KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Berita
08 Oct 2026

BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengawal implementasi perubahan tata kelola pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025. Upaya ini dilakukan untuk memastikan perubahan mekanisme tersebut mampu memberikan kepastian pengadaan, menjaga keberlanjutan produksi dan penyaluran, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pupuk bersubsidi.   Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo saat memimpin agenda Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026). Selama agenda berlansgung, pihaknya melihat secara langsung sejauh mana ketentuan baru tersebut telah diterapkan oleh pihak-pihak yang terlibat sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.   “Fokus yang besar yaitu melihat secara seksama ketentuan dalam Perpres tersebut telah diimplementasikan oleh masing-masing pihak sesuai tugas dan kewenangannya. Dan kendala seperti apa, kalau ada, yang terjadi,” ujar Andreas.   Menurut Andreas, implementasi perubahan tata kelola pupuk bersubsidi perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan bahan baku, produksi, hingga mekanisme penyaluran dan pembayaran. Hal ini menjadi penting supaya perubahan kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan kepastian dalam penyediaan pupuk bersubsidi.   Perpres Nomor 113 Tahun 2025 sendiri memuat sejumlah perubahan, antara lain penyesuaian mekanisme penghitungan nilai subsidi, penguatan kewajiban dalam pelaksanaan pengadaan, serta penataan mekanisme penagihan dan pembayaran subsidi.   Sementara itu, Anggota BAKN DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan pengawasan ke PT Pupuk Kujang juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi persoalan yang bersifat lintas sektor, baik yang melibatkan kementerian, lembaga maupun perusahaan lain dalam rantai penyediaan pupuk bersubsidi.   “Dari sana nanti akan coba kami jembatani bagaimana hal-hal yang menjadi kesulitan-kesulitan mereka sehingga bisa terselesaikan,” ujar Gde.   Gde menyebut persoalan penyediaan gas dan kepastian pencairan dana subsidi menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian. Menurutnya, kelancaran penyediaan bahan baku penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pupuk.   Oleh karena itu, jelasnya, Kementerian Keuangan telah menyampaikan komitmen agar dana subsidi bahan baku tersedia pada triwulan pertama sehingga diharapkan tidak membebani kondisi keuangan perusahaan saat menjalankan produksi pupuk bersubsidi. Selain itu, ia menyampaikan BAKN DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia melakukan kajian dan digitalisasi untuk memastikan pupuk dapat menjangkau pihak yang benar-benar membutuhkan, khususnya dalam mendukung produktivitas petani dan ketahanan pangan.   “Dengan hasil rapat ini, di mana banyak yang cross-cutting atau ada perbedaan departemen ataupun perbedaan institusi, mudah-mudahan nanti semuanya bisa lancar, semuanya saling mendukung, semuanya saling bersinergi,” pungkas Gde. (ujm/um)...

Baca Detail
Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Berita
08 Oct 2026

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu melahirkan kerangka hukum yang komprehensif, terukur, sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat dan perlindungan terhadap ekosistem.   Menurut Meitri, perubahan iklim tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan penurunan emisi. Regulasi yang disusun perlu memastikan bahwa agenda mitigasi dan adaptasi terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional, perlindungan lingkungan, ketahanan masyarakat, serta kepentingan kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.   “RUU ini harus mampu menjadi payung hukum yang memberikan arah yang jelas bagi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Jangan sampai regulasi hanya berhenti pada penetapan target, tetapi tidak memiliki instrumen yang kuat untuk memastikan target tersebut benar-benar dilaksanakan,” ujar Meitri melalui rilis yang disampaikan oleh Parlementaria di Jakarta, Kamis, Rabu (7/10).   Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan setidaknya terdapat lima rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan. Pertama, RUU perlu menjadi payung hukum perubahan iklim lintas sektor.   Menurutnya, pengelolaan perubahan iklim harus terintegrasi dengan berbagai sektor, mulai dari energi, kehutanan, pertanian, kelautan, biodiversitas hingga perencanaan pembangunan nasional. Integrasi tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi maupun kebijakan.   “Perubahan iklim menyentuh hampir seluruh sektor pembangunan. Karena itu, kita membutuhkan satu arsitektur kebijakan yang terintegrasi sehingga antara target iklim, pembangunan nasional dan kebijakan sektoral tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.   Kedua, memperkuat prinsip keadilan iklim dan perlindungan masyarakat. Meitri menilai kebijakan perubahan iklim harus memperhatikan daya dukung lingkungan, hak masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta memastikan partisipasi publik yang bermakna dalam pengambilan keputusan.   “Yang kita bangun bukan hanya ketahanan lingkungan, tetapi juga ketahanan masyarakat. Kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim harus mendapatkan perlindungan dan ruang partisipasi yang memadai,” katanya.   Ketiga, memperjelas tata kelola dan akuntabilitas iklim. Meitri mendorong agar RUU mengatur secara lebih tegas kepemimpinan iklim pemerintah pusat dan daerah, pembagian kewenangan, target kinerja, kewajiban pelaporan, serta mekanisme evaluasi apabila target mitigasi maupun adaptasi tidak tercapai.   Hal ini dinilai penting agar komitmen perubahan iklim tidak berhenti pada dokumen kebijakan. Para pakar dalam RDPU yang diselenggarakan oleh Komisi XII DPR pada Selasa (6/10/2026) lalu juga menekankan perlunya kejelasan kewenangan, kapasitas, pendanaan dan mekanisme akuntabilitas dari pemerintah pusat hingga daerah.   Keempat, memastikan kebijakan perubahan iklim berbasis sains, risiko dan data. Meitri menilai setiap kebijakan pembangunan yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim perlu mempertimbangkan climate risk assessment. Selain itu, sistem data dan Measurement, Reporting and Verification (MRV) perlu dibangun secara terpadu agar capaian target iklim dapat diukur secara transparan dan kredibel.   “Pengambilan kebijakan harus berbasis data dan bukti ilmiah. Kita membutuhkan indikator yang jelas, sistem MRV yang terintegrasi, serta evaluasi berkala terhadap pencapaian NDC dan target net zero emission,” ujarnya.   Kelima, memastikan instrumen ekonomi karbon berjalan dengan integritas sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Menurut Meitri, pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pasar karbon harus disertai safeguards sosial dan lingkungan, transparansi, serta pengawasan yang kuat.   Pada saat yang sama, ekosistem seperti hutan, gambut, mangrove dan wilayah pesisir perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi mitigasi, adaptasi dan nature-based solutions.   “Ekonomi karbon jangan sampai hanya dilihat sebagai instrumen ekonomi. Harus ada integritas lingkungan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Perlindungan ekosistem juga harus menjadi bagian dari strategi kita menghadapi perubahan iklim,” tegas Meitri.   Terakhir, ia menambahkan agar masukan para pakar dalam pembahasan RUU menjadi penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki landasan ilmiah sekaligus mampu menjawab persoalan implementasi di lapangan.   “Pada akhirnya, yang kita inginkan adalah regulasi yang tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan. Setiap kewajiban harus diikuti dengan kewenangan, kapasitas, pendanaan, teknologi dan mekanisme transisi yang realistis. Dengan begitu, komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dapat benar-benar diterjemahkan menjadi aksi,” pungkas legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII ini. (um)...

Baca Detail
Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan
Berita
08 Oct 2026

Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, yang juga menjabat sebagai Anggota Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU) mewakili Grup Asia-Pasifik, aktif menyampaikan berbagai pandangan strategis dalam rangkaian 152nd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha, Tanzania, pada 5–9 Oktober 2026.   Dalam forum tersebut, Mardani menyoroti sejumlah isu penting mulai dari rendahnya keterwakilan generasi muda dalam parlemen, penguatan kesetaraan gender, perlindungan terhadap pelecehan anggota parlemen perempuan, diseminasi praktik-praktik baik antarparlemen, hingga efektivitas tata kelola organisasi IPU.   Dalam pembahasan berbagai laporan kegiatan IPU, Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa tantangan demokrasi masa depan tidak hanya terkait kesetaraan gender, tetapi juga menyangkut keterwakilan generasi muda di parlemen. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia akan menghadapi Pemilu 2029 dengan komposisi pemilih muda yang sangat dominan, namun belum diikuti oleh keterwakilan politik yang memadai.   “Pada Pemilu 2029 nanti, sekitar 58 persen pemilih di Indonesia adalah generasi muda. Namun keterwakilan anak muda di parlemen masih sangat rendah, sebagaimana terjadi di banyak negara lain. Kita perlu diskusi yang lebih serius dan mendalam mengenai cara meningkatkan partisipasi generasi muda dalam lembaga legislatif,” ungkap wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur itu dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (7/10/2026).   Menurut Mardani, isu ini semakin mendesak mengingat generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari penurunan kualitas pendidikan pascapandemi hingga dampak disrupsi media sosial terhadap pola pikir dan perilaku generasi muda. Ia juga menekankan bahwa generasi muda merupakan kelompok yang paling peduli terhadap isu perubahan iklim karena merekalah yang akan menghadapi konsekuensi terbesar di masa depan.   “Kaum muda merupakan kelompok yang paling menaruh perhatian terhadap perubahan iklim. Mereka yang akan menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, IPU perlu mendorong untuk memberi ruang yang lebih besar bagi suara generasi muda dalam proses pengambilan keputusan,” lanjut anggota Komisi II DPR itu.     Dalam dialog bersama Sekretaris Jenderal IPU, Mardani mendorong agar berbagai inovasi kebijakan dari negara anggota dapat didiseminasikan secara lebih sistematis kepada seluruh anggota IPU. Ia secara khusus menyoroti pengalaman Australia yang menetapkan batas usia minimum penggunaan media sosial sebagai contoh kebijakan yang layak dipelajari negara lain.   “Apakah IPU memiliki mekanisme untuk menyebarluaskan praktik-praktik baik seperti yang dilakukan Australia? Banyak parlemen menghadapi tantangan yang sama terkait dampak negatif media sosial terhadap generasi muda. Pengalaman seperti ini penting untuk dipelajari bersama,” ujar Mardani.   Menurut Mardani, salah satu kekuatan terbesar IPU adalah kemampuannya menjadi pusat pertukaran gagasan dan inovasi kebijakan antarparlemen dunia.   Sementara itu saat menghadiri pertemuan Gender Partnership Group IPU, Mardani aktif menyuarakan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Ia menilai bahwa keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari peningkatan jumlah perempuan di parlemen, tetapi juga dari semakin besarnya ruang kepemimpinan yang diberikan kepada perempuan.   Menanggapi perkembangan representasi perempuan di berbagai parlemen dunia, Mardani mengusulkan kampanye global yang menampilkan keberhasilan para pimpinan parlemen perempuan sebagai inspirasi bagi masyarakat internasional.   “Kuantitas dan kualitas harus berjalan bersama. Kita perlu memperlihatkan kepada dunia berbagai keberhasilan perempuan yang memimpin parlemen agar semakin banyak masyarakat yang melihat bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk memimpin,” ungkap Mardani.   Ia mencontohkan sejumlah figur perempuan yang memegang posisi penting dalam parlemen, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova, serta Presiden IPU saat ini.   “Kita tidak hanya membutuhkan peningkatan jumlah perempuan di parlemen, tetapi juga memastikan mereka memperoleh kesempatan yang setara untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam kepemimpinan,” sambung dia.   Dalam pembahasan implementasi kebijakan anti-pelecehan IPU, Mardani menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya melalui regulasi dan pedoman teknis. Menurutnya, upaya pencegahan pelecehan harus didukung perubahan budaya dan pola pikir masyarakat secara menyeluruh.   “Membuat aturan itu penting. Namun yang lebih penting adalah bagaimana nilai kesetaraan tersebut diinternalisasikan oleh masyarakat. Karena itu perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas keagamaan, organisasi masyarakat, dan para influencer,” ujarnya.   Ia menambahkan bahwa penghapusan pelecehan dan diskriminasi harus dimulai dari keyakinan mendasar bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kapasitas, dan martabat yang setara.   Dalam pembahasan kepatuhan delegasi terhadap ketentuan representasi gender IPU, Mardani juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi terhadap sejumlah negara yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.   “Kita tentu mendukung tindakan afirmatif dan pengarusutamaan gender. Namun pada saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa setiap delegasi diperlakukan secara adil dan memahami konteks yang mereka hadapi,” ujar dia mengingatkan.   Selain isu representasi dan kesetaraan gender, Mardani turut memberikan masukan mengenai tata kelola penyelenggaraan Sidang IPU. Ia mengusulkan agar agenda-agenda strategis, khususnya pembahasan emergency item, ditempatkan pada hari-hari awal sidang agar dapat diikuti lebih banyak anggota parlemen dari berbagai negara.   “Bagi kami dari Indonesia, perjalanan dapat memakan waktu dua hingga tiga hari. Mengikuti seluruh rangkaian sidang berarti meninggalkan tugas nasional selama hampir satu minggu. Karena itu, agenda-agenda penting sebaiknya ditempatkan pada awal pertemuan agar partisipasi anggota lebih optimal,” usul dia.   Dalam kesempatan lain, Mardani juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya IPU dalam memberikan penghargaan kepada anggota parlemen yang menghadirkan dampak positif bagi masyarakat melalui Cremer-Passy Prize. Namun demikian, ia mengusulkan agar mekanisme penghargaan dibuat lebih fleksibel apabila pemenang utama berhalangan hadir.   “Sering kali perbedaan antara peringkat pertama, kedua, dan ketiga sangat tipis. Mereka semua merupakan anggota parlemen yang luar biasa. Karena itu, perlu dipertimbangkan mekanisme yang lebih fleksibel agar penghargaan tetap dapat diberikan dan semangat apresiasinya tidak hilang,” kata dia menekankan.   Pada sisi lain Mardani menegaskan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan representasi yang lebih luas, kesempatan yang lebih setara, serta komitmen kolektif untuk mempersiapkan generasi masa depan.   “Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan lebih banyak representasi, tetapi juga membutuhkan kesempatan yang setara, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keberanian untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya,” pungkas Mardani Ali Sera. (rdn)...

Baca Detail
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Berita
08 Oct 2026

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Salah satu kesimpulannya ialah mengusulkan Rapat Gabungan lintas komisi dan kementerian untuk memperkuat penanganan kasus serta perlindungan korban kekerasan seksual.   Kesimpulan tersebut disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XIII DPR RI bersama LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).   Dalam rapat tersebut, Komisi XIII DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI agar digelar Rapat Gabungan yang melibatkan Komisi XIII, Komisi III, dan Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.   "Komisi XIII DPR RI menyarankan Pimpinan DPR RI untuk menyelenggarakan Rapat Gabungan antara Komisi XIII, Komisi III, dan Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," ujar Andreas saat membacakan kesimpulan rapat.   Selain usulan Rapat Gabungan, Komisi XIII DPR RI menegaskan perlunya koordinasi berkelanjutan dengan LPSK dan Komnas Perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, Komisi XIII DPR RI juga akan mengagendakan rapat evaluasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku.   Di sisi lain, Komisi XIII DPR RI juga mendorong pembentukan kantor perwakilan LPSK di daerah untuk memperluas akses pendampingan bagi saksi dan korban kekerasan seksual. Kesimpulan RDPU tersebut juga menjadi bagian dari upaya Komisi XIII DPR RI mengawal implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   "Kelima poin ini menjadi landasan kerja pengawasan Komisi XIII DPR RI agar tidak ada lagi penyelesaian kasus kekerasan seksual yang setengah-setengah," pungkas Andreas. (Ndy/um)...

Baca Detail
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Berita
08 Oct 2026

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas pertambangan emas tradisional di Kalimantan Tengah.   “Yang jelas yang pertama ini masalah WPR, wilayah pertambangan rakyat. Karena saudara-saudara kita itu yang sejak turun-temurun kebanyakan mencari emas dengan cara tradisional. Nah, ini kan perlu sebuah regulasi memberikan kepastian hukum pada saudara-saudara kita untuk tambang tradisional,” ujar Sigit kepada Parlementaria usai menerima Audiensi Masyarakat Kabupaten Barito Utara terkait wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).   Menurut Sigit, pengajuan WPR perlu dilakukan secara berjenjang dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi untuk diteruskan kepada Kementerian ESDM.   “Nah, ini WPR untuk segera diterbitkan. Tetapi, masalahnya ini bukan di pusat, tapi ini sekarang ini dari daerah sendiri. Kemungkinan ketidaktahuan. Nah, dari kabupaten, kota, ngajuin ke provinsi, provinsi ngajuin ke kementerian,” jelasnya.   Dipaparkannya, sebelumnya penetapan wilayah pertambangan rakyat hanya diajukan oleh empat kabupaten. Karena saat ini Kalimantan Tengah memiliki 14 kabupaten/kota, Sigit mendorong agar pengajuan tersebut dilakukan kembali sehingga seluruh daerah dapat memperoleh WPR.   “Nah, dulu WPR yang ngajukan waktu itu hanya 4 kabupaten. Nah, sekarang ini di Kalimantan Tengah kan ada 14 kabupaten. Jadi, untuk direvisi diulang lagi supaya 14 kabupaten kota ini mendapatkan WPR,” tambahnya.   Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, Komisi XII DPR RI akan menunggu pengajuan dari pemerintah daerah agar proses tersebut dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi karena pertambangan emas telah menjadi mata pencaharian masyarakat sejak lama. Kepastian hukum juga diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan sosial.   “Langkah selanjutnya kami menunggu dari kabupaten-kabupaten. Kabupaten ke provinsi, Pak Gubernur kirim surat ke ESDM,” tutupnya. (ayu/um)...

Baca Detail
BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Berita
08 Oct 2026

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi beban langsung jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total BPIH.   Dasco mengatakan, kesepakatan tersebut dicapai dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah. Menurutnya, struktur pembiayaan tersebut tetap memperhatikan kemampuan jemaah sekaligus keberlanjutan pengelolaan dana haji.   “Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah 2027, per jemaah rata-rata sebesar Rp98.466.351,35,” kata Dasco saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).   Dasco menjelaskan, Bipih sebesar Rp54.648.825 tidak seluruhnya menjadi jumlah yang harus dibayarkan jemaah pada saat pelunasan. Besaran pelunasan memperhitungkan setoran awal yang telah dibayarkan ketika mendaftar serta saldo nilai manfaat pada rekening virtual masing-masing jemaah.   Jemaah haji telah membayarkan setoran awal sebesar Rp25 juta. Selain itu, rata-rata terdapat saldo nilai manfaat pada rekening virtual jemaah sebesar Rp3,4 juta. Pemerintah juga memberikan dukungan sekitar Rp3,2 juta per jemaah untuk komponen biaya penyelenggaraan haji di dalam negeri.   Dengan memperhitungkan komponen tersebut, rata-rata biaya yang masih harus dilunasi jemaah haji pada 2027 menjadi sekitar Rp23.248.825.   Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata pelunasan pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M yang mencapai sekitar Rp26.433.806. Dengan demikian, beban pelunasan jemaah pada 2027 turun sekitar Rp3,18 juta atau sekitar Rp3,2 juta per jemaah.   Sementara itu, biaya penyelenggaraan haji yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji ditetapkan rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 per jemaah atau 44,50 persen dari total BPIH.   Dasco menyampaikan, dukungan pemerintah melalui APBN sekitar Rp3,2 juta per jemaah menjadi salah satu komponen yang turut meringankan beban jemaah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga keterjangkauan biaya haji bagi masyarakat.   Di sisi lain, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa pemerintah juga telah menyepakati mekanisme pembiayaan apabila di kemudian hari terjadi perubahan situasi yang menyebabkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji.   Marwan mengatakan, tambahan biaya akibat perubahan kondisi tersebut akan menjadi tanggungan pemerintah. Kesepakatan itu, menurutnya, telah dikomunikasikan dengan Presiden.   “Laporan yang disampaikan bahwa pimpinan DPR telah berkomunikasi dengan Presiden, Presiden tidak berkeberatan andaikan terjadi biaya tambahan dengan situasi yang berubah,” kata Marwan.   Dengan kesepakatan tersebut, BPIH 1448 H/2027 M ditetapkan rata-rata sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Komposisinya terdiri atas 55,50 persen Bipih yang dibayarkan jemaah dan 44,50 persen yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. (bit/ssb)...

Baca Detail
Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Berita
08 Oct 2026

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Ia mengusulkan adanya unifikasi status sebagai “Guru Indonesia” untuk menyederhanakan tata kelola sekaligus memastikan kesetaraan hak bagi seluruh pendidik, baik ASN, guru honorer, guru paruh waktu, guru swasta, maupun guru madrasah.   Menurut Furtasan, penyatuan status tersebut penting untuk mengakhiri berbagai bentuk diskriminasi dalam tata kelola guru. Negara, kata dia, harus memastikan setiap guru memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa membedakan tempat dan status pengabdiannya.   “Di Indonesia itu hanya ada satu istilah guru: Guru Indonesia. Sudah itu, tidak ada nama lain. Mau ASN, guru paruh waktu, guru honorer, guru swasta, kalau banyak istilah jadi bingung penataannya,” tegas Furtasan saat menyampaikan pandangan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dan Perkumpulan Insan Sekolah Swasta Indonesia (PERISAI) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).   Furtasan menilai gagasan tersebut semakin relevan melihat besarnya kontribusi lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Ia menyoroti kondisi madrasah yang mayoritas dikelola oleh masyarakat atau swasta, sehingga kebijakan pendidikan tidak semestinya hanya berorientasi pada penyelenggaraan sekolah negeri.   “Persoalannya sekarang muncul soal perlakuan. Kalau kita punya data, untuk sekolah negeri mulai dari SD sampai SMA itu kira-kira 83 persen dominan negeri, sementara swasta kira-kira 16 persen. Kebalikannya dengan madrasah, 95 persen itu swasta,” ujar legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut.   Karena itu, Furtasan meminta pemerintah mengubah paradigma dalam melihat kontribusi lembaga pendidikan swasta. Menurutnya, sekolah swasta dan madrasah bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting yang menopang penyelenggaraan pendidikan nasional.   “Harusnya pemerintah ini melihat kontribusi swasta ini. Saya jujur saja, sampai hari ini kita masih melihat mindset-nya teman-teman di pemerintahan itu adalah masih mindset negeri. Inilah perjuangan kami yang selalu coba mendobrak: yuk, swasta ini memberikan kontribusi yang besar, bukan hanya sebagai pelengkap,” katanya.   Ia menambahkan, persoalan guru tidak semata-mata berkaitan dengan kesejahteraan finansial, tetapi juga menyangkut kepastian status, perlindungan, dan kesetaraan hak. Menurutnya, pengabdian guru di berbagai satuan pendidikan harus mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang setara dari negara.   Dalam kesempatan tersebut, Furtasan juga menjelaskan perkembangan penyusunan draf RUU Sisdiknas. Ia menyebut draf yang beredar per 8 Juli 2026 saat ini ditarik kembali untuk dikaji dan disempurnakan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat serta fraksi-fraksi di DPR RI.   “Kami sangat hati-hati, khawatir begitu ketok palu hari ini, besok sudah langsung ke MK. Artinya 580 anggota DPR dikalahkan oleh hakim yang cuma sembilan orang. Karena itu perjuangan ini masih harus kita kawal bersama-sama,” tuturnya.   Furtasan menegaskan, kehati-hatian tersebut diperlukan agar RUU Sisdiknas yang nantinya disepakati memiliki landasan hukum yang kuat, mampu menjawab persoalan pendidikan secara komprehensif, serta tidak mudah digugat dan dibatalkan melalui mekanisme pengujian undang-undang.   Pandangan tersebut mengemuka dalam RDPU yang turut membahas berbagai persoalan ketimpangan tata kelola pendidikan antara sekolah negeri dan swasta maupun antara sekolah umum dan madrasah. Dalam forum tersebut, P2G menyampaikan data bahwa sekitar 83,5 persen guru swasta masih berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan.   Selain mendorong unifikasi status dan kesetaraan hak bagi seluruh guru, P2G, JPPI, dan PERISAI juga mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Guru Nasional (BPGN). Mereka turut mendorong agar RUU Sisdiknas memuat ketentuan mengenai pemenuhan standar gaji minimum guru yang mengacu pada UMP/UMK serta skema perlindungan bagi sekolah swasta agar kebijakan rekrutmen ASN tidak menggerus keberadaan dan keberlangsungan tenaga pendidik di sekolah swasta. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Berita
08 Oct 2026

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan madrasah, ke dalam batang tubuh Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memastikan guru memperoleh penghasilan yang layak dan mengakhiri praktik pemberian upah yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup.   Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, aspirasi mengenai jaminan kesejahteraan guru yang disampaikan masyarakat sipil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Menurutnya, ketentuan mengenai batas bawah pendapatan guru perlu ditegaskan secara eksplisit dalam pasal-pasal RUU.   “Masukan hari ini sungguh sangat bagus, luar biasa. Ini menjadi tambahan pertimbangan kami dalam memutuskan kebijakan di revisi undang-undang itu. Nah, termasuk kesejahteraan guru ini, sudah saatnya kita harus pikirkan. Kalau tadi masukan dari teman-teman, itu wajib dibunyikan di pasal,” ujar Lalu usai memimpin RDPU Komisi X DPR RI bersama organisasi masyarakat sipil di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).   Ia menegaskan, Komisi X melalui Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas telah menyepakati prinsip pengaturan standar upah minimum tersebut di dalam batang tubuh RUU. Adapun besaran nominalnya masih dalam proses pembahasan dan penghitungan teknis.   “Kami pada prinsipnya juga sepakat, Komisi X melalui Panja RUU Sisdiknas ini sepakat membunyikan itu di dalam batang tubuh. Besarannya berapa itu sedang kami hitung. Dan tentunya karena kita menyepakati semua, maka nanti kemungkinan itu akan kita kunci di situ supaya tidak ada lagi guru kita yang Rp100 ribu, Rp250 ribu, Rp500 ribu, dan sebagainya,” tegas legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat tersebut.   Menurut Lalu, kepastian standar penghasilan guru menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki tata kelola pendidikan nasional. Ketimpangan pendapatan guru, khususnya guru non-ASN, dinilai tidak sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan.   Selain persoalan kesejahteraan, Lalu menyatakan Komisi X juga sejalan dengan gagasan pembentukan Badan Pengelola Guru Nasional (BPGN) untuk menyatukan tata kelola guru. Gagasan tersebut diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian yang menangani pendidikan dan madrasah.   “Jadi justru ide itu muncul awalnya dari Komisi X dulu. Saya sendiri yang menyuarakan supaya tidak ada tumpang tindih kewenangan, tidak ada perbedaan perlakuan, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban supaya tidak terjadi ketimpangan, baik yang berada di bawah Dikdasmen maupun di Kementerian Agama,” jelasnya.   Di sisi lain, Komisi X memastikan keberadaan sekolah swasta tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem pendidikan nasional. Hal ini menyusul kekhawatiran pengelola sekolah swasta mengenai potensi perpindahan guru secara besar-besaran ke sekolah negeri akibat kebijakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).   Lalu menegaskan, kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru tidak boleh mengorbankan keberlangsungan sekolah yang diselenggarakan masyarakat.   “Saya dan teman-teman di Komisi X menjamin itu tidak akan terjadi. Justru kita tahu bahwa pendidikan itu selain diselenggarakan oleh pemerintah, juga diselenggarakan oleh masyarakat. Nah ini harus seiring sejalan, tidak boleh ada ketimpangan,” katanya.   Aspirasi tersebut mengemuka dalam RDPU yang menghadirkan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, serta Ketua Umum Perkumpulan Insan Sekolah Swasta Indonesia (PERISAI) Anton Putrawan.   Dalam paparannya, P2G menyampaikan bahwa masih terdapat persoalan serius terkait kesejahteraan guru swasta. Organisasi tersebut menyebut sekitar 83,5 persen guru swasta masih menerima penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan.   Sementara itu, JPPI menyoroti posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Menurut data yang disampaikan dalam RDPU, sekitar 95,4 persen lembaga madrasah dikelola oleh masyarakat atau swasta, sehingga diperlukan perhatian lebih kuat terhadap aspek pembiayaan dan tata kelolanya.   Atas kondisi tersebut, P2G, JPPI, dan PERISAI mendorong agar RUU Sisdiknas memuat ketentuan mengenai standar gaji minimum guru non-ASN yang mengacu pada UMP/UMK. Mereka juga mengusulkan pembentukan BPGN sebagai lembaga yang menyatukan tata kelola guru secara lebih terintegrasi, sekaligus meminta adanya skema perlindungan bagi sekolah swasta agar kebijakan rekrutmen ASN tidak melemahkan keberlangsungan lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027
Berita
08 Oct 2026

Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Angka tersebut meningkat sekitar Rp11,06 juta dibandingkan BPIH Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87.409.365,45.   Meski BPIH meningkat, biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) justru turun sekitar Rp184.982 per jemaah. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan upaya Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah, keberlanjutan dana haji, dan kualitas pelayanan.   Kesepakatan tersebut dicapai dalam pembahasan BPIH Tahun 1448 H/2027 M di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).   Dalam komposisi BPIH 2027, Bipih rata-rata ditetapkan sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total BPIH. Biaya tersebut antara lain digunakan untuk penerbangan, sebagian biaya layanan fullboard syarikah, serta biaya hidup (living cost) jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji.   Sementara itu, rata-rata nilai manfaat pengelolaan keuangan haji yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan haji sebesar Rp43.817.526,35 atau 44,50 persen dari total BPIH. Adapun total nilai manfaat yang digunakan untuk penyelenggaraan haji Tahun 1448 H/2027 M mencapai Rp8.832.956.049.415,94.   Dalam pembahasan tersebut, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI juga menyetujui sisa nilai manfaat virtual account untuk jemaah haji tunggu sekitar Rp2,6 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan kepada sekitar 5,5 juta jemaah dalam daftar tunggu.   Sementara bagi jemaah haji khusus, Panja BPIH menyepakati penggunaan nilai manfaat haji khusus Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp4.101.108.000.   Komisi VIII menekankan bahwa peningkatan pembiayaan penyelenggaraan haji harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Salah satu perhatian utama diarahkan pada pelayanan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).   Melalui peningkatan kontrak layanan Masyair Paket C, Komisi VIII mendorong agar kualitas akomodasi, fasilitas, konsumsi, transportasi, sanitasi, hingga aspek kenyamanan jemaah selama berada di Armuzna terus ditingkatkan.   Selain layanan di Tanah Suci, Komisi VIII juga menegaskan pentingnya memastikan istitha’ah kesehatan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan ibadah haji. Kemampuan jemaah untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah secara aman dan sehat dinilai harus menjadi perhatian sejak sebelum keberangkatan.   Pemeriksaan kesehatan dan pendampingan bagi jemaah lanjut usia serta jemaah berisiko tinggi, lanjutnya, harus dilakukan secara serius dan terintegrasi. Hal itu mencakup koordinasi layanan kesehatan sejak di Tanah Air hingga selama jemaah berada di Arab Saudi.   Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang berharap seluruh jemaah yang nantinya ditetapkan dan diumumkan sebagai jemaah haji yang berhak berangkat pada musim haji 1448 H/2027 M dapat segera mempersiapkan diri dan melakukan pelunasan Bipih sesuai jadwal yang ditetapkan.   “Pelunasan tepat waktu menjadi penting agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan baik dan kuota haji nasional dapat terserap secara optimal,” ujar Marwan.   Komisi VIII juga mendorong Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan informasi mengenai daftar jemaah yang berhak melakukan pelunasan, mekanisme dan jadwal pelunasan, persyaratan kesehatan, serta tahapan persiapan keberangkatan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami masyarakat.   Komisi VIII menegaskan, penetapan BPIH Tahun 1448 H/2027 M merupakan upaya bersama untuk menemukan titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah, keberlanjutan pengelolaan dana haji, dan peningkatan kualitas pelayanan.   Komisi VIII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap komponen pembiayaan memberikan manfaat optimal bagi jemaah, mulai dari penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan Armuzna, perlindungan dan pembinaan, hingga pelayanan kesehatan.   Dengan demikian, penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1448 H/2027 M diharapkan dapat berlangsung dengan biaya yang lebih terukur, layanan yang semakin berkualitas, serta memberikan perlindungan dan kemudahan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. (bit/ssb)...

Baca Detail
Di Tengah Ketidakpastian Global, Komitmen Presiden Prabowo Hadirkan Subsidi Biaya Haji 2027
Berita
08 Oct 2026

Di Tengah Ketidakpastian Global, Komitmen Presiden Prabowo Hadirkan Subsidi Biaya Haji 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kabar menggembirakan datang bagi calon jemaah haji Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan memicu kenaikan berbagai komponen biaya, termasuk harga avtur pesawat, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Indonesia tahun 2027 dipastikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026.   Kebijakan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan peran negara untuk membantu dan meringankan beban calon jemaah haji. Pemerintah secara resmi menetapkan skema subsidi biaya haji sebesar Rp3.184.981 per jemaah untuk komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).   Dengan adanya subsidi tersebut, biaya pelunasan haji tahun 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rinci, rata-rata sisa pelunasan yang harus dibayarkan jemaah haji reguler efektif berkurang menjadi Rp23.248.825, dari sebelumnya Rp26.433.806.   Penurunan biaya tersebut dipastikan tidak mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah di Tanah Suci. Sebaliknya, Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah justru menyepakati peningkatan paket layanan dari Paket D menjadi Paket C selama jemaah berada di Arab Saudi.   “Peningkatan kualitas fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kekhusyukan yang lebih bagi jemaah dalam menjalankan ibadah haji,” ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (7/10/2026).   Cucun, yang juga merupakan Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2025 dan 2026, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan komitmennya terhadap calon jemaah haji Indonesia.   “Apresiasi yang sangat tinggi kami haturkan kepada Presiden Prabowo atas komitmen dan kehadiran negara dalam meringankan biaya haji di tengah ketidakpastian global saat ini melalui subsidi langsung,” pungkas Cucun.   Selain itu, Cucun mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang secara konsisten memantau dan mengingatkan Panitia Kerja (Panja) Haji agar menghasilkan formula biaya haji yang ramah dan tidak memberatkan jemaah.   “Dalam prosesnya, Dasco selalu menanyakan kepada Panja Haji yang berkoordinasi dengan saya selaku Wakil Ketua DPR RI Korkesra. Bahkan, 10 menit menjelang rapat kerja pengesahan dan penetapan BPIH Tahun 2027, beliau berkontak langsung dengan Presiden Prabowo melalui telepon untuk meringankan beban jemaah haji dengan mengeluarkan subsidi biaya ibadah haji,” tambah Cucun.   Melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan DPR RI, penetapan BPIH 2027 diharapkan mampu menghadirkan pelayanan haji yang lebih berkualitas, nyaman, aman, dan tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.   “Alhamdulillah, ongkos haji 2027 meringankan masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji sehingga tidak terlalu berat dalam melunasinya,” tutup Cucun. (aha/ssb)...

Baca Detail
Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​
Berita
08 Oct 2026

Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, jemaah haji reguler rata-rata hanya perlu membayar biaya pelunasan sebesar Rp23.248.825 setelah mendapatkan bantuan subsidi dari Pemerintah sebesar Rp3 juta. ​ Anggota Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menjelaskan bahwa angka pelunasan awal sejatinya berada di kisaran Rp26.248.825. Namun, adanya intervensi subsidi membuat beban langsung jemaah menjadi jauh lebih ringan. ​ “Jemaah secara efektif hanya membayar sekitar Rp23,24 juta. Ini setelah kewajiban pelunasan awal sebesar Rp26,24 juta dikurangi subsidi Pemerintah sebesar Rp3 juta,” ujar Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).   ​Politisi Fraksi PKB tersebut menegaskan bahwa besaran angka ini merupakan hasil keputusan final Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah yang telah disahkan dalam rapat kerja resmi. “Ini sudah disepakati dan diketok di Komisi VIII DPR RI. Yang terpenting bagi jamaah adalah kepastian berapa nominal uang yang harus disiapkan untuk pelunasan. Setelah dipotong subsidi, nilainya menjadi sekitar Rp23,24 juta,” jelasnya. ​ Lebih lanjut, Maman mengungkapkan bahwa kesepakatan skema pembiayaan ini tidak terlepas dari intensitas komunikasi politik antara pimpinan DPR RI dan pihak eksekutif. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad diketahui telah berkoordinasi langsung dengan Presiden RI guna mengupayakan skema pembiayaan haji yang terjangkau.   ​“Komunikasi pimpinan DPR dengan Presiden menjadi bagian dari upaya mencari formula agar beban jamaah bisa lebih ringan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji,” tutur legislator asal Jawa Barat tersebut. ​ Berdasarkan keputusan rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah, rata-rata BPIH 1448 H/2027 M ditetapkan sebesar Rp98.466.351,35 per jamaah. Angka ini terdiri atas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung langsung oleh jamaah sebesar Rp54.648.825 serta alokasi Nilai Manfaat dari BPKH sebesar Rp43.817.526,35. ​ Dalam skema pelunasannya, komponen Bipih jamaah sebesar Rp54,64 juta tersebut tidak dibayar sepenuhnya secara tunai. Angka itu diperhitungkan dari setoran awal saat mendaftar sebesar Rp25 juta, Nilai Manfaat pada rekening virtual (virtual account) jamaah rata-rata Rp3,4 juta, serta subsidi Pemerintah sebesar Rp3 juta, sehingga sisa uang tunai yang wajib dilunasi jamaah murni hanya Rp23,24 juta. ​ Sebagai informasi, pada operasional haji 1448 H/2027 M mendatang, Indonesia memperoleh total kuota sebanyak 221.000 jamaah. Kuota tersebut terbagi menjadi 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. ​ Maman menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal agar efisiensi biaya ini tidak mengorbankan kualitas fasilitas dan kenyamanan jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. “Prinsipnya sederhana, biaya jamaah harus terjangkau dan pelayanan harus tetap maksimal. Jangan sampai biaya turun, tetapi kualitas pelayanan ikut turun,” pungkasnya. (ndy/aha)...

Baca Detail
Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Berita
08 Oct 2026

Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menjamin biaya pemeriksaan visum et repertum dan perawatan medis korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ditanggung negara. Menurutnya, kendala biaya dan birokrasi layanan kesehatan masih dapat menjadi beban tambahan bagi korban kekerasan seksual yang hendak melapor dan memperoleh keadilan.   Karena itu, ia meminta adanya mekanisme layanan kesehatan yang mudah diakses korban tanpa dibebani biaya. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama LPSK, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).   "Terkait korban yang mendapatkan kesulitan terhadap akses kesehatan, ini saya meminta ke LPSK untuk bisa membangun kerja sama, MoU dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Jadi ketika korban itu butuh visum, butuh apapun gitu ke rumah sakit, dia tidak dibebani biaya lagi," tegas Yanuar.   Politisi Fraksi PKB tersebut menilai mekanisme perlindungan kesehatan korban perlu diatur secara jelas dan tidak bergantung pada kondisi atau kebijakan yang berbeda-beda. Ia mendorong sistem pengaduan kepada LPSK dibuat sederhana dan cepat agar korban dapat segera memperoleh fasilitas kesehatan.   "Dengan hanya sekedar nanti dibangun sistem yang cepat pengaduan ke LPSK, dengan proses yang sederhana, yang cepat, sehingga itu bisa menjadi kunci bahwa mereka bisa mendapatkan fasilitas kesehatan gratis itu tadi. Jadi bukan sekedar untung-untungan," lanjutnya.   Selain akses kesehatan, Yanuar menyoroti penanganan kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. Ia menegaskan pengungkapan dan penindakan terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga integritas lembaga pendidikan keagamaan secara umum.   "Lembaga Pendidikan Islam dikotori oleh orang-orang bejat seperti itu. Tentu kita waktunya sekarang ini berbenah. Kita tentu tidak mendiskreditkan pesantren secara umum, tapi terhadap lembaga yang bermasalah itu harus kita ungkap, terhadap pelaku yang bermasalah kita ungkap," ujar Yanuar.   Ia juga meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) transparan mengenai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kekerasan seksual. Menurutnya, informasi mengenai dasar dan riwayat pemberian remisi perlu dapat diketahui publik sebagai bagian dari pengawasan.   "Kami ingin Ditjen Pas terbuka, kalau memang itu bisa bebas karena remisi, buka. Dapat berapa kali remisi, kapan, terus apa penyebab dia bisa dapat remisi. Ini harus terang-terang, nggak bisa lagi kita tutup-tutupin urusan itu. Dan saya mendorong Pemasyarakatan untuk akuntabel transparan terkait dengan masalah remisi maupun pembebasan bersyarat," pungkas Politisi Fraksi PKB itu. (Ndy/um)...

Baca Detail