi yang telah ditetapkan secara penuh dan tepat waktu."Namun, upaya menjaga keberlanjutan keuangan PBB perlu disertai pembahasan yang lebih luas, termasuk kemungkinan mengembangkan sumber pendanaan tambahan di luar sistem kontribusi negara anggota yang berlaku saat ini," katanya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Senin (19/10).Bramantyo menjelaskan bahwa berbagai mekanisme pembiayaan inovatif telah dibahas selama bertahun-tahun dan diterapkan dalam sejumlah bidang kerja sama internasional. "Mekanisme serupa dapat dikaji untuk mendukung kebutuhan pendanaan PBB secara lebih berkelanjutan," ujarnya.Ia menegaskan bahwa pembiayaan alternatif tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban negara anggota. Sebaliknya, mekanisme tersebut diharapkan dapat melengkapi sistem kontribusi yang ada sekaligus menyediakan sumber daya tambahan yang lebih dapat diprediksi, terutama untuk bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama masyarakat internasional.Dari perspektif parlemen, Bramantyo memandang pembahasan mengenai pembiayaan PBB penting karena parlemen nasional juga memiliki kepentingan dalam menentukan bagaimana komitmen internasional dibiayai. Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, ia mengusulkan agar Standing Committee on UN Affairs (SCUNA) memprakarsai diskusi atau kajian mengenai berbagai kemungkinan mekanisme pembiayaan alternatif bagi PBB.Kajian tersebut dapat mencakup pemetaan model pembiayaan yang telah tersedia, penilaian kelayakan penerapannya, serta analisis mengenai bagaimana mekanisme baru dapat melengkapi sistem kontribusi negara anggota yang berlaku saat ini.Bramantyo berharap pendekatan tersebut dapat menggeser pembahasan dari sekadar menangani kekurangan dana yang berulang menuju upaya membangun model pembiayaan PBB yang lebih berkelanjutan untuk masa depan.Ia menambahkan, melalui forum parlemen internasional tersebut, Indonesia mendorong penguatan keberlanjutan keuangan PBB melalui kajian dan dialog mengenai sumber pendanaan alternatif, tanpa mengurangi tanggung jawab negara anggota dalam memenuhi kewajiban kontribusinya. (aha)...

Baca Detail
Perkuat Perlindungan Anak, UU Anti-Perundungan Perlu Dikaji
Berita
19 Oct 2026

Perkuat Perlindungan Anak, UU Anti-Perundungan Perlu Dikaji

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat perundungan anak. Ia mendorong pembenahan radikal terhadap sistem pencegahan dan penanganan perundungan, termasuk mengkaji kemungkinan pembentukan UU Anti-Perundungan tersendiri.Penilaian tersebut dilatarbelakangi sejumlah kasus perundungan yang berujung tragis. Sebelumnya, Aqib, siswa SDN 1 Kebondalem, Pemalang, meninggal dunia dalam kasus yang diduga berkaitan dengan perundungan oleh kakak kelasnya. Kini, seorang anak penyandang disabilitas down syndrome berinisial Z (10) di Surabaya juga meninggal dunia dalam kasus yang diduga melibatkan anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya.“Menurut saya, ini sudah darurat bullying (perundungan, red) anak dan diperlukan pembenahan radikal. Sudah ada anak yang meninggal dunia dalam kasus dugaan perundungan, bahkan ada korban yang mengalami dampak fisik serius. Kita tidak boleh terus-menerus bereaksi setelah ada korban,” ujar Abduh, sapaan akrab Abdullah dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2026).Abduh yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pencegahan dan penanganan perundungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ia membagi evaluasi tersebut ke dalam tiga bidang utama, yakni keluarga, sekolah, dan lingkungan teman sebaya.“Ketiga bidang ini harus dievaluasi untuk mengetahui efektivitas program penanganan bullying selama ini. Hasil evaluasi tersebut harus menjadi masukan untuk memperbaiki penanganan perundungan sesuai dengan dinamika dan fakta yang berkembang di lapangan,” jelas Legislator Dapil Jawa Tengah VI tersebut.Menurut Abduh, sedikitnya ada dua persoalan yang perlu dibenahi. Pertama, masih ada pihak yang belum memahami konsep dan pelaksanaan pencegahan serta penanganan bullying sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, gerakan anti-bullying di lingkungan keluarga, sekolah, dan pertemanan belum terintegrasi dengan baik.Akibatnya, penanganan perundungan kerap seperti pemadam kebakaran. Perhatian baru muncul ketika kasus terjadi dan menjadi sorotan publik, lalu meredup setelah pemberitaan mereda.“Jangan sampai kita baru ramai-ramai bicara bullying setelah ada anak menjadi korban. Setelah itu, semua kembali seperti biasa, sampai muncul kasus berikutnya. Pola seperti ini harus dihentikan dan diperbaiki,” tegas Abduh.Untuk membenahi persoalan tersebut, Politisi Fraksi PKB itu menilai penanganan perundungan tidak bisa hanya mengulang cara-cara yang selama ini dilakukan. Diperlukan pembenahan radikal dari hulu hingga hilir, termasuk mengevaluasi kecukupan regulasi yang ada.“Saya terpikir, apakah Indonesia perlu memiliki UU Anti-Bullying tersendiri? Undang-undang itu bisa mengatur berbagai aspek, mulai dari cakupan perlindungan, kewajiban setiap pemangku kepentingan, sanksi, pengawasan, hingga pemulihan korban,” jelas Abduh.Menurutnya, gagasan tersebut perlu dikaji secara serius untuk memastikan apakah aturan yang ada sudah memadai atau masih terdapat celah yang perlu dibenahi. Jika pembentukan UU Anti-Bullying dinilai dapat memperkuat perlindungan anak, gagasan tersebut perlu dibahas bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.“Tidak boleh ada anak yang kehilangan masa depannya karena perundungan terus berulang sementara kita terlambat melakukan pembenahan. Negara harus hadir, bukan hanya setelah ada korban, tetapi juga melalui sistem pencegahan dan penanganan yang benar-benar berjalan,” pungkas Abduh. (pun/rdn)...

Baca Detail